Kementrian Lembaga: BP2MI

  • Dahnil Anzar Jadi Wakil Menteri Haji, Punya Kekayaan Rp27,89 Miliar

    Dahnil Anzar Jadi Wakil Menteri Haji, Punya Kekayaan Rp27,89 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet dengan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru pada hari ini, Senin (8/9/2025).

    Salah satu perubahan struktur kabinet ialah pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Seiring tranformasi Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi kementerian.

    Jabatan baru ini merupakan amanat Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang baru disahkan beberapa waktu lalu.

    Prabowo pun melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri. Irfan dan Dahnil sebelumnya menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala BP Haji.

    Di samping itu, Prabowo juga melantik Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, Mukhtaruddin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI, sedangkan Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi (Menkop).

    Perombakan kabinet ini tercantum dalam Keputusan Presiden RI No. 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    Profil & Kekayaan Dahnil Anzar

    Sebelum menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak dikenal sebagai politisi Partai Gerindra dan tokoh pemuda PP Muhammadiyah.

    Dalam dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Dahnil melaporkan kepemilikan harta senilai total Rp27,89 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 30 Desember 2024, atau saat menjabat Wakil Kepala BP Haji.

    Secara terperinci, dia memiliki lima item tanah dan bangunan senilai Rp10,2 miliar dengan luas bervariasi di dua lokasi, yakni Tangerang Selatan dan Medan.

    Dahnil kemudian melaporkan harta alat transportasi dan mesin sebesar total Rp3,29 miliar, terdiri dari empat mobil dan tiga motor. Beberapa di antaranya ialah mobil Toyota Alphard 2023 hasil sendiri senilai Rp1,2 miliar, mobil minibus tanpa keterangan merek senilai Rp800 juta, serta motor Vespa Solo 1974 senilai Rp50 juta.

    Selain itu, dokumen LHKPN Dahnil juga menyebutkan kepemilikan harta bergerak lainnya sebesar Rp1,4 miliar, serta harta kas dan setara kas senilai Rp13 miliar. Tidak terdapat entri pada kategori utang.

  • Profil Dahnil Anzar, Eks Jubir Prabowo yang Jadi Wamen Haji

    Profil Dahnil Anzar, Eks Jubir Prabowo yang Jadi Wamen Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet pada sejumlah jabatan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

    Seiring pengesahan Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beberapa waktu lalu, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) kini bertransformasi menjadi kementerian.

    Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak yang sebelumnya menjabat Kepala dan Wakil Kepala BP Haji pun dilantik sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Adapun, perombakan kabinet yang termaktub dalam Keputusan Presiden RI No.86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 ini juga mencakup kementerian lainnya.

    Prabowo melantik Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, Mukhtaruddin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI, sedangkan Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi (Menkop).

    Profil Dahnil Anzar Simanjuntak

    Dahnil Anzar Simanjuntak banyak dikenal sebagai politisi Partai Gerindra sekaligus tokoh pemuda organisasi keagamaan Islam terbesar kedua di Indonesia, yakni PP Muhammadiyah.

    Sebelum menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil menempati jabatan baru sebagai Wakil Kepala BP Haji sejak 22 Oktober 2024 bersama Irfan Yusuf selaku Kepala BP Haji.

    Sementara itu, rekam jejaknya di Muhammadiyah antara lain ditandai dengan posisi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah pada 2014 hingga 2018.

    Pada 2018, dia menjadi koordinator juru bicara Prabowo dan Sandiaga Uno yang maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Setahun berikutnya, dia bergabung ke Gerindra dan kembali ditunjuk Prabowo yang menjadi Menteri Pertahanan sebagai salah satu juru bicara.

    Terkait pendidikannya, dia menamatkan gelar S-1 akuntansi di STIE Ahmad Dahlan pada 2005, meraih gelar magister di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), dan menempuh pendidikan doktor di Universitas Diponegoro (Undip). Dahnil lahir di Langkat pada 10 April 1982 atau berusia 43 tahun.

  • Menkop baru diharapkan tumbuhkan proaktif anggota Kopdes Merah Putih

    Menkop baru diharapkan tumbuhkan proaktif anggota Kopdes Merah Putih

    Jadi bagaimana memastikan anggota Kopdes Merah Putih itu nanti bisa proaktif terhadap koperasinya itu yang harus dia tumbuhkan

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan Menteri Koperasi (Menkop) baru Ferry Joko Juliantono diharapkan dapat menumbuhkan sikap proaktif anggota Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Menurut Eko, Ferry diharapkan dapat mengakselerasi ide-ide terkait Kopdes Merah Putih.

    “Jadi bagaimana memastikan anggota Kopdes Merah Putih itu nanti bisa proaktif terhadap koperasinya itu yang harus dia tumbuhkan begitu strategi-strateginya, itu nanti bisa dilaksanakan dari Kementerian Koperasi,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Ferry sendiri selama menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi merupakan sosok yang cukup aktif.

    Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta, Senin, melantik Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi (Menkop) menggantikan pejabat sebelumnya, Budi Arie Setiadi.

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pukul 16.00 WIB, Budi Arie, yang diberhentikan oleh Presiden Prabowo sebagai menteri, tidak terlihat hadir di Istana Negara.

    Presiden Prabowo dalam prosesi yang sama, juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

    Juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Menteri Haji dan Umrah merupakan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih, yang merupakan hasil transformasi dari Badan Penyelenggara Haji.

    Dalam Keppres yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Presiden sejauh ini belum menetapkan pengganti Budi Gunawan dan Dito, sehingga dua kursi menteri itu pun kosong.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Belum Setahun Jadi Presiden, Prabowo Sudah Dua Kali Reshuffle Kabinet Merah Putih

    Belum Setahun Jadi Presiden, Prabowo Sudah Dua Kali Reshuffle Kabinet Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Ini adalah reshuffle kedua yang dilakukan Prabowo sejak dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024.

    Adapun reshuffle pertama, terjadi pada 19 Februari 2025. Ini merupakan reshuffle pertama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sejak menjabat. Tidak banyak menteri yang diganti, hanya ada satu posisi yang dicopot yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

    Soemantri Brodjonegoro yang ramai-ramai didemo oleh ratusan pegawainya pada pertengahan Januari lalu akhirnya digantikan oleh Brian Yuliarto dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (19/2/2025).

    Brian dilantik sebagai Mendiktisaintek berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo pun mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.

    Kini, kurang dari setahun masa pemerintahannya, dia kembali merombak formasi menteri, termasuk posisi Menteri Keuangan serta pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru. Pelantikan sejumlah menteri dan wakil menteri berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). 

    Prabowo secara resmi melantik empat jabatan menteri dan satu wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/9/2025).

    Para menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

    Keempat menteri dan satu wakil menteri yang dilantik yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para menteri dan wakil menteri yang dilantik.

    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

    Acara pelantikan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para tamu undangan lainnya. 

    Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

  • KPK Imbau Menteri yang Direshuffle Laporkan Harta Kekayaan

    KPK Imbau Menteri yang Direshuffle Laporkan Harta Kekayaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada menteri yang telah dilantik maupun diberhentikan segera membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelaporan harta kekayaan dilakukan sebelum tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

    “Tentunya, setiap Penyelenggara Negara, selain berkewajiban melaporkan LHKPN-nya secara periodik, yaitu sebelum tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya, juga wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara,” jelas Budi dalam keterangan tertulis, Senin (8/9/2025).

    Budi menyampaikan kewajiban pejabat negara melaporkan harta kekayaan merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, LHKPN tersebut wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat dua bulan sejak pengangkatan ataupun pemberhentian pada jabatan tersebut.

    Nantinya LHKPN yang disampaikan akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website https://elhkpn.kpk.go.id sebagai bentuk transparansi atas kepemilikan harta atau aset seorang Penyelenggara Negara.

    “KPK terbuka untuk melakukan perbantuan dalam pengisian ataupun pelaporan LHKPN tersebut,” ujarnya.

    Sebagai informasi, sesuai Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, Presiden Prabowo mereshuffle para menterinya, yaitu

    1.Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
    2.Menteri Keuangan: Sri Mulyani
    3.Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
    4.Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
    5.Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

    Setelahnya Prabowo melantik:

    1. Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
    2. Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI: Mukhtaruddin
    3.  Menteri Koperasi: Fery Joko Juliantono
    4. Menteri Haji dan Umrah: Mochammad Irfan Yusuf
    5. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar

    Lalu memberhentikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo.

    Untuk Menkopolhukam akan diganti oleh pejabat sementara, tetapi belum disampaikan nama penggantinya. Sedangkan pengganti Menpora dikabarkan masih berada di luar negeri

    Keputusan Presiden ini mulai berlaku saat pelantikan di Jakarta pada 8 September 2025.

  • 8
                    
                        Profil Mukhtarudin, Menteri P2MI yang Menggantikan Abdul Kadir Karding
                        Nasional

