Kementrian Lembaga: BNSP

  • DKI akan ganti 100 unit angkot tua dengan Mikrotrans Listrik

    DKI akan ganti 100 unit angkot tua dengan Mikrotrans Listrik

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan peremajaan 100 unit angkot tua dengan Mikrotrans Listrik (Electric Vehicle/EV) yang dilengkapi AC, CCTV, GPS dan berbagai fitur keselamatan modern.

    “100 unit angkot tua diganti dengan Mikrotrans EV (Electric Vehicle) ber-AC, CCTV, GPS, dan fitur keselamatan,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim di Jakarta, Kamis.

    Chico mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya memperbarui transportasi publik Ibu Kota sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang.

    Menurut Chico, peremajaan armada ini tidak akan mengurangi jumlah sopir. Sebaliknya, sopir lama yang lulus pelatihan ulang akan diprioritaskan mengemudikan kendaraan baru.

    Tahap pertama peremajaan mencakup 50 unit Mikrotrans EV yang dijadwalkan beroperasi pada Desember 2025, diikuti 50 unit berikutnya pada Februari 2026.

    Adapun operator yang terlibat tetap KWK, Mayasari Bakti dan Steady Safe.

    Lebih lanjut Chico menjelaskan, Mikrotrans EV ini hadir dengan AC, CCTV untuk keamanan penumpang, GPS untuk pemantauan rute, serta fitur keselamatan tambahan.

    Selain meningkatkan kenyamanan penumpang, kendaraan listrik ini juga diharapkan membantu mengurangi emisi polusi di Jakarta.

    Selain pengadaan armada baru, Pemprov DKI melalui TransJakarta Academy mewajibkan sopir lama mengikuti pelatihan ulang.

    Kurikulum mencakup Defensive Driving, Service Excellence, Safety & Emergency, Digital Ticketing dan Etika Profesi.

    Sertifikasi dikeluarkan oleh LSP TransJakarta yang resmi berlisensi BNSP No. LSP-2024-001 dan berlaku selama tiga tahun.

    Sementara itu, 1.000 sopir baru juga akan direkrut dan dilatih untuk memperkuat armada Mikrotrans.

    Bagi sopir lama yang gagal lulus pelatihan dua kali, tersedia pelatihan remedial gratis dan opsi pindah ke rute non-Mikrotrans seperti feeder BRT.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinilai judes dan ugal-ugalan, pengemudi JakLingko akan dilatih ulang

    Dinilai judes dan ugal-ugalan, pengemudi JakLingko akan dilatih ulang

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui TransJakarta berencana melatih ulang seluruh sopir Mikrotrans (JakLingko), menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait temuan di lapangan berupa perilaku judes dan ugal-ugalan.

    “Program ini adalah investasi SDM, bukan hukuman. Kami dengar keluhan masyarakat, tapi juga jaga kesejahteraan sopir,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim di Jakarta, Kamis.

    Di sisi lain, TransJakarta juga menargetkan merekrut 1.000 pramudi baru dan dilatih tanpa menggantikan sopir lama.

    Sementara itu, pengemudi lama wajib mengikuti pelatihan ulang untuk memperpanjang sertifikat yang berlaku tiga tahun.

    Kurikulum pelatihan tersebut mencakup Defensive Driving, Service Excellence, Safety & Emergency, Digital Ticketing, serta Etika Profesi.

    Sertifikasi akan diterbitkan oleh LSP TransJakarta yang telah berlisensi resmi BNSP No. LSP-2024-001.

    Pihaknya pun menegaskan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja massal. Sopir lama yang lulus pelatihan ulang akan diprioritaskan mengemudikan armada baru.

    “Bagi yang tidak lulus dua kali ujian, kami sediakan pelatihan remedial gratis dan opsi pindah ke rute non-Mikrotrans seperti feeder BRT,” jelas Chico.

    Sementara itu, menurut data TransJakarta per 12 November 2025 mencatat, dari 3.842 pramudi Mikrotrans aktif, terdapat 1.127 laporan keluhan masyarakat sepanjang Januari–Oktober 2025.

