Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BNPB

  • Banjir dan Longsor Sumatra, Ini Syarat dan Prosedur Penerapan Bencana Nasional

    Banjir dan Longsor Sumatra, Ini Syarat dan Prosedur Penerapan Bencana Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Bencana alam banjir dan longsor terjadi di beberapa daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumbar. Apakah bencana yang terjadi di provinsi ini, masuk dalam kategori bencana nasional?

    Bencana alam yang pernah dianggap sebagai bencana nasional adalah gempa dan tsunami di Flores pada 1992, tsunami di Aceh pada 2004, dan lumpur Lapindo di Jawa Timur pada 2006. Lantas, bagaimana dengan bencana yang terjadi di 3 provinsi di Sumatra?

    Dikutip dari buku Panduan Pedoman Penetapan Status Keadaaan Darurat Bencana BNPB, Minggu (30/11/2025), status keadaan darurat bencana nasional ditetapkan atas pertimbangan pemerintah provinsi yang terdampak, tidak memiliki kemampuan satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :

    1. Memobilisasi sumberdaya manusia untuk upaya penanganan darurat bencana.

    2. Mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.

    3. Melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam serta pemenuhan kebutuhan dasar.

    Ketidakmampuan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud penjelasan diatas ditentukan oleh :

    1. Pernyataan resmi dari Gubernur wilayah provinsi terdampak yang menerangkan adanya ketidakmampuan di dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana.

    2. Pernyataan tersebut di atas, harus dikuatkan dan didukung oleh laporan hasil pengkajian cepat yang dilakukan oleh Pemerintah (dalam hal ini BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait).

    Apabila hasil pengkajian cepat memang benar menunjukkan adanya ketidakmampuan di dalam mengelola penanganan darurat bencana, maka dengan demikian kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak dapat beralih kepada Pemerintah. Selanjutnya Presiden menetapkan status keadaan darurat bencana nasional.

    Prosedur Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Nasional

    Prosedur penetapan status keadaan darurat bencana nasional diatur sebagai berikut:

    1. Apabila kebutuhan penanganan darurat bencana melampaui kapasitas dari rovinsi yang wilayah kabupaten/kotanya terdampak, maka gubernur wilayah provinsi terdampak dapat mengeluarkan surat pernyataan.

    Surat pernyataan itu ditujukan kepada Presiden yang berisikan tentang ketidakmampuan dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana secara penuh dan sekaligus bermohon kiranya status keadaan darurat bencana yang terjadi perlu ditingkatkan menjadi status keadaan darurat bencana nasional.

    2. Paling lambat 1 kali 24 jam setelah keluarnya surat pernyataan dimaksud maka BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait agar melakukan pengkajian cepat situasi.

    3. Selanjutnya hasil pengkajian cepat dimaksud dibahas dalam rapat koordinasi tingkat nasional untuk menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.

    4. Apabila rekomendasi yang dikeluarkan perlu menaikkan status keadaan darurat bencana menjadi status keadaan darurat bencana nasional maka, Presiden dapat segera menetapkan status keadaan darurat bencana nasional.

    Selanjutnya, Kepala BNPB mengkoordinasikan Kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional untuk mengambil langkah-langkah penyelenggaraan penanganan darurat bencana lebih lanjut.

    5. Apabila rekomendasi yang dihasilkan sebaliknya, maka Pemerintah melalui Kepala BNPB segera menginformasikan ke Gubernur wilayah terdampak bahwa status keadaan darurat bencana tidak perlu ditingkatkan menjadi status keadaan darurat bencana nasional dan sekaligus di dalam menginformasikan tersebut termuat pula pernyataan bahwa Pemerintah akan melakukan pendampingan penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang terjadi.

  • Bencana Banjir Sumatera, Pemerintah Diminta Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional

    Bencana Banjir Sumatera, Pemerintah Diminta Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional

    Liputan6.com, Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyatakan keprihatinan mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Berdasarkan data terkini dari BNPB, jumlah korban meninggal akibat bencana ini telah mencapai 303 jiwa, korban hilang dilaporkan sebanyak 279 orang, ratusan orang terluka hingga puluhan ribu orang mengungsi dan terancam kehilangan rumah. Hal ini menunjukkan betapa genting dan belum tuntasnya proses evakuasi dan pencarian.

