Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BNSP

  • Rosan-Yassierli Siapkan Jurus Cetak 2,9 Juta Lapangan Kerja/Tahun

    Rosan-Yassierli Siapkan Jurus Cetak 2,9 Juta Lapangan Kerja/Tahun

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani didampingi Wakil Menteri Todo Tua Pasaribu, menerima kunjungan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang didampingi wakilnya Immanuel Ebenezer Gerungan di kantornya pada Kamis (6/3).

    Rosan mengatakan pentingnya kesiapan tenaga kerja untuk menarik investasi. Oleh karena itu, pertemuan tersebut dalam rangka membahas rencana kolaborasi untuk mendukung investasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang siap menghadapi tuntutan Industri modern.

    “Salah satu yang mereka (investor) selalu sampaikan saat mereka berinvestasi itu adalah faktor kesiapan ketenagakerjaannya. Biasanya mereka membuat pabrik sekitar 2 tahun atau 3 tahun, tetapi di saat bersamaan mereka juga ingin talent tenaga kerjanya ini juga siap,” kata Rosan dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/3/2025).

    Dengan semakin meningkatnya investasi terutama di sektor hilirisasi, Rosan menilai perlunya tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dalam lima tahun yang akan datang, realisasi investasi diperkirakan akan menciptakan lapangan pekerjaan baru sebanyak 2,8-2,9 juta tenaga kerja per tahun.

    “Untuk tahun lalu saja, dari realisasi investasi sebesar Rp 1.700 triliun, tenaga kerja yang tercipta adalah 2,45 juta orang. Kami melihat pada tahun ini sampai lima tahun ke depan, tenaga kerja yang tercipta per tahun secara rata-rata mencapai 2,8-2,9 juta orang,” ujar Rosan.

    Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sudah memiliki infrastruktur pelatihan yang siap.

    “Kami memiliki 303 Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia, yang bisa kita manfaatkan untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri,” kata Yassierli.

    Lebih lanjut, Yassierli juga menyoroti pentingnya sertifikasi tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja nasional maupun internasional.

    “Kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui secara profesional. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di bawah Kemnaker siap menjamin kualitas tenaga kerja yang tersertifikasi agar dapat bersaing secara nasional maupun internasional,” jelasnya.

    Sebagai tindak lanjut dari pertemuan itu, kedua kementerian akan menyusun perjanjian kerja sama teknis guna mengoptimalkan pelatihan tenaga kerja dan pemanfaatan data untuk kebijakan yang lebih berbasis kebutuhan industri.

    “Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong investasi yang lebih inklusif, serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional melalui sinergi antara ketenagakerjaan dan hilirisasi industri,” ucapnya.

    (acd/acd)

  • Investasi Dorong 2,9 Juta Lapangan Kerja Baru Setiap Tahun

    Investasi Dorong 2,9 Juta Lapangan Kerja Baru Setiap Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan, pentingnya kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi perkembangan industri modern.

    Dengan meningkatnya investasi, terutama di sektor hilirisasi, kebutuhan akan tenaga kerja terampil dan bersertifikasi menjadi semakin mendesak agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

    Rosan mengungkapkan bahwa realisasi investasi yang masuk ke Indonesia berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja. Dalam lima tahun ke depan, diproyeksikan bahwa investasi akan menciptakan sekitar 2,9 juta lapangan kerja baru setiap tahunnya.

    “Tahun lalu, realisasi investasi sebesar Rp 1.700 triliun telah menciptakan 2,45 juta lapangan kerja. Kami memperkirakan mulai tahun ini hingga lima tahun ke depan, rata-rata jumlah tenaga kerja yang tercipta mencapai 2,8-2,9 juta orang per tahun,” ujar Rosan pada Jumat (7/3/2025).

    Dalam upaya memastikan kesiapan tenaga kerja yang mendukung investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    Rosan menekankan bahwa kesiapan tenaga kerja menjadi faktor krusial dalam menarik investor.

    “Ketika investor berencana membangun pabrik di Indonesia, mereka membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga tahun. Namun, di saat yang sama, mereka juga menginginkan tenaga kerja yang siap pakai,” jelas Rosan.

