Kementrian Lembaga: BP2MI

  • Prabowo Wanti-wanti Menteri: Diingatkan Masih Nakal, Reshuflle!

    Prabowo Wanti-wanti Menteri: Diingatkan Masih Nakal, Reshuflle!

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Prabowo Subianto mengatakan memiliki jajaran menteri yang hebat. Kendati demikian dia menegaskan tidak ragu bertindak bila ada yang melakukan penyimpangan. 

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Mahasiswa Baru, Wisuda Sarjana, dan Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) 2025 di Bandung, Sabtu (18/10/2025).

    “Kalau ada anak buah saya nakal, saya peringatkan satu kali. Masih nakal, saya kasih peringatan kedua. Masih tidak mau dengar, tiga kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti,” tegas Prabowo di hadapan civitas akademika UKRI.

    Menurut Prabowo, keputusan mengganti pejabat atau menteri tidak didasari perasaan pribadi, melainkan semata-mata demi kepentingan bangsa dan rakyat.

    “Demi negara, bangsa, dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang harus dikasihani itu rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Prabowo juga mengaku tak mempermasalahkan jika kebijakannya membuat dirinya dibenci oleh sejumlah pihak.

    “Saya tidak apa-apa dibenci asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu yang serakah, tidak apa-apa,” katanya disambut tepuk tangan.

    Sebagai informasi, Prabowo dilantik sebagai Presiden RI ke-8 pada 20 Oktober 2025. Sejak saat itu dia tercatat sudah melakukan tiga kali perombakan kabinet. 

    Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, pada 19 Februari 2025, Prabowo mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (MendiktiSaintek). Posisinya kemudian diisi oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto.

    Kemudian pada 8 September 2025, Prabowo merombak kursi lima menteri, yakni Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan, Abdul Kadir Karding dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi, dan Dito Ariotedjo dari jabatan Menpora.

    Seiring dengan itu, Prabowo mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Tidak lama berselang, pada 17 September 2025, ada empat posisi kementerian dan lembaga yang dirombak, yakni Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN, Sulaiman Umar dari jabatan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan (PCO), dan AM Putranto dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

    Pada hari yang sama, Prabowo menangkat Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam, Erick Thohir menjadi Menpora, Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), dan Farida Farichah menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop)

    Lalu Prabowo juga melantik Angga Raka menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Nanik S Deyang menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjata menjadi Wakil Kepala BGN Ahmad Dofiri menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, serta Sarah Saqida menjadi Kepala LKPP.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Disnaker Ponorogo Telusuri Kasus PMI Diduga Terlibat Pencucian Uang di Hong Kong

    Disnaker Ponorogo Telusuri Kasus PMI Diduga Terlibat Pencucian Uang di Hong Kong

    Ponorogo (beritajatim.com) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat menelusuri kabar viral tentang seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Ponorogo yang diduga ditahan pihak imigrasi di Hong Kong karena kasus dugaan pencucian uang. Perempuan tersebut disebut sempat menjual beberapa kartu ATM miliknya sebelum ditahan.

    Video pengakuan perempuan itu pertama kali beredar melalui kanal YouTube Yuni TKW Hong Kong @Curhatan BMI pada 11 Oktober 2025. Dalam video berdurasi beberapa menit itu, melalui sambungan telepon, perempuan tersebut mengaku ditahan di bandara Hong Kong dan menyebut tiga kartu ATM miliknya dijual seharga 4.000 dolar Hong Kong.

    Kepala Disnaker Ponorogo, Suko Kartono, membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait hal tersebut pada Senin (13/10/2025). Namun, hingga kini Disnaker belum dapat memastikan kebenaran kabar maupun asal-usul perempuan dalam video tersebut.

    “Belum ada jawaban resmi juga tentang asal PMI ini, belum tentu juga orang Ponorogo,” kata Suko, Kamis (16/10/2025).

    Menurutnya, Disnaker Ponorogo tengah berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta jejaring informasi luar negeri untuk memastikan identitas dan status hukum perempuan itu. “Dalam sambungan telepon dengan Miss Yuni, perempuan itu mengaku asal Ponorogo, tapi kami masih telusuri,” ujarnya.

    Suko juga mengingatkan calon pekerja migran agar lebih berhati-hati dalam memberikan akses rekening atau dokumen pribadi. Banyak kasus serupa muncul karena iming-iming keuntungan cepat tanpa memahami risiko hukumnya.

    “Indikasinya ATM diduga digunakan untuk pencucian uang, masuk persidangan dan didampingi KBRI,” katanya.