    “PB HMI menyampaikan seruan tegas bahwa prioritas utama harus ditempatkan pada keselamatan dan kesehatan korban,” kata Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat PB HMI, Nur Hariyani melalui siaran pers diterima, Minggu (30/11/2025).

    Nur menyatakan, saat ini Indonesia menghadapi situasi darurat sebab setiap nyawa berharga dan pemerintah tidak boleh lengah. Karenanya, PB HMI menyerukan untuk menetapkan status Bencana Nasional, agar semua sumber daya dan bantuan dapat digerakkan secara cepat dan maksimal.

    “PB HMI menilai skala kerusakan yang masif, kerusakan infrastruktur hingga akses jalan putus, meluasnya wilayah terdampak dan wilayah terisolir serta korban yang terus bertambah menjadi indikator yang cukup untuk menilai bahwa status Bencana Nasional harus segera ditetapkan,” tutur Nur.

    Nur berharap, situasi genting yang sedang dihadapi oleh ketiga provinsi ini bisa segera mendapatkan bantuan maksimal. Sebab saat ini korban sangat membutuhkan Kebutuhan Darurat Kesehatan, Logistik, dan Evakuasi.

    “Korban membutuhkan air bersih, makanan, layanan medis, tempat evakuasi, dan keselamatan dasar tanpa mobilisasi besar-besaran, banyak nyawa dalam risiko,” tegas Nur.

     

  • Perlukah Status Darurat Bencana Nasional di Sumatra?

    Perlukah Status Darurat Bencana Nasional di Sumatra?

    Bisnis.com, JAKARTA — Di beberapa wilayah Sumatera akhir November ini, air datang bukan hanya sebagai hujan tetapi berubah menjadi penghapus jalan, pemutus jembatan, dan pemisah antara rumah dengan penghuninya.

    Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meninggalkan jejak runtuhan, cerita kehilangan, dan jaringan logistik yang porak-poranda.

    Berdasarkan laporan BNPB pada Minggu (30/11/2025), korban meninggal di Provinsi Sumatera Utara pada hari ketiga usai penetapan status tanggap darurat bencana dan jumlah orang yang tewas sudah mencapai 166 orang.

    Selain itu, 143 orang lainnya statusnya masih dinyatakan hilang. Daftar wilayah terdampak bencana terbesar di Sumut adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, serta Kota Sibolga.

    Sementara itu, Di Aceh, korban meninggal berdasarkan laporan BNPB terbaru sudah mencapai 47 orang. 51 warga dinyatakan hilang dan 8 mengalami luka-luka. Adapun, jumlah pengungsi di Aceh mencapai 48.887 dengan titik lokasi pengungsian berada di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.

    Di sisi lain, korban meninggal di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berdasarkan data BNBP mencapai angka 90 orang dengan status lainnya 85 warga masih dinyatakan hilang dan 10 lainnya luka-luka. Korban paling banyak berasal dari Kabupaten Agam.

    Sedangkan jumlah pengungsi di Sumatera Barat adalah 11.820 Kepala Keluarga atau sekitar 77.918 jiwa. Titik lokasi pengungsian berada di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumbar, mencatat warga yang mengungsi di wilayahnya adalah sebanyak 4.000 orang.

    Di tengah situasi tersebut, publik mulai mempertanyakan perlukah pemerintah menetapkan status “darurat bencana nasional”? Pertanyaan ini muncul seiring luasnya dampak bencana Sumatra yang melibatkan ribuan pengungsi, puluhan infrastruktur rusak, dan rantai logistik yang terganggu.

    Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah terus memantau dan mengirim bantuan secara berkelanjutan. Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyebutkan bahwa pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana nasional atas banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. 

    “Kami terus monitor dan kirim bantuan terus, nanti kami menilai kondisinya. Bantuannya akan kami kirim terus-menerus,” ujarnya.

    Daerah
    Meninggal Dunia
    Orang Hilang

    DI Aceh
    47 orang
    51 orang

    Sumatra Utara
    166 orang
    143 orang

    Sumatra Barat
    90 orang
    85 orang

    Total
    303 orang
    276 orang

    Sumber: BNPB, per 30 November 2025

    Terkait kemungkinan penetapan status darurat bencana nasional, Prabowo mengatakan pemerintah masih melakukan pemantauan intensif sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

    “Nanti kami monitor terus,” katanya singkat.