    Menanggapi hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan infrastruktur pelatihan tenaga kerja yang mumpuni.

    Saat ini, Kemenaker memiliki 303 Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia. BLK ini siap digunakan untuk melatih tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.

    Selain pelatihan, Yassierli juga menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi tenaga kerja guna meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja nasional dan internasional.

    “Kami ingin memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki sertifikasi yang diakui secara profesional. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) siap menjamin kualitas tenaga kerja tersertifikasi agar dapat bersaing di tingkat global,” ujar Yassierli.

    Sebagai langkah konkret, kedua kementerian akan menyusun perjanjian kerja sama teknis guna mengoptimalkan pelatihan tenaga kerja serta memanfaatkan data industri untuk kebijakan berbasis kebutuhan pasar.

    Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, menarik investasi yang lebih inklusif, dan memastikan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

  • Kementan Targetkan 27 Ribu Petani Milenial untuk Swasembada Pangan

    Kementan Targetkan 27 Ribu Petani Milenial untuk Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan 27.000 petani milenial di sejumlah lahan klaster pertanian modern.

    Langkah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan dan mencapainya target Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk memastikan keberhasilan program ini, Kementan juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait penyerapan tenaga kerja milenial.

    Mentan Amran menjelaskan bahwa program klaster pertanian modern ini menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan produksi pangan dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi milenial.

    “Kami berkolaborasi dengan Kemnaker karena mereka memiliki antara 300 hingga 500 instruktur. Saat ini sudah ada 27.000 petani milenial yang mendaftar,” kata Menteri Amran kepada wartawan di kantor Kementan, Senin (3/3/2025).

    Amran menambahkan, para petani milenial tersebut akan ditempatkan di lima provinsi besar, yakni Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Program ini akan melibatkan 12 provinsi lainnya, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

    “Ini adalah solusi permanen. Dengan melibatkan lima provinsi besar, kami berharap bisa mempercepat pencapaian target swasembada pangan,” ujarnya.

    Selain penempatan petani milenial, Kementan memberikan dukungan berupa 3.600 alat pertanian yang akan digunakan di lapangan.

    “Kami menargetkan total 7.000 unit alat yang akan dikirimkan ke lapangan. Dan untuk mendukung pengoperasian alat tersebut, kami akan melibatkan mekanik yang akan dipenuhi oleh Kementerian Tenaga Kerja,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Yassierli menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung kelancaran program ini dengan menyediakan instruktur dan mekanik yang dibutuhkan. 

    “Kemenaker siap mendukung dengan instruktur dan mekanik melalui skema sertifikasi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang akan disesuaikan dengan program prioritas pemerintah,” jelas Menteri Tenaga Kerja Yassierli yang menggandeng Menteri Pertanian demi menggenjot swasembada pangan di Indonesia.

    Dengan kolaborasi antara Kementan dan Kemnaker, diharapkan program petani milenial ini akan berhasil mempercepat tercapainya swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

  • Menunggu Gebrakan ‘Santri’ Bupati-Wakil Bupati Garut Periode 2025-2030, Berikut Profilnya

    Menunggu Gebrakan ‘Santri’ Bupati-Wakil Bupati Garut Periode 2025-2030, Berikut Profilnya

    Liputan6.com, Garut – Kontalasi pesta demokrasi Pilkada Garut 2024, Jawa Barat, 27 November tahun lalu, menghasilkan pemimpin baru Abdusy Syakur Amin-Luthfianisa Putri Karlina (Santri), sebagai Bupati-Wakil Bupati Garut terpilih periode 2025-2030.

    Lembaran baru pembangunan Garut untuk lima tahun ke depan ada di pundak mereka. Rencananya jika tidak ada aral melintang, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pelantikan secara serentak di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/2/2025), yang dilanjutkan retreat di Magelang. Berikut profil singkat keduanya.