    Keluhan terbanyak adalah sopir ugal-ugalan sebanyak 68 persen, bersikap tak ramah atau judes sebanyak 22 persen dan membawa keluarga saat bekerja sebanyak 10 persen.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Tuban Adakan Pelatihan Life Skill Sertifikasi BNSP untuk Tingkatkan Kompetensi ASN di Era Digital

    Pemkab Tuban Adakan Pelatihan Life Skill Sertifikasi BNSP untuk Tingkatkan Kompetensi ASN di Era Digital

    Tuban (beritajatim.com) – Pelatihan Life Skill Sertifikasi BNSP Skema Operator Komputer Muda bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diadakan oleh Pemkab Tuban telah dimulai dengan diikuti oleh 52 peserta dari berbagai perangkat daerah.

    Pelatihan yang berlangsung selama 20 hari ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam penguasaan teknologi informasi, sebuah keahlian yang semakin menjadi kebutuhan dasar di era digital.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Tuban, Agus Wijaya, menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tuban untuk meningkatkan kualitas ASN. “Pentingnya penguasaan teknologi informasi bagi aparatur di era digital. Sehingga, kemampuan dalam penggunaan komputer bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, tetapi sudah menjadi kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap ASN,” ujarnya pada Rabu (29/10/2025).

    Agus Wijaya juga menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang maksimal akan tercapai jika ASN memiliki kemampuan untuk bekerja dengan cepat, tepat, dan akuntabel di era digital ini.

    Pelatihan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis ASN, tetapi juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan zaman. Agus Wijaya berharap agar para peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam tugas sehari-hari mereka.

    “Kami berharap peserta pelatihan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam tugas sehari-hari, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, dan berkualitas,” tambahnya.

    Kepala BKPSDM Kabupaten Tuban, Fien Roekmini Koesnawangsih, menjelaskan bahwa tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dasar ASN dalam penggunaan komputer dan aplikasi perkantoran, khususnya Microsoft Office serta literasi digital. “Kegiatan yang berlangsung selama 20 hari kedepan dengan pelatihan kelas akan dibagi menjadi empat sesi,” katanya.

    Fien menambahkan, dengan sertifikat kompetensi BNSP yang diperoleh setelah menyelesaikan pelatihan, ASN Tuban akan mendapatkan pengakuan resmi secara nasional atas keahlian yang mereka miliki. “Pelatihan ini juga merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan oleh BKPSDM Tuban,” pungkasnya.

    Pelatihan ini menjadi langkah penting dalam mempersiapkan ASN Kabupaten Tuban untuk terus meningkatkan kapasitasnya di era digital, sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih optimal dan efisien. [dya/suf]

  • PAM Jaya latih 100 disabilitas pada program “difabel empowering”

    PAM Jaya latih 100 disabilitas pada program “difabel empowering”

    Jakarta (ANTARA) – Perumda PAM Jaya membuka pelatihan bagi 100 peserta disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan modern seperti “Voice Over”, “Digital Marketing”, “AI Graphics”, “AI Multimedia”, dan “Video Editing” yang dilaksanakan secara bertahap dalam program “difabel empowering”.

    “Program Difabel Empowering ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan ruang pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat,” kata Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, program tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk menghadirkan ruang pemberdayaan yang inklusif, dengan kegiatan pelatihan “Voice Over” (suara latar) bagi penyandang disabilitas, yang berlangsung di Avigra Learning Center, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (21/10).

    Melalui program ini, PAM Jaya membuka kesempatan bagi 100 peserta disabilitas untuk mengikuti berbagai pelatihan keterampilan modern seperti “Voice Over”, “Digital Marketing”, “AI Graphics”, “AI Multimedia”, dan “Video Editing” yang akan dilaksanakan secara bertahap dalam beberapa batch (kelompok).

    Dalam sesi pelatihan suara latar yang menjadi tahap awal program, para peserta tidak hanya belajar teknik pengolahan vokal dan intonasi, tetapi juga keterampilan komunikasi profesional yang dibutuhkan di dunia kerja, khususnya di bidang layanan pelanggan.

    Peserta dengan hasil terbaik, lanjut Arief, nantinya berpeluang direkrut sebagai tenaga Customer Service PAM Jaya, membuka jalan bagi kesempatan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.

    “Kami ingin membuka kesempatan seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas untuk berkembang dan berkontribusi, termasuk melalui pelatihan di bidang teknologi dan layanan publik,” ujarnya.

    Untuk mendukung kenyamanan dan efektivitas pelatihan, seluruh peserta mendapatkan fasilitas penginapan dan akomodasi penuh selama kegiatan berlangsung.

    Selain itu, setiap peserta akan menerima sertifikasi resmi dari Cyber Media Net dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai bidang keterampilan yang diikuti. Sertifikasi ini diharapkan menjadi bekal penting bagi peserta dalam menapaki karier profesional di masa depan.