    Meski begitu, Kepala negara memastikan bahwa di tengah upaya cepat pemerintah, tetapi saat ini kondisi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari akses yang terputus hingga cuaca yang tidak menentu. Dia mengatakan bahwa pemberian bantuan ke daerah bencana alam sangat berat. Sebab, akses banyak terputus.

    “Memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan. Kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A-400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung,” imbuhnya.

    Oleh sebab itu, Prabowo juga menyinggung pentingnya kesiapsiagaan bangsa dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana.

    Prabowo mengatakan bahwa kerusakan lingkungan di Sumatra telah memicu adanya banjir bandang, saat cuaca ekstrem di sebagian besar Pulau tersebut.

    “Pemerintah bergerak cepat, kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara,” ucapnya, Jumat (28/11/2025).

    Sebelumnya, Presiden Ke-8 RI memerintahkan percepatan penanganan tanggap darurat sejak hari pertama terjadi bencana alam di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Bantuan yang disalurkan bagi korban bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah memastikan seluruh unsur bergerak cepat untuk menjamin keselamatan warga dari bencana yang dipicu oleh fenomena cuaca ekstrem yang berdampak luas di sejumlah wilayah.

    “Jadi sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami Tim BNPB langsung bergerak dibantu TNI-Polri, Pemda aktif, dan untuk tanggap darurat itu tenda-tenda pengungsian terus makanan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim,” ujarnya.

    Menurut Pratikno, pengiriman bantuan mendesak kembali dilakukan atas arahan langsung Prabowo. Pemerintah menekankan pentingnya peralatan prioritas untuk mendukung efisiensi operasi tanggap darurat.

    “Tadi di disampaikan oleh Pak Seskab, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Tim PU [Pekerjaan Umum] juga bergerak, karena beberapa lokasi titik itu putus, mulai dari tanah longsor, kemudian jalan yang tertimbun, dan lain-lain, itu juga sudah bergerak,” kata Pratikno.

    Menurut Pratikno, fenomena cuaca ekstrem yang terjadi dipicu Siklon Tropis Senyar yang berdampak luas di sejumlah wilayah. Pemerintah telah mengaktivasi operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan di daratan.

    “Perlu kita ketahui, ini adalah Siklon Tropis Senyar yang memang sangat dahsyat, tetapi menurut BMKG sudah mulai menurun, oleh karena itu kami juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan dibawa ke lautan. Ini juga dilakukan upaya-upaya semacam ini,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah mewaspadai potensi Siklon Tropis Koto yang berada di utara. Meski diharapkan tidak memasuki wilayah Indonesia, seluruh elemen diminta memperkuat kewaspadaan dan menjaga kesiapsiagaan.

    “Dan kemudian kami juga mengantisipasi karena ada Siklon Koto, tapi tempatnya di utara. Kami masih waspada, kami harapkan dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia. Jadi sekali lagi, kami butuh dukungan dari semua pihak, rekan-rekan semuanya,” kata Pratikno.

  • YLBHI Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional guna Percepat Penanganan Sumatra

    YLBHI Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional guna Percepat Penanganan Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)menilai seharusnya pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional usai banjir dan longsor melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

    Direktur LBH Medan, Muhammad Irvan mengatakan alasan penetapan status bencana nasional berkaca dari banyaknya korban jiwa maupun luka yang terdampak. 

    “Mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional. Ini sudah seyogyanya ditetapkan sebagai status bencana nasional karena terindikasi melihat dari indikator jumlah korban Sumatra Utara saja ratusan,” katanya saat konferensi pers secara daring, Minggu (30/11/2025).

    Selain itu, bencana ini juga mengakibatkan fasilitas sarana dan prasarana rusak tersapu banjir atau terhalang tanah longsor. Sehingga penyaluran logistik masyarakat terhambat.

    Dia turut menyoroti imbas dari sulitnya kebutuhan pokok memaksa warga di sejumlah daerah menjarah supermarket. 

