Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BNPT

  • Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terkena Efisiensi Anggaran Terbesar

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terkena Efisiensi Anggaran Terbesar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam upaya efisiensi anggaran dengan memangkas total belanja negara sebesar Rp 306 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 256,1 triliun merupakan efisiensi belanja pada kementerian dan lembaga (K/L), sementara Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.

    Kebijakan efisiensi anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.

    Dalam kebijakan Inpres tersebut, tertuang instruksi seluruh menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Efisiensi ini mencakup pengurangan belanja yang bersifat pendukung dan tidak prioritas, seperti alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat, seminar, dan honor output kegiatan. Tujuannya adalah memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi.

    Berikut ini adalah daftar kementerian dan lembaga yang mengalami pemangkasan anggaran terbesar pada tahun 2025:

    Kementerian dan Lembaga yang Terkena Efisiensi Anggaran

    1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 4,81 triliun.Persentase Pemangkasan: 75,2% dari total pagu anggaran Rp 6,39 triliun.

    Otorita IKN mencatatkan pemangkasan terbesar, yang mencapai lebih dari 75% dari anggaran yang disediakan untuk pembangunan ibu kota baru Indonesia.

    2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 81,38 triliun.Persentase Pemangkasan: 73,34% dari total pagu anggaran Rp 110,95 triliun.

    Kementerian PU mengalami efisiensi signifikan, mengurangi hampir 75% dari anggaran yang dialokasikan, termasuk proyek-proyek infrastruktur besar yang lebih rendah prioritasnya.

    3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemenpera)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 3,66 triliun.Persentase Pemangkasan: 69,4% dari total pagu anggaran Rp 5,27 triliun.

    Sektor perumahan dan permukiman juga turut mengalami efisiensi besar, dengan pemangkasan anggaran yang cukup tinggi untuk proyek-proyek perumahan yang belum mendesak.

    4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 1,46 triliun.Persentase Pemangkasan: 62,9% dari total pagu anggaran Rp 2,33 triliun.

    Pemangkasan anggaran Kemenpora berfokus pada kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak vital, seperti program olahraga yang kurang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

    5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 433,19 miliar.Persentase Pemangkasan: 69,1% dari total pagu anggaran Rp 626,39 miliar.

    Efisiensi anggaran di BNPT terkait dengan penurunan belanja yang lebih bersifat administratif dan kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan tugas utama lembaga ini.

    6. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

    Jumlah Pemangkasan: Rp 6 miliar.Persentase Pemangkasan: 66,4% dari total pagu anggaran Rp 9,02 miliar.

    Kementerian ini mengalami pengurangan signifikan dalam berbagai program yang tidak mendesak, termasuk pembiayaan operasional.

    7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 144,5 miliar.Persentase Pemangkasan: 62,8% dari total pagu anggaran Rp 229,9 miliar.

    Pemangkasan anggaran LPSK berfokus pada kegiatan nonprioritas, termasuk pembiayaan operasional lembaga.

    8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang

    Jumlah Pemangkasan: Rp 33,6 miliar.Persentase Pemangkasan: 62,8% dari total pagu anggaran Rp 53,49 miliar.

    Efisiensi di lembaga ini dilakukan untuk mengurangi belanja yang tidak esensial dalam rangka pengembangan kawasan perdagangan bebas.

    9. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

    Jumlah Pemangkasan: Rp 27,6 miliar.Persentase Pemangkasan: 62,6% dari total pagu anggaran Rp 44 miliar.

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengalami pemangkasan anggaran yang mempengaruhi program-program yang kurang mendesak.

    10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

    Jumlah Pemangkasan: Rp 1,23 triliun.Persentase Pemangkasan: 62,18% dari total pagu anggaran Rp 1,99 triliun.

    Meskipun ada pengurangan yang besar, program yang mendukung pengembangan kawasan Batam tetap diprioritaskan.

    Efisiensi anggaran ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengalokasikan dana secara lebih tepat guna dan efisien, serta mendukung prioritas pembangunan yang lebih mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat. Pemangkasan anggaran terbesar dilakukan di sektor-sektor yang memiliki prioritas rendah atau kegiatan yang tidak segera dibutuhkan pada tahun 2025. 

