Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BNPB

  • BNPB: Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem, Termasuk di Wilayah Jawa Timur

    BNPB: Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem, Termasuk di Wilayah Jawa Timur

    Jakarta (beritajatim.com) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan, cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.

    BNPB menyebut, berdasarkan prakiraan cuaca ekstrem yang dirilis oleh instansi terkait pada periode 30 Maret sampai 1 April 2025, berikut ini adalah wilayah yang berpotensi dilanda hujan sedang hingga lebat.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari memaparkan, wilayah tersebut meliputi hampir seluruh Jawa, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.

    Begitu juga Kalimantan yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Untuk Sumatera meliputi dari Provinsi Aceh, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bengkulu hingga Lampung.

    Untuk wilayah Indonesia Tengah hingga Timur yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

    Muhari mengatakan, hujan lebat yang menyebabkan banjir terjadi di sejumlah wilayah. Seperti hujan lebat yang memicu Sungai Gembong dan Petung meluap menyebabkan banjir di Kecamatan Panggungrejo dan Bugul Kidul serta banjir akibat hujan deras terjadi di empat kecamatan lainnya di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Jumat (28/3) lalu. Sebanyak 1.658 unit rumah terdampak peristiwa ini.

    Selain itu, hujan deras di wilayah hulu Sungai Bengawan Madiun menyebabkan banjir di lima kecamatan di Kabupaten Madiun, Jumat (28/3). Sebanyak 644 unit rumah dan 93 hektar lahan sawah terdampak banjir dengan tinggi muka air berkisar 20 sampai 40 sentimeter.

    Muhari juga menambahkan, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Apalagi, saat berkendara ketika mudik lebaran.

    Dia meminta, masyarakat dapat memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak dan aman untuk dikendarai, mempersiapkan dokumen perjalanan dengan lengkap, mencatat nomor darurat, memastikan kondisi keluarga sehat dan stamina terjaga dalam perjalanan, mematuhi rambu lalu lintas.

    “Ketika melintasi jalur perbukitan pada saat hujan lebat dapat segera berpindah ke lokasi yang lebih aman dan menghindari pohon rimbun maupun papan reklame,” ujar Muhari. (ted)

  • BNPB: Banjir Landa 15 Desa di Ngawi

    BNPB: Banjir Landa 15 Desa di Ngawi

    Jakarta (beritajatim.com) – Hujan deras akibat cuaca ekstrem yang berlangsung selama beberapa hari mengakibatkan banjir di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Ngawi di Jawa Timur.

    Hujan deras yang mengguyur wilayah hulu Bengawan Madiun sejak Jumat (28/3/2025) menyebabkan banjir di sejumlah desa.

    “Air mulai meluap pada pukul 04.50 WIB, menggenangi jalan-jalan di beberapa kecamatan, terutama di bantaran Bengawan Madiun. Sebanyak lima kecamatan dengan total 15 desa terdampak oleh bencana ini,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari, Senin (31/3/2025) petang.

    Dia memaparkan, banjir melanda Kecamatan Kwadungan (Ds. Simo, Sumengko, Purwosari, Tirak, Dinden, Warukkalong, dan Kendung), Kecamatan Pangkur (Ds. Waruk Tengah, Pleset, Gandri, dan Ngompro), Kecamatan Ngawi (Ds. Mangunharjo), Kecamatan Padas (Ds. Bendo dan Banjaransari), serta Kecamatan Geneng (Ds. Kersikan).

    Sebanyak 764 Kepala Keluarga (KK) terdampak akibat bencana ini, dengan rincian tertinggi di Desa Sumengko sebanyak 330 KK.

    “Selain itu, banjir juga menyebabkan kerugian materiil berupa 764 unit rumah terdampak dan sekitar 93 hektar sawah terendam dengan tinggi muka air (TMA) berkisar antara 20 hingga 40 cm,” katanya.

