Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BNPT

  • Perempuan Eks Napiter Jadi Fokus Baru Pencegahan Radikalisme di Lamongan, Ini Langkah Konkret yang Disiapkan

    Perempuan Eks Napiter Jadi Fokus Baru Pencegahan Radikalisme di Lamongan, Ini Langkah Konkret yang Disiapkan

    Lamongan (beritajatim.com) – Upaya mencegah radikalisme dan terorisme kini menyasar kelompok paling rentan: perempuan dan anak. Di Kabupaten Lamongan, pendekatan kolaboratif lintas lembaga mulai dirumuskan untuk menjangkau kelompok yang selama ini kerap terabaikan, termasuk perempuan mantan narapidana terorisme (napiter).

    Diskusi lintas lembaga yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Lamongan menghadirkan pihak-pihak strategis seperti PC Fatayat NU, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lamongan, serta Duta Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Regional Jawa Timur.

    Salah satu fokus utama dalam Focus Group Discussion (FGD) tersebut adalah pentingnya memberikan ruang dan kesempatan kedua bagi perempuan eks napiter untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang aktif dan produktif.

    Koordinator Duta Damai BNPT Regional Jawa Timur, Achmad Reza Rafsanjani, menggarisbawahi pentingnya literasi digital dan kontra-narasi untuk melawan penyebaran ideologi kekerasan yang kini marak di ruang digital dan mudah diakses generasi muda.

    “Meskipun kondisi saat ini tergolong zero attack, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Pencegahan dini tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu pendekatan kolaboratif melalui konsep pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, media, komunitas, dan sektor swasta. Di ruang digital, peran kontra-narasi dan literasi sangat krusial untuk membendung penyebaran ideologi kekerasan,” kata Reza, Kamis (12/6/2025).

    Respons positif pun mengalir dari berbagai pihak. Sekretaris DPPPA Lamongan, Riko Andryan Nova, menyatakan komitmen pihaknya dalam membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari bahaya paham radikal.

    “Karena isu yang dibahas hari ini sangat relevan dan sejalan dengan mandat lembaga kami. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari paham kekerasan, merupakan prioritas,” ujar Riko.

    Ketua PC Fatayat NU Lamongan, Dewi Mashlahatul Ummah, juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga agar program rehabilitasi dan reintegrasi tidak berjalan sektoral.

    “Kami berharap agenda hari ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi bisa menjadi langkah konkret yang membawa manfaat dalam upaya pencegahan dan pemberdayaan perempuan terdampak radikalisme,” kata Dewi.

    Sebagai langkah nyata, forum ini menyepakati pembentukan tim kerja lintas lembaga. Tim ini akan merancang program kolaboratif yang terintegrasi, dengan tiga fokus utama: edukasi, pencegahan, dan pendampingan berkelanjutan bagi perempuan dan anak yang terdampak radikalisme.

    Upaya ini menjadi sinyal kuat bahwa pencegahan radikalisme tak hanya soal keamanan negara, tetapi juga perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan agar mereka tidak kembali terseret dalam lingkaran kekerasan. [fak/ian]

  • BNPT dan PT LRT Jakarta jalin kerja sama penanggulangan terorisme

    BNPT dan PT LRT Jakarta jalin kerja sama penanggulangan terorisme

    Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono (kanan) bersama Direktur Utama PT LRT Jakarta Hendri Saputra (kiri) saat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Lingkungan PT LRT Jakarta di Jakarta, Selasa (10/6/2025). ANTARA/HO-BNPT RI

    BNPT dan PT LRT Jakarta jalin kerja sama penanggulangan terorisme
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama PT Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta menandatangani nota kesepahaman tentang penanggulangan tindak pidana terorisme di lingkungan perusahaan transportasi itu.

    Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono menyatakan bahwa nota kesepahaman itu merupakan langkah strategis dalam upaya membangun kesiapsiagaan bersama melalui perlindungan dan peningkatan sarana serta prasarana objek vital, khususnya di sektor transportasi publik, seperti LRT Jakarta, dari potensi ancaman terorisme.

