Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BNPT

  • 4 Komjen Polri Dimutasi dalam Rangka Pensiun

    4 Komjen Polri Dimutasi dalam Rangka Pensiun

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi sejumlah perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) di lingkungan Polri. Dua diantaranya Ketua KPK Setyo Budiyanto dan Kepala BNPT Eddy Hartono dimutasi dalam rangka pensiun.

    Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor ST/1421/VI/KEP./2025. Telegram ini ditandatangani oleh As SDM Kapolri Irjen Anwar Widada atas nama Kapolri pada 24 Juni 2025.

    “Benar (ada TR Mutasi),” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri saat dikonfirmasi, Rabu (25/6/2025).

    Seperti dirangkum detikcom, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Setyo Budiyanto dimutasi sebagai Pati Itwasum Polri dalam rangka pensiun.

    Kemudian, ada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono, yang dimutasi menjadi Pati Densus 88 AT Polri dalam rangka pensiun.

    Selain itu ada juga jenderal bintang tiga lainnya yang dimutasi dalam rangka pensiun, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi yang dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri.

    (ond/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kapolri Mutasi Kapolres Jaksel hingga 4 Komjen Polisi, Ada Ketua KPK Setyo Budiyanto

    Kapolri Mutasi Kapolres Jaksel hingga 4 Komjen Polisi, Ada Ketua KPK Setyo Budiyanto

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melakukan mutasi atau rotasi terhadap 702 anggota di lingkungan Polri.

    Total ratusan anggota itu dimutasi dalam lima surat telegram (ST) yang telah diteken oleh Asisten Sumber Daya Manusia (AsSDM) Polri, Irjen Anwar pada Selasa (24/6/2025).

    Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan mutasi jabatan merupakan langkah penyegaran guna meningkatkan kinerja dan regenerasi tubuh Polri.

    “Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karier, serta pemenuhan kebutuhan organisasi,” ujar Trunoyudo saat dihubungi, Rabu (25/6/2025).

    Dalam mutasi kali ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Setyo Budiyanto bakal dimutasikan menjadi Pati Itwasum Polri dalam rangka pensiun.

    Mirip dengan Setyo, Komjen Pudji Prasetijanto Hadi yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun.

    Masih jenderal bintang tiga, Komjen Lotharia Latif yang bertugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dimutasikan ke Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun.

    Selain itu, Kapolri juga memutasi Komjen Eddy Hartono selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi Pati Densus 88 Antiteror Polri.

    “Dari total 702 personel yang dimutasi, sebanyak 534 personel menjalani promosi jabatan atau perpindahan setara,” tutur Truno.

    Adapun, dalam mutasi kali ini juga mencatat Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal digeser posisinya oleh Kombes Nicolas Ary Lilipaly yang sebelumnya menjabat Kapolres Metro Jakarta Timur.

    “Ini juga mencerminkan komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme dan responsivitas dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Truno.

  • Kapolri sebut puncak HUT Ke-79 Bhayangkara digelar di Monas

    Kapolri sebut puncak HUT Ke-79 Bhayangkara digelar di Monas

    Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri), Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono (tengah) dan Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo saat berjalan meninggalkan acara Bhayangkara Sport Day 2025 di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (21/6/2025). ANTARA/Rio Feisal

    Kapolri sebut puncak HUT Ke-79 Bhayangkara digelar di Monas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 21 Juni 2025 – 17:47 WIB

    Elshinta.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan bahwa puncak HUT Ke-79 Bhayangkara akan dilaksanakan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

    “Untuk pelaksanaan, rencana nanti dilaksanakan di Monas tanggal 1 Juli,” ujar Kapolri di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Sabtu.

    Sementara itu, dia mengatakan masih menunggu kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara tersebut.

    “Nanti kami informasikan lebih lanjut, menyesuaikan dengan jadwal Presiden,” katanya.

    Dia menyebutkan bahwa tema puncak HUT Bhayangkara tahun ini adalah “Polri untuk Masyarakat”.

    “Jadi, bagaimana kami bersama-sama, namun juga tentunya mengikutsertakan masyarakat,” katanya.

    Adapun salah satu rangkaian menjelang HUT Ke-79 Bhayangkara yang diselenggarakan Polri adalah Bhayangkara Sport Day 2025 yang dilaksanakan di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, pada Sabtu ini.