    Dalam merespons kejadian ini, lanjut Muhari, BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kabupaten Ngawi segera melakukan assessment dan koordinasi dengan perangkat desa setempat, serta memantau ketinggian air. Berbagai unsur terlibat dalam upaya penanganan bencana ini, termasuk TNI, POLRI, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD, serta berbagai organisasi SAR dan relawan masyarakat.

    Perkembangan pada Minggu (30/3/2025), kondisi air mulai surut. Namun, beberapa wilayah seperti jalan raya di Desa Dinden dan Desa Kendung masih tergenang akibat permukaan tanah yang rendah serta drainase yang kurang lancar.

    “Saat ini, tinggi muka air di daerah tersebut tercatat antara 10 hingga 15 cm,” ujar Muhari. (hen/ted)

  • Erick Thohir, Fauzi Bowo, hingga Pejabat DKI Hadiri Open House di Kediaman Pramono Anung – Page 3

    Erick Thohir, Fauzi Bowo, hingga Pejabat DKI Hadiri Open House di Kediaman Pramono Anung – Page 3

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku membahas sejumlah isu saat silaturahmi ke rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Pramono datang setelah menghadiri open house yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

    “Pasti urusannya banjir, macet, sampah, KJP udah dibagi bener atau belum? Difabel udah dapet atau belum? Lansia udah dapet atau belum? Alhamdulillah, hampir sebagian besar kita bisa jawab,” kata Pramono, Senin (31/3/2025).

    Bahkan, terkait prediksi banjir rob yang diperkirakan oleh BNPB juga sempat dibahas. Prediksi banjir rob terjadi pada 28 Maret sampe 2 April 2025.

    “Karena memang kita mensiagakan yang masyarakat tidak tahu, boleh dicek lapangan, lebih dari 500 pompa. Kemudian di tempat-tempat tertentu tanggulnya sudah kita tinggikan,” ucapnya.

    Pramono optimistis tanggul utama setinggi 2,5 meter di Muara Angke dapat menjadi salah satu langkah antisipasi terjadinya banjir rob.

    “Saya dan Bang Dul sudah ngalami banjir kiriman sudah pernah, banjir rob Alhamdulillah bisa kita tangani,” jelas dia.

  • Pramono Anung Sebut Jakarta Bisa Bebas Banjir Kalau Masalah Ini Selesai – Page 3

    Pramono Anung Sebut Jakarta Bisa Bebas Banjir Kalau Masalah Ini Selesai – Page 3

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku membahas sejumlah isu saat silaturahmi ke rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Pramono datang setelah menghadiri open house yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

    “Pasti urusannya banjir, macet, sampah, KJP udah dibagi bener atau belum? Difabel udah dapet atau belum? Lansia udah dapet atau belum? Alhamdulillah, hampir sebagian besar kita bisa jawab,” kata Pramono, Senin (31/3/2025).

    Bahkan, terkait prediksi banjir rob yang diperkirakan oleh BNPB juga sempat dibahas. Prediksi banjir rob terjadi pada 28 Maret sampe 2 April 2025.

    “Karena memang kita mensiagakan yang masyarakat tidak tahu, boleh dicek lapangan, lebih dari 500 pompa. Kemudian di tempat-tempat tertentu tanggulnya sudah kita tinggikan,” ucapnya.

    Pramono optimistis tanggul utama setinggi 2,5 meter di Muara Angke dapat menjadi salah satu langkah antisipasi terjadinya banjir rob.

    “Saya dan Bang Dul sudah ngalami banjir kiriman sudah pernah, banjir rob Alhamdulillah bisa kita tangani,” jelas dia.

