Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BNPB

  • DPR Desak Pemerintah Berlakukan Status Bencana Nasional untuk Sumatra-Aceh

    DPR Desak Pemerintah Berlakukan Status Bencana Nasional untuk Sumatra-Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pemerintah seharusnya memberlakukan status bencana nasional, merespons banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra, Barat, dan Aceh.

    Menurutnya, bencana di tiga provinsi tersebut telah menelan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang cukup parah sehingga penerapan status bencana nasional perlu dilakukan.

    “Kondisi ini memang kami sangat mendukung bahwa kondisi ini menjadi bencana nasional. Karena kalau kita berbicara sebagai bencana nasional, maka seluruh perangkat, baik pemerintahan dalam negeri, pemerintah daerah provinsi, pusat, itu harus turun tangan bahu-membahu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/12/2025).

    Terlebih sejumlah jalur darat lumpuh yang mengakibatkan sulitnya penyaluran logistik ke setiap daerah, serta proses evakuasi yang terkendala infrastruktur yang terputus.

    Selain mendesak pemerintah menerapkan status bencana nasional, Dede juga mendorong mitra Komisi II dalam hal ini Kemendagri berkoordinasi dengan pemerintah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

    Dede mengimbau agar pemerintah mampu melakukan mitigasi ke depannya, sebab kondisi cuaca yang sulit diprediksi. 

    “Tetapi tentu mitigasi tetap harus dilaksanakan. Bukan hanya kepada daerah-daerah yang Tapanuli Tengah, Sibolga, dan lain-lain, tapi daerah sekitar,” ujarnya.

    Apalagi, kata Dede, banyak lahan hutan di Sumatra telah dialih fungsikan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dia menyampaikan tidak menutup kemungkinan hal serupa terjadi di wilayah lainnya.

    Data BNPB per Minggu (30/11/2025), total korban jiwa mencapai 442 orang, dan 402 orang masih hilang. Sejumlah infrastruktur belum pulih, begitupun jalan masih lumpuh. Pemberian logistik dilakukan menggunakan jalur udara.

  • Prabowo Tinjau Kuta Cane, Janjikan Perbaikan Infrastruktur dan Penguatan Layanan Publik

    Prabowo Tinjau Kuta Cane, Janjikan Perbaikan Infrastruktur dan Penguatan Layanan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa prihatin dan duka cita mendalam atas korban yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra.

    Hal ini disampaikannya usai meninjau langsung wilayah terdampak bencana banjir di Kuta Cane, Aceh Tenggara, pada Senin (1/12/2025).

    “Terimakasih saya hari ini berkesempatan untuk menengok Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan melihat keadaan,” ucap Prabowo saat membuka arahannya.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan, termasuk perbaikan sarana kritis yang rusak. Dia juga menyatakan duka sekaligus syukur melihat kondisi cuaca yang mulai membaik.

    “Tentunya kita sangat prihatin dan kita juga turut belasungkawa dengan mereka yang korban dan inshaAllah kita bersyukur juga cuaca membaik keadaan berlalu kita berdoa,” ujarnya.

    Dalam kunjungan ini, Prabowo turut didampingi Kepala BNPB Suharyanto dan Menteri Sosial Syaiful Yusul, atau yang dikenal sebagai Gus Ipul. Dia menyampaikan apresiasi atas kerja cepat berbagai unsur.

    Salah satu fokus pemerintah adalah memulihkan konektivitas dengan memperbaiki jembatan-jembatan yang rusak.

    “Kami segera akan membuka jembatan jembatan yang rusak akan segera kita perbaiki,” tegas Prabowo.

    Dia menyebutkan bahwa anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur desa dan kabupaten sebenarnya telah dialokasikan sebelumnya.

    “Sebelum-sebelumnya pun saya sudah sebetulnya alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa dan di kabupaten-kabupaten jadi alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah,” ujarnya.

  • Wakil Ketua Komisi I DPR desak status bencana nasional untuk Sumatera

    Wakil Ketua Komisi I DPR desak status bencana nasional untuk Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional atas bencana hidrometeorologi yang terjadi di sebagian titik di Pulau Sumatera.

    Menurut dia, skala bencana tersebut sangat luas dengan kerusakan yang besar, banyak korban jiwa dan terluka hingga masih banyak korban yang hilang. Selain itu, masih banyak wilayah yang terisolir dan belum bisa mendapat akses bantuan, bahkan sebagian pemerintahan kabupaten pun lumpuh tak berdaya.

    “Melihat situasi ini sudah selayaknya pemerintah segera menetapkan sebagai bencana skala nasional,” kata Sukamta di Jakarta, Senin.

