Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BNPB

  • Terancam Bencana, 5 TPS di Bandung Barat Dialihkan ke Lokasi Aman

    Terancam Bencana, 5 TPS di Bandung Barat Dialihkan ke Lokasi Aman

    JABAR EKSRES – Sebanyak 5 tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terpaksa harus dialihkan ke lokasi aman karena terancam bencana banjir dan longsor.

    Kelima lokasi TPS tersebut yakni 3 TPS di Desa Mekarwangi, Kecamatan Singdangkerta karena rawan banjir dari luapan sungai Cibeber. Serta dua TPS di lokasi bencana pergerakan tanah, Desa Cibedug Kecamatan Rongga, serta TPS di lokasi longsor Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor.

    Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Ade Zakir mengatakan, relokasi TPS tersebut untuk memastikan pencoblosan, pada Rabu 27 November 2024 mendatang, berjalan lancar dan angka partisipasi tetap maksimal.

    “Tahap awal, ada 5 lokasi TPS yang diputuskan untuk dipindahkan lokasinya,” katanya kepada wartawan, Kamis (21/11/2024).

    BACA JUGA: Tanpa Kartu Fisik, Transaksi Makin Asyik Bisa Dapatkan Reward hingga Rp600 Ribu

    Ia menambahkan, Pemkab Bandung Barat bersama KPU terus memetakan TPS rawan bencana. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan pencoblosan tetap lancar.

    “Kita melalui desk Pilkada Pemkab Bandung Barat bersama KPU sepakat untuk relokasi 5 TPS karena rawan bencana longsor dan banjir. Untuk keamanan pencoblosan kita pindahkan TPS ke dalam ruangan pakai fasilitas publik yang ada di wilayah,” katanya.

    Selain relokasi TPS, pihaknya bakal melakukan normalisasi sungai Cibeber agar tak terjadi banjir susulan. Untuk bencana longsor dan pergerakan tanah, pemerintah tengah melakukan proses relokasi hunian warga dengan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    “Jadi untuk Pilkada solusinya TPS direlokasi. Sedangkan penanganan bencananya kita lakukan normalisasi dan relokasi rumah. Sekarang masih berproses,” tambah Ade.

    BACA JUGA: Jadi Peserta Asuransi BRI Life, Tiga Tahun Bayar Angsuran Bisa di Klaim Tanpa Terjadi Kecelakaan

    Pihaknya, terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu guna memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak berjalan lancar. Aparat BPBD, Satpol, serta kewilayahan saat ini fokus mengawal proses distribusi logistik dari gudang KPU ke kecamatan. Para petugas harus memastikan logistik itu sampai tanpa ada gangguan keamanan atau ancaman bencana.

    “Pada hari H pencoblosan, kami juga meminta seluruh Nakes di puskesmas dan 3 RSUD untuk siaga. Jadi kalau ada yang butuh bantuan pengobatan atau kelelahan segera ditangani,” jelas dia.

  • PU siapkan infrastruktur dasar untuk dukung huntara bencana Lewotobi

    PU siapkan infrastruktur dasar untuk dukung huntara bencana Lewotobi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan kementeriannya mempersiapkan infrastruktur dasar untuk mendukung pembangunan hunian sementara (huntara) yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi para pengungsi yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Kita juga harus menyediakan infrastruktur dasarnya, air minumnya, persampahan, jalan dan sebagainya. Kita harus bersinergi bersama-sama antar kementerian,” ujar Diana di Semarang, Jawa Tengah.

    Menurut dia, pemerintah saat ini bergerak cepat untuk mempersiapkan terkait pasca-bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, salah satunya adalah persiapan untuk pembangunan huntara.

    Hal ini dikarenakan bahwa saat ini memasuki musim penghujan dan para pengungsi yang ada di sana tentunya juga membutuhkan huntara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengingatkan terkait masalah hujan yang sering terjadi di sana.

    Sebagai informasi, Pemerintah bergerak cepat membangun hunian sementara bagi para pengungsi terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat seiring memasuki musim penghujan.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, hunian sementara ini disegerakan karena sebentar lagi akan menghadapi risiko musim hujan dan juga nanti ada liburan Natal juga, jadi pemerintah akan mempercepat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan segera melakukan hunian sementara.

    Berdasarkan keterangan dari kementerian/lembaga teknis bahwa aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi masih berlangsung, tetapi tidak ada gejala peningkatan. Di samping itu, radius untuk daerah keamanan juga sudah dikurangi dan layanan pengungsian tetap dijaga.

    Jumlah pengungsi terpusat juga sudah mengalami penurunan yang kini sekitar 5.117 jiwa. Kendati demikian, pengungsi mandiri jumlahnya masih banyak hingga 6 ribuan jiwa.

    Selain membangun hunian sementara, pemerintah juga akan membantu proses relokasi mandiri, renovasi rumah, dan penyiapan untuk hunian tetap.

    Pemerintah pusat dan daerah sudah memetakan lokasi mana saja yang akan dibangun hunian tetap. Nantinya pembangunan hunian tetap ini tidak akan terkonsentrasi di satu wilayah. Namun Pratikno memastikan proses pendataannya akan melibatkan warga yang terdampak.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah Bangun 2.700 Rumah bagi Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki – Page 3

    Pemerintah Bangun 2.700 Rumah bagi Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintah bergerak menangani dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung ke lokasi penampungan warga di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Kamis, 14 November 2024.

    Setibanya di Larantuka, Gibran Rakabuming Raka langsung mengunjungi pusat-pusat pengungsian. Lokasi pertama yang didatangi adalah Posko Lapangan Konga di SDK Konga, di mana ia berdialog langsung dengan warga pengungsi untuk mendengar kondisi dan kebutuhan mereka. Setelah itu, Wapres melanjutkan kunjungan ke Posko Lapangan Kobasoma di SDK Pukaunu.

    Dikutip dari keterangan tertulis, Gibran didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BNPB Suharyanto, Pj. Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, serta Pj. Bupati Flores Timur Sulastri H.I. Rasyid.

    Wapres menyempatkan diri mengunjungi area trauma healing untuk anak-anak, memberikan mainan, dan menyapa mereka dengan hangat.

    Salah satu anak pengungsi, Gratia dari Desa Nawokote, menyampaikan kegembiraannya menerima hadiah dari Wapres.

    “Dapat lego dari Pak Wapres. Nanti legonya akan dibangun bentuk rumah,” ujar Gratia.

     

  • 4.558 warga urus pindah memilih di Jakarta Barat

    4.558 warga urus pindah memilih di Jakarta Barat

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 4.558 warga mengurus pindah memilih di wilayah Jakarta Barat hingga hari terakhir pengurusan pada Rabu (20/11).

    “Sampai tanggal 20 November, pemilih pindah masuk ke Jakarta Barat ada 1.973. Kemudian pemilih pindah keluar Jakarta Barat ada 2.585,” ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat Endang Istianti saat dihubungi di Jakarta pada Kamis.

    Endang menyebutkan bahwa di TPS tujuan pindah memilih, warga bersangkutan wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat pindah memilih atau formulir model A.

    Adapun kategori warga yang diperbolehkan mengurus pindah memilih hingga 20 November, yakni bertugas di tempat lain dengan bukti surat tugas ditandatangani oleh orang pimpinan instansi atau perusahaan dengan cap basah.

    Lalu menjalani rawat inap atau sakit dengan bukti surat keterangan rawat inap dari rumah sakit atau layanan kesehatan serta surat pernyataan pendamping.

    Selain itu tertimpa bencana dengan bukti surat dari Badan Nasional Pencegahan Bencana (BNPB), kepala desa, lurah atau pemberitaan media massa.

    Terdapat 1.909.774 pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat kota.

    Dari jumlah pemilih tersebut, terdapat 946.565 pemilih pria dan 963.209 pemilih wanita. Jumlah pemilih itu merupakan hasil akhir pleno setelah adanya 5.535 pemilih baru, 11.686 pemilih yang tidak memenuhi syarat dan 15.756 yang melakukan perbaikan data pemilih.

    Adapun jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada DKI Jakarta di wilayah Jakarta Barat (Jakbar) adalah sebanyak 3.452.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • BSKDN: Kolaborasi pentahelix yang solid budayakan siap siaga bencana

    BSKDN: Kolaborasi pentahelix yang solid budayakan siap siaga bencana

    Jakarta (ANTARA) – Plh. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomy V Bawulang menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat berbasis pendekatan pentahelix dalam membangun budaya siap siaga bencana.

    Dia menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana memerlukan keterlibatan seluruh elemen, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa.

    “BSKDN sebagai hub strategi kebijakan akan mengawal upaya-upaya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penanggulangan bencana khususnya prabencana ini, butuh kerja sama yang solid dengan berbagai pihak agar upaya penanggulangan dapat lebih optimal,” kata Tomy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, sinergisitas pentahelix menjadi landasan penting untuk membangun ketangguhan menghadapi bencana. Semua pihak harus berperan aktif sesuai kapasitasnya agar pengurangan risiko bencana dapat terlaksana secara optimal.

    Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi menyampaikan bahwa upaya prabencana harus dimulai dari perencanaan strategis berbasis kajian risiko.

    “Seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi bencana yang beragam. Untuk itu, kolaborasi pentahelix diperlukan, mulai dari penguatan kebijakan, penyiapan logistik, hingga mitigasi berbasis masyarakat,” jelas Prasinta.

    Dia menjelaskan hingga November 2024, terdapat 1.782 kejadian bencana, mayoritas didominasi bencana hidrometeorologi.

    “Dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menuntut kita untuk lebih sadar dan siap. Partisipasi masyarakat dan sektor lain menjadi kunci,” tambahnya.

    Dewan Pakar Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Rahmawati Husein menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana.

    “Masih banyak masyarakat yang memiliki paradigma reaktif, bukan mitigatif. Budaya siap siaga harus dibangun melalui pendidikan berkelanjutan, baik di tingkat formal maupun informal,” ungkap Rahmawati.

    Sejalan dengan itu, Tenaga Ahli Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Jamjam Muzaki menegaskan institusi pendidikan juga perlu menjadi pionir dalam menanamkan budaya mitigasi.

    “Kita sepaham dengan Bu Deputi bahwa paradigma penanganan yang responsif harus kita ubah dengan upaya preventif atau pencegahan, untuk meminimalisir dampak dari risiko bencana,” ucap Jamjam.

    Dalam forum ini, perwakilan pemerintah daerah seperti Penjabat (Pj.) Bupati Minahasa Noudy R.P. Tendean menyoroti pentingnya implementasi kebijakan prabencana di tingkat lokal.

    “Kami optimistis melalui shifting mindset, daerah rawan bencana dapat meningkatkan ketahanan dengan pendekatan mitigatif,” tutur Noudy.

    Penjabat Sementara (Pjs.) Wali Kota Dumai T.R. Fahsul Falah menambahkan bahwa pola pikir kolaboratif harus menjadi dasar pengelolaan risiko bencana di daerah.

    “Kita perlu mengubah pola pikir dari pola pikir biasa saja menjadi growth mindset pola pikir yang bisa berkembang, peduli, maupun beradaptasi, harus tanggap,tangguh, enggak perlu kita ngeluh, tapi kita langsung melakukan kolaborasi dan sinergisitas,” ujar Fahsul.

    Di lain pihak, perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Embai Suhaimi menekankan pentingnya penguatan peran kelurahan dalam menghadapi bencana.

    “Kami tidak mengandalkan sepenuhnya pada pemerintah pusat. Sebaliknya, kami ingin setiap kelurahan memiliki kemampuan dan kemandirian untuk menangani potensi bencana. Harapannya, kelurahan di Jakarta dapat menjadi komunitas tangguh bencana,” pungkas Embai.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah pastikan hak pilih korban erupsi Gunung Lewotobi terjamin

    Pemerintah pastikan hak pilih korban erupsi Gunung Lewotobi terjamin

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memastikan hak pilih pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) terjamin dengan penyediaan tempat pemungutan suara (tps) di tempat pengungsian.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh warga negara, termasuk mereka yang terdampak bencana, tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024.

    “Di pengungsian itu sendiri dan jumlahnya melibatkan lebih kurang 12 ribu orangnya,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan persiapan tps di tempat pengungsian ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak penyelenggara pemilu setempat, seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah.

    Selain itu juga melibatkan penjabat (Pj.) kepala daerah setempat. Berbagai stakeholder terkait saling bekerja sama guna mendata ulang pemilih yang terdampak. Pertemuan secara daring pun dilakukan untuk mengoordinasikan hal tersebut.

    “Melakukan rapat dengan kpu, bawaslu, bahkan melibatkan zoom meeting dengan Pak Gubernur dan Forkopimda Provinsi NTT, Pak Kapolda, Pak Dandim, juga dengan Forkopimda kepala daerah, Pj. Bupati Flores Timur Ibu Sulastri, dan Forkopimda yang hadir juga semua di situ, KPUD yang juga hadir di situ, Bawaslu daerah yang juga hadir di situ,” ujarnya.

    Tempat pemungutan suara di tempat pengungsian ini diharapkan memudahkan para pengungsi yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, tanpa harus kehilangan hak politiknya.

    Langkah ini menjadi bukti nyata pemerintah dalam memastikan tidak ada suara rakyat yang hilang meski berada dalam situasi bencana.

    Tito menegaskan masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi tetap menggunakan hak pilih sesuai dengan daerah asal masing-masing.

    “Ada yang mengungsi ke (Kabupaten) Sikka, dan kemudian Sikka itu sendiri akan dibuatkan tps khusus oleh KPUD, Bawaslu juga menyetujui, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) juga hadir pada saat rapat zoom meeting kita. Intinya adalah tps khusus tapi dengan pendataan, di data asal (daerahnya),” jelas Tito.

    Sebagai informasi, Rakor tingkat menteri ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mensos Pastikan Ketersediaan Logistik untuk Korban Erupsi Lewotobi Cukup hingga 2 Pekan Nasional 20 November 2024

    Mensos Pastikan Ketersediaan Logistik untuk Korban Erupsi Lewotobi Cukup hingga 2 Pekan Nasional 20 November 2024

    Mensos Pastikan Ketersediaan Logistik untuk Korban Erupsi Lewotobi Cukup hingga 2 Pekan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan bahwa
    stok logistik
    berupa barang kebutuhan pokok bagi para korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang kini berada di pengungsian, akan cukup hingga dua pekan ke depan.
    “Selain pemerintah, saat ini juga ada banyak bantuan yang datang dari berbagai pihak,” kata Saifullah dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi percepatan penanganan bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, dilansir
    Antara,
    Rabu (20/11/2024).
    Dalam rapat koordinasi tersebut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Kementerian Sosial dan BNPB sepakat untuk terus memonitor ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi para korban.
    Jika kebutuhan mulai menipis, maka penambahan logistik dari pusat akan dilakukan.
    Kementerian Sosial juga akan mengefektifkan sejumlah lumbung sosial di NTT dan sekitarnya untuk mencukupi kebutuhan para korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.
    “Berdasarkan pengalaman BNPB, ketersediaan akan mulai menipis bulan depan, dan penambahan akan dilakukan saat itu,” ujarnya, didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan Kepala BNPB Suharyanto.
    Menurut data BNPB, jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di posko pengungsian terpusat terus berkurang.
    Hingga Selasa (19/11), tercatat ada 12.673 jiwa di tujuh posko pengungsian yang disediakan BNPB dan Kementerian Sosial, menurun dari sebelumnya 12.761 jiwa.
    Para pengungsi telah diarahkan oleh petugas gabungan untuk mengungsi ke rumah kerabat atau keluarga terdekat yang lebih nyaman, mengingat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki yang telah berangsur menurun.
    Selain menerima bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp500 ribu selama enam bulan, Gus Ipul juga menyebutkan bahwa para ahli waris dari sembilan korban meninggal dunia akan mendapatkan dana sebesar Rp15 juta.
    Sementara itu, lebih dari 60 korban luka-luka akan menerima bantuan senilai Rp5 juta, dan korban lainnya juga akan diberikan
    bantuan sosial
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Batas pengurusan pindah memilih di Jakbar Rabu pukul 23.59 WIB

    Batas pengurusan pindah memilih di Jakbar Rabu pukul 23.59 WIB

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat menegaskan, bahwa pada Rabu ini pukul 23.59 WIB adalah batas terakhir pengurusan pindah memilih untuk Pilkada 2024 di wilayah setempat.

    “Hari ini terakhir, pukul 23.59 WIB, khususnya untuk empat kategori, yaitu bertugas di tempat lain, sedang jalani rawat inap, tertimpa bencana dan menjalani masa tahanan,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat Endang Istianti saat dihubungi di Jakarta pada Rabu.

    Pelayanan pengurusan pindah memilih, kata Endang, dibuka di kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan, kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kecamatan dan di kantor KPU Jakarta Barat.

    “Jadi, buka di semua layanan kita, mulai dari PPS sampai di kantor KPU kota di Kebon Jeruk,” kata Endang melanjutkan.

    Sementara itu, terdapat 2.127 warga yang mengurus pindah memilih ke luar wilayah Jakarta Barat dengan rincian 1.171 pria dan 956 wanita.

    Lebih lanjut, Endang juga merinci empat kategori yang dibolehkan mengurus pindah memilih, yang pertama adalah bertugas di tempat lain dengan bukti surat tugas ditandatangani oleh orang pimpinan instansi atau perusahaan dengan cap basah.

    Kedua, menjalani rawat inap atau sakit dengan bukti surat keterangan rawat inap dari rumah sakit atau layanan kesehatan serta surat pernyataan pendamping.

    Ketiga, tertimpa bencana dengan bukti surat dari Badan Nasional Pencegahan Bencana (BNPB), kepala desa, lurah atau pemberitaan media massa.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPK Sebut Tersangka Kasus Korupsi APD Beli Pabrik Rp 60 Miliar Baru Dibayar Rp 15 Miliar

    KPK Sebut Tersangka Kasus Korupsi APD Beli Pabrik Rp 60 Miliar Baru Dibayar Rp 15 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia, Satrio Wibowo membeli pabrik air minum dalam kemasan senilai Rp 60 miliar pada 2020 lalu. Namun, Satrio yang juga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu baru membayar sekitar Rp 15 miliar.

    Ada pun pembayaran itu diduga menggunakan uang yang memiliki keterkaitan dengan kasus pengadaan APD tersebut. Pendalaman lebih lanjut atas dugaan itu masih terus dilakukan tim penyidik KPK.

    “Untuk harga pembelian pabriknya yang disepakati itu Rp 60 miliar. Namun, baru dibayarkan Rp 15 miliar dan sumber uangnya diduga berasal dari tindak pidana korupsi APD tersebut,” kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, Rabu (20/11/2024).

    Pabrik yang dibeli tersebut berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Tessa menyebut, keputusan apakah pabrik itu akan disita atau tidak tergantung dari pertimbangan tim penyidik KPK.

    “Itu tergantung penyidiknya. Kembali lagi apakah nanti akan disita atau mungkin uangnya saja disita, itu nanti dilihat situasi di lapangan seperti apa,” ungkap Tessa.

    Sebelumnya, tim penyidik KPK mendalami dugaan pembelian pabrik air minum dalam kemasan oleh tersangka kasus pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dugaan ini didalami lewat pemeriksaan satu saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Dari informasi yang dihimpun, saksi tersebut yakni wiraswasta, Agus Subarkah. Lembaga antikorupsi itu menilai saksi dimaksud memiliki informasi yang dibutuhkan penyidik untuk mendalami pembelian aset oleh tersangka tersebut.

    Para tersangka dalam kasus ini yaitu Dirut PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik (AT), pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budi Sylvana (BS), dan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo (SW).

    “Saksi hadir dan didalami terkait dengan dugaan pembelian aset pabrik air minum dalam kemasan yang terletak di wilayah Bogor oleh tersangka SW,” kata Tessa Mahardhika.

    KPK menduga pembelian aset pabrik oleh salah satu tersangka itu memiliki keterkaitan dengan kasus pengadaan APD di Kemenkes dengan sumber dari dana siap pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2020. Pendalaman lebih lanjut masih terus dilakukan oleh tim penyidik.

  • Infografis Rencana Relokasi Warga Korban Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur dan Dampaknya – Page 3

    Infografis Rencana Relokasi Warga Korban Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur dan Dampaknya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Erupsi atau letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki telah berlangsung lebih dari 2 pekan lamanya. Sejak 3 November 2024, Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status gunung api yang terletak di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), itu dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (Awas).

    Merujuk rekomendasi PVMBG, zona aman Gunung Lewotobi Laki-Laki berada 6 kilometer dari puncak. Ada 6 desa direkomendasikan direlokasi. Rincinya, Desa Klatanlo, Desa Hokeng Jaya, Desa Boru, Desa Nawakote di Kecamatan Wulanggitang.

    Selain itu, Desa Nobo di Kecamatan Ile Boleng dan Desa Dulipali di Kecamatan Ile Bura. Keenam desa tersebut memiliki jarak dari kawah Gunung Lewotobi Laki-Laki antara 4 hingga 5 kilometer.

    Lantaran itulah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur, menggelar sosialisasi rencana relokasi korban terdampak letusan gunung api tersebut pada Minggu 17 November 2024.

    Sosialisasi relokasi itu sebagai tindak lanjut arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketika itu, tepatnya pada Kamis 14 November 2024, Gibran meninjau pos pengungsian di Lapangan Kobasoma, Kecamatan Titehena, Flores Timur.

    Total ada 2.209 kepala keluarga (KK) di 6 desa yang akan dipindahkan tempat tinggal. Data ini merujuk catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Flores Timur.

    Berapa jumlah korban meninggal dan terluka akibat letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, NTT? Bagaimana pula dampaknya terhadap beberapa bandara di sekitar gunung api tersebut? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini: