Kementrian Lembaga: BNPB

Prabowo Angkat Bicara soal Status Darurat Bencana Nasional di Sumatera Nasional 28 November 2025

Prabowo Angkat Bicara soal Status Darurat Bencana Nasional di Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto angkat bicara mengenai apakah dirinya akan menetapkan status darurat bencana nasional terkait banjir dan longsor yang melanda Pulau Sumatera.
Prabowo mengatakan, pemerintah masih terus memonitor situasi terdampak
bencana di Sumatera
Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
“Ya kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya,” kata Prabowo, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam.
Prabowo memastikan, bantuan akan dikirim terus ke lokasi terdampak bencana.
Dia kembali tidak menjawab pasti saat ditanya apakah akan menetapkan status
darurat bencana nasional
.
“Oh iya iya, sudah kita kirim terus menerus,” ucap Prabowo.
“Nanti, nanti kita monitor terus,” sambung dia.
Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera telah memakan banyak korban.
Hingga Jumat (28/11/2025) sore, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 174 orang meninggal dunia dan 12.546 kepala keluarga (KK) mengungsi.
Melihat tingginya angka korban dan luasnya wilayah terdampak, Dewan Perwakilan Rakyat (
DPR
) mendesak pemerintah untuk menetapkan status darurat bencana nasional.
Peningkatan status dinilai penting untuk mempercepat penanganan dan memobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, bencana yang terjadi sudah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menangani.
“DPR juga mengusulkan ini (status darurat) bencana nasional, tidak lagi bencana kabupaten, tidak bencana provinsi. Cukup luar biasa sebetulnya,” kata Marwan, saat dihubungi, Jumat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/11/2025 21:32
Prabowo Sampaikan Duka Cita ke Korban Bencana Alam di Aceh hingga Sumut Nasional 28 November 2025

Prabowo Sampaikan Duka Cita ke Korban Bencana Alam di Aceh hingga Sumut
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban bencana alam yang terjadi di daerah Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), hingga Aceh.
“Kita turut merasakan kesulitan dan duka saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang mengalami
bencana alam
,” kata Prabowo, saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2025, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (28/11/2025).
Prabowo juga mendoakan agar para korban terdampak bencana.
“Dan kita berdoa dan meminta pertolongan yang Maha Kuasa untuk senantiasa meringankan penderitaan mereka,” lanjut Prabowo.
Kepala negara menegaskan pemerintah terus menyalurkan bantuan untuk para korban.
“Pemerintah terus menerus bekerja untuk menyampaikan bantuan segera ke daerah yang bersangkutan,” ucap dia.
Prabowo mengingatkan perlunya semua pihak untuk menjaga lingkungan di tengah adanya perubahan iklim di dunia.
Bencana yang baru-baru ini terjadi harus dijadikan pelajaran agar lebih peka dalam menjaga alam.
“Ini juga mengingatkan kita betapa kita harus waspada dan menjaga lingkungan kita bahwa masalah lingkungan adalah sangat penting dalam kondisi perubahan iklim yang kita alami di bumi kita sekarang,” kata Prabowo.
Diketahui, ratusan orang menjadi korban dalam bencana yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatera.
Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan bahwa hingga Jumat (28/11/2025) sore, tercatat total 174 orang meninggal dunia dan 12.546 kepala keluarga (KK) mengungsi.
Namun, dia menegaskan bahwa angka tersebut masih dapat berkembang, karena masih terdapat sejumlah wilayah yang belum bisa diakses dan proses pendataan terus berlangsung.
Di Provinsi
Sumatera Utara
, tercatat jumlah korban meninggal tertinggi, yaitu 116 orang dan 42 orang masih dalam pencarian.
Di Aceh, BNPB mendata 35 orang meninggal dunia, 25 orang hilang, dan 8 warga luka-luka.
Sementara itu, di Sumatera Barat tercatat 23 orang meninggal, 12 orang hilang, dan 4 orang luka-luka.
“Untuk korban jiwa di seluruh Sumatera Barat itu 23 meninggal dunia, 12 hilang, dan 4 jiwa luka,” ujar Suharyanto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/11/2025 20:41
6 Ditemukan Selamat, Ini yang Terjadi pada Wali Kota Sibolga Selama Hilang Kontak 3 Hari Medan

Ditemukan Selamat, Ini yang Terjadi pada Wali Kota Sibolga Selama Hilang Kontak 3 Hari
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri, yang sempat hilang kontak tiga hari sejak Selasa (25/11/2025), akhirnya ditemukan selamat pada Kamis (28/11/2025). Selama ini, ia terjebak longsor yang melanda Sibolga sejak Senin (24/11/2025).
Kabar bahwa
Ahmad Syukri
selamat disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
BNPB
), Letjen TNI Suharyanto. Ia mengatakan sudah berkomunikasi langsung dengan Syukri melalui sambungan telepon.
“Kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Wali Kota
Sibolga
, tadi pada saat berkomunikasi dia kan masih muda jadi kelihatannya capek tapi mukanya
seger
,” ujar Suharyanto dalam siaran pers di Tapanuli Utara, Kamis (28/11/2025).
Suharyanto menambahkan, selama hilang kontak, Syukri harus berjalan kaki selama empat hari karena terjebak longsor.
“Beliau ngomong ke saya jalan kaki empat hari, karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung, Tapanuli Utara yang sekarang sudah dibuka dan besok sudah ditembus,” ujarnya.
Menurut Suharyanto, kondisi Syukri sehat dan diperkirakan dapat meninjau kondisi Sibolga yang terdampak banjir dan longsor pada Jumat (29/11/2025).
“Beliau alhamdulilah tidak ada masalah, sehat wal afiat besok rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga, kan berita awal Sibolga parah, ternyata setelah kita sampai di sini, Sibolga justru tidak terlalu parah justru yang parah Tapanuli Tengah,” ucapnya.
Sebelumnya, kabar bahwa Wali Kota Sibolga hilang kontak disampaikan Ketua NasDem Sumut, Iskandar ST.
“Memang belum bisa dihubungi (dia) tapi bukan dia saja, semua kader NasDem di sana ngak bisa dihubungi,” ujar Iskandar kepada Kompas.com, Kamis (27/11/2025) malam.
Ia mengatakan akses komunikasi di sejumlah wilayah terdampak memang terputus.
“Gak ada komunikasi (di sana) putus semua, ngak ada yang bisa dihubungi memang, bukan Wali Kota saja yang putus komunikasinya,” ujarnya.
Iskandar menyebutkan, putusnya akses komunikasi juga membuat distribusi bantuan menjadi sulit.
“Besok kami mau cari jalan, karena jalan putus semua ini lagi cari kayak mana caranya, kita mau beri bantuan tidak tahu teknisnya, banyak jalan putus, ini lagi cari komunikasi, mau jalan. Tapi semua gak bisa dihubungi komunikasi putus,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/11/2025 20:35
Menilik Kesiapan Anggaran Tanggap Bencana Prabowo, Seberapa Besar?

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat baru saja mengirimkan bantuan dalam jumlah besar untuk penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara sampai dengan Sumatera Barat.

Bencana alam yang dipengaruhi oleh siklon tropis senyar itu memicu banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan upaya tanggap darurat dengan mengirimkan bantuan logistik, berupa tenda pengungsian, makanan serta kebutuhan sehari-hari.

“Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak, misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskab [Sekretaris Kabinet], alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik. Itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien,” terangnya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga bergerak ke beberapa titik lokasi yang terdampak longsor untuk perbaikan jalan.

Di sisi lain, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memerinci lebih lanjut beberapa bantuan yang dikirim pagi ini dari Halim Perdanakusuma. Contohnya, sesuai kebutuhan pemerintah mengirimkan 150 tenda, 64 perahu karet, genset serta 100 alat komunikasi guna memperbaiki sinyal yang terdampak.

Selanjutnya, pemerintah turut mengirimkan bahan makanan siap saji, obat-obatan, serta tim medis dari TNI maupun Kementerian Kesehatan. Teddy menyampaikan bahwa pengiriman bantuan ini bukan pertama kalinya yang diinstruksikan oleh Presiden. Dia mengeklaim Kepala Negara sudah memerintahkan penanggulangan bencana sejak 25 November 2025.

“Jadi ini bukan yang pertama. Sejak hari pertama, tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengoordinir secara langsung terkait penanganan bencana,” terang Teddy.

Berapa Kesiapan Anggaran Pemerintah?

Adapun anggaran terkait dengan kebencanaan yang disiapkan di dalam APBN tersebar di anggaran kementerian/lembaga (K/L), non-K/L, maupun dana-dana lainnya termasuk dana penanggulangan bencana alam.