  • Idulfitri 2025, Menko Polkam Ajak Masyarakat Jaga Kerukunan dan Perkuat Persatuan Bangsa

    Idulfitri 2025, Menko Polkam Ajak Masyarakat Jaga Kerukunan dan Perkuat Persatuan Bangsa

    loading…

    Menko Polkam Budi Gunawan mengimbau masyarakat untuk menjaga kerukunan, memilah informasi secara bijak, dan saling memaafkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengimbau masyarakat untuk menjaga kerukunan, memilah informasi secara bijak, dan saling memaafkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu dikatakan Budi Gunawan saat menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto di acara video conference kepada seluruh Forkopimda seluruh Indonesia.

    Acara itu dalam rangka Siaga Pengecekan Sitkamtibmas pada malam takbiran menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah di Gedung Promoter, Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu, 30 Maret 2025. Hadir dalam acara itu, Kapolri, Panglima TNI, Mendagri, Menhub, Wamendag, Kepala BNPT, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Kepala BNPB, Gubernur Jakarta, Sesmenko Polkam, Sesmenko PMK.

    Termasuk Dirjen Perhubungan Darat, Kabaintelkam, Kakorlantas, Kakor Sabhara, Kadiv Humas Polri, Kadensus 88, Kapolda Mentro Jaya, Pangdam Jaya, Danpuspom TNI, Deputi Hanneg Kesbang Polkam, dan Staf Khusus Menag.

    Sedangkan, hadir secara virtual para Gubernur, Kapolda, Pangdam, Danrem, Kapolres, dan Dandim di seluruh Indonesia. “Bapak Presiden menitipkan pesan dan Ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri, Mohon Maaf Lahir Batin kepada seluruh Masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    “Sampaikan pesan damai Idulfitri, libatkan tokoh agama, tokoh adat, dan ormas agar Idulfitri menjadi momen rekonsiliasi sosial dan menjaga kesatuan nasional,” sambungnya.

    Dia mengucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran dan petugas lapangan yang mengorbankan waktu berlebaran demi menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.

    “Volume kendaraan sudah terpantau menurun dan aparat gabungan yang disiagakan di simpul transportasi serta lebih dari 200 titik wisata seluruhnya terpantau aman, lancar dan kondusif,” imbuhnya.

    Sebagai antisipasi puncak arus balik, Budi Gunawan menyarankan agar pengaturan rekayasa lalu lintas disiapkan, termasuk menyiagakan posko pelayanan, penerapan sistem satu arah jika diperlukan. “Antisipasi potensi bencana alam oleh jajaran TNI-Polri dan BPBD setempat agar siap merespons cepat jika terjadi kontinjensi,” katanya.

    Dia juga meminta aparat siaga pengamanan untuk daerah rawan gangguan keamanan, seperti Papua dan wilayah perbatasan, dengan penekanan pada kewaspadaan, keselamatan anggota, dan pendekatan ke tokoh-tokoh setempat. “Aparat sebagai representasi negara harus hadir di tengah masyarakat untuk membantu, menjaga, melayani, dan melindungi masyarakat,” pungkasnya.

    (rca)

  • Beredar Narasi Ancaman Pembunuhan terhadap Prabowo seperti JFK, Ini Kekhawatiran Direktur IPR

    Beredar Narasi Ancaman Pembunuhan terhadap Prabowo seperti JFK, Ini Kekhawatiran Direktur IPR

    GELORA.CO – Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menyorit narasi sejumlah warganet yang kontra terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di platform X dan menyerukan ancaman pembunuhan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

    Menurutnya, penyebaran ancaman ini bukan hanya tindakan kriminal tetapi juga dapat berdampak luas terhadap stabilitas politik nasional.

    “Dampak politik ancaman pembunuhan presiden dapat sangat signifikan dan berpotensi mengganggu stabilitas politik suatu negara, bisa memicu kerusuhan terutama jika ancaman tersebut dianggap serius,” kata Iwan saat dihubungi Antara dari Jakarta, Sabtu.

    Dia menyebut, pelaku penyebaran ancaman ini dapat dijerat dengan berbagai pasal, termasuk Pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran ujaran kebencian dan ancaman kekerasan, Pasal 160 KUHP tentang penghasutan melawan penguasa, serta Pasal 369 KUHP tentang pengancaman.

