Kementrian Lembaga: BNPB

  • Penajam Paser Utara Lokasi IKN Kebanjiran Lagi Gara-Gara Hujan Lebih dari 5 Jam

    Penajam Paser Utara Lokasi IKN Kebanjiran Lagi Gara-Gara Hujan Lebih dari 5 Jam

    GELORA.CO – Hujan deras lebih dari 5 jam mengguyur Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur (Kaltim) selama dua hari terakhir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sejumlah wilayah di sana dilanda banjir.

    “Banjir dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Minggu (20/4/2025) malam hingga Senin (21/4/2025) dini hari,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan di Jakarta, Selasa (22/4/2025), dikutip dari Antara.

    Ia memaparkan hujan deras yang berlangsung lebih dari lima jam dalam dua hari tersebut mengakibatkan genangan air di sejumlah wilayah permukiman.

    BNPB mengkonfirmasi data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Penajam Paser Utara yang mencatat sebanyak 622 orang menjadi korban terdampak banjir tersebut.

    Selain itu, sedikitnya ada 181 rumah, 3 fasilitas ibadah, 2 fasilitas kesehatan, dan 1 jembatan terdampak banjir di Kelurahan Riko dan Desa Bukit Subur, Kecamatan Penajam.

    Menurut dia, informasi terbaru setidaknya sebagian titik banjir mulai menunjukkan penurunan debit air berkisar antara lima hingga 60 sentimeter.

    Meski demikian, kata dia, tim petugas gabungan dari BPBD bersama TNI dan Polri di Penajam Paser Utara masih terus melakukan pemantauan serta upaya penanganan di lapangan.

    BNPB mengimbau masyarakat di wilayah terdampak dan sekitarnya untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat masih adanya kemungkinan hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari ke depan.

    Seperti diketahui, Penajem Paser Utara di Kaltim menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digadang-gadang sebagai ibu kota masa depan Indonesia.

  • Bantu Korban Gempa Myanmar, Indonesia Layani 315 Pasien per Hari di RS Lapangan – Halaman all

    Bantu Korban Gempa Myanmar, Indonesia Layani 315 Pasien per Hari di RS Lapangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus memberikan bantuan pada korban gempa Myanmar. 

    Termasuk pelayanan medis untuk masyarakat Myanmar yang masih berlangsung hingga Minggu (20/4/2025).

    Berdasarkan data BNPB. Hingga hari ke-14 pascagempa M7,7 yang terjadi pada 28 Maret 2025 lalu, Emergency Medical Team (EMT) Indonesia mengoperasikan pos kesehatan di Nay Pyi Taw.

    Medical Center Tenaga Cadangan Kesehatan – Emergency Medical Team (TCK-EMT) Indonesia mencatat sebanyak 660 pasien berobat pada Minggu (20/4/2025).

    Koordinator Tim Kemanusiaan Indonesia Brigjen Pol (Purn) Ary Laksmana Widjaja menginformasikan jumlah pasien yang ditangani mencapai 535 orang. Ary mengungkapkan antusiasme warga Myanmar sangat besar.

    “Pelayanan medis akan berakhir pada esok hari (21/4),” katanya.

    Menurut Ary, rata-rata jumlah pasien yang dilayani TCK-EMT Indonesia mencapai 315 pasien per hari.

    “Diperkirakan bahwa besok jumlah pasien juga akan banyak karena merupakan hari terakhir pelayanan,” ujar Ary.

    Lebih lanjut, Ary menyampaikan Pemerintah Indonesia akan menyerahkan semua sarana dan prasarana rumah sakit lapangan kepada pihak 50 Bed Ottarathiri Hospital.

    “Penyerahan simbolis akan disaksikan oleh pejabat Kementerian Kesehatan Myanmar,” ujarnya.

    Selama pengoperasian Medical Center TCK-EMT Indonesia, sejumlah kasus telah ditangani oleh para dokter spesialis dan umum. Kasus yang tercatat antara lain nyeri otot, radang sendi, luka minor, ISPA, nyeri punggung, vertigo, gastritis, cefalgia. 

    Ada juga kasus darurat yang ditangani di pos kesehatan yang berada di kompleks 50 Bed Ottarathiri Hospital.

    Pasien dengan luka robek, luka tusuk, fraktur dan stroke juga ditangani para dokter Indonesia.