    “Melalui nota kesepahaman ini, BNPT menjalankan program pencegahan tindak pidana terorisme, yaitu kesiapsiagaan nasional,” ucap Bangbang, seperti dikutip dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan bahwa salah satu fokus kesiapsiagaan nasional berupa perlindungan dan peningkatan sarana-prasarana objek vital strategis, termasuk layanan transportasi seperti LRT Jakarta. Dengan demikian, ia berharap kerja sama yang ditandatangani di Jakarta, Selasa (10/5), itu juga dapat mendukung LRT Jakarta dalam menyediakan layanan transportasi publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

    “Sebagaimana misi LRT Jakarta untuk menyediakan transportasi publik yang aman dan nyaman bagi warga ibu kota, kami sangat mendukung dan siap bersinergi agar misi tersebut dapat terwujud secara berkelanjutan, termasuk melalui pencegahan terhadap ancaman terorisme,” ucapnya.

    Senada dengan Sestama BNPT, Direktur Utama PT LRT Jakarta Hendri Saputra menyambut baik kerja sama tersebut dan menyebutnya sebagai momentum penting dalam memperkuat sistem pengamanan di lingkungan LRT Jakarta.

    “Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk memperkuat sistem keamanan LRT Jakarta,” ujar Hendri.

    Ia juga menambahkan bahwa sinergi dengan BNPT merupakan bagian dari persiapan untuk pengembangan layanan, termasuk penambahan lima stasiun baru dan perpanjangan jalur yang direncanakan hingga ke Stasiun Manggarai.

    “Saat LRT Jakarta beroperasi secara maksimal, kami harus sudah siap sepenuhnya. Kerja sama ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk melakukan berbagai persiapan,” katanya menambahkan.

    Ruang lingkup nota kesepahaman antara PT LRT Jakarta dan BNPT meliputi pelaksanaan asesmen dan evaluasi terhadap potensi serangan terorisme, deteksi dini terhadap penyebaran paham radikalisme dan terorisme di lingkungan pegawai, pertukaran data dan/atau informasi terkait kegiatan penanggulangan terorisme.

    Kemudian, pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang transportasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, serta kegiatan lain yang disepakati kedua belah pihak.

    Sumber : Antara

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Teroris Beralih ke Ruang Siber

    Isu Politik-Hukum Terkini: Teroris Beralih ke Ruang Siber

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum pada Sabtu (7/6/2025) menjadi perbincangan hangat pembaca. Berita terkait kelompok radikal dan intoleran yang kini menjadikan ruang siber untuk menyebarkan paham terorisme menarik perhatian pembaca.

    Isu politik dan hukum lainnya, yakni pesan Megawati Soekarnoputri terkait ideologi Pancasila, Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto yang dicegah bepergian ke luar negeri, penghentian sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, hingga penulisan ulang sejarah Indonesia.

    Isu Politik-Hukum Beritasatu.com

    Kelompok radikal dan intoleran kini menjadikan ruang siber sebagai medan utama dalam menyebarkan paham terorisme dan ideologi kekerasan. Fakta ini ditegaskan Kadensus 99 Satkornas Banser, Ahmad Bintang Irianto, menanggapi penangkapan dua pelaku penyebaran konten radikal di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan Purworejo, Jawa Tengah.

    Penangkapan pertama terjadi di Gowa. Seorang remaja 18 tahun berinisial MAS ditangkap karena menyebarkan propaganda ISIS dan ajakan pengeboman tempat ibadah via media sosial. Di Purworejo, pria berinisial AF (32) yang terafiliasi dengan kelompok Anshor Daulah juga ditangkap karena aktif menyebar paham radikal secara daring.

    Sepanjang 2024, BNPT dan Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 180.954 konten intoleran dan radikal, sebagian besar berafiliasi dengan ISIS, HTI, dan JAD.

    2. Megawati: Kalau Kalian Tidak Pancasilais, Jangan Tinggal di Indonesia!

    Presiden ke-5 yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan warga Indonesia harus menjadi sosok Pancasilais. Kalau tidak, maka lebih baik jangan tinggal di Indonesia.

