Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BNPT

  • Sosok Irjen Ibnu Suhendra, Jenderal Bintang 2 yang Dilantik Bahlil jadi Pengawas Internal SKK Migas – Halaman all

    Sosok Irjen Ibnu Suhendra, Jenderal Bintang 2 yang Dilantik Bahlil jadi Pengawas Internal SKK Migas – Halaman all

    Berikut rangkuman tentang sosok Irjen Ibnu Suhendra yang kini dilantik menjadi Pengawas Internal pada SKK Migas, ternyata lulusan Akpol 1993

    Tayang: Selasa, 29 April 2025 09:28 WIB

    Capture YouTube Kompas TV via Tribun Wow

    Ibnu Suhendra saat masih menjadi Analis Utama Intelijen Densus 88 Antiteror dengan pangkat Brigjen Pol ketika mengungkap fakta tentang terduga teroris di Makassar yang berencana melakukan aksi bunuh diri, dalam konferensi pers Kamis (7/1/2021). 

    TRIBUNNEWS.COM – Nama Irjen Ibnu Suhendra saat ini sedang menjadi perhatian.

    Hal ini lantaran Irjen Ibnu Suhendra ditunjuk sebagai Pengawas Internal pada SKK Migas.

    Irjen Ibnu Suhendra resmi dilantik oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Irjen Ibnu Suhendra dilakukan di Jakarta, Senin (28/4/2025), dilansir dari web resmi ESDM.

    Lantas siapa Irjen Ibnu Suhendra sebenarnya ?

    Berikut Tribunnews rangkum terkait sosok Irjen Ibnu Suhendra, Jenderal Bintang Dua yang dilantik Bahlil Lahadalia sebagai Pengawas Internal pada SKK Migas :

    Ibnu Suhendra memiliki nama dan gelar lengkap Irjen. Pol. Ibnu Suhendra, S.I.K. 

    Irjen Ibnu Suhendra adalah perwira tinggi (Pati) Polri yang menyandang gelar Jenderal Bintang Dua.

    Irjen Ibnu Suhendra merupakan alumni Akademi Polisi atau Akpol 1993.

    Ia dikenal berpengalaman di Bidang Reserse.

    Ibnu Suhendra saat ini ditunjuk menjadi Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

    Irjen Ibnu Suhendra dilantik sebagai Pengawas Internal pada SKK Migas.

    Sebelumnya, Irjen Ibnu Suhendra adalah Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI).

    Selain itu, Ibnu Suhendra juga diketahui pernah mengisi posisi Analis Kebijakan Utama Bidang Intelijen Densus 88 AT Polri.

    Sepak Terjang

    Irjen Ibnu Suhendra memiliki pengalaman yang mumpuni dalam menangani beberapa kasus besar.

    Namanya pernah muncul dalam penanganan kasus Bom Bali II.

    Ia juga terlibat dalam Operasi Penegakan Hukum di Poso sampai dengan Operasi Penegakan Hukum Bom Gereja di Surabaya di tahun 2018.

    Simak inilah daftar kasus yang pernah ditangani oleh Irjen Ibnu Suhendra dilansir Wikipedia :

    Bom Bali II (2005)
    Operasi Penegakan Hukum di Poso (2006 – 2007)
    Operasi Penegakan Hukum Dr. Azhari Batu Malang (2005)
    Operasi Penegakan Hukum di Wonosobo (2005)
    Operasi Penegakan Hukum Nurdin M. Top (2009)
    Operasi Penegakan Hukum Pelatihan Militer Teroris di Jantho Aceh (2010)
    Operasi Penegakan Hukum di Medan, Perampokan Bank Cimb (2010)
    Operasi Penegakan Hukum di Poso (2010)
    Operasi Penegakan Hukum di Ambon (2011)
    Operasi Penegakan Hukum Sigit Qordowi (2011)
    Operasi Penegakan Hukum di Bali (2011)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Bunuh Diri di Polres Cirebon (2011)
    Operasi Penegakan Hukum di Poso (2012)
    Operasi Comodo 2012, Menangkap Pengedar 1,5 Juta Butir Ekstasi, Fredy Budiman di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta (2012)
    Operasi Penegakan Hukum Aman Maleo Ii Di Poso (2013)
    Operasi Penegakan Hukum Kelompok Mujahidin Indonesia Timur, Abu Roban di Batang Dan Kebumen (2013)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Bunuh Diri di Polres Poso (2013)
    Operasi Penegakan Hukum Jaringan Teroris Nurulhaq, Pembunuhan Polisi di Jakarta, Bom Vihara Ekayana, Bom Polsek Raja Polah (2013)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Thamrin Dan Penembak Jalanan, Jakarta (2016)
    Operasi Penegakan Hukum Rencana Penembakan Dan Pengeboman Mal, Surabaya (2016)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Bunuh Diri Polres Solo (2016)
    Operasi Penegakan Hukum Rencana Bom Istana Negara (2016)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Cicendo di Bandung (2017)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Bunuh Diri Kp. Melayu di Jakarta (2017)
    Operasi Penegakan Hukum Rencana Bom Radioaktif di Bandung (2017)
    Operasi Penegakan Hukum Bom Gereja di Surabaya (2018)

    (Tribunnews/Ika Wahyuningsih)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Bahlil Lantik Jenderal Polisi Jabat SKK Migas Kementerian ESDM, Apa Alasannya?