  • BNPT: Tangani anak kasus terorisme dengan sinergi dan pemahaman sama

    BNPT: Tangani anak kasus terorisme dengan sinergi dan pemahaman sama

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, serta pemahaman yang sama dalam melaksanakan kebijakan penanganan anak yang menjadi korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana terorisme sehingga dapat berjalan dengan maksimal.

    Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan pendekatan yang tepat sangat diperlukan agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi para anak yang terdampak terorisme.

    “Berbagai kementerian dan lembaga terkait diharapkan memiliki kesamaan pemikiran, pola, dan tindakan dalam menangani isu ini,” kata Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Menurut Eddy, kerja sama dan kesamaan persepsi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam menangani anak pada kasus terorisme juga akan membantu terimplementasinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak secara maksimal.

    PP tersebut, kata dia, harus dipahami dan diimplementasikan secara maksimal oleh pemangku kebijakan.

    Dalam penanganan anak pada kasus terorisme, Kepala BNPT juga berpesan agar semua pihak beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat terutama di dunia digital, sehingga kebijakan yang disiapkan dan dijalankan bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman.

    Kebijakan yang adaptif terhadap dunia digital saat ini, sambung dia, perlu dihadirkan karena mengingat generasi muda di masa sekarang cenderung dekat dengan media sosial.

    “Kecenderungan tersebut dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap propaganda berbagai kelompok ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme,” tuturnya.

    Adapun untuk mendorong sinergi dan pemahaman yang sama, BNPT telah menggelar kegiatan bertajuk Ilmu Komunikasi: Lokakarya Peningkatan Keterampilan Kepemimpinan “Mencapai keunggulan dalam pemajuan hak-hak anak” di Cianjur, Bogor, Jawa Barat.

    Kegiatan itu berlangsung selama dua hari, yakni 6-7 Februari 2025, yang digelar bekerja sama dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan narkoba dan kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) dan pemerintah Kanada.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran Disunat 55,5%, Erick Thohir: Kita Tidak Mengeluh – Page 3

    Anggaran Disunat 55,5%, Erick Thohir: Kita Tidak Mengeluh – Page 3

    Adapun berdasarkan lampiran I file Surat Edaran yang diterima Liputan6.com, terdapat beberapa K/L yang melakukan efisiensi anggaran terbesar pada tahun 2025.

    Berikut adalah 10 K/L dengan efisiensi anggaran terbesar:

    1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami efisiensi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp 4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggaran Rp 6,39 triliun.

    2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun atau 73,34% dari total pagu Rp 110,95 triliun.

    3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 3,66 triliun atau 69,4% dari pagu sebesar Rp 5,27 triliun.

    4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga melakukan penghematan anggaran mencapai Rp 1,46 triliun atau 62,9% dari pagu sebesar Rp 2,33 triliun.

    5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 433,19 miliar atau 69,1% dari pagu Rp 626,39 miliar.

    6. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyaratan melakukan penghematan sebesar Rp 6 miliar atau 66,4% dari pagu Rp 9,02 miliar.

    7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan penghematan anggaran hingga Rp 144,5 miliar atau 62,8% dari pagu sebesar Rp 229,9 miliar.

    8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 33,6 miliar atau 62,8% dari pagu anggaran Rp 53,49 miliar.

    9. Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan efesiensi anggaran sebesar Rp 27,6 miliar atau 62,6% dari pagu anggaran Rp 44 miliar.

    10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, melakukan penghematan anggaran hingga Rp 1,23 triliun atau 62,18% dari pagu Rp 1,99 triliun.

  • Komjen Pol. Purn. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. – Halaman all

    Komjen Pol. Purn. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Doktor atau Komjen Pol. (Purn.) Dr. Boy Rafli Amar, M.H. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Di Polri, jabatan terakhir yang diemban oleh Boy Rafli yakni sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

    Purnawirawan jenderal bintang 3 ini tercatat aktif menjabat sebagai Kepala BNPT sejak tahun 2020 hingga 2023.