    Sumber : Antara

  • BNPT harap Pemprov DKI Jakarta berkontribusi dalam RAN PE Fase Kedua

    BNPT harap Pemprov DKI Jakarta berkontribusi dalam RAN PE Fase Kedua

    Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono (kiri) dalam audiensi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (kanan) di Jakarta, Kamis (19/6/2025). ANTARA/HO-BNPT RI.

    BNPT harap Pemprov DKI Jakarta berkontribusi dalam RAN PE Fase Kedua
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 21 Juni 2025 – 17:31 WIB

    Elshinta.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat berkontribusi dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Fase Kedua.

    Dalam audiensi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Jakarta, Kamis (19/6), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menegaskan pentingnya sinergisitas dan kolaborasi dari seluruh pihak, termasuk dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam upaya pencegahan terorisme.

    “Strategi penanggulangan sudah cukup baik, tentunya melalui semangat kolaboratif dalam penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan,” ungkap Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Dia menjelaskan kontribusi Pemprov bisa dilakukan melalui program kerja serta implementasi pada Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE). Dalam kesempatan tersebut, Eddy pun memaparkan tugas dan fungsi BNPT serta program dan kegiatan prioritas yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pemerintah wajib melakukan pencegahan. Dalam konteks pencegahan, sudah masuk ke dalam RPJMN di mana terdapat empat kegiatan prioritas dan dua Program Prioritas Nasional BNPT,” ucap dia.

    Kepala BNPT memerinci, sebanyak empat kegiatan prioritas dimaksud terdiri atas Koordinasi Sinergi Antar Instrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme, Penguatan Kontra Radikalisasi, Penguatan Deradikalisasi, serta Penguatan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis.

    Sementara itu, dua Program Prioritas Nasional BNPT, yaitu Kesiapsiagaan Nasional dan Deradikalisasi Luar Lapas.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan dukungannya kepada BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia, termasuk wilayah DKI Jakarta. Dirinya menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi ancaman terorisme.

    “Semoga pertemuan hari ini menjadi langkah awal kerjasama yang berkelanjutan,” kata Rano Karno.

    Ditambahkan Rano bahwa Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah berupaya mewujudkan Jakarta Menuju Kota Global dan pusat perkembangan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2025-2029.

    Untuk itu, apa pun yang bisa dikerjakan pihaknya bersama BNPT, kata dia, akan dikerjakan, yang kemudian akan ditindaklanjuti melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta.

    Sumber : Antara

  • RI-Vietnam kembangkan kolaborasi berkelanjutan tanggulangi terorisme

    RI-Vietnam kembangkan kolaborasi berkelanjutan tanggulangi terorisme

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia dan Vietnam fokus mengembangkan kolaborasi berkelanjutan di berbagai aspek penanggulangan terorisme pada pertemuan ke-2 Joint Working Group on Counter Terrorism (JWG on CT) di Jakarta, Rabu (18/6).

    Deputi Bidang Kerja sama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Andhika Chrisnayudhanto menjelaskan bahwa kemitraan komprehensif kedua negara telah terjalin sejak tahun 2022 dan berencana untuk terus mengembangkannya melalui beragam aspek penanggulangan terorisme.

    “Kerja sama antara Vietnam dan Indonesia telah tumbuh semakin kuat sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 22 Desember 2022,” kata Andhika, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Untuk itu, dirinya menuturkan pertemuan tersebut tidak hanya untuk bertukar pandangan, tetapi juga sebagai kesempatan membahas rencana ke depan, termasuk dalam hal cara saling berbagi informasi, meningkatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, hingga cara meningkatkan kapasitas personel melalui program pelatihan.

    Adapun beberapa poin yang disetujui sebagai bagian dari tindak lanjut kerja sama kedua negara, yakni pertukaran informasi dan intelijen melalui mekanisme hotline (saluran telepon) pelaksanaan seminar atau workshop (lokakarya) membahas tema tertentu seperti penggunaan dunia siber untuk tujuan terorisme dan penggunaan kecerdasan buatan (AI), serta kerja sama di bidang penelitian melalui pelatihan.

    Lalu, kerja sama dalam kerangka multilateral melalui Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Lintas Batas Negara (SOMTC), Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional (Interpol), dan Forum Regional ASEAN (ARF), serta peningkatan kapasitas di bidang penegakan hukum.

    Di hadapan delegasi Vietnam, Andhika turut menjelaskan cara BNPT RI dalam melakukan kontranarasi di media sosial melalui peran Duta Damai dan Pusat Media Damai.

