Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BNSP

  • Peserta Pelatihan Administrasi Perkantoran Puji Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi

    Peserta Pelatihan Administrasi Perkantoran Puji Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi

    Surabaya (beritajatim.com) – Para peserta Pelatihan Administrasi Perkantoran Batch IV Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya memberi pujian dan ucapan terima kasih pada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ucapan terima kasih dari peserta juga diberikan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.

    “Terima kasih Pak Eri Cahyadi. Sobat Naker do the best, sat-set, wat-wet Arek Suroboyo siap kerjo, joss,” teriak 16 peserta dalam penutupan kegiatan yang digelar di kantor PT Magnet Solusi Integra, Section One SIER Blok F-15, Jl. Rungkut Industi Raya No. 1 Surabaya

    Dalam rilis yang diterima beritajatim.com, Jumat (19/12/2025), Agus Setiawan perwakilan Disperinaker Kota Surabaya mengapresiasi ungkapan terima kasih peserta pelatihan. Ucapan terima kasih tidaklah berlebihan karena peserta memperoleh dukungan penuh saat mengikuti pelatihan.

    Mereka bukan hanya mendapatkan berbagai fasilitas mulai dari snack box, meal box, biaya transport, seragam, program pelatihan lengkap dengan peralatan ATK dan peminjaman laptop. Selama proses pelatihan mereka juga diikutkan BPJS oleh Pemkot Surabaya. “Jika kalian sudah diterima bekerja, BPJS-nya tinggal diteruskan,” katanya.

    Mengakhir pelatihan, 16 peserta akan mengikuti sertifikasi BNSP 19-20 Desember 2025. Mereka yang dinyatakan kompeten akan mendapatkan sertifikat yang menjadi nilai tambah saat melamar pekerjaan. Sementara pengganti biaya transportasi dirupakan dalam bentuk tabungan di Bank Jatim.

    Karena itu Agus berpesan agar para peserta tidak boleh melewatkan peluang yang ada. Jangan pernah menolak jika diterima kerja di tempat yang jauh dari rumah, di kota lain ataupun pulau lain. Diceritakan, alumni dari MSI Consulting termasuk yang banyak diserap di industri kerja.

    “Bahkan salah satu peserta ada yang mendapatkan pekerjaan sebagai staf BCA di Jakarta. Jangan menolak jika tempat kerja jauh dari rumah. Tidak ada masalah jika memang ada peluang di luar Surabaya, artinya program ini berhasil,” kata Agus.

    Pelatihan ini berlangsung selama 24 hari yang membekali peserta dengan 23 unit kompetensi terkait Administrasi Perkantoran dan Staff Human Resource. Enam belas peserta sendiri terdiri dari beragam latar belakang pendidikan, antara lain S1 Akademi Administrasi Perkantoran, Teknik Industri, Psikologi, Pendidikan Guru, Biologi, Sistem Informasi, Manajemen Pemasaran dan lainnya.

    Program ini merupakan perhatian khusus yang diberikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengurangi angka pengangguran terbuka. Melalui kerja sama dengan Disperinaker Kota Surabaya, PT Magnet Solusi Integra, membantu peserta mengembangkan kapasitas dalam dunia Administrasi.

    Tulis Mimpi
    Sementara itu, Dwi Eko Lokononto, selaku advisor PT Magnet Solusi Integra berpesan agar peserta harus aware dengan penggunaan media sosial. “Karena saat ini era HRD perusahaan melihat kelayakan kandidat salah satunya dari postingan di media sosial,” kata Dwi Eko Lokononto dalam penutupan pelatihan.

    Lokononto menyarankan 16 peserta pelatihan untuk terus berusaha dalam menggapai kesempatan. “Mumpung masih muda, peserta bisa mendapatkan pengalaman dan kesempatan hidup yang lebih baik di berbagai kota. Program yang diadakan ini, selain membekali dengan kompetensi juga mengajarkan bagaimana membangun sikap positif,” katanya.

