Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memohon maaf atas kesalahannya dalam memandang dampak banjir Sumatera.
“Nah, Tapsel ini saya
surprise
begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati,” kata Suharyanto usai meninjau lokasi terdampak banjir di
Tapanuli Selatan
, Sumatera Utara, dikutip dari siaran
Kompas TV
, Minggu (30/11/2025).
Dia telah meninjau lokasi banjir di Kecamatan Batangtoru, ditemani Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu.
Dia memastikan upaya penanganan pasca-
bencana banjir bandang
ini terus dilakukan, termasuk pemenuhan logistik.
“Bukan berarti kami tidak peduli,” kata Suharyanto.
Pada Jumat (28/11/2025), Suharyanto sempat menepis informasi di media sosial soal keparahan dampak
banjir Sumatera
.
“Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang
Tapanuli Tengah
, tetapi wilayah lain relatif membaik,” kata Suharyanto dalam konferensi pers saat itu.
Dia menyebut daerah Tapanuli Tengah sebagai daerah yang paling parah terdampak banjir.
Menurutnya,
banjir dan longsor di Sumatera
Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi, tidak perlu ditetapkan berstatus bencana nasional.
Suharyanto menegaskan bantuan pusat tetap besar-besaran lewat BNPB, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.
“Karena statusnya tingkat provinsi, pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri, dan seluruh kementerian/lembaga memberikan dukungan maksimal. Buktinya, Presiden mengerahkan bantuan besar-besaran, TNI mengirim alutsista dalam jumlah besar, dan BNPB menggerakkan seluruh kekuatan yang ada,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: BNPB
-
/data/photo/2025/11/28/69297e2f8c14d.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera Nasional
-
/data/photo/2025/11/28/69297e2f8c14d.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera Nasional
Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memohon maaf atas kesalahannya dalam memandang dampak banjir Sumatera.
“Nah, Tapsel ini saya
surprise
begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati,” kata Suharyanto usai meninjau lokasi terdampak banjir di
Tapanuli Selatan
, Sumatera Utara, dikutip dari siaran
Kompas TV
, Minggu (30/11/2025).
Dia telah meninjau lokasi banjir di Kecamatan Batangtoru, ditemani Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu.
Dia memastikan upaya penanganan pasca-
bencana banjir bandang
ini terus dilakukan, termasuk pemenuhan logistik.
“Bukan berarti kami tidak peduli,” kata Suharyanto.
Pada Jumat (28/11/2025), Suharyanto sempat menepis informasi di media sosial soal keparahan dampak
banjir Sumatera
.
“Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang
Tapanuli Tengah
, tetapi wilayah lain relatif membaik,” kata Suharyanto dalam konferensi pers saat itu.
Dia menyebut daerah Tapanuli Tengah sebagai daerah yang paling parah terdampak banjir.
Menurutnya,
banjir dan longsor di Sumatera
Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi, tidak perlu ditetapkan berstatus bencana nasional.
Suharyanto menegaskan bantuan pusat tetap besar-besaran lewat BNPB, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.
“Karena statusnya tingkat provinsi, pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri, dan seluruh kementerian/lembaga memberikan dukungan maksimal. Buktinya, Presiden mengerahkan bantuan besar-besaran, TNI mengirim alutsista dalam jumlah besar, dan BNPB menggerakkan seluruh kekuatan yang ada,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Sinyal Darurat Dikebut, Satria & Starlink Dikerahkan Pulihkan Internet Sumatera
Medan –
Guna mempercepat pemulihan akses telekomunikasi yang terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera, pemerintah bersama operator menambah layanan berbasis satelit untuk memastikan konektivitas di lokasi bencana tetap tersedia.
Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar, memaparkan bahwa pihaknya telah menambah titik akses internet di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi 14 lokasi dari sebelumnya 10 titik.
“Hari ini kita sudah menyediakan sampai 14 lokasi. Memang ada lokasi yang belum bisa kita tempuh karena ada jalan yang putus. Alhamdulillah, kita dibantu oleh Basarnas, TNI, dan BNPB bisa memobilisasi ke lokasi-lokasi tersebut yang sangat membantu kami penyediaan backup akses internet,” ujar Fadhilah di Balai Monitoring Komdigi Medan, Senin (1/12/2025).
Layanan internet berbasis satelit Starlink milik SpaceX juga turut membantu penyediaan konektivitas kepada pemerintah dengan memberikan 32 unit perangkat, termasuk dukungan genset untuk menghidupkan perangkat tersebut di lapangan.
“Dan sekarang sudah mulai on air di beberapa tempat, termasuk misalnya di Tapanuli Tengah, antara lain di SMA dan juga posko-posko BNPB,” ucapnya.
Ia menambahkan, kebutuhan titik baru masih terus berkembang. “Selain itu, kami harapkan apabila nanti di lokasi-lokasi penambahan baru karena per hari ini usulan dari BNPB, Pemda, maupun Kemendagri itu 139 lokasi. Nanti setelah ini kita koordinasi kembali untuk penyediaan backup berupa WiFi di lokasi-lokasi tersebut,” tutur perempuan yang disapa Indah ini.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan bahwa pengerahan akses internet satelit menjadi langkah kolaboratif untuk menjaga akses telekomunikasi di tengah belum pulihnya infrastruktur darat.
“Memang saat ini kita sangat mengandalkan Satria dan Starlink ya untuk memenuhi kebutuhan emergensi dalam masa kritis ini, artinya di mana dalam persiapan untuk recovery keseluruhannya,” pungkas Wayan.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memimpin rapat koordinasi penanganan akses telekomunikasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Berdasarkan pantau detikINET yang berada di lokasi ada pimpinan penyelenggara telekomunikasi, yakni Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Utama Telkomsel Nugroho, Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison Desmond Cheung, Director & Chief Regulatory Officer XLSmart Merza Fachys, dan Market Access Manager Starlink Indonesia Tommy Des Mulianta.
(afr/afr)
-

Telkomsel dan Komdigi Kebut Pemulihan Jaringan di Aceh hingga Sumatera
Bisnis.com, Jakarta — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempercepat pemulihan layanan telekomunikasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Setelah bencana hidrometeorologi melanda wilayah tersebut, Telkomsel menurunkan perangkat pembangkin sinyal telekomunikasi tambahan untuk menjaga jaringan tetap aman dan terkedali.
Telkomsel mengerahkan tim siaga 24 jam, mengoperasikan genset cadangan dan mobil base transceiver station (BTS) hingga melakukan pengalihan backbone.
Telkomsel juga bekerja sama dengan PLN untuk penyediaan daya tambahan, hingga menambah kapasitas jaringan sesuai kebutuhan di lapangan. Seluruh proses dilakukan dengan prinsip cepat, terukur, dan tetap aman.
Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, menyampaikan komitmen perusahaan untuk memastikan layanan komunikasi tetap tersedia bagi masyarakat terdampak.
“Fokus kami adalah mempercepat pemulihan jaringan, menyediakan akses komunikasi yang andal, dan menyalurkan bantuan bersama pemerintah,” ujarnya dikutip dari Instagram Telkomsel, Selasa (2/12/2025).
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengapresiasi kerja cepat semua pihak yang membantu menjaga layanan komunikasi saat kondisi darurat.
Dia menekankan bahwa kerja sama ini penting agar warga terdampak tetap bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi.
Pemerintah juga berkomitmen mempercepat pemulihan jaringan dan menyalurkan bantuan sosial dengan lancar.
Sekedar informasi, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan konektivitas, Komdigi juga mengaktifkan layanan internet berbasis satelit SATRIA-1 di 10 titik terdampak banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Perangkat satelit telah dikirim oleh tim BAKTI Komdigi bersama BNPB, SAR, dan TNI, dan ditargetkan segera beroperasi.
Meutya menegaskan bahwa akses internet darurat merupakan kebutuhan mendesak agar warga tetap terhubung setelah jaringan utama terganggu.
SATRIA-1 sendiri dirancang untuk menjangkau wilayah 3T dan area sulit akses, termasuk saat terjadi bencana besar.
Sebelumnya, Komdigi melaporkan hingga Sabtu (29/11/2025) pukul 00.00 WIB, sebanyak 707 menara telah kembali beroperasi normal dari sebelumnya 2.463 menara yang mengalami gangguan pada Jumat (28/11/2025).
Dengan pulihnya ratusan menara tersebut, warga di sejumlah kecamatan mulai kembali dapat berkomunikasi dengan keluarga. Dari total BTS yang sudah berfungsi normal, 564 berada di Provinsi Aceh, 112 di Sumatra Utara, dan 31 di Sumatra Barat.
Diketahui terdapat 2.463 menara yang mengalami gangguan akibat banjir. Saat ini, 1.756 menara masih dalam proses perbaikan.
Menara yang masih terdampak tersebar di Aceh sebanyak 975 dari 3.414 menara, Sumatra Utara sebanyak 707 dari 9.612 menara, dan Sumatra Barat sebanyak 74 dari 3.739 menara.
Komdigi menyampaikan bahwa koordinasi intensif dengan operator seluler terus berlangsung untuk mempercepat pemulihan layanan, terutama di titik-titik yang terdampak banjir dan longsor.
Selain BTS, pemerintah juga memperbaiki jaringan tulang punggung (backbone). Di Sumatra Utara, jalur Rantau–Padang Sidempuan serta Sibolga–Barus–Manduamas telah kembali tersambung setelah sebelumnya terputus akibat longsor.