Apabila berdasarkan belanja K/L, instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dikutip dari Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026, anggaran BNPB sejak 2021-2025 menurun.

Pada 2021, saat masih terjadi pandemi, BNPB memiliki anggaran berdasarkan LKPP 2021 sebesar Rp7,1 triliun. Hal ini disebabkan oleh BNPB yang leading dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Mulai 2022, anggarannya turun drastis ke Rp5 triliun, kemudian naik lagi ke Rp5,4 triliun pada 2023.

Pada 2024, anggaran BNPB turun semakin drastis ke Rp4,9 triliun. Outlook APBN 2025 anggaran BNPB yakni Rp2 triliun, dan pada 2026 dianggarkan hanya Rp491 triliun.

Namun demikian, anggaran penanggulangan bencana oleh BNPB juga masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos). Pada 2025, outlook anggaran perlinsos yakni Rp465,1 triliun, dan dianggarkan Rp508,2 triliun pada APBN 2026.

Selain anggaran yang disiapkan tahunan dalam APBN, pemerintah turut menyiapkan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana. Rata-rata realisasi dana cadangan tersebut dalam periode 2014-2024 sekitar Rp4,2 triliun per tahun.

Penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana dialokasikan pada Kementerian Keuangan (BA BUN), serta dapat digunakan saat kejadian tanggap darurat atau on-call. Alokasi dana itu juga bisa digunakan pada tahap rehabilitasi serta konstruksi melalui pemberian hibah dari pusat ke daerah.

Selama 2021-2025, dana cadangan penanggulangan bencana alam dialokasikan Rp5 triliun. Realisasinya fluktuatif, dengan tingkat realisasi tertinggi pada 2024 yaitu 106,6% atau Rp5,33 triliun. Kemudian, outlook sampai dengan Juni 2025 yaitu Rp950 miliar.

Di sisi lain, pemerintah turut menyiapkan pooling fund bencana dan pinjaman kontinjensi dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2025.

Adapun alokasi anggaran kebencanaan ini masih kecil apabila dibandingkan dengan keseluruhan program prioritas pemerintah 2025. Pagu tahun ini disiapkan yakni Rp929 triliun, dengan realisasi sampai dengan akhir Oktober 2025 yaitu Rp611,7 triliun.

Pagu terbesar yakni untuk subsidi atau kompensasi energi sebesar Rp394,3 triliun, subsidi nonenergi (pupuk hingga KUR) Rp104,5 triliun serta Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun. Tahun depan, khususnya MBG yang merupakan prioritas pemerintahan Prabowo mencapai melonjak ke Rp335 triliun.

Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu menyampaikan bahwa anggaran Rp335 triliun terbagi ke fungsi anggaran pendidikan sampai dengan fungsi ekonomi.

“Ini menjadi bagian dari anggaran pendidikannya Rp223,6 triliun, dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, dan termasuk yang di dalam fungsi ekonomi adalah Rp19,7 triliun,” terang Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

28/11/2025 20:15
BNPB Catat 11 Orang Masih Hilang Akibat Banjir di Aceh, Jaringan Komunikasi Masih Terganggu

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan kondisi bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh per hari ini. Saat ini, sejumlah daerah di Aceh masih terendam banjir akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada awal pekan keempat November 2025.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut, saat ini terdapat lima oranh meninggal dunia dan sembilan orang masih hilang akibat banjir dan longsor di Kabupaten Bener Meriah.

Lalu, satu orang tercatat meninggal dunia dan dua orang masih hllang akibat longsor di Gayo Lues.

“Jadi untuk Provinsi Aceh secara total ada enam korban jiwa meninggal dunia serta sebelas korban lainnya masih dinyatakan hilang,” kata Abdul Muhari dikutip dalam keterangan video, Jumat, 28 November.

Abdul Muhari menyebut proses verifikasi terkait korban terdampak masih berjalan karena beberapa daerah masih kesulitan menyampaikan laporan akibat terputusnya jaringan komunikasi.

“Untuk data korban hingga saat ini kami masih terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Ada beberapa pemerintah daerah yang masih kesulitan untuk melaporkan karena jaringan komunikasi yang masih terganggu,” ujar Abdul Muhari.