    Pak Lucky, sapaan akrab Dwi Eko Lokononto, menitipkan pesan bahwa peserta harus mencatat semua mimpi secara detail. “Mimpi itu adalah doa, seperti tahun depan sudah harus bekerja, pekerjaan seperti apa yang didapat. Bahka tulis juga mimpi kalian untuk mendapatkan pasangan. Profil seperti apa yang kalian impikan. Tulislah mimpi kalian dengan detail, kalau perlu visualisasikan,” katanya. [beq]

  • Disnaker Tangerang fasilitasi 2.034 pencari kerja ke perusahaan

    Disnaker Tangerang fasilitasi 2.034 pencari kerja ke perusahaan

    Tangerang, Banten (ANTARA) – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Provinsi Banten, memfasilitasi sebanyak 2.034 pencari kerja ke sejumlah perusahaan melalui program bursa kerja (job fair) sepanjang 2025.

    Kepala Disnaker Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan di Tangerang, Banten, Kamis, mengatakan program job fair rutin digelar setiap bulan secara offline maupun online.

    Program bursa kerja juga hadir dalam kegiatan lain seperti festival hingga ajang car free day.

    Kemudahan mendapatkan informasi kerja melalui scan barcode memberikan dampak signifikan terhadap besarnya minat masyarakat berpartisipasi dalam acara-acara tersebut.

    “Kegiatan job fair menjadi salah satu program yang telah berkontribusi efektif mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Tangerang,” sebutnya.

    Pemkot Tangerang sepanjang 2025 telah menyediakan 24.705 lowongan kerja yang melibatkan 330 perusahaan.

    Sebanyak 2.034 pencari kerja yang diterima perusahaan, terdiri atas 1.447 warga Kota Tangerang dan 587 lainnya dari luar kota.

    “Pemkot Tangerang menargetkan pada tahun depan dapat menyerap pencari kerja secara lebih signifikan melalui inovasi yang disiapkan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.

    Masyarakat, lanjutnya, bisa memantau lowongan pekerjaan atau job fair selain di aplikasi Tangerang LIVE, juga dapat terus update informasi di Instagram @tangerang_cakapkerja.

    Di situ terdapat info lowongan kerja dari sektor industri, perkantoran, jasa, kuliner, hingga peluang kerja untuk fresh graduate.

    “Pembaruan rutin tersebut membuat para pencari kerja merasa terbantu karena tidak perlu lagi mencari informasi dari banyak sumber yang belum tentu valid,” jelasnya.

    Sementara itu, Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Tangerang memfasilitasi 1.021 calon tenaga kerja melalui berbagai pelatihan sepanjang 2025.

    Kepala BLK Kota Tangerang Yasin Surya menuturkan ada 64 kali pelatihan yang diselenggarakan dengan 16 peserta per pelatihan.

    Penyerapan peserta pelatihan BLK Kota Tangerang tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pemkot Tangerang juga memfasilitasi peserta pelatihan dengan sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) secara langsung.

    Hal ini penting untuk menunjang daya saing calon tenaga kerja di dunia kerja profesional.

    “Kami mencatat tingkat persentase partisipasi peserta juga sangat tinggi di atas 90-100 persen. Totalnya ada 869 peserta yang tersertifikasi, yakni 448 laki-laki dan 421 perempuan di sepanjang tahun ini,” kata Yasin

    Selain itu, Pemkot Tangerang menargetkan dapat meningkatkan penyerapan peserta pelatihan pada tahun depan melalui berbagai bidang pelatihan yang disediakan, seperti pelatihan desain grafis dan printing, operator komputer, tata boga, tune up sepeda motor, housekeeping, instalasi listrik, AI, chatbot, menjahit, serta bahasa asing.

    Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Pemkot Tangerang merespons tantangan dunia ketenagakerjaan dengan menargetkan penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 5,89 persen di 2025 dan 4,80 persen di 2029.

    Dari data yang diperoleh, terjadi penurunan angka pengangguran selama periode kepemimpinan sebelumnya di Kota Tangerang yakni dari 8,63 persen di 2020 menjadi 5,92 persen di 2024.

    Ia melanjutkan Pemkot Tangerang juga menargetkan dapat meningkatkan angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun ini sampai 47,01 persen dengan mendorong perluasan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kota Tangerang.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 200 Hipnoterapis Siap Pulihkan Trauma Korban Bencana Sumatera dan Aceh

    200 Hipnoterapis Siap Pulihkan Trauma Korban Bencana Sumatera dan Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Bencana besar yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh meninggalkan duka mendalam.