Sementara itu, di Aceh, jalur backbone Banda Aceh–Bireun dan Samalanga juga telah berhasil dipulihkan. (Nur Amalina)
-

BMKG Sebut Ancaman Bibit Siklon Tropis Kini Bergeser ke Selatan RI
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengungkap ancaman bibit siklon tropis mulai bergeser ke perairan selatan Indonesia. Daerah yang berpotensi terdampak meliputi Bengkulu, Sumatera bagian selatan, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. Pergeseran ini bisa memicu hujan lebat, banjir, hingga gelombang tinggi.
Saat ini BMKG bersama dengan BNPB sudah mendapat arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk bersiaga terhadap bencana siklon tropis, bukan hanya bencana hidrometeorologi yang selama dapat ditangani.
-

Sejarah Kejadian Banjir Bandang di Sumut, Sumbar dan Aceh
Bisnis.com, JAKARTA — Banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh saat ini masih ditetapkan sebagai bencana daerah tingkat provinsi.
Dilansir dari BNPB, hingga kini, sebanyak 604 orang meninggal dunia akibat banjir tersebut.
Peristiwa ini menjadi bagian dari catatan panjang sejarah banjir bandang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang selama bertahun-tahun kerap menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa.
Berikut sejarah banjir bandang yang pernah melanda Sumatera Utara dan Sumatera Barat
1. Banjir Bandang Solok Selatan 1978–1979
Pada 1978-1979, Solok Selatan dan wilayah sekitar Gunung Marapi diterjang banjir bandang besar. Aliran air membawa kayu dan lumpur, merusak permukiman di lereng, dan memaksa warga untuk mengungsi.
2. Banjir Bandang Bahorok, Sumatera Utara (2003)
Di penghujung November 2003, kawasan hulu DAS Taman Nasional Gunung Leuser, khususnya Bahorok, Langkat, diterjang banjir bandang yang mematikan. Arus deras Sungai Bohorok menghanyutkan banyak korban jiwa sekaligus merusak infrastruktur dan permukiman di sekitarnya.
Dilansir dari laman langkatkab.go.id, peristiwa banjir bandang yang terjadi pada 2 November 2003 di kawasan wisata Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, telah menewaskan ratusan orang dan meluluhlantakkan permukiman warga di bantaran Sungai Bahorok. Banyak warga kehilangan rumah serta mata pencaharian, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata.
Hanya dalam tempo kurang dari setengah jam pada Minggu malam 2 November 2003, hampir 300 nyawa manusia lenyap sia-sia. Lebih 400-an bangunan hancur lebur tak berguna disapu gulungan air lumpur pekat dan hantaman batang-batang pohon
3. Banjir Bandang Aceh Selatan (2006)
Aceh Selatan pada tahun 2006 dilanda banjir bandang yang merusak ribuan rumah di beberapa kecamatan. Debit air yang sangat tinggi memaksa banyak warga mengungsi demi keselamatan mereka.
Dilansir dari laman kemenkes, banjir bandang melanda Kab. Aceh Selatan Prov. NAD pada tanggal 30 Agustus 2006 pukul 01.00 WIB. Ada 3 kecamatan yang terkena yaitu Kec. Meukek, Labuhan Haji Timur (Peulumat) dan Kluet Tengah (Maggamat). Musibah ini menyebabkan 11 rumah hancur, 22 rusak berat dan 2.064 rusak ringan. Selain itu sarana air bersih di 25 desa rusak berat.
Akibat kejadian tersebut, tidak ada korban meninggal maupun luka-luka. Namun terjadi pengungsian sekitar 5000 penduduk yang berpencar di rumah-rumah penduduk dan masjid.
Untuk menanggulangi permasalahan kesehatan akibat kejadian tersebut, Dinkes Kab. Tapaktuan telah mendirikan Pos Kesehatan bekerja sama dengan Muspika di 3 kecamatan yang terkena bencana serta melakukan dropping obat-obatan. Di samping itu pemantauan di lokasi bencana tetap terus menerus dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan kesehatan pasca bencana.
4. Banjir Bandang Padang Sidempuan, Sumatera Utara (2017)
Banjir yang melanda Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 2017 terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut, menyebabkan sungai-sungai meluap dan permukiman terendam. Akibatnya, beberapa warga meninggal dunia dan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan parah.
Dilansir dari laman kemenkes, hujan deras yang terjadi di Wilayah Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara telah mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Hampir setiap wilayah didaerah tersebut dilanda banjir bandang. Memang sebelum kejadian, wilayah tersebut sudah dilanda hujan deras. Hujan dengan intensitas lama telah membuat Sungai Batang Ayumi meluap dan mengakibatkan banjir bandang.