    Sementara itu, Ary menambahkan pelayanan kesehatan diterima secara baik oleh pemerintah setempat dan khususnya warga Myanmar.

    “Apa yang telah dilakukan di sini, pasti akan menjadi kenangan dan catatan yang indah bagi masyarakat Myanmar. Ini kenangan kebaikan rakyat Indonesia yang ditunjukkan melalui EMT dalam masa tanggap darurat pascagempa M7,7,” ujar Ary. 

    GEMPA MYANMAR – Emergency Medical Team (EMT) Indonesia melayani pasien terdampak gempa di pos kesehatan di lingkungan Rumah Sakit 50 Oattara Thiri Township, Naypyitaw, Myanmar pada Rabu (9/4/2025). Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Ph.D mengatakan selama sepekan bertugas EMT Indonesia telah berhasil mengobati sedikitnya 1.112 warga Myanmar. (HO/Emergency Medical Team (EMT) Indonesia)

    Ia mengatakan, apabila Kementerian Kesehatan Myanmar menginginkan adanya keberlanjutan atau kerja sama antar dua negara, ini dapat dibicarakan melalui jalur bilateral.

    Pejabat tinggi Mynmar telah menyempatkan diri untuk meninjau Medical Center TCK-EMT Indonesia beberapa waktu lalu. Menteri Kesehatan Dr. Thet Khaing Win dan Gubernur Nay Pyi Taw Than Tun Oo mengapresiasi pelayanan tim medis Indonesia untuk warganya.

    Pos Kesehatan yang beroperasi dari pukul 08.30 – 16.30 waktu setempat ini berlokasi di 50 Bed Ottarathiri Hospital, Distrik Ottara, Nay Pyi Taw.

  • UU TNI Hasil Revisi Sudah Diteken, Koalisi Masyarakat Sipil Beri Sejumlah Kritik dan Catatan – Halaman all

    UU TNI Hasil Revisi Sudah Diteken, Koalisi Masyarakat Sipil Beri Sejumlah Kritik dan Catatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah telah resmi mencatat revisi UU TNI oleh DPR RI melalui UU No. 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas UU No. 34/2004, diundangkan di Jakarta, 26 Maret 2025, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35.

    Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memberi sejumlah catatan usai diundangkannya UU TNI hasil revisi tersebut.

    Menurut Koalisi, pembahasan UU tersebut dilakukan secara tergesa-gesa oleh DPR RI dan Pemerintah, tanpa membuka ruang partisipasi publik yang memadai serta mengabaikan semangat reformasi militer pasca-Orde Baru.

    “Kami menilai, revisi UU TNI ini bukanlah langkah untuk membentuk tentara yang profesional dan modern. Justru sebaliknya, ini merupakan jalan mundur yang membuka kembali ruang dwifungsi TNI,” kata Ardi Manto Adiputra, Direktur Imparsial, mewakili Koalisi Masyarakat Sipil, dalam keterangannya Jumat (18/4/2025).

    Selain itu, sorotan utama Koalisi Masyarakat Sipil adalah perubahan mendasar dalam pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam UU sebelumnya, pelaksanaan OMSP harus melalui keputusan politik negara, yaitu keputusan Presiden dengan persetujuan DPR. 

    Namun dalam revisi terbaru, hal ini diganti dengan cukupnya “informasi” dari pemerintah kepada DPR.

    “Ini membuka ruang militer untuk kembali mengambil peran dalam keamanan dalam negeri dan program pembangunan, sebagaimana terjadi pada era Orde Baru,” ucap Ardi.

    Ia juga menyoroti dalam penjelasan UU yang baru, militer bahkan diberi kewenangan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani persoalan infrastruktur, pemogokan, dan konflik.

    Koalisi menilai hal ini membahayakan kebebasan sipil.

    “Pasal ini berpotensi menempatkan militer kembali berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Aksi mogok, unjuk rasa, atau demonstrasi adalah bagian dari hak konstitusional warga untuk berekspresi. Jika militer dilibatkan dalam pengendaliannya, ini bisa membawa kita kembali ke masa kelam Orde Baru,” kata Ardi.

    Lebih lanjut, koalisi menilai bahwa keterlibatan militer dalam OMSP yang luas justru melemahkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara. 

    Tugas utama TNI dalam menjaga kedaulatan negara akan terganggu karena terseret ke dalam urusan sipil.