    Hal itu dikatakan Megawati saat memberikan sambutan pada pembukaan pameran foto karya Guntur Soekarnoputra bertajuk “Gelegar Foto Nusantara: Potret Sejarah dan Kehidupan” di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).

    Dalam pidatonya, Megawati mengajak bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah perjuangan pendiri bangsa. Menurutnya, tanpa adanya perjuangan tokoh proklamator, seperti Bung Karno dan Bung Hatta, rakyat Indonesia mungkin masih dijajah.

    3. Dirut Sritex Iwan Kurniawan Lukminto Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

    Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada Sritex dan entitas anak usahanya.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan pencegahan terhadap Iwan Kurniawan dilakukan sejak 19 Mei 2025. Harli menyebutkan penyidik Kejagung akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Iwan Kurniawan yang merupakan adik dari tersangka Iwan Setiawan Lukminto pada pekan depan.

    4. DPR Dukung Bahlil Hentikan Sementara Tambang Nikel Raja Ampat

    Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya  mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah diprotes keras oleh para aktivis lingkungan dan warga hingga viral. Ada lima izin usaha pertambangan (IUP) yang terbit di Raja Ampat sejak 2017.

    Bambang mengatakan DPR juga mengapresiasi langkah cepat Menteri Bahlil Lahadalia untuk langsung meninjau ke lapangan terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Bahlil juga telah menghentikan sementara kegiatan operasi tambang nikel PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat.

    5. Selesai Agustus, Penulisan Ulang Sejarah Butuh Waktu 2 Bulan

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan waktu 2 bulan cukup untuk menyelesaikan penulisan ulang sejarah Indonesia. Dengan demikian, penulisan ulang sejarah ditargetkan rampung pada Agustus 2025.

    Meski belum mengetahui secara pasti sejauh mana progres kerja tim penulis, Fadli mengaku mempercayakan prosesnya kepada sejarawan dari berbagai perguruan tinggi. Ia menyebut penulisan ulang ini tidak dilakukan dari nol.

  • Teroris Beralih ke Ruang Siber, Kadensus 99 Banser: Jangan Lengah!

    Teroris Beralih ke Ruang Siber, Kadensus 99 Banser: Jangan Lengah!

    Jakarta, Beritasatu.com – Kelompok radikal dan intoleran kini menjadikan ruang siber sebagai medan utama dalam menyebarkan paham terorisme dan ideologi kekerasan. Fakta ini ditegaskan Kadensus 99 Satkornas Banser, Ahmad Bintang Irianto, menanggapi penangkapan dua pelaku penyebaran konten radikal di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan Purworejo, Jawa Tengah.

    “Pelaku radikalisme dan intoleransi masih hidup dan aktif menyebarkan narasi terorisme melalui dunia digital,” ujar Ahmad Bintang, Sabtu (7/6/2025).

    Penangkapan pertama terjadi di Gowa. Seorang remaja 18 tahun berinisial MAS ditangkap karena menyebarkan propaganda ISIS dan ajakan pengeboman tempat ibadah via media sosial. Di Purworejo, pria berinisial AF (32) yang terafiliasi dengan kelompok Anshor Daulah juga ditangkap karena aktif menyebar paham radikal secara daring.

    Ahmad Bintang menilai ini sebagai bukti nyata perubahan strategi kelompok teroris. Mereka kini menyasar dunia maya untuk menjaring simpatisan, menyebarkan ideologi, dan merekrut anggota baru.

    Sepanjang 2024, BNPT dan Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 180.954 konten intoleran dan radikal, sebagian besar berafiliasi dengan ISIS, HTI, dan JAD.

    “Kita tidak lagi berhadapan dengan kelompok berseragam militan, tetapi dengan narasi menyimpang dan individu yang terpapar secara ideologis,” tegas Bintang.

    Ia mendorong strategi pencegahan lebih masif, seperti pendidikan kebangsaan dan ideologi Pancasila sejak dini, peningkatan literasi digital kritis, serta seleksi ketat di institusi negara dan agama untuk mencegah infiltrasi.

