Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BNPB

  • Basarnas Gunakan Jalur Laut dan Udara untuk Distribusi Logistik ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Basarnas Gunakan Jalur Laut dan Udara untuk Distribusi Logistik ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, jalur Medan, Sumatera Utara, menuju Aceh Tamiang, Aceh, sudah bisa dilintasi.

    “Sejumlah kendaraan roda empat mulai dapat melewati jalur tersebut dengan kecepatan terbatas,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025). 

    Abdul menuturkan, besok 3 Desember 2025 pagi, jalur tersebut sudah dapat dilalui secara 100 persen. “Pekerjaan hari ini tinggal menyingkirkan beberapa material yang masih menumpuk di pinggir jalan,” ungkap dia.

    Abdul menegaskan sampai hari ini, bantuan logistik tetap disalurkan melalui jalur udara. Untuk Aceh Tamiang, Deputi 4 BNPB telah memerintahkan helikopter untuk mengirimkan dukungan dengan metode air drop di beberapa titik seperti lapangan Dekat Babo dan Perupuk, Kecamatan Bandar Pusaka.

    “Adapun jenis dan kuantitas barang yang dikirim dalam tahap ini meliputi makanan siap saji 100 pack, hygiene kit 100 buah, paket sembako 50 pack, selimut 100 lembar, matras 100 lembar, alat kebersihan 25 buah,” tutur dia.

  • Telkom Kebut Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Ini Tantangannya

    Telkom Kebut Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Ini Tantangannya

    Jakarta –

    Upaya pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terus dikebut Telkom Group. Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, mengungkapkan bahwa pemulihan berjalan intensif namun dihadapkan pada hambatan serius, mulai dari suplai listrik hingga putusnya jalur transmisi.

    Dian menjelaskan bahwa salah satu fokus utama adalah memastikan pasokan daya bagi perangkat jaringan yang masih beroperasi. Penggunaan genset pun menjadi solusi cepat di banyak titik terdampak.

    “Sebetulnya kami mengusahakan genset untuk mengatasi problem power. Tapi ada juga problem ketersediaan solar di sana,” ujar Dian di Balai Monitoring (Balmon) Komdigi Medan, Senin (1/12/2025).

    Ia mengatakan, sekalipun tim berhasil membawa genset ke lokasi bencana, perjalanan untuk memasok bahan bakar sering kali tersendat.

    “Ada beberapa daerah yang aksesnya masih sulit didatangi, sehingga meski genset sudah terpasang, mengirim solar ke sana juga sulit,” lanjutnya.

    Selain listrik, gangguan transmisi menjadi tantangan terbesar. Banyak jalur fiber optik yang rusak akibat banjir bandang dan longsor, menyebabkan putusnya layanan di sejumlah wilayah.

    “Kalau ditanya penyebabnya, dari sisi transmisi memang banyak fiber optik yang kena banjir dan longsor sehingga terputus,” kata Dian menjelaskan.

    Hingga proses perbaikan selesai, Telkom terpaksa mengalihkan sejumlah layanan menggunakan konektivitas berbasis satelit. Namun, kapasitasnya masih belum dapat sepenuhnya menggantikan jaringan kabel yang rusak.

    “Recovery yang ditargetkan sampai 5 Desember itu termasuk memperbaiki putusnya fiber. Selama perbaikan, banyak yang menggunakan komunikasi satelit sehingga kapasitasnya memang masih terbatas,” tutur Dian.

    Hingga saat ini, layanan mobile broadband Telkomsel pada ketiga wilayah bencana tersebut telah pulih 76,5%, sedangkan untuk layanan fixed broadband IndiHome mencapai 79,7% pemulihan.

    Sebagai langkah penguatan layanan darurat, Telkom melalui anak perusahaannya, Telkomsat telah mengaktifkan tambahan backup unit layanan satelit Mangostar untuk mendukung konektivitas di 6 posko bencana yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Penguatan unit layanan satelit difokuskan untuk mendukung aktivitas komunikasi tim teknis Telkom, relawan, dan warga yang mengungsi di posko bencana. Pengoperasian satelit ini memperkuat penggunaan backup IP radio dan jalur alternatif lainnya yang telah lebih dulu diaktifkan sejak bencana terjadi.