    Bahlil Lantik Jenderal Polisi Jabat SKK Migas Kementerian ESDM, Apa Alasannya?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Senin, 28 April 2025.

    Salah satu yang menarik perhatian adalah pelantikan jenderal bintang dua polisi untuk memperkuat fungsi pengawasan.

    Pertama, Bahlil melantik Inspektur Jenderal Polisi Ibnu Suhaendra sebagai Pengawas Internal SKK Migas.

    Sebelumnya, Ibnu menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

    “Yang pertama kita lantik adalah inspektur dari SKK, Pak Ibnu dari polisi. Kenapa ini penting? Dalam rangka melakukan pengawasan dan optimalisasi terhadap program peningkatan lifting untuk menuju swasembada energi,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa, 29 April 2025.

    Bahlil berharap Ibnu mampu mengawasi berbagai praktik ilegal, termasuk pengeboran liar (illegal drilling), yang selama ini menjadi salah satu kendala peningkatan produksi minyak dan gas nasional.

    “Salah satu program yang hari ini kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan lifting. Makanya enggak boleh ada illegal drilling,” ujarnya.

    Selain memperkuat pengawasan, Bahlil mengungkapkan bahwa pihaknya tengah memperbaiki regulasi agar sumur-sumur minyak yang dikelola masyarakat bisa dilegalkan dan hasil produksinya dibeli Pertamina dengan harga yang layak.

    “Sumur-sumur yang masyarakat kelola itu harus dilegalkan dan bisa diakui produksinya sebagai bagian daripada lifting yang akan ditampung oleh Pertamina dengan harga yang baik. Selama ini kan menjadi ilegal. Nah, memang itu tugas Pak Ibnu, agak butuh ekstra tenaga,” tuturnya.

    “Bintang dua, bos. Itu BNPT, dulu bagian tangkap-tangkap teroris. Pak Ibnu itu orang paten,” kata Bahlil, meyakini Ibnu adalah sosok yang tepat untuk mengemban tugas berat ini.

    Selain Ibnu, Bahlil juga melantik dua pejabat lainnya. Sunindyo Suryo Herdadi dipercaya sebagai Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM.

    Sebelumnya, Sunindyo menjabat sebagai Kepala Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan, Badan Geologi.

    Kemudian, Upik Jamil dilantik sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Upik sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Umum di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

    Alasan Presiden Prabowo Bentuk Satgas Hilirisasi

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    Satgas ini bertujuan mengatasi tumpang tindih perizinan hilirisasi dan memberikan sanksi kepada oknum yang menghambat proses tersebut.

    Menurut Bahlil, meski di tingkat menteri sudah ada kesepakatan, di bawahnya masih ada oknum yang tidak sejalan. Satgas juga ditugaskan merumuskan dan menentukan lokasi serta sumber daya bahan baku hilirisasi di berbagai sektor, seperti ESDM, kehutanan, perikanan, dan pertanian. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Teror Terhadap Jurnalis Masuk Kategori Terorisme? Ini Penjelasan Pakar – Halaman all

    Teror Terhadap Jurnalis Masuk Kategori Terorisme? Ini Penjelasan Pakar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aksi teror yang menyasar jurnalis kembali menjadi sorotan tajam publik. Salah satu kasus yang mengundang keprihatinan luas adalah pengiriman paket berisi kepala babi ke rumah jurnalis Tempo, sebuah simbol ancaman yang mengganggu rasa aman, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi profesi jurnalistik secara umum.

    Muncul pertanyaan penting, apakah teror terhadap jurnalis termasuk tindakan terorisme? Dan apakah kasus seperti ini harus ditangani oleh aparat khusus seperti Densus 88 Antiteror atau BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)?

    Pakar terorisme dari Universitas Indonesia, Muhammad Syauqillah, menyatakan bahwa kasus teror terhadap jurnalis belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

    “Dalam UU Terorisme, teror itu kan sangat spesifik. Ada motif ideologi, politik, gangguan keamanan. Kalau teror terhadap jurnalis kan ditujukan kepada perorangan saja. Jadi, menurut saya teror tersebut tidak terkait secara spesifik dengan UU Terorisme,” kata Syauqillah, dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

    Menurutnya, kasus seperti pengiriman kepala babi ini lebih tepat dikategorikan sebagai tindak pidana umum, bukan tindak pidana terorisme.

    “Teror itu kan masuk delik pidana umum. Ini yang menurut saya harus dibedakan. Mana yang delik pidana teror dan mana yang bukan,” jelasnya.

