Duka Tak Terbilang, Lebih dari 1.000 Nyawa Melayang dalam Banjir Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Duka akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera kian dalam. Lebih dari seribu nyawa melayang, meninggalkan keluarga yang berduka dan ratusan orang yang hingga kini masih belum ditemukan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, korban meninggal dunia telah menembus angka 1.006 jiwa di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada Sabtu (13/12/2025).
“Dari data kami 996 jiwa korban meninggal dunia secara umum, hari ini rekapitulasi tiga provinsi menunjukkan angka 1.006 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers.
Abdul Muhari mengatakan, ada perubahan data terjadi setelah proses verifikasi lanjutan. Di Provinsi Aceh, jumlah korban meninggal bertambah dari 411 menjadi 415 jiwa.
Sementara di Sumatera Utara meningkat dari 343 menjadi 349 jiwa. Lalu, di Sumatera Barat bertambah dari 241 menjadi 242 jiwa.
Ia menegaskan, dinamika data korban terjadi karena pencocokan berbasis data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) serta identifikasi ulang oleh tim di lapangan.
“Beberapa nama sebelumnya tercatat sebagai korban bencana ternyata merupakan jenazah lama yang dimakamkan di area pemakaman yang terdampak banjir dan longsor, sehingga dikeluarkan dari daftar korban,” ujar Abdul.
“Jadi untuk
korban jiwa
meninggal dunia, secara total tiga provinsi dari 995 jiwa per hari kemarin, saat ini 1.006 jiwa,” tambahnya.
Tak hanya menelan korban jiwa,
bencana banjir bandang
dan longsor ini juga menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan fasilitas umum.
BNPB mencatat sedikitnya 1.200 fasilitas umum mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan bervariasi, dari ringan hingga berat.
Rincian kerusakan tersebut meliputi 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 219 fasilitas kesehatan, 290 kantor pemerintahan, serta 145 jembatan yang rusak.
Kerusakan jembatan dan jalan menyebabkan sejumlah wilayah sempat terisolasi dan menyulitkan proses evakuasi maupun distribusi bantuan.
Presiden Prabowo
Subianto telah meninjau sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh.
Pada Jumat (12/12/2025), Presiden mengunjungi Aceh Tamiang, Takengon, dan Kabupaten Bener Meriah untuk memastikan penanganan darurat berjalan serta melihat kondisi para pengungsi.
Dalam kunjungannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bekerja keras dalam menangani dampak bencana di Sumatera dan berkomitmen mengawal proses pemulihan pascabencana.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika masih terdapat berbagai kebutuhan yang belum tertangani secara optimal.
“Saya minta maaf kalau masih ada yang belum (tertangani). Kita sedang bekerja keras. Kita tahu kondisi di lapangan sangat sulit, jadi kita atasi bersama-sama. Mudah-mudahan kalian cepat pulih dan cepat kembali normal,” kata Prabowo.
Kepala Negara juga menaruh perhatian khusus pada pemulihan sektor pendidikan, terutama bagi anak-anak yang terdampak bencana.
Ia berjanji pemerintah akan bergerak cepat agar aktivitas belajar mengajar bisa segera kembali berjalan. “Pesan saya, anak-anak harus tabah dan tetap semangat. Kita akan bergerak cepat supaya anak-anak bisa cepat kembali sekolah,” tutur dia.
Prabowo menyatakan bahwa secara umum penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera yang dikunjunginya berada dalam kondisi terkendali.
Selama dua hari, Jumat (12/12/2025) hingga Sabtu (13/12/2025), Presiden meninjau wilayah-wilayah yang sempat terisolasi, termasuk Takengon dan Bener Meriah.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pembukaan akses dan distribusi bantuan berjalan dengan baik.
Sejumlah infrastruktur penghubung, termasuk jembatan di Bener Meriah, dilaporkan telah kembali berfungsi.
Sementara itu, akses jalan di wilayah Aceh Tamiang juga telah tersambung kembali.
“Iya saya lihat keadaan terkendali. Saya cek terus,” kata Prabowo di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Medan, Sumatera Utara, Sabtu, seperti dikutip Antara, Sabtu (13/12/2025).
“Di sana-sini memang keadaan alam, keadaan fisik, ada keterlambatan sedikit, tapi saya cek semua ke tempat pengungsi, kondisi mereka baik, pelayanan kepada mereka baik, suplai pangan cukup,” lanjutnya.
Presiden juga mengapresiasi seluruh petugas, relawan, dan aparat yang terlibat dalam penanganan bencana.
Di sisi lain, bantuan dari pemerintah pusat terus digelontorkan ke wilayah terdampak.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirimkan 51,9 ton
bantuan logistik
untuk korban bencana di Sumatera.
Bantuan tersebut diberangkatkan melalui Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu, dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak-anak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bentuk penanggulangan bencana yang memperhatikan kelompok rentan.
“Sebagaimana mandat yang diberikan kepada kami dalam penanggulangan bencana, fokus kami memastikan bahwa penanganan bencana ini sensitif gender. Memastikan ada data terpilah antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak, agar bantuan spesifik ini bisa lebih tepat sasaran,” ujar Arifah kepada wartawan di Dermaga Muara Baru, Jakarta, Sabtu.