    Pemerintah daerah, lanjut Suko, akan terus memperkuat pendampingan dan edukasi bagi para pekerja migran dan keluarganya di Ponorogo. Tujuannya agar tidak ada lagi warga yang terjerat masalah hukum di luar negeri akibat ketidaktahuan atau kelalaian administratif. [end/beq]

  • Menko Airlangga Bongkar Kelanjutan Subsidi Motor Listrik – Page 3

    Menko Airlangga Bongkar Kelanjutan Subsidi Motor Listrik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, buka suara terkait wacana subsidi motor listrik untuk 2025 yang masih belum menemui titik terang. 

    Padahal, tinggal tersisa kurang dari tiga bulan sebelum berganti tahun ke 2026. Menko menegaskan, bahwa program subsidi motor listrik tidak diusulkan dalam masuk dalam program pemerintah.

    “Tahun depan tidak diusulkan,” ujar Airlangga saat ditemui usai menghadiri acara New Economic Order Indonesia’s Largest Investment Forum di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (9/10/2025).

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema pemberian subsidi motor listrik, dan bersurat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Alhasil, keputusan akhir akan berada di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

    “Tanya ke Lapangan Banteng aja, tanya ke Lapangan Banteng,” kata Menperin seraya menekankan saat ditemui di Kantor Kementerian P2MI/BP2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    “Kita sudah kirim surat, kita sudah siap skemanya. Sekarang tinggal bolanya di Lapangan Banteng,” dia menegaskan.

     

     

     

  • Kakak Adik di Cianjur Jadi Tersangka TPPO, Korban Dijebak Modus Kawin Kontrak ke China

    Kakak Adik di Cianjur Jadi Tersangka TPPO, Korban Dijebak Modus Kawin Kontrak ke China

    Penasihat hukum Reni, Rangga Suria Danuningrat, mengakui proses hukum kasus tersebut berjalan sangat cepat.

    Keluarga korban didampingi tim penasihat hukum, baru melapor ke P3MI (dulu BP2MI) di Ruko Cisuda River pada Selasa (23/09/2025) lalu. Di hari yang sama, kasus ini langsung naik ke tingkat penyidikan.

    “Perburuan dan penangkapan pelaku dilakukan pada Kamis atau Jumat bersama personel Polda Jabar setelah mendapat surat perintah,” jelas Rangga.

    Ia memastikan bahwa kasus ini kini sepenuhnya dilimpahkan ke Polda Jabar untuk pendalaman lebih lanjut. Rangga menyatakan apresiasi tinggi atas respons cepat dari aparat penegak hukum.

    “Kami bersyukur dan menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Kapolda Jabar beserta jajarannya, khususnya Unit V Subdit IV Ditreskrimum Polda Jawa Barat, serta Kapolres Sukabumi Kota. Ini adalah bukti nyata negara hadir untuk melindungi dan memberikan rasa keadilan, terutama bagi kaum miskin dan marginal yang menjadi korban TPPO,” ungkapnya.

    Selain proses pidana, tim kuasa hukum juga tengah menyiapkan langkah gugatan perdata terhadap para tersangka setelah vonis pengadilan. Namun, fokus utama saat ini adalah pemulangan korban.

    “Kami sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak. Jika sudah ada sinyal dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), kami siap menjemput Reni di bandara,” ujar Rangga.

    Langkah diplomatik KJRI akan menunggu surat resmi dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) yang kabarnya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

    Berdasarkan surat pengaduan dari P3MI beberapa waktu lalu, surat pengaduan ini menjadi dasar gerak resmi KemenP2MI dan Kemenlu.

  • Korban Penipuan Kerja, Jenazah Pekerja Migran di Kamboja Tak Bisa Pulang ke Tanah Air

    Korban Penipuan Kerja, Jenazah Pekerja Migran di Kamboja Tak Bisa Pulang ke Tanah Air

    Didampingi kepala desa setempat, keluarga Deni kemudian mengadukan kasus ini ke SBMI Sukabumi. SBMI segera mengambil langkah hukum dan administratif dengan mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Luar Negeri, BP2MI, serta instansi terkait.

    “Kami menuntut agar negara hadir, karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jelas mengamanatkan perlindungan penuh bagi Pekerja Migran Indonesia, baik resmi maupun tidak,” jelasnya.

    Keluarga hanya memiliki satu permintaan sederhana agar Deni bisa dimakamkan di tanah kelahirannya, di Sukabumi. 