    Meski Bukan Terorisme, Negara Harus Bertindak Tegas

    Meski belum masuk kategori terorisme, Syauqillah menegaskan bahwa aparat penegak hukum wajib menyelidiki kasus ini secara serius.

    “Negara harus melakukan penegakan hukum. Diselidiki apa masalahnya. Harus ada investigasi untuk mencari titik terangnya. Menurut saya itu yang harus dilakukan,” tandasnya.

    Tempo: Ini Ancaman Serius terhadap Kebebasan Pers

    Kantor redaksi Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, sebelumnya mengalami dua aksi teror dalam waktu singkat. Pada Kamis, 20 Maret 2025, mereka menerima paket berisi kepala babi tanpa telinga yang ditujukan kepada wartawan Tempo, Francisca Christy. Kemudian, pada Sabtu, 22 Maret 2025, ditemukan paket berisi enam bangkai tikus dengan kepala terpenggal di area parkir kantor Tempo. 

    Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, melapropkan kasus ini ke Bareskrim Polri pada Jumat, 21 Maret 2025.

    Ia menilai tindakan tersebut bukan hanya ancaman terhadap individu, tetapi terhadap kebebasan pers secara keseluruhan.

    “Ini bukan semata-mata soal Tempo. Hari ini bisa saja Tempo, tetapi ke depannya kita semua sebagai jurnalis bisa terancam dan negara harus hadir memberikan perlindungan,” kata Setri kepada wartawan usai melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri.

  • Deradikalisasi Perlu Berkesinambungan dan Sinergi

    Deradikalisasi Perlu Berkesinambungan dan Sinergi

    Brebes: Proses deradikalisasi harus diiringi dengan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan hingga mereka benar-benar mandiri, tidak dapat hanya berhenti ketika mereka (napiter) mengucapkan ikrar setia NKRI.

    “Pembinaan tidak boleh berhenti di situ. Harus terus didampingi sampai betul-betul bisa mandiri,” ungkap salah seorang napiter asal Brebes bernama Wartoyo.

    Menurutnya Ikrar Setia NKRI merupakan capaian yang baik sebagai langkah awal dalam melihat pemikiran dan ideologi dari para narapidana terorisme. “Ikrar NKRI itu langkah awal. Status boleh berubah dari ‘merah’ menjadi ‘hijau’,” katanya. 

    Wartoyo pun menekankan pentingnya program deradikalisasi di luar lapas yang tidak hanya berfokus pada bantuan finansial, melainkan juga menggali bakat dan keterampilan setiap individu secara personal.

    “Jangan disamaratakan. Jangan hanya dikasih modal usaha, lalu dilepas begitu saja. Harus dicari tahu minatnya, kemampuannya, kemudian dipantau dan dibimbing sampai bisa jalan,” tegasnya.

    Lebih jauh, Wartoyo juga menceritakan pengalamannya ketika bebas dari penjara pada tahun 2014 silam. Dirinya mengaku harus menghadapi tudingan bahkan candaan bernada sinis dari lingkungan sekitar. Hal semacam ini, menurutnya, dapat mengganggu mental para eksnapiter yang baru saja mencoba memulai hidup baru.

    Ia pun menyoroti pentingnya sinergi antara BNPT dengan unsur pemerintah daerah dan kewilayahan, mulai dari RT, RW, kelurahan, camat, kepolisian (Polsek & Polres) , TNI (Koramil & Kodim) serta pemda setempat dalam hal ini Kesbangpol. Pendekatan ini diyakini dapat memudahkan proses penerimaan eksnapiter di tengah masyarakat dan mencegah mereka kembali ke jalan yang salah.

    “Deradikalisasi itu bukan cuma tanggung jawab BNPT, harus ada kerja sama yang kuat dengan pemerintah daerah. Dari pusat sampai tingkat desa harus serius mendampingi, bukan sekadar mengawasi,” tambahnya.

    Wartoyo yang kini mengelola sebuah tempat usaha bersama berbasis wisata air bernama Podomoro di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, membuka ruang bagi eksnapiter yang telah berikrar setia kepada NKRI untuk belajar berbagai keterampilan, mulai dari otomotif hingga pengelolaan usaha kecil. Menurutnya, dengan cara ini, eksnapiter tidak hanya diberi ‘pancing’, tetapi juga diarahkan cara memancing yang tepat agar kelak mereka bisa bertahan hidup secara mandiri.

    “Saya selalu pesan, jangan cuma dikasih uangnya, tapi beri juga ilmunya. Dampingi sampai mereka betul-betul bisa jualan atau membuka usaha sendiri. Kalau dibiarkan tanpa pembinaan, bisa-bisa mereka balik lagi ke jaringan,” ujarnya.

    Melalui sinergi, pendampingan, serta penguatan pembinaan berbasis kebutuhan masing-masing individu, Wartoyo percaya bahwa proses deradikalisasi bisa menjadi jembatan bagi eksnapiter untuk kembali berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus mencegah lahirnya kembali paham radikalisme.

