Kementrian Lembaga: BNPB

  • Data Kerusakan Akibat Bencana di Sukabumi

    Data Kerusakan Akibat Bencana di Sukabumi

    Liputan6.com, Jakarta – Kabupaten Sukabumi dilanda serangkaian bencana alam pada Senin (15/12/2025), yang didominasi oleh tanah longsor dan kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrem.

    Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna menyampaikan Sedikitnya enam kejadian bencana dilaporkan.

    Beberapa lokasi mengalami kerusakan parah, termasuk tertutupnya akses jalan dan ambruknya jembatan.

    ​Salah satu kejadian paling berdampak adalah longsor di Kampung Lio Cilandak, Desa Sirnajaya, Kecamatan Warungkiara, yang mengakibatkan akses jalan kabupaten KM 2.5 tertutup total.

    ​”Longsor ini cukup signifikan, dengan panjang sekitar 25 meter, tinggi 2 meter dan lebar 8 meter, menyebabkan jalan Kabupaten Warungkiara tertutup,” ujar Daeng Sutisna.

    ​Selain itu, longsor juga terjadi di Kampung Cigadog, Desa Bantarkalong, menutup ruas jalan kabupaten di samping Jembatan Cimandiri Leuwi Lalay.

    Dampak lainnya adalah kerusakan infrastruktur vital di ​jembatan Cikolomeran, penghubung Desa Hegarmanah dan Bantarkalong, dilaporkan ambruk.

    “​Jalan Desa di Kampung Bojonghaur mengalami amblas dengan kedalaman sekitar 1 meter,” jelasnya.

    ​Bencana hidrometeorologi juga tercatat di Desa Mekarjaya, dimana banjir bandang menghancurkan fasilitas pertanian seluas kurang lebih 2 hektare.

    Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi telah mengaktifkan tim piket dan unit reaksi cepat (URC) untuk memantau wilayah dan merespons kejadian.

    ​”Kami terus melakukan pemantauan wilayah kecamatan melalui WAG P2BK se-Kabupaten Sukabumi dan media sosial, serta pengamatan titik rawan bencana melalui aplikasi InaRisk dan InaSafe BNPB,” tambah Daeng.

    ​BPBD Kabupaten Sukabumi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan mengingat kondisi cuaca yang masih rentan.

    BPBD juga telah menurunkan sejumlah peralatan termasuk kendaraan roda 4, chainsaw (gergaji mesin), dan alkon (pompa air) untuk penanganan darurat di lokasi.

  • Menko PMK Tegaskan Pembangunan Huntara Dipercepat

    Menko PMK Tegaskan Pembangunan Huntara Dipercepat

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan, penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatra Utara dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan nasional, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga relawan di lapangan.

    Dia juga menegaskan, negara hadir dan memastikan penanganan tanggap darurat terus berjalan demikian juga dengan penyediaan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bersamaan dengan percepatan upaya pemulihan.

    “Bencana ini ditangani oleh seluruh kekuatan nasional. Cakupannya sangat luas, di tiga provinsi. Tanggap darurat tetap berjalan, dan pada saat yang sama huntara harus segera disiapkan. Bahkan kalau bisa langsung menuju hunian tetap tentu akan lebih bagus,” ujar Menko PMK.

    Hal tersebut disampaikan Pratikno saat hadir meninjau langsung sekaligus melakukan groundbreaking pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat.

    Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah menyiapkan lahan seluas sekitar 1,7 hektare untuk pembangunan huntara. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh baik dalam percepatan menuju pemulihan pascabencana. Lokasi yang disiapkan dinilai layak karena berada dekat dengan kampung asal warga, memiliki akses jalan yang baik, serta didukung ketersediaan air dan listrik.

    “Biasanya masyarakat tidak ingin terlalu jauh dari tempat tinggal semula dan dekat dengan lokasi mata pencahariannya. Kita berkewajiban mencarikan tempat yang lebih aman dan layak. Di sini lokasinya sangat baik dan ini yang akan kita upayakan menjadi penyiapan huntara paling awal,” jelasnya.

    Dia menjelaskan, dari sisi pendanaan, pembangunan huntara didukung Dana Siap Pakai (DSP) Kebencanaan yang siap digunakan. Tantangan utama terletak pada kesiapan lahan, yang harus memenuhi berbagai pertimbangan keamanan dan aksesibilitas fasilitas pendukung.