    Telkom juga memastikan koordinasi intensif dengan BNPB, BPBD, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pemerintah Daerah, serta berbagai instansi terkait untuk mempercepat normalisasi konektivitas di area prioritas.

    (agt/agt)

  • Telkom Kebut Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Ini Tantangannya

    Telkom Kebut Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Ini Tantangannya

    Jakarta –

    Upaya pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terus dikebut Telkom Group. Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, mengungkapkan bahwa pemulihan berjalan intensif namun dihadapkan pada hambatan serius, mulai dari suplai listrik hingga putusnya jalur transmisi.

    Dian menjelaskan bahwa salah satu fokus utama adalah memastikan pasokan daya bagi perangkat jaringan yang masih beroperasi. Penggunaan genset pun menjadi solusi cepat di banyak titik terdampak.

    “Sebetulnya kami mengusahakan genset untuk mengatasi problem power. Tapi ada juga problem ketersediaan solar di sana,” ujar Dian di Balai Monitoring (Balmon) Komdigi Medan, Senin (1/12/2025).

    Ia mengatakan, sekalipun tim berhasil membawa genset ke lokasi bencana, perjalanan untuk memasok bahan bakar sering kali tersendat.

    “Ada beberapa daerah yang aksesnya masih sulit didatangi, sehingga meski genset sudah terpasang, mengirim solar ke sana juga sulit,” lanjutnya.

    Selain listrik, gangguan transmisi menjadi tantangan terbesar. Banyak jalur fiber optik yang rusak akibat banjir bandang dan longsor, menyebabkan putusnya layanan di sejumlah wilayah.

    “Kalau ditanya penyebabnya, dari sisi transmisi memang banyak fiber optik yang kena banjir dan longsor sehingga terputus,” kata Dian menjelaskan.

    Hingga proses perbaikan selesai, Telkom terpaksa mengalihkan sejumlah layanan menggunakan konektivitas berbasis satelit. Namun, kapasitasnya masih belum dapat sepenuhnya menggantikan jaringan kabel yang rusak.

    “Recovery yang ditargetkan sampai 5 Desember itu termasuk memperbaiki putusnya fiber. Selama perbaikan, banyak yang menggunakan komunikasi satelit sehingga kapasitasnya memang masih terbatas,” tutur Dian.

    Hingga saat ini, layanan mobile broadband Telkomsel pada ketiga wilayah bencana tersebut telah pulih 76,5%, sedangkan untuk layanan fixed broadband IndiHome mencapai 79,7% pemulihan.

    Sebagai langkah penguatan layanan darurat, Telkom melalui anak perusahaannya, Telkomsat telah mengaktifkan tambahan backup unit layanan satelit Mangostar untuk mendukung konektivitas di 6 posko bencana yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Penguatan unit layanan satelit difokuskan untuk mendukung aktivitas komunikasi tim teknis Telkom, relawan, dan warga yang mengungsi di posko bencana. Pengoperasian satelit ini memperkuat penggunaan backup IP radio dan jalur alternatif lainnya yang telah lebih dulu diaktifkan sejak bencana terjadi.

    Telkom juga memastikan koordinasi intensif dengan BNPB, BPBD, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pemerintah Daerah, serta berbagai instansi terkait untuk mempercepat normalisasi konektivitas di area prioritas.

    (agt/agt)

  • Muzani Bocorkan Alasan Prabowo Belum Tetapkan Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional

    Muzani Bocorkan Alasan Prabowo Belum Tetapkan Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menjelaskan sejumlah pertimbangan pemerintah terkait desakan masyarakat agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan status darurat bencana nasional.

    Alasan pemerintah belum menetapkan bencana nasional ke bencana alam banjir dan longsor di Sumatra karena pemerintah pusat yakni bahwa pemda bisa mengatasi masalah tersebut.  