    Kampanye kontra-narasi di media sosial juga harus terus digencarkan guna menyeimbangkan serangan ideologis radikal.

    Meski data Global Terrorism Index menempatkan Indonesia pada kategori “medium” hingga “low impact” dalam beberapa tahun terakhir, Ahmad Bintang mengingatkan bahwa kewaspadaan harus tetap tinggi.

    “Jangan pernah lengah. Ruang siber kini menjadi arena dominan pertempuran ideologi,” tutupnya.

  • BNPT: Australia mitra kuat ASEAN tanggulangi kejahatan transnasional

    BNPT: Australia mitra kuat ASEAN tanggulangi kejahatan transnasional

    “Australia merupakan mitra wicara ASEAN yang sangat robust dalam menjalin kerja sama penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dengan negara-negara ASEAN. Kerja sama yang intensif tersebut terefleksi dari banyaknya inisiatif kerja s

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menilai bahwa pemerintah Australia merupakan mitra kerja ASEAN yang kuat dan konsisten dalam upaya bersama menanggulangi kejahatan transnasional.

    Dalam Pertemuan Ke-4 ASEAN-Australia Counter Terrorism Dialogue di Jakarta, Selasa (27/5), Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto mengatakan Indonesia melalui BNPT telah bekerja sama secara intensif dengan pemerintah Australia dalam menghadapi tantangan penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan kawasan.

    “Australia merupakan mitra wicara ASEAN yang sangat robust dalam menjalin kerja sama penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dengan negara-negara ASEAN. Kerja sama yang intensif tersebut terefleksi dari banyaknya inisiatif kerja sama konkret,” kata Andhika, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Komitmen kuat Australia untuk terus bekerja sama menanggulangi terorisme di Asia Tenggara juga ditegaskan kembali oleh Duta Besar Australia untuk Isu Penanggulangan Terorisme Gemma Huggins.

    Ia menekankan bahwa Asia Tenggara penting secara strategis bagi masa depan Australia, sehingga dibutuhkan kawasan yang stabil di mana ASEAN memainkan peran utama.

    “Oleh karena itu, Australia mendukung inisiatif yang dipimpin ASEAN dalam mengatasi tantangan transnasional, termasuk terorisme, melalui kerangka kerja ASEAN-Australia yang diharapkan menuju pada tahap mature,” tutur Huggins dalam kesempatan yang sama.

    Pada kesempatan tersebut, Indonesia juga menyampaikan pembaruan mengenai pelaksanaan berbagai proyek kerja sama dengan mitra wicara Australia, termasuk beberapa program peningkatan kapasitas yang dilakukan, seperti ASEAN-Australia Workshop Good Practice Approaches for the Rehabilitation and Reintegration of Foreign Terrorist Fighters and Their Families, yang telah sukses terselenggara pada Maret 2025.

    Turut dibahas pula rencana penyelenggaraan ASEAN-Australia Workshop on Good Practice Approaches to Empower Youth and Enhance Their Capacity to Prevent the Rise of Radicalisation and Violent Extremism yang akan digelar di Jakarta pada akhir tahun 2025.

    Selain itu, usulan Australia untuk membuat perangkat mengenai rehabilitasi dan reintegrasi Pejuang Teroris Asing alias Foreign Terrorist Fighter (FTF) dan keluarga juga didiskusikan, sebagai hasil workshop atau lokakarya bulan Maret 2025.

    Pertemuan juga menyetujui usulan Australia untuk mengembangkan kerja sama di beberapa area, yaitu penilaian ancaman terorisme dan pengumpulan informasi intelijen dari sumber terbuka, perlindungan target rentan dan ruang publik, penanganan penyalahgunaan teknologi baru dan emerging, pemanfaatan olah raga dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (P/CVE), serta penanggulangan jaringan keuangan terorisme dan donasi.

    Pengembangan kerja sama tersebut disarankan dapat tertuang dalam draf komponen terorisme dari dokumen suksesor Rencana Kerja SOMTC + Australia.