    “Langkah ini harus dilakukan agar tidak melebar menjadi krisis politik yang lebih besar. Jika dibiarkan, penghasutan seperti ini bisa berlanjut dan bahkan dapat menggiring orang-orang yang sedang frustasi untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrem,” ujarnya.

    Sebelumnya, sempat beredar narasi ancaman ke Presiden di akun X.  Akun @paraworkz menuliskan, “someone couldve pulled a jfk.. just saying tho ????” 

    Dalam cuitan yang disertai video pemandangan mobil iring-iringan Presiden Prabowo dari jarak jauh. Cuitan itu dibuat pada tanggal 26 Maret 2025 pada pukul 13.53 WIB.

    Cuitan itu merujuk pada kasus pembunuhan Presiden Amerika Serikat (AS) John F. Kennedy (JFK) yang tewas akibat pembunuhan yang terjadi pada tanggal 22 November 1963 di Dallas, Texas. Saat itu, Kennedy sedang berkendara dalam iring-iringan mobil kepresidenan.

    Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 pada Kamis (20/3) menyetujui RUU TNI untuk disahkan menjadi Undang-Undang TNI baru.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh para peserta rapat.

    Dalam Pasal 47 UU TNI yang setujui DPR tersebut, prajurit TNI diatur dapat mengisi jabatan di BNPB, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Berdasarkan data Mabes TNI per Februari 2025, terdapat dua prajurit yang telah bertugas di BNPB, 12 di BNPP, 18 di BNPT, 129 di Bakamla, dan 19 di Kejagung.

  • Pelaku Pengirim Ancaman Pembunuhan terhadap Presiden Bisa Dipenjarakan dengan Pasal Berlapis

    Pelaku Pengirim Ancaman Pembunuhan terhadap Presiden Bisa Dipenjarakan dengan Pasal Berlapis

    PIKIRAN RAKYAT – Ramai di internet, seruan ancaman pembunuhan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, buntut warganet yang kontra terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Pelaku disebut-sebut dapat dipenjarakan dengan jeratan pasal berlapis.

    Menurut Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan, narasi yang muncul di platform X (dulu Twitter) ini bukan termasuk hal sepele.

    Menurutnya, penyebaran ancaman semacam itu bukan hanya tindakan kriminal melainkan juga bisa sangat mengganggu stabilitas politik nasional.

    “Dampak politik ancaman pembunuhan presiden dapat sangat signifikan dan berpotensi mengganggu stabilitas politik suatu negara, bisa memicu kerusuhan terutama jika ancaman tersebut dianggap serius,” kata Iwan saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu, 29 Maret 2025.

    Pasal Berlapis bagi Pelaku

    Iwan menjelaskan, sejumlah upaya perlu dilakukan agar tidak menjamur hal serupa di kalangan masyarakat. Terutama saat penggiringan opini masyarakat semakin mudah dilakukan secara online.

    Menurutnya, pelaku penyebaran ancaman ini dapat dijerat dengan berbagai pasal, antara lain:

    Pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penyebaran ujaran kebencian dan ancaman kekerasan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran ujaran kebencian dan ancaman kekerasan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan melawan penguasa Pasal 369 KUHP tentang pengancaman

    “Langkah ini harus dilakukan agar tidak melebar menjadi krisis politik yang lebih besar. Jika dibiarkan, penghasutan seperti ini bisa berlanjut dan bahkan dapat menggiring orang-orang yang sedang frustasi untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrem,” ujarnya.

    Sekilas Kisruh UU TNI

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 pada Kamis, 20 Maret 2025, menyetujui RUU TNI untuk disahkan menjadi Undang-Undang TNI baru.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh para peserta rapat.