Berdasarkan data Pusat Krisis Kesehatan, dalam kejadian tersebut 5 orang meninggal dunia dan puluhan rumah mengalami kerusakan. Dan berikut dampak banjir bandang di Padang Sidempuan
Kec Padang Sidempuan Batunadua 6 unit rumah hanyut, 12 unit rusak dan 7 unit mobil rusak,
Kec Padang Sidempuan Utara : 3 unit rumah hanyut dan 3 unit rumah rusak ;
Kec PSP Selatan : 8 kontrakan hanyut ;
Kec Angkola Julu : 2 unit Rumah rusak ;
Total Rumah Rusak = 17 unit, Hanyut = 17 unit dan Kendaraan 7 unit ;Penyebab terjadinya banjir bandang tersebut karena hujan deras yang terjadi selama beberapa hari terakhir dan mengakibatkan Sungai Batang Ayumi meluap dan menyapu rumah-rumah di pinggiran sungai. Banjir menghantam beberapa kecamatan di Kota Padang Sidempuan. Kecamatan yang terkena banjir bandang antara lain, Padang Sidempuan Utara, Padang Sidempuan Selatan , Padang Sidempuan Batunadua Padang Sidempuan Tenggara dan Padang sidimpuan Angkola Julu.
5. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2018)
Sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, seperti Mandailing Natal, Lingga Bayu, dan Muara Batang Gadis, mengalami banjir bandang hebat pada 2018. Material berat seperti batu besar dan kayu gelondongan terbawa arus, menyebabkan kerusakan serius pada permukiman dan infrastruktur.
Dilansir dari Antara, banjir bandang terjadi di Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatra Utara, Sabtu (13/10). Banjir bandang yang terjadi pada Jumat (12/10) melanda sembilan kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Peristiwa itu menyebabkan sedikitnya 13 orang meninggal dunia dan 10 orang lainnya dinyatakan hilang.
6. Banjir Besar Provinsi Bengkulu (2019)
Sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dilanda banjir dan longsor pada 27 April 2019 akibat curah hujan ekstrem yang diperparah oleh aktivitas manusia. Kerusakan hutan di hulu sungai, penyempitan daerah aliran sungai, serta pembangunan yang mengurangi daerah resapan air, termasuk proyek tambang dan perumahan, memperparah bencana hingga menimbulkan kerugian sekitar Rp144 miliar, puluhan korban jiwa, dan ribuan warga harus mengungsi.
Dilansir dari BNPB, dampak bencana dari kaji cepat yang dilakukan BPBD Provinsi Bengkulu tercatat 10 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, 2 orang luka berat, 2 orang luka ringan, 12.000 orang mengungsi, dan 13.000 jiwa terdampak bencana. Kerusakan fisik meliputi 184 rumah rusak, 4 unit fasilitas pendidikan, 40 titik infrastruktur rusak (jalan, jembatan, oprit, gorong-gorong) yang tersebar di 9 kabupaten/kota, dan 9 lokasi sarana prasarana perikanan dan kelautan yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Data dampak bencana ini dapat bertambah mengingt belum semua lokasi bencana dapat dijangkau.
7. Banjir Bandang Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (2020)
Pada 3 September 2020, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dilanda banjir akibat hujan deras sejak dini hari. Air meluap sekitar pukul 03.00 WIB dan menggenangi Nagari Simpang Sugiran, namun penanganan cepat dari warga dan pihak terkait berhasil mencegah korban jiwa maupun luka.
Dilansir dari laman BNPB, bansor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Senin (25/12) malam hingga Selasa (26/12) pagi. Adapun lokasi bansor antara lain di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Bukit Barisan. Informasi yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lima Puluh Kota, terdapat sebanyak delapan titik longsor pada jalur jalan nasional Sumatra Barat-Riau terdiri dari dua titik di Nagari Harau (Kecamatan Harau), enam titik di Nagari Koto Alam (Kecamatan Pangkalan Koto Baru), dan satu titik di Nagari Maek (Kecamatan Bukit Barisan).
8. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2025)
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dipenghujung November 2025 menimbulkan kerusakan besar dengan ratusan desa terendam serta infrastruktur vital terputus, bahkan menelan lebih dari 600 korban jiwa.
BNPB mencatat sejak awal tahun hingga November 2025 terjadi 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi, sehingga ketiga gubernur langsung menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. (Angel Rinella)
-

Kriteria Penetapan Bencana Nasional di Indonesia, Banjir Sumatra Masuk Kategori?
Bisnis.com, JAKARTA – Bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah Pulau Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada penghujung 2025 ini mendapat keprihatinan mendalam secara nasional maupun internasional.
Berdasarkan data Geoportal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin (1/12) pagi, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di tiga provinsi tersebut telah menelan korban jiwa mencapai 442 orang dengan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang dan tercatat 1,1 juta orang di 47 kota/kabupaten terdampak bencana ini.
