Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BNPB

  • Alasan Pemprov Aceh Minta Bantuan ke UNICEF hingga UNDP untuk Tangani Bencana

    Alasan Pemprov Aceh Minta Bantuan ke UNICEF hingga UNDP untuk Tangani Bencana

    Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengonfirmasi permohonan bantuan penanganan bencana kepada sejumlah lembaga internasional, khususnya yang berada di bawah naungan organisasi PBB.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah Aceh secara resmi telah berkirim surat pada 10 Desember 2025 kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNDP (United Nations Development Programe), hingga IOM (International Organization for Migration).

    Surat itu berisi permintaan agar lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana.

    “Pertimbangan kami menyurati lembaga-lembaga tersebut karena mereka berada di Indonesia dan pernah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi saat tsunami Aceh 2004 lalu,” kata Muhammad MTA dikonfirmasi Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Dijelaskan Muhammad MTA, bentuk bantuan yang diminta kepada lembaga-lembaga internasional tersebut disesuaikan dengan konsentrasi program mereka di Indonesia.

    Kehadiran bantuan itu diharapkan semakin mempercepat penanganan dan pemulihan kondisi fisik maupun masyarakat pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Apalagi, lembaga-lembaga tersebut pernah pula ikut serta dalam pemulihan pasca tsunami Aceh 2004 silam.

    Muhammad MTA mengatakan saat ini ada 77 lembaga yang ikut serta dalam pemulihan bencana di Aceh dengan total relawan mencapai 1.960 orang.

    “Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini,” ujar Muhammad MTA.

    Beberapa lembaga yang tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh saat ini antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyo.

    Muhammad MTA menyampaikan ucapan terima kasih dari Gubernur dan masyarakat Aceh atas perhatian yang diberikan seluruh pihak untuk Aceh.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah di daerah terus bergerak dengan langkah strategis untuk pemulihan Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.

    Kehadiran para relawan diharapkan memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh gabungan institusi pemerintahan.

    “Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” ujar dia.

    Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), total korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh hingga hari ini, Senin (15/12/2025) mencapai 431 jiwa, terbanyak dibanding Sumatra Utara (355 jiwa), dan Sumatra Barat (244 jiwa).

  • Menko PMK Tegaskan Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara Bagi Korban Bencana

    Menko PMK Tegaskan Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara Bagi Korban Bencana

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah mengerahkan kekuatan nasional dalam menangani bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pratikno menegaskan pemenuhan kebutuhan hunian sementara (hunian) bagi para korban akan dipercepat.

    “Bencana ini ditangani oleh seluruh kekuatan nasional. Cakupannya sangat luas, di tiga provinsi. Tanggap darurat tetap berjalan, dan pada saat yang sama huntara harus segera disiapkan. Bahkan kalau bisa langsung menuju hunian tetap tentu akan lebih bagus,” ujar Pratikno saat meninjau lokasi bencana di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (15/12/2025).

    Pratikno mendukung kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah menyiapkan lahan seluas sekitar 1,7 hektare untuk pembangunan huntara. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh baik dalam percepatan menuju pemulihan pascabencana.

    Lokasi yang disiapkan, menurut Pratikno, layak karena berada dekat dengan kampung asal warga, memiliki akses jalan yang baik, serta didukung ketersediaan air dan listrik.

    “Biasanya masyarakat tidak ingin terlalu jauh dari tempat tinggal semula dan dekat dengan lokasi mata pencahariannya. Kita berkewajiban mencarikan tempat yang lebih aman dan layak. Di sini lokasinya sangat baik dan ini yang akan kita upayakan menjadi penyiapan huntara paling awal,” jelasnya.

    “Huntara ini menjadi tanggung jawab BNPB dalam masa tanggap darurat. Setelah itu, untuk hunian tetap akan ditangani oleh kementerian terkait. Yang penting sekarang, masyarakat segera pindah dari pengungsian ke tempat tinggal sementara yang aman dan layak,” ujarnya.