    “Militer akan lebih sibuk dengan operasi selain perang, daripada fokus pada pertahanan negara. Ini jelas menyimpang dari tujuan reformasi militer,” ujarnya.

    Pasal Jabatan Sipil dan Perpanjangan Masa Pensiun Perwira TNI

    Pasal lain yang menuai kritik adalah Pasal 47 ayat (1), yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil seperti di Sekretariat Presiden dan BNPB. 

    Menurut Koalisi, ini adalah bentuk sahnya dwifungsi TNI di era reformasi.

    “Jabatan sipil seharusnya diisi oleh warga sipil. Ketika TNI aktif duduk di jabatan sipil tanpa melepas status militernya, itu adalah bentuk pembangkangan terhadap prinsip supremasi sipil,” ujar Ardi.

    Pasal 53 yang memperpanjang usia pensiun perwira juga dikritik karena dapat menciptakan penumpukan perwira menengah yang tidak tertampung jabatan.

    Judicial Review yang Mengancam Demokrasi

    Koalisi juga menyampaikan kekhawatiran atas adanya judicial review yang diajukan oleh perwira aktif terhadap larangan TNI berbisnis dan berpolitik. 

    Jika MK mengabulkan judicial review ini, maka potensi kembalinya praktik dwifungsi akan semakin kuat.

    “Ini adalah ancaman serius bagi demokrasi. Jangan sampai kita kembali ke era militer yang ikut campur dalam politik dan ekonomi,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan revisi UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

    Pengesahan itu dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (20/3/2025), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Setelah itu, Undang Undang TNI hasil revisi telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto akhir Maret lalu . Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kamis. (17/4/2025).

    “Sudah sudah, sebelum lebaran, (sekitar) tanggal 27 atau 28 (Maret),” kata Prasetyo saat dihubungi.

    Dalam RUU TNI, terdapat penambahan dua tugas pokok bagi TNI, yaitu membantu menanggulangi ancaman siber serta membantu melindungi dan menyelamatkan Warga Negara Indonesia (WNI) serta kepentingan nasional di luar negeri.

  • KPU antisipasi cuaca dan keamanan jelang PSU di 8 daerah

    KPU antisipasi cuaca dan keamanan jelang PSU di 8 daerah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPU antisipasi cuaca dan keamanan jelang PSU di 8 daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 April 2025 – 23:34 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengantisipasi potensi gangguan cuaca dan keamanan menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 8 daerah pada 19 April 2025, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya telah menginstruksikan jajaran di daerah untuk berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) guna menghadapi kemungkinan cuaca ekstrem.

    “Kemarin saya dari Kabupaten Tasikmalaya untuk mengecek persiapan. Teman-teman di daerah sedang konsolidasi dengan BNPB dan Forkopimda, jika hujan berlangsung lama,” kata Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

    Ia menegaskan seluruh daerah yang akan melaksanakan PSU diperlakukan sama tanpa perlakuan khusus. KPU juga memastikan kesiapan teknis pelaksanaan PSU di semua wilayah.

    “Semua daerah kami perlakukan sama. Kami pastikan jajaran kami bekerja semaksimal mungkin untuk pelaksanaan PSU ini,” ujarnya.

    KPU juga mempertimbangkan alternatif lokasi rekapitulasi suara di daerah-daerah yang berpotensi terdampak cuaca.

    Di sisi lain, Afifuddin menyebut Kabupaten Puncak Jaya di Papua menjadi salah satu wilayah yang masih menjadi perhatian KPU terkait kondisi keamanan setelah putusan MK.

    “Masih ada residu dampak setelah rekapitulasi di kantor KPU RI. Kami terus koordinasi dengan aparat keamanan,” tambah Afifuddin.

    Ia menambahkan KPU akan memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai ketentuan, serta mencegah pelanggaran yang pernah terjadi di TPS terulang kembali.

    Delapan daerah yang memiliki jangka waktu pelaksanaan PSU 60 hari sejak putusan MK tersebut, yakni Kabupaten Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu).

    Sumber : Antara

  • 18 Bencana Banjir Landa di Indonesia Akhir Pekan Ini, di Mana Saja?