Kerusakan infrastruktur vital hingga luasnya bencana tersebut membuat masyarakat dan warganet mendesak Pemerintah Pusat untuk dijadikan sebagai Bencana Nasional.
Namun, penetapan status Bencana Nasional tidak semata-mata didasarkan pada jumlah korban atau luasnya wilayah terdampak, melainkan pada indikator-indikator ketat yang diatur oleh BNPB dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Berikut adalah penjelasan mengenai status keadaan darurat dan mekanisme penetapannya melansir Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dibuat oleh BNPB.
Apa itu Status Keadaan Darurat Bencana?
Status keadaan darurat adalah aturan dasar agar pemerintah dapat bergerak cepat menangani dampak bencana. Berdasarkan pedoman BNPB, Status Keadaan Darurat Bencana didefinisikan sebagai keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas rekomendasi BNPB yang dapat dimulai dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
Penetapan tersebut menjadi dasar “kemudahan akses” dalam mengerahkan sumber daya manusia, logistik, hingga pengelolaan anggaran darurat (Belanja Tidak Terduga) untuk penanganan bencana secara maksimal.
Status ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
1. Siaga Darurat: Ketika potensi ancaman sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan informasi peningkatan ancaman.
2. Tanggap Darurat: Keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat.
3. Transisi Darurat ke Pemulihan: Ketika ancaman bencana cenderung menurun, namun gangguan kehidupan dan penghidupan masih berlangsung.Kapan Status Naik Menjadi Bencana Nasional?
Perbedaan antara bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional terletak pada tingkat kemampuan pemerintahan lokal/pusat dalam menangani bencana, bukan hanya pada besarnya kerusakan fisik.
BNPB membagi tingkatan keadaan darurat menjadi tiga tingkat: kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kenaikan status didasarkan pada indikator kelumpuhan atau ketidakmampuan pemerintahan daerah dalam tiga aspek: mobilisasi sumber daya, aktivasi sistem komando, dan pelaksanaan penanganan awal (SAR dan pemenuhan kebutuhan dasar).
1. Status Darurat Kabupaten/Kota: Bupati/Walikota masih mampu memobilisasi sumber daya, mengaktifkan sistem komando, dan menangani kebutuhan awal korban meskipun terbatas.
2. Status Darurat Provinsi: Gubernur mengambil alih penanganan bencana jika pemerintah kabupaten/kota kolaps dalam menangani bencana tersebut. Hal ini harus didukung pernyataan resmi ketidakmampuan dari Bupati/Walikota.
3. Status Darurat Nasional (status tertinggi): dilakukan jika Pemerintah Provinsi terdampak bencana tidak memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber daya manusia di provinsinya, mengaktivasi sistem komando penanganan darurat, dan melaksanakan penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban.Dengan kata lain, selama Pemerintah Daerah (Gubernur dan/atau Walikota/Bupati) masih mampu menjalankan aktivitas pemerintahan dan menangani bencana di daerahnya, status Bencana Nasional belum bisa ditetapkan secara teknis, meskipun Pemerintah Pusat tetap turun langsung untuk membantu penanganan bencana.
Prosedur Penetapan Bencana Nasional
Saat pemerintah daerah sudah tidak mampu menangani bencana di daerahnya, prosedur penetapan status Bencana Nasional tidak bisa langsung diputuskan Pemerintah Pusat, melainkan bersifat berjenjang seperti berikut:
1. Surat Pernyataan Gubernur: Gubernur wilayah terdampak harus mengeluarkan surat kepada Presiden yang menyatakan ketidakmampuan provinsinya dalam menangani kedaruratan secara maksimal.
2. Pengkajian Cepat: Paling lambat 1×24 jam setelah surat dari Gubernur dikeluarkan. BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait melakukan pengkajian cepat situasi di lapangan.
3. Rapat Koordinasi Nasional: Hasil kaji cepat dibahas dalam rapat tingkat nasional untuk membuat rekomendasi tindak lanjut bencana.
4. Penetapan Presiden: Jika rekomendasi disetujui, Presiden akan menetapkan status darurat bencana nasional. Namun, jika dinilai belum perlu, Pemerintah Pusat akan memberikan pendampingan penuh tanpa mengambil alih status.Saat ini, meskipun desakan masyarakat menguat akibat besarnya skala kerusakan di Sumatera, Pemerintah Pusat melalui BNPB masih mengambil langkah penguatan personel dan logistik kepada Pemerintah Daerah, tanpa mengambil alih status menjadi Bencana Nasional, selama fungsi pemerintahan daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar dinilai belum lumpuh total.