    Ribuan rumah hancur, harta benda hilang, dan kehidupan masyarakat berubah dalam sekejap. Namun di balik kerusakan fisik, ada luka yang lebih sunyi yaitu tekanan mental dan trauma yang dialami para korban.

    Perkumpulan komunitas hipnotis Indonesia (PKHI) menyampaikan duka cita dan menegaskan pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali bangunan, tetapi juga membangkitkan mental masyarakat yang terguncang.

    Ketua Umum DPP PKHI Avifi Arka bersama Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat, Joko Purnomo, menekankan pentingnya perhatian terhadap kesehatan psikologis para korban yang mengalami shock, kehilangan arah, dan trauma mendalam.

    “Bagi masyarakat Aceh, bencana terbaru ini dapat membangkitkan memori kelam Tsunami Aceh 2004. Luka lama yang bertemu luka baru memperberat kondisi psikologis korban. Situasi ini membuat pemulihan mental menjadi kebutuhan mendesak yang tidak boleh diabaikan,” kata Avifi Arka kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

    PKHI memiliki rekam jejak panjang dalam penanganan trauma dan dukungan psikososial pada berbagai bencana nasional, termasuk gempa Lombok, tsunami Palu, gempa Cianjur, hingga erupsi Gunung Merapi.

    Pihaknya telah bermitra dengan berbagai kementerian seperti Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemensos, dan Kemnaker, untuk memastikan layanan pemulihan mental berjalan profesional, sistematis, dan sesuai standar nasional.

    Dana akan dialokasikan untuk kebutuhan darurat korban, proses pemulihan warga, hingga dukungan operasional relawan PKHI di lapangan.

    PKHI menegaskan, tidak ada donasi yang terlalu kecil, karena setiap rupiah menjadi napas baru bagi mereka yang sedang berjuang bangkit.

    Mereka juga akan menurunkan 200 hipnoterapis profesional berlisensi BNSP RI untuk mendampingi korban di lokasi pengungsian (setelah izin otoritas). Layanan meliputi pendampingan psikososial, stabilisasi emosi pascabencana, Sesi hipnoterapi gratis untuk mengurangi kecemasan, trauma, dan tekanan psikologis.

    “Di tengah duka yang mendalam, kehadiran bantuan bukan hanya soal logistik, tetapi juga menjadi pengingat bahwa para korban tidak sendirian. Donasi publik adalah pesan bahwa harapan masih ada dan bangsa Indonesia tetap saling menguatkan,” tuturnya.

    “Kami berkomitmen untuk terus bergerak bersama pemerintah daerah, BNPB, relawan, dan lembaga kemanusiaan lainnya agar pemulihan masyarakat berlangsung cepat, aman, dan tepat sasaran,” tuturnya

  • Implementasi Permendag 33/2025, Broker Gandeng Perbankan

    Implementasi Permendag 33/2025, Broker Gandeng Perbankan

    Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) terus melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33 Tahun 2025.

    Peraturan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal tersebut mencakup regulasi untuk broker properti.

    Ketua Umum AREBI Clement Francis mengatakan pihaknya mengajak stakeholder berkolaborasi dan bekerjasama, termasuk perbankan, untuk mendukung penuh pelaksanaan Permendag No. 33 Tahun 2025, yang mewajibkan broker properti memiliki lisensi resmi. Dukungan ini penting untuk menciptakan ekosistem bisnis properti yang lebih profesional, transparan, dan terpercaya di Indonesia.

    Oleh karena itu, AREBI mendorong perbankan hanya bekerja sama dengan Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) yang berbadan hukum (PT, PT Perorangan, Koperasi, atau Perum), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 68200. Selain itu, bank menggandeng Broker Properti berlisensi yakni yang memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP.

    Clement Francis menjelaskan ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui langkah ini, seperti memberikan keamanan dan kepercayaan kepada konsumen.

    “Melibatkan broker berlisensi memastikan bahwa transaksi dilakukan melalui pihak yang kredibel, profesional, dan terdaftar secara resmi, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan yang lebih tinggi bagi konsumen dan perbankan, “ujar Clement Francis, dalam keterangan resminya, Kamis (4/12/2025).

    Selain itu, menggandeng broker resmi dapat membuat proses KPR lebih efisien. Broker berlisensi dapat membantu nasabah dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan memandu proses pengajuan KPR. Dengan demikian, alur kerja perbankan menjadi lebih efisien dan mengurangi risiko kredit macet.

