Kementrian Lembaga: BNPB

Banjir-Longsor di Sumatera, AHM Berikan Servis Gratis

Jakarta –

PT Astra Honda Motor (AHM) mengakui jaringan dilernya terdampak bencana yang melanda Sumatera, terutama di wilayah Aceh, Sumatra Utara dan Sumatera Barat.

“Beberapa area berdasarkan info terakhir itu pasti terkendala, misalkan di Aceh, 23 jaringan kita itu sampai showroom-nya kemasukan air, dan harus berhenti beroperasi,” kata Direktur Pemasaran AHM Octavianus Dwi di Cikarang, Jawa Barat, Senin (1/12).

“Itu cuma 2-3 hari lah,” tambah dia.

Octa menjelaskan pihaknya membuka posko layanan untuk membantu konsumen yang motornya mengalami kerusakan.

“Tapi untuk menjamin pelayanan, itu banyak membuka servis,” kata dia.

“Konsumen yang butuh penanganan cepat terkait motornya, ya kita bikin posko, kemudian kita pastikan availability spare part-nya,” tambahnya lagi.

Octa mengatakan tantangan membuka layanan aftersales tak hanya berhadapan dengan akses jalan yang terputus akibat longsor dan banjir, tetapi juga menghadapi tantangan lain soal menipisnya ketersediaan bahan bakar di area kejadian.

“Karena itu nggak gampang sekarang ini, ngirim ke sana itu bukan hanya access dan transporter-nya. Saat ini kita ada kendala itu di bensinnya,” kata dia.

Octa mengatakan pihaknya memberikan layanan pengecekan gratis bagi konsumen yang terdampak.

“Kalau layanannya gratis, tapi nanti kalau ada penggantian (komponen) bisa disesuaikan,” jelasnya lagi.

“Lalu kami juga punya layanan ERA sehingga motor bisa dijemput atau mekaniknya datang ke rumah,” tambah Octa.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 753 jiwa meninggal dunia dan 650 jiwa dinyatakan hilang pada penanganan darurat banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Penambahan jumlah korban jiwa dan orang hilang tersebut didapat dari situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), dilihat detikcom pada Rabu (3/12/2025), pukul 06.00 WIB.

(riar/rgr)

03/12/2025 19:37
TNI kerahkan 30.151 personel untuk tolong korban banjir di Sumatera

Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, mengatakan, telah mengerahkan 30.151 personel untuk menolong korban banjir di Sumatera.

Pengerahan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan agar warga bisa dievakuasi dan mendapat bantuan logistik dengan cepat.

“Saya sudah mengerahkan 30.151 orang di semua wilayah yang terdampak dengan kelengkapannya,” kata dia, saat ditemui di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

IaIa mengatakan pasukan yang dikerahkan berasal dari ragam satuan di setiap Matra. Salah satu yang berperan yakni Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).

Mereka, lanjut dia, melakukan beragam upaya dari mulai membantu pencarian korban tertimbun longsor atau hanyut, mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir hingga mendistribusikan logistik.

Selain itu, TNI juga mengerahkan helikopter dan pesawat angkut untuk mendistribusikan logistik ke titik bencana yang sulit dijangkau.

Dari matra laut, TNI juga telah mengirimkan dua kapal rumah sakit beserta personel untuk memberikan layanan medis untuk para korban banjir.

Ia juga mengerahkan prajuritnya yang ada di TNI AD untuk membangun jembatan di beberapa titik jalur darat yang rusak akibat longsor.

Seluruh pasukan tersebut tidak bekerja sendiri, melainkan bekerjasama dengan Polri, BNPB dan pemerintah daerah setempat dalam memulihkan wilayah pasca bencana.

Hingga saat ini, para pasukannya masih terus bekerja di beberapa titik bencana. Dia memastikan pasukannya itu akan terus ditugaskan di sana sampai kondisi di lokasi bencana kondusif.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 19:15
Bencana Sumatra, Pemerintah Lakukan Penanganan Nasional dan Mitigasi Modifikasi Cuaca

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan penanganan nasional dalam menghadapi bencana Sumatra dan tetap memitigasi risiko di berbagai wilayah lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan teknologi modifikasi cuaca (TMC), Pratikno menegaskan bahwa pemerintah siap mengerahkan teknologi tersebut kapan pun dibutuhkan.

“Modifikasi cuaca kalau diperlukan. Modifikasi cuaca kalau diperlukan tetap siap,” ujarnya.