    “Ya, pemerintah bisa mengendalikan situasi dan keadaan secepatnya, dan sekarang sedang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi di lingkungannya masing-masing,” ujarnya usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Ketika disinggung mengenai adanya tiga kepala daerah yang menyatakan menyerah dalam menangani bencana karena skala kerusakan yang sangat besar, Muzani mengakui hal tersebut sebagai situasi yang memprihatinkan.

    “Ya, itu jadi keprihatinan juga karena situasinya harus dihadapi secara bersama-sama,” katanya.

    Terkait penilaian apakah status bencana perlu dinaikkan ke tingkat nasional, Muzani menilai hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

    “Ya, Presiden punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Saya kira, itu kan kewenangan Presiden karena keputusannya nanti harus ditetapkan dalam bentuk Keppres, Keputusan Presiden. Oke,” tandas Muzani.

    Korban Jiwa dan Hilang

    Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia terkait bencana banjir di Sumatra sudah mencapai 604 orang. Jumlah itu berdasarkan data di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), Selasa (2/12/2025) yang dilihat Bisnis pada 09.00 WIB.

    Secara terperinci, Sumatra Utara menjadi wilayah paling tinggi korban meninggal dunia sebanyak 283 jiwa. Diikuti Sumatra Barat 165 jiwa dan Aceh 156 jiwa korban meninggal dunia.

    “Jumlah meninggal 604 jiwa,” tulis situs Pusdatin BNPB, Selasa (2/12/2025).

    Dalam situs yang sama, bencana alam di Sumatra itu masih menyisakan 464 orang yang masih dinyatakan hilang dengan rincian Aceh 181 jiwa; Sumatra Utara 169 jiwa; dan Sumatra Barat 114 jiwa.

    Adapun, secara total BNPB juga merangkum total keseluruhan orang yang terdampak akibat bencana ini adalah 1,5 juta jiwa. 

    “Jumlah terdampak 1,5 juta jiwa dan 570.000 orang mengungsi,” dikutip dari situs BNPB.

  • TelkomGroup Kebut Pemulihan Jaringan Telekomunikasi Pasca Bencana Sumatera

    TelkomGroup Kebut Pemulihan Jaringan Telekomunikasi Pasca Bencana Sumatera

    Jakarta –

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mempercepat pemulihan jaringan telekomunikasi yang terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Gangguan layanan akibat bencana ini mendorong optimalisasi konektivitas darurat agar masyarakat di wilayah terdampak tetap bisa terhubung.

    Hingga saat ini, layanan mobile broadband Telkomsel di ketiga wilayah tersebut telah pulih 76,5%, sementara fixed broadband IndiHome sudah mencapai 79,7% pemulihan.

    TelkomGroup juga memastikan koordinasi intensif bersama BNPB, BPBD, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pemda, hingga berbagai instansi terkait untuk mempercepat normalisasi konektivitas di area prioritas.

    Untuk memperkuat layanan darurat di lapangan, Telkom melalui PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) mengaktifkan tambahan backup unit satelit Mangostar di 6 posko bencana yang tersebar di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

    Penguatan layanan ini bertujuan untuk mendukung aktivitas komunikasi tim teknis TelkomGroup, relawan, hingga warga yang mengungsi, sekaligus melengkapi penggunaan backup IP radio dan jalur alternatif yang sebelumnya dioperasikan sejak bencana terjadi.

    Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemerintah akan terus bersinergi dengan operator untuk melakukan percepatan penanganan konektivitas pasca bencana.

    “Fokus kami adalah memastikan akses telekomunikasi di seluruh wilayah terdampak segera pulih agar masyarakat dapat kembali berkomunikasi. Pemerintah juga optimistis layanan kembali normal dalam lima hari kedepan seiring dengan pemulihan listrik di wilayah terdampak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).

    Senada, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menegaskan upaya kolaborasi dengan pemerintah untuk mempercepat pemulihan layanan.

    “Di sejumlah daerah terdampak, tantangan utama kami adalah akses menuju lokasi dan masalah sumber daya listrik yang tidak stabil. Kerusakan pada jalur transmisi, terutama fiber optik, juga membuat proses perbaikan membutuhkan waktu dan upaya teknis tambahan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, TelkomGroup juga sigap menyalurkan dukungan tanggap darurat, baik berupa konektivitas maupun bantuan kemanusiaan.

    Akses internet gratis bagi masyarakat terdampak disediakan di tujuh lokasi strategis, yaitu Kantor Wilayah Telkom Sumut, Kantor Wilayah Telkom Banda Aceh, Pusat Layanan Telkom Sigili, Kantor Wilayah Telkom Sibolga, Kantor Wilayah Telkom Sumbar, serta Pusat Layanan Telkom Talu.

    Dukungan konektivitas tambahan juga tersedia di area Pemprov Aceh-Sumut dan Diskominfo setempat guna memastikan kelancaran operasional posko pemerintah daerah.

    Bantuan logistik dan sembako berupa bahan makanan, perlengkapan memasak, hingga pakaian turut disalurkan. Layanan dapur umum juga dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan lebih dari 1.300 pengungsi.

    TelkomGroup menyediakan posko tanggap darurat di AKHLAK Hall Witel Sumut, kantor Witel Aceh, dan kantor Witel Sumbar.

    Selain itu, Telkomsel Emergency Response & Recovery Activity (TERRA) juga dikerahkan untuk menyalurkan kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak. Di bidang kesehatan, Yakes Telkom juga dihadirkan sebagai klinik darurat di area posko TelkomGroup.

    “Kami berkomitmen melakukan pemulihan konektivitas secara cepat, aman, dan terkoordinasi. Dengan dukungan layanan satelit, penambahan kapasitas, dan normalisasi konfigurasi lintas provinsi, kami berupaya memastikan masyarakat dapat kembali terhubung secara optimal. Seluruh personel kami bekerja maksimal 24/7 dengan fokus pada area paling kritikal,” tutup Dian.

    Ke depan, TelkomGroup akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga kelancaran pemulihan layanan telekomunikasi di wilayah terdampak. Masyarakat pun dapat memperoleh informasi terkait pemulihan jaringan, kantor layanan, hingga informasi pelanggan melalui hotline tanggap bencana secara 24 jam dan gratis di 0800-111- 9000.

    (anl/ega)

  • Jalur Darat Medan – Aceh Tamiang Mulai Terbuka, Distribusi Logistik Digencarkan

    Jalur Darat Medan – Aceh Tamiang Mulai Terbuka, Distribusi Logistik Digencarkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Akses jalan Medan, Sumatra Utara menuju Aceh Tamiang mulai terbuka. Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa sejumlah alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum terus bekerja menyingkirkan timbunan tanah, lumpur, dan puing yang sebelumnya menutup jalur utama tersebut.

    Hingga Selasa (2/12/2025), kendaraan roda empat sudah dapat melintas dengan kecepatan terbatas. Pemerintah menargetkan jalur itu dapat dibuka sepenuhnya pada Rabu (3/12/2025). Adapun petugas hari ini fokus menyingkirkan material yang masih menumpuk di sisi jalan.

    BNPB juga telah mengerahkan tim pendamping ke seluruh kabupaten/kota terdampak, dipimpin Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Jarwansyah. Pendampingan mencakup distribusi logistik dan peralatan melalui jalur laut maupun udara, pemutakhiran data, penguatan sistem komando, serta kebutuhan operasional lainnya selama fase darurat.

    Untuk distribusi jalur laut, bantuan dikirim dari Banda Aceh menuju Langsa dengan waktu tempuh sekitar dua hari. BNPB melaporkan bahwa Logistik untuk Kota Langsa telah tiba di Kantor Dinas Sosial Langsa, sementara bantuan untuk Aceh Tamiang masih dalam perjalanan dan mulai didistribusikan hari ini.