    Kerja sama ini juga bertujuan untuk meminimalkan praktik transaksi ilegal di pasar properti. Pasalnya, semua pihak yang terlibat dalam jaringan ini adalah entitas yang sah dan terawasi.

    AREBI pun melakukan sosialisasi ke pihak perbankan pada Rabu (3/12/2025). Sejumlah 11 bank nasional ikut serta, di antaranya Bank BTN, KB Bank, Bank Danamon, dan CIMB Niaga. Hadir sebagai narasumber Andre Rachman, Analis Perdagangan Ahli Pertama, Kemendag RI.

    Andre Rachman mengatakan, Pemerintah resmi memperkuat regulasi industri broker properti melalui diterbitkannya Permendag No. 33 Tahun 2025, yang menyempurnakan regulasi perantara perdagangan properti dan memperbarui ketentuan pada Permendag No. 51/2017.

    “Penguatan regulasi ini akan membawa industri broker properti ke arah yang lebih profesional, tertib, dan kompetitif,” ujar Andre Rachman.

    Penguatan regulasi melalui Permendag 33/2025 juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme, memperkuat tata kelola, memastikan persaingan yang adil,serta melindungi konsumen dalam transaksi properti. Regulasi ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi transformasi industri broker properti menuju standar yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) menegaskan bahwa Permendag 33/2025 diterbitkan untuk memperkuat tertib niaga serta memastikan perlindungan konsumen di sektor properti yang kini berisiko menengah-tinggi.

    Andre Rachman menjelaskan bahwa Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) kini diwajibkan memenuhi standar yang lebih ketat. Kewajiban Baru P4 antara lain, harus berbadan hukum (PT, PT Perorangan, Koperasi, atau Perum), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 68200, menggunakan tenaga ahli yakni Broker Properti.

    Selain itu, Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti yang memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP dan hanya terdaftar pada satu lokasi usaha NIB dan dilarang bekerja pada P4 lain.

    Untuk Broker Properti wajib berkewarganegaraan Indonesia (WNI), sementara Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti bisa warga negara asing (WNA).

    Lalu membuat perjanjian tertulis dengan pengguna jasa atau mitra co-broking, melakukan pelaporan kegiatan usaha tahunan (maks. 30 April) melalui sistem Kemendag, mencantumkan perizinan pada situs web dan publikasi, memenuhi ketentuan perdagangan elektronik bila beroperasi digital.

    Selanjutnya, Kemendag menetapkan batasan komisi resmi yakni jual beli sebesar 2%-5%, sewa-menyewa sebesar 5%-8%, dan dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat, P4 dapat memberikan komisi kepada tenaga ahli paling banyak 70%.

    Broker juga wajib menggunakan sistem pembayaran yang berlaku secara nasional dalam setiap transaksi. P4 dilarang memfasilitasi mekanisme pembiayaan properti berbasis urun dana (crowdfunding), dilarang memfasilitasi praktik tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme, dan P4 dilarang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.

    Dalam rangka mendukung upaya perlindungan konsumen, maka P4 dilarang memberikan data atau informasi secara tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau tidak mudah diakses oleh publik dan P4 dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberikan janji atau jaminan yang belum pasti, atau membuat pernyataan yang menyesatkan.

  • Klarifikasi Wakil Ketua DPR soal Video Ahli Gizi MBG yang Viral di Medsos

    Klarifikasi Wakil Ketua DPR soal Video Ahli Gizi MBG yang Viral di Medsos

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan klarifikasi terkait video saat dirinya berbicara dalam sebuah forum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengenai peran ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral di media sosial. 

    Klarifikasi tersebut disampaikan usai melaksanakan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ahli Gizi (Persagi) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Menurut Cucun, pernyataannya di video itu menindaklanjuti pembahasan soal tenaga ahli gizi berangkat dari hasil RDP Komisi IX DPR, yang sedang mencari solusi atas kelangkaan tenaga gizi di berbagai dapur MBG di berbagai daerah. 

    “Berangkat dari hasil rapat dengan pendapat [RDP] dengan Komisi IX. Itu sudah tersiar, rapat DPR juga terbuka. Teman-teman ahli gizi sudah tahu bahwa ada kesepakatan minta dicari solusi,” ujar Cucun dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2025).