Namun, keputusan pelaksanaannya tetap menunggu kondisi faktual di lapangan. “Situasi lapangan lah yang menentukan,” tambahnya.

Ditanya apakah sudah ada rencana konkret pelaksanaan rekayasa cuaca, dia menegaskan bahwa perangkat pemerintah yang bertugas telah berada dalam mode siaga.

“Stand by, BNPB stand by,” kata Pratikno.

Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan di seluruh wilayah terdampak dan memastikan seluruh instrumen dukungan dari logistik, evakuasi, hingga teknologi mitigasi siap diaktifkan sesuai kebutuhan lapangan.

Terkait status bencana yang belum dinaikkan menjadi darurat bencana nasional, Pratikno menegaskan bahwa sifat penanganannya sudah berada pada level nasional.

“Penanganannya nasional,” ujarnya singkat.

Sementara itu, BNPB mencatatkan bahwa jumlah korban jiwa yang meninggal dunia hingga 3 Desember 2025 sebanyak 770 orang dan orang hilang sebanyak 463 jiwa. Jumlah ini terus bertambah.

Peristiwa banjir dan longsor ini berada di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Akses infrastruktur yang terputus membuat penyaluran logistik sempat terkendala dan kini pemerintah lebih banyak menyalurkan bantuan melalui jalur udara dan air.

03/12/2025 18:58
Tim Gabungan Kembali Menemukan Korban Banjir di Kali Alas Sumbar

Bisnis.com, JAKARTA – Tim gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, SAR, dan BPBD Aceh Tenggara kembali menemukan seorang korban meninggal akibat banjir dan arus deras Sungai Kali Alas, Sumatra Barat pada Senin (1/12/2025).

Jenazah berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan di wilayah Desa Kuta Pasir, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Temuan tersebut bermula ketika seorang saksi bernama Alsa Selian, warga lokal, melihat tubuh manusia yang tertimbun kayu dan material hanyut saat ia hendak mengambil kayu bakar di pinggiran sungai Kali Alas sekitar pukul 13.30 WIB.

Melihat ada tubuh yang tersangkut di tumpukan kayu, Alsa kemudian mendekatinya dan memastikan bahwa itu benar jasad seorang laki-laki, yang diduga kuat korban hanyut banjir beberapa hari terakhir. Kemudian saksi melaporkan penemuan korban tersebut ke pihak penyelamat.

Danramil 0108-03/Badar, Kapten Inf Sulaiman, melalui Batuud Pelda Zaluku, membenarkan penemuan tersebut. Setelah dipastikan sebagai mayat yang diduga korban banjir, personel TNI bersama warga melakukan proses evakuasi. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD H. Sahudin Kutacane menggunakan ambulans.

Hingga berita ini diturunkan, identitas korban tersebut belum diketahui. Pihak rumah sakit bersama aparat terkait tengah melakukan identifikasi serta mencocokkan temuan tersebut dengan laporan warga yang hilang akibat banjir beberapa hari terakhir.

Saat ini, aparat TNI, Polri, SAR, dan BPBD masih melanjutkan patroli serta pemantauan di sepanjang aliran Sungai Kali Alas untuk mengantisipasi kemungkinan ditemukannya korban lain setelah banjir yang melanda Aceh Tenggara.

Hingga Rabu pagi (3/12), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana banjir Sumatra yang terjadi di tiga provinsi telah memakan korban jiwa sebanyak 753 orang, dan 650 orang masih dinyatakan hilang, serta 2,6 ribu orang luka-luka. Banjir yang berdampak parah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat membuat 3,3 juta orang terdampak di 49 kabupaten/kota.

Bencana banjir dan longsor yang menjadi rangkaian bencana alam dari Badai Siklon Tropis Senyar membuat jutaan orang mengungsi. BNPB mencatat pengungsian tertinggi terjadi di Aceh, dengan pengungsi sebanyak 1,5 juta orang. Di Sumatra Utara 538 ribu orang, dan Sumatra Barat sebanyak 106,2 ribu orang. Data menunjukkan pengungsi naik drastis pada Selasa (02/12).

BNPB juga telah menerima paket bantuan bagi para korban bencana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 40 ton pangan dan alat kesehatan.

