Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BNPB

  • Polda Metro Jaya beri trauma healing pada korban kebakaran di Jakut

    Polda Metro Jaya beri trauma healing pada korban kebakaran di Jakut

    Kegiatan pemulihan trauma dilakukan dengan pendekatan yang hangat dan menyenangkan

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Metro Jaya memberikan bantuan pemulihan trauma atau trauma healing kepada anak-anak korban kebakaran di Kapuk Muara, Jakarta Utara yang terjadi pada Jumat (6/6).

    “Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap anak-anak yang terdampak,” kata Kepala Bagian Pembinaan Operasional (Kabagbinopsnal) Ditbinmas Polda Metro Jaya, Kompol Herru Julianto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Herru menjelaskan alasan dilakukan kegiatan ini karena trauma bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak.

    “Kami ingin menanamkan semangat positif agar mereka tetap percaya diri dan kuat menghadapi masa depan,” ucapnya.

    Kegiatan pemulihan trauma dilakukan dengan pendekatan yang hangat dan menyenangkan, mulai dari bernyanyi dan menari bersama, pembagian “snack” dan alat tulis, hingga pemberian beras untuk membantu kebutuhan dasar para pengungsi.

    “Anak-anak yang sebelumnya tampak murung perlahan mulai tersenyum kembali, mereka bernyanyi dengan riang dan ikut dalam permainan yang disiapkan oleh tim trauma healing,” kata Herru.

    Dengan melihat anak-anak bisa tertawa lagi merupakan harapan bahwa luka mereka akan pulih, dan semangat hidup mereka akan tetap menyala.

    “Kehadiran aparat kepolisian dan tenaga pendamping sosial di tengah warga Kapuk Muara memberikan harapan bahwa mereka tidak sendiri, ada tangan-tangan yang peduli, dan hati yang tergerak untuk membantu mereka bangkit dari musibah,” jelas Herru.

    Sebelumnya,.Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan masa layanan pengungsian bagi ribuan korban kebakaran pemukiman padat di Kapuk Muara, Jakarta Utara diperpanjang selama tiga hari ke depan.

    Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Agus Riyanto di Jakarta, Selasa (10/6), mengatakan bahwa perpanjangan masa layanan pengungsian itu akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta, menyusul adanya izin perpanjangan dari perusahaan pemilik lahan yang digunakan.

    “Layanan pengungsian hingga tiga hari ke depan ini sesuai dengan izin perpanjangan dari PT DHI selaku pemilik lahan tempat pengungsian,” kata dia.

    BNPB melaporkan tercatat sebanyak 3.200 jiwa warga Kapuk Muara yang menjadi korban terdampak kebakaran hebat pada Jumat (6/6).

    Sebanyak 671 kepala keluarga atau 2.315 jiwa diantaranya masih mengungsi di 18 tenda darurat yang didirikan di atas lahan milik perusahaan. Sebagian lainnya mengungsi secara mandiri di sekitar lokasi kebakaran.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gempa Hari Ini Rabu 11 Juni 2025 di Indonesia, BMKG: Terjadi di Nias Utara Sumut – Page 3

    Gempa Hari Ini Rabu 11 Juni 2025 di Indonesia, BMKG: Terjadi di Nias Utara Sumut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bumi Pertiwi kembali digetarkan lindu di tengah pekan pada hari ini, Rabu (11/6/2025). Hingga pukul 20.45 WIB, hanya terjadi satu kali gempa hari ini di Indonesia.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan, lindu tersebut menggetarkan pukul 05:28:46 WIB pagi tadi di wilayah Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Gempa di Indonesia itu dirasakan Modified Mercalli Intensity (MMI) III di Nias Utara. Pusat lindu berada di laut 31 kilometer barat daya Nias Utara.

    Gempa bumi dilaporkan BMKG memiliki kekuatan magnitudo 4,1 dengan kedalaman 25 kilometer. Episenter lindu berada pada koordinat titik 1,26 Lintang Utara (LU)-97,14 Bujur Timur (BT).

    Apa Itu Gempa Bumi?

    Untuk diketahui, gempa bumi adalah bencana alam yang bersifat merusak. Fenomena ini bisa terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu singkat. Dan Indonesia termasuk wilayah rawan akan bencana gempa.

    Gempa bumi adalah bencana yang bisa menyebabkan kerugian nyawa dan materil.