    Dalam Pasal 47 UU TNI yang disetujui oleh DPR, diatur bahwa prajurit TNI dapat menduduki jabatan di beberapa lembaga, seperti BNPB, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Menurut data dari Mabes TNI pada Februari 2025, terdapat dua prajurit yang bertugas di BNPB, 12 di BNPP, 18 di BNPT, 129 di Bakamla, dan 19 di Kejagung. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Direktur IPR soroti ancaman warganet terhadap presiden

    Direktur IPR soroti ancaman warganet terhadap presiden

    “Dampak politik ancaman pembunuhan presiden dapat sangat signifikan dan berpotensi mengganggu stabilitas politik suatu negara, bisa memicu kerusuhan terutama jika ancaman tersebut dianggap serius,”

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menyoroti narasi beberapa warganet yang kontra terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di platform X yang menyerukan ancaman pembunuhan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

    Menurutnya, penyebaran ancaman ini bukan hanya tindakan kriminal tetapi juga dapat berdampak luas terhadap stabilitas politik nasional.

    “Dampak politik ancaman pembunuhan presiden dapat sangat signifikan dan berpotensi mengganggu stabilitas politik suatu negara, bisa memicu kerusuhan terutama jika ancaman tersebut dianggap serius,” kata Iwan saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

    Dia menyebut, pelaku penyebaran ancaman ini dapat dijerat dengan berbagai pasal, termasuk Pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran ujaran kebencian dan ancaman kekerasan, Pasal 160 KUHP tentang penghasutan melawan penguasa, serta Pasal 369 KUHP tentang pengancaman.

    “Langkah ini harus dilakukan agar tidak melebar menjadi krisis politik yang lebih besar. Jika dibiarkan, penghasutan seperti ini bisa berlanjut dan bahkan dapat menggiring orang-orang yang sedang frustasi untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrem,” ujarnya.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 pada Kamis (20/3) menyetujui RUU TNI untuk disahkan menjadi Undang-Undang TNI baru.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh para peserta rapat.

    Dalam Pasal 47 UU TNI yang setujui DPR tersebut, prajurit TNI diatur dapat mengisi jabatan di BNPB, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Berdasarkan data Mabes TNI per Februari 2025, terdapat dua prajurit yang telah bertugas di BNPB, 12 di BNPP, 18 di BNPT, 129 di Bakamla, dan 19 di Kejagung.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • BMKG Bilang Gempa Megathrust RI Hanya Tunggu Waktu, Ini Zona Merahnya

    BMKG Bilang Gempa Megathrust RI Hanya Tunggu Waktu, Ini Zona Merahnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Isu gempa megathrust di Indonesia ramai diperbincangkan. 

    Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono pun memperingatkan gempa dari dua zona megathrust, yakni Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut, tinggal tunggu waktu.

    Alasannya, dua zona itu sudah lama tak mengalami gempa atau ada seismic gap, yakni lebih dari dua abad. Biasanya, gempa besar punya siklusnya sendiri dalam rentang hingga ratusan tahun.

    Namun BMKG sendiri belum dapat memastikan kapan bencana alam itu akan terjadi. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut pihaknya terus membicarakan isu ini agar masyarakat bersiap menghadapi efek dari megathrust di Indonesia.

    “Sebetulnya isu megathrust itu bukan isu yang baru. Itu isu yg sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk ‘ayo, tidak hanya ngomong aja, segera mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana),” ujar Dwikorita, dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (25/8/2024).

    “Jadi tujuannya ke sana; mitigasi dan edukasi, persiapan, kesiapsiagaan,” imbuh dia.

    Dwikorita melanjutkan pihaknya sudah melakukan berbagai langkah antisipasi megathrust. Pertama, menempatkan sensor-sensor sistem peringatan dini tsunami InaTEWS menghadap ke zona-zona megathrust.

    “InaTEWS itu sengaja dipasang untuk menghadap ke arah megathrust. Aslinya tuh di BMKG hadir untuk menghadapi, memitigasi megathrust,” jelasnya.