Sebelumnya, Pemerintah Daerah Aceh dan Sumatra Utara telah menetapkan status tanggap darurat bencana daerah sejak Kamis (27/11), sedangkan Sumatra Barat sejak Selasa (25/11). Penetapan tersebut akan berlaku selama 14 hari ke depan di ketiga provinsi tersebut. (Stefanus Bintang Agni)
-

Kirim Ribuan Sembako, Alumni Akpol 2005 Peduli Korban Banjir di Sumatra
Jakarta: Paguyuban Alumni Akpol 2005 Tathya Dharaka menunjukkan kepedulian mereka dengan mengirimkan ribuan paket sembako untuk warga Sumatra yang terdampak bencana.
Bantuan ini menjadi wujud nyata empati sekaligus dukungan moral bagi masyarakat yang sedang berjuang bangkit setelah banjir bandang, banjir, dan tanah longsor melanda berbagai wilayah di Sumatra.
Bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) menyebabkan dampak besar bagi masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru bahwa hingga Minggu (30/11/2025) sore WIB, jumlah korban meninggal dunia mencapai 316 orang, sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang.
Perinciannya adalah korban meninggal di Aceh mencapai angka 54 orang dan 55 lainnya masih dicari, di Sumatra Utara tercatat ada 172 orang meninggal dan 147 lainnya hilang, adapun di Sumatra Barat terdapat 90 orang meninggal dan 87 lain masih dicari.
Tingginya jumlah korban dan luasnya wilayah terdampak membuat kebutuhan bantuan logistik, pangan, dan dukungan psikososial menjadi sangat mendesak. Kehadiran bantuan dari berbagai pihak, termasuk Paguyuban Alumni Akpol 2005, menjadi harapan bagi banyak keluarga yang kini kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap kebutuhan dasar.
Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat, ikut turun langsung mengantar bantuan tersebut. Sebagai bagian dari keluarga besar Alumni Akpol 2005, ia menyampaikan bahwa aksi ini lahir dari hati dan rasa kebersamaan.
“Kami ingin saudara-saudara di Sumatra tahu bahwa mereka tidak sendirian. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban mereka,” ucap Wahyu Hidayat.
Seluruh bantuan dikirim menggunakan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat yang berlayar dari Surabaya menuju Sumatra Utara, sebelum nantinya didistribusikan ke berbagai daerah terdampak.
AKBP Wahyu Hidayat menutup dengan doa, berharap kondisi di Sumatra segera pulih dan masyarakat dapat kembali bangkit dengan kuat.
Jakarta: Paguyuban Alumni Akpol 2005 Tathya Dharaka menunjukkan kepedulian mereka dengan mengirimkan ribuan paket sembako untuk warga Sumatra yang terdampak bencana.
Bantuan ini menjadi wujud nyata empati sekaligus dukungan moral bagi masyarakat yang sedang berjuang bangkit setelah banjir bandang, banjir, dan tanah longsor melanda berbagai wilayah di Sumatra.
Bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) menyebabkan dampak besar bagi masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru bahwa hingga Minggu (30/11/2025) sore WIB, jumlah korban meninggal dunia mencapai 316 orang, sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang.Perinciannya adalah korban meninggal di Aceh mencapai angka 54 orang dan 55 lainnya masih dicari, di Sumatra Utara tercatat ada 172 orang meninggal dan 147 lainnya hilang, adapun di Sumatra Barat terdapat 90 orang meninggal dan 87 lain masih dicari.
Tingginya jumlah korban dan luasnya wilayah terdampak membuat kebutuhan bantuan logistik, pangan, dan dukungan psikososial menjadi sangat mendesak. Kehadiran bantuan dari berbagai pihak, termasuk Paguyuban Alumni Akpol 2005, menjadi harapan bagi banyak keluarga yang kini kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap kebutuhan dasar.
Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat, ikut turun langsung mengantar bantuan tersebut. Sebagai bagian dari keluarga besar Alumni Akpol 2005, ia menyampaikan bahwa aksi ini lahir dari hati dan rasa kebersamaan.
“Kami ingin saudara-saudara di Sumatra tahu bahwa mereka tidak sendirian. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban mereka,” ucap Wahyu Hidayat.
Seluruh bantuan dikirim menggunakan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat yang berlayar dari Surabaya menuju Sumatra Utara, sebelum nantinya didistribusikan ke berbagai daerah terdampak.
AKBP Wahyu Hidayat menutup dengan doa, berharap kondisi di Sumatra segera pulih dan masyarakat dapat kembali bangkit dengan kuat.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(RUL)
-

Terisolir Usai Bencana: Ini Daerah di Sumatra yang Belum Bisa Dijangkau
Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah wilayah di Sumatra Utara, Sumtara Barat dan Aceh terisolir karena sulitnya akses untuk menjangkau para korban banjir.