    “Hari ini juga, pendistribusian dukungan ini akan mulai dilakukan,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

    Adapun dari jalur udara untuk untuk Aceh Tamiang, Deputi 4 BNPB telah memerintahkan helikopter untuk mengirimkan dukungan dengan metode air drop di beberapa titik seperti lapangan Dekat Babo dan Perupuk, Kecamatan Bandar Pusaka.

    Bantuan tahap awal meliputi 100 paket makanan siap saji, 100 hygiene kit, 50 paket sembako, 100 selimut, 100 matras, dan 25 set alat kebersihan.

    Pembukaan kembali akses utama dari Medan menuju Aceh Tamiang, Langsa, hingga Lhokseumawe diharapkan mempercepat penanganan darurat. Dengan jalur yang semakin terbuka, distribusi logistik, pemulihan jaringan listrik dan telekomunikasi, serta pembersihan material diyakini dapat dilakukan lebih optimal dan menyeluruh.

  • Prabowo panggil Kepala Badan Logistik Pertahanan ke Istana Jakarta

    Prabowo panggil Kepala Badan Logistik Pertahanan ke Istana Jakarta

    Pemerintah terus mempercepat penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dengan mengerahkan total 28 helikopter hingga 30 November 2025

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Logistik Pertahanan (Kabaloghan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI Yusuf Jauhari ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore.

    Yusuf tiba di pintu pilar kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 16.20 WIB, berseragam lengkap TNI dan bergegas menemui Presiden.

    Yusuf memilih bungkam saat ditanya awak media perihal kehadirannya ke Istana Kepresidenan, Jakarta, termasuk sejumlah isu penting terkait distribusi bantuan kemanusiaan bagi korban bencana banjir di Sumatera.

    “Kami cuma diundang ke sini,” kata Yusuf, menjawab maksud kedatangannya ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Saat kembali ditanya, apakah kedatangannya dalam rangka membahas terkait penanganan bencana alam, Yusuf kembali bungkam dan terus berjalan ke arah pintu pilar.

    Pun saat ditanya tanggapannya terkait instruksi Presiden yang menugaskan TNI dalam urusan distribusi logistik bantuan kemanusiaan, Yusuf tak menyampaikan jawaban.

    Terkait adanya keluhan dari salah satu penyintas bahwa sejumlah bantuan yang dijatuhkan dari helikopter mengalami kerusakan saat sampai di lokasi, Yusuf juga tak berkomentar.

    Pemerintah terus mempercepat penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dengan mengerahkan total 28 helikopter hingga 30 November 2025.

    Armada udara gabungan dari TNI AU, TNI AD, TNI AL, Kepolisian, BNPB, dan Basarnas ini digunakan untuk mendistribusikan bantuan serta mengevakuasi korban di wilayah yang akses daratnya masih terputus.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan dapat menjangkau titik-titik terdampak secara cepat dan merata.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resminya melaporkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto hadir langsung ke wilayah terdampak bencana di Sumatra selama 12 jam pada Senin (1/12).

    Presiden meninjau langsung kondisi masyarakat di tiga kota pada tiga provinsi berbeda, mulai dari Tapanuli Tengah di Sumatra Utara, Aceh Tenggara di Provinsi Aceh, hingga Padang Pariaman di Sumatra Barat.

    Menurut Teddy, kunjungan maraton tersebut menunjukkan keseriusan Presiden untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan tepat.

    Di setiap lokasi, Presiden berdialog dengan warga, mengecek kebutuhan darurat, serta meminta laporan langsung dari pemerintah daerah dan jajaran penanganan bencana di lapangan.

    Di hadapan para penyintas, Presiden juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga.