    “Negara hadir bukan hanya saat darurat, tetapi juga dalam proses memulihkan kehidupan. Kita akan terus mendampingi masyarakat agar mereka bisa bangkit dan kembali menata hari esok dengan lebih kuat,” ujar Pratikno.

    (fca/maa)

  • Menkes Bakal Kirim 600 Dokter-Perawat ke Daerah Bencana Sumatera

    Menkes Bakal Kirim 600 Dokter-Perawat ke Daerah Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan sebanyak 600 dokter umum, dokter spesialis, dan perawat akan diberangkatkan ke rumah sakit serta puskesmas di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Para tenaga medis akan dikirim secara bergilir atau rolling setiap dua pekan.

    Hal itu disampaikan Budi saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Budi menyebut 450 dari 600 dokter sudah siap dikerahkan pada pekan ini.

    “Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang. Sebanyak 450 di antaranya sudah siap diberangkatkan minggu ini,” ujar Budi.

    Ia mengatakan, Kementerian Kesehatan telah melakukan pendataan kebutuhan dokter umum, dokter spesialis, serta perawat di seluruh lokasi terdampak bencana. Kemenkes akan berkoordinasi dengan TNI untuk teknis keberangkatan ke wilayah bencana.

    “Kalau diangkutnya pakai Hercules juga bisa, biar mereka merasakan Hercules,” kata Budi.

    “Kita buka secara luas. Kita punya database relawan,” ujarnya.

    Budi menambahkan, misi kemanusiaan para tenaga medis ini dianalogikan seperti operasi militer bagi prajurit TNI. “Jadi nanti dikasih penghargaan, seperti sudah ikut operasi kemanusiaan,” ujarnya.

    Untuk diketahui, perkembangan terbaru jumlah korban meninggal teridentifikasi di wilayah bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bertambah menjadi 1.030 orang per hari ini.

    “Untuk korban jiwa meninggal dunia ini bertambah 14 jiwa, dari 1.016 pada hari Minggu kemarin, saat ini menjadi 1.030 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers, Senin (15/12).

    (fca/maa)

  • Prabowo Bantah Narasi Pemerintah Tak Hadir Tangani Bencana Sumatra

    Prabowo Bantah Narasi Pemerintah Tak Hadir Tangani Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membantah narasi yang menyebut pemerintah tidak hadir dalam penanganan bencana di sejumlah daerah.

    Prabowo menegaskan sejak fase awal bencana, puluhan ribu personel telah dikerahkan dan operasi penanganan dilakukan secara masif sebagai bukti kehadiran negara yang kuat.

    “Dalam rangka ini, [pemerintah tak hadir] di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan Pemerintah tidak hadir. Puluhan ribu dalam dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya,” tuturnya dalam forum itu.

    Prabowo menyatakan bahwa di tengah bencana masih muncul informasi yang tidak benar, termasuk tudingan bahwa pemerintah absen.

    Menurutnya, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, dengan pengerahan besar-besaran TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas dalam waktu singkat. 

    Dia menekankan, negara mampu mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, serta distribusi logistik menggunakan pesawat angkut, termasuk pengiriman bahan bakar minyak ke wilayah-wilayah terisolasi. Presiden menilai kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh negara yang kuat.

    “Saya lihat sekarang ini mungkin ada pihak yang khawatir karena rakyat baru baru sekarang lihat Pemerintah Indonesia ini ternyata kuat. TNI kuat, Polri kuat, BNPB kuat, Basarnas kuat. Mampu kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat, belasan pesawat terbang. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang, dengan Hercules. Ini hanya bisa oleh negara yang kuat,” ucapnya.

    Prabowo juga mengungkapkan masih terdapat desa-desa yang belum sepenuhnya terbuka aksesnya, terutama di wilayah pegunungan dengan ketinggian 1.800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Meski menghadapi cuaca ekstrem berupa kabut tebal dan hujan, helikopter tetap diterbangkan setiap hari untuk menjangkau warga terdampak.

    Berdasarkan kunjungan langsungnya ke Takengon dan Bener Meriah, Presiden menilai kondisi lapangan sangat menantang dan memerlukan keberanian serta profesionalisme tinggi dari para penerbang dan petugas. Dia menyebut kinerja aparat di semua tingkatan patut dibanggakan karena hadir langsung di tengah masyarakat.

    Prabowo mengapresiasi inisiatif para pimpinan dan aparat yang bergerak cepat tanpa harus menunggu perintah detail dari pimpinan tertinggi. Ia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf, dan seluruh jajaran yang mengambil tindakan cepat berdasarkan inisiatif sendiri. 

    Dia juga mengungkapkan sejumlah kepala negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan. Namun, Dia menyampaikan bahwa Indonesia mampu menangani bencana tersebut secara mandiri.

    “Indonesia mampu mengatasi ini,” tegas Prabowo.

  • Prabowo Minta Panglima TNI-Kapolri Naikkan Pangkat Prajurit yang Tangani Bencana Sumatera

    Prabowo Minta Panglima TNI-Kapolri Naikkan Pangkat Prajurit yang Tangani Bencana Sumatera

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, korban jiwa akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.016 jiwa per Minggu, (14/12/2025).

    Angka ini merupakan akumulasi data hingga tanggal tersebut, dengan rincian 424 orang di Aceh, 349 orang di Sumatera Utara, dan 243 orang di Sumatera Barat.

    “Meninggal dunia 1.016 jiwa, 212 hilang dan 624.670 pengungsi. Pengungsi berkurang 29.972,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi pers daring, Minggu (14/12/2025).

    Muhari menyebut, jumlah pengungsi menurun sebab banyak pengungsi terutama di Aceh Utara, yang pindah mengungsi dari posko ke rumah kerabat.

    “Pindah ke rumah saudara atau kerabat yang rumahnya tidak parah. Namun, kebutuhan makan belum terpenuhi sehingga masih kami sebut pengungsi,” ungkapnya.

    Selain itu, Muhari menyebut operasi SAR masih berlangsung, di Sumatera Utara 5 sektor, Sumatera Barat 5 sektor dan Aceh 4 Sektor.

     

     

  • Kata Prabowo Soal Status Bencana Nasional hingga ‘Wisata’ Tokoh ke Daerah Terdampak

    Kata Prabowo Soal Status Bencana Nasional hingga ‘Wisata’ Tokoh ke Daerah Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya tidak akan menerapkan status bencana nasional atas banjir besar di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan yang telah menewaskan lebih dari 1.016 orang. Dia menyebut pihaknya masih mampu menangani bencana yang terjadi.  

    Menurut Prabowo, banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, sehingga masih berada dalam batas kemampuan nasional untuk ditangani.

    “Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali,” ujarnya membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Prabowo menyebut penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat dimonitor secara langsung olehnya. Pemerintah, kata Prabowo, telah mengerahkan sumber daya yang diperlukan agar dampak bencana dapat segera diatasi dan kondisi masyarakat terdampak dapat segera pulih.

    “Saya monitor terus,” tandas Prabowo.

    Saat yang sama, Prabowo meminta jajarannya untuk tidak melakukan wisata bencana. Sindirian ini terkait adanya pejabat dan para tokoh yang datang ke lokasi bencana hanya untuk mengabadikan momen dan mengambil foto.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, Prabowo meminta agar para pejabat yang datang ke lokasi bencana benar-benar membantu korban dan mengatasi kendala di lapangan.

    “Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah,” kata Prabowo dalam sambutannya dikutip dari Antara.

    Prabowo menilai kecenderungan wisata bencana bukan hal yang baik untuk dilihat. Kepala Negara meminta agar pimpinan yang memiliki tugas dan portofolio yang sesuai-lah yang meninjau lokasi bencana. Presiden meminta rakyat jangan dijadikan objek oleh para pejabat saat mengabadikan momen di lokasi bencana.