    Semasa dinasnya, ia juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kadiv Humas Polri hingga Kapolda Papua.

    Adapun Boy Rafli Amar resmi pensiun sebagai Pati Polri pada tahun 2023.

    Pascapensiun dari Polri, Boy sempat tergabung di dalam tim kampanye nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

    Ia pun berhasil ikut membantu Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.

    Kehidupan pribadi

    Boy Rafli Amar lahir di Jakarta dari keluarga perantau Minangkabau, 25 Maret 1965.

    Saat ini, ia berusia 59 tahun.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Boy Rafli Amar (kanan) berjabat tangan dengan satpam yang motornya dirampas terduga teroris dalam konferensi pers gelar barang bukti di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (3/1/2014). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

    Bukan orang sembarangan, Boy merupakan cicit sastrawan Indonesia, Aman Datuk Madjoindo.

    Ia memiliki istri yang bernama Irawati dan dikaruniai dua oranak anak bernama Mutiaratu Astari Rafli dan Kirana Rafli.

    Boy Rafli ternyata besan dengan eks Kepala BNNP Jawa Timur, Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Idris Kadir, S.H., M.Hum.

    Putrinya, Astari, menikah dengan putra Idris, yakni AKP Rizkika Atmadha Putra, S.I.K., M.Si.

    Pendidikan

    Boy Rafli merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) A tahun 1988.

    Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain yakni PTIK (1997), Sespim (2002), Sespimti (2011), dan Lemhannas PPSA (2013).

    Boy Rafli Amar juga telah berhasil lulus program Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Padjajaran (Unpad) dengan yudisium Pujian pada 14 Agustus 2019.

    Nama lengkap berikut dengan gelarnya yakni Komjen Pol. (Purn.) Dr. Boy Rafli Amar, M.H.

    Karier

    Karier Boy Rafli Amar telah malang melintang di Polri.

    Berbagai jabatan strategis di Polri pernah diembannya.

    Perjalanan karier Boy Rafli dimulai saat ia menjadi Pamapta Polres Metro Jakarta Pusat pada 1988.

    Tak berselang lama, ia dimutasi menjadi Kanit Ranmor Sat Serse Polres Metro Jakpus pada 1989.

    Setelah itu, karier alumni Akpol 1988 ini terus meroket.

    Boy tercatat pernah menjabat sebagai Kanit Resintel Polsek Metro Gambir (1990), Kasetops Puskodal Ops Polres Metro Jakpus (1992) Kasubnit Ranmor Ditserse Polda Metro Jaya (1993), Pama Polda Irian Jaya (1997), Kapuskodalops Polres Sorong (1997), Wakapolres Sorong (1998).

    Selain itu, ia juga sempat menduduki posisi sebagai Kasatgaops Puskodal Ops (1999) Pjs.Koorspripim Polda Irja (2000), Ps.Kabag Serse Um Ditserse Polda Papua (2001), Pamen Sespim Dediklat Polri (2002), dan Kasat Patroli Ditsamapta Polda Metro Jaya (2002).

    Tak sampai di situ, Boy juga pernah mengisi jabatan sebagai Kasat Patko Ditsamapta Polda Metro Jaya (2003), Kasat V/Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2003), Wakapolres Metro Jakut Polda Metro Jaya (2004), dan Kapolres Kep.Seribu (2004).

    Karier Boy Rafil Amar makin moncer setelah ia menjabat sebagai Kapolres Pasuruan pada tahun 2006.

    Pada 2007, ia ditunjuk menjadi Kanit Negosiasi Subden Penindak Densus 88/Antiteror.

    Satu tahun kemudian, ia diangkat sebagai Dirreskrim Polda Maluku Utara.

    Setelah itu, Boy ditugaskan untuk menjabat sebagai Kapoltabes Padang pada 2008.

    Pada 2009, ia lalu dipercaya untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya.

    Pada 2010, ia diutus menjadi Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri.

    Semenjak itu, karier Boy Rafli Amar makin cemerlang.

    Pada 2012, Boy dimutasi menjadi Karopenmas Divhumas Polri.

    Lalu, ia diangkat menjadi Kapolda Banten pada 2014.