    Melalui program “Difabel Empowering”, PAM Jaya tidak hanya berfokus pada penyediaan air minum perpipaan, tetapi juga berperan aktif dalam membangun ekosistem sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi warga Jakarta.

    “Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi inspirasi bagi dunia kerja di Jakarta dan Indonesia, bahwa inklusi bukan sekadar wacana, melainkan tindakan nyata yang mengubah hidup banyak orang,” kata Arief.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jam Kerja Sopir Bakal Dibatasi

    Jam Kerja Sopir Bakal Dibatasi

    Jakarta

    Pemerintah menargetkan tahun 2027 Indonesia sudah bebas dari kendaraan over dimension over load (ODOL) atau truk lebih dimensi dan lebih muatan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyusun tim khusus untuk percepatan penanganan kendaraan ODOL.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan, pembentukan tim kecil merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama Pimpinan Kementerian, Pimpinan DPR RI, Kementerian Sekretariat Negara dan Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2025,

    Menurut Aan, tujuan dari dibentuknya tim kecil ini ialah untuk merumuskan langkah percepatan revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada aspek penegakan hukum dan perlindungan pengemudi.

    “Yang berikutnya, tim kecil ini juga akan menyiapkan mekanisme evaluasi secara berkala atas efektivitas kebijakan dan penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan di seluruh wilayah. Walaupun, hingga saat ini sebetulnya masing-masing Kementerian/Lembaga secara paralel juga telah melakukan evaluasinya,” katanya dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Tim ini nantinya akan menjamin sinergi lintas sektoral agar kebijakan tidak hanya menekan angka pelanggaran, tetapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan keselamatan. Tim tersebut juga akan melakukan peningkatan kualitas SDM pengemudi dengan penerapan standar kompetensi dan pelaksanaan diklat pengemudi.

    “Akan dilakukan juga penetapan jam kerja maksimal pengemudi serta pemberian jaminan sosial, perpanjangan SIM B1/B2 Umum tanda biaya PNBP sebagai bentuk afirmasi, penyediaan perumahan khusus melalui skema subsidi, serta program beasiswa dan akses pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak-anak pengemudi,” paparnya.

    Direktur Jenderal Integrasi dan Multimoda, Risal Wasal menuturkan keberadaan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan merupakan dampak dari berbagai permasalahan seperti permasalahan ekonomi dan keselamatan.

    “Maka dari itu, permasalahan ini harus diselesaikan dari hulu ke hilir sehingga meningkatnya aspek keselamatan pada sistem angkutan barang,” katanya.

    Adapun kementerian/lembaga yang tergabung dalam tim kecil percepatan penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan di antaranya:

    1. Komisi V DPR RI

    2. Kementerian Koordinator Bidang Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan

    3. Kementerian Keuangan

    4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional

    5. Kementerian Dalam Negeri

    6. Kementerian Pekerjaan Umum

    7. Kementerian Perdagangan

    8. Kementerian Perindustrian

    9. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

    10. Kementerian Ketenagakerjaan

    11. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

    12. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

    13. Kepolisian Negara Republik Indonesia

    14. Kementerian Perhubungan

    15. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

    16. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara (AP-LOG)

    17. Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI)

    18. Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda)

    19. Ketua Umum Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo).

    (rgr/dry)

  • 144 Peserta Ikuti Pelatihan Kerja Batch Ketiga, Ning Ita Dorong Pemuda Mojokerto Jadi Generasi Unggul

    144 Peserta Ikuti Pelatihan Kerja Batch Ketiga, Ning Ita Dorong Pemuda Mojokerto Jadi Generasi Unggul

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali menggelar Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja berbasis kompetensi bagi masyarakat usia produktif. Program ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Mojokerto, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.

    Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota, menyampaikan bahwa pelatihan kali ini merupakan batch ketiga hasil kerja sama Pemkot Mojokerto dengan BLK Provinsi Jawa Timur. “Ini sudah batch ketiga. Kalau batch pertama dan kedua masing-masing diikuti 80 peserta, kali ini melonjak hingga 144 peserta,” ungkapnya, Selasa (16/9/2025).

    Pada batch ketiga ini, tersedia sembilan jenis pelatihan, antara lain Desainer Grafis Muda, Komputer Technical Support, Processing Pembuatan Roti dan Kue (dua paket), Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana, Tata Rias Kecantikan (dua paket), Servis Sepeda Motor Injeksi, serta Teknisi AC Residential.