    Brebes: Proses deradikalisasi harus diiringi dengan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan hingga mereka benar-benar mandiri, tidak dapat hanya berhenti ketika mereka (napiter) mengucapkan ikrar setia NKRI.
     
    “Pembinaan tidak boleh berhenti di situ. Harus terus didampingi sampai betul-betul bisa mandiri,” ungkap salah seorang napiter asal Brebes bernama Wartoyo.
     
    Menurutnya Ikrar Setia NKRI merupakan capaian yang baik sebagai langkah awal dalam melihat pemikiran dan ideologi dari para narapidana terorisme. “Ikrar NKRI itu langkah awal. Status boleh berubah dari ‘merah’ menjadi ‘hijau’,” katanya. 

    Wartoyo pun menekankan pentingnya program deradikalisasi di luar lapas yang tidak hanya berfokus pada bantuan finansial, melainkan juga menggali bakat dan keterampilan setiap individu secara personal.
     
    “Jangan disamaratakan. Jangan hanya dikasih modal usaha, lalu dilepas begitu saja. Harus dicari tahu minatnya, kemampuannya, kemudian dipantau dan dibimbing sampai bisa jalan,” tegasnya.
     
    Lebih jauh, Wartoyo juga menceritakan pengalamannya ketika bebas dari penjara pada tahun 2014 silam. Dirinya mengaku harus menghadapi tudingan bahkan candaan bernada sinis dari lingkungan sekitar. Hal semacam ini, menurutnya, dapat mengganggu mental para eksnapiter yang baru saja mencoba memulai hidup baru.
     
    Ia pun menyoroti pentingnya sinergi antara BNPT dengan unsur pemerintah daerah dan kewilayahan, mulai dari RT, RW, kelurahan, camat, kepolisian (Polsek & Polres) , TNI (Koramil & Kodim) serta pemda setempat dalam hal ini Kesbangpol. Pendekatan ini diyakini dapat memudahkan proses penerimaan eksnapiter di tengah masyarakat dan mencegah mereka kembali ke jalan yang salah.
     
    “Deradikalisasi itu bukan cuma tanggung jawab BNPT, harus ada kerja sama yang kuat dengan pemerintah daerah. Dari pusat sampai tingkat desa harus serius mendampingi, bukan sekadar mengawasi,” tambahnya.
     
    Wartoyo yang kini mengelola sebuah tempat usaha bersama berbasis wisata air bernama Podomoro di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, membuka ruang bagi eksnapiter yang telah berikrar setia kepada NKRI untuk belajar berbagai keterampilan, mulai dari otomotif hingga pengelolaan usaha kecil. Menurutnya, dengan cara ini, eksnapiter tidak hanya diberi ‘pancing’, tetapi juga diarahkan cara memancing yang tepat agar kelak mereka bisa bertahan hidup secara mandiri.
     
    “Saya selalu pesan, jangan cuma dikasih uangnya, tapi beri juga ilmunya. Dampingi sampai mereka betul-betul bisa jualan atau membuka usaha sendiri. Kalau dibiarkan tanpa pembinaan, bisa-bisa mereka balik lagi ke jaringan,” ujarnya.
     
    Melalui sinergi, pendampingan, serta penguatan pembinaan berbasis kebutuhan masing-masing individu, Wartoyo percaya bahwa proses deradikalisasi bisa menjadi jembatan bagi eksnapiter untuk kembali berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus mencegah lahirnya kembali paham radikalisme.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • Menag Sebut Jamaah Haji Indonesia Paling Tertib di Dunia

    Menag Sebut Jamaah Haji Indonesia Paling Tertib di Dunia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan bahwa jamaah haji Indonesia menjadi contoh ketertiban bagi jamaah dari seluruh dunia.

    “Setiap tahun kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah Arab Saudi, seperlima jamaah haji di dunia adalah dari Indonesia, terbesar di dunia, tetapi tingkat pelanggaran yang paling sedikit dari jamaah haji adalah Indonesia,” ujarnya dalam acara Bimbingan Manasik Haji Nasional yang digelar di Asrama Haji, Jakarta, pada Sabtu.

    Ia mengungkapkan pengalamannya saat berkunjung ke penjara-penjara di Arab Saudi sebagai bagian dari tim ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), di mana ia jarang bahkan belum pernah menemukan warga Indonesia yang terlibat tindak kriminal di Tanah Suci.

    “Jadi, suatu waktu kami keliling, saya cari orang Indonesia di penjara-penjara di Arab Saudi, saya tidak temukan orang Indonesia, padahal warga negara asing yang paling padat di Mekah adalah dari Indonesia, tetapi yang paling sedikit masuk penjara adalah orang Indonesia, berarti tingkat pelanggaran pidana, pelanggaran sosial di sana itu, Indonesia paling kecil,” jelas Nasaruddin.

    Ia menambahkan bahwa banyak negara, termasuk negara-negara Afrika, kini menjadikan Indonesia sebagai rujukan dalam pengelolaan haji.