Pemerintah Aceh mencatat masih ada 3 wilayah yang hingga saat ini masih terisolir usai dilanda banjir. Wilayah tersebut adalah Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang masih melanda sejumlah wilayah Aceh, baik evakuasi warga terisolir, pembukaan konektivitas, hingga tambahan logistik.
“Kami berharap bantuan cepat dari pemerintah pusat, untuk menghindari memburuknya kondisi warga terdampak, terutama di daerah yang hingga kini masih sulit dijangkau,” kata ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (2/12/2025).
Nasir menegaskan ada tiga fokus penanganan yang sangat membutuhkan intervensi pusat untuk bencana Aceh.
Pertama, evakuasi warga yang masih terisolasi di beberapa titik, terutama di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.
Kedua, lanjut dia, penambahan logistik darurat, terutama beras dan kebutuhan pokok lainnya yang bisa segera didistribusikan, karena beberapa wilayah telah melaporkan stok menipis, sementara akses darat masih terputus.
Ketiga, pemerintah pusat diharapkan segera membantu pembukaan konektivitas, mengingat sejumlah jembatan dilaporkan putus total akibat banjir dan longsor.
“Pemerintah Aceh meminta Kementerian PU membangun infrastruktur darurat untuk memastikan jalur mobilisasi bantuan dapat dibuka kembali,” katanya.
Dalam kesempatan itu Nasir juga menyoroti kebutuhan transportasi udara berskala besar untuk mengirimkan bantuan ke daerah-daerah yang terisolasi, terutama di dataran tinggi Aceh, seperti Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.
“Kami butuh Hercules untuk mendistribusikan sedikitnya 500 ton logistik ke Aceh Tengah dan Bener Meriah. Stok kebutuhan masyarakat di sana hanya cukup untuk dua hari lagi,” ucap M Nasir.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan terdapat lima lokasi yang jaringan jalannya masih terputus di Sumatra Barat. BNPB dan BPBD mengidentifikasi jalan terputus berada di Kecamatan Malalak, Matur, Palupuh, Palembayan dan Koto Alam. Semua akses ini merupakan jalan provinsi.
Adapun sebanyak 10 alat berat diturunkan di sejumlah wilayah terdampak guna memastikan akses. Pihaknya masih mengupayakan tambahan 10 unit untuk mempercepat perbaikan darurat yang dikerahkan untuk Kecamatan Palembayan, Palupuh, Tanjung Raya, dan Malalak.
Selain itu, katanya, BNPB juga mengupayakan untuk memulihkan jaringan komunikasi. Berbagai pihak telah membantu untuk penanganan komunikasi, seperti bantuan Presiden, Komdigi maupun provider telekomunikasi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, untuk mempercepat pendistribusian logistik ke wilayah terdampak bencana melalui pengaktifan 13 pos lapangan.
“Dengan adanya pos lapangan ini, bantuan dapat lebih cepat terdistribusi ke wilayah terdampak atau yang masih terisolir,” katanya.
Pemerintah Kebut Bantuan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah yang mengalami bencana, terlepas dari mampu atau tidaknya pemerintah daerah terkait menangani bencana di daerahnya.
Hal tersebut disampaikan Mendagri terkait sejumlah kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup menangani bencana bencana berskala besar yang terjadi di wilayahnya.
“Pemerintah pusat, mau dia (pemda) masih mengatakan mampu, mau dia katakan menyerah, enggak mampu, pasti tetap akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama,” kata Mendagri dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).
Menurutnya adalah hal yang wajar pemda yang tidak bisa menangani bencana meminta bantuan kepada pemerintahan yang lebih tinggi.
Tito menambahkan pemerintah pusat juga telah melakukan penilaian terhadap masing-masing pemda terkait kemampuan penanganan bencana.
“Kami menilai sendiri juga, mana-mana yang mampu, mana yang tidak. Yang kami anggap mampu pun kami bantu. Apalagi yang mengatakan sudah nggak mampu dan memang kami melihat wajar dia mengatakan enggak mampu, karena di daerah yang tersulit,” ujarnya lagi.
Mendagri mengungkapkan ada daerah yang benar-benar terisolir karena bencana longsor dan banjir, sehingga satu-satunya jalan adalah meminta bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi atau pemerintah pusat.
Dia kemudian mencontohkan Kota Takengon, yang aksesnya terputus sehingga satu-satunya cara untuk mengangkut bantuan, seperti pangan, hanya bisa menggunakan pesawat.
Pemerintah daerah lain yang juga menyatakan tidak sanggup menangani bencana di daerahnya adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
Tito mengaku paham dengan situasi yang dihadapi para kepala daerah yang wilayahnya tengah menghadapi bencana. Para kepala daerah tersebut memang tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan peralatan berat dan akses.