Kondisi terkini banjir di Aceh menunjukkan dampak yang masih meluas di sejumlah wilayah. Di Kota Lhokseumawe, air belum surut. Aceh Barat mengalami peningkatan tinggi muka air sehingga banyak akses jalan tertutup. Di Aceh Utara, layanan komunikasi seluler terputus, listrik padam, dan kantor pemerintahan lumpuh total.

Di Aceh Timur, banjir belum surut akibat luapan sungai dan hujan deras. Sementara Aceh Singkil masih terendam dengan ketinggian air 50–100 sentimeter. Penanganan bencana di beberapa desa terkendala akses yang tertutup oleh jalan rusak, terendam, atau tertimbun longsor. Bireuen juga melaporkan penambahan wilayah terdampak menjadi 8 kecamatan dan 12 desa.

Abdul Muhari menambahkan bahwa pemulihan jaringan komunikasi sangat dibutuhkan untuk memperlancar pendataan dan memastikan keluarga terdampak dapat saling berkomunikasi.

“Pemerintah mengharapkan pihak provider telekomunikasi bisa segera memulihkan akses komunikasi di daerah-daerah terdampak. Sehingga masyarakat yang hingga saat ini mungkin belum bisa menghubungi sana kerabatnya di lokasi terdampak bisa segera kemudian pulih komunikasi dan bisa kembali menghubungi dan mengetahui status dan kondisi dari sana keluarga yang berada di daerah terdampak,” ujarnya.

BNPB turut membuka saluran aduan untuk warga yang kesulitan menghubungi keluarga lewat posko utama BNPB di Tarutung dengan nomor 0811-6164-5500. Setiap laporan yang masuk akan diteruskan kepada personel BNPB di masing-masing kabupaten dan kota terdampak untuk dilakukan pengecekan lapangan.

“Dari setiap aduan kami akan coba expose dan checklist nanti mana yang sudah bisa ditindaklanjuti, mana yang bisa dikonfirmasi, mana yang sudah bisa diketahui keberadaan dan kondisinya dan mana yang belum serta untuk yang belum kendala serta solusinya seperti apa,” imbuhnya.

28/11/2025 19:43
Pemerintah Diminta Tetapkan Darurat Bencana Nasional Terkait Banjir-Longsor di Sumatera Nasional 28 November 2025