    “Huntara ini menjadi tanggung jawab BNPB (Badan Nasiinal Penanggulangan Bencana, red) dalam masa tanggap darurat. Setelah itu, untuk hunian tetap akan ditangani oleh kementerian terkait. Yang penting sekarang, masyarakat segera pindah dari pengungsian ke tempat tinggal sementara yang aman dan layak,” tegas Pratino.

    Selain meninjau lokasi pembangunan huntara, Menko PMK juga memastikan perbaikan akses jalan dan jembatan di wilayah terdampak agar jalur logistik tetap terbuka dan distribusi bantuan berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa negara tidak hanya hadir pada saat masa darurat, tetapi juga terus mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan hingga kehidupan kembali normal.

    Di lapangan, Pratikno juga melihat langsung semangat gotong royong antara petugas dan warga di posko pengungsian. Ia menilai kebersamaan tersebut menjadi modal sosial penting dalam menghadapi bencana sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

    “Negara hadir bukan hanya saat darurat, tetapi juga dalam proses memulihkan kehidupan. Kita akan terus mendampingi masyarakat agar mereka bisa bangkit dan kembali menata hari esok dengan lebih kuat,” ujar Pratikno. (hen/but)

  • TNI AU dan BNPB Bangun Posko Nasional Bencana di Sumatera

    TNI AU dan BNPB Bangun Posko Nasional Bencana di Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – TNI Angkatan Udara (TNI AU) melalui Pusat Geospasial TNI AU (Pusgeosau) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendirikan Posko Nasional Crisis Center guna mendukung penanganan bencana di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Posko nasional tersebut didirikan di Ruang Serbaguna Pusgeosau, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kehadiran posko ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga dalam penanganan bencana, terutama pada fase tanggap darurat dan pascabencana.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana menjelaskan, pendirian posko ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas distribusi logistik serta penanganan utama di wilayah terdampak bencana.

    “Posko Nasional Crisis Center dirancang sebagai pusat kendali terpadu untuk memperkuat koordinasi lintas instansi serta mempercepat pengendalian logistik dan peralatan,” kata I Nyoman, dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Dalam operasional posko tersebut, Pusgeosau TNI AU berperan strategis dalam menyediakan data dan informasi geospasial yang akurat, cepat, dan terkini. Data tersebut mencakup peta wilayah terdampak, kondisi geografis, hingga akses transportasi yang dapat digunakan untuk mempercepat penyaluran bantuan.

    Menurut I Nyoman, informasi geospasial ini menjadi dasar pertimbangan utama bagi TNI AU dan BNPB dalam menentukan prioritas pendistribusian logistik, peralatan, serta bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang terdampak bencana.

    “Data yang disediakan Pusgeosau sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan di lapangan, khususnya dalam menentukan jalur distribusi dan kebutuhan mendesak di wilayah terdampak,” ujarnya.

    Dengan dukungan data yang terintegrasi dan koordinasi lintas instansi yang kuat, I Nyoman optimistis penanganan pascabencana yang dilakukan oleh TNI AU bersama BNPB akan berjalan lebih maksimal, tepat sasaran, dan efisien.

    Ia memastikan, Posko Nasional Crisis Center ini akan terus beroperasi hingga kondisi di wilayah terdampak bencana, khususnya di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, dinyatakan kembali kondusif. Selama masa operasional, posko akan menjadi pusat koordinasi utama bagi berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan bencana nasional.

    Keberadaan posko ini juga menjadi bentuk sinergi nyata antara unsur pertahanan dan lembaga penanggulangan bencana dalam menghadapi situasi darurat, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan nasional terhadap potensi bencana alam di Indonesia.

  • 476 Keluarga Korban Bencana Agam Siap Direlokasi di Huntara

    476 Keluarga Korban Bencana Agam Siap Direlokasi di Huntara

    Lubuk Basung, Beritasatu.com – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mencatat 476 dari 539 keluarga korban bencana alam di daerah tersebut menyatakan bersedia tinggal di hunian sementara (huntara) yang akan segera dibangun oleh pemerintah.