    Ia menegaskan komitmen negara untuk selalu hadir pada saat rakyat menghadapi masa sulit.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua MPR ajak bangun solidaritas nasional hadapi bencana alam

    Wakil Ketua MPR ajak bangun solidaritas nasional hadapi bencana alam

    Rangkaian bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir harus dijawab dengan semangat gotong royong dan solidaritas masyarakat yang terus ditumbuhkan, di samping upaya evaluasi dan mitigasi dari sejumlah aspek

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengajak seluruh elemen untuk membangun solidaritas nasional dan semangat gotong royong untuk menjadi energi positif di tengah kerentanan Indonesia terhadap bencana alam.

    “Rangkaian bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir harus dijawab dengan semangat gotong royong dan solidaritas masyarakat yang terus ditumbuhkan, di samping upaya evaluasi dan mitigasi dari sejumlah aspek,” kata Lestari di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menurut dia, jumlah korban jiwa bencana banjir hingga longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) hingga Sumatera Utara (Sumut) terus bertambah dan ratusan orang masih dinyatakan hilang.

    Dia menilai perubahan cuaca ekstrem yang terjadi harus menjadi perhatian serius semua pihak, terutama para pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah-daerah yang rawan bencana.

    Dia pun mendorong upaya mitigasi bencana dan sosialisasi kepada masyarakat terus ditingkatkan sebagai bagian upaya menekan jumlah korban.

    Selain itu, menurut dia, mekanisme penanganan masyarakat terdampak bencana juga harus menjadi perhatian serius.

    Kesiapsiagaan pemerintah pusat dan daerah, menurut dia, harus terus ditingkatkan baik dengan membangun kolaborasi kuat dalam melaksanakan tanggap darurat bencana, maupun membangkitkan solidaritas masyarakat.

    Anggota Komisi X DPR RI itu mengatakan bahwa semua upaya mitigasi dan tanggap darurat yang digalang bersama itu perlu mampu menjadi energi positif dalam menghadapi potensi ancaman bencana alam di sejumlah daerah di tanah air.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos Danantara: BUMN Gerak Cepat Salurkan Bantuan ke Korban Banjir & Longsor Aceh Sumut

    Bos Danantara: BUMN Gerak Cepat Salurkan Bantuan ke Korban Banjir & Longsor Aceh Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA— BPI Danantara Indonesia dan Badan Pengaturan BUMN membentuk pusat koordinasi untuk memetakan, menginventarisir, dan menyalurkan bantuan seluruh BUMN untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Pusat koordinasi tersebut dibentuk sejak akhir pekan lalu untuk membentuk pusat koordinasi untuk memetakan kebutuhan mendesak, menginventarisasi ketersediaan bantuan di seluruh BUMN, sekaligus menyiapkan jalur distribusi alternatif setelah akses darat dilaporkan tidak dapat dilalui. 

    CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan pentingnya membuka jalur udara agar bantuan dapat bergerak cepat.

    Dengan terbukanya jalur udara, mobilisasi cepat logistik antar-BUMN, serta upaya teknis pemulihan jaringan dan listrik yang terus berlangsung, operasi kemanusiaan ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak titik terdampak dan mempercepat pemulihan sosial-ekonomi di Aceh dan Sumatra bagian utara. 

    “Ketika masyarakat membutuhkan, Keluarga besar BUMN bergerak sebagai satu. Kecepatan menjadi penentu,” ujarnya. 

    Rosan menegaskan bahwa upaya penyaluran bantuan dan pemulihan layanan BUMN terus diperkuat. 

    “Ini baru tahap awal. Kami akan terus bekerja dengan BP BUMN dan seluruh BUMN agar bantuan tersampaikan dan masyarakat di Aceh maupun Sumatra lainnya dapat segera pulih,” ujarnya. 

    Sejak beberapa hari terakhir, sejumlah pengiriman bantuan BUMN telah dilakukan melalui udara untuk menjangkau wilayah yang terisolasi, termasuk Aceh bagian utara. Pengiriman pertama dimulai pada gelombang awal akhir pekan, disusul oleh pengiriman lanjutan yang dikonsolidasikan pada Senin (1/12/2025). 