    Bupati Garut Abdusy Syakur Amin

    Terlahir dari kalangan akademisi tulen, sifat kepemimpinan Abdusy Syakur Amin (ASA) memang terbentuk secara alami di lingkungan pesantren Al-Musadaddiyah sejak dini. Gemblengan langsung sang kakek Prof Dr Anwar Musaddad, Wakil Rais Am PBNU saat itu, memberikan wawasan luas bagi Syakur, panggilan akrabnya, membuka diri terhadap cakrawala dunia, termasuk dunia politik, yang akan menjadi bekal berharga dalam membangun negeri di kemudian hari.

    Darah Syakur memang tidak bisa lepas dari dunia pesantren, selain Almagfurllah Anwar Musaddad dari trah sang ibu, warisan gen DNA pesantren dari ulama besar di Indonesia mengalir deras dari sang ayah Prof Cecep Syarifuddin, yang merupakan salah satu putra KH Tubagus Muhammad Falak, salah seorang ahli falak atau perbintangan tanah air, yang sejak lama menjadi salah satu panutan para kiyai atau ulama di Jawa Barat bahkan Indonesia.

    Suasana keterbukaan dalam menyampaikan pendapat di lingkungan pesantren, menjadi hal biasa dihadapi Syakur, saat menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat. Hal itu pula yang akhirnya membentuk karakter asli Syakur, menjadi lelaki tegas, tangkas dan bertanggung jawab, namun tetap humanis layaknya santri di pondok.

    Pendidikan Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU.

    1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Kiansantang Garut, lulus 1980

    2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Garut, lulus 1983

    3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Bandung, lulus 1986

    4. Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB) lulus 1992

    5. Magister Industrial engineering and Management Asian Institute Technology, Bangkok, Thailand lulus 1994

    6. Doktor Economic Development, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia lulus 2011

    7. Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) RI lulus 2017

    Kursus ataupun Diklat yang Pernah Diikuti :

    1. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) 100 jam Institut Teknologi Bandung 1986

    2. Pendidikan dan Latihan Dasar, Resimen Mahasiswa Mahawarman, Batayon I Institut Teknologi Bandung 1988

    3. Kursus Pelatih, Resimen Mahasiswa Mahawarman, Batayon I, Institut Teknologi Bandung 1989 4. Kursus Dinas Staff, Resimen Mahasiswa Mahawarman, Batayon I Institut Teknologi Bandung 1989

    5. Teaching Improvement Workshop Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia 1998

    6. Pelatihan Pimpinan Perguruan Tinggi (UNI-STAFF) Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia 2005

    7. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, mendapatkan Sertifikat L4 dari LPJB BAPPENAS, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Airlangga 2010

    8. Diklat Kepemimpinan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tahun 2017

    9. Pelatihan Assesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 2019

    10. Sertifikasi Kompetensi dalam Pengelolan Sumber Daya Manusia Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 2019

    Riwayat Organisasi:

    1. Ketua KONI Kabupaten Garut (2018 – 2022), (2022 – Sekarang)

    2. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Garut (2016 – Sekarang)

    3. Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Garut (2016 – sekarang),

    4. Ketua Yayasan Al-Musaddadiyah (2022 – Sekarang)

    5. Ketua Paguyuban Pasundan Kab. Garut (2020 – Sekarang)

    6. Ketua Ikatan Alumni SMPN 2 Garut (2016 – Sekarang)

    7. Anggota Dewan Penasehat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jawa Barat (2018 – Sekarang)

    8. Koordinator Kerjasama DPP Korps Mahawarman Indonesia (2021 – Sekarang)

    9. Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kab. Garut (2008 – 2020)

     

     

  • Siapkan SDM di Industri BPR, Perbarindo Gandeng Perguruan Tinggi – Halaman all

    Siapkan SDM di Industri BPR, Perbarindo Gandeng Perguruan Tinggi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) menggandeng perguruan tinggi untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kompeten di industri bank perkreditan rakyat (BPR).

    Pelibatan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Training of Trainers (TOT) bagi dosen perguruan tinggi, bekerja sama dengan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di akhir 2023. Inisiatif ini dirancang untuk mencetak trainer berkualitas yang akan membimbing mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

    Kemudian pada 6-8 Februari 2025 Perbarindo menggandeng Universitas Merdeka Malang untuk pelaksanaan TOT batch 2 bagi dosen perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur, yang diikuti oleh sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya, Universitas Hayamwuruk, Perbanas, Universitas Airlangga, Universitas Merdeka Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang dan diselenggarakan di Universitas Negeri Malang.

    Sebelum kegiatan tersebut, Perbarindo menggelar pelatihan sertifikasi untuk mahasiswa Prodi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang yang dilakukan pada tanggal 01 s.d 05 Februari 2025, dengan trainer yang berasal dari TOT Dosen batch 1 dan diikuti 30 mahasiswa.

    Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah menyampaikan, industri BPR membutuhkan SDM yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan. Melalui kerja sama dengan universitas, kami ingin memastikan generasi muda memiliki kemampuan praktis yang diakui secara nasional melalui sertifikasi profesi. Ini adalah investasi penting bagi masa depan industri BPR. “Program ini bertujuan memastikan lebih banyak universitas memiliki trainer berkualitas untuk menyiapkan mahasiswa dengan kompetensi sesuai kebutuhan industri keuangan mikro,” ujarnya dikutip dari siaran pers, Jumat, 14 Februari 2025.

    Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang Retna Safriliana mengatakan, perguruan tingginya menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Kami meyakini bahwa kolaborasi dengan dunia industri, khususnya dengan BPR, merupakan langkah strategis dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di dunia kerja.

    Ketua LSP Certif, I Nyoman Yudiarsa menambahkan, pelatihan ini menghasilkan tenaga pendidik yang kompeten untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja. LSP Certif berkomitmen mendukung proses ini melalui lisensi sertifikasi resmi yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. (tribunnews/fin)

  • Gabung Kadin, Asosiasi Laundry Indonesia Perkuat Posisi Jadi Pemimpin Industri Nasional   – Halaman all

    Gabung Kadin, Asosiasi Laundry Indonesia Perkuat Posisi Jadi Pemimpin Industri Nasional   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Laundry Indonesia (ASLI) resmi menjadi anggota luar biasa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan sektor laundry nasional.

    Tidak hanya itu, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Binatu Indonesia, yang berada di bawah naungan ASLI juga telah menerima sertifikat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

    Ketua Umum Asosiasi Laundry Indonesia, Maria Eva Sriulina  mengatakan, bergabungnya ASLI di Kadin memperkuat posisi sebagai pemimpin dalam industri laundry nasional. 

    “Sinergi dengan KADIN dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha laundry,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

    Tidak hanya itu, bergabungnya dalam Kadin meningkatkan daya saing industri, serta membuka akses lebih luas terhadap inovasi dan investasi.

    Terkait sertifikat lisensi  menjadikan LSP Binatu Indonesia sebagai mitra resmi BNSP dalam melakukan sertifikasi bagi tenaga kerja di industri laundry. 

    Penyerahan sertifikat lisensi diserahkan Ketua BNSP, Syamsi Hari kepada Maria Eva Sriulina sebagai Dewan Pengarah LSP Binatu Indonesia, serta didampingi  Khaidir Khaliq, Direktur Utama LSP Binatu Indonesia.

    Syamsi Hari mengatakan, kehadiran LSP Binatu Indonesia akan semakin meningkatkan standar kompetensi tenaga kerja di sektor laundry.

    “Dengan sertifikasi ini, tenaga kerja di industri laundry kini memiliki keahlian yang terverifikasi dan diakui baik secara nasional maupun internasional. Ini adalah langkah penting dalam mendorong profesionalisme di sektor ini,” ujarnya.

    Maria Eva Sriulina menginginkan industri laundry ke level yang lebih tinggi dan bergabungnya ASLI di Kadin serta hadirnya LSP Binatu Indonesia akan menjadi barometer baru dalam perkembangan industri ini.

    “Profesi pekerja laundry bukan lagi sekadar pekerjaan biasa, tetapi telah menjadi profesi bergengsi dengan standar kompetensi dan nilai profesionalisme,” kata CEO & Founder Iziloh, aplikasi laundry yang telah membantu digitalisasi bisnis laundry di Indonesia.