    “Mereka datang ke Indonesia dan belajar bagaimana pengelolaan ibadah haji, kok bisa tertib seperti itu, saya kira ini adalah kesadaran universal, karena budaya Indonesia ini adalah budaya maritim yang berbeda dengan budaya continental (kepulauan), budaya continental negara daratan itu stratifikasi dan struktur sosialnya bertingkat-tingkat,” ucapnya.

  • 2 Tahun Tanpa Serangan Teror, Ancaman Baru Berkembang Senyap – Halaman all

    2 Tahun Tanpa Serangan Teror, Ancaman Baru Berkembang Senyap – Halaman all

    Indonesia boleh berbangga karena selama dua tahun berturut-turut tak mencatatkan satu pun serangan teror. Namun, aparat keamanan terus memperingatkan ancaman terorisme yang berkembang mengikuti zaman.

    Demikian diungkapkan dalam seminar Global Terrorism Index 2025 berjudul Findings and Lessons Learned for Indonesia oleh lembaga Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada awal April di Jakarta.

    Radikalisasi daring, bisa menyusup lewat media sosial hingga gim online, serta konten berbau konflik. Ini menjadi ancaman bagi generasi muda dan tantangan baru bagi orang tua, karena dilakukan secara senyap.

    Menebar radikalisasi lewat daring

    Dalam kesempatan yang sama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan bahwa meski tidak ada serangan, ancaman tetap nyata.

    Mereka menggarisbawahi bahwa terorisme modern bukan hanya soal bom dan senjata, tapi juga penyalahgunaan teknologi digital. Karena itu, membangun literasi jadi upaya penting melindungi seseorang dari ancaman radikalisasi di dunia maya.

    “Kalau kita lihat secara keseluruhan dari GTI (Global Terrorism Index) 2025, Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara menunjukkan kemajuan. Tapi yang harus kita waspadai adalah: the tools are out there. Internet itu powerful, dan mereka pasti manfaatkan,” ujar Andhika Chrisnayudhanto, Deputi Kerja Sama Internasional BNPT, dalam seminar tersebut.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Menurut Andhika, saat ini ruang digital menjadi salah satu kanal ancaman baru penyebaran ideologi radikalis hingga ekstremis, terutama kepada generasi muda dan berpotensi melahirkan aktor tunggal atau lone wolf actors.

    “Jika melihat tren dan pola dari paparan Global Terrorism Index 2025, ancaman terorisme itu masih nyata dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Di negara-negara barat misalnya, belakangan yang berhasil melakukan aksi teror adalah lone actors, dengan usia yang cenderung muda dan spektrum ideologi yang luas. Mereka lebih sulit untuk dimonitor,” tuturnya.

    Risiko serangan oleh pelaku perorangan

    Kekhawatiran radikalisasi daring diperkuat pendapat Steve Killelea, pendiri Institute for Economics and Peace (IEP), lembaga yang menyusun Global Terrorism Index (GTI). Lone wolf actors telah menjadi tren terorisme global, tak hanya di barat tapi juga Indonesia. Sekitar 92 persen kematian akibat serangan teror disebabkan oleh aktor tunggal tersebut.

    Ia mengakui bahwa media sosial, khususnya grup percakapan tertutup, dan bahkan gim online, telah menjadi ruang rekrutmen baru yang sulit diawasi secara langsung dan kerap dimanfaatkan teroris.

    “Kami melihat platform digital mendorong terjadinya radikalisasi dan dapat terjadi dengan berbagai cara, seperti media sosial dan gim online yang digunakan sebagai ruang interaksi awal antara ekstremis dengan target potensial,” ujar Killelea pada kesempatan yang sama.

    “Ini menjadi tantangan global yang serius, di mana proses radikalisasi yang dulu membutuhkan waktu hingga 16 bulan, tahun 2025 ini hanya butuh beberapa minggu,” lanjutnya.

    Masyarakat, pertahanan pertama lawan potensi teror

    Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyoroti meningkatnya potensi serangan tunggal atau lone wolf actors, terutama yang dipicu radikalisasi daring oleh kemarahan spontan terhadap tayangan-tayangan konflik kemanusiaan, seperti yang terjadi di Timur Tengah.

    Kepada DW, Kasubdit Kontra Naratif Direktorat Pencegahan Densus 88, AKBP Mayndra Eka Wardhana menyatakan: “Kalau punya niat tapi tidak ada kesempatan, belum tentu jadi kejahatan. Tapi ketika ada kesempatan kemudian melihat tayangan yang sangat tidak manusiawi, bisa timbul kemarahan. Ditambah provokasi dan hoaks, konflik yang kawin dengan ideologi berpotensi menjadi teror dan lone wolf actors.”

    Oleh karenanya, ia meminta peran aktif masyarakat untuk bisa melakukan asesmen, khususnya oleh orang tua dan komunitas.