    “Duta Damai berjumlah lebih dari seribu partisipan yang berasal dari beragam provinsi untuk membantu kami melawan narasi-narasi yang dibangun,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Keamanan Publik Vietnam Letnan Jenderal Pham The Thung mengatakan MoU yang sudah terjalin antara kedua negara merupakan bentuk kolaborasi yang kuat dan berharap kemitraan ini berlanjut semakin efektif dan berdampak bagi perdamaian dan keamanan Kawasan.

    “MoU tentang kerja sama penanggulangan terorisme yang ditandatangani antara Kementerian Keamanan Publik Vietnam dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia merupakan bukti kerja sama yang erat,” ungkap Thung dalam kesempatan yang sama.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko BG Pastikan Proses Evakuasi Ancaman Bom Pesawat Saudia Lancar

    Menko BG Pastikan Proses Evakuasi Ancaman Bom Pesawat Saudia Lancar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan proses evakuasi ancaman bom pesawat Saudia Airlines berlangsung aman.

    Budi juga telah meminta kepada jajaran TNI, Polri, dan BNPT untuk mendalami peristiwa ancaman itu dengan berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Arab Saudi.

    “Proses evakuasi di Bandara Kualanamu Medan berlangsung aman dan tertib tanpa ada korban jiwa,” ujar Budi Gunawan dalam keterangan tertulis, Selasa (17/6/2025).

    Di samping itu, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan menyatakan bahwa kondisi aktivitas penerbangan pada Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara telah kembali normal.

    Menurutnya, penerbangan di Bandara Internasional Kualanamu itu sempat ditutup sementara lantaran SOP yang ada setelah mendapatkan teror bom.

    “Sudah normal, tadi cuman sebentar saja. Karena SOP, habis itu setelah itu, diamankan sudah dibuka lagi,” ujar Ferry.

    Kronologi Ancaman Bom

    Ferry menambahkan, ancaman bom itu langsung dilayangkan ke Co-pilot pesawat Saudia Airlines. Di samping itu, Dirjen Perhubungan Udara, Lukman Laisa menuturkan ancaman bom itu dikirim oleh orang tak dikenal melalui surat elektronik pada pukul 7.30 WIB melalui e-mail.

    Ancaman itu ditujukan pada penerbangan yang mengangkut 442 jemaah haji kloter 12 dengan rute penerbangan Jeddah menuju Bandara Soekarno Hatta.

    Adapun, AirNav selaku penyelenggara lalu lintas penerbangan menjelaskan bahwa pada pukul 10.17 WIB telah meminta kepada petugas Air Traffic Controller JATSC untuk melakukan pengalihan penerbangan ke Bandara Kualanamu di Medan.

    Alhasil, pada pukul 10.55 WIB pesawat Saudia Airlines SV 5276 dipastikan telah mendarat di Bandara Kualanamu, Medan dan langsung diarahkan parkir di  area isolated parking position.

  • Pengamat: Wakapolri Baru Harus Bisa Terjemahkan Visi Misi Kapolri dan Berkarakter Kuat – Page 3

    Pengamat: Wakapolri Baru Harus Bisa Terjemahkan Visi Misi Kapolri dan Berkarakter Kuat – Page 3

    Saat ini terdapat sejumlah perwira tinggi Polri berpangkat Komjen (jenderal bintang tiga) yang berpotensi menjadi pengganti Wakapolri, baik yang bertugas di struktur internal Polri maupun di lembaga negara lain.

    Mereka adalah lulusan Akpol dari tahun 1990 hingga 1993, berikut daftarnya:

    • Irwasum Polri: Komjen Dedi Prasetyo (Akpol 1990)

    • Kepala Baharkam: Komjen Mohammad Fadil Imran (Akpol 1991)

    • Kepala Bareskrim: Komjen Wahyu Widada (Akpol 1991)

    • Kepala Baintelkam: Komjen Syahardiantono (Akpol 1991)

    • Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri: Komjen Wahyu Hadiningrat (Akpol 1992)

    Selain nama-nama di atas, terdapat pula jenderal bintang tiga yang bertugas di luar struktur Polri, seperti di BNN, BNPT, BSSN, Kementerian/Lembaga hingga BIN, diantaranya:

    • Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas): Komjen Panca Putra Simanjuntak (Akpol 1990)

    • Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Komjen Tomsi Tohir Balaw (Akpol 1990)

    • Sekretaris Jenderal DPD RI: Komjen Mohammad Iqbal (Akpol 1991)

    • Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN): Komjen Marthinus Hukom (Akpol 1991)

    • Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Komjen Nico Afinta (Akpol 1992)

    • Sekretaris BNPP RI: Komjen Komjen Makhruzi Rahman (Akpol 1992)

    • Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Komjen Albertus Rachmad Wibowo (Akpol 1993)

    • Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho (Sekolah Perwira Polri 1993).