    “Kami tidak ingin Deni terlunta-lunta di negeri orang. Harapan kami, pemerintah membantu agar jenazah segera dipulangkan tanpa membebani biaya sebesar itu,” tutur Jejen menyampaikan pinta keluarga Deni.

    Jejen menambahkan, pihaknya sudah bersurat kepada Bupati Sukabumi dan Gubernur Jawa Barat untuk meminta bantuan biaya. 

     

  • NasDem Blitar Edukasi Kades, Pastikan Akses Perlindungan dan Jaminan Sosial PMI

    NasDem Blitar Edukasi Kades, Pastikan Akses Perlindungan dan Jaminan Sosial PMI

    Blitar (beritajatim.com) – Komitmen untuk melindungi nasib para pekerja migran Indonesia (PMI) asal Blitar terus ditunjukkan oleh Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar yang juga anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. Pada Sabtu (20/9/2025), ia menginisiasi sebuah forum edukasi strategis yang mempertemukan puluhan kepala desa dari tujuh kecamatan di wilayah Blitar Selatan dengan perwakilan kementerian dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Acara yang digelar di Blitar ini difokuskan untuk memperkuat peran pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan pengaduan calon PMI serta memastikan kemudahan akses klaim jaminan sosial bagi mereka dan keluarganya.

    Nurhadi menegaskan bahwa desa tidak boleh lagi hanya menjadi penonton, melainkan harus menjadi benteng pertama perlindungan bagi warganya yang mencari nafkah di luar negeri.

    “Mayoritas PMI yang berangkat berasal dari Blitar Selatan. Karena itu, saya hadirkan para kepala desa agar bisa langsung berdialog dengan Kementerian Perlindungan Imigran Indonesia—sebelumnya BP2MI—dan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka bisa menyampaikan persoalan nyata yang dihadapi warganya di lapangan,” jelas Nurhadi di sela-sela acara.

    Dalam kesempatan tersebut, Nurhadi juga menyoroti langkah progresif Presiden Prabowo yang mengubah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi kementerian. Menurutnya, ini adalah sinyal kuat dari pemerintah pusat untuk memperkuat perlindungan PMI secara kelembagaan.

    Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perubahan besar ini memerlukan waktu untuk bisa dirasakan dampaknya secara menyeluruh.

    “Kita butuh waktu dan proses. Sebagai wakil rakyat di Komisi IX, tugas saya adalah memastikan anggaran untuk kementerian ini benar-benar terserap tepat sasaran. Kebijakan yang ada harus betul-betul mampu melindungi PMI, termasuk soal keamanan sejak proses pemberangkatan,” tegasnya.

    Forum ini menjadi ajang interaksi dua arah yang produktif. Para kepala desa secara aktif berbagi pengalaman mengenai berbagai dampak sosial yang timbul di tengah masyarakat akibat warganya bekerja di luar negeri. Di sisi lain, pihak kementerian memaparkan sejumlah praktik baik (best practices) dari daerah lain yang dinilai berhasil mengantisipasi dan menangani permasalahan serupa.

    Nurhadi menilai dialog semacam ini sebagai langkah positif untuk membangun sistem perlindungan yang kokoh dari tingkat paling bawah.

    “Para kades bisa belajar dari pengalaman daerah lain. Dengan begitu, desa tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut ambil bagian dalam mencegah masalah sosial sekaligus memastikan perlindungan PMI sejak awal keberangkatan hingga jaminan sosialnya terpenuhi,” ujar Nurhadi.

    Melalui inisiatif ini, ia berharap peran desa akan semakin nyata dan terintegrasi dalam sistem perlindungan pekerja migran. “Jika desa kuat dan terlibat aktif, maka perlindungan untuk pahlawan devisa kita pun akan semakin kokoh,” pungkasnya. (owi/kun)

  • Kisah Pilu Perempuan Sukabumi Jadi Korban TPPO di China, Ibunya Bertahan dengan Upah Rp 30.000
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        18 September 2025

    Kisah Pilu Perempuan Sukabumi Jadi Korban TPPO di China, Ibunya Bertahan dengan Upah Rp 30.000 Bandung 18 September 2025