Kemenko Perekonomian menyebutkan bantuan tersebut adalah tanda bahwa negara turut hadir untuk membantu masyarakat di tiga provinsi yang menjadi korban bencana banjir dan longsor. (Stefanus Bintang Agni)

03/12/2025 18:42
Banggar sarankan dana “on call” Rp4 triliun dipakai untuk bencana di Sumatera

Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah menyarankan dana on call atau dana siap pakai yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp4 triliun bisa digunakan untuk menangani bencana yang melanda Pulau Sumatera.

Dukungan anggaran tersebut, kata Said, untuk melakukan proses tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

“Dalam jangka pendek, kebutuhan tanggap darurat masih sangat penting agar warga yang sudah terdampak banjir dan tanah longsor tidak kelaparan,” kata Said dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ia menyatakan sedih menyaksikan di berbagai media ada warga yang melakukan penjarahan toko dan gudang Bulog.

Said meyakini kondisi warga tersebut belum mendapatkan layanan tanggap darurat dengan layak dan kemungkinan dilakukan untuk mempertahankan hidup sehingga melakukan perbuatan yang sebenarnya di dalam hatinya tidak ingin dilakukan.

Maka dari itu, ia berharap penyediaan kebutuhan tanggap darurat bisa disegerakan agar lebih masif, seperti tempat pengungsian yang layak untuk perlindungan sementara, suplai kebutuhan makanan, layanan mandi, cuci, kakus (MCK), selimut, dan pakaian layak.

Khusus untuk kelompok rentan, seperti anak anak, Said mengatakan perlu juga diberikan layanan pemulihan trauma. “Pada saat yang sama perlu dilakukan search and rescue yang terus masif untuk menemukan korban yang hilang,” ucapnya.

Selain itu, Said menambahkan anggaran on call tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan program pascatanggap darurat, yakni program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kebutuhan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat pula menggunakan anggaran multiyear, yakni anggaran pada tahun 2026 dan seterusnya, karena untuk kebutuhan program tersebut sangat besar.

Ia menjelaskan kebutuhan rehabilitasi diberikan untuk memulihkan berbagai layanan umum, seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, dan berbagai infrastruktur dasar lainnya.

Sementara untuk kebutuhan rekonstruksi, sambung Said, digunakan untuk membangun kembali berbagai kebutuhan layanan umum, baik pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintah, tempat ibadah, pasar, dan sebagainya yang rusak.

“Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang lebih besar lagi,” imbuhnya.

Bencana banjir bandang dan longsor disertai dengan ribuan kayu gelondongan telah meluluhlantakkan sejumlah kawasan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025 pagi melaporkan sebanyak 753 orang meninggal dunia, 650 jiwa belum ditemukan, 2.600 jiwa terluka, dan 576.300 jiwa mengungsi.

Jumlah korban meninggal dan luka berpotensi untuk terus bertambah, dan ribuan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan.

Said menyebut bencana di tiga provinsi itu sangat memilukan sehingga seluruh masyarakat harus berduka secara nasional.

Atas hal tersebut, ia mengucapkan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban dan korban diharapkan meninggal dengan keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik.

“Untuk memberikan respons cepat dan terintegrasi, pemerintah perlu mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk menangani bencana ini,” ujarnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:33
Istana pastikan APBN cukup untuk tangani dampak bencana di Sumatera

Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI memastikan APBN masih cukup untuk membiayai penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Di dalam APBN itu ada yang namanya Dana Siap Pakai, yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan, kebencanaan. Bapak Presiden (Prabowo Subianto, red.) sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila Dana Siap Pakai secara jumlah, nominal, itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Pras melanjutkan dua hari yang lalu (1/12), besaran Dana Siap Pakai mencapai kurang lebih Rp500 miliar.

“Kalau sampai terakhir, kurang lebih 2 hari yang lalu, (Dana Siap Pakai, red.) masih di kisaran Rp500 miliar sekian,” ujar Pras.

Oleh karena itu, Pras meyakini Pemerintah Indonesia masih sanggup mengatasi sendiri penanganan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meskipun negara-negara sahabat telah menawarkan bantuan ke Indonesia.

Pras, mewakili Pemerintah Republik Indonesia, pun mengucapkan terima kasih atas tawaran bantuan dari negara-negara sahabat itu.

“Kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih, karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan, kami mengucapkan terima kasih. Namun demikian, kami merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini, kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” ujar Pras.

Mensesneg Prasetyo Hadi kemudian menjelaskan dari sisi pangan, pemerintah punya ketersediaan stok untuk disalurkan kepada para pengungsi, sementara itu untuk pasokan bahan bakar (BBM), pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Pertamina.