    Adapun delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut dipimpin Polri dari Divisi Hubungan Internasional, dengan anggota dari unsur kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta BNPT.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kisah Febri Ramdani, 300 Hari Terjebak Propaganda Kelompok Terorisme di Suriah Regional 2 Juni 2025

    Kisah Febri Ramdani, 300 Hari Terjebak Propaganda Kelompok Terorisme di Suriah Regional 2 Juni 2025

    Kisah Febri Ramdani, 300 Hari Terjebak Propaganda Kelompok Terorisme di Suriah
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Bagi Febri Ramdani, tahun 2016 menjadi masa penuh luka dan perjuangan.
    Dengan tekad kuat, Febri, sapaan akrabnya, nekat menyusul ibu dan keluarga besarnya yang terjerat propaganda kelompok
    ISIS
    di
    Suriah
    .
    Febri menempuh perjalanan penuh risiko, menyusul keluarganya yang lebih dulu meninggalkan Indonesia pada 2015.
    Namun, sesampainya di sana pada 2016, Febri menyadari bahwa janji-janji kelompok tersebut hanyalah ilusi.
    “Pas saya sampai sana, justru menjadi beban baru bagi keluarga saya. Karena jadi ada penambahan biaya dan segala macam. Akses untuk kabur dari sana semakin sulit, karena kita akan dianggap murtad dari agama Islam,” ucap Febri kepada KOMPAS.com, Senin (2/6/2025).
    “Terus yang keluar dari kelompok mereka, dianggap tidak sesuai jalannya lagi. Jadi kita sempat diincar oleh orang-orang tersebut,” sambungnya.
    Febri menjelaskan, kepergian ibunya ke Suriah dipicu narasi manis kelompok terorisme.
    Sang ibu, mantan ASN, merasa kecewa dengan maraknya korupsi dan ketidakadilan di Indonesia.
    Ia juga ingin menemani anak sulungnya yang menderita TBC tulang untuk berobat gratis di Suriah.
    Masalah keluarga turut mendorongnya menerima tawaran kelompok tersebut.
    Namun, keadaan di Suriah ternyata tak semanis yang dibayangkan. Febri dan keluarganya terjebak di sana hingga ratusan hari, tanpa akses untuk kembali ke tanah air.
    “Tapi akhirnya alhamdulillah kita bisa pulang dan kembali lagi ke Indonesia. Kita menyerahkan diri ke Syrian Democratic yang di bawah naungan Amerika Serikat. Selama dua bulan di situ, kita menunggu proses repatriasi kembali ke Indonesia,” ucap Febri.
    Setiba di Indonesia, Febri menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Namun, ia memilih bangkit dan menyuarakan pesan damai.
    “Kita mencoba lagi untuk berintegrasi ke masyarakat, memulai hidup lagi dari awal. Kita mencoba untuk survive, dan alhamdulillah tantangan atau stigmatisasi secara verbal itu tidak pernah kami dapatkan secara langsung,” ujarnya.
    Febri juga menyebut pemerintah Indonesia memberi dukungan positif untuk proses reintegrasi.
    “Waktu itu kami direhabilitasi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (
    BNPT
    ) selama 1 bulan. Proses rehabilitasinya tidak menekankan masalah ideologi, karena kita sudah menderadikalisasi pola pikir,” kata Febri.
    “Pas balik ke sini sudah menjadi pribadi yang moderat, dan mempersiapkan bagaimana survive ke masyarakat, dan diajarkan untuk berwirausaha,” ujarnya.
    Direktur Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP), Dr. Noor Huda Ismail, mengatakan film dokumenter yang mengangkat kisah Febri bertujuan menyampaikan bahwa harapan selalu ada, bahkan dalam kondisi kelam.
    Film dokumenter ”
    Road to Resilience
    ” berdurasi 30 menit itu dikemas secara humanistik, emosional, dan kolaboratif.
    “Kalau bicara soal isu radikalisme dan terorisme, itu akan berat dan menakutkan. Tapi ketika dibungkus dengan cerita menyentuh, seperti Febri kisah seorang anak yang nekat ke Suriah karena cinta kepada ibunya, itu yang membuat orang relate. Dan kita semua bisa mencapai harapan itu,” ucap Huda.
    KPP berharap film ini menjadi langkah awal membangun narasi damai yang lebih manusiawi di tengah dominasi wacana ketakutan.
    “Kita ingin mencoba menjelaskan agar narasinya tidak tunggal. Misal teroris mesti gini, orang dari Suriah pasti jadi teroris, bukan begitu. Film-film dari KPP lahir untuk menginspirasi pentingnya perdamaian, kita menggarap tentang isu-isu humanities,” imbuhnya.
    Analis Kebijakan Ahli Muda BNPT, Alfrida Heaniti Pandjaitan, berharap pemutaran film ini memberi semangat membangun perdamaian di Indonesia.
    Melalui sinergi pemerintah dan masyarakat sipil, program Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) diharapkan berjalan efektif.
    “Di dalam RAN PE, kita memiliki kelompok kerja tematis yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil. Mereka tak hanya menjalankan program, tetapi juga terlibat dalam penyusunan kebijakan. Jadi sebegitu terbukanya sekarang suatu kebijakan pemerintah dilaksanakan oleh stakeholder,” pungkas Alfrida.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4.000 Lansia di Jember Senam Sehat Bersama Mensos