    “Sebanyak 476 keluarga ini telah menandatangani surat pernyataan tinggal di hunian sementara,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam, Rinaldi, di Lubuk Basung, dikutip dari Antara pada Senin (15/12/2025).

    Rinaldi menjelaskan, ratusan keluarga tersebut tersebar di sejumlah kecamatan terdampak bencana. Di Kecamatan Palembayan, sebanyak 225 keluarga akan direlokasi ke hunian sementara yang dibangun di SDN 05 Kayu Pasak Nagari Salareh Aia serta lapangan bola voli Batu Mandi Nagari Salareh Aia Timur.

    Sementara itu, di Kecamatan Tanjung Raya, sebanyak 183 keluarga direlokasi ke hunian sementara yang berlokasi di Linggai Park Nagari Duo Koto. Adapun di Kecamatan Ampek Koto, terdapat 54 keluarga yang akan menempati hunian sementara di lahan DOB Nagari Balingka.

    Selain itu, Kecamatan Malalak juga menjadi lokasi relokasi bagi 14 keluarga yang akan menempati hunian sementara di lapangan Lampeh Jorong Bukik Malanca, Nagari Malalak Timur.

    “Data ini merupakan hasil validasi dari pemerintah nagari. Untuk lahan telah kita tinjau bersama camat dan wali nagari,” ujar Rinaldi.

    Ia menambahkan, secara keseluruhan terdapat 539 keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat, berada di zona merah di sepanjang aliran sungai, serta di kawasan tepi bukit yang berpotensi longsor. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 476 keluarga yang bersedia direlokasi, sementara 63 keluarga lainnya menolak relokasi.

    Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan melakukan survei detail ke masing-masing lokasi hunian sementara. Proses pembangunan huntara sendiri akan dilakukan bekerja sama dengan TNI, guna mempercepat penyediaan tempat tinggal layak bagi para korban bencana.

    “Sesampai di lokasi langsung dibangun hunian sementara dan ditargetkan selesai menjelang akhir Desember 2025,” katanya.

    Ia menjelaskan, hunian sementara yang dibangun bertipe 21, dilengkapi dengan dapur, akses jalan, serta fasilitas pendukung lainnya. Pendanaan pembangunan huntara tersebut bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Hunian sementara ini akan menjadi tempat tinggal korban bencana hingga hunian tetap selesai dibangun. Pemerintah Kabupaten Agam merencanakan pembangunan hunian tetap bagi para korban pada tahun 2026 mendatang.

  • Prabowo Perintahkan Hunian Sementara Pengungsi Banjir Sumatra Segera Rampung

    Prabowo Perintahkan Hunian Sementara Pengungsi Banjir Sumatra Segera Rampung

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk segera merampungkan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12).

    “Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Seskab Teddy dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Dalam rapat terbatas itu, beberapa instruksi yang diberikan para menteri merupakan hasil peninjauan Presiden Prabowo langsung ke daerah-daerah terdampak bencana, yaitu pada 1 Desember 2025 di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara; Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh; dan Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat.

    Kemudian, kunjungan kedua Presiden di Provinsi Aceh pada 7 Desember 2025 tepatnya di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh, kemudian pada 12 Desember 2025 di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah, serta di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 13 Desember 2025.

    Dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Minggu (7/12) lalu, Presiden Prabowo menerima laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ada 30.000 lebih rumah warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang rusak akibat banjir bandang dan longsor. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah seiring dengan pendataan yang terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

    Kepala BNPB, dalam rapat tersebut, kemudian mengusulkan hunian sementara yang diperuntukkan kepada pengungsi nantinya dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana, sementara pembangunan hunian tetap untuk para pengungsi, diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden.

    Terkait anggaran, BNPB mengajukan Rp60 juta per unit hunian tetap kepada Presiden Prabowo. Sementara itu, untuk hunian sementara, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp30 juta per rumah.

    Hunian sementara yang dibangun itu berukuran 36 meter persegi lengkap dengan fasilitas kamar tidur, sarana MCK, dan ruangan lainnya.

  • Danrem Lilawangsa-Aceh Bantah Tuduhan Prajurit Rampas Bantuan Bencana

    Danrem Lilawangsa-Aceh Bantah Tuduhan Prajurit Rampas Bantuan Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA – Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran membantah keras tuduhan terkait perampasan bantuan bencana oleh prajurit TNI, namun sebaliknya mereka justru mengamankan bantuan tersebut untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak.