    Menurut WHO, secara global gempa bumi menyebabkan 750 ribu kematian selama kurun 1998-2017. Lebih dari 125 juta orang terkena dampak gempa bumi selama periode ini.

    Tanggap Bencana Gempa Bumi

    Meski tak bisa dicegah, gempa bumi adalah bencana yang bisa dihadapi. Salah satu cara menghadapi gempa bumi adalah tanggap akan bencana gempa bumi.

    Contoh tanggap gempa bumi adalah mengetahui prosedur evakuasi dan mematuhi pedoman keselamatan ketika bencana ini datang.

    Menurut BNPB, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan.

    Menurut BMKG, gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi.

    Menurut WHO, gempa bumi adalah guncangan hebat dan tiba-tiba dari tanah, yang disebabkan oleh pergerakan antara lempeng tektonik di sepanjang garis patahan di kerak bumi.

    Gempa bumi dapat mengakibatkan goncangan tanah, likuifaksi tanah, tanah longsor, retakan, longsoran, kebakaran dan tsunami.

    Perbarui informasi Anda bersama Fokus edisi (04/5) dengan beberapa berita pilihan di antaranya, Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Gorontalo, Pria Berusia 99 Tahun Siap Menunaikan Ibadah Haji, Berburu Busana dan Aksesori.

  • Anggota DPR Desak Hakim yang Vonis Kasus Korupsi APD Covid-19 Diperiksa Nasional 8 Juni 2025

    Anggota DPR Desak Hakim yang Vonis Kasus Korupsi APD Covid-19 Diperiksa Nasional 8 Juni 2025

    Anggota DPR Desak Hakim yang Vonis Kasus Korupsi APD Covid-19 Diperiksa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III
    DPR RI
    dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
    Hasbiallah Ilyas
    mendorong agar majelis hakim yang memberikan vonis rendah kepada terdakwa kasus korupsi pengadaan 1,1 juta alat pelindung diri (APD) Covid-19 untuk diperiksa oleh Komisi Yudisial (KY) atau Mahkamah Agung (MA).
    Seperti diketahui, eks Pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budy Sylviana dihukum tiga tahun penjara meski merugikan negara hingga Rp 319 miliar.
    “Kalau hanya seperti itu hakimnya juga diperiksa itu,” ujar Hasbiallah, usai acara diskusi publik “Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi” yang diadakan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Sabtu (7/6/2025).
    Hasbi mengatakan, karena kasus korupsi ini terjadi di masa pandemi, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa seharusnya lebih berat dari kasus korupsi pada umumnya.
    “Enggak bisa, itu (terjadi saat) Covid-19 itu,” lanjut dia.
    Hasbi menegaskan, koruptor yang memanfaatkan masa Covid-19 untuk melakukan tindakan jahat sudah sepatutnya dihukum seberat-beratnya.
    “Korupsi Covid-19 itu menurut saya korupsi yang merusak soal nyawa ini. Bukan hanya soal merugikan keuangan tapi soal nyawa. Itu harus dihukum dengan seberat-beratnya,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, tiga orang terdakwa kasus pengadaan 1,1 juta APD Covid-19 telah menerima vonis dari majelis hakim.
    Ketiga terdakwa ini adalah mantan pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budi Sylvana, Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo, dan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik.
    Mantan pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budi Sylvana dihukum tiga tahun penjara dalam dugaan korupsi pengadaan 1,1 juta set alat pelindung diri (APD) Covid-19.
    Budi merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan di masa darurat yang menggunakan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut.
    “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Syofia Marlianti Tambunan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jumat (5/6/2025).
    Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp 100 juta, dengan ketentuan penjara subsidair dua bulan kurungan.
    Budi tidak dihukum untuk membayar uang pengganti sebagaimana dua terdakwa lainnya, Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo dan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik.
    Kemudian, Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo dihukum 11 tahun dan enam bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19.
    Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyebut, Satrio terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang, melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 319.691.374.183,06 (Rp 319,6 miliar).
    Selain pidana badan, Satrio juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar subsidair empat bulan kurungan.
    Satrio juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 59.980.000.000 atau senilai uang korupsi yang dinikmati Satrio dalam perkara rasuah ini.
    Lalu, Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik dihukum 11 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan 1,1 juta set alat pelindung diri (APD) Covid-19.
    Tidak hanya kurungan penjara, majelis hakim juga menghukum Taufik membayar denda Rp 1 miliar.
    Jika tidak dibayar, maka hukuman pidana badannya akan ditambah empat bulan penjara.
    Selain itu, majelis hakim juga menghukum Taufik membayar uang pengganti sebesar Rp 224.186.961.098 (Rp 224,1 miliar).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gempa Megathrust Tinggal Tunggu Waktu Hantam RI, Ini Zona Merahnya

    Gempa Megathrust Tinggal Tunggu Waktu Hantam RI, Ini Zona Merahnya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana gempa dan tsunami. Pasalnya, letak geografis Indonesia berada di Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) yang mempertemukan beberapa lempeng.