    4.000 Lansia di Jember Senam Sehat Bersama Mensos

    Jember (beritajatim.com) – Kurang lebih empat ribu orang lanjut usia (lansia) senam sehat bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, di Alun-alun Jember Nusantara, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (31/5/2025).

    Saifullah didampingi istrinya Fatma Saifullah Yusuf dan Bupati Jember Muhammad Fawait beserta istri Gyta Eka Puspita dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) tersebut.

    “Peringatan HLUN mempertegas komitmen bahwa negara akan tetap hadir di sisi orangtua kita. Dari DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) menunjukkan data lansia di Indonesia lebih dari 33 juta,” kata Saifullah.

    Selain berfokus pada kuantitas lansia yang terus meningkat, Kementerian Sosial berupaya meningkatkan kualitas mereka.

    “Kemensos akan terus bekerja. Kami akan bergerak dari data ke tindakan dari kebijakan ke pelukan,” kata Saifullah.

    Jejaring Program Keluarga Bahagia (PKH) Kemensos berhasil menjangkau lebih dari lima juta lansia. Sebanyak delapan juta lansia yang teridentifikasi dalam garis kemiskinan mendapat BNPT Sembako. Kemudian ada permakanan sosial, lalu lebih dari 156 ribu lansia menerima bantuan nutrisi dan home care.

    “Semua program ini berbasis pada data. Kita tak ingin ada lansia tersesat dalam sistem tapi disapa dirangkul dan dipeluk negara. Lansia bukan beban bangsa,” jelas Saifullah. [wir/beq]

  • Anggota DPR sebut BIN perlu investasi teknologi intelijen terkini

    Anggota DPR sebut BIN perlu investasi teknologi intelijen terkini

    Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis (17/4/2025). ANTARA/Fath Putra Mulya.

    Anggota DPR sebut BIN perlu investasi teknologi intelijen terkini
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) yang sudah genap berusia 79 tahun itu perlu melakukan investasi pada teknologi intelijen terkini demi meningkatkan kapasitas dalam menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

    Menurut dia, transformasi digital di tubuh BIN dan penguatan analisis prediktif menjadi sebuah keniscayaan, di tengah era disrupsi teknologi yang membuat BIN tidak bisa lagi hanya mengandalkan metode konvensional semata.

    “Di usianya yang ke-79, BIN tidak hanya merayakan sejarah panjang pengabdiannya, tetapi juga merefleksikan tantangan berat di masa depan,” kata Bamsoet di Jakarta, Kamis.

    Menjadi ‘mata dan telinga’ negara yang tajam dan terpercaya di tengah pusaran ancaman siber dan terorisme global, menurut dia, BIN harus berkomitmen tanpa batas untuk bangsa dan negara Indonesia.

    “Perjalanan senyap BIN dalam menjaga negeri harus terus berlanjut, memastikan setiap warga negara dapat merasa aman dan terlindungi,” kata dia.