    Irvan mengatakan, masifnya kerusakan infrastruktur hingga dampak sosial ekonomi menjadi sinyal kuat bagi pemerintah meningkatkan status tanggap darurat menjadi bencana nasional.

    Terlebih, kondisi ini menyangkut asas kemanusiaan dan keadilan yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat di Sumatra.

    Irvan mendesak agar pemerintah segera mendistribusikan logistik ke daerah-daerah yang terisolasi melalui jalur udara. Dia yakin penetapan bencana nasional mempermudah penyaluran bantuan ke setiap wilayah.

    “Presiden menetapkan ini bencana nasional, maka akan pengerahan baik dari kementerian baik dari aparatur yang di pusat ataupun stakeholder lainnya, BNPB, dan seterusnya turun ke daerah-daerah tersebut, ke provinsi tersebut untuk mempercepat memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujarnya.

    Per Sabtu (29/11/2025), Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan korban jiwa mencapai 303 akibat bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, Sabtu (29/11/2025).

    Suharyanto mengatakan, tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang hilang sejak peristiwa pada 3 hari lalu. Di Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka. 

    Kemudian, Sumatra Barat tercatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 orang mengalami luka-luka. Kabupaten Agam mencatat jumlah korban tertinggi.

  • Starlink Beri Internet Gratis ke Korban Banjir di Aceh hingga Sumatra

    Starlink Beri Internet Gratis ke Korban Banjir di Aceh hingga Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia layanan internet satelit milik SpaceX, Starlink, memberikan akses internet gratis bagi masyarakat yang terdampak banjir di Indonesia. Wilayah yang terdampak banjir meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    “Bagi mereka yang terdampak banjir parah di Indonesia, Starlink menyediakan layanan gratis bagi pelanggan baru dan lama hingga akhir Desember,” tulis Starlink di laman X resmi, dikutip pada Minggu (30/11/2025).

    Starlink menyebut pihaknya bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan terminal dan memulihkan konektivitas di wilayah-wilayah yang paling terdampak.

    Pendiri dan CEO SpaceX Elon Musk menegaskan kebijakan standar perusahaan adalah menyediakan layanan Starlink secara gratis setiap kali terjadi bencana alam di berbagai belahan dunia.

    “Tidaklah benar untuk mengambil keuntungan dari kemalangan,” katanya. 

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan 707 menara BTS berhasil dipulihkan dalam 24 jam terakhir di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    “Hingga Sabtu (29/11/2025) pukul 00.00 WIB, sebanyak 707 menara telah kembali beroperasi normal dari sebelumnya 2.463 menara yang mengalami gangguan pada Jumat (28/11/2025),” tulis Komdigi dikutip dari laman resmi pada Minggu (30/11/2025).

    Dengan pulihnya ratusan menara tersebut, warga di sejumlah kecamatan mulai dapat kembali berkomunikasi dengan keluarga. Dari total BTS yang sudah berfungsi normal, sebanyak 564 berada di Aceh, 112 di Sumatra Utara, dan 31 di Sumatra Barat.

    Sebelumnya, terdapat 2.463 menara yang mengalami gangguan akibat banjir, dan saat ini 1.756 menara masih dalam proses perbaikan. Menara yang masih terdampak tersebar di Aceh sebanyak 975 dari 3.414 menara, Sumatra Utara sebanyak 707 dari 9.612 menara, dan Sumatra Barat sebanyak 74 dari 3.739 menara.

    Komdigi menyampaikan koordinasi intensif dengan operator seluler terus dilakukan untuk mempercepat pemulihan layanan, terutama di titik-titik yang terdampak banjir dan longsor.

    Selain pemulihan BTS, pemerintah juga memperbaiki jaringan tulang punggung (backbone). Di Sumatra Utara, jalur Rantau–Padang Sidempuan serta Sibolga–Barus–Manduamas telah kembali tersambung setelah sebelumnya terputus akibat longsor. Sementara di Aceh, jalur backbone Banda Aceh–Bireun dan Samalanga juga telah berhasil dipulihkan.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir yang menerjang Provinsi Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat telah menimbulkan ratusan korban jiwa. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan sebanyak 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang, dan 12 luka-luka akibat bencana tersebut.