Pemerintah Diminta Tetapkan Darurat Bencana Nasional Terkait Banjir-Longsor di Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera telah memakan banyak korban.
Hingga Jumat (28/11/2025) sore, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 174 orang meninggal dunia dan 12.546 kepala keluarga (KK) mengungsi.
Melihat tingginya angka korban dan luasnya wilayah terdampak, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah menetapkan
status darurat
bencana nasional.
Peningkatan status dinilai penting untuk mempercepat penanganan dan memobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, bencana yang terjadi sudah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menangani.
“DPR juga mengusulkan ini (status darurat) bencana nasional, tidak lagi bencana kabupaten, tidak bencana provinsi. Cukup luar biasa sebetulnya,” kata Marwan, saat dihubungi, Jumat.
Marwan mengakui banjir di sebagian wilayah memang mulai surut dan cuaca per hari ini sudah membaik.
Namun, masih banyak warga yang belum dapat dievakuasi karena jalan terputus akibat material longsor.
“Ini saya kira kategori bencananya sudah bisa disebut berskala nasional. Kalau sudah berskala nasional, lintas kementerian lembaga ayo sama-sama, karena memang tidak tertangani oleh satu pihak saja,” ucap dia.
Desakan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda.
Menurut dia, bencana yang meliputi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat telah memenuhi indikator penetapan status bencana nasional.
Indikator yang dimaksud Huda antara lain cakupan wilayah, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana, kerugian harta benda, dan dampak sosial ekonomi.
“Kami mendesak agar ada peningkatan status bencana di Pulau Sumatera bagian Utara menjadi bencana nasional,” kata Huda.
“Banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi NAD sudah layak dinyatakan sebagai bencana nasional,” sambung dia.
Huda menilai, penetapan status nasional akan memudahkan pengerahan anggaran, logistik, personel SAR, dan relawan.
Selain itu, koordinasi antar-lembaga dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi.
“Penetapan status bencana nasional ini juga akan memudahkan proses koordinasi dalam proses tanggapan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi,” ujar dia.
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menilai, kerusakan ekosistem menjadi pemicu utama meluasnya dampak bencana.
Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh menghindari tanggung jawab dengan berlindung di balik status darurat bencana yang ditetapkan di tingkat pemerintah daerah.
“Jangan sampai pemerintah pusat berlindung di balik istilah ‘bencana daerah’ untuk menghindari tanggung jawab terhadap kegagalan tata kelola lingkungan jangka panjang. Negara harus hadir di garda terdepan,” kata Dini, kepada Kompas.com.
Dini menegaskan, banjir dan longsor di sebagian Pulau Sumatera adalah alarm krisis ekologis akibat pembiaran alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan resapan.
“Bencana ini adalah alarm keras tentang krisis ekologis akibat pembiaran alih fungsi lahan dan deforestasi di kawasan resapan,” ucap dia.
Dengan penetapan status darurat bencana nasional, dia menilai Presiden Prabowo Subianto akan memiliki legitimasi politik untuk mengambil langkah korektif terhadap kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan.
“Status nasional akan memberikan legitimasi politik kepada Presiden untuk melakukan langkah korektif, seperti audit lingkungan, moratorium izin, hingga penegakan hukum terhadap perusak kawasan hulu yang memicu bencana berulang,” kata Dini.
BNPB mencatat Sumatera Utara menjadi provinsi dengan korban terbanyak.
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa data terkini yang masih berkembang karena sejumlah wilayah belum dapat dijangkau.
“Untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara, korban meninggal dunia ada 116 jiwa, kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian,” ujar Suharyanto, dalam konferensi pers daring, Jumat.
Pengungsi di Sumut tercatat mencapai 3.840 KK.
Sementara itu, di Aceh terdapat 35 orang meninggal, 25 orang hilang, dan 8 warga luka-luka.
Wilayah terdampak di Aceh pun masih banyak yang terisolasi.
“Ada beberapa kabupaten/kota yang masih terputus… Ini masih belum bisa tembus,” ujar Suharyanto.
Untuk jumlah pengungsi di Aceh mencapai 4.846 KK.
Di Sumatera Barat, tercatat 23 orang meninggal, 12 orang hilang, dan 4 orang luka-luka.
Pengungsi mencapai 3.900 KK dan banyak berada di Padang Pariaman dan Kota Solok.
“Kalau dibandingkan dengan skala bencananya, misalnya Sumatera Barat sendirian, ya ini sangat-sangat besar dan sangat masif,” kata Suharyanto.
Suharyanto menekankan, upaya pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan.
Tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, serta relawan terus membuka akses jalan yang masih tertutup longsor untuk menjangkau lokasi terdampak.
BNPB juga memastikan bahwa pendataan akan terus dilakukan hingga seluruh wilayah dapat diakses dan semua korban yang dilaporkan hilang ditemukan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/11/2025 19:31
Banjir Hambat Mobilisasi Alat Berat ke Jalinsum Tarutung-Sipirok

Jakarta –

Pemulihan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang menghubungkan Tarutung di Tapanuli Utara dengan Sipirok di Tapanuli Selatan masih menemui kendala. Banjir yang merendam jalan akses membuat alat berat kesulitan untuk menjangkau lokasi.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya dihubungi langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang meminta bantuan untuk membuka akses antara Tarutung dan Sipirok.

Menyusul hal tersebut, pihaknya telah menghubungi balai setempat untuk membantu mengerahkan alat berat ke lokasi. Sayangnya, pergerakan alat berat tersebut terhambat banjir.

“Nah saya telpon kepala balai jalan yang ada di sana untuk segera mengerahkan alat beratnya di sana. Kalau kemarin belum bisa (dikerahkan) karena alat trailernya yang ke sana saja itu juga susah karena nggak bisa ngelewatin (banjir),” kata Diana ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Atas kondisi tersebut, pihaknya mesti menunggu banjir di kawasan itu surut, barulah alat berat bisa dimobilisasi. Kementerian PU telah berhasil memobilisasi alat berat ke sejumlah lokasi bencana yang banjirnya telah mereda.

Diana merincikan, setidaknya total ada sebanyak 20 unit alat berat yang dikirimkan ke Aceh, lalu 21 alat berat ke Sumatera Utara, dan 15 alat berat ke Sumatera Barat. Alat berat itu dikirimkan ke lokasi-lokasi yang sudah bisa terjangkau.

“Alat berat ini yang semuanya sudah ada di lokasi yang sudah terjangkau. Tapi yang belum (akses tertutup banjir), menunggu sampai surut banjirnya. Juga kami sedang upayakan juga untuk (semua alat berat dan bantuan)sampai ke sana, ada yang masih kurang dan sebagainya kami upayakan karena ini darurat ya harus secepat,” tegasnya.