    Direktur Utama LSP Binatu Indonesia, Khaidir Khaliq menambahkan pihaknya siap menjalankan program sertifikasi dengan standar tertinggi sesuai regulasi BNSP.

    “Kami akan memastikan tenaga kerja di industri laundry mendapatkan pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta perkembangan teknologi di bidang binatu,” ujarnya. (Eko Sutriyanto)

     

  • BNSP Serahkan Lisensi kepada LSP Global Otomotif untuk Sertifikasi Profesi

    BNSP Serahkan Lisensi kepada LSP Global Otomotif untuk Sertifikasi Profesi

    Jakarta: Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) resmi menyerahkan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Global Otomotif sebagai lembaga sertifikasi profesi di sektor otomotif.

    Penyerahan lisensi ini dilakukan langsung oleh Kepala BNSP, Syamsi Hari, kepada jajaran direksi LSP Global Otomotif di kantor BNSP, Jakarta, Selasa 11 Februari 2025.

    Syamsi menegaskan bahwa sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam memberikan lisensi kepada LSP, BNSP berkomitmen untuk menjamin mutu profesi melalui mekanisme uji kompetensi.

    “Sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi dalam memberikan lisensi terhadap LSP dan pemangku kepentingan dalam melakukan penjaminan mutu sebuah profesi melalui mekanisme uji kompetensi, BNSP berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik. Alhamdulilah, secara resmi kami serahkan lisensi lembaga sertifikasi profesi sektor otomotif kepada LSP Global Otomotif,” ujar Syamsi kepada awak media.

    Ia menjelaskan bahwa LSP Global Otomotif telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, termasuk penyediaan tempat uji kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap LSP.

    “Pemberian lisensi kepada LSP Global Otomotif ini sudah melalui beberapa tahap, di mana calon LSP memang harus memiliki tiga komponen penting. Antara lain, sumber daya manusia seperti pengurus, asesor kompetensi dan sarana prasarana perkantoran, termasuk penyiapan tempat uji kompetensi dan pendokumentasian sistem manajemen yang terekam dengan baik,” jelasnya.

    Direktur Eksekutif LSP Global Otomotif, Tatang Raharjo, menyampaikan apresiasi kepada BNSP serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pencapaian ini. Ia menegaskan bahwa lisensi yang diberikan BNSP menjadi bukti pengakuan atas kompetensi LSP Global Otomotif sekaligus tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam penyediaan jasa sertifikasi profesi otomotif.

    “Kami ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam proses ini. Lisensi ini bukan hanya sebuah pengakuan atas kemampuan kerja kami, tapi juga kepercayaan yang harus kami emban. Juga sebagai tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menyediakan jasa sertifikasi kompetensi untuk profesi otomotif,” kata Tatang.

    Lebih lanjut, Tatang optimistis bahwa lisensi ini akan berdampak positif bagi industri otomotif nasional maupun global. LSP Global Otomotif, kata dia, akan terus berkomitmen memastikan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia sesuai standar kompetensi kerja industri otomotif.

    “Insya Allah, LSP Global Otomotif akan menjadi salah satu lembaga sertifikasi yang kredibel dan akuntabel di Indonesia. LSP Global Otomotif juga berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam memastikan kompetensi seseorang memenuhi standar kompetensi di industri otomotif di tingkat nasional dan global,” ujar Tatang.

    Sementara itu, Koordinator Lisensi BNSP, Ade Syaekudin, menegaskan bahwa pihaknya selalu berkomitmen menjalankan pedoman dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam proses pemberian lisensi. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur bagi pemangku kepentingan yang ingin membentuk LSP.

    “Namun demikian, rekan-rekan pemangku kepentingan juga harus menyiapkan segala infrastruktur yang menjadi prinsip terbentuknya LSP. Jangan tergiur dengan pihak-pihak lain dalam proses pembentukan lisensi. Insya Allah, kami akan berupaya terus memberikan pelayanan publik yang baik dengan segala kemampuan yang dimiliki,” ungkapnya.