    Kisah Pilu Perempuan Sukabumi Jadi Korban TPPO di China, Ibunya Bertahan dengan Upah Rp 30.000
    Editor
    SUKABUMI, KOMPAS.com
    – RR (23), perempuan asal Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan internasional.
    Saat ini, RR berada di Cina dan disebut disekap serta mengalami kekerasan seksual oleh pihak yang menahannya.
    Kuasa hukum keluarga, Rangga Surya Danuningrat, menyampaikan bahwa pelaku sempat meminta uang tebusan dalam jumlah besar untuk memulangkan RR.
    “Keluarga jelas tidak mampu. Sejak RR hilang, beban ekonomi makin berat karena dia sebenarnya tulang punggung keluarga,” ujar Rangga dikutip dari Tribun Jabar, Kamis (18/9/2025).
    RR merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Kakaknya mengalami keterbelakangan mental, sementara kedua orangtuanya sudah lama berpisah. Sehari-hari, RR tinggal bersama ibunya dalam kondisi serba kekurangan.
    Sebelum berangkat ke luar negeri, RR pernah bekerja di sebuah perusahaan di Sukabumi dan membantu menopang kebutuhan keluarga.
    Namun setelah ia pergi, seluruh beban kembali ditanggung sang ibu.
    Ibunya kini bekerja sebagai buruh pabrik kue di Cikiray, Cisaat, dengan sistem borongan. Penghasilannya hanya sekitar Rp30 ribu–Rp40 ribu per hari.
    Yang lebih memprihatinkan, kondisi kesehatan sang ibu tidak stabil. Meski demikian, ia tetap berjalan kaki sejauh 3–4 kilometer setiap hari demi bekerja.
    “Dari rumah ke pabrik kue, ibunya jalan kaki bolak-balik. Sudah sakit-sakitan, tapi tetap dipaksa karena kalau tidak, keluarga tidak makan,” kata Rangga.
    Keluarga berharap pemerintah segera turun tangan untuk membantu pemulangan RR. Namun hingga kini, menurut Rangga, belum ada langkah konkret dari pihak berwenang.
    “Sampai sekarang belum ada. Kecuali kalau kondisi keluarganya diviralkan, mungkin baru ada bantuan,” tegasnya.
    Kuasa hukum memastikan pihak keluarga tidak tinggal diam. Mereka sudah menyiapkan laporan ke kepolisian serta berencana membawa kasus ini ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
    “Kami tidak akan diam. Kami akan laporkan ke berbagai pihak agar RR bisa segera dipulangkan,” pungkas Rangga.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul BREAKING NEWS, Gadis Sukabumi Disekap di Cina, Bisa Pulang Kalau Bayar Rp 200 Juta
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reshuffle Kabinet Prabowo, List 16 Menteri dan Wamen Baru per September 2025

    Reshuffle Kabinet Prabowo, List 16 Menteri dan Wamen Baru per September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo sudah melakukan reshuffle kabinet kepada 16 pejabat menteri dan wakil menteri hanya dalam 2 minggu, sejak awal September 2025.

    Reshuffle kabinet hari ini, Rabu (17/9/2025), Presiden Prabowo mengganti 11 menteri dan wamen. Beberapa nama yang mengisi reshuffle kabinet hari ini adalah Angga Raka Prabowo, Erick Thohir, Angga Raka Prabowo, dan Djamari Chaniago.

    Pada 8 hari silam, Prabowo juga telah melakukan perombakan kabinet. Reshuffle kabinet pada pekan silam yakni mengganti Menkeu Sri Mulyani menjadi Purbaya Yudhi Sadewa.

    List reshuffle kabinet hari ini, Rabu (17/9/2025) untuk masa jabatan periode 2024–2029:

    1. Djamari Chaniago, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

    2. Erick Thohir, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga

    3. Afriansyah Noor, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan

    4. Rohmat Marzuki, sebagai Wakil Menteri Kehutanan

    5. Faridah Faricha, sebagai Wakil Menteri Koperasi

    6. Angga Raka Prabowo, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

    7. Muhammad Kudari, sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

    8. Ahmad Dhafiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

    9. Nani Sudariati Dayang, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    10. Sonny Sanjaya, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    11. Sarah Sadiqah, sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Sebelumnya, Prabowo juga melakukan reshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025) dan mengangkat beberapa menteri dan wakil menteri:

    1. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan

    2. Mukhtaruddin – Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI

    3. Ferry Joko Juliantono – Menteri Koperasi

    4. Mochammad Irfan Yusuf – Menteri Haji dan Umrah

    5. Dahnil Anzar – Wakil Menteri Haji dan Umrah 

    Prabowo juga menetapkan Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96B Tahun 2025. Keputusan tersebut sekaligus mengatur perombakan sejumlah posisi di Kabinet Merah Putih periode 2024–2029, serta perubahan di jajaran staf kepresidenan dan lembaga negara.