Selain itu, pemerintah juga mengucurkan bantuan pangan dalam jumlah besar.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa nilai bantuan pangan untuk korban bencana Sumatera mencapai Rp 1,2 triliun.
Bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atas perintah Presiden Prabowo.
“Ada bantuan pemerintah ini APBN bantuan negara, perintah Bapak Presiden, nilainya Rp 1,2 triliun,” kata Amran di dermaga Komando Lintas Militer (Kolinlamil) TNI AL, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025) pagi.
Pemerintah memastikan distribusi bantuan akan terus dilakukan hingga seluruh kebutuhan dasar para korban bencana terpenuhi dan proses pemulihan di wilayah terdampak dapat berjalan secara bertahap.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: BNPB
-

Prabowo Sebut Pemerintah Siapkan Alokasi Hunian untuk Korban Bencana di Sumatra
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menanggapi aspirasi warga yang terdampak bencana di Sumatra terkait permintaan pembangunan hunian tetap.
Saat melakukan doorstop di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Sumatra Utara, Sabtu (13/12/2025), Prabowo menyatakan pemerintah telah menyiapkan rencana terkait kebutuhan tersebut. “Dan kita sudah rencanakan alokasi perumahan dan sebagainya,” kata Prabowo.
Presiden juga mengaku haru saat melihat masyarakat di wilayah terdampak bencana di Sumatra masih menunjukkan ketegaran dan kesabaran. Selain itu, menanggapi pertanyaan terkait dukungan moral yang dia berikan kepada warga, Prabowo menyebut sambutan masyarakat sangat baik. “Tanggapan rakyat? Saya kira rakyat masih tegar masih sabar. Saya disambut dengan sangat baik,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan bahwa pemulihan listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatra masih menghadapi sejumlah kendala akibat kondisi alam dan kerusakan fisik di lapangan.
Dia menjelaskan bahwa sejumlah infrastruktur kelistrikan mengalami kerusakan berat. “Menara-menara [listrik] itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala. Sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus tetapi inshaAllah kita harapkan segera dipulihkan,” katanya.
Prabowo memperkirakan proses pemulihan akan memakan waktu sekitar satu pekan, namun meminta masyarakat untuk bersabar.
“Ya mungkin satu minggu, mudah-mudahan ya tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap. Saya sudah katakan berkali-kali saya tidak punya tongkat nabi musa tetapi semua bekerja keras. Saya kira itu dari saya,” ucapnya.
Adapun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra telah mencapai 1.006 jiwa.
Data tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Sabtu (13/12/2025).
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya.
Penambahan korban berasal dari tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Untuk data korban meninggal per hari ini dari data kami 995 jiwa korban meninggal dunia secara umum hari ini rekapitulasi 3 provinsi menunjukkan angka 1.006 jiwa perubahan ini terjadi di Aceh dari 411 ke 415 jiwa korban meninggal dunia dan kemudian Sumatra Utara dari 343 menjadi 349 dan Sumatra Barat dari 241 ke 242,” ujarnya dalam konferensi pers daring, Sabtu (13/12/2025)
-

Update BNPB: Korban Jiwa Bencana Sumatra 1.007 Orang, 217 Orang Hilang
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra telah mencapai 1.006 jiwa.
Data tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Sabtu (13/12/2025).
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya.
Penambahan korban berasal dari tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Untuk data korban meninggal per hari ini dari data kami 995 jiwa korban meninggal dunia secara umum hari ini rekapitulasi 3 provinsi menunjukkan angka 1.006 jiwa perubahan ini terjadi di Aceh dari 411 ke 415 jiwa korban meninggal dunia dan kemudian Sumatra Utara dari 343 menjadi 349 dan Sumatra Barat dari 241 ke 242,” ujarnya dalam konferensi pers daring, Sabtu (13/12/2025)
Muhari menjelaskan bahwa dinamika data korban di lapangan dipengaruhi oleh proses identifikasi yang tidak mudah. Dalam beberapa kasus, tim menemukan jasad yang ternyata berasal dari area pemakaman yang ikut tersapu banjir, sehingga sempat masuk dalam pencatatan awal sebagai korban baru.
Setelah dilakukan pencocokan dengan data kependudukan, jumlah korban meninggal sempat dikoreksi sebelum kembali diperbarui berdasarkan temuan korban baru yang telah terverifikasi. Proses ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data yang disampaikan ke publik.
Selain korban meninggal, BNPB juga melaporkan perkembangan terbaru terkait korban hilang. Jumlah orang yang masih dinyatakan hilang kini berkurang dibandingkan hari sebelumnya.
“Untuk korban hilang catatan nama kami dari 226 kemarin 12 Desember, saat ini 217 nama yang masih dalam pencarian,” jelas Muhari.