“Kami juga intens berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan pasokan BBM segera terdistribusi ke seluruh wilayah, termasuk harus menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal ya, kan BBM juga bagaimana kita usahakan bisa dilakukan dropping dari udara, karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan,” kata Prasetyo Hadi.

Dalam jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

“Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan Dana Siap Pakai,” kata Pratikno saat jumpa pers.

Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 3 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:01
Tak Hanya Cuaca Ekstrem, Seskab Teddy Ungkap Penyebab Lain yang Perparah Banjir Sumatra

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan banjir di Sumatra yang memakan ratusan korban jiwa meninggal dunia bukan hanya disebabkan oleh cuaca yang ekstrem.

“Jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana,” kata dia dalam konferensi pers perkembangan penanganan banjir Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Teddy menegaskan pemerintah akan menelusuri kerusakan lingkungan yang menyebabkan banjir di Sumatra menjadi parah. Dia memastikan investigasi menyeluruh akan dilakukan untuk menelusuri penyebab banjir Sumatra.

“Seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini,” jelas Teddy.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengupdate jumlah korban meninggal dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Data hingga Rabu (3/12) pagi, korban meninggal bertambah mencapai 753 orang.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban hilang sebanyak 650 orang di tiga provinsi terdampak tersebut dan 2.600 orang luka-luka.

Rincian korban meninggal di antaranya, Aceh sebanyak 218 orang dan 227 korban hilang orang. Kemudian di Sumut, korban meninggal 299 orang dan korban hilang 163 orang.

Di Sumbar, korban meninggal sebanyak 234 orang dan 260 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan 111 orang luka-luka. Sementara, total warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,3 juta jiwa.

BNPB juga melaporkan kerusakan rumah-rumah warga akibat banjir bandang yakni 3,6 ribu rumah rusak berat, 2,1 ribu rusak sedang dan 3,7 ribu rusak ringan.

03/12/2025 18:00
5 Update BNPB: Bertambah Lagi, 770 Orang Tewas akibat Banjir Sumatera Nasional

Update BNPB: Bertambah Lagi, 770 Orang Tewas akibat Banjir Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang.
“Secara total
korban meninggal
yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/12/2025).
Rinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa.
Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa.
Sementara itu, data
Pusdatin BNPB
juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di tiga provinsi tersebut.
“3.300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan,” tulis data tersebut.
Kemudian,
banjir bandang
dan
tanah longsor
mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.
“Jembatan 45,48 persen mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21 persen, fasilitas pendidikan 32,92 persen, dan fasilitas kesehatan 1,38 persen,” tulis data Pusdatin BNPB.
Sementara itu, jumlah penduduk yang terdampak mencapai 1,6 juta di Sumatera Utara, 1,5 juta di Aceh, dan 140.500 warga Sumatera Barat.
Dengan demikian, total masyarakat di tiga provinsi yang terdampak bencana sebanyak 3,2 juta jiwa yang tersebar di 50 kabupaten.
Data ini pun masih terus diperbarui oleh BNPB secara berkala.
Presiden Prabowo Subianto telah meninjau empat lokasi terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, yakni Tapanuli Tengah (Tapteng), Medan, Aceh Tenggara, dan Padang Pariaman, Senin (1/12/2025).
Ketika berada di Aceh, Prabowo memastikan adanya anggaran untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita,” ujar Prabowo saat menemui pengungsi di Kutacane, Pulo Sanggar, Aceh Tenggara.
Saat di Kasai Permai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Prabowo menekankan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat berjuang sendirian mengatasi bencana ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 17:50
Komisi VIII desak “bencana nasional” Sumatera demi perjelas komando

“Dibutuhkan yang berbagai pihak untuk turut serta. Terutama Kepolisian dan Tentara Nasional. Cuma sekarang komandonya di siapa?”

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendesak agar pemerintah segera menetapkan status “bencana nasional” untuk bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk memperjelas komando penanganan bencana.

Dia menilai bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial belum cukup kuat untuk menangani bencana sedahsyat itu. Namun jika kepolisian dan tentara juga kini turut membantu penanganannya, pihak yang memberikan komando harus diperjelas.

“Dibutuhkan yang berbagai pihak untuk turut serta. Terutama Kepolisian dan Tentara Nasional. Cuma sekarang komandonya di siapa?” kata Marwan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, saat ini banyak akses jalan kabupaten maupun nasional terputus karena bencana hidrometeorologi itu. Dia menilai kemampuan BNPB belum bisa menjangkau itu semua.