    Kedua, edukasi masyarakat lokal dan internasional. Salah satu bentuk nyatanya adalah mendampingi pemerintah daerah (pemda) buat menyiapkan berbagai infrastruktur mitigasi, seperti jalur evakuasi, sistem peringatan dini, hingga shelter tsunami.

    Selain itu, bergabung dengan Indian Ocean Tsunami Information Center, yang juga berkantor di kompleks BMKG. Komunitas ini bertujuan buat mengedukasi 25 negara di Samudra Hindia dalam menghadapi gempa dan tsunami.

    “Kami edukasi publik bagaimana menyiapkan masyarakat dan pemda sebelum terjadi gempa dengan kekuatan tinggi yang menyebabkan tsunami,” kata dia.

    Ketiga, mengecek secara berkala sistem peringatan dini yang sudah dihibahkan ke pemda.

    “Sirine [peringatan tsunami] harusnya tanggung jawab pemerintah daerah, hibah dari BNPB, hibah dari BMKG, tapi pemeliharaan dari pemerintah daerah, kan otonomi daerah. Ternyata sirine selalu kita tes tanggal 26 [tiap bulan], kebanyakan bunyi tapi yang macet ada,” bongkarnya.

    Keempat, menyebarluaskan peringatan dini bencana. Menurut Dwi, jika masyarakat harus siap, berarti harus ada penyebarluasan informasi. “Kami dibantu Kominfo,” pungkasnya.

    (fsd/fsd)

  • Pemkab Kepulauan Seribu turunkan personel pantau banjir rob

    Pemkab Kepulauan Seribu turunkan personel pantau banjir rob

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Kepulauan Seribu menurunkan personel untuk memantau banjir akibat air laut pasang (rob) di Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

    “Kami mengerahkan sembilan personel “Pasukan Biru” untuk mengatasi potensi banjir di Kelurahan Pulau Kelapa,” kata Kasi Pantai Sudin SDA Kepulauan Seribu, Wahyu Maulana di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, langkah itu diambil sebagai respon cepat terhadap potensi genangan air yang sering terjadi di wilayah tersebut saat musim hujan.

    Personel yang dikerahkan akan dibagi menjadi dua zona untuk pemantauan dan penanganan genangan dan banjir. Fokus penanganan berada di dua lokasi rawan genangan yaitu RT 06/RW 02 dan RT 05/RW 04 Pulau Kelapa.

    “Kami siagakan personel untuk memantau dan mengatasi banjir rob. Mereka akan bersiap jika terjadi kejadian dan melakukan pencegahan,” ujarnya.

    Selain personel, kata dia, Sudin SDA Kepulauan Seribu menyiapkan peralatan untuk mengatasi genangan air hujan meliputi serokan (pengki), sikat, ember, linggis, serta pompa alkon atau pompa celup jika diperlukan untuk mengatasi genangan yang parah.

    Dengan kesiapsiagaan personel itu diharapkan dampak genangan pascahujan di Pulau Kelapa dapat diminimalkan.

    “Kami berharap jika banjir datang dan aktivitas warga dapat berjalan lancar,” kata dia.

    Sementara itu, Lurah Pulau Kelapa, Muslim menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Pasukan Biru Sudin SDA Kepulauan Seribu.

    “Kami sangat berterima kasih atas respon cepat dari Sudin SDA. Kehadiran mereka sangat membantu dalam mengatasi masalah genangan di wilayah kami,” kata dia.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan petugas dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) sebagai upaya untuk mengantisipasi banjir akibat air laut pasang (rob) di utara dan pesisir Jakarta saat Lebaran 2025.

    “(Rob) Diprediksi BMKG tanggal 1, 2, 3 (April). Ini yang harus kita waspadai,” ujar Wakil Gubernur Jakarta Doel Rano Karno di Jakarta, Jumat.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan potensi banjir rob melanda Jakarta pada 28 Maret hingga 1 April 2025.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025