“Dia (pemda) dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya? Terus bagaimana dia mau mobilisasi alat berat? Tidak mungkin, tidak mampu dia, dan itu dikerjakan oleh pemerintah pusat,” kata Mendagri pula.
-

Bencana Banjir Sumatra, Netizen Kangen Sutopo, Doni Monardo, dan Yurianto
Jakarta –
Banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sejak akhir November 2025 memicu gelombang keprihatinan publik. Di tengah duka lebih dari 200 korban jiwa dan hampir 300 ribu warga terdampak, jagat maya justru dipenuhi nostalgia. Netizen merindukan sosok-sosok BNPB era sebelumnya, seperti almarhum Sutopo Purwo Nugroho, Letjen (Purn) Doni Monardo, dan dr. Ahmad Yurianto.
Kerinduan ini memuncak setelah pernyataan kontroversial Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada 28 November 2025. Dalam konferensi pers, ia menyebut banjir Sumatra ‘terlihat mencekam di media sosial’, dan belum layak ditetapkan sebagai bencana nasional. Pernyataan tersebut menuai kritik keras, apalagi ketika data BNPB menunjukkan 217 korban meninggal, 79 hilang, serta akses yang sulit dijangkau.
Keesokan harinya, Suharyanto turun langsung ke Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan, dan menangis ketika melihat kerusakan hebat. Ia meminta maaf kepada Bupati Gus Irawan Pasaribu, mengakui bahwa situasi lapangan jauh lebih parah dari laporan awal. Meski begitu, permintaan maaf tersebut tidak sepenuhnya meredakan kemarahan publik.
Kenang SutopoSutopo Purwo Nugroho Foto: Twitter dan Instagram Sutopo Purwo Nugroho
Sejak 29 November,lini masa X dipenuhi tagar #PrayForSumatera dan unggahan rindu pada sosok alm Sutopo Purwo Nugroho. Sutopo yang wafat pada 2019 setelah berjuang melawan kanker paru-paru, dikenal sebagai ‘pahlawan informasi BNPB’. Meski sakit parah, ia rutin menggelar konferensi pers harian, meluruskan hoaks, dan memberikan data akurat soal gempa, tsunami, hingga erupsi gunung.
Akun @SBKCF mengenang, “Wah banyak yg kangen sama pak @Sutopo_PN nih sama sy juga, setiap ada peristiwa bencana alam, langsung inget sama bapak.”
“Saat bencana gini, keinget Beliau. Dulu waktu Beliau menjabat sebagai Kepala BNPB, informasinya selalu akurat dan tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Alfatihah buat Pak Sutopo Purwo Nugroho,” ujar @irenejuliency.
Kenang Doni MonardoDoni Munardo di Maumere NTT Foto: Doni Munardo di Maumere (dok. BNPB)
Nama alm Letjen Doni Monardo, Kepala BNPB periode 2019-2021, juga sering disebut. “Putra asli Batusangkar, Sumbar, yg tidak pernah ‘asal ngomong’ tentang bencana, tegas, dan selalu berkerja keras”, ujar akun @s4br1na.
Doni yang wafat pada 2023 akibat stroke, dikenang karena respons cepat dan cekatannya dalam berbagai situasi genting, antara lain saat gempa Cianjur 2022 dan banjir besar di Jawa. Ia sering turun langsung ke lokasi, berkoordinasi dengan TNI-Polri, dan memastikan logistik sampai ke korban.
“Alm Bp Sutopo, alm Letjen Doni Monardo. Kangen dgn statementnya yg lembut dan menenangkan para korban musibah,” kata @are_inismyname.
Kenang Ahmad YuriantoJuru Bicara Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (dok. BNPB) Foto: Juru Bicara Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (dok. BNPB)
Tak ketinggalan, netizen juga mengenang mendiang dr. Ahmad Yurianto, juru bicara Covid-19 yang juga bagian BNPB. Netizen dengan akun @shura_ni menulis, “Juga almarhum pak Ahmad Yurianto, yang selama Covid selalu kasih update. Saya tahu banyak soal BNPB ya karena beliau2 ini. Al Fatihah buat pak Sutopo, pak Doni Monardo dan pak Ahmad Yurianto.”
Yurianto, wafat pada 2022 karena kanker. Ia dikenal dengan konferensi pers rutinnya yang tenang, jelas, serta faktual. Ia menjadi ‘wajah’ pemerintah saat pandemi, dengan data kasus harian yang transparan.
@Amelianovtrii mengenang, “Jadi inget alm Bapak Sutopo… Statement beliau juga gak asbun, kalo ada statement2 yg gak bener beliau jg langsung meluruskan.”
Banyak netizen yang berharap BNPB punya juru bicara sekaliber ini lagi.
(afr/afr)