    Salah satu yang perlu diwaspadai adalah ancaman gempa Megathrust. Setidaknya ada 13 segmen Megathrust yang tersebar di wilayah Indonesia.

    Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, sudah memberikan peringatan bahwa gempa dari 2 zona Megathrust tinggal menunggu waktu.

    Masing-masing adalah Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut. Pasalnya, 2 xona itu sudah lama tak mengalami gempa atau seismic gap, yakni berabad-abad. Biasanya, gemba besar memiliki siklus sendiri dalam rentang hingga ratusan tahun.

    Gempa Megathrust Ancam Jawa Barat

    Terpisah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan perlu diwaspadai dampak Megathrust untuk selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda.

    Para peneliti memperingatkan, energi yang terkunci di zona subduksi ini terus bertambah seiring waktu. Jika energi ini dilepaskan sekaligus, dampaknya bisa memicu gempa besar hingga magnitudo 8,7.

    Peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa menjelaskan, pelepasan energi ini tidak hanya memicu guncangan kuat, tapi juga menggerakkan kolom air laut dan membentuk tsunami besar.

    Menurut hitungannya, jika Megathrust di wilayah Pangandaran pecah, gelombang tsunami setinggi 20 meter bisa terjadi dan menjalar ke berbagai wilayah, termasuk Banten, Lampung, bahkan sampai ke Jakarta.

    “Semua pesisir Banten akan terdampak, hanya saja tinggi tsunaminya berbeda-beda,” ujar Rahma kepada CNBC Indonesia belum lama ini.

    Di kawasan pesisir Banten, tsunami diprediksi bisa mencapai ketinggian antara 4 hingga 8 meter. Sementara di pesisir Lampung, kata ia, seluruh wilayah yang menghadap Selat Sunda disebut akan terkena dampaknya.

    Tsunami 1,8 Meter Ancam Jakarta

    Untuk Jakarta, tsunami diperkirakan mencapai pesisir utara dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,8 meter. Namun, waktu kedatangannya lebih lambat dibanding daerah lain, tsunami baru diperkirakan tiba di Jakarta setelah 2,5 jam sejak gempa terjadi.

    “Kalau di selatan Jawa, tsunami sampai dalam waktu 40 menit, bahkan di Lebak hanya 18 menit. Tapi di Jakarta Utara, tsunami datang 2,5 jam setelah gempa,” jelas Rahma.

    BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap risiko Megathrust. Risiko Megathrust bukan hanya gempa dan tsunami, tapi juga kerusakan infrastruktur, gangguan layanan dasar, dampak sosial ekonomi, hingga korban jiwa.

    Terpisah, BMKG menyebut belum dapat memastikan kapan bencana alam besar tersebut akan terjadi. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut pihaknya terus membicarakan isu ini agar masyarakat bersiap menghadapi efek dari megathrust di Indonesia.

    “Sebetulnya isu Megathrust itu bukan isu yang baru. Itu isu yg sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk ‘ayo, tidak hanya ngomong aja, segera mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana),” ujar Dwikorita, dikutip dari CNN Indonesia.

    “Jadi tujuannya ke sana; mitigasi dan edukasi, persiapan, kesiapsiagaan,” imbuh dia.

    Langkah Antisipasi Megathrust di RI

    Dwikorita melanjutkan pihaknya sudah melakukan berbagai langkah antisipasi megathrust. Pertama, menempatkan sensor-sensor sistem peringatan dini tsunami InaTEWS menghadap ke zona-zona megathrust.

    “InaTEWS itu sengaja dipasang untuk menghadap ke arah megathrust. Aslinya tuh di BMKG hadir untuk menghadapi, memitigasi megathrust,” jelasnya.

    Kedua, edukasi masyarakat lokal dan internasional. Salah satu bentuk nyatanya adalah mendampingi pemerintah daerah (pemda) buat menyiapkan berbagai infrastruktur mitigasi, seperti jalur evakuasi, sistem peringatan dini, hingga shelter tsunami.

    Selain itu, bergabung dengan Indian Ocean Tsunami Information Center, yang juga berkantor di kompleks BMKG. Komunitas ini bertujuan buat mengedukasi 25 negara di Samudra Hindia dalam menghadapi gempa dan tsunami.

    “Kami edukasi publik bagaimana menyiapkan masyarakat dan pemda sebelum terjadi gempa dengan kekuatan tinggi yang menyebabkan tsunami,” kata dia.

    Ketiga, mengecek secara berkala sistem peringatan dini yang sudah dihibahkan ke pemda.

    “Sirine [peringatan tsunami] harusnya tanggung jawab pemerintah daerah, hibah dari BNPB, hibah dari BMKG, tapi pemeliharaan dari pemerintah daerah, kan otonomi daerah. Ternyata sirine selalu kita tes tanggal 26 [tiap bulan], kebanyakan bunyi tapi yang macet ada,” bongkarnya.

    Keempat, menyebarluaskan peringatan dini bencana. Menurut Dwi, jika masyarakat harus siap, berarti harus ada penyebarluasan informasi. “Kami dibantu Kominfo,” pungkasnya.

    13 Segmen Megathrust di RI

    Mengacu pada Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, berikut daftar 13 segmen megathrust yang mengancam Indonesia:

    1. Megathrust Mentawai-Pagai dengan potensi gempa M8,9

    2. Megathrust Enggano dengan potensi gempa M8,4

    3. Megathrust Selat Sunda dengan potensi gempa M8,7

    4. Megathrust Jawa Barat-Jawa Tengah dengan potensi gempa M8,7

    5. Megathrust Jawa Timur dengan potensi gempa M8,7

    6. Megathrust Sumba dengan potensi gempa M8,5

    7. Megathrust Aceh-Andaman dengan potensi gempa M9,2

    8. Megathrust Nias-Simelue denga potensi gempa M8,7

    9. Megathrust Batu dengan potensi gempa M7,8

    10. Megathrust Mentawai-Siberut dengan potensi gempa M8,9

    11. Megathrust Sulawesi Utara dengan potensi gempa M8,5

    12. Megathrust Filipina dengan potensi gempa M8,2

    13. Megathrust Papua dengan potensi gempa M8,7.

    (fab/fab)

  • Kasus APD Covid-19: Eks Pejabat Kemenkes Divonis 3 Tahun Bui dan Pengusaha 11 Tahun

    Kasus APD Covid-19: Eks Pejabat Kemenkes Divonis 3 Tahun Bui dan Pengusaha 11 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Tiga orang terdakwa kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dinyatakan bersalah dan divonis hukuman pidana penjara. 

    Ketua Majelis Hakim Syofia Marlianti mengatakan salah satu dari tiga orang terdakwa itu yakni mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek APD, Budi Sylvana. Dua terdakwa lainnya adalah pengusaha yang menggarap proyek pengadaan APD sebanyak 5 juta set yakni Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo, serta Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM), Ahmad Taufik. 

    Terdakwa Budi mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan dari dua orang pengusaha itu yakni pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidair kurungan 2 bulan.

    “Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sehingga melanggar Pasal 3 juncto Pasal 16 Undang-Undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif kedua,” ujarnya di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025). 

    Sementara itu, kedua pengusaha yang menggarap proyek APD selama pandemi Covid-19 dengan total 5 juta set itu mendapatkan masing-masing sekitar 11 tahun. 

    Bagi terdakwa Satrio, pengusaha itu dijatuhi vonis 11 tahun penjara dan 6 bulan, serta denda Rp1 miliar subsidair 4 bulan kurungan. Dia juga diminta untuk membayar uang pengganti Rp59,98 miliar subsidair 3 tahun penjara. 

    Sementara itu, terdakwa Taufik dijatuhi vonis 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 4 bulan kurungan. Uang pengganti yang diminta oleh Pengadilan untuk dibayar Taufik jauh lebih tinggi yakni Rp224,18 miliar subsidair 4 tahun penjara. 

    Keduanya terbukti menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp319 miliar sebagaimana audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

    “Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif pertama,” terang Hakim Ketua. 

    Apabila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka vonis kepada ketiga terdakwa lebih ringan dari tuntutan. Budi awalnya dituntut 4 tahun penjara, sedangkan Satrio 14 tahun dan 10 bulan penjara serta Taufik 14 tahun dan 4 bulan penjara. 

    Adapun pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada Satrio dan Taufik sama besarannya sebagaimana yang dituntut oleh JPU KPK. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, anggaran yang digunakan untuk pengadaan APD itu berasal dari Dana Siap Pakai (DSP) milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyidik KPK pun mengendus dugaan penggelembungan harga pengadaan APD atau mark-up.

    Kasus dugaan korupsi itu bermula ketika pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan APD saat awal pandemi Covid-19 sekitar empat tahun lalu. Pengadaan dilakukan dengan turut melibatkan aparat seperti TNI dan Polri.  

    Bahkan, APD itu langsung diambil oleh TNI dari Kawasan Berikat berdasarkan instruksi Kepala BNBP yang saat itu memimpin Gugus Tugas Covid-19. Dia tidak lain dari Letjen TNI Doni Monardo, yang kini sudah meninggal dunia.  

    APD lalu diambil aparat pada 21 Maret 2020 untuk disebar ke 10 provinsi. Namun, pengambilan dilakukan tanpa kelengkapan dokumentasi, bukti pendukung, serta surat pemesananan.

  • Kemensos Salurkan Santunan Rp 384 Juta untuk Korban Longsor Cirebon

    Kemensos Salurkan Santunan Rp 384 Juta untuk Korban Longsor Cirebon

    Jakarta –

    Kementerian Sosial menyerahkan santunan untuk 21 ahli waris korban meninggal dunia dan 8 korban luka longsor di Gunung Kuda Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (3/6/2025). Total santunan dan bantuan paket sembako yang disalurkan sebesar Rp 384 juta.

    “Saya datang ke sini, sudah ke lokasi. Pada hari ini saya atas nama Kemensos, pemerintah pusat ingin menyampaikan tali asih bagi keluarga yang jadi korban baik yang meninggal dan luka-luka,” kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025).

    Hal tersebut disampaikannya saat menyalurkan bantuan di GOR Bobos, Cirebon, Selasa (3/6/2025).

    Adapun rincian santunan dan bantuan kepada 21 ahli waris korban bencana alam yang meninggal dunia total sebesar Rp 315 juta. Kemudian santunan kepada 8 korban luka senilai Rp 40 juta dan paket sembako untuk 29 orang senilai Rp 29 juta.

    Didampingi Bupati Cirebon Imron, BNPB dan Basarnas, Agus Jabo sebelumnya telah melihat langsung lokasi bencana longsor. Dia juga meninjau dapur umum Tagana yang memproduksi 500 nasi bungkus per hari untuk dukungan para relawan SAR yang sedang melakukan pencarian korban hilang.

    Agus Jabo mengatakan bantuan dan santunan ini merupakan bentuk empati dan kepedulian pemerintah terhadap korban dan keluarga.

    Dalam kunjungannya, Agus Jabo juga menyampaikan ucapan belasungkawa dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

    “Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan salam dan ucapan belasungkawa sedalam-dalamnya terhadap keluarga yang terkena longsor,” ungkapnya.

    “Tadi saya sudah koordinasi dengan Pak Bupati agar dinas sosial membuat asesmen. Kita tunggu asesmen dan laporan dari kabupaten,” jelasnya.

    Agus Jabo juga menegaskan tambang pasir tersebut dianggap berbahaya karena sudah banyak korban yang tertimbun bahkan sebelum kejadian pada akhir Mei 2025. Oleh karena itu, dia tak bisa membiarkan situasi tersebut terus berlanjut.

    “Pekerjaan masih banyak, negara sedang berusaha untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat dengan program-program yang disusun Pak Prabowo,” ucapnya.

    Tak lupa, Agus Jabo juga menyampaikan doa, belasungkawa mendalam dan berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penyelamatan dan evakuasi korban longsor. Ia berharap korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan.

    “Ini ada kolaborasi dan sinergi dari berbagai macam pihak, tim SAR, Pekerjaan Umum, swasta, TNI/Polri,” imbuhnya.

    Sementara itu, Bupati Cirebon, Imron berterima kasih atas kehadiran Wamensos Agus Jabo di Cirebon. Ia ikut berbelasungkawa dan berharap keluarga korban diberikan ketabahan.