    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan salah satu persoalan yang muncul di lapangan adalah perpindahan ahli gizi dari satu dapur ke dapur lain sehingga menghambat operasional.

    “Yang ini bisa jalan, tapi yang sana macet, karena belum ada ‘kawin’ antara Persagi dengan BGN sehingga tidak bisa menindak ahli gizinya. Ini momentum yang bagus,” ucapnya.

    Menurut Cucun, justru di forum tersebut muncul usulan dari peserta yang meminta agar tidak ada lagi istilah ahli gizi dalam regulasi. Namun, usulan tersebut sulit dijalankan karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 83/2024 tentang MBG. 

    “Kalau mau mengubah Perpres, ya harus ada komponennya: ahli gizi, akuntan, dan lainnya. Yang usul itu putrinya beliau. Saya respons, kalau keinginan demikian, nanti profesi panjenengan semua diganti. Habis,” ujarnya.

    Cucun menegaskan dirinya tidak pernah menyatakan MBG tidak membutuhkan ahli gizi, justru kebutuhan tenaga gizi harus dimaksimalkan terlebih dahulu.

    “Sebagai wakil rakyat saya sampaikan, ‘tolong Pak, maksimalkan dulu saja’. Titik temunya nanti ketika ada perjanjian kerja sama ini,” kata dia.

    Apabila hingga Desember target 20 ribu dapur tidak terpenuhi karena kekurangan tenaga ahli gizi, lanjut Cucun, maka Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) bersama pengurusnya akan mengambil langkah salah satunya melatih tenaga non ahli gizi

    “Kalau misalkan tidak ada ahli gizi dan usulannya seperti itu, kita latih. Tetap, karena ini berbicara gizi. Ada UU 17/2023, Kolegium, assessment, uji kompetensi. Itu tetap harus diikuti untuk skill worker,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Cucun meminta semua elemen masyarakat mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Pengawasan itu guna mencegah adanya permainan dari pihak-pihak terkait serta problematika makanan bergizi untuk anak-anak sekolah.

    Hal itu dikatakan Cucun saat Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung dalam rangka Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis di Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (16/11/2025).

    Salah satu problematika yang kini terjadi adalah kurangnya ahli gizi untuk dapur SPPG. Bahkan dia berencana akan menghapus diksi ahli gizi menjadi tenaga yang menangani gizi.

    “Saya enggak mau dengar orang-orang sombong mengatakan ‘karena saya ahli gizi’. Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu anak-anak SMA cerdas fresh graduate dilatih tiga bulan kasih sertifikasi BNSP [Badan Nasional Sertifikasi Profesi],” jelas Cucun.

    Dia kembali mengingatkan bahwa program MBG untuk anak-anak sekolah didanai menggunakan APBN. Cucun menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi program tersebut bersama pihak terkait.

    “Kita sampaikan kepada para mengingatkan kepada semuanya, karena yang digunakan ini APBN. Saya tadi ingatkan, di ujung akan ada pos audit kepada mitra, KSPPG, kepada tenaga yang mengawasi gizi. Ya, mohon maaf, tenaganya mengawasi gizi tadi. Jadi, fungsi pengawasan saya ini harus berjalan. Jangan sampai tadi ada problematika,” kata Cucun.

    Dia mengimbau kepada seluruh SPPG agar mengikuti aturan yang telah diatur dari mulai dapur hingga kualitas makanan. Dia juga berharap seluruh elemen masyarakat mengawasi program tersebut apabila menemukan adanya kejanggalan.

    “Jangan sekarang terima insentif banyak tetapi kondisi dapur tidak sesuai SOP. Kemudian juga pelayanannya, tidak boleh terjadi lagi mengganggu uang yang hak anak-anak bangsa kita yang Rp10.000. Kalau terjadi demikian, semua teman-teman media, publik, ya, siapapun juga berhak mengawasi, laporkan ke kami,” imbuhnya. 

  • Klarifikasi Lengkap Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad soal Video Viral Tak Butuh Ahli Gizi di MBG

    Klarifikasi Lengkap Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad soal Video Viral Tak Butuh Ahli Gizi di MBG

    Cucun menegaskan dirinya tidak pernah menyatakan MBG tidak membutuhkan ahli gizi. Menurutnya, justru kebutuhan tenaga gizi harus dimaksimalkan terlebih dahulu.