    18 Bencana Banjir Landa di Indonesia Akhir Pekan Ini, di Mana Saja?

    loading…

    Kondisi banjir yang terjadi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (9/4/2025). FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA Bencana alam terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada Minggu (13/4/2025). Sembilan bencana di antaranya berdampak signifikan dan menjadi perhatian khusus.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, bencana hidrometeorologi basah masih mendominasi kejadian bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, kejadian baru tercatat di Jakarta Timur. Pada 12 April 2025 pukul 02.45 WIB, banjir berdampak terhadap 44 KK atau 125 jiwa, serta merendam 44 unit rumah. Banjir telah surut pada hari yang sama. Selanjutnya, delapan kejadian lainnya merupakan pembaruan dari kejadian sebelumnya.

    Di Kabupaten Boalemo, Gorontalo, banjir melanda tiga kecamatan akibat meluapnya Sungai Desa Harapan pada 11 April 2025. Dampak yang tercatat yakni 557 KK atau 1.266 jiwa terdampak, 477 unit rumah, delapan ekor ternak, empat rumah ibadah, satu fasilitas kesehatan, tiga fasilitas pendidikan, dua fasilitas umum terdampak, serta satu jembatan putus. BPBD melaporkan sebagian wilayah masih tergenang air dengan ketinggian muka air sekitar 30 cm.

    “Sementara itu, di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, angin kencang pada 12 April menyebabkan kerusakan pada 37 unit rumah (23 rumah rusak ringan, 12 rumah rusak sedang, dua rumah rusak berat), berdampak pada 50 KK atau 140 jiwa, serta satu titik akses jalan terdampak. Situasi sudah kondusif dan perbaikan mandiri dilakukan warga,” tuturnya.

    Dia menerangkan, di wilayah Kalimantan, banjir juga terjadi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang berdampak pada sekitar 5.709 KK atau 16.752 jiwa, serta 4.218 unit rumah. Monitoring tinggi muka air dilakukan melalui Early Warning System (EWS) di Desa Rantau Nangka dan Desa Sungai Arfat.

    Kemudian, di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, banjir berdampak pada 745 KK, sekitar 692 unit rumah, tiga akses jalan, dan satu jembatan. Ketinggian air mulai turun sekitar 15 cm di Desa Pangkalan Bayat dan Desa Bayat Ilir.

    “Adapun di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebanyak 97 KK terdampak dan satu jiwa meninggal dunia. Sebanyak 130 unit rumah terdampak dengan tinggi muka air antara 20 cm hingga 100 cm. Banjir mulai surut di beberapa titik,” katanya.

    Di Kabupaten Pulau Morotai, sebanyak 33 KK atau 121 jiwa terdampak, dan 33 unit rumah terendam. Banjir telah surut dan BPBD melakukan normalisasi sungai serta pemasangan bronjong.

    Baca Juga: Oarfish, Ikan Kiamat yang Dikaitkan dengan Bencana Alam

  • Tim INASAR Kembali ke Tanah Air Setelah Tuntaskan Misi Kemanusiaan di Myanmar Selama 12 Hari – Halaman all

    Tim INASAR Kembali ke Tanah Air Setelah Tuntaskan Misi Kemanusiaan di Myanmar Selama 12 Hari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim Indonesia Search and Rescue (INASAR) kembali ke Tanah Air setelah menyelesaikan misi kemanusiaan selama 12 hari di Myanmar.

    Sebanyak 84 anggota Tim INASAR yang terdiri dari BNPB, Basarnas, anggota TNI, Polri dan beberapa perwakilan lembaga tiba di Indonesia pada Sabtu (12/4/2025).

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan seluruh rombongan tersebut dibawa dari Bandara Internasional Naypyitaw, Myanmar menggunakan pesawat Sriwijaya Air.

    Mereka, kata Abdul Muhari, berangkat dari Naypyitaw (NYT) pada pukul 07.10LT dan sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno – Hatta pada pukul 12.00 WIB.

    “Misi kemanusiaan yang diberikan Pemerintah Indonesia untuk percepatan penanganan bencana gempa bumi Myanmar M 7,7 telah selesai dilaksanakan dengan baik,” ungkap dia dalam Siaran Pers BNPB pada Minggu (13/4/2025).

    Dalam proses operasi pencarian, tim juga melibatkan tiga ekor anjing K9 untuk membantu mengidentifikasi lokasi korban.

    Tim INASAR, kata dia, juga telah berhasil mengevakuasi 5 jenazah korban gempa bumi Myanmar.