    “Radikalisasi biasanya membuat seseorang nyeleneh, berbeda dari komunitasnya. Bagi generasi muda, orang tua berperan penuh memberi kontrol kepada anak-anaknya, kemudian komunitas-komunitas lokal. Pagar pertahanan pertama ya masyarakat sendiri. Penegakan hukum adalah pilihan terakhir,” ujarnya.

    Global Terrorism Index 2025

    Meski secara faktual Indonesia tidak mencatat serangan teror sejak 2023, laporan GTI 2025 menempatkan Indonesia di peringkat ke-30, turun dua tingkat dari tahun sebelumnya dan masuk kategori ancaman menengah.

    Padahal, 2024 menjadi tahun penting bagi upaya penanganan terorisme di Indonesia dengan bubarnya kelompok Jemaah Islamiyah, salah satu jaringan teroris terbesar di kawasan.

    Penurunan terjadi karena laporan tahun ini memasukkan serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua ke dalam indikator penilaian. Meski begitu, BNPT tetap melihat skor ini sebagai indikasi keberhasilan penanganan terorisme. Mereka menekankan bahwa era digital menuntut pendekatan baru, di mana pencegahan menjadi senjata utama.

    Editor: Arti Ekawati

  • Jadwal CPNS 2025 Rilis? Ini Portal Resmi dan 30 Instansi dengan Peluang Lolos Tertinggi

    Jadwal CPNS 2025 Rilis? Ini Portal Resmi dan 30 Instansi dengan Peluang Lolos Tertinggi

    PIKIRAN RAKYAT – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 menjadi salah satu informasi yang paling ditunggu oleh masyarakat.

    Namun hingga pertengahan April 2025, pemerintah belum memastikan kapan pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka melalui portal SSCASN.

    Alasan Jadwal CPNS 2025 Belum Dirilis

    Kementerian PAN-RB menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih fokus menyelesaikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024.

    Pengangkatan yang sebelumnya direncanakan berlangsung antara Februari hingga Maret 2025, kini diundur menjadi paling lambat Juni 2025 untuk CPNS, dan Oktober 2025 untuk PPPK.

    Penundaan ini disebabkan karena ketidaksesuaian waktu antara tanggal pengangkatan dan tanggal mulai bekerja yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

    Hal ini menyebabkan Calon ASN harus menunggu lebih lama untuk mulai bekerja. Selain itu, pemerintah juga sedang memetakan ulang kebutuhan aparatur sipil negara di berbagai instansi.

    Proses ini mencakup evaluasi kompetensi yang dibutuhkan agar sesuai dengan tantangan pemerintahan di masa depan. Oleh karena itu, formasi CPNS 2025 belum bisa dipastikan.

    Bocoran Formasi CPNS 2025

    Formasi yang akan dibuka pada seleksi CPNS 2025 diperkirakan akan bergantung pada sisa formasi kosong dari tahun 2024.

    Ditambah lagi, jumlah kementerian di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran lebih banyak dibanding sebelumnya. Hal ini membuka peluang adanya lebih banyak formasi yang tersedia pada tahun 2025.

    Portal Resmi Pendaftaran CPNS 2025

    Masyarakat diimbau untuk selalu mengakses informasi resmi agar terhindar dari hoaks. Berikut daftar portal resmi seleksi CPNS 2025:

    30 Instansi Pusat dengan Peluang Lolos Tertinggi

    Bagi calon pelamar yang ingin meningkatkan peluang lolos, mempertimbangkan instansi dengan jumlah peminat rendah bisa menjadi strategi yang cerdas.

    Berikut adalah 30 instansi pusat dengan pelamar CPNS 2024 paling sedikit menurut data dari BKN:

    Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Sekretariat Jenderal Komnas HAM Sekretariat Jenderal MPR Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Sekretariat Jenderal WANTANNAS Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Badan Informasi Geospasial Badan Narkotika Nasional Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Administrasi Negara Badan Keamanan Laut RI Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Siber dan Sandi Negara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Badan Kepegawaian Negara Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Luar Negeri Perpustakaan Nasional RI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arsip Nasional Republik Indonesia Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Perdagangan

    Dengan mempertimbangkan instansi yang jumlah pelamarnya lebih sedikit, peluang untuk lolos seleksi bisa lebih besar.

    Pastikan untuk selalu mengikuti perkembangan resmi agar tidak ketinggalan jadwal dan informasi penting lainnya. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 5 Napiter Ucap Ikar Setia pada NKRI di Nusakambangan, Cium Bendera Merah Putih Nasional 15 April 2025