    “Saya Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran, membantah keras atas tuduhan kepada anggota TNI, merampas bantuan yang ada. Salah itu,” kata Kolonel Inf Ali Imran, di Lhokseumawe, Aceh, Minggu.

    Kolonel Ali Imran menegaskan, TNI melaksanakan perintah dari Menko Polkam dan dan BNPB untuk mengamankan logistik yang turun dari Pelabuhan dan dibawa ke Korem sebagai Posko Bencana yang telah ditetapkan oleh BNPB.

    “TNI hanya menjalankan tugas membantu mengangkat bantuan dari pelabuhan ke posko terpadu yang dipimpin oleh BNPB, kemudian bantuan ini akan didistribusikan ke wilayah-wilayah,” ujarnya dikutip dari Antaranews, Senin (15/12/2025).

    Putra asli Aceh ini mengatakan, sistem pengambilan bantuan tercatat, baik barang masuk maupun keluar, apalagi proses ini turut didampingi keuchik (kepala desa), Camat, Babinsa dan Babinkamtibmas. 

    Upaya ini bertujuan agar semua masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan bantuan yang adil dan merata. “Biar kita bisa mendata dengan jelas, desa mana yang sudah dapat dan mana yang belum,” katanya.

    “Jangan sampai terjadi ada desa yang tidak mendapatkan bantuan, misal, ada desa yang mengaku belum dapat bantuan, namun setelah dicek, ternyata sudah berulang kali dapat, sedangkan masih ada desa lain yang belum dapat bantuan, jadi kita atur dengan jelas,” ujarnya.

    Dirinya juga mengaku sejak terjadi bencana alam di Aceh, pihaknya terus berupaya untuk membantu kesulitan masyarakat. Bahkan sampai saat ini, para prajuritnya terus berjuang dan berupaya keras membantu penanggulangan pascabencana Aceh hingga menuju pemulihan.

    “Ya, tidak ada niat kami untuk merampas, saya sudah tiga minggu jungkir balik nih, saya orang Aceh, tidak mungkinlah, saya mau merampas bantuan untuk masyarakat saya sendiri,” tegasnya.

    Kolonel Ali Imran menjelaskan, bantuan itu untuk seluruh daerah terdampak bencana di 12 kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya, termasuk Bener Meriah, Aceh Tengah dan Kabupaten Gayo Lues yang masih didistribusikan melalui jalur darat “AirDrop”.

    “Bahkan saya perintahkan Dandim Aceh Utara, akan membawa secara estafet sampai ke kilometer 42. Sekarang dari Bener Meriah sudah banyak turun untuk mengambil bantuan,” ujarnya.

    Dia juga menuturkan, sempat adanya peristiwa pembegalan oleh sejumlah kelompok orang terhadap kapal pengangkut bantuan beberapa hari lalu di tengah laut. Sebagai pimpinan TNI di Korem, tidak ingin kejadian itu terulang.

    “Jadi biar jelas siapa yang mengambil, dan fitnah itu. Kejadian berapa hari kemarin, padahal turut membawa bantuan dengan kapal ada TNI, tetapi dia masih berani, dengan mengatas namakan seseorang, terus ambil. Itu tidak boleh,” katanya.

    Danrem Ali Imran menguraikan, bahwa bantuan yang ada bukan punya pribadi, melainkan dari pemerintah pusat, Kementan, Bapanas, relawan-relawan donatur asal Jakarta maupun daerah lainnya yang mengirim ke Aceh.

    Dalam kesempatan ini, dirinya juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang terdampak bencana, jangan mudah terprovokasi isu-isu tidak benar.

    “Kita minta kepada masyarakat untuk mengerti dan bersabar, kita sedang mengalami bencana dan berupaya agar cepat pemulihan,” ujarnya.

    “Apalagi kita orang Aceh, mayoritas agama Islam, memfitnah orang lain itu dosa. Keinginan kita bersama, penyaluran bantuan tepat sasaran langsung kepada korban,” demikian Kolonel Ali Imran.