  • Komisi VIII DPR: Manfaatkan dapur SPPG untuk posko tanggap bencana

    Komisi VIII DPR: Manfaatkan dapur SPPG untuk posko tanggap bencana

    Dalam situasi darurat, pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi pengungsi adalah hal yang krusial. Saya melihat Dapur SPPG yang sudah terbentuk dalam program MBG memiliki infrastruktur dan kapasitas yang dapat dialihfungsikan secara cepat menja

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendorong pemanfaatan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai posko tanggap bencana yang menerima bantuan makanan bagi korban bencana longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    “Dalam situasi darurat, pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi pengungsi adalah hal yang krusial. Saya melihat Dapur SPPG yang sudah terbentuk dalam program MBG memiliki infrastruktur dan kapasitas yang dapat dialihfungsikan secara cepat menjadi posko logistik dan dapur umum darurat,” kata Singgih dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Berdasarkan data terkini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Jumat (28/11) sore, bencana di wilayah Sumatera telah menelan total 174 korban jiwa dan 79 orang masih dinyatakan hilang.

    Secara rinci, Aceh menjadi wilayah dengan korban terbanyak (116 meninggal, 42 hilang), diikuti Sumut (35 meninggal, 25 hilang), dan Sumbar (23 tewas, 12 hilang). Selain itu, ribuan keluarga/jiwa dilaporkan terdampak dan harus mengungsi, seperti di Aceh sebanyak 33.817 KK/119.988 jiwa.

    “Melihat data yang memilukan ini, penanganan tanggap darurat, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar, harus menjadi prioritas utama. Akses makanan siap saji dan nutrisi adalah kunci untuk memastikan para pengungsi, terutama anak-anak dan lansia, tetap bertahan dalam kondisi sulit ini,” ujarnya.

    Dalam kerangka respons tanggap darurat, Singgih Januratmoko secara positif menyoroti potensi besar dari dapur SPPG yang merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dapur-dapur yang sudah tersedia di daerah bencana, seperti yang telah dilaporkan terjadi di Padang, Sumatera Barat, dapat segera dialihfungsikan untuk sementara menjadi Posko Bantuan Makanan Tanggap Darurat Bencana.

    “Program MBG hadir dengan infrastruktur dapur yang sudah terstandarisasi, memiliki rantai pasok bahan pangan, dan sumber daya manusia yang terlatih. Ini adalah aset nasional yang harus kita optimalkan. Pada masa damai, dapur ini menyajikan makanan bergizi, dan di masa bencana, dapur ini dapat menjadi ‘jantung’ logistik makanan untuk korban terdampak,” ujarnya.

    Menurutnya, untuk mendorong percepatan alihfungsi SPPG MBG menjadi posko tanggap bencana, maka perlu Kementerian Sosial dan BNPB segera mengeluarkan instruksi resmi agar Dapur SPPG di wilayah terdampak secara otomatis beralih fungsi menjadi posko logistik makanan darurat, di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

    Singgih juga menyarankan perlunya penguatan kapasitas SDM SPPG yaitu dengan memanfaatkan para juru masak dan pengelola dapur SPPG yang telah ada untuk dibekali dengan pelatihan penanganan logistik bencana, sehingga kesiapsiagaan mereka semakin terintegrasi.

    Selain itu, Singgih juga perlunya optimalisasi anggaran dengan memastikan adanya alur anggaran darurat yang cepat dan fleksibel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya melalui alokasi di Kementerian Sosial dan BNPB, untuk menopang biaya operasional dan pengadaan bahan baku Dapur SPPG yang beralih fungsi.

    “Inovasi pemanfaatan Dapur SPPG ini menunjukkan bahwa program pemerintah dapat beradaptasi dan menjadi solusi di tengah krisis. Ini adalah wujud gotong royong dan negara hadir secara nyata di saat masyarakat sedang kesulitan. Mari kita satukan tekad dan energi untuk bangkit dan pulih lebih cepat,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Singgih juga menyampaikan rasa empati dan belasungkawa terdalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak.