    Dia mengatakan ancaman siber bukan lagi sekadar peretasan situs web biasa, melainkan sudah berubah menjadi spionase siber canggih, serangan terhadap infrastruktur kritis nasional, pencurian data sensitif berskala besar, hingga operasi disinformasi dan misinformasi yang bertujuan mengganggu stabilitas politik dan sosial.

    Menurut dia, berbagai insiden kebocoran data di lembaga pemerintah maupun swasta dalam beberapa waktu terakhir menjadi contoh nyata. BIN dituntut tidak hanya reaktif, tetapi proaktif dalam memetakan aktor-aktor ancaman siber. Upaya ini mencakup peningkatan kapabilitas intelijen sinyal, intelijen siber dan kolaborasi erat dengan BSSN, Kementerian Kominfo, serta penyedia layanan internet.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa penguatan sumber daya manusia intelijen yang ahli teknologi siber dan penguasaan big data analytics serta kecerdasan buatan (AI) mutlak diperlukan.

    Terlebih lagi, dia menilai bahwa Indonesia menjadi target yang potensial untuk peretasan data karena memiliki pengguna internet mencapai 221,56 juta orang di tahun 2024. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di tahun 2023, telah terjadi lebih dari 400 juta upaya serangan siber dan anomali trafik di Indonesia.

    “Meskipun detail operasi BIN bersifat rahasia, perannya dalam memberikan peringatan dini dan analisis intelijen mendalam terkait potensi serangan siber terhadap target-target strategis nasional menjadi sangat krusial,” kata dia.

    Di samping itu, dia mengatakan bahwa Indonesia mencatatkan nol serangan terorisme selama dua tahun terakhir. Keberhasilan itu, menurut dia, tidak terlepas dari peran aktif BIN dalam koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 Polri dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi.

    “Langkah-langkah seperti pemantauan aktivitas online, penangkapan pelaku terorisme, dan program deradikalisasi telah memberikan dampak positif dalam menekan aktivitas terorisme di Indonesia,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Habib Rizieq Sindir Pemerintah: FPI Dibubarkan, Ormas Preman Masih Aman? – Halaman all

    Habib Rizieq Sindir Pemerintah: FPI Dibubarkan, Ormas Preman Masih Aman? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kenapa FPI bisa dibubarkan, tapi ormas-ormas yang diduga meresahkan justru dibiarkan tetap eksis?

    Pertanyaan itu dilontarkan Habib Rizieq Shihab dalam sebuah pernyataan tajam yang langsung menyentil pemerintah, baik di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo maupun Prabowo Subianto yang kini memimpin.

    Dalam video yang ramai diperbincangkan, tokoh agama itu menyindir keberanian pemerintah membubarkan Front Pembela Islam, namun terkesan “tak berdaya” terhadap ormas yang disebutnya sok jago dan jadi tukang peras.

    Sindiran Tajam untuk Dua Rezim

    Dalam tayangan YouTube Cerita Untungs pada Selasa (6/5/2025), Habib Rizieq menyoroti ketimpangan sikap pemerintah terhadap ormas.

    Ia mempertanyakan mengapa pemerintah dengan tegas membubarkan FPI, namun membiarkan ormas-ormas lain yang justru disebutnya meresahkan masyarakat.

    “Kalau pembinanya pejabat, bagaimana ceritanya?” kata Rizieq menyindir.

    Ia menuding beberapa ormas dilindungi oleh pejabat sehingga aktivitasnya tetap berjalan meski melanggar hukum.

    Menurut Rizieq, FPI adalah organisasi sosial, bukan preman. Ia pun menantang pemerintah bertindak adil.

    “Pemerintah berani bubarin FPI. Kenapa organisasi preman enggak berani bubarin, ada apa?” ujarnya.

    FPI Dibubarkan, Ormas Lain Aman?

    Sebagai catatan, pemerintah secara resmi membubarkan FPI pada 30 Desember 2020 lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pejabat tinggi negara.

    Menko Polhukam Mahfud MD menyebut FPI tidak memiliki legalitas formal dan kerap melanggar hukum.