    Korban meninggal dunia di antaranya ditemukan dari reruntuhan bangunan yang ada di kawasan Naypyitaw.

    Kendati tim pencarian, pertolongan dan evakuasi INASAR telah kembali ke Tanah Air, kata dia, namun dukungan untuk Myanmar masih berlanjut.

    Begitu pula Emergency Medical Team (EMT) Indonesia atau tim medis yang masih bertugas di sana hingga tanggal 23 April 2025 sesuai permintaan pemerintah setempat.

    “Walaupun masih banyak korban yang dinyatakan hilang, akan tetap pemerintah Myanmar secara resmi telah menutup operasi pencarian korban (masa tahap tanggap darurat) dan akan segera beralih ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” ungkapnya

    Abdul Muhari mengatakan upaya yang dilakukan oleh tim INASAR dan tim EMT Indonesia tak luput mendapatkan apresiasi.

    “Pemerintah Myanmar mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim misi kemanusiaan Indonesia yang telah menunjukkan perhatian yang tulus dalam membantu penanganan pencarian dan pertolongan korban serta penanganan pelayanan krisis kesehatan akibat bencana gempa bumi,” pungkasnya.

  • Update Dampak Gempa Bogor: 35 Rumah Rusak, 1 Orang Terluka 
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        12 April 2025

    Update Dampak Gempa Bogor: 35 Rumah Rusak, 1 Orang Terluka Bandung 12 April 2025

    Update Dampak Gempa Bogor: 35 Rumah Rusak, 1 Orang Terluka
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
     Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
    BNPB
    ) mencatat puluhan rumah di
    Bogor
    , Jawa Barat, mengalami kerusakan akibat
    gempa bumi
    bermagnitudo 4,1 yang terjadi pada Kamis (10/4/2025) malam.
    Berdasarkan pendataan terkini pascagempa, terdapat 35 rumah yang rusak akibat gempa tektonik tersebut. Kerusakan tersebar di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.
    Dari total tersebut, sebanyak 24 unit rumah mengalami rusak ringan dan satu unit rusak sedang di Kota Bogor.
    Sementara di Kabupaten Bogor, terdapat sembilan unit rumah rusak ringan dan satu unit rumah rusak sedang.
    Selain itu, satu fasilitas pendidikan juga dilaporkan mengalami kerusakan ringan.
    Kerusakan paling banyak terjadi di 11 kelurahan yang tersebar di empat kecamatan di Kota Bogor, serta satu desa di satu kecamatan di Kabupaten Bogor.
    Jenis kerusakan bangunan umumnya berupa tembok retak dan genteng rontok.
    “Yang terdampak gempa bumi dengan rincian 25 KK di Kota Bogor dan 10 KK di Kabupaten Bogor. Selain itu, terdapat satu orang (di Kota Bogor) yang mengalami luka ringan akibat gempa itu,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025).
    Abdul merinci, bangunan yang rusak tersebar di lima kecamatan di wilayah Bogor.
    Di Kota Bogor, daerah terdampak meliputi Kelurahan Kedunghalang (Kecamatan Bogor Utara), Kelurahan Cilendek Timur, Cilendek Barat, Menteng, dan Pasir Jaya (Kecamatan Bogor Barat), Kelurahan Panaragan, Curugmekar, dan Gudang (Kecamatan Bogor Tengah), serta Kelurahan Rancamaya, Muarasari, dan Bondongan (Kecamatan Bogor Selatan).
    “Sementara di Kabupaten Bogor, kerusakan tercatat di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang,” ujarnya.
    Saat ini, pemerintah daerah melalui BPBD Kota dan Kabupaten Bogor bersama BNPB terus melakukan pemutakhiran data dan penanganan pascagempa secara bertahap.
    Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan bantuan melalui pemetaan kebutuhan darurat.
    BNPB mengimbau masyarakat agar tetap tenang jika gempa kembali terjadi, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti arahan resmi dari pemerintah.
    “BNPB secara berkala akan memberikan informasi perkembangan yang terjadi melalui kanal informasi resmi BNPB,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, gempa bumi tektonik dengan magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Kota Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (10/4/2025) pukul 22.16 WIB.
    Gempa terjadi di darat dengan kedalaman dangkal, yakni 5 kilometer.
    Guncangan gempa dirasakan warga di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Depok selama dua hingga tiga detik dengan intensitas getaran sedang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apresiasi Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2025, AHY: Ada Peningkatan

    Apresiasi Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2025, AHY: Ada Peningkatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 154 juta orang telah melaksanakan mudik pada Angkutan Lebaran 2025, meningkat 5,6% dari prediksi awal yang hanya mencapai 146 juta.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Salah satunya adalah Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

    Menurut AHY, keberhasilan pengelolaan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 tidak lepas dari kepemimpinan yang efektif dan strategi taktis yang dijalankan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Ia mengakui pentingnya koordinasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari kementerian teknis, kepolisian, hingga operator transportasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal dalam sektor transportasi nasional.