    “Sebagai wakil rakyat saya sampaikan, ‘tolong pak, maksimalkan dulu saja’. Titik temunya nanti ketika ada perjanjian kerja sama ini,” kata dia.

    Apabila hingga Desember target 20 ribu dapur tidak terpenuhi karena kekurangan tenaga ahli gizi, lanjut Cucun, maka Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) bersama pengurusnya akan mengambil langkah salah satunya melatih tenaga non ahli gizi.

    “Kalau misalkan tidak ada ahli gizi dan usulannya seperti itu, kita latih. Tetap, karena ini berbicara gizi. Ada UU 17/2023, Kolegium, assessment, uji kompetensi. Itu tetap harus diikuti untuk skill worker,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRCucun Ahmad Syamsurijal meminta semua elemen masyarakat mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Pengawasan itu guna mencegah adanya permainan dari pihak-pihak terkait serta problematika makanan bergizi untuk anak-anak sekolah.

    Hal itu dikatakan Cucun saat Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung Dalam rangka Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (16/11/2025).

    Salah satu problematika yang kini terjadi adalah kurangnya ahli gizi untuk dapur SPPG. Bahkan dia berencana akan menghapus diksi ahli gizi menjadi tenaga yang menangani gizi.

    “Saya enggak mau dengar orang-orang sombong mengatakan ‘karena saya ahli gizi’. Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu anak-anak SMA cerdas fresh graduate dilatih tiga bulan kasih sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi),” jelas Cucun.

    Dia kembali mengingatkan bahwa program MBG untuk anak-anak sekolah didanai menggunakan APBN. Cucun menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi program tersebut bersama pihak terkait.

    “Kita sampaikan kepada para mengingatkan kepada semuanya, karena yang digunakan ini APBN. Saya tadi ingatkan, di ujung akan ada pos audit kepada mitra, KSPPG, kepada tenaga yang mengawasi gizi. Ya, mohon maaf, tenaganya mengawasi gizi tadi. Jadi, fungsi pengawasan saya ini harus berjalan. Jangan sampai tadi ada problematika,” kata Cucun. 

    Cucun mengimbau kepada seluruh SPPG agar mengikuti aturan yang telah diatur dari mulai dapur hingga kualitas makanan. Dia juga berharap seluruh elemen masyarakat mengawasi program tersebut apabila menemukan adanya kejanggalan. 

    “Jangan sekarang terima insentif banyak tetapi kondisi dapur tidak sesuai SOP. Kemudian juga pelayanannya, tidak boleh terjadi lagi mengganggu uang yang hak anak-anak bangsa kita yang Rp 10.000. Kalau terjadi kedemikian, semua teman-teman media, publik, ya, siapapun juga berhak mengawasi, laporkan ke kami,” ucap dia.

  • Viral Sebut Tak Butuh Ahli Gizi di MBG, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Minta Maaf

    Viral Sebut Tak Butuh Ahli Gizi di MBG, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Minta Maaf

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPRCucun Ahmad Syamsurijal meminta semua elemen masyarakat mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Pengawasan itu guna mencegah adanya permainan dari pihak-pihak terkait serta problematika makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. 

    Hal itu dikatakan Cucun saat Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung Dalam rangka Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (16/11/2025).

    Salah satu problematika yang kini terjadi adalah kurangnya ahli gizi untuk dapur SPPG. Bahkan dia berencana akan menghapus diksi ahli gizi menjadi tenaga yang menangani gizi. 

    “Saya enggak mau dengar orang-orang sombong mengatakan ‘karena saya ahli gizi’. Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu anak-anak SMA cerdas fresh graduate dilatih tiga bulan kasih sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi),” jelas Cucun.

    Dia kembali mengingatkan, program MBG untuk anak-anak sekolah didanai menggunakan APBN. DPR akan terus mengawasi jalannya program tersebut. 

    “Kita sampaikan kepada para mengingatkan kepada semuanya, karena yang digunakan ini APBN. Saya tadi ingatkan, di ujung akan ada pos audit kepada mitra, KSPPG, kepada tenaga yang mengawasi gizi. Ya, mohon maaf, tenaganya mengawasi gizi tadi. Jadi, fungsi pengawasan saya ini harus berjalan. Jangan sampai tadi ada problematika,” kata Cucun.