    “Mudah-mudahan keluarga yang menjadi korban diteguhkan hatinya, yang sabar dan ikhlas,” paparnya.

    Sebagaimana diketahui, Longsor di galian C Gunung Kuda terjadi pada Jumat (30/5) sekitar pukul 10.00 WIB. Saat terjadi longsor, para pekerja sedang melakukan aktivitas pengangkutan material pasir dan batu dengan alat berat dan truk.

    Sebanyak 21 korban yang telah ditemukan sudah teridentifikasi. Adapun korban luka saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Sumber Hurip, Puskesmas Dukupuntang, dan Rumah Sakit Mitra Plumbon.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bupati Rudy Susmanto beberkan tantangan 100 hari memimpin Bogor

    Bupati Rudy Susmanto beberkan tantangan 100 hari memimpin Bogor

    Kebijakan yang kita ambil dalam 100 hari ini mungkin belum membahagiakan semua pihak. Namun kami terus berproses, karena semua ini untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Bupati Bogor Rudy Susmanto membeberkan sejumlah tantangan selama 100 hari kerja memimpin Kabupaten Bogor, Jawa Barat, setelah resmi dilantik pada 20 Februari 2025.

    Beberapa permasalahan tersebut ia sampaikan dalam “Podcast Bicara di Antara Megapolitan” di Rumah Dinas atau Pendopo Bupati Bogor di Cibinong, Minggu.

    Tantangan datang begitu cepat saat ia bersama bupati, wali kota, dan gubernur lain baru selesai menjalani retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Februari 2025. Saat itu, bencana alam berupa banjir bandang dan longsor menerjang Sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

    Bencana dahsyat ini bahkan menarik perhatian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Suharyanto menemui Rudy Susmanto pada hari pertama berkantor di Kantor Bupati, Cibinong.

    “Bencana datang saat kami baru saja dilantik. Saat itu saya dalam perjalanan pulang dari retret kepala daerah di Magelang. Media sosial dan pemberitaan ramai karena banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bogor,” beber Rudy.

    Sejumlah rumah terendam, jalan dan jembatan terputus akibat bencana tersebut. Namun dalam waktu 28 hari, Pemkab Bogor berhasil membuka seluruh akses jalan yang tertimbun dan menghubungkan kembali jembatan yang terputus.

    “Kita pastikan masyarakat bisa merayakan Idulfitri dengan suka cita. Semua ini berkat kerja sama seluruh pihak,” tambahnya.

    Selain penanganan bencana, Rudy menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan realokasi anggaran sebesar Rp507 miliar untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah seperti Bojonggede, Kemang, Parungpanjang, Rumpin, hingga Gunung Sindur.

    Pemkab juga mulai membangun dan membetonisasi jalan Malasari–Sukabumi, yang menurut Rudy belum pernah dibangun secara layak sejak Indonesia merdeka. Pembangunan dilakukan dengan dukungan TNI.

    Sementara itu, pengerjaan lanjutan Jalan Bojonggede–Kemang (Bomang) ditargetkan tuntas pada 2025 untuk jalan, dan 2026 untuk jembatan penghubung. Proyek ini diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi wilayah.

    Rudy menambahkan bahwa Pemkab Bogor juga telah menyiapkan rencana pembentukan ibu kota Bogor Barat dan Bogor Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah daerah telah menggelar rapat dengan presidium terkait persiapan otonomi daerah baru.

    “Kebijakan yang kita ambil dalam 100 hari ini mungkin belum membahagiakan semua pihak. Namun kami terus berproses, karena semua ini untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor,” ucap Rudy.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Longsor Maut Tambang Gunung Kuda, Ternyata Dedi Mulyadi Pernah “Marah”

    Longsor Maut Tambang Gunung Kuda, Ternyata Dedi Mulyadi Pernah “Marah”

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korban meninggal akibat longsor terjadi di Tambang Galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Cirebon, Jawa Barat pada hari Jumat (30/5/2025) bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut pencarian korban longsor di tambang galian C di Kabupaten Cirebon masih dilanjutkan hari ini, Sabtu (31/5).

    BNPB mencatat, hingga hari ini sebanyak 14 orang meninggal dunia telah ditemukan dan telah diserahkan kepada keluarga korban. 

    Mirisnya, kejadian longsor ini ternyata bukan kali pertama terjadi di tambang galian Gunung Kuda, Cirebon. Hal itu terungkap dari video yang diunggah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi di akun Instagram resmi miliknya.