    “Saya melihat ada penambahan dari prediksi awal untuk mudik Lebaran 2025 ini. Tadi Pak Menteri Perhubungan sudah menyampaikan justru dari prediksi awal ada peningkatan 5,6% dari yang diprediksi 146 juta,” kata AHY dalam acara penutupan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu di Kantor Kemenhub, Jakarta, Sabtu (12/4/2025).

    “Realisasinya itu 154 juta perjalanan ini penduduk kita yang melakukan perjalanan selama mudik lebaran walaupun memang ada penurunan dari tahun 2024,” tambahnya.

    Keberhasilan penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini juga didukung oleh berbagai kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan skema work from anywhere (WFA) atau flexible working arrangement (FWA) yang mampu mengurai kepadatan arus balik.

    Selain itu, simulasi yang tepat dan respons cepat terhadap kondisi cuaca, infrastruktur, serta lalu lintas memberikan dampak positif terhadap manajemen pergerakan masyarakat.

    Dari sisi ekonomi, pemerintah turut hadir dalam meringankan beban masyarakat dengan menurunkan harga tiket pesawat domestik hingga 15%, penyesuaian tarif tol dan penyediaan program mudik gratis.

    Penurunan harga tiket ini merupakan hasil dari sinergi antara pemerintah, BUMN dan pihak swasta yang saling berkontribusi melalui insentif, seperti pengurangan tarif bandara, subsidi avtur dan kebijakan PPN yang ditanggung pemerintah.

    Menko AHY memaparkan, tiket pesawat, khususnya domestik ekonomi berhasil diturunkan selama beberapa minggu sebesar 13% hingga 15%.

    Selain itu, turunnya harga avtur menunjukkan bahwa Pertamina sebagai BUMN juga turut bekerja dan memberikan kontribusi.

    Selanjutnya, biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) mengalami penurunan, ditambah dengan adanya intervensi pemerintah melalui penanggungan sebagian PPN.

    “Ini ada kontribusi dari semua penurunan tarif jasa kebandaraan, baik yang ditanggung oleh konsumen maupun oleh pengelola bandara Angkasa Pura, InJourney dan lain sebagainya,” jelasnya.

    Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menggarisbawahi bahwa  transportasi bukan semata tentang fisik perjalanan, melainkan juga menyentuh dimensi emosional dan sosial masyarakat.

    Menurutnya, mudik adalah  perjalanan hati mewujudkan kebahagiaan, kehangatan, dan silaturahmi. Oleh karena itu, keberhasilan sistem transportasi harus dilihat bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

    Menko AHY juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar pemerintah terus hadir dan berpihak kepada rakyat, terutama dalam penyediaan layanan publik yang strategis seperti transportasi.

    Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi kunci untuk menjadikan angkutan Lebaran tahun ini sebagai best practice bagi penyelenggaraan tahun-tahun mendatang.

    “Bahwa ini bukan sesuatu yang autopilot. Ada sistem yang bekerja, ada pemerintah yang hadir, ada orkestrasi di semua lini pusat maupun daerah, lintas K/L, lintas instansi,” tuturnya.

    “Jadi kalau kita menyadari bahwa kita sangat bergantung pada sistem, bukan orang per orang, maka selalu kita niatkan untuk terus memperbaiki dan menguatkan sistem kita, termasuk sistem komando pengendalian secara nasional,” imbuhnya.

    Penutupan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Wakil Menteri Perhubungan Suntana.

    Kemudian, Deputi BNPB, Staf Ahli Kemenko Ekon, Staf Khusus Menko Infra Herzaky Mahendra Putra, Asops Panglima TNI, Perwakilan Korlantas, serta perwakilan lembaga-lembaga terkait lainnya.