Diana juga optimistis, ke depannya banjir akan lebih cepat surut. Hal ini berkaca pada proyeksi BMKG yang menyebut bahwa badai Siklon Tropis Senyar telah usai sehingga seharusnya hujan sudah berhenti.

“Tadi Aceh saya dengar juga sudah bisa (dibuka jalan aksesnya), Sumatera Utara ini masih mencari yang jalan tadi karena juga hari ini tadi masih hujan. Tapi kalau ramalan BMKG, Siklon Tropis Senyar itu sudah habis hari ini. Berarti, angin sama hujan itu harusnya sudah selesai. Tapi kita tetap harus antisipasi dan tentunya kita bisa turun untuk membuka jalan yang longsor-longsor sama ini mudah-mudahan bisa dibuka,” ujar Diana.

(shc/eds)

28/11/2025 19:30
Korban Banjir Bandang di Agam Bertambah, 13 Orang Meninggal Dunia Regional 28 November 2025

Korban Banjir Bandang di Agam Bertambah, 13 Orang Meninggal Dunia
Tim Redaksi
PADANG, KOMPAS.com
-Korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus bertambah.
Data terakhir jumlahnya mencapai 13 orang yang ditemukan meninggal dunia.
“Informasi terakhir, jumlah korban banjir bandang di Agam telah ditemukan 13 orang meninggal dunia,” kata Juru Bicara BPBD Sumbar Ilham Wahab kepada wartawan di posko BPBD Sumbar, Jumat (28/11/2025).
Sebelumnya BPBD mencatat ada 9 korban meninggal dunia, kemudian siang bertambah 4 orang.
Ilham menyebutkan masih ada dilaporan warga yang hilang.
Saat ini pihak BPBD masih terus melakukan pencarian.
“Pencarian masih dilakukan pagi ini untuk mencari korban yang dilaporkan hilang,” jelas Ilham.
Sebelumnya diberitakan, kecamatan Malalak,
Kabupaten Agam
,
Sumatera Barat
dihantam banjir bandang, Rabu (26/11/2025) sore.
Material lumpur hitam bercampur dengan kayu dan bebatuan menghantam pemukiman warga.
Terkait banjir yang ada di Sumatera Barat, pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan.
BNPB juga sudah turun untuk berkoordinasi dan menangani banjir yang ada di Sumatera Barat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/11/2025 18:37
BNPB: 3.840 Keluarga Mengungsi Akibat Banjir-Longsor di Sumatera Utara Nasional 28 November 2025

BNPB: 3.840 Keluarga Mengungsi Akibat Banjir-Longsor di Sumatera Utara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.840 keluarga terpaksa mengungsi, akibat banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir.
Kepala
BNPB

Suharyanto
mengatakan bahwa para korban tersebut tersebar di sejumlah titik pengungsian di tujuh kabupaten/kota yang terdampak.
“Kemudian untuk pengungsian, ini tersebar, jumlahnya lebih dari seribuan KK,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Jumat (28/11/2025).
Dia merinci, di Tapanuli Utara terdapat satu titik pengungsian terpusat di jalur penghubung Tarutung-Sibolga, yakni di sebuah bangunan gereja dengan jumlah sekitar 600 kepala keluarga (KK).
Di Tapanuli Tengah, pengungsian terkonsentrasi di Gelanggang Olahraga milik Pemerintah Daerah Tapanuli Tengah.
Pada malam hari, jumlah pengungsi mencapai 1.100 KK. Namun, saat siang hari, jumlahnya berkurang menjadi sekitar 600 KK karena sebagian warga keluar membantu membuka akses-akses yang masih terputus.
“Ini kalau malam penuh sekitar 1.100, tetapi kalau siang kami hitung, kami cek sekitar 600, karena pada saat siang sebagian masyarakat yang mengungsi juga mengecek dan membantu membuka jalur-jalur yang masih putus,” kata Suharyanto.
Untuk wilayah Tapanuli Selatan, BNPB mencatat sekitar 250 KK mengungsi. Sementara di Kota Sibolga terdapat sekitar 200 KK, dan di Humbang Hasundutan sekitar 150 KK.
“Untuk Mandailing Natal, ini tersebar ada di lima titik tempat pengungsian, ini kami hitung sekitar 1.500 kakak,” kata Suharyanto.
Selain jumlah pengungsi, BNPB juga memperbarui data korban jiwa akibat bencana tersebut. Hingga sore ini, tercatat 116 orang meninggal dunia dan 42 lainnya masih dalam pencarian.
“Untuk Provinsi Sumatra Utara, per hari ini, per sore ini, kami mendata untuk seluruh Provinsi Sumatra Utara, korban meninggal dunia ada 116 jiwa, kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian,” ujar Suharyanto.
Menurut dia, angka tersebut berpotensi terus bertambah seiring masih adanya sejumlah titik longsor yang belum dapat ditembus.
“Tentu data ini akan berkembang terus karena kami informasikan juga masih ada titik-titik yang belum bisa ditembus, yang masih dalam proses penanganan,” ucap dia.
BNPB merinci sebaran korban meninggal dunia, yakni di Tapanuli Utara 11 jiwa, Tapanuli Tengah 47 jiwa, Tapanuli Selatan 32 jiwa, Kota Sibolga 17 jiwa, Humbang Hasundutan 6 jiwa, Kota Padangsidimpuan 1 jiwa, dan Pakpak Bharat 2 jiwa.
Adapun di Mandailing Natal, belum ada laporan korban meninggal dunia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/11/2025 18:24
Pariaman Banjir Lagi Setelah 40 Tahun Aman, Apa Penyebabnya?