    “Terkait Gunung Kuda, Cirebon, saya sudah bawal sejak tahun 2021,” demikian takarir yang tercantum pada unggahan tersebut, dikutip Sabtu (31/5/2025).

    Pada video tercantum tanggal dokumentasi, yaitu 7 Oktober 2021. Tercatat, Dedi Mulyadi pada tahun 2021 masih jadi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI. Dalam video itu, Dedi Mulyadi menanyakan lokasi roboh/ longsoran tambang ke pekerja yang ditemuinya. Namun, hanya mendapat jawaban ketus, “Nggak tahu”.

    Pekerja lain, terlihat enggan mengantarkan Dedi Mulyadi ke lokasi tambang yang longsor.

    Dalam video itu, Dedi Mulyadi kemudian meminta pemerintah segera turun tangan dan bertindak. Karena kondisi lokasi tambang yang rentan longsor dan berbahaya. Sebab, penambang menggali dari bagian bawah, sementara struktur batuan di tambang berupa batu rapuh alias gampang pecah.

    “Walaupun bukan komisi saya tapi saya sudah minta kementerian ESDM untuk evaluasi kesini. Saya komisi dengan lingkungan hidup tapi dari sisi lingkungan hidup ini bahaya karena diambil dari sisi bawahnya potensial untuk robohnya sangat tinggi,” ujar Dedi Mulyadi dalam akun Instagram pribadinya dikutip Sabtu (31/5/2025).

    “Coba lihat, batuannya bukan batuan yang keras. Mudah roboh,” tambahnya.

    Pemprov Jabar Biayai Pendidikan Anak Korban

    Menanggapi kejadian tersebut, dalam video lain yang diunggahnya, Dedi Mulyadi menunjukkan bela sungkawa kepada korban longsoran tambang Gunung Kuda, Jumat (30/5/2025).

    “Saat ini saya baru selesai melihat lokasi longsor di penambangan saya juga sudah menengok salah satu korban pedagang minuman seorang ibu berstatus janda dan punya 4 orang anak. Dari 4 orang anak itu 2 orang sudah menikah dan 1 orang sedang persiapan untuk bekerja di Jepang 1 orang berstatus pelajar kelas 1 SMA,” ujarnya.

    Menurut Dedi, hingga saat ini telah ditemukan 14 korban meninggal dunia dan 11 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

    Ia menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung penuh biaya pendidikan seluruh anak-anak yang ditinggalkan korban.

    “Saya bersedia untuk menjadi ayah asuh dari mereka semua semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua bahwa siapa pun yang menjadi tuan harus mengelola pengusahanya dengan baik bertanggung jawab atas semua peristiwa yang terjadi,” ujarnya.

    Peringatan BNPB

    BNPP merilis, pencarian korban longsor di tambang galian C di Kabupaten Cirebon masih dilanjutkan hari ini, Sabtu (31/5/2025). Hingga hari ini sebanyak 14 orang meninggal dunia telah ditemukan dan telah diserahkan kepada keluarga korban.

    Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian Permana mengatakan, terdapat 4 orang dari pihak keluarga yang melaporkan keluarganya yang belum kembali dari proyek galian tambang tersebut. Untuk mempercepat proses pencarian, beberapa alat berat diturunkan. Police line juga dipasang demi kelancaran proses pencarian.

    Di sisi lain, memasuki pekan pertama di bulan Juni 2025, BNPB mengingatkan masyarakat tetap siaga dan waspada meski di wilayahnya hujan sudah mulai jarang terjadi.

    “Perhatikan dan tebang pohon di sekitar tempat tinggal yang rawan tumbang jika terjadi angin kencang untuk mengantisipasi agar kerusakan rumah tidak terjadi,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan resmi, Sabtu (31/5/2025).

    “Bagi warga yang harus bekerja di sekitar lereng maupun tebing seperti di tambang galian, diharapkan selalu memperhatikan kondisi cuaca serta waspada akan kondisi kontur serta kemiringan tanah di sekitarnya. Jika hujan deras terjadi dan tanah gembur, jika memungkinkan segera hentikan pekerjaan dan evakuasi ke tempat yang lebih aman,” pungkasnya.