    Melalui dukungan pesawat khusus dari Garuda-Citilink, sebanyak 9,4 ton bantuan berhasil diberangkatkan menuju Aceh melalui Kualanamu untuk kemudian diteruskan ke Lhokseumawe. 

    Seluruh bantuan diterima oleh BPBD dan unsur TNI, untuk kemudian disalurkan ke posko-posko, fasilitas publik, serta wilayah yang hanya dapat dijangkau menggunakan kendaraan tinggi atau perahu.

    “Secara total, puluhan ton bantuan telah dikonsolidasikan, meliputi perlengkapan bayi, selimut, bahan pangan pokok, susu formula, makanan siap saji, obat–obatan serta vaksin, dan kebutuhan logistik lain bagi pengungsian dan kecamatan terisolasi, termasuk pembukaan dapur umum hingga tim yang membantu evakuasi warga,” paparnya.

    Posko tanggap darurat juga didirikan di berbagai titik untuk menyaluarkan kebutuhan pokok dan layanan kesehatan. Pemulihan layanan publik juga menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali beraktivitas.  

    Telkom Group melaporkan 12 Sentral Telepon Otomatis (STO) yang blackout dan menyebabkan ribuan base transceiver station (BTS) terdampak. Upaya pemulihan terus berlangsung meski beberapa lokasi hanya bisa diakses dengan perahu karet. 

    Sementara itu, PLN yang mengerahkan material jaringan dan genset, bersama TNI AU, menggunakan Hercules dan helikopter agar 41 genset bisa terpasang di lokasi vital seperti rumah sakit, pelabuhan, dan posko logistik.

    Pertamina memperkuat suplai BBM dan LPG dengan mengerahkan awak mobil tangki (AMT) tambahan dari berbagai daerah, meningkatkan suplai dari Padang, serta mengirim 30 skid tank LPG dari Dumai. 

    Pertamina juga menyalurkan BBM darurat untuk alat berat, 5.000 liter Dexlite di Tapanuli Utara, serta 6.000 liter avtur untuk mendukung misi penerbangan BNPB. 

  • Perlu Kategori Baru: Bencana Regional Nasional 2 Desember 2025

    Perlu Kategori Baru: Bencana Regional Nasional 2 Desember 2025

    Perlu Kategori Baru: Bencana Regional
    Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pj Gubernur Riau 2013-2014, Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014
    BENCANA
    besar yang menimpa tiga provinsi di Sumatera kembali menguji kesiapan negara dalam merespons keadaan darurat.
    Pemerintah pusat telah bergerak, Presiden Prabowo Subianto turun langsung, dan pemerintah daerah di wilayah terdampak sudah berupaya maksimal.
    Namun, persoalan yang paling mendasar justru berada pada dukungan koordinasi lintas daerah dan kerangka regulasi yang sudah tidak lagi memadai.
    Dalam kacamata pemerintahan dan otonomi daerah, apa yang kita hadapi hari ini menunjukkan satu hal: Indonesia membutuhkan kategori baru dalam penanggulangan bencana—kategori “bencana regional”.
    Kekosongan aturan ini membuat penanganan di lapangan tidak seefektif yang seharusnya.
    Pulau Sumatera memiliki 10 provinsi. Tiga di antaranya terdampak langsung, sementara tujuh provinsi lain sebenarnya memiliki kemampuan dan sumber daya untuk membantu secara cepat.
    Begitu pula provinsi di Jawa, Kalimantan, atau Sulawesi yang punya kapasitas logistik, peralatan, dan personel.
    Namun, praktiknya, dukungan ini masih jauh dari optimal. Bantuan baru mengalir dari beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah.
    Padahal dalam situasi darurat, solidaritas antarprovinsi dalam satu pulau besar seharusnya bekerja otomatis—tanpa menunggu perintah panjang dan tanpa ketakutan berlebihan terhadap aturan administrasi.
    Di sinilah letak persoalan besar itu: aturan yang ada tidak memberikan dasar yang cukup bagi daerah sebelah untuk bertindak cepat ketika bencana melintas beberapa provinsi sekaligus.
    Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi hingga Riau sesuai pepatah “kabar buruk barambauan” ternyata tak terjadi.
    UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam hanya mengenal tiga tingkatan:
    1. Bencana Kabupaten/Kota