Jakarta –

Pemerintah terus menggencarkan aksi tanggap darurat terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Padang Pariaman menjadi salah satu wilayah terdampak banjir, setelah lebih dari 40 tahun aman.

Ada lebih dari 9 kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang dilanda bencana banjir mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Banjir di Sumatera menjadi salah satu bencana terparah yang terjadi di Indonesia tahun 2025 ini.

“Kemarin saya dengar dari, misalnya Padang Pariaman, di situ sudah 40 tahun nggak pernah ada banjir. Tapi sekarang ada banjir kayak gitu,” kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Diana mengaku, sebelumnya ia sempat berdiskusi dengan Pakar Geologi UGM yang juga Eks Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, tentang bencana banjir di Sumatera ini. Diduga bahwa penyebab utama banjir ini ialah faktor alam.

Sebab, dalam beberapa hari ke belakang ini intensitas hujan di kawasan tersebut terbilang sangat tinggi. Selain itu, juga disoroti tentang masalah tata ruang di Pulau Sumatera.

“Karena hujan yang terus menerus selama empat hari. Ini alam, tetapi salah satu juga yang menjadi penyebab adalah masalah tata ruang ya. Tata ruang alih fungsi, yang mungkin dulunya ini berubah menjadi lahan yang permukiman dan sebagainya, atau lahan dipakai untuk apa, itu yang menyebabkan banjir. Itu saya mengutip Bu Dwikorita,” ujar Diana.

Diana sendiri belum dapat memastikan berapa jumlah infrastruktur yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Sebab, data tersebut masih terus berkembang, seiring dengan proses identifikasi yang dilaksanakan oleh balai setempat, adan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Bantuan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

“Masih berproses ya ada, tapi bertambah-bertambah terus tadi barusan saya rapat dengan teman-teman balai jam 10 tadi saya rapat dan itu, bu ini tambah lagi bu ini tambah lagi mungkin belum final ya kami sedang melakukan identifikasi. Kami punya catatannya, tapi ini berubah terus berubah terus,” katanya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sendiri telah mengirimkan sejumlah alat berat ke lokasi-lokasi terdampak bencana. Alat tersebut difungsikan salah satunya untuk membuka akses untuk mempercepat mobilitas bantuan.

Diana merincikan, setidaknya total ada sebanyak 20 unit alat berat yang dikirimkan ke Aceh, lalu 21 alat berat ke Sumatera Utara, dan 15 alat berat ke Sumatera Barat. Alat berat itu dikirimkan ke lokasi-lokasi yang sudah bisa terjangkau.

“Alat berat ini yang semuanya sudah ada di lokasi yang sudah terjangkau. Tapi yang belum (akses tertutup banjir), menunggu sampai surut banjirnya. Juga kami sedang upayakan juga untuk (semua alat berat dan bantuan)sampai ke sana, ada yang masih kurang dan sebagainya kami upayakan karena ini darurat ya harus secepat,” tegas Diana.

(shc/eds)

28/11/2025 18:00