    Kehadiran berbagai unsur terkait, termasuk perwakilan TNI, Polri, BNPB, serta jajaran lembaga dan BUMN transportasi menunjukkan kuatnya sinergi lintas sektor dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan mudik Lebaran 2025.

  • Update Terbaru: Gempa Bogor M4.1 Rusak 35 Rumah, Warga Diminta Tenang – Halaman all

    Update Terbaru: Gempa Bogor M4.1 Rusak 35 Rumah, Warga Diminta Tenang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Gempa berkekuatan M4.1 yang mengguncang Bogor pada Kamis malam (10/4/2025) merusak 35 rumah di sejumlah wilayah.

    BNPB mengimbau warga untuk tetap tenang dan mengikuti arahan resmi demi keselamatan pascagempa.

    Gempa Guncang Wilayah Bogor, 35 Rumah Rusak Ringan

    Gempa bumi terjadi pada Kamis (10/4) pukul 22.16 WIB dengan kekuatan M4.1, berpusat di darat dengan kedalaman 5 km.

    Berdasarkan data BPBD, sebanyak 35 rumah mengalami kerusakan.

    24 rumah rusak ringan dan 2 rumah rusak sedang di Kota Bogor.

    9 rumah rusak ringan dan 1 rumah rusak sedang di Kabupaten Bogor.

    11 Kelurahan dan 1 Desa Terdampak

    Sebanyak 11 kelurahan di 4 kecamatan di Kota Bogor dan 1 desa di Kabupaten Bogor terdampak gempa.

    Kelurahan yang terdampak di Kota Bogor:

    Kelurahan Kedunghalang

    Kelurahan Cilendek Timur

    Kelurahan Pasir Jaya (Kecamatan Bogor Barat)

    Kelurahan lainnya di Kecamatan Bogor Utara, Bogor Tengah, dan Bogor Selatan.

    Desa yang terdampak di Kabupaten Bogor:

    Desa Cijayanti (Kecamatan Babakan Madang).

    Pascagempa, BPBD dan BNPB Terus Lakukan Pemutakhiran Data

    Meski kondisi telah kembali kondusif, BPBD Kota dan Kabupaten Bogor bersama BNPB terus melakukan pemutakhiran data dan penanganan pascagempa secara bertahap.

    Pemetaan kebutuhan darurat juga sedang dilakukan untuk memastikan penanganan yang tepat bagi masyarakat yang terdampak.

    GEMPA DI KOTA BOGOR – Gempa bumi magnitudo 4,1 mengguncang Kota Bogor, Jawa Barat pada 10 April 2025. Baca informasi terbaru dan langkah-langkah penanggulangan serta persiapan menghadapi gempa dari BMKG. (BMKG)

    Imbauan BNPB: Tetap Tenang dan Jangan Sebarkan Informasi Tidak Terverifikasi

    Sebagai langkah antisipasi, BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

    Warga diminta untuk mengikuti arahan resmi dari pemerintah dan menjaga keselamatan diri dan keluarga. BNPB juga akan terus memberikan informasi terkini melalui kanal resmi mereka.

    “Pemerintah daerah terus memantau perkembangan dan memastikan penanganan yang efektif pascagempa. Kami berharap warga tetap tenang dan mengikuti arahan yang ada,” kata BNPB dalam pernyataannya.

    Dengan adanya upaya pemulihan yang terus berlangsung, masyarakat diharapkan tetap waspada dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

    Pemerintah daerah bersama dengan BNPB akan terus mengupayakan yang terbaik untuk membantu para korban dan memastikan kondisi kembali normal.

    Penyebab Gempa Terungkap

    Penyebab gempa bumi berkekuatan 4,1 magnitudo dengan kedalaman 5 km yang mengguncang wilayah Kota Bogor pada Kamis (10/4/2025), terungkap.

    Gempa tersebut merupakan jenis gempa tektonik kerak dangkal akibat aktivitas sesar aktif.

    Direktur Gempabumi dan Tsunami pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Daryono, menjelaskan bahwa bukti gempa ini adalah gempa tektonik terlihat dari bentuk gelombang gempa yang tercatat oleh sensor seismik DBJI (Darmaga) dan CBJI (Citeko).

    “Dengan karakteristik gelombang S (Shear) yang kuat dengan komponen frekuensi tinggi, ini merupakan ciri khas dari gempa tektonik yang terjadi ketika sesar aktif melepaskan energi,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (11/4/2025).

    BMKG juga menganalisis bahwa gempa tersebut memiliki mekanisme geser atau strike-slip, dengan episenter terletak di jalur Sesar Citarik yang mengarah ke mekanisme geser mengiri (sinistral strike-slip).

    Gempa Susulan

    BMKG melaporkan bahwa hingga pagi hari tadi, telah terjadi aktivitas gempa susulan sebanyak empat kali. Gempa susulan pertama terjadi pada pukul 23.12 WIB dengan kekuatan 1,9 magnitudo, disusul dengan gempa lainnya pada pukul 23.14 WIB (1,7 M), 01.04 WIB (1,6 M), dan 01.38 WIB (1,7 M).

    Imbauan Wali Kota Bogor

    Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Ia juga menyampaikan bahwa beberapa kantor dinas mengalami kerusakan ringan.

    “Kepada seluruh warga, saya mengimbau untuk mengantisipasi apabila terjadi gempa susulan. Sejauh ini, saya telah menerima laporan mengenai kerusakan ringan di beberapa kantor dinas. Harapannya, tentu tidak terjadi kerusakan yang sedang maupun berat di sekitar Kota Bogor,” ujarnya.

    Dedie Rachim berharap agar masyarakat tetap berada dalam kondisi aman dan terus melakukan pemantauan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor untuk memitigasi dampak lebih lanjut.

    “Kita berdoa agar tidak terjadi lagi gempa susulan. Untuk itu, saya juga meminta kepada pihak BPBD agar terus mewaspadai dan mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan,” tambahnya.

  • Gempa di Bogor Mengakibatkan 35 Unit Rumah di 11 Kelurahan Rusak – Halaman all

    Gempa di Bogor Mengakibatkan 35 Unit Rumah di 11 Kelurahan Rusak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 35 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan M4.1 yang mengguncang Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (10/4/2025) malam.

    Hal tersebut diperoleh setelah BPBD setempat melakukan pengkinian data pascagempa yang terjadi, pada Jumat (11/4/2025) pukul 15.00 WIB.

    Sebelumnya, gempa bumi yang terjadi pada Kamis (10/4/2025) pukul 22.16 WIB, yang berpusat di darat ini memiliki kedalaman 5 km, dengan koordinat 6.62 Lintang Selatan dan 106.80 Bujur Timur. 

    Guncangan gempa tersebut dirasakan warga selama dua hingga tiga detik dengan getaran sedang. 

    “Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNPB, ada 11 kelurahan di 4 kecamatan di Kota Bogor dan satu desa di satu kecamatan di Kabupaten Bogor yang terdampak gempa. Sebanyak 35 Kepala Keluarga (KK) tercatat terdampak gempa bumi tersebut dengan rincian 25 KK di Kota Bogor yang satu di antaranya mengalami luka ringan serta 10 KK di Kabupaten Bogor,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. 

    Sementara itu, rincian kerugian material yang diakibatkan dari gempa bumi tersebut di antaranya 24 unit rumah rusak ringan dan satu unit rumah rusak sedang di Kota Bogor serta sembilan unit rumah alami rusak ringan dan satu unit rumah rusak sedang di Kabupaten Bogor.  Selain itu, fasilitas pendidikan juga mengalami rusak ringan.

    Adapun wilayah yang terdampak di Kota Bogor di antaranya meliuputi Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kelurahan Cilendek Timur, Cilendek Barat, Menteng, dan Pasir Jaya di Kecamatan Bogor Barat, kemudian Kelurahan Panaragan, Curugmekar, dan Gudang di Kecamatan Bogor Tengah, serta Kelurahan Rancamaya, Muarasari, dan Bondongan di Kecamatan Bogor Selatan, kemudian Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. 

    Saat ini, meskipun kondisi sudah kembali kondusif dan warga sudah kembali ke rumah masing-masing, pemerintah daerah melalui BPBD Kota dan Kabupaten Bogor bersama BNPB terus melakukan pemutakhiran data dan penanganan pascagempa secara bertahap, termasuk pemetaan kebutuhan darurat apabila diperlukan.

    “BNPB mengimbau masyarakat tetap tenang apabila gempa kembali terjadi, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan mengikuti arahan resmi dari pemerintah. BNPB secara berkala akan memberikan informasi perkembangan yang terjadi melalui kanal informasi resmi  BNPB,” tuturnya.