    2. Bencana Provinsi

    3.
    Bencana Nasional
    Namun, bencana yang terjadi kini bukan lagi sekadar bencana provinsi, tapi sudah tiga provinsi di sebelah utara pulau Sumatera.
    Rupanya alot sekali untuk bisa disebut memenuhi definisi administratif “bencana nasional”, setidaknya sudah seminggu sampai kini Presiden Prabowo belum menetapkan status bencananya.
    Lalu, di mana posisi bencana yang berdampak lintas provinsi seperti sekarang? Jawabannya: tidak ada.
    Inilah kekosongan yang membuat penanganan menjadi lambat dan sering mengambang.
    Dengan adanya kategori bencana regional, di samping pusat, provinsi-provinsi di sekitar wilayah terdampak secara yuridis formal dapat bergerak mengulurkan tangan membantu daerah tetangganya.
    Tidak perlu ada kekhawatiran pejabat daerah itu akan terjerat perkara administrasi atau audit setelah bencana berlalu, karena tindakan mereka memiliki dasar hukum yang jelas.
    Kekosongan aturan ini harus segera diisi. Saya meyakini Kementerian Dalam Negeri dapat mengambil posisi terdepan untuk menginisiasi pembaruan regulasi tersebut.
    Keputusan status bencana tidak boleh berlarut-larut. Hari demi hari berjalan, dan sementara itu korban yang memerlukan pertolongan terus bertambah.
    Namun hingga kini, pemerintah pusat belum menetapkan status bencana apakah bencana provinsi atau bencana nasional. Ketidakpastian ini tentu menghambat koordinasi dan memperlambat mobilisasi sumber daya.
    Padahal, prosedurnya jelas. BNPB seharusnya menilai: jumlah korban, luas kerusakan, gangguan pada pelayanan publik, kondisi pemerintahan lokal, skala geografis bencana.
    Dengan lebih dari 400 korban jiwa dan kerusakan meluas di tiga provinsi, penetapan status seharusnya tidak lagi menjadi isu yang menunggu kajian terlalu panjang.
    Dalam situasi darurat, ketegasan lebih penting daripada ketepatan absolut. Ketidakpastian justru akan memperparah penderitaan rakyat di lapangan yang membutuhkan makanan, obat-obatan, pakaian, dan akses logistik.
    Dalam keadaan darurat, kita tidak boleh terlalu terpaku pada data yang belum lengkap. Bila wilayah telah teridentifikasi sebagai area terdampak paling parah, maka bantuan harus di-
    drop
    dengan segera—melalui helikopter, pesawat kecil, atau apa pun yang tersedia.
    Tak perlu menunggu daftar rinci. Prinsipnya sederhana: “Turunkan dulu, selamatkan dulu.” Data dapat disempurnakan sambil bantuan berjalan.
    Bencana di Sumatera hari ini, adalah alarm keras bagi negara. Sistem penanggulangan bencana kita harus segera diperbarui, terutama pada aspek kolaborasi dan koordinasi regional.
    Tanpa itu, setiap bencana besar yang melampaui batas administratif provinsi akan mengulang masalah yang sama: lambat, tidak terarah, dan minim kepastian hukum.
    Saya percaya Indonesia mampu bergerak lebih cepat dan lebih terstruktur. Namun, itu hanya mungkin jika:
    Kita tidak bisa membiarkan regulasi lama menjadi penghambat keselamatan jiwa rakyat.
    Saat bencana datang, yang mereka butuhkan hanyalah uluran tangan yang cepat—bukan rapat panjang atau perdebatan kewenangan.
    Dan negara lewat kepemimpinan presiden harus hadir melalui kebijakan yang tegas, jelas, dan berpihak pada korban.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.