  • BNPB Ungkap Ada Jasad dari Pemakaman Masuk Data Korban Tewas Bencana Sumatera

    BNPB Ungkap Ada Jasad dari Pemakaman Masuk Data Korban Tewas Bencana Sumatera

    Jakarta

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut ada sejumlah jasad dari pemakaman yang yang tercatat sebagai korban meninggal dunia bencana di Sumatera. Hal itu karena banjir dan longsor yang terjadi ada yang menerjang pemakaman sehingga jasadnya ditemukan tim pencari.

    “Banjir dan longsor juga berdampak di area pemakaman, ini kemudian diidentifikasi beberapa korban yang sebelumnya sudah meninggal, tapi karena area pemakaman ini terdampak, kemudian jasadnya juga ditemukan oleh tim gabungan pencarian,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari dalam konferensi pers secara daring, Minggu (14/12/2025).

    Abdul menjelaskan pemerintah Kabupaten telah melakukan pencocokan kepada korban yang meninggal dunia. Pencocokan dilakukan berdasarkan nama dan alamatnya.

    “Pemerintah kabupaten dengan basis kecamatan itu sudah melakukan identifikasi by name by address, jadi meski setiap hari ada penambahan jumlah korban meninggal, tapi di beberapa kabupaten/kota hasil verifikasi dari identifikasi korban by name by address ini kemudian mempengaruhi jumlah korban meninggal,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Abdul menuturkan jumlah para pengungsi terus berkurang. Banyak korban yang pindah dari pengungsian ke rumah sanak saudaranya.

    BNPB juga telah menyampaikan data terbaru korban bencana banjir bandang dan longsor Sumatera. Jumlah korban tewas saat ini menjadi 1.016 orang.

    Adapun jumlah korban hilang saat ini menjadi 212 orang. Kemudian pengungsi masih 624.670 orang.

    (ial/dek)

  • Update Bencana Sumatra-Aceh: 1.016 Meninggal Dunia, 212 Orang Hilang

    Update Bencana Sumatra-Aceh: 1.016 Meninggal Dunia, 212 Orang Hilang

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru korban bencana Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh per Minggu (14/12/2025). 

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan korban jiwa menjadi 1.016 atau bertambah 10 dari hari sebelumnya Sabtu (13/12/2026). Sedangkan hilang menjadi 212 atau turun 5 orang di hari yang sama.

    “10 jasad yang ditemukan, khususnya itu ada di Aceh 9 dan 1 di Kabupaten Agam. Sehingga total yang kemarin rekapitulasi jumlah di tiga provinsi itu 1.006 jiwa, hari ini bertambah 10 menjadi 1.016 jiwa. Untuk data korban hilang, ini kemarin 217, saat ini 212,” kata Abdul dalam konferensi pers melalui akun YouTube @BNPB Indonesia, Minggu (14/12/2025).

    Dia menyampaikan pencarian korban masih berlangsung hingga saat ini.

    Dari data yang dipaparkan, untuk sektor Sumatra Utara di Tapanuli Tengah (Kec. Sukabangun dan Alobam Bair terdapat 56 jiwa hilang; Tapanuli Selatan (Desa Garoga, Kec. Batang Toru) 30 jiwa hilang; dan Kota Sibolga (Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota) 1 hilang. Masa berakhir operasi SAR akan dibahas 15 Desember 2025.

    Kemudian di Sumatra Barat, di Kab. Agam (Kec. Malalak dan Kec. Palembayan) 53 hilang; Kota Padang Panjang (Aliran Sungai Batang Anai) 32 hilang; Kab. Padang Pariaman (Aliran Sungai Batang Anai) 1 hilang; dan Kab. Tanah Datar (Aliran Sungai Batang Anai). Di provinsi ini, belum ada pembahasan batas waktu pengakhiran pencarian.

    Di Aceh, Kab. Bener Meriah 14 hilang; Kab. Aceh Utara 6 hilang; Kab. Aceh Tengah 4 hilang; Kab. Bireuen 4 hilang; Kab. Aceh Tamiang; dan Kab. Nagan Raya.

    Jumlah pengungsi menjadi 624.670 jiwa, berkurang 29.972 jiwa dari hari sebelumnya Sabtu (13/12/2025). Distribusi di Aceh mencapai 47,21 ton; Sumatra Utara 1,22 ton; Sumatra Barat 2,85 ton via udara dan 16 ton via darat.