    Sebaliknya, pejabat seharusnya dapat memberikan solusi jika lokasi bencana kekurangan air bersih, hingga BBM.

    “Saya lihat ada kecenderungan wisata bencana, ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih, apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi, bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu,” kata Prabowo.

    Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan/lembaga, hingga direktur utama BUMN strategis, seperti PLN dan Pertamina, yang ditemui saat melakukan kunjungan kerja di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Kepala Negara mengaku bersyukur atas kerja sama seluruh lembaga, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Tim SAR Gabungan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum yang membantu dalam penanganan bencana.

    Relawan juga tak luput dari apresiasi Presiden karena telah bahu-membahu bersama masyarakat dalam membantu proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan akses di sana.

    “Kita semua satu tim. Dan saya terima kasih. Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elite-elite kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan,” kata Prabowo.

  • Banyak Kepala Negara Mau Kirim Bantuan Bencana Sumatera, Saya Bilang Kami Mampu

    Banyak Kepala Negara Mau Kirim Bantuan Bencana Sumatera, Saya Bilang Kami Mampu

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan, korban jiwa akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.016 jiwa per Minggu, (14/12/2025).

    Angka ini merupakan akumulasi data hingga tanggal tersebut, dengan rincian 424 orang di Aceh, 349 orang di Sumatera Utara, dan 243 orang di Sumatera Barat.

    “Meninggal dunia 1.016 jiwa, 212 hilang dan 624.670 pengungsi. Pengungsi berkurang 29.972,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi pers daring, Minggu (14/12/2025).

    Muhari menyebut, jumlah pengungsi menurun sebab banyak pengungsi terutama di Aceh Utara, yang pindah mengungsi dari posko ke rumah kerabat.

    “Pindah ke rumah saudara atau kerabat yang rumahnya tidak parah. Namun, kebutuhan makan belum terpenuhi sehingga masih kami sebut pengungsi,” ungkapnya.

    Selain itu, Muhari menyebut operasi SAR masih berlangsung, di Sumatera Utara 5 sektor, Sumatera Barat 5 sektor dan Aceh 4 Sektor.

     

  • Aceh Akhirnya Minta Bantuan Penanganan Bencana kepada 2 Lembaga PBB

    Aceh Akhirnya Minta Bantuan Penanganan Bencana kepada 2 Lembaga PBB

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Aceh memuturkan untuk meminta bantuan penanganan bencana banjir dan longsor, kepada dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA di Banda Aceh. Dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Adapun dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatannya tersebut yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).

    “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujarnya.

    Selain itu, MTA juga menyampaikan bahwa saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh, dan telah tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.

    Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional. Besar kemungkinan, keterlibatan lembaga dan relawan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini.

    Kehadiran lembaga dan relawan ini, diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, Pem. Kab/kota, ormas/OKP secara mandiri dan masyarakat Aceh.

    Ia menyebutkan, beberapa lembaga yang sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan lainnya.

    Atas nama masyarakat Aceh dan korban, lanjut MTA, Gubernur Aceh mengucapkan terima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi memulihkan Aceh.

    “Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” demikian Muhammad MTA.

  • Bupati Aceh Utara Apresiasi Bantuan dari Kementan

    Bupati Aceh Utara Apresiasi Bantuan dari Kementan

    Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Aceh Utara Ismail  Jalil menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) atas bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

    Ucapan tersebut disampaikan setelah bantuan dari Kementan diterima dan dipusatkan di Posko Makorem Lhokseumawe yang difungsikan sebagai Posko BNPB, sebelum didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Kami dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas bantuan dari Bapak Menteri Pertanian. Alhamdulillah bantuan telah sampai dan saat ini telah disalurkan melalui posko kepada masyarakat terdampak,” ujar Bupati Ismail Jalil kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

    Ia berharap, bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

    “Semoga amal kebaikan Pak Menteri dibalas Allah Swt,” tambahnya.

    Kementerian Pertanian terus mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui program Kementan Peduli.