    Dia pun tidak menafikan perhatian pemerintah yang sudah maksimal dilalukan untuk tanggap bencana dengan pengiriman regu penyelamat dari BNPB dan SAR, pengerahan personel TNI/Polri serta pengiriman bantuan logistik.

    Namun, menurut dia, penetapan sebagai bencana berskala nasional akan memberikan dampak psikologis yang positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak bencana

    Jangan sampai, kata dia, masyarakat yang terdampak bencana serta pemerintah daerah merasa ditinggal oleh pemerintah pusat hanya gara-gara terlambat menetapkan status bencana menjadi skala nasional.

    “Ini penting untuk menambah kekuatan moril yang sedang terdampak bencana,” kata dia.

    Selain untuk mempercepat dan memperluas cakupan proses tanggap bencana, dia menilai, penetapan bencana berskala nasional juga memiliki sisi lain yang penting untuk menjadi perhatian pemerintah, yaitu dugaan bencana yang diduga diakibatkan kerusakan hutan.

    Menurut dia, pemerintah pun harus segera terjun mengusut dugaan kerusakan hutan akibat ulah korporasi. Pembiaran korporasi pelaku perusakan hutan akan berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap keamanan dan mengganggu ketahanan nasional.

    “Sudah banyak pihak menyuarakan hal ini, karena kerusakan hutan di berbagai lokasi terlihat nyata melalui citra satelit. Saya berharap pemerintah segara bertindak,” kata legislator yang membidangi urusan pertahanan hingga komunikasi itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cucun: Bantuan logistik DPR ke bencana Sumatera sebanyak 15 ton

    Cucun: Bantuan logistik DPR ke bencana Sumatera sebanyak 15 ton

    prioritas utama saat ini adalah membuka akses jalan. Tanpa akses yang terbuka, distribusi logistik, bahan pokok, serta BBM tidak dapat menjangkau kabupaten yang terisolir. Pimpinan DPR telah meminta Kementerian PUPR untuk mengerahkan seluruh perangka

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengungkapkan bahwa bantuan logistik yang dikirimkan oleh DPR RI untuk membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai titik di Pulau Sumatera yakni sebanyak 15 ton.

    “Koordinasi antara pemerintah daerah dengan BNPB menjadi kunci agar proses bantuan berjalan tepat sasaran,” kata Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Bantuan logistik itu secara resmi diserahterimakan oleh Pimpinan DPR RI untuk dikirimkan menggunakan pesawat kargo dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (30/11). Setibanya di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, bantuan tersebut mulai didistribusikan ke pusat-pusat pengungsian.

    Cucun yang juga meninjau langsung ke lokasi bencana, menekankan pentingnya tahapan yang dilakukan oleh BNPB, mulai dari pendataan kerusakan, skema bantuan kontrakan sementara bagi warga yang kehilangan rumah, hingga opsi relokasi jika wilayah terdampak sudah tidak aman untuk ditempati kembali.

    Dia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah membuka akses jalan. Tanpa akses yang terbuka, menurut dia, distribusi logistik, bahan pokok, serta BBM tidak dapat menjangkau kabupaten yang terisolir.

    “Pimpinan DPR telah meminta Kementerian PUPR untuk mengerahkan seluruh perangkatnya agar akses jalan segera terbuka. Ini sangat mendesak,” kata dia.

    Ia juga memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang sejak awal bergerak cepat membantu warga, termasuk membuka jalur-jalur yang tertutup material longsor.

    “TNI dan Polri memiliki kekuatan sampai tingkat desa. Kami berharap dukungan dua lembaga ini terus dimaksimalkan untuk membantu membuka akses ke wilayah-wilayah yang masih terisolasi,” katanya.

    Dia pun menyampaikan rasa duka dan keprihatinan mendalam atas bencana yang menimpa masyarakat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, serta berharap bantuan dari DPR RI dapat meringankan beban para korban.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dampak Erupsi Gunung Semeru di Lumajang Sebabkan 80 Persen EWS Rusak

    Dampak Erupsi Gunung Semeru di Lumajang Sebabkan 80 Persen EWS Rusak

    Lumajang (beritajatim.com) – Sebanyak 80 persen early warning system (EWS) atau alat peringatan dini bahaya Gunung Semeru rusak imbas erupsi awan panas yang menerjang Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada, Rabu (19/11/2025).

    Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang Isnugroho mengatakan, terdapat dua EWS jenis sirine peringatan dini yang mengalami kerusakan.

    Diketahui, dua EWS yang rusak ini lokasinya terletak di Desa Sumberurip dan Supiturang, Kecamatan Pronojiwo.