    Dengan diperolehnya lisensi dari BNSP, LSP Global Otomotif kini resmi menjadi bagian dari sistem sertifikasi profesi nasional yang bertugas memastikan standar kompetensi tenaga kerja di sektor otomotif.

    Jakarta: Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) resmi menyerahkan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Global Otomotif sebagai lembaga sertifikasi profesi di sektor otomotif.
     
    Penyerahan lisensi ini dilakukan langsung oleh Kepala BNSP, Syamsi Hari, kepada jajaran direksi LSP Global Otomotif di kantor BNSP, Jakarta, Selasa 11 Februari 2025.

    Syamsi menegaskan bahwa sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam memberikan lisensi kepada LSP, BNSP berkomitmen untuk menjamin mutu profesi melalui mekanisme uji kompetensi.

    “Sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi dalam memberikan lisensi terhadap LSP dan pemangku kepentingan dalam melakukan penjaminan mutu sebuah profesi melalui mekanisme uji kompetensi, BNSP berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik. Alhamdulilah, secara resmi kami serahkan lisensi lembaga sertifikasi profesi sektor otomotif kepada LSP Global Otomotif,” ujar Syamsi kepada awak media.

    Ia menjelaskan bahwa LSP Global Otomotif telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, termasuk penyediaan tempat uji kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap LSP.

    “Pemberian lisensi kepada LSP Global Otomotif ini sudah melalui beberapa tahap, di mana calon LSP memang harus memiliki tiga komponen penting. Antara lain, sumber daya manusia seperti pengurus, asesor kompetensi dan sarana prasarana perkantoran, termasuk penyiapan tempat uji kompetensi dan pendokumentasian sistem manajemen yang terekam dengan baik,” jelasnya.

    Direktur Eksekutif LSP Global Otomotif, Tatang Raharjo, menyampaikan apresiasi kepada BNSP serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pencapaian ini. Ia menegaskan bahwa lisensi yang diberikan BNSP menjadi bukti pengakuan atas kompetensi LSP Global Otomotif sekaligus tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam penyediaan jasa sertifikasi profesi otomotif.

    “Kami ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam proses ini. Lisensi ini bukan hanya sebuah pengakuan atas kemampuan kerja kami, tapi juga kepercayaan yang harus kami emban. Juga sebagai tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menyediakan jasa sertifikasi kompetensi untuk profesi otomotif,” kata Tatang.

    Lebih lanjut, Tatang optimistis bahwa lisensi ini akan berdampak positif bagi industri otomotif nasional maupun global. LSP Global Otomotif, kata dia, akan terus berkomitmen memastikan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia sesuai standar kompetensi kerja industri otomotif.

    “Insya Allah, LSP Global Otomotif akan menjadi salah satu lembaga sertifikasi yang kredibel dan akuntabel di Indonesia. LSP Global Otomotif juga berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam memastikan kompetensi seseorang memenuhi standar kompetensi di industri otomotif di tingkat nasional dan global,” ujar Tatang.

    Sementara itu, Koordinator Lisensi BNSP, Ade Syaekudin, menegaskan bahwa pihaknya selalu berkomitmen menjalankan pedoman dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam proses pemberian lisensi. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur bagi pemangku kepentingan yang ingin membentuk LSP.

    “Namun demikian, rekan-rekan pemangku kepentingan juga harus menyiapkan segala infrastruktur yang menjadi prinsip terbentuknya LSP. Jangan tergiur dengan pihak-pihak lain dalam proses pembentukan lisensi. Insya Allah, kami akan berupaya terus memberikan pelayanan publik yang baik dengan segala kemampuan yang dimiliki,” ungkapnya.

    Dengan diperolehnya lisensi dari BNSP, LSP Global Otomotif kini resmi menjadi bagian dari sistem sertifikasi profesi nasional yang bertugas memastikan standar kompetensi tenaga kerja di sektor otomotif.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Tantangan Pelayanan Masyarakat Makin Berat, ASN Semarang Ikuti Sertifikasi Kehumasan dan Public Speaking

    Tantangan Pelayanan Masyarakat Makin Berat, ASN Semarang Ikuti Sertifikasi Kehumasan dan Public Speaking

    Semarang (beritajatim.com) – Sebanyak 40 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mewakili 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang mengikuti pelatihan intensif dan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka.

    Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam bidang Public Speaking dan Kehumasan agar dapat melayani masyarakat dengan lebih profesional dan efektif.

    Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini dilaksanakan di Balai Diklat BKPP Kota Semarang, yang berlokasi di Jalan Fatmawati No.73a, Kedungmundu, Kecamatan Tembalang.

    Dra. Novianingtyastuti, MM, Psikolog, Direktur PT Magnet Solusi Integra, mengungkapkan bahwa pelatihan ini penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif antara ASN dan publik. “

    “ASN tidak hanya bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan, tetapi juga berperan penting dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat,” ungkapnya.

    Pelatihan ini difasilitasi oleh dua praktisi komunikasi berpengalaman yakni Olpie Puspitasari, S.S., seorang pakar public speaking, dan Nugroho Agung Prasetyo, S.Sos., M.Si., seorang praktisi Public Relations dan Komunikasi Media.

    Pada hari pertama, peserta diberikan pelatihan tentang teknik Public Speaking, termasuk tips dan strategi komunikasi publik yang efektif, serta simulasi langsung yang mengajak peserta menjadi penanggung jawab acara atau MC.

    Pada hari kedua, pelatihan berfokus pada Media Kehumasan. Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Ali Umar Dhani, S.Pt., M.Si., turut memberikan pembekalan mengenai pentingnya komunikasi publik. “Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam melayani masyarakat secara lebih profesional,” kata Ali.

    Sementara hari terakhir, peserta mengikuti ujian sertifikasi BNSP. Sebanyak 25 peserta mengikuti ujian untuk skema Public Speaking, sementara 15 lainnya mengikuti skema Pelaksanaan Media Kehumasan. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam membangun citra pemerintah yang kredibel dan transparan.

    Salah satu peserta, Nur Faizah dari Bagian Kompimpro Kota Semarang, mengungkapkan apresiasinya, “Pelatihan ini membuat kami lebih percaya diri dan memahami strategi komunikasi yang lebih efektif.”

    Kepala BKPP Kota Semarang, Joko Hartono, S.STP., M.Si., menyatakan bahwa ASN memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik. “Kami berharap ASN dapat mengelola informasi dengan profesional, sehingga tercipta opini publik yang positif tentang Pemerintah Kota Semarang,” ujarnya.

    Dengan pelatihan dan sertifikasi BNSP ini, ASN Kota Semarang diharapkan dapat lebih siap menghadapi tantangan komunikasi di era digital dan semakin memperkuat pelayanan publik yang berkualitas. [aje]

  • Kemenag RI Bakal Sertifikasi 5 Profesi Keagamaan, Apa Saja?

    Kemenag RI Bakal Sertifikasi 5 Profesi Keagamaan, Apa Saja?

    Jakarta (beritajatim.com)- Kementerian Agama (Kemenag) kini resmi memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) setelah menerima lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

    Lisensi ini diberikan melalui Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) setelah melewati proses full assessment yang ketat dan penyempurnaan dokumen.

    Kepala BMBPSDM, Muhammad Ali Ramdhani melansir portal resmi Kementerian Agama RI menyatakan bahwa LSP Kemenag sangat dinantikan karena kebutuhan akan tenaga profesional di bidang keagamaan semakin meningkat.

    “Banyak sektor keagamaan yang membutuhkan tenaga kompeten, dan LSP ini menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas layanan keagamaan di Indonesia,” ujarnya.

    Mengawal Profesionalisme di Bidang Keagamaan

    Kepala Pusbangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan, Mastuki, mengungkapkan bahwa sejak awal pihaknya ditugaskan untuk mengawal pendirian LSP ini. Ia menekankan bahwa layanan keagamaan sangat beragam, mulai dari penyuluhan agama, dakwah, hingga pengelolaan zakat dan wakaf.