    “Atas nama pribadi dan keluarga besar Komisi VIII DPR RI, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para keluarga korban yang telah kehilangan orang yang mereka cintai. Kita semua turut berduka. Di saat seperti ini, solidaritas dan gotong royong menjadi kekuatan utama kita untuk bangkit dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak,” ujar Singgih.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Update Korban Meninggal Banjir Sumbar Tembus 90 Orang

    Update Korban Meninggal Banjir Sumbar Tembus 90 Orang

    Jakarta: Jumlah korban bencana banjir di Sumatera Barat terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 90 orang meninggal dunia, 85 orang masih hilang, dan 10 orang luka-luka hingga Sabtu, 29 November 2025. 

    Dengan angka tersebut, Sumbar menjadi salah satu daerah dengan dampak terberat dalam rangkaian bencana yang juga melanda Sumatera Utara dan Aceh.

    Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa operasi darurat terus digenjot. Fokus utama penanganan saat ini mencakup pencarian dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, serta pembukaan akses menuju wilayah yang masih terisolasi.

    “Korban jiwanya ada 90 yang meninggal dunia, 85 hilang, dan 10 luka-luka,” ujar Suharyanto.
     

    Tak kurang dari 11.820 kepala keluarga atau sekitar 77.918 jiwa di Sumatera Barat terpaksa mengungsi. Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi dua wilayah dengan jumlah pengungsi tertinggi. 

    Sejumlah ruas jalan provinsi dan nasional rusak berat akibat longsor serta putusnya jembatan, membuat beberapa daerah sulit dijangkau sejak hari pertama bencana.

    Meski demikian, distribusi logistik mulai menunjukkan perkembangan positif. Bantuan dari Padang Pariaman dan Pesisir Selatan telah mencapai sejumlah lokasi prioritas, sementara delapan titik tambahan masih dalam proses pemenuhan dengan pengawalan ketat.

    BNPB turut menempatkan 24 personel pendamping di Sumbar. Bantuan darurat dari Presiden, yang berisi alat komunikasi, genset, tenda, LCR, dan ribuan paket makanan siap saji, telah tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Pesawat Caravan serta helikopter Bell 505 juga dikerahkan untuk mempercepat penyaluran bantuan ke daerah-daerah yang masih terisolasi sepenuhnya.

    Jakarta: Jumlah korban bencana banjir di Sumatera Barat terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 90 orang meninggal dunia, 85 orang masih hilang, dan 10 orang luka-luka hingga Sabtu, 29 November 2025. 
     
    Dengan angka tersebut, Sumbar menjadi salah satu daerah dengan dampak terberat dalam rangkaian bencana yang juga melanda Sumatera Utara dan Aceh.
     
    Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa operasi darurat terus digenjot. Fokus utama penanganan saat ini mencakup pencarian dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, serta pembukaan akses menuju wilayah yang masih terisolasi.

    “Korban jiwanya ada 90 yang meninggal dunia, 85 hilang, dan 10 luka-luka,” ujar Suharyanto.
     

     
    Tak kurang dari 11.820 kepala keluarga atau sekitar 77.918 jiwa di Sumatera Barat terpaksa mengungsi. Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi dua wilayah dengan jumlah pengungsi tertinggi. 
     
    Sejumlah ruas jalan provinsi dan nasional rusak berat akibat longsor serta putusnya jembatan, membuat beberapa daerah sulit dijangkau sejak hari pertama bencana.
     
    Meski demikian, distribusi logistik mulai menunjukkan perkembangan positif. Bantuan dari Padang Pariaman dan Pesisir Selatan telah mencapai sejumlah lokasi prioritas, sementara delapan titik tambahan masih dalam proses pemenuhan dengan pengawalan ketat.
     
    BNPB turut menempatkan 24 personel pendamping di Sumbar. Bantuan darurat dari Presiden, yang berisi alat komunikasi, genset, tenda, LCR, dan ribuan paket makanan siap saji, telah tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Pesawat Caravan serta helikopter Bell 505 juga dikerahkan untuk mempercepat penyaluran bantuan ke daerah-daerah yang masih terisolasi sepenuhnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Pimpinan DPR Serahkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Sumatera Nasional 30 November 2025

    Pimpinan DPR Serahkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Sumatera Nasional 30 November 2025