Berdasarkan pemutakhiran BNPB, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan korban meninggal terbanyak, yakni 415 jiwa, disusul Sumatra Utara 349 jiwa, dan Sumatra Barat 242 jiwa. Selain korban meninggal, BNPB juga mencatat total 217 orang masih dinyatakan hilang, dengan rincian Aceh 34 orang, Sumatra Utara 91 orang, dan Sumatra Barat 92 orang.
Jumlah warga yang mengungsi akibat bencana di tiga provinsi tersebut mencapai 654.642 jiwa. Aceh mencatat jumlah pengungsi tertinggi dengan 586.666 jiwa, disusul Sumatra Utara sebanyak 55.679 jiwa, dan Sumatra Barat 12.207 jiwa. Ribuan warga tersebut tersebar di berbagai kabupaten dan kota terdampak banjir serta longsor.
Meski begitu, jumlah pengungsi juga dilaporkan mengalami penurunan. Saat ini, total pengungsi yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra tercatat sebanyak 199.508 jiwa.
-
/data/photo/2025/12/13/693d0fe409059.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mensesneg Pastikan Proses Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Banjir Segera Dilakukan
Mensesneg Pastikan Proses Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Banjir Segera Dilakukan
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan, proses rehabilitasi untuk pemulihan wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera dilakukan secepatnya.
Hal ini dikatakan Prasetyo menyusul pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut bahwa rehabilitasi total akan memakan waktu hingga lima tahun.
“Kami akan berupaya secepat-cepatnya,” kata Prasetyo usai menemani Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan banjir di Langkat, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (13/12/2025).
Prasetyo menyebut, rehabilitasi akan dilakukan secara paralel dengan penanganan tanggap bencana. Pemerintah, kata dia, akan menghitung berapa rumah yang terdampak bencana.
Begitu pun kategori rumah rusak berat, sedang, dan rusak ringan.
“Mungkin hitungan bulan ya. Jadi beberapa proses secara paralel dilakukan, penanganan tanggap dilakukan, kami mulai memikirkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Termasuk menghitung beberapa rumah-rumah terdampak, baik yang rusak dengan skala berat, sedang, maupun skala ringan,” beber Prasetyo.
Lebih lanjut ia menyatakan, pihaknya juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lokasi-lokasi rumah baru bagi masyarakat.
Khususnya jika kondisinya tidak memungkinkan kembali ke tempat tinggal lama dan bersedia untuk direlokasi.
Sebab, sejumlah kampung hilang akibat banjir dan tanah longsor yang melanda wilayahnya.
“Pemerintah telah berkoordinasi dari 52 kabupaten/kota yang terdampak, sudah kita inventarisir tanah-tanah negara maupun tanah yang saat ini pengelolaannya diserahkan kepada pihak-pihak tertentu untuk nantinya akan dialokasikan sebagai titik-titik relokasi dari saudara saudara kita yang kemarin terdampak,” tandas Prasetyo.
Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, sudah tembus lebih dari 1.000 jiwa.
Data Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 yang tertulis di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) mencatat 1.003 warga meninggal dunia.
“Rekapitulasi terdampak bencana, meninggal dunia 1.003 jiwa, terakhir diperbarui pada 14 Desember 2025,” tulis data Pusdatin BNPB, dilihat Kompas.com, Sabtu (13/12/2025) pukul 15.00 WIB.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Mutakhirkan Identifikasi Korban Banjir, BNPB Revisi Data Meninggal
Jakarta, Beritasatu.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan proses identifikasi dan pencocokan identitas korban bencana banjir telah mulai dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil).
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, pemutakhiran data ini menghasilkan temuan baru, terutama adanya sejumlah korban yang sebelumnya tercatat sebagai korban bencana, tetapi ternyata telah meninggal dunia sebelum banjir terjadi.
“Proses identifikasi dilakukan dengan pencocokan identitas berdasarkan nama dan alamat (by name, by address). Dari situ ditemukan fakta ada beberapa korban yang sebenarnya sudah meninggal sebelum kejadian banjir,” ujarnya.
Abdul Muhari menjelaskan, bencana banjir tidak hanya berdampak pada kawasan permukiman, tetapi juga merusak area pemakaman. Akibatnya, sejumlah jasad ditemukan pascabencana dan sempat diduga sebagai korban banjir.
“Bencana juga berdampak pada lokasi pemakaman, ditemukan jasad-jasad yang setelah dilakukan identifikasi ternyata bukan korban banjir. Data tersebut kemudian kami keluarkan dari daftar korban,” jelasnya.
Dengan hasil identifikasi tersebut, BNPB melakukan pengurangan jumlah korban meninggal di sejumlah wilayah, khususnya pada level kecamatan. Pemutakhiran data, kata Abdul Muhari, akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Ini akan terus kami lakukan untuk memastikan data korban benar-benar detail, akurat, dan valid, by name dan by address,” tegasnya.
BNPB menegaskan pemutakhiran data korban bencana menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana, terutama untuk memastikan ketepatan penyaluran bantuan serta kejelasan informasi kepada publik.
/data/photo/2025/12/13/693d80583cffe.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)




/data/photo/2025/12/07/6935776ebad52.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)