  • Jejak Hambali dalam Serangan Teror, Tak Diizinkan Kembali ke Indonesia

    Jejak Hambali dalam Serangan Teror, Tak Diizinkan Kembali ke Indonesia

    Jejak Hambali dalam Serangan Teror, Tak Diizinkan Kembali ke Indonesia
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI),
    Hambali
    alias Encep Nurjaman Riduan Isamuddin ditolak kembali ke Indonesia jika bebas nanti.
    Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    Yusril Ihza Mahendra
    .
    Pria yang saat ini ditahan di penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba itu, disebut tidak memiliki memiliki dokumen warga negara Indonesia (WNI) saat ditangkap.
    “Secara hukum, jika seseorang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan Indonesia, maka status WNI-nya dianggap gugur. Jika nantinya Hambali dibebaskan, kami tidak akan mengizinkan dia kembali masuk ke wilayah Indonesia,” kata Yusril dalam siaran pers, Jumat (13/6/2025).
    “Dan jika ada proses peradilan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada hukum Amerika Serikat,” sambungnya.
    Siapa sebenarnya sosok Hambali ini? Berikut jejak pria yang merupakan otak dari peristiwa
    Bom Bali
    pada 2002:
    Hambali atau yang memiliki nama asli Encep Nurjaman Riduan Isamuddin lahir pada 4 April 1964. Ia diyakini sebagai penghubung Jemaah Islamiyah (JI) dan organisasi teroris Al Qaeda di Asia Tenggara.
    Adapun pria kelahiran 4 April 1964 itu diketahui merupakan otak di balik peristiwa
    bom Bali
    pada 2002. Diketahui, peristiwa Bom Bali pada 2002 menghancurkan Sari Club dan Paddy’s Bar yang menewaskan 202 orang.
    Selain bom Bali pada 2002, Hambali juga merupakan orang yang mendanai aksi serangan bom di depan rumah Duta Besar (Dubes) Filipina di Jakarta, pada 1 Agustus 2000.
    Hambali juga diduga terlibat dalam peristiwa serangan bom di Atrium Senen, Jakarta, pada 1 Agustus 2001.
    Ia juga merupakan orang di belakang serangan bom Kedutaan Besar Australia (9 September 2004), bom Bali 2 (1 Oktober 2005), dan terakhir bom Marriot-Ritz Carlton (17 Juli 2009).
    Hambali juga merupakan sosok yang diduga bertanggung jawab dalam serangan serentak beberapa gereja di tujuh kota di Indonesia pada malam Natal, akhir 2020.
    Ia yang merupakan pimpinan organisasi teroris JI itu, akhirnya ditangkap dalam operasi gabungan CIA-Thailand di Ayutthaya, Thailand pada 14 Agustus 2003.
    Hambali akhirnya dipindahkan ke penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, pada September 2006, setelah ditahan di penjara rahasia milik CIA.
    Sebelumnya, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.
    Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.
    Namun, Yusril menegaskan bahwa belum ada kesimpulan untuk mengembalikan Hambali ke Tanah Air.
    Dia menyebut, kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan
    Terorisme
    (BNPT) masih mempelajari dan berkoordinasi terkait kasus Hambali.
    “Jadi jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan untuk minta dia kembali, belum sampai ke tingkat itu,” ujar Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta pada 21 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jejak Hambali dalam Serangan Teror, Tak Diizinkan Kembali ke Indonesia