    Pelatihan berlangsung intensif selama 18 hingga 24 hari, tergantung jenis keterampilan yang diikuti. Setelah itu, peserta akan mengikuti uji kompetensi. Mereka yang lulus akan memperoleh sertifikat resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ning Ita menegaskan, pelatihan ini bukan sekadar ajang belajar singkat.

    “Melainkan investasi penting untuk meningkatkan daya saing pemuda Mojokerto. Niat harus kita kuatkan. Jangan hanya ikut-ikutan, tapi manfaatkan kesempatan ini untuk menambah ilmu, pengalaman, dan kompetensi. Dengan keterampilan, peluang kerja akan lebih besar,” jelasnya.

    Ia juga menekankan bahwa untuk membuka usaha sendiri, dibutuhkan kompetensi agar bisa menjadi wirausaha tangguh. Generasi muda, menurutnya, adalah penentu masa depan pembangunan Kota Mojokerto, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terus menjadi prioritas.

    “Setiap tahun kami alokasikan anggaran miliaran rupiah untuk peningkatan kapasitas SDM. Kami ingin generasi muda Mojokerto menjadi generasi unggul, yang siap menghadapi tantangan di mana pun dan dalam kondisi apa pun,” tegas Ning Ita. [tin/ian]

  • Kepulauan Seribu latih warga jadi teknisi komputer

    Kepulauan Seribu latih warga jadi teknisi komputer

    Jakarta (ANTARA) –

    Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Kepulauan Seribu mengadakan pelatihan kerja bagi warga untuk menjadi teknisi komputer agar dapat membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru sebagai upaya mengatasi pengangguran di wilayah tersebut.

    Pelatihan kejuruan teknisi komputer ini sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

    Menurut Kepala Seksi Ketenagakerjaan Suku Dinas (Sudin) Nakertransgi Kepulauan Seribu, Titis Sri Hartopo di Jakarta, Jumat, jumlah peserta pelatihan teknisi komputer sebanyak 10 orang yang seluruhnya merupakan warga yang sedang mencari pekerjaan.

    Para peserta akan mengikuti pelatihan selama 22 hari kerja atau hingga akhir Oktober 2025. Pelatihan yang dimulai 9 September ini diberikan secara gratis.

    Ia menjelaskan, pelatihan kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi warga, khususnya di bidang teknisi komputer agar lebih mudah terserap dunia kerja maupun membuka usaha mandiri.

    “Pelatihan ini akan membantu mereka menjadi lebih mandiri dan memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri,” kata dia.

    Adapun materi yang diberikan meliputi pengenalan perangkat keras (hardware), perakitan komputer, instalasi Windows, “troubleshooting” serta jaringan komputer.

    Pada akhir pelatihan, yakni 7-8 Oktober 2025, para peserta akan mengikuti uji kompetensi selama dua hari untuk mendapatkan sertifikat pelatihan.

    “Mereka juga akan memperoleh sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” kata dia

    Dia berharap sertifikat tersebut dapat menjadi modal penting bagi peserta dalam mencari pekerjaan maupun mengembangkan usaha.

    “Mudah-mudahan sertifikat ini dapat mempermudah mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga, kita bisa terus menekan angka penganggur,” kata dia.

    Lurah Pulau Kelapa, Muslim mengatakan, pelatihan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan warga, terutama dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin kompetitif.

    “Terima kasih atas perhatian yang diberikan ke warga Pulau Kelapa,” kata dia.

    Salah satu peserta pelatihan bernama Salman (35) mengaku bersyukur bisa ikut dalam pelatihan ini dan ini kesempatan membuka peluang untuk menambah keterampilan sekaligus merintis usaha layanan komputer.

    “Terima kasih kepada pemerintah yang telah mengadakan pelatihan kerja seperti ini. Momen ini menjadi peluang besar saya untuk lebih maju,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kualitas tenaga kerja ditingkatkan lewat pelatihan produktivitas

    Kualitas tenaga kerja ditingkatkan lewat pelatihan produktivitas

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta bersama Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui Pelatihan Pengukuran Produktivitas Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi BNSP 2025.

    “Program pelatihan produktivitas akan dilaksanakan secara berkala dengan beragam tema,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi di Jakarta, Selasa.