    Pimpinan DPR Serahkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyerahkan bantuan logistik untuk korban terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera, Minggu (30/11/2025).
    Bantuan itu diserahkan kepada tim gabungan TNI-Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk nantinya diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
    Wakil Ketua
    DPR
    RI
    Sufmi Dasco Ahmad
    mengatakan, bantuan itu akan dikirimkan secara bertahap menggunakan kargo pesawat ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh mulai hari ini.
    “Bahwa pada hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyerahkan bantuan untuk Sumatera berupa kargo pesawat yang akan disampaikan kepada saudara-saudara yang mengalami musibah,” kata Dasco di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Minggu.
    Dalam agenda penyerahan bantuan itu, turut hadir Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta sejumlah anggota DPR dari berbagai komisi.
    Dasco berharap bantuan yang diberikan oleh pimpinan dan anggota DPR RI tersebut dapat meringankan beban para warga yang kini tengah terdampak bencana.
    “Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Dewan Perwakilan Rakyat bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah,” kata Dasco.
    Dasco menjelaskan, bantuan dikirim dalam bentuk logistik yang dibutuhkan pengungsi. Antara lain selimut dan sarung, mie instan hingga biskuit.
    “Secara simbolis, kita akan serah terimakan isi kargo yang terdiri dari macam-macam ada sarung, ada pembalut, ada Pop Mie, ada selimut, ada biskuit, untuk saudara-saudara kita,” ucapnya.
    “Mungkin saya akan serah terimakan kepada Pak Cucun yang akan mengantarkan sampai ke lokasi pesawat yang akan berangkat pada sore ini ke Tapanuli Tengah dulu,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, BNPB melaporkan bahwa korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Sumatera mencapai 303 orang hingga Sabtu (29/11/2025) kemarin. Sementara itu, ratusan lainnya masih dinyatakan hilang.
    Sumatera Utara menjadi wilayah dengan korban meninggal terbanyak, yaitu 166 jiwa. Disusul Sumatera Barat 90 jiwa dan Aceh 47 jiwa.
    Upaya pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan sehingga jumlah korban dan pengungsi bisa bertambah seiring pendataan di lapangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Atau Tidaknya Status Bencana Nasional, TNI AD Tegaskan Tetap “All Out” di Lapangan Nasional 30 November 2025

    Ada Atau Tidaknya Status Bencana Nasional, TNI AD Tegaskan Tetap “All Out” di Lapangan Nasional 30 November 2025

    Ada Atau Tidaknya Status Bencana Nasional, TNI AD Tegaskan Tetap “All Out” di Lapangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI Angkatan Darat (AD) menegaskan bahwa para prajuritnya tetap bekerja maksimal dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar)
    Terlepas dari ada atau tidaknya penetapan
    status bencana
    nasional untuk ketiga provinsi tersebut.
    Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono saat menanggapi desakan sejumlah pihak agar pemerintah segera menetapkan
    status bencana nasional
    untuk ketiga provinsi tersebut.
    Donny mengatakan, domain untuk menetapkan status bencana nasional merupakan kewenangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
    “Perlu kita pahami bersama bahwa penetapan status bencana nasional merupakan kewenangan pemerintah melalui BNPB, tentunya didasarkan parameter-parameter yang sudah diatur dalam regulasi yang ada,” kata Donny kepada
    Kompas.com
    , Minggu (30/11/2025).
    Donny menjelaskan bahwa
    TNI AD
    tidak berada pada posisi untuk menilai atau menentukan status bencana nasional.
    Namun, ia memastikan bahwa satuan dari
    TNI
    bergerak cepat begitu laporan bencana masuk.
    Satuan-satuan teritorial langsung melaksanakan langkah-langkah tanggap darurat, mulai dari evakuasi warga, pencarian korban, pendirian posko dan dapur lapangan, dukungan kesehatan, hingga pengerahan alat berat serta peralatan SAR sesuai kebutuhan.
    Donny bilang, TNI AD mengedepankan prinsip “
    all out for humanitarian assistance
    ” dalam pengerahan sumber daya.
    Skala keterlibatan personel dan peralatan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, bukan menunggu penetapan status tertentu.
    Koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), BNPB/BPBD, Basarnas, dan Polri juga terus dilakukan agar evakuasi korban dan distribusi bantuan berjalan efektif.
    Di sisi lain, Donny memahami pentingnya transparansi publik dalam situasi bencana. Oleh karena itu, TNI AD siap memperkuat penyampaian informasi melalui dokumentasi dan visual kegiatan prajurit di lapangan, sehingga masyarakat dapat melihat langsung proses penanganan.
    “Apapun statusnya, prajurit TNI AD akan terus bersama rakyat di garis depan penanggulangan bencana. Itu bagian dari tugas pokok kami dalam operasi militer selain perang,” kata Donny.
    Sebagai informasi, berdasarkan data BNPB, hingga Sabtu (29/11/2025), total korban meninggal dunia mencapai 303 orang, sementara ratusan lainnya masih dinyatakan hilang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan MPR: Sejahterakan keluarga prasejahtera melalui hunian layak

    Pimpinan MPR: Sejahterakan keluarga prasejahtera melalui hunian layak

    “Ini merupakan salah satu cara kita memastikan adanya pemerataan infrastruktur bagi keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan keluarga prasejahtera melalui hunian layak.

    Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan Tilik Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Silaturahmi Kebangsaan MPR RI bertema “Rumah Layak, Keluarga Sejahtera” di Desa Donorojo, Kecamatan Donorojo, Pacitan.

    Dalam sambutannya di hadapan sekitar 500 warga, Ibas menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Pacitan, tidak hanya jalan-jalan besar, tetapi juga jalan desa serta akses kepada perumahan yang layak. Ia bersyukur Pacitan kembali mendapatkan dukungan besar dari pemerintah pusat melalui alokasi BSPS hingga 1.000 rumah ke depan.

    “Ini merupakan salah satu cara kita memastikan adanya pemerataan infrastruktur bagi keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan,” kata Ibas dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Ibas bersama BNPB juga menyerahkan sembako kepada penerima BSPS sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada warga penerima manfaat. Ia mengingatkan agar bantuan yang diterima dirawat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

    “Masih banyak yang menunggu, masih banyak juga yang menginginkan. Jadi tolong betul-betul dijaga dan dirawat ya, Bapak Ibu,” pesannya.

    Di sela peninjauan salah satu rumah yang telah selesai dibangun melalui BSPS, suasana haru dan bangga mengemuka ketika seorang anak laki-laki berusia 11 tahun, Affan Harikuncoro, tampil mempersembahkan pertunjukan wayang kulit singkat.

    Dengan suara dan gerak yang penuh percaya diri, Affan membawakan cuplikan lakon “Lagu Daerah Bertapa” yang mengundang decak kagum dari semua yang hadir, termasuk Ibas.

    Putra Presiden Ke-6 RI itu bahkan melakukan gestur ‘menanggap wayang’, sebuah bentuk penghormatan khas masyarakat Jawa kepada dalang. Ibas menghampiri Affan, menyapa, memberi apresiasi, dan menyemangati sang dalang cilik untuk terus menekuni bakatnya.

    “Wah luar biasa, masih 11 tahun tapi sudah pandai memainkan banyak karakter wayang,” ujar Ibas dengan bangga.

    Ia berharap kemampuan Affan akan menjadi bagian dari regenerasi pelestari budaya Pacitan.

    “Terus berlatih ya, tapi ingat sekolah tetap nomor satu. Masa depanmu cerah kalau bakat dan pendidikan bisa berjalan bersama,” pesannya.

    Momen tersebut menjadi penegasan bahwa rumah layak bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang tumbuhnya impian dan talenta anak bangsa.

    “Rumah ini harus menjadi tempat yang nyaman untuk anak-anak kita belajar, tumbuh, menggapai cita-citanya… Termasuk untuk anak berbakat seperti Affan. Mari kita dukung bersama,” ucapnya.

    Kegiatan di Donorojo turut dihadiri berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan daerah seperti Bupati Pacitan, Camat Donorojo, Sekretaris Daerah, kepala dinas terkait, unsur TNI–Polri, serta jajaran legislatif dan yudikatif kabupaten. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan Pacitan yang sejahtera, tangguh, dan berkarakter.

    Menutup pertemuan, Ibas memastikan perjuangannya di MPR RI akan terus berpihak pada kesejahteraan rakyat, baik dalam hal infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia dan pelestarian budaya.

    “Mari menjadi bagian besar untuk berkolaborasi, meningkatkan kebersamaan, meningkatkan kesejahteraan. Semoga keluarga-keluarga di Pacitan semakin maju dan sejahtera,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.