Sejauh ini, menurut dia, masyarakat di lokasi bencana sudah ada yang bisa saling berkomunikasi dan mengirim kabar. Namun para korban saat ini ada yang bertahan hidup hanya dengan mengonsumsi pisang.

“Kan sudah dalam keadaan darurat bahaya mereka. Yang agak miris bagi kita kan orang sekarang masih sehat, tapi kalau lama-kelamaan mereka sakit dan meninggal waduh miris sekali,” kata dia.

Di sisi lain, dia mengatakan bahwa jenazah-jenazah korban akibat bencana itu banyak yang belum bisa dievakuasi. Kemudian juga berbagai kendaraan korban bencana masih banyak yang tertimbun.

“Itu manusia semua di situ belum terjamah. Oke itu sudah dalam keadaan meninggal, tapi yang lain menunggu makanan, itu luar biasa,” katanya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah mencari jalan yang terbaik untuk bisa menangani bencana di Sumatera. Jangan sampai belum selesai penanganan bencana di daerah itu, muncul lagi bencana di daerah lainnya.

“Saya kira kita butuh kepastian untuk menanggulanginya,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

“Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Usai jumpa pers, saat ditanya apakah instruksi itu dapat diterjemahkan sebagai status bencana menjadi bencana nasional, Pratikno menyebut bencana ditangani secara nasional.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 17:37
10 Pemerintah Akui Kerusakan Lingkungan Ikut Picu Bencana di Sumatera Nasional

Pemerintah Akui Kerusakan Lingkungan Ikut Picu Bencana di Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah mengakui bahwa kerusakan lingkungan turut memperparah bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
“Selain faktor cuaca yang ekstrem, tentunya ada faktor
kerusakan lingkungan
yang memperparah bencana,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).
Oleh karena itu, pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tengah menelusuri asal sejumlah kayu gelondongan yang turut terbawa arus dalam
bencana banjir bandang
.
“Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini,” jelas dia.
Dalam kesempatan serupa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memastikan bahwa Satgas PKH tengah menelusuri asal kayu gelondongan tersebut.
“Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir,” tegas dia.

Pratikno menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar situasi bencana banjir dan tanah longsor di Aceh,
Sumatera Utara
, dan Sumatera Barat diperlakukan sebagai prioritas nasional.
“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan
Dana Siap Pakai
,” kata Pratikno.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan menggelar rapat dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk menyelidiki dugaan pembalakan liar usai banyaknya gelondongan kayu yang hanyut saat banjir di Sumatera.
Ia menyatakan, hal ini merupakan bagian dari penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencari tahu dugaan pelanggaran tersebut.
“Penegakan hukum terkait temuan kayu gelondong yang terkupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat,” kata Listyo dalam konferensi pers penanganan bencana banjir dan longsor di Posko Terpadu TNI, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).
Ia menyebut, dua institusi itu akan membentuk tim gabungan untuk menyelidiki dan mendalami. Adapun rapat, bertujuan untuk memproses rencana pembentukan tim tersebut.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 753 jiwa dinyatakan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Data Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 yang tertulis di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) menunjukkan jumlah korban jiwa, korban hilang, dan korban luka-luka.
“Jumlah meninggal dunia 753 jiwa, hilang 650 jiwa, dan korban luka-luka 2.600 jiwa,” tulis data tersebut pada Rabu (3/12/2025), sebagaimana dilihat Kompas.com pada pukul 06.30 WIB.
Data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di tiga provinsi tersebut.
“3.600 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 3.700 rusak ringan,” tulis data tersebut.
Banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.
“Jembatan 39,34 persen mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 16,97 persen, fasilitas pendidikan 42,5 persen, dan fasilitas kesehatan 1,18 persen,” tulis data Pusdatin BNPB.
Sementara itu, jumlah pengungsi per hari ini mencapai 106.200 di Sumatera Barat, 538.000 di Sumatera Utara, dan 1,5 juta warga Aceh.
Dengan demikian, ada 141.800 warga Sumbar yang terdampak, 1,5 juta di Aceh, dan 1,7 juta di Sumut.
Total yang terdampak bencana ini adalah 3,3 juta jiwa.
Data ini pun masih terus diperbarui oleh BNPB secara berkala.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 17:34