    8 Profil Mukhtarudin, Menteri P2MI yang Menggantikan Abdul Kadir Karding Nasional

    Profil Mukhtarudin, Menteri P2MI yang Menggantikan Abdul Kadir Karding
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Mukhtarudin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI menggantikan posisi Abdul Kadir Karding.
    Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah terhadap Mukhtarudin dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/9/2025).
    Mukhtarudin diketahui adalah politikus Partai Golkar yang saat ini tercatat menjabat sebagai anggota Komisi XII DPR RI periode 2024-2029 dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Tengah.
    Komisi XII DPR diketahui membidangi hal-hal yng terkait dengan sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi.
    Namun, pria kelahiran Pangkalan Bun, 6 September 1964, ini diketahui sudah tiga kali menjadi wakil rakyat, yakni periode 2004-2009; 2019-2024; dan 2024-2029.
    Sementara itu, karier politik Mukhtarudin dibangun bersama Partai Golkar. Dikutip dari laman resmi DPR RI, dia pernah menduduki posisi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Kobar pada 2003-2008.
    Hingga akhirnya Mukhtarudin dipercaya menduduki sejumlah posisi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, seperti Wakil Koordinator Provinsi Kalteng Bappilu, Wakil Ketua Korbid Penanganan Pemilu Jawa dan Kalimantan, hingga Ketua Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial.
    Kemudian, dari sisi pendidikan, Mukhtarudin adalah Sarjana Ilmu Administrasi Negara jebolan dari Universitas Lambung Mangkurat tahun 1988.
    Selain di bidang politik, Mukhtarudin tercatat sebagai pengusaha swasta. Lalu, pernah tergabung sebagai pegawai negeri swasta (PNS) pada Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) sebagai Kabid Promsi Penanaman Modal Daerag Kabupaten Kota Waringin Barat pada 1990-2002.
    Kemudian, Mukhtarudin juga pernah menjadi staf pengajar STIE Nusantara.
    Berikut riwayat organisasi Mukhtarudin bersama Golkar dikutip dari laman resmi DPR RI:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo lantik 4 menteri dan 1 wamen, Purbaya gantikan Sri Mulyani

    Prabowo lantik 4 menteri dan 1 wamen, Purbaya gantikan Sri Mulyani

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Selain itu, Presiden juga melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi serta Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya, Dahnil Azhar.

    Sedangkan, pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo belum disebutkan.

    Untuk posisi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Presiden turut mengangkat Muktaruddin.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo berhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam

    Presiden Prabowo berhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pukul 16.00 WIB, Budi Gunawan tidak terlihat hadir di Istana Negara. Presiden Prabowo sejauh ini belum menetapkan pengganti Budi Gunawan sehingga jabatan Menko Polkam pun masih kosong.

    Presiden Prabowo, dalam prosesi yang sama, juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden sejauh ini belum menetapkan pengganti Dito, sehingga kursi Menpora pun otomatis kosong.

    Di Istana Negara, prosesi pelantikan menteri dan wakil menteri yang baru diawali dengan pembacaan keppres pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri, kemudian pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.

    “Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya, kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian sumpah jabatan yang diucapkan para pejabat baru tersebut.

    Selepas itu, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara dilanjutkan dengan pemberian selamat oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan pimpinan lembaga.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Ada Lagi Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Ini List Menteri Baru Reshuffle Kabinet Prabowo

    Tak Ada Lagi Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Ini List Menteri Baru Reshuffle Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo mereshuffle kabinet menteri termasuk Budi Gunawan dan Sri Mulyani dan menggantinya menteri-menteri baru.

    Prabowo memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029, masing-masing: 

    1. Budi Gunawan – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 

    2. Ario Bimo Nandito Ariotedjo – Menteri Pemuda dan Olahraga

    Selain itu, Prabowo juga Mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara:

    1. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan

    2. Mukhtaruddin – Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI

    3. Fery Joko Juliantono – Menteri Koperasi

    4. Mochammad Irfan Yusuf  – Menteri Haji dan Umrah 

    5. Dahnil Anzar – Wakil Menteri Haji dan Umrah 

    Keputusan Presiden ini mulai berlaku saat pelantikan di Jakarta pada 8 September 2025.

    Hingga saat ini, posisi Menko Polhukam masih dijabat ad interim dan Menteri Pemuda dan Olahraga belum dilantik.

  • Raja Juli dan Kadir Karding Ngenyek Amanat Presiden

    Raja Juli dan Kadir Karding Ngenyek Amanat Presiden

    GELORA.CO -Sikap Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding dianggap menantang Presiden Prabowo Subianto yang konsen terhadap penegakan hukum.

    Sikap menentang itu ditunjukkan Raja Juli dan Kadir Karding dengan bermain domino bersama Azis Welang.

    “Beredarnya foto ini sama saja menyinggung (ngenyek) kepada amanat presiden yang serius dan konsen terhadap penegakan hukum. Tentunya ada kesan anak buah menantang pimpinannya,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto kepada RMOL, Minggu, 7 September 2025.

    Selain itu, kata Hari, publik juga semakin menilai bahwa kinerja anak buah Prabowo tidak tegak lurus atas instruksinya. Bahkan jika dimaknai lewat foto saja bisa dikatakan perilaku ABS (Asal Bapak Senang).

    “Baiknya Prabowo harus segara memanggil anak buahnya dan pertemuan di antara mereka apa maksud serta tujuannya,” pungkas Hari