    Yusril: Jika Hambali Bebas, Kami Tidak Izinkan Kembali ke Indonesia

    Yusril: Jika Hambali Bebas, Kami Tidak Izinkan Kembali ke Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    Yusril Ihza Mahendra
    menyatakan, eks anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI),
    Hambali
    alias Encep Nurjaman, tidak akan diizinkan kembali ke Indonesia ketika sudah bebas nanti.
    Yusril menjelaskan, Hambali yang sedang ditahan di penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, tidak dapat kembali ke Indonesia karena tidak memiliki dokumen warga negara Indonesia (WNI) saat ditangkap.
    “Secara hukum, jika seseorang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan Indonesia, maka status WNI-nya dianggap gugur. Jika nantinya Hambali dibebaskan, kami tidak akan mengizinkan dia kembali masuk ke wilayah Indonesia,” kata Yusril dalam siaran pers, Jumat (13/6/2025).
    “Dan jika ada proses peradilan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada hukum Amerika Serikat,” imbuh dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga menyinggung soal pengungsi asal Myanmar yang kini ada di wilayah Indonesia.
    Dia mengatakan, pengelolaan pengungsi merupakan tugas dari Kementerian Koordinator Kumham Imipas RI.
    Namun, pemerintah tetap menunjukkan komitmen kemanusiaan dengan menampung para pengungsi untuk sementara waktu.
    “Pengungsi asal Myanmar saat ini berada di Aceh. Kami terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan berharap konflik politik di Myanmar segera berakhir. Dalam waktu dekat, saya juga berencana untuk melakukan kunjungan ke Aceh guna melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Yusril.
    Sebelumnya, Yusril mengatakan, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.
    Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.
    “Kita juga
    concern
    dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002,” kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum, di kawasan Jakarta Pusat pada 17 Januari 2025.
    Namun, Yusril menegaskan bahwa belum ada kesimpulan untuk mengembalikan Hambali ke Tanah Air.
    Dia menyebut, Kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masih mempelajari dan berkoordinasi terkait kasus Hambali.
    “Jadi jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan untuk minta dia kembali, belum sampai ke tingkat itu,” ujar Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta pada 21 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Potensi Perguruan Tinggi Membina Eks-Napiter di Lingkungan Sosial

    Potensi Perguruan Tinggi Membina Eks-Napiter di Lingkungan Sosial

    Liputan6.com, Yogyakarta – Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Zuly Qodir usai berdialog kebangsaan dengan Eks-Napiter wilayah DIY, mengatakan masyarakat perlu bersikap terbuka bahwa Eks-Napiter tidak serta merta dilepas begitu saja, namun sudah mendapatkan pembinaan dari lembaga pemerintah yang bekerja sama dengan instansi terkait seperti perguruan tinggi. Menurutnya sinergi antar instansi dan elemen masyarakat menjadi hal yang penting dalam membentuk karakter Eks-Napiter yang mencintai bangsanya. 

    “Sebenarnya, program seperti ini sudah mulai dilakukan di beberapa daerah. Misalkan di Jawa Timur, terdapat Eks-Napiter yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah, salah satunya oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Eks-Napiter ini sempat terlibat dalam kasus Bom Bali 2, dan setelah keluar dari Nusa Kambangan ia dibina oleh BNPT dan Universitas Muhammadiyah Malang bahkan disekolahkan hingga S3,” ujar Guru Besar UMY di bidang Sosiologi ini.

    Lebih lanjut Zuly membuka peluang bagi UMY untuk membina dan memberikan bantuan pendidikan bagi para Eks-Napiter di wilayah DIY. UMY pun bisa menawarkan fasilitas keringanan biaya pendidikan kepada Eks-Napiter atau keluarganya yang ingin berkuliah.

    Menurutnya program ini bisa menjadi salah satu bentuk dakwah bagi UMY dan secara tidak langsung menjadikan Eks-Napiter masuk ke dalam bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara biasa. Dialog kebangsaan antara Zuly Qadir dengan para Eks-Napiter ini difasilitasi oleh Kepolisian Daerah DIY, dan banyak membahas cara bermasyarakat yang inklusif dan cinta damai.

    Agenda ini berbarengan dengan momen Iduladha 1446 H sebagai momentum untuk merefleksikan ketulusan dan keikhlasan dalam menjadi warga negara. Zuly menegaskan bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam Islam yang mempertentangkan kecintaan terhadap negara.

    “Sebagai warga negara, kita semua punya hak yang sama untuk mencintai negara atas kondisi apapun atas pesan dari agama. Saya melihat para Eks-Napiter di Yogyakarta ini orang-orang yang tulus. Terlepas dari masa lalu mereka, kita harus dapat saling menerima dengan baik dan terbuka sebagai bentuk rekonsiliasi yang harus terus dikembangkan,” imbuhnya.

    Zuly menjelaskan korelasi antara nilai-nilai keagamaan dan nasionalisme menjadi aspek yang harus terus dipupuk oleh seluruh pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan. Ia kembali menegaskan bahwa sama sekali tidak ada pertentangan antara pesan kebangsaan, nasionalisme dan agama.