    Pada 2016, namanya makin dikenal publik karena ia ditunjuk sebagai Kadiv Humas Polri.

    Kemudian, Boy Rafli dimutasi menjadi Kapolda Papua pada 2017.

    Ia juga sempat menjabat sebagai Wakalemdiklat Polri pada 2019.

    Baru setelah itu Boy Rafli Amar diangkat menjadi Kepala BNPT pada 2020.

    Pada 2021, Boy Rafli Amar sempat masuk dalam bursa calin Kapolri untuk menggantikan Jenderal Idham Azis,

    Nama Boy kala itu diusulkan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Akan tetapi, presiden memilih Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • BPK identifikasi risiko pelaksanaan anggaran BNPT tahun 2024

    BPK identifikasi risiko pelaksanaan anggaran BNPT tahun 2024

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifikasi sejumlah risiko pada pelaksanaan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BPNT) tahun 2024.

    “(Beberapa) di antaranya terkait pinjaman luar negeri dan hibah, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak, serta mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA),” ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam entry meeting pemeriksaan atas LK BNPT tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan data MonSAKTI (Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) Kementerian Keuangan per 3 Januari 2025, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BNPT mencapai Rp1,78 miliar.

    Sementara itu, realisasi anggaran BNPT tahun 2024 sebesar Rp456,22 miliar atau 55 persen dari total anggaran Rp827,14 miliar.

    “Rendahnya realisasi belanja disebabkan dana pendamping pinjaman luar negeri yang belum terealisasi,” kata dia.

    Kendati demikian, BPK mengapresiasi sejumlah prestasi BNPT sepanjang tahun 2024, termasuk penghargaan K/L Awards dalam kategori “Kolaborasi dan Kemitraan”, serta keberhasilan dalam program pencegahan ekstremisme dan pengamanan objek vital.

    Nyoman juga menekankan urgensi peran inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal proses perbaikan yang berkesinambungan.

    “Kerjasama dan koordinasi yang intensif antara kementerian dan lembaga terkait, seperti BNPT dan Polri, sangat penting dalam memberantas terorisme di Indonesia,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu, ditetapkan fokus pemeriksaan pada LK BNPT tahun 2024 mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, aset tetap, dan kas.

    Pihaknya disebut menjadikan tahun 2024 sebagai baseline dalam mengimplementasikan AstaCita, yang mencakup delapan misi penting di berbagai sektor, seperti ideologi, pertahanan, pendidikan, dan ekonomi demi mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045.

    “Hal ini selaras dengan harapan Presiden Prabowo, yang menginginkan hasil pemeriksaan BPK mampu mengarahkan belanja negara agar menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menarik investasi, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional,” ucapnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Panen Raya Kelompok Tani Itikurih, BAZNAS RI dorong kemandirian ekonomi di Garut

    Panen Raya Kelompok Tani Itikurih, BAZNAS RI dorong kemandirian ekonomi di Garut

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Panen Raya Kelompok Tani Itikurih, BAZNAS RI dorong kemandirian ekonomi di Garut
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 15:21 WIB

    Elshinta.com – Kelompok Tani Itikurih yang merupakan binaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI di Desa Pasirkiamis, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, merayakan panen raya hortikultura dengan komoditas utama berupa tomat, baru-baru ini. 

    Panen raya ini menjadi bukti nyata program pemberdayaan dari BAZNAS tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di Desa Pasirkiamis.

    Turut Hadir Pimpinan BAZNAS RI Rizaludin Kurniawan, M.Si CFRM, Sekda Kab. Garut, Nurdin Yana; Ketua Pelaksana Tim Sinergisitas BNPT, Eddi Purwanto; Ketua Tim Leader Sinergisitas BNPT, Andi Muhamad Jufri; Ketua BAZNAS Kab. Garut, Abdullah Efendi, S.Pd.I., M.E.; Danramil; Kapolsek; Camat Pasir Wangi; dan Lurah Pasir Kiamis.

    Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, M.Si CFRM, menegaskan pentingnya pengelolaan zakat yang berprinsip pada tiga aspek utama, yaitu Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI yang selama ini telah menjadi pedoman BAZNAS RI.