    Diana mengatakan tema itu mulai dari metode “5S Kaizen” yang terdiri atas “Seiri” (Ringkas), “Seiton” (Rapi), “Seiso” (Resik), “Seiketsu” (Rawat) dan “Shitsuke” (Rajin).

    Lalu, terkait pelayanan (service excellence), produktifitas hijau (green productivity) dan Pemindahbukuan (Pbk) pengukuran.

    Diana menekankan bahwa program ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah konkret untuk menjawab tantangan daya saing tenaga kerja Indonesia.

    Produktivitas adalah kunci. “Negara-negara maju bisa melesat karena tenaga kerjanya produktif,” katanya.

    Indonesia masih tertinggal dibanding Malaysia dan Thailand. “Inilah pekerjaan rumah kita bersama dan pelatihan ini adalah salah satu jalan untuk mengejar ketertinggalan itu,” katanya.

    Sebagai contoh, di sebuah pabrik otomotif di Jepang, seorang karyawan mengusulkan perubahan kecil, yakni memindahkan alat agar lebih dekat dengan jalurnya.

    Terlihat sederhana, namun hasilnya mampu menghemat waktu dan biaya besar sehingga kekuatan mampu memberikan dampak luar biasa.

    Dengan demikian, tujuan akhir dari pelatihan ini adalah menjadikan tenaga kerja Jakarta lebih siap menghadapi persaingan global.

    Kepala Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Tsani Annafar mengajak seluruh peserta untuk menjadikan pelatihan ini bukan sekadar formalitas, melainkan titik awal perubahan cara bekerja.

    “Mari hadir dengan pikiran terbuka, semangat besar, dan tekad kuat. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari diri kita sendiri,” katanya.

    Rangkaian pelatihan ini dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus hingga 9 November 2025.

    Hingga saat ini tercatat hampir 500 peserta dari lebih dari 200 perusahaan telah mendaftar dan siap berpartisipasi aktif dalam program ini.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Catat! Syarat, Alur, Biaya Sertifikasi K3 yang Disorot Usai OTT Wamenaker

    Catat! Syarat, Alur, Biaya Sertifikasi K3 yang Disorot Usai OTT Wamenaker

    Bisnis.com, JAKARTA— Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) tersandung kasus korupsi pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

    Sertifikasi ini menjadi salah satu syarat bagi pekerja maupun perusahaan dalam menjamin keselamatan kerja di berbagai sektor industri.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Noel bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

    Noel kini ditahan di Rumah Tahanan KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Agustus hingga 10 September 2025.

    Lantas, bagaimana sebenarnya syarat, alur pendaftaran dan biaya sertifikasi K3? Berikut penjelasannya.

    Syarat Sertifikasi K3

    Sertifikasi K3 dapat diperoleh oleh pekerja yang telah mengikuti pelatihan resmi dan lulus uji kompetensi. Syarat umum bagi peserta pelatihan Ahli K3 Umum, misalnya, meliputi ijazah minimal D3/S1, curriculum vitae, fotokopi KTP, pas foto berlatar merah, serta surat keterangan kerja bagi peserta yang merupakan utusan perusahaan. 

    Selain itu, peserta diwajibkan menandatangani pakta integritas sebelum mengikuti pelatihan. Sejumlah lembaga penyelenggara pelatihan K3, seperti PT Garuda Systrain Interindo (GSI) dan PT Centra Artha Prima Indonesia, juga mensyaratkan pengalaman kerja minimal satu tahun di bidang terkait, serta kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang memadai.

    Alur Pendaftaran Sertifikasi K3

    Proses sertifikasi K3 umumnya dimulai dengan pendaftaran di lembaga pelatihan resmi yang ditunjuk Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta harus melengkapi dokumen administrasi, mengisi formulir, serta membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan.

    Setelah pendaftaran, peserta akan mengikuti pelatihan sesuai kurikulum yang ditetapkan, mencakup materi peraturan dan perundangan K3, identifikasi serta pengendalian bahaya di tempat kerja, sistem manajemen K3, higiene industri, ergonomi, hingga kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat.

    Pelatihan dilanjutkan dengan ujian, baik tertulis maupun praktik, untuk menilai kompetensi peserta. Peserta yang lulus berhak memperoleh sertifikat Ahli K3 Umum dari Kementerian Ketenagakerjaan. Bagi utusan perusahaan, sertifikat tersebut dilengkapi dengan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) serta kartu lisensi kewenangan Ahli K3 Umum (AK3U).

    Biaya Sertifikasi K3

    Mengutip laman GSI, biaya pelatihan K3 bervariasi tergantung jenis, lokasi, dan lembaga penyelenggaranya. Untuk pelatihan Ahli K3 Umum, biaya online training umumnya sekitar Rp4 juta. Sementara untuk pelatihan offline, biayanya berkisar Rp5,25 juta hingga Rp6 juta, bergantung pada kota dan regional penyelenggaraan.

    Selain biaya pelatihan, peserta juga perlu memperhitungkan biaya administrasi tambahan, seperti pengurusan dokumen serta biaya sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk uji kompetensi.

    Sebelumnya, Mantan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono, menegaskan pentingnya sertifikasi K3 bagi semua perusahaan, sesuai regulasi yang mewajibkan keberadaan Ahli K3 di tempat kerja. 

    “Semua perusahaan membutuhkan ahli K3 sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Makanya, peluang alumni kesehatan masyarakat yang mengambil konsentrasi K3 sangat besar karena perusahaan membutuhkan ahli K3,” kata Caswiyono dalam kegiatan National Seminar of Public Health “Tenaga Kesmas Profesional di Era Smart Society 5.0”, berlangsung di GOR Universitas Pekalongan, Rabu siang (14/6/2023) dikutip dari laman resmi Pemerintah Kota Pekalongan. 

  • Skill Nggak Nyambung Sama Dunia Kerja, Menaker Lakukan Ini

    Skill Nggak Nyambung Sama Dunia Kerja, Menaker Lakukan Ini

    Jakarta

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyoroti ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini terjadi lantaran kebutuhan industri berubah seiring perkembangan teknologi.

    Yassierli menilai teknologi yang semakin maju membuat tuntutan global juga berkembang sehingga turut berdampak pada kebutuhan kompetensi tenaga kerja.

    “Mismatch itu memang ketika lulusan hadir, tapi kemudian industri itu sebenarnya dia membutuhkan yang lebih advance, atau yang lebih kemudian competence trends, disiplin dan seterusnya. Itu yang termasuk dengan mismatch,” ujar Yassierli di detikPagi, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

    Menurutnya, tenaga kerja saat ini harus mempunyai lebih dari satu kompetensi. Sebab, kebutuhan industri saat ini tidak lagi hanya spesifik kepada satu kompetensi saja.

    Kompetensi ini, lanjut Yassierli, tidak hanya bergantung dari pendidikan formal, tapi juga memanfaatkan balai-balai pelatihan yang disediakan oleh pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan telah menyediakan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) sekitar 330-an balai yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi serta daya saing tenaga kerja Indonesia.

    Melalui balai pelatihan tersebut, Yassierli menerangkan berbagai macam keahlian dilatih, mulai dari teknik las, teknik otomotif, teknologi informasi, perhotelan, menjahit, hingga bahasa. Setelah mengikuti pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang telah diakui secara internasional.

    “Memang ini saya ingin menggencarkan, bahwa sebenarnya BPVP hadir dan siap sebenarnya untuk membantu teman-teman untuk meningkatkan kompetensinya. Karena tadi link and match, dan itu bisa hadir, program kita tersedia di semua balai, ini kita sedang intens kan,” imbuh dia.

    Yassierli memastikan bidang-bidang keahlian yang dilatih akan terus diperbarui mengikuti kebutuhan industri. Salah satunya dengan menyediakan IT creative skill, pengembangan web, hingga tengah mendesain pelatihan untuk affiliate. Tidak hanya itu, Kemnaker juga menyediakan program untuk mencetak talenta siap kerja melalui pelatihan berbasis proyek (project based learning).

    “Jadi kami sadar tadi, karena industri kebutuhannya juga berubah. Yang sekarang dicari misalnya, orang yang bisa mengoperasikan secara smart, misalnya smart building, smart office, smart supply chain. Kemampuan dia untuk mengelola, mengoperasikan, memudahkan operasi sesuatu dengan gadget, internet of thing, elektronika industri, itu kita latih. Jadi, kita sudah meluluskan cukup banyak juga smart farming,” jelas dia.

    Seiring dengan itu, Yassierli mengakui masih ada tantangan yang harus dihadapi, termasuk kapasitas balai pelatihan serta instruktur yang harus ditambah. Ia memastikan akan melakukannya secara bertahap, termasuk kerja sama dengan pemerintah daerah.

    Lihat juga Video Dampak Positif AI di Dunia Pendidikan: Skill Literasi Siswa Meningkat

    (rea/ara)