    “Jadi, 2 EWS yang ada di Sumberurip dan Curah Kobokan (Supiturang, Red) rusak,” terang Isnugroho, Senin (1/12/2025).

    Menurutnya, terdapat juga 8 unit kamera CCTV pemantau Gunung Semeru milik BPBD Lumajang yang rusak.

    Selain itu, satu unit alat komunikasi jenis pemancar radio juga mengalami kerusakan setelah disapu awan panas Gunung Semeru.

    “Untuk kerusakan, semuanya sudah kita sampaikan ke bupati agar segera ditindaklanjuti. Ini tim dari Deputi 1 BNPB juga sudah melakukan cek lapangan dalam rangka perbaikan alat,” ungkap Isnugroho. (has/ted)

  • 442 Orang Meninggal, 402 Hilang

    442 Orang Meninggal, 402 Hilang

    Jakarta: Banjir di Sumatra, tepatnya Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, menelan ratusan korban. Hingga Minggu, 30 November 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 442 orang meninggal dunia dan 402 jiwa masih dinyatakan hilang.
     
    Adapun kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., menyampaikan sebanyak 217 jiwa meninggal dunia karena banjir di Sumatra Utara.
     
    “Korban jiwa untuk Sumatra Utara 217 yang meninggal dunia kemudian 209 yang masih hilang,” ungkap Suharyanto.
     
    Pengungsi tersebar di beberapa titik, antara lain 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.661 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal.
     
    Sementara itu, akses darat di beberapa kabupaten masih terputus akibat longsor dan kerusakan jembatan, seperti di jalan Tarutung–Sibolga, Tapanuli Utara, serta sejumlah desa di Parmonanagan dan Adiankoting.
     
    “Untuk Tarutung-Sibolga ini masih normalisasi. Yang bisa ditembus alat berat ini 40 kilometer,” kata Suharyanto.

     

     
    Korban Banjir di Aceh dan Sumatra Barat
    Di Provinsi Aceh, tercatat 96 jiwa meninggal dunia dan 75 jiwa hilang, tersebar di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya.
     
    Jumlah pengungsi mencapai 62.000 KK di berbagai kabupaten/kota.
     
    “Aceh korban jiwa meninggal dunia menjadi 96, hilang 75 jiwa. Ini ada di 11 kabupaten/kota,” jelas Suharyanto.
     
    Sedangkan di Sumatera Barat, tercatat 129 jiwa meninggal dunia, 118 hilang, dan 16 luka-luka. Korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, dan Pesisir Selatan.
     
    Suharyanto mengungkapkan total pengungsi mencapai 11.820 KK atau 77.918 jiwa, dengan konsentrasi terbesar di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

     

    Jakarta: Banjir di Sumatra, tepatnya Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, menelan ratusan korban. Hingga Minggu, 30 November 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 442 orang meninggal dunia dan 402 jiwa masih dinyatakan hilang.
     
    Adapun kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., menyampaikan sebanyak 217 jiwa meninggal dunia karena banjir di Sumatra Utara.
     
    “Korban jiwa untuk Sumatra Utara 217 yang meninggal dunia kemudian 209 yang masih hilang,” ungkap Suharyanto.
     
    Pengungsi tersebar di beberapa titik, antara lain 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.661 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal.
     
    Sementara itu, akses darat di beberapa kabupaten masih terputus akibat longsor dan kerusakan jembatan, seperti di jalan Tarutung–Sibolga, Tapanuli Utara, serta sejumlah desa di Parmonanagan dan Adiankoting.
     
    “Untuk Tarutung-Sibolga ini masih normalisasi. Yang bisa ditembus alat berat ini 40 kilometer,” kata Suharyanto.
     
     

     

    Korban Banjir di Aceh dan Sumatra Barat

    Di Provinsi Aceh, tercatat 96 jiwa meninggal dunia dan 75 jiwa hilang, tersebar di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya.
     
    Jumlah pengungsi mencapai 62.000 KK di berbagai kabupaten/kota.
     
    “Aceh korban jiwa meninggal dunia menjadi 96, hilang 75 jiwa. Ini ada di 11 kabupaten/kota,” jelas Suharyanto.
     
    Sedangkan di Sumatera Barat, tercatat 129 jiwa meninggal dunia, 118 hilang, dan 16 luka-luka. Korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, dan Pesisir Selatan.
     
    Suharyanto mengungkapkan total pengungsi mencapai 11.820 KK atau 77.918 jiwa, dengan konsentrasi terbesar di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.
     