    5 Napiter Ucap Ikar Setia pada NKRI di Nusakambangan, Cium Bendera Merah Putih Nasional 15 April 2025

    5 Napiter Ucap Ikar Setia pada NKRI di Nusakambangan, Cium Bendera Merah Putih
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dalam upacara yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (
    BNPT
    ) Komjen Pol Eddy Hartono, lima narapidana kasus terorisme (napiter) dari sejumlah lembaga pemasyarakatan di Pulau
    Nusakambangan
    , Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Sebanyak tiga di antaranya dulu tergabung dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS, sedangkan dua orang lainnya tergabung dalam Kelompok Jamaah Islamiyah, dan salah satunya diketahui terlibat dalam peristiwa Bom Panci Bintara, Bekasi, Jawa Barat.
    Kelima napiter itu berinisial IA yang tergabung dalam JAD Sulawesi Tengah dan dipidana tiga tahun penjara; AT yang tergabung dalam JAD Gorontalo dan dipidana empat tahun penjara; PS yang tergabung dalam JI Lampung dan dipidana tujuh tahun penjara.
    Kemudian, HR yang tergabung dalam JI Lampung dan dipidana 17 tahun penjara, serta NS yang tergabung dalam JAD Solo dan dipidana 11 tahun penjara.
    Selanjutnya, empat dari lima napiter tersebut merupakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Pasir Putih, sedangkan satu orang lainnya WBP Lapas Kelas I Batu.
    Dikutip dari
    Antaranews
    , pengucapan ikrar tersebut dilakukan dalam upacara di Aula Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pasir Putih, Pulau Nusakambangan, Selasa (15/4/2025). Lalu, dihadiri sejumlah pejabat BNPT, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta Densus 88 Antiteror.
    Setelah kelima napiter itu membacakan ikrar setia kepada NKRI, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila dan melakukan penghormatan serta penciuman bendera Merah Putih.
    Prosesi diakhiri dengan penandatanganan dokumen Ikrar Setia NKRI oleh kelima napiter itu dan para saksi dari instansi terkait.
    Ditemui usai acara, Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan bahwa pengucapan ikrar setia kepada NKRI itu merupakan bagian program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh tim terpadu berupa Tim Koordinasi Deradikalisasi Dalam Lapas yang meliputi BNPT, Densus 88 Antiteror, Kejaksaan, Kementerian Imipas, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama.
    “Hari ini kita melihat bagaimana pelaksanaan tahapan deradikalisasi dari identifikasi penilaian, kemudian rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial, sehingga hari inilah merupakan tahapan di mana napiter mendapatkan pembebasan bersyarat, salah satunya adalah menyatakan ikrar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya, dikutip dari
    Antaranews
    , Selasa.
    Komjen Eddy pun menyebut, program terpadu tersebut akan terus dievaluasi. Sebab, penting untuk melakukan pembaruan ataupun penyesuaian terhadap kondisi di lapangan, sehingga dinamika program rehabilitasi, reedukasi, hingga reintegrasi sosial bagi para napiter makin lama semakin baik.
    “Karena program deradikalisasi harus dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan,” ujarnya.
    Sementara itu, Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Tengah (Jateng) Kunrat Kasmiri mengatakan, pihaknya berkolaborasi dengan BNPT yang mempunyai peran penting dalam penanggulangan terorisme
    Oleh karena itu, menurut dia, Kementerian Imipas selaku pengelola lapas dan rumah tahanan negara (rutan) di seluruh Indonesia mendukung program yang dilaksanakan BNPT.
    “Memang kita harus berkolaborasi bersama, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab kami di lapas, bukan hanya tanggung jawab teman-teman dari BNPT,” katanya.
    Kunrat juga mengharapkan, dengan adanya program tersebut, setelah napiter bebas dari hukuman tidak lagi kembali ke jaringannya.
    Lebih lanjut, Kunrat mengatakan bahwa jumlah teroris di Indonesia sekarang makin berkurang. Bahkan, dia menyebut, berdasarkan pantauan di lapangan tidak ada residivis yang kembali ke jaringannya, sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi napiter.
    Kunrat mengungkapkan, berdasarkan data saat ini terdapat 115 orang napiter di Nusakambangan. Tetapi, sekitar 50 orang di antaranya sudah menyatakan ikrar setia kepada NKRI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 25 Instansi Pusat Sepi Peminat CPNS 2024, Bisa Jadi Referensi CPNS 2025

    25 Instansi Pusat Sepi Peminat CPNS 2024, Bisa Jadi Referensi CPNS 2025

    JABAR EKSPRES – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 menjadi momen yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia.

    Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dari seleksi CPNS 2024, ada sejumlah instansi pusat yang sepi peminat dan bisa dijadikan referensi strategis bagi pelamar CPNS 2025.

    Statistik pelamar CPNS 2024 yang dirilis pada 17 September 2024 mencatat jumlah total pendaftar sebanyak 3.963.832 orang, dengan 3.572.414 di antaranya menyelesaikan pendaftaran (submit).

    BACA JUGA: Harga Emas Antam Hari ini Senin, 14 April 2025 Mulai Turun Rp8.000

    BACA JUGA: Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Hari ini Senin, 14 April 2025 di Pegadaian

    Dari angka tersebut, sebanyak 2.855.597 pelamar memenuhi syarat (MS) dan 599.528 tidak memenuhi syarat (TMS).

    Namun, menariknya, beberapa instansi pusat justru menerima jumlah pelamar yang sangat sedikit.

