Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB, Siapa Tersangka Utama?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kerugian keuangan yang diakibatkan oleh praktik korupsi dalam proyek pembangunan shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp 18,4 miliar.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yang memiliki peran penting, yaitu
Aprialely Nirmala
(AN) dan
Agus Herijanto
(AH).
Aprialely Nirmala menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk proyek pembangunan shelter tsunami di Kabupaten Lombok Utara, NTB, yang dilaksanakan pada tahun 2014.
Sementara itu, Agus Herijanto merupakan Kepala Proyek dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa kasus korupsi ini bermula pada tahun 2012, ketika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusun rencana induk (master plan) untuk pengurangan risiko bencana tsunami.
Dalam rencana tersebut, salah satu fokus utama adalah pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) atau Shelter, yang harus tahan terhadap gempa dengan kekuatan 9 Skala Richter.
Pada tanggal 21 April 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengirimkan surat kepada Kepala SNVT PBL Provinsi NTB, Ika Sri Rezeki, untuk melaksanakan pengadaan
proyek shelter tsunami
dengan pagu anggaran sebesar Rp 23,2 miliar.
KPK mengatakan, Aprialely Nirmala melakukan sejumlah tindakan yang merugikan proyek, termasuk mengubah Design Engineering Detail (DED) untuk shelter tsunami serta menurunkan spesifikasi tanpa adanya kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini menyebabkan kondisi ramp atau jalur evakuasi yang menghubungkan antarlantai shelter menjadi terlalu kecil, bahkan ramp tersebut hancur saat terjadi gempa.
Walaupun terdapat perubahan desain yang signifikan, proyek tersebut tetap lanjut ke tahap lelang pada 2014, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk terpilih sebagai pemenang untuk pembangunan shelter tsunami.
Setelah Agus Herijanto diangkat sebagai kepala proyek pembangunan shelter tsunami, KPK menduga bahwa ia bersama Aprialely Nirmala sadar akan banyaknya kekurangan pada dokumen lelang yang menjadi acuan kerja, namun tetap tidak melakukan perbaikan.
“Sebenarnya mereka sudah mengetahui banyak kekurangan pada dokumen lelang yang menjadi acuan kerja, namun sampai dengan November 2014 tidak ada tindakan untuk melakukan perbaikan,” ungkap Asep.
Lebih lanjut, KPK menduga Agus Herijanto juga melakukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar.
Pasca dua kali gempa pada 29 Juli dan 5 Agustus 2018, yaitu berkekuatan 6,4 dan 7,0 SR, kondisi shelter dinyatakan rusak berat dan tidak dapat digunakan sebagai tempat perlindungan, padahal standar shelter seharusnya mampu bertahan hingga