    “Zakat memiliki makna penting dalam mensucikan, menumbuhkan, dan menyuburkan. Dana zakat adalah dana suci yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Rizaludin dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).  

    Menurut Rizaludin, zakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi besar seperti Garut, sehingga dapat membantu masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

    “Kami juga mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Daerah Garut dan semua pihak yang telah bekerja sama dalam mewujudkan program ini. Sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Garut, Abdullah Effendi, menegaskan, pendampingan yang dilakukan BAZNAS telah memberikan hasil yang positif, sehingga menghasilkan perubahan yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

    “Alhamdulillah, pertanian hortikultura yang dijalankan oleh para mustahik ini telah menghasilkan keuntungan, bahkan salah satu mustahik sudah mulai berinfak dari hasil panennya sebesar Rp300.000 kepada BAZNAS,” ujar Abdullah.  

    Dukungan terhadap kelompok Itikurih juga datang dari pemerintah setempat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ketua Pelaksana Tim Sinergisitas BNPT, Edi Purwanto, S.Pd, menyebutkan, program pemberdayaan mustahik ini sejalan dengan harapan pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya. 

    “Program ini adalah langkah nyata untuk mencegah penyebaran paham radikal di sekitar kita. Alhamdulillah, saudara-saudara kita telah berhasil melaksanakan panen perdana,” ungkapnya.  

    Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Itikurih, Asep menyampaikan terima kasih atas dukungan BAZNAS yang selalu hadir dalam mendampingi kelompoknya menjalankan program pertanian ini. 

    “Semakin banyak petani di desa yang tertarik untuk bergabung dengan kelompok Itikurih. Ke depan, kami berharap kelompok tani Itikurih dapat memperluas budidaya ke komoditas lain seperti kentang, yang memang memiliki potensi besar di wilayah ini,” jelasnya.  

    Camat Pasirwangi, Bambang, menyampaikan apresiasinya terhadap BAZNAS yang telah memberikan bantuan kepada kelompok Itikurih. “Bantuan ini adalah langkah awal menuju kemandirian, sehingga para petani tidak lagi bergantung pada bantuan, tetapi mampu berdikari,” katanya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Mereka Khawatir Dana Bansos Jakarta Luput dalam Pembahasan Anggaran 2020

    Mereka Khawatir Dana Bansos Jakarta Luput dalam Pembahasan Anggaran 2020

    JAKARTA – Polemik rancangan anggaran DKI tahun 2020 antara Pemprov DKI dan DPRD memancing kesadaran sejumlah warga DKI untuk memastikan adanya program kesejahteraan sosial supaya tak luput dibahas.

    Siang ini, massa dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka datang menggunakan dua angkutan umum sewaan dan memarkirkan kendaraannya di depan gedung DPRD. 

    Masing-masing memegang poster dengan bentuk seragam, serta satu spanduk besar dibentangkan di barisan depan para pedemo. Beberapa sapu lidi yang tampak masih baru, diangkat tinggi-tinggi untuk menyemarakkan orasi. 

    “Kami, SPRI Jakarta datang ke sini untuk mempertanyakan komitmen Gubernur DKI Anies Baswedan dan DPRD terkait keberpihakannya untuk menyejaterahkan rakyat miskin,” kata Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia Dika Moehammad di lokasi, Rabu, 13 November. 

    Massa melakukan aksi demonstrasi soal anggaran bantuan sosial Jakarta tahun 2020 (Diah Ayu Wardani/VOI)

    Anggapan mereka, Pemprov DKI dan DPRD tidak sungguh-sungguh berkomitmen menyejahterakan rakyat miskin Jakarta. Soalnya, terdapat penurunan program perlindungan sosial di DKI, dari tahun 2018 sebesar Rp1,92 triliun, menjadi Rp1,57 triliun di 2019.

    Padahal, dari 264.788 rumah tangga kategori miskin di Jakarta, hanya 65 ribu keluarga miskin mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), dan sebanyak 170 ribu keluarga mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

    “Artinya masih terdapat 200 ribu keluarga miskin yang belum menerima PKH, dan sebanyak 94.788 keluarga miskin belum mendapatkan BPNT,” ucap Dika. 

    Dika khawatir Pemprov DKI bakal kembali menurunkan anggaran bantuan sosial kepada warga miskin di tahun 2020. Alasannya, ada temuan pagu anggaran ganjil untuk sejumlah pengadaan barang bersifat sementara dan dianggap tidak perlu. 

    Contohnya, pembelian lem Aibon sebesar Rp126 miliar, gunting rumput Rp491 miliar, buku folio Rp78 miliar, Tipex Rp24 miliar, thinner Rp 40,1 miliar, helm proyek Rp34,27 miliar, dan lain sebagainya. 

    Padahal, menurut perhitungan Dika, Pemprov DKI bisa menggunakan mata anggaran tersebut untuk membiayai 200 ribu keluarga miskin yang belum menerima PKH dan BNPT. 

    “Dengan asumsi setiap KK mendapat nilai bantuan Rp3 juta per tahun, hanya membutuhkan sebesar Rp600 miliar untuk PKH. Kemudian, untuk 94.788 bansos BPNT dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp125 miliar,” jelas dia. 

  • Catat! Ada 30 Instansi yang Punya Peluang lolos Lebih Besar di CPNS 2025 Ini

    Catat! Ada 30 Instansi yang Punya Peluang lolos Lebih Besar di CPNS 2025 Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Setiap tahunnya, pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri (CPNS) memang menjadi salah satu waktu yang paling banyak ditunggu oleh masyarakat, yang diketahui membuka peluang untuk bergabung di berbagai instansi pemerintah.

    Tentunya ada berbagai macam taktik yang harus dilakukan agar bisa mengalahkan saingan, yang tidak jarang jumlahnya mencapai ratusan hingga ribuan orang.

    Salah satunya adalah dengan melihat instansi-instansi yang peminat di tahun sebelumnya.

    Dilansir dari laman Antara, dijelaskan bahwa dari data Badan Kepegawaian Negara (BKN) di CPNS 2024, didapatkan bahwa ada 30 instansi yang sepi peminat.

    Di antara ketiga puluh instansi yang sepi peminat tersebut, dan bisa menjadi peluang di tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

    1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

    2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

    3. Sekretariat Jenderal Komnas HAM

    4. Badan Riset dan Inovasi Nasional

    5. Sekretariat Jenderal MPR

    6. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

    7. Sekretariat Jenderal WANTANNAS

    8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

    9. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

    10. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

    11. Badan Informasi Geospasial

    12. Badan Narkotika Nasional

    13. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

    14. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal

    15. Sekretariat Jenderal Depan Perwakilan Daerah

    16. Kementerian Perdagangan

    17. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

    18. Badan Keamanan Laut RI

    19. Lembaga Administrasi Negara

    20. Badan Siber dan Sandi Negara

    21. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

    22. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian

    23. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

    24. Komisi Pemberantas Korupsi

    25. Badan Kepegawaian Negara

    26. Arsip Nasional Republik Indonesia

    27. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    28. Kementerian Luar Negeri

    29. Perpustakaan Nasional RI

    30. Kementerian Pemuda dan Olahraga

    Itulah beberapa tiga puluh instansi yang disebut sepi peminat di CPNS tahun 2024 yang lalu, dan tentunya bisa menjadi pilihan dan peluang besar di tahun ini.

    Namun perlu untuk dipahami juga bahwa, peserta CPNS juga harus menyesuaikan dengan aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh setiap instansi, agar lolos dalam tahap pemberkasan.

    Hingga tahun 2024 lalu, tidak sedikit dari peserta CPNS yang gagal dalam tahap pertama ini karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.

    Ketidakhati-hatian ini, tentunya hanya akan merugikan diri sendiri dan harus menunggu masa pembukaan CPNS di tahun selanjutnya, jika masih ingin bergabung di seleksi pada lembaga pemerintahan tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tito Sebut Kemendagri Pangkas Anggaran 2025 Capai 57 Persen, Termasuk Pengadaan ATK – Page 3

    Tito Sebut Kemendagri Pangkas Anggaran 2025 Capai 57 Persen, Termasuk Pengadaan ATK – Page 3

    Sebelumnya, adapun berdasarkan lampiran I file Surat Edaran yang diterima Liputan6.com, terdapat beberapa K/L yang melakukan efisiensi anggaran terbesar pada tahun 2025.

    Salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum, telah mengurangi anggaran sebesar 80% atau sekitar Rp 81 triliun dari pagu anggaran awal yang sebesar Rp 110 triliun.

    “(Efisiensi hampir) 80%, itu dari pagu Rp 110 triliun menjadi Rp 81 triliun,” ujar Diana saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

    Daftar 10 K/L dengan Efisiensi Anggaran TerbesarBerikut adalah 10 K/L dengan efisiensi anggaran terbesar:

    1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami efisiensi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp 4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggaran Rp 6,39 triliun.

    2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun atau 73,34% dari total pagu Rp 110,95 triliun.

    3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 3,66 triliun atau 69,4% dari pagu sebesar Rp 5,27 triliun.

    4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga melakukan penghematan anggaran mencapai Rp 1,46 triliun atau 62,9% dari pagu sebesar Rp 2,33 triliun.

    5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 433,19 miliar atau 69,1% dari pagu Rp 626,39 miliar.

    6. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyaratan melakukan penghematan sebesar Rp 6 miliar atau 66,4% dari pagu Rp 9,02 miliar.

    7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan penghematan anggaran hingga Rp 144,5 miliar atau 62,8% dari pagu sebesar Rp 229,9 miliar.

    8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 33,6 miliar atau 62,8% dari pagu anggaran Rp 53,49 miliar.

    9. Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan efesiensi anggaran sebesar Rp 27,6 miliar atau 62,6% dari pagu anggaran Rp 44 miliar.

    10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, melakukan penghematan anggaran hingga Rp 1,23 triliun atau 62,18% dari pagu Rp 1,99 triliun.

  • Anggaran 17 Kementerian-Lembaga Ini Tak Kena Potong, Ada Kemhan hingga DPR – Page 3

    Anggaran 17 Kementerian-Lembaga Ini Tak Kena Potong, Ada Kemhan hingga DPR – Page 3

    Sebelumnya, adapun berdasarkan lampiran I file Surat Edaran yang diterima Liputan6.com, terdapat beberapa K/L yang melakukan efisiensi anggaran terbesar pada tahun 2025.

    Salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum, telah mengurangi anggaran sebesar 80% atau sekitar Rp 81 triliun dari pagu anggaran awal yang sebesar Rp 110 triliun.

    “(Efisiensi hampir) 80%, itu dari pagu Rp 110 triliun menjadi Rp 81 triliun,” ujar Diana saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

    Daftar 10 K/L dengan Efisiensi Anggaran Terbesar

    Berikut adalah 10 K/L dengan efisiensi anggaran terbesar:

    1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami efisiensi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp 4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggaran Rp 6,39 triliun.

    2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun atau 73,34% dari total pagu Rp 110,95 triliun.

    3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 3,66 triliun atau 69,4% dari pagu sebesar Rp 5,27 triliun.

    4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga melakukan penghematan anggaran mencapai Rp 1,46 triliun atau 62,9% dari pagu sebesar Rp 2,33 triliun.

    5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 433,19 miliar atau 69,1% dari pagu Rp 626,39 miliar.

    6. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyaratan melakukan penghematan sebesar Rp 6 miliar atau 66,4% dari pagu Rp 9,02 miliar.

    7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan penghematan anggaran hingga Rp 144,5 miliar atau 62,8% dari pagu sebesar Rp 229,9 miliar.

    8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 33,6 miliar atau 62,8% dari pagu anggaran Rp 53,49 miliar.

    9. Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan efesiensi anggaran sebesar Rp 27,6 miliar atau 62,6% dari pagu anggaran Rp 44 miliar.

    10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, melakukan penghematan anggaran hingga Rp 1,23 triliun atau 62,18% dari pagu Rp 1,99 triliun.