    Bagi calon peserta CPNS 2025, ini bisa menjadi peluang emas karena persaingan relatif lebih rendah dibandingkan instansi populer seperti Kemenkumham atau Kemenkeu.

    Daftar 25 Instansi Pusat Sepi Peminat CPNS 2024

    Berikut adalah 25 instansi pusat dengan jumlah pelamar CPNS 2024 paling sedikit berdasarkan data resmi dari BKN.

    Data ini bisa dijadikan pertimbangan cerdas untuk strategi pendaftaran CPNS 2025:

    Kemenko PMK

    Formasi: 65

    Pendaftar: 385

    Submit: 133

    Kementerian PANRB

    Formasi: 61

    Pendaftar: 474

    Submit: 401

    BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

    Formasi: 500

    Pendaftar: 485

    Submit: 334

    Setjen Komnas HAM

    Formasi: 38

    Pendaftar: 507

    Submit: 448

    Setjen MPR

    Formasi: 25

    Pendaftar: 548

    Submit: 490

    BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)

    Formasi: 53

    Pendaftar: 886

    Submit: 769

    BACA JUGA: Apa Itu IMEI pada iPhone? Ini Penjelasannya Lengkap dengan Manfaat ketika Mau Beli iPhone

    Setjen Wantannas

    Formasi: 64

    Pendaftar: 896

    Submit: 820

    BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)

    Formasi: 194

    Pendaftar: 1.010

    Submit: 941

    Setjen Komisi Yudisial

    Formasi: 145

    Pendaftar: 1.045

    Submit: 890

    BIG (Badan Informasi Geospasial)

    Formasi: 82

    Pendaftar: 1.208

    Submit: 1.009

    BNN (Badan Narkotika Nasional)

    Formasi: 32

    Pendaftar: 1.224

    Submit: 376

    Kemenko Polhukam

    Formasi: 86

    Pendaftar: 1.459

    Submit: 1.287

    Setjen DPD RI

    Formasi: 230

    Pendaftar: 1.937

    Submit: 1.838

    Kementerian Investasi/BKPM

    Formasi: 110

    Pendaftar: 1.990

    Submit: 1.730

    Setjen Dewan Nasional KEK

    Formasi: 150

    Pendaftar: 2.152

    Submit: 2.034

    LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

    Formasi: 78

    Pendaftar: 2.231

    Submit: 1.976

    LAN (Lembaga Administrasi Negara)

    Formasi: 114

    Pendaftar: 2.432

    Submit: 2.032

    BACA JUGA: Kapan Pendaftaran CPNS 2025 Dibuka? Ini Jadwal, Syarat dan Cara Daftarnya

    Bakamla

  • BNPT ingatkan ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan

    BNPT ingatkan ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI mengingatkan bahwa ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan dunia, yang terlihat dari Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025.

    Dalam catatan GTI 2025, jumlah negara yang mengalami setidaknya satu insiden teroris pada tahun 2024 meningkat menjadi 66 negara dari sebelumnya 58 negara atau merupakan jumlah paling banyak yang terkena dampak sejak tahun 2018.

    “Temuan GTI menggarisbawahi pentingnya kehadiran dan peran negara yang secara proaktif dapat mengurangi risiko ataupun dampak dari terorisme, meningkatkan pencegahan dan ketahanan nasional, serta mendorong kerja sama internasional,” kata Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto dalam acara Diskusi Global Terrorism Index 2025 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, lanjut dia, GTI 2025 menunjukkan pula bahwa pada tahun 2024 lebih banyak negara yang memburuk daripada membaik untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, dengan 45 negara melaporkan dampak yang lebih tinggi dari terorisme, sedangkan hanya 34 negara yang menunjukkan perbaikan.

    Laporan juga mencatat bahwa organisasi terlarang ISIS dan afiliasinya tetap menjadi organisasi teroris paling mematikan pada tahun lalu, yang bertanggung jawab atas 1.805 kematian di 22 negara

    Andhika menjelaskan indikator yang digunakan oleh GTI, antara lain jumlah kejadian terorisme, jumlah kematian, korban luka, dan penyanderaan.

    Secara berkala, kata dia, indeks tersebut menjadi rujukan dan alat strategis untuk melihat posisi suatu negara terkait dampak yang ditimbulkan dari kejadian terorisme.

    Bagi pemerintah Indonesia, tambah Andhika, GTI bukan sekadar alat pemeringkatan, tetapi menjadi referensi berharga dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan kebijakan dan memperkuat strategi penanggulangan terorisme, baik di lingkup nasional, regional, maupun global.

    Untuk itu, GTI telah dirujuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dicantumkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan RPJMN 2025–2029 sebagai indikator efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia.

    “Temuan GTI telah mencatat secara positif kemajuan yang dicapai oleh Indonesia hingga saat ini,” ucapnya.

    Adapun GTI merupakan laporan yang mengukur dampak terorisme di 163 negara, termasuk tren dan pola terorisme global. Laporan tersebut disusun oleh Institute for Economics and Peace.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025