    Cucun mengimbau seluruh SPPG agar mengikuti aturan yang telah diatur dari mulai dapur hingga kualitas makanan. Dia juga berharap seluruh elemen masyarakat mengawasi program tersebut apabila menemukan adanya kejanggalan.

    “Jangan sekarang terima insentif banyak tetapi kondisi dapur tidak sesuai SOP. Kemudian juga pelayanannya, tidak boleh terjadi lagi mengganggu uang yang hak anak-anak bangsa kita yang Rp 10.000. Kalau terjadi kedemikian, semua teman-teman media, publik, ya, siapapun juga berhak mengawasi, laporkan ke kami,” ucap dia.

  • Pramono Ancam Copot Sopir JakLingko yang Ugal-ugalan di Jalan Raya

    Pramono Ancam Copot Sopir JakLingko yang Ugal-ugalan di Jalan Raya

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi keluhan masyarakat soal sopir mikrotrans (JakLingko) yang kerap ugal-ugalan di jalan raya. Dia menegaskan, pengemudi yang masih tak taat aturan, siap-siap dicopot dan diganti.

    Pramono menjelaskan, sopir JakLingko yang ugal-ugalan akan lebih dulu diberikan pelatihan. Lantas, jika mereka tak berubah, pemerintah baru akan mengambil langkah tegas.

    “Untuk sopir JakLingko yang ugal-ugalan, saya sudah minta kepada kepala dinas perhubungan untuk menertibkan dan melakukan pelatihan. Kalau mereka tetap melakukan hal yang sama, sudah diganti saja,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Utara, dikutip dari Antaranews, Senin (17/11).

    Gubernur Jakarta Pramono Anung. Foto: Brigitta/detikcom

    Menurut dia, masih banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan ingin bekerja sebagai pramudi JakLingko. Itulah mengapa, dia tak ingin pramudi JakLingko berlaku semaunya saat bekerja.

    “Yang cari kerja di Jakarta juga banyak. Jangan sampai JakLingko yang kemudian tarifnya gratis ini seakan-akan menjadi milik pribadi, kerja suka-suka, asal-asalan,” tuturnya.

    Selain sopir ugal-ugalan, Promono juga meminta sopir yang membawa keluarga saat bertugas segera ditertibkan.

    Diberitakan sebelumnya, Staf Khusus Gubernur DKI Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalui Transjakarta akan melatih ulang seluruh pramudi JakLingko.

    TransJakarta juga menargetkan merekrut 1.000 pramudi baru dan dilatih tanpa menggantikan sopir lama. Sementara itu, pengemudi lama wajib mengikuti pelatihan ulang untuk memperpanjang sertifikat yang berlaku tiga tahun.

    Kurikulum pelatihan tersebut mencakup Defensive Driving, Service Excellence, Safety & Emergency, Digital Ticketing, serta Etika Profesi. Sertifikasi akan diterbitkan LSP TransJakarta yang telah berlisensi resmi BNSP No. LSP-2024-001.

    Pihaknya pun menegaskan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja massal. Sopir lama yang lulus pelatihan ulang akan diprioritaskan mengemudikan armada baru.

    “Bagi yang tidak lulus dua kali ujian, kami sediakan pelatihan remedial gratis dan opsi pindah ke rute non-Mikrotrans seperti feeder BRT,” kata dia.

    (sfn/sfn)

  • Klarifikasi Lengkap Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad soal Video Viral Tak Butuh Ahli Gizi di MBG

    Minim Ahli Gizi, Cucun Dorong Lulusan SMA Dilatih dan Bekali Sertifikat untuk SPPG

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta semua elemen masyarakat mengawasi program Makan Bergizi Gratiz (MBG) yang disediakan oleh dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Pengawasan itu guna mencegah adanya permainan dari pihak-pihak terkait serta problematika makanan bergizi untuk anak-anak sekolah.

    Hal itu dikatakan Cucun saat Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung Dalam rangka Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (16/11/2025).

    Salah satu problematika yang kini terjadi adalah kurangnya ahli gizi untuk dapur SPPG. Bahkan dia berencana akan menghapus diksi ahli gizi menjadi tenaga yang menangani gizi.

    “Saya enggak mau dengar orang-orang sombong mengatakan ‘karena saya ahli gizi’. Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu anak-anak SMA cerdas fresh graduate dilatih tiga bulan kasih sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi),” jelas Cucun.

    Dia kembali mengingatkan bahwa program MBG untuk anak-anak sekolah didanai menggunakan APBN. Cucun menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi program tersebut bersama pihak terkait.

    “Kita sampaikan kepada para mengingatkan kepada semuanya, karena yang digunakan ini APBN. Saya tadi ingatkan, di ujung akan ada pos audit kepada mitra, KSPPG, kepada tenaga yang mengawasi gizi. Ya, mohon maaf, tenaganya mengawasi gizi tadi. Jadi, fungsi pengawasan saya ini harus berjalan. Jangan sampai tadi ada problematika,” kata Cucun.

    Cucun mengimbau kepada seluruh SPPG agar mengikuti aturan yang telah diatur dari mulai dapur hingga kualitas makanan. Dia juga berharap seluruh elemen masyarakat mengawasi program tersebut apabila menemukan adanya kejanggalan.

    “Jangan sekarang terima insentif banyak tetapi kondisi dapur tidak sesuai SOP. Kemudian juga pelayanannya, tidak boleh terjadi lagi mengganggu uang yang hak anak-anak bangsa kita yang Rp 10.000. Kalau terjadi kedemikian, semua teman-teman media, publik, ya, siapapun juga berhak mengawasi, laporkan ke kami,” ucap dia.

  • Sopir JakLingko yang masih ugal-ugalan usai pelatihan bakal diganti

    Sopir JakLingko yang masih ugal-ugalan usai pelatihan bakal diganti

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar sopir atau pramudi Mikrotrans (JakLingko) yang masih ugal-ugalan setelah mengikuti pelatihan untuk diberhentikan atau diganti.

    “Untuk sopir JakLingko yang ugal-ugalan, saya sudah minta kepada kepala dinas perhubungan untuk menertibkan dan melakukan pelatihan. Kalau mereka tetap melakukan hal yang sama, sudah diganti saja,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Utara, Jumat.

    Menurut dia, masih banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan ingin bekerja sebagai pramudi JakLingko. Untuk itu, dia tak ingin pramudi JakLingko berlaku seenaknya saat sedang bekerja.

    “Yang cari kerja di Jakarta juga banyak. Jangan sampai JakLingko yang kemudian tarifnya gratis ini seakan-akan menjadi milik pribadi, kerja suka-suka, asal-asalan,” ujar Pramono.

    Tak hanya pramudi yang ugal-ugalan, Pramono juga ingin mereka yang membawa keluarga saat sedang berkendara untuk ditertibkan.

    Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur DKI Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengatakan Pemerintah Jakarta melalui Transjakarta akan melatih ulang seluruh pramudi JakLingko.

    TransJakarta juga menargetkan merekrut 1.000 pramudi baru dan dilatih tanpa menggantikan sopir lama.

    Sementara itu, pengemudi lama wajib mengikuti pelatihan ulang untuk memperpanjang sertifikat yang berlaku tiga tahun.

    Kurikulum pelatihan tersebut mencakup Defensive Driving, Service Excellence, Safety & Emergency, Digital Ticketing, serta Etika Profesi.

    Sertifikasi akan diterbitkan oleh LSP TransJakarta yang telah berlisensi resmi BNSP No. LSP-2024-001.

    Pihaknya pun menegaskan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja massal. Sopir lama yang lulus pelatihan ulang akan diprioritaskan mengemudikan armada baru.

    “Bagi yang tidak lulus dua kali ujian, kami sediakan pelatihan remedial gratis dan opsi pindah ke rute non-Mikrotrans seperti feeder BRT,” jelas Chico.

    Sementara itu, menurut data TransJakarta per 12 November 2025 mencatat, dari 3.842 pramudi Mikrotrans aktif, terdapat 1.127 laporan keluhan masyarakat sepanjang Januari–Oktober 2025.

    Keluhan terbanyak adalah sopir ugal-ugalan sebanyak 68 persen, bersikap tak ramah atau judes sebanyak 22 persen dan membawa keluarga saat bekerja sebanyak 10 persen.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.