    Pejabat yang menandatangani SKB:

    Mendagri Tito Karnavian

    Menkumham Yasonna Laoly

    Menkominfo Johnny G Plate

    Kapolri Jenderal Idham Azis

    Jaksa Agung ST Burhanuddin

    Kepala BNPT Boy Rafli Amar

    Isi penting SKB:

    FPI dianggap bubar secara de jure.

    Aktivitas FPI dianggap mengganggu ketertiban.

    Simbol dan atribut FPI dilarang keras.

    Aparat diminta menghentikan semua kegiatan FPI.

    Masyarakat diminta melapor jika menemukan aktivitas FPI.

    Aturan Pembubaran Ormas: Tidak Bisa Sembarangan

    Pembubaran ormas bukan tanpa aturan. Negara memiliki landasan hukum kuat dalam mengatur dan membubarkan ormas, termasuk:

    UU No. 17 Tahun 2013

    Perppu No. 2 Tahun 2017

    UU No. 16 Tahun 2017

    Sanksi terhadap ormas bisa bersifat administratif dan pidana. Prosedur pembubaran dilakukan lewat tahapan:

    Peringatan tertulis

    Penghentian kegiatan

    Pencabutan status hukum

    Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pemerintah wajib bertindak jika ada ormas yang tidak sesuai Pancasila.

    Namun, ucapan Habib Rizieq membuka kembali diskusi tentang keberpihakan pemerintah dalam menertibkan ormas. Apakah semua ormas diperlakukan setara? Ataukah ada yang kebal hukum karena kedekatan dengan kekuasaan?

  • Pansel Komisi Yudisial Pastikan Coret Figur yang Punya Rekam Jejak Buruk

    Pansel Komisi Yudisial Pastikan Coret Figur yang Punya Rekam Jejak Buruk

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) Dhahana Putra menegaskan komitmen timnya dalam mencari figur terbaik dan berintegritas tinggi untuk menjadi anggota lembaga pengawas hakim tersebut.

    Dia mengatakan bahwa pansel mengajak publik dan media massa untuk aktif memberikan informasi terkait rekam jejak para calon.

    “Banyak orang yang punya kemampuan, tapi mereka tidak mendaftar. Maka kami terbuka terhadap masukan, termasuk dari media. Bila ada individu yang punya kompetensi dan cocok, informasikan kepada kami,” ujar Dhahana di Kantor Menteri Sekretaris Negara, Senin (5/5/2025).

    Dia menyebut proses seleksi dijalankan secara ketat dengan melibatkan berbagai lembaga seperti PPATK, BNN, BNPT, hingga KPK dan BIN untuk memverifikasi latar belakang para kandidat. Tujuannya adalah memastikan para calon benar-benar bersih dari rekam jejak yang meragukan.

    “Kami minta masukan dari PPATK, apakah penghasilan mereka wajar? Dari BNN, apakah ada persoalan narkotika? Dari KPK dan BIN, apakah pernah terlibat masalah hukum? Jika terbukti ada rekam jejak yang tidak baik, langsung kami coret,” tegasnya.

    Menurut Dhahana, proses seleksi juga melibatkan organisasi masyarakat sipil guna memperluas ruang pengawasan publik. Semua informasi yang diterima akan dianalisis secara berbasis data.

    “Kami ingin figur yang tidak hanya cakap, tetapi juga bersih. InsyaAllah ini akan membawa kondisi yang lebih sehat bagi KY ke depan,” ujarnya.

    Pansel saat ini telah menerima 10 nama calon dan akan mengonfirmasi lebih lanjut kepada kementerian/lembaga terkait sebelum menyerahkannya kepada Presiden.

    Selain uji latar belakang, para calon juga diwajibkan menulis makalah dengan tema besar “Reformasi Pengawasan Hakim”, sebagai salah satu indikator pemahaman dan visi mereka terhadap peran KY.

    “Kami ingin melihat apakah para calon memiliki ide dan gagasan yang konkret untuk memperkuat pengawasan terhadap hakim. Ini juga menjadi instrumen seleksi kami,” pungkas Dhahana.