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Ketua MPR: Situasi bencana di Sumatera sudah tertangani 

    Ketua MPR: Situasi bencana di Sumatera sudah tertangani 

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI Ahmad Muzani mengatakan situasi bencana yang terjadi di sebagian lokasi di Pulau Sumatera sudah tertangani setelah melihat kemampuan sinergi antara sejumlah pemerintah daerah.

    Atas hal itu, menurut ia, penetapan status bencana nasional akan bergantung kepada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

    Muzani mengatakan penetapan bencana nasional memerlukan Keputusan Presiden (Keppres). “Pemerintah provinsi yang bersinergi, saya kira ini hari ke berapa, sudah bisa ditangani,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa tidak perlu ada aksi-aksi penjarahan karena pemerintah sedang melakukan tindakan-tindakan cepat untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat korban bencana.

    Muzani meminta kepada aparat kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bisa cepat memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat.

    “Sehingga apa yang diberitakan (penjarahan) itu bisa cepat dicegah,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kapal berukuran besar saat ini berhasil sandar di pesisir Sibolga, Sumatera Utara, untuk menyalurkan bantuan kepada para pengungsi mengingat jalur darat menuju daerah tersebut terputus akibat banjir bandang dan longsor.

    Selepas meninjau pengungsi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin, Presiden Prabowo juga memastikan pesawat angkut TNI Angkatan Udara Hercules setiap hari bolak-balik mengangkut bantuan dan sejumlah logistik yang dibutuhkan pengungsi dari titik penyimpanan bantuan menuju daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    “Saya kira kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga. Kemudian, Hercules terus kita kerahkan, mungkin setiap hari beberapa titik bisa didaratkan ya,” kata Presiden Prabowo kepada wartawan di posko pengungsi GOR Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo respons langsung curhatan pengungsi di Kutacane Aceh

    Presiden Prabowo respons langsung curhatan pengungsi di Kutacane Aceh

    Terima kasih ya, nanti kita perhatikan, kita bantu, tetapi percayalah kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto merespons langsung curhat-an (curahan hati) seorang pengungsi, yang mewakili sejumlah pengungsi lainnya, saat Presiden mengecek distribusi bantuan dan kondisi pengungsi di posko pengungsi Desa Bambel Baru, Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Senin.

    Dalam kunjungannya itu, seorang laki-laki paruh baya, yang merupakan petani jagung di Desa Bambel Baru, memohon bantuan Presiden Prabowo untuk membangun struktur bendungan yang dapat menghalau luapan air dari Sungai Alas ke area perkebunan warga.

    “Mohon kiranya Pak, Kali Alas (Sungai Alas) kami ini 100 meter dari kampung kami mohon dibendung Pak. Selain ini, Kali Alas besar Pak, jagung kami semua sudah habis Pak, kami gak tahu ke depannya untuk apa Pak. Mohon tinjau Bapak, sebentar Pak. Kami sudah hancur Pak, bertani jagung kami nggak berhasil Pak, kami setiap tahun banjir Pak, mohon dibendung Pak,” kata seorang warga pengungsi menyampaikan langsung keluhannya kepada Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, pengungsi itu juga mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah, yaitu Bupati Aceh Tenggara Muhammad Salim Fakhry, yang telah menurunkan alat-alat berat ke desanya manakala daerah itu terendam luapan banjir Sungai Alas.

    Selepas mendengar permintaan dari perwakilan pengungsi itu, Presiden Prabowo langsung memberi instruksi kepada jajarannya, yaitu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang berdiri tepat di belakang Presiden.

    “Terima kasih ya, nanti kita perhatikan, kita bantu, tetapi percayalah kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat,” kata Presiden Prabowo kepada para pengungsi.

    Presiden Prabowo mengecek distribusi bantuan dan kondisi pengungsi serta tenda-tenda pengungsian di Desa Bambel Baru, Kota Kutacane, Senin siang setelah meninjau lokasi Jembatan Pantai Dona yang ambruk karena diterjang banjir bandang.

    Di posko pengungsi, Presiden Prabowo menyapa para pengungsi, mendengar cerita-cerita mereka serta mencatat permintaan dan kebutuhan mereka di pengungsian.

    “Kita segera akan membuka jembatan-jembatan yang rusak akan segera kita perbaiki,” kata Presiden kepada para pengungsi.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyatakan rasa harunya saat melihat para pengungsi yang terlihat tetap bersemangat meskipun harus tinggal sementara di pengungsian.

    “Terima kasih, walaupun saudara-saudara, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mengalami musibah, masih semangat, masih cerah, masih menerima saya dengan senyum. Terima kasih, luar biasa,” kata Presiden.

    “Saya berdoa terus (untuk) saudara-saudara,” sambung Presiden.