    Dalam keputusan yang ditandatangani di Jakarta pada 6 September 2025 itu, presiden juga memberhentikan Erick Thohir dari jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mengangkatnya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Selain itu, Afrian Sahnur ditetapkan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, dan Faridah Faridjah sebagai Wakil Menteri Koperasi.

    Melalui Keppres Nomor 97B Tahun 2025, Presiden juga melakukan perombakan di lingkaran staf kepresidenan. Anto M. Putranto diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan, sementara Hasan Nasbi dicopot sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan.

  • Isu reshuffle kabinet, kader PKB Farida Farichah tiba di Istana

    Isu reshuffle kabinet, kader PKB Farida Farichah tiba di Istana

    Jakarta (ANTARA) – Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Farida Farichah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, sekitar pukul 14.00 WIB di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih.

    Farida yang tiba dengan mengenakan kebaya formal berwarna biru muda membenarkan dirinya dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk menghadap pada hari ini.

    “Terima kasih sahabat-sahabat wartawan, pagi tadi saya dipanggil sama Bapak Presiden, hari ini saya menghadap, kita lihat dulu di dalam bagaimana,” kata Farida kepada wartawan.

    Saat ditanya mengenai undangan pelantikan, Farida mengatakan belum mengetahui secara pasti. “Belum tahu, kita masih menunggu arahan. Setelah dari dalam saya sampaikan,” ujarnya.

    Farida santer dikabarkan akan dilantik sebagai Wakil Menteri Koperasi menggantikan Ferry Juliantono yang sebelumnya telah dilantik sebagai Menteri Koperasi.

    Farida Farichah saat ini menjabat Sekretaris Bidang Kerja Sama Luar Negeri DPP PKB. Dia juga pernah maju sebagai calon legislatif DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, namun belum berhasil lolos ke Senayan.

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat baru hasil perombakan (reshuffle) jilid ke-3 Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang.

    Presiden Prabowo terakhir kali merombak kabinetnya pada 8 September 2025. Beberapa pejabat baru yang merupakan hasil perombakan jilid ke-2 Kabinet Merah Putih, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Kemudian, ada pula Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Menteri Haji dan Umrah merupakan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih, yang merupakan hasil transformasi dari Badan Penyelenggara Haji.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di tengah isu reshuffle, Ahmad Dofiri beserta istri tiba di Istana

    Di tengah isu reshuffle, Ahmad Dofiri beserta istri tiba di Istana

    Jakarta (ANTARA) – Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri beserta istrinya tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, di tengah beredarnya isu perombakan atau reshuffle jilid ke-3 Kabinet Merah Putih.

    Dofiri, yang mengenakan seragam dinas upacara Polri, tiba di Istana sekitar pukul 12.30 WIB, bersama istrinya yang mengenakan kebaya berwarna krem dan kain batik cokelat tua.

    Dofiri berjalan masuk menuju Istana Negara di tengah hujan deras yang mengguyur area Jakarta Pusat pada Rabu siang.

    Di tengah momen berjalan, Dofiri sempat membalas sapaan sejumlah jurnalis yang menunggu di area pilar. Saat ditanya apakah dia datang ke Istana dalam rangka acara pelantikan, Dofiri memilih tidak menjawab dan hanya melemparkan senyum.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan Istana, Ahmad Dofiri dikabarkan akan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Staf Khusus Presiden RI.

    Pelantikan Dofiri juga dikabarkan bersamaan dengan pelantikan menteri dan wakil menteri lainnya, di antaranya Letnan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan definitif, Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Namun, pihak Istana maupun mereka-mereka yang dikabarkan dilantik itu belum dapat memberikan keterangan ataupun konfirmasi mengenai rumor yang beredar.

    Informasi lainnya yang juga beredar di kalangan wartawan Istana, tetapi belum terkonfirmasi, upacara pelantikan dijadwalkan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada pukul 14.00 WIB. Sebelumnya, jajaran pejabat yang akan dilantik itu akan mengikuti sesi geladi bersih pada pukul 13.00 WIB.

    Presiden Prabowo terakhir kali merombak kabinetnya pada 8 September 2025. Beberapa pejabat baru yang merupakan hasil perombakan jilid ke-2 Kabinet Merah Putih, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Kemudian, ada pula Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Menteri Haji dan Umrah merupakan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih, yang merupakan hasil transformasi dari Badan Penyelenggara Haji.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.