    “Selama ini, sertifikasi profesi di bidang keagamaan banyak dilakukan oleh lembaga non-pemerintah seperti ormas dan perguruan tinggi. Kini, dengan adanya LSP Kemenag, kita bisa memastikan bahwa tenaga keagamaan yang bertugas benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan,” jelas Mastuki.

    Langkah Selanjutnya: Witness dan Uji Kompetensi

    Setelah menerima lisensi, LSP Badan Litbang dan Diklat Kemenag segera menyusun rencana kerja untuk kegiatan witness. Ini merupakan tahapan penting dalam proses sertifikasi, di mana BNSP akan menyaksikan langsung uji kompetensi guna memastikan standar prosedur dan kualitas.

    “LSP diberikan waktu maksimal tiga bulan setelah lisensi diterbitkan untuk mengadakan uji kompetensi pertama dengan pengawasan langsung dari BNSP,” tambah Mastuki.

    Rencananya, witness akan diselenggarakan pada pertengahan Februari 2025 dengan mengintegrasikan pelatihan dan uji kompetensi. Sekitar 30 peserta akan mengikuti program ini sesuai skema yang dipilih sebelum diuji kelayakannya.

    Lima Skema Sertifikasi Profesi Keagamaan

    Sebagai lembaga yang menangani urusan keagamaan, Kemenag mengajukan berbagai skema okupasi kepada BNSP. Awalnya asa 12 skema yang diusulkan. Meski demikian akhirnya hanya ada 5 profesi yang mendapatkan lisensi

    Kelima profesi yang mendapatkan lisensi

    Pembimbing haji dan umrah
    Manajer bidang operasional zakat
    Supervisor pengumpulan zakat
    Penyelia halal
    Juru sembelih halal

    [aje]

  • Satpam zaman sekarang wajib miliki kompetensi

    Satpam zaman sekarang wajib miliki kompetensi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Korps Pembinaan Masyarakat (Kakorpsbinmas) Baharkam Polri Inspektur Jenderal Polisi Edy Murbowo menyebutkan bahwa profesi satpam zaman sekarang wajib memiliki kompetensi untuk menjalankan tugasnya.

    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Perayaan Syukuran HUT Satpam ke-44 di Auditorium Mutiara, PTIK, Jakarta Selatan, Rabu.

    “Jadi perlu saya sampaikan bahwa satpam sekarang berbeda dengan satpam zaman dulu, sekarang satpam adalah profesi. Kemudian yang namanya profesi dia harus punya kompetensi,” katanya.

    Edy juga menjelaskan, kompetensi tersebut telah diatur di Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagaimana diatur di keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 259 Tahun 2018. Polri selaku pembina menerjemahkan SKKNI itu ke dalam kurikulum pelatihan.

    “Jadi kurikulum pelatihan, instrukturnya, kemudian sertifikasinya, materi uji kompetensi, asesor, instruktur, semua sudah disiapkan. Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik,” katanya.

    Edy menjelaskan untuk pelatihan satpam diselenggarakan dua pihak. Pertama, pemerintah adalah Polri yaitu Sekolah Polisi Negara (SPN). Kemudian yang swasta adalah badan usaha jasa pengamanan.

    Untuk sertifikasinya sampai sekarang ada empat lembaga sertifikasi satpam yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Antara lain LSP Polri, LSP Abujapi dan LSP Pamtara.

    Edy juga menyebutkan sekarang peran satpam sangat besar dan sudah ada di mana-mana terutama di lingkungan kerja, di bandara, di jalan tol, di mall, di perhotelan, perkantoran dan di kampus-kampus.

    Kolaborasi ini yang bisa menghasilkan kamtibmas dapat berjalan kondusif terutama kegiatan pengamanan Nataru, pilkada serentak, pengamanan pemilihan presiden. “Semua dapat berjalan dengan baik,” katanya.

    Dia juga berharap satpam ke depan semakin berdaya dan berjaya diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan.

    “Itu yang kita perjuangkan, Polri sebagai pembina kemudian ada Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (Abujapi), juga ada Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (Apsi) dan Asosiasi Pengguna Jasa Sekuriti Indonesia (Apjasi), ” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025