    Selepas itu, Presiden beraudiensi dengan perwakilan pengungsi, dan berfoto bersama dengan para pengungsi di Desa Bambel Baru. Di lokasi yang sama, Presiden juga menghampiri kerumunan ibu-ibu pengungsi yang antusias dan langsung meminta bersalaman serta berfoto. Di tengah-tengah barisan ibu-ibu, Presiden lanjut berfoto bersama kembali dengan ibu-ibu pengungsi dipandu oleh Bupati Aceh Tenggara Muhammad Salim Fakhry.

    Di posko pengungsi Bambel Baru, Presiden terlihat memberikan instruksi kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Bupati Fakhry.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Galih Pradipta
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir Rusak Jalur Kereta, 20 Perjalanan KA Medan-Binjai Dibatalkan

    Banjir Rusak Jalur Kereta, 20 Perjalanan KA Medan-Binjai Dibatalkan

    Liputan6.com, Jakarta – PT Railink membatalkan total 20 perjalanan Kereta Api Srilelawangsa untuk relasi Medan–Binjai–Kualabingai pada Senin, 1 Desember 2025.

    Pembatalan dilakukan menyusul dampak luapan air banjir yang menyebabkan pergeseran tanah (gogosan) di bawah rel KA pada KM 15+5/6 di antara Stasiun Medan dan Stasiun Binjai, sehingga jalur dinyatakan tidak aman untuk dilalui.

    Manager Komunikasi Perusahaan PT Railink, Ayep Hanapi, menjelaskan bahwa pembatalan tersebut dilakukan sebagai langkah keselamatan operasional sesuai prosedur mitigasi risiko.

    “Pembatalan ini terpaksa dilakukan demi menjamin keselamatan operasional dan seluruh penumpang. Jalur di lokasi terdampak dinyatakan tidak aman untuk dilalui,” ujar Ayep dalam keterangan resmi, Senin (1/12/2025).

    Ayep merinci bahwa pembatalan mencakup 17 perjalanan relasi Medan–Binjai dan 3 perjalanan relasi Medan–Binjai–Kualabingai.

    “PT Railink menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas pembatalan perjalanan KA Srilelawangsa. Kami akan segera menginformasikan kembali apabila lintas sudah dinyatakan aman untuk dilalui,” katanya.

     

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Jumlah korban meninggal dunia di ketiga provinsi terdampak mencapai 303 jiwa…

  • 7 Para Bupati Tak Sanggup Atasi Banjir, Kemendagri Pastikan Pemerintah Pusat Ambil Alih Nasional

    7 Para Bupati Tak Sanggup Atasi Banjir, Kemendagri Pastikan Pemerintah Pusat Ambil Alih Nasional

    Para Bupati Tak Sanggup Atasi Banjir, Kemendagri Pastikan Pemerintah Pusat Ambil Alih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat akan mengambil alih sepenuhnya pengiriman logistik ke Provinsi Aceh via udara dari Jakarta dan Medan.
    “Tapi pusat yang mengambil alih.
    Dropping
    dari Jakarta dan dari Medan,” tegas Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
    Karena akses via darat terputus, Tito menyebut Provinsi Aceh memerlukan
    dukungan pangan
    yang didistribusikan menggunakan pesawat.
    “Dia perlu untuk dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” ucapnya.
    Tito memahami keputusan para bupati yang menyatakan tidak mampu mengatasi banjir di daerah mereka karena distribusi makanan terganggu.
    “Kita melihat wajar enggak mampu karena di daerah yang tersulit, dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya,” kata dia.
    Saat ini, penanganan pascabanjir juga sulit dilakukan karena akses jalan yang belum memungkinkan adanya penggunaan alat berat.
    “Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor, tertutup. Terkunci dari utara, dari Lhokseumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan-jalannya betul-betul putus,” jelasnya.
    Meski dengan keterbatasan akses jalan, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap akan membantu, baik itu daerah yang mampu maupun tidak.
    “Tapi pemerintah pusat, mau dia katakan mampu, mau dia katakan nyerah, enggak mampu, pasti kita akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama,” jelas dia.
    Setidaknya ada tiga bupati yang menyatakan tidak mampu menangani banjir, yakni Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.
    Hingga Minggu (30/11/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (
    BNPB
    ) mencatat 442 orang meninggal dunia, 402 orang hilang, dan 646 orang luka-luka akibat banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Dari angka itu, 217 orang yang meninggal dunia berada di wilayah Sumut, 129 orang di Sumbar, dan 96 orang di Aceh.
    Sementara itu, 209 orang di Sumut masih dinyatakan hilang, di Sumbar ada 118 orang dinyatakan hilang, dan 75 orang dinyatakan hilang di Aceh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.