    Saat ini, proses pengiriman bantuan Tahap II telah berjalan, sementara Tahap III direncanakan akan dikirim menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Makassar 590.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, bantuan tersebut merupakan wujud kehadiran negara dan kepedulian keluarga besar Kementerian Pertanian terhadap masyarakat yang terdampak musibah.

    “Kementerian Pertanian berkomitmen untuk hadir dan bergerak cepat membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Bantuan ini adalah amanah dan wujud gotong royong agar beban masyarakat dapat diringankan,” tegasnya.

    Seluruh bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat, disesuaikan dengan hasil koordinasi bersama BNPB dan pemerintah daerah setempat.

    Mentan Amran memastikan, pengawalan dilakukan secara ketat sejak proses pemuatan di dermaga hingga bantuan diterima di daerah tujuan.

    “Semua bantuan kami kawal, dari dermaga hingga diterima di daerah dan disalurkan ke masyarakat. Ini tanggung jawab moral kami,” ujarnya.

    Setiap pengiriman bantuan juga disertai mekanisme serah terima resmi kepada pihak berwenang sebelum disalurkan ke titik-titik terdampak.

    Selain bantuan melalui program Kementan Peduli, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan APBN senilai Rp 1,2 triliun.

    Bantuan tersebut terbagi menjadi bantuan reguler, berupa dukungan pangan rutin, bantuan non-reguler, yang dikirim sesuai permintaan daerah terdampak

    Termasuk di antaranya tambahan beras dan minyak goreng untuk wilayah Aceh dan Sumatra Utara.

  • Purbaya Yakin Anggaran Bencana Tak Hambat Pertumbuhan Ekonomi

    Purbaya Yakin Anggaran Bencana Tak Hambat Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran untuk penanganan bencana Sumatera dan Aceh tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menurutnya, belanja penanganan bencana justru dapat memberikan dampak netral hingga positif terhadap perekonomian. Purbaya menjelaskan, meskipun bencana menimbulkan kerugian di wilayah terdampak, aktivitas pembangunan kembali akan memunculkan tambahan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

    “Kalau dihitung-hitung, betul-betul bisa mendorong sedikit. Memang kan lost di sana, tetapi ada pembangunan perumahan dan lain-lain. Itu akan ada pertumbuhan ekonomi tambahan,” ujar Purbaya seperti dilansir dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Menurutnya, proses rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan perumahan dan infrastruktur pendukung, akan meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Adanya belanja tambahan di daerah terdampak dinilai mampu menahan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi agar tidak terlalu dalam.

    Dalam konteks pembangunan kembali, pemerintah juga mendorong pemanfaatan berbagai skema pembiayaan yang telah tersedia. Salah satunya melalui pinjaman pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, seperti jalan dan jembatan.

    Purbaya menekankan pemerintah siap memberikan keringanan, bahkan pembebasan kewajiban, apabila infrastruktur yang dibiayai melalui skema tersebut mengalami kerusakan berat atau hilang akibat bencana.

    “Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya kita bebasin. Tetapi, kalau masih ada, akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih utuh, masa dibebasin. Kita akan lihat kondisinya, tetapi kita siap untuk mengenolkan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Menkeu memastikan anggaran untuk penanganan bencana, termasuk pembangunan rumah sementara maupun permanen bagi masyarakat terdampak, telah tersedia dan mencukupi. Dana tersebut disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Ia menyebut BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun. Selain itu, masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp 1,3 triliun yang dapat dimanfaatkan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat.

    “Kalau dari BNPB anggarannya ada karena kan dipersiapkan BNPB. Masih ada (anggaran), sudah ngajuin Rp 1,6 triliun tambahan, masih ada Rp 1,3 triliun lagi jika diperlukan. Untuk tahun depan, sudah ada tinggal mereka buat program,” kata Purbaya.

    Dengan kesiapan anggaran tersebut, pemerintah memastikan proses penanganan dan pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal tanpa mengganggu stabilitas fiskal maupun laju pertumbuhan ekonomi nasional.