  • Industri Mamin Sebar Bantuan ke Wilayah Terisolasi Banjir Sumatera

    Industri Mamin Sebar Bantuan ke Wilayah Terisolasi Banjir Sumatera

    Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera mencapai 1.006 jiwa per Sabtu (13/12/2025) pukul 18.00 WIB.

    Jumlah ini berdasarkan hasil rekapitulasi di tiga provinsi yang terdampak banjir yakni, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Untuk data korban meninggal per hari ini dari data ini, rekapitulasi 3 provinsi menunjukkan angka 1.006 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers di Youtube BNPB, Sabtu (13/12/2025).

    Adapun jumlah korban meninggal dunia di Aceh sebanyak 415 orang, Sumatera Utara 349 orang, dan Sumatera Barat 242 orang. Sementara itu, jumlah korban yang hilang hingga kini sebanyak 217 orang.

    Abdul Muhari menuturkan jumlah pengungsi korban terdampak bencana juga berkurang dari yang sebelumnya 884.889 menjadi 654.642 orang. Perubahan terbanyak terjadi Provinsi Aceh.

    “Jumlah pengungsi berkurang 199.508 jiwa,” ujar dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan lahan dan mengalokasikan anggaran untuk hunian tetap korban terdampak banjir di Sumatera.

    Sembari menunggu pembangunan, pemerintah akan menyediakan hunian sementara agar para korban banjir tidak terlalu lama tinggal di posko pengungsian.

    “Ada nanti hunian sementara, kemudian hunian tetap yang sudah kita siapkan, sudah kita rencanakan, sudah kita alokasi anggarannya. Tapi butuh waktu,” kata Prabowo saat meninjau Posko Pengungsian Masjid Besar Al Abrar, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (12/12/2025).

     

  • Korban Tewas Akibat Banjir-Longsor Sumatera Bertambah Jadi 1.016 Jiwa, 212 Hilang

    Korban Tewas Akibat Banjir-Longsor Sumatera Bertambah Jadi 1.016 Jiwa, 212 Hilang

    Korban Tewas Akibat Banjir-Longsor Sumatera Bertambah Jadi 1.016 Jiwa, 212 Hilang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan, korban tewas akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bertambah menjadi 1.016 jiwa per Minggu (14/12/2025).
    Pada Sabtu (13/12/2025) kemarin, diketahui
    korban tewas
    mencapai 1.006 orang.
    “Per hari ini, hasil pencarian dan pertolongan bertambah 10 jasad yang ditemukan,” ujar Muhari dalam jumpa pers virtual, Minggu.
    Muhari memaparkan, korban meninggal bertambah 9 orang dari Aceh. Sedangkan satu lagi, korban tewas bertambah dari Agam, Sumatera Barat.
    “Sehingga total yang kemarin 1.006 jiwa, hari ini bertambah menjadi 1.016 jiwa,” ucapnya.
    Sementara itu, jumlah korban hilang saat ini mencapai 212 orang. Sedangkan untuk pengungsi mencapai 624.670 orang.
    Sebelumnya, pada Jumat (12/12/2025) kemarin, Presiden
    Prabowo Subianto
    berkunjung ke Aceh Tamiang, Takengon, dan Bener Meriah di Aceh yang turut dilanda bencana.
    Dalam kunjungannya itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bekerja keras menangani bencana di Sumatera serta mengawal
    pemulihan pascabencana
    .
    Ia pun meminta maaf jika ada berbagai hal yang belum tertangani secara sempurna.
    “Saya minta maaf kalau masih ada yang belum (tertangani). Kita sedang bekerja keras. Kita tahu kondisi di lapangan sangat sulit, jadi kita atasi bersama-sama. Mudah-mudahan kalian cepat pulih dan cepat kembali normal,” kata Prabowo.
    Kepala Negara juga berjanji mengawal proses pemulihan pascabencana agar anak-anak dapat segera kembali bersekolah.
    “Pesan saya, anak-anak harus tabah dan tetap semangat. Kita akan bergerak cepat supaya anak-anak bisa cepat kembali sekolah,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.