    [Gambas:Instagram]

    (dce/dce)

  • BNPB: Korban Longsor Tambang Gunung Kuda Cirebon Jadi 13 Orang

    BNPB: Korban Longsor Tambang Gunung Kuda Cirebon Jadi 13 Orang

    Jakarta (beritajatim.com) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat longsor yang melanda kawasan tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, bertambah menjadi 13 orang.

    “Operasi pencarian dan penyelamatan korban masih menjadi prioritas penanganan darurat saat ini,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Sabtu (31/5/2025).

    Menurut Muhari, dari 13 korban meninggal dunia, lima di antaranya masih dalam proses identifikasi. Tim gabungan juga melaporkan bahwa longsor tersebut turut menimbun tiga unit alat berat ekskavator dan enam truk pengangkut material tambang.

    Tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Cirebon, TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan warga telah menghentikan sementara pencarian pada pukul 17.30 WIB dan akan melanjutkannya besok pagi. Pusdalops BNPB terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk mempercepat proses evakuasi.

    “Berdasarkan prakiraan cuaca hingga dua hari ke depan, kondisi di wilayah Kabupaten Cirebon terpantau cerah berawan,” ujarnya.

    Muhari mengimbau tim SAR tetap mengutamakan keselamatan saat bertugas, karena potensi bencana susulan masih bisa terjadi. BNPB juga mengingatkan masyarakat yang tinggal di sekitar lereng tebing dan aliran sungai agar meningkatkan kewaspadaan.

    “Warga juga diminta melakukan evakuasi mandiri jika terjadi hujan terus menerus selama dua jam atau lebih,” pungkasnya. [hen/beq]

  • Pemprov Jabar Minta Status Darurat Bencana Longsor di Cirebon Segera Ditetapkan

    Pemprov Jabar Minta Status Darurat Bencana Longsor di Cirebon Segera Ditetapkan

    Bisnis.com, CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapat tekanan agar segera menetapkan status darurat menyusul bencana longsor yang menimpa Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

    Penetapan status ini dianggap penting agar penanganan bencana di Cirebon dapat dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi. 

    Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman mengaku pihaknya sudah mengajukan permintaan resmi kepada Pemkab Cirebon untuk menetapkan status tanggap darurat selama satu minggu.

    Tujuan dari langkah ini adalah mempercepat proses evakuasi warga yang terdampak sekaligus mengantisipasi potensi risiko lanjutan. 

    “Permintaan tersebut juga telah dibahas dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingat pentingnya menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat yang terkena dampak,” kata Herman di lokasi Gunung Kuda, Sabtu (31/5/2025).

    Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan pihaknya akan segera menerbitkan surat keputusan penetapan status darurat. Selain itu, posko bencana akan didirikan sebagai pusat koordinasi dan distribusi bantuan.

    Agus memastikan penanganan yang cepat dan tepat akan dilakukan agar tidak ada korban tambahan maupun longsor susulan.

    Saat ini, Pemkab Cirebon bersama BPBD, TNI, Polri, dan relawan tengah melakukan peninjauan lapangan serta pembersihan material longsor. Penetapan status tanggap darurat diharapkan mempercepat pengiriman bantuan serta mendukung proses pemulihan pasca bencana.

    Peristiwa longsor besar yang terjadi Jumat pagi pada 30 Mei 2025 menelan 14 korban jiwa. Insiden terjadi sekitar pukul 10.23 WIB saat para pekerja sedang melakukan aktivitas di lokasi tambang batu andesit. 

    Sebuah tebing batu setinggi lebih dari 15 meter tiba-tiba runtuh dan menimbun sebagian area kerja. 

    Salah satu pekerja yang selamat, Maman (43), menceritakan bahwa suara retakan tanah terdengar beberapa detik sebelum tebing longsor, dan meskipun ada peringatan, tidak semua berhasil menyelamatkan diri.

    Gunung Kuda sudah dikenal sebagai daerah rawan longsor akibat aktivitas penambangan. Sebelumnya, pada Februari 2025, longsor juga pernah terjadi di tempat yang sama, tetapi beruntung tidak menimbulkan korban karena aktivitas penambangan sedang dihentikan sementara. 

    Para ahli geologi dan lingkungan telah lama memperingatkan risiko di kawasan ini, namun belum ada tindakan tegas dari pengelola tambang. 

    Meskipun menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak warga sekitar, aktivitas penambangan batu andesit dianggap terlalu berisiko bagi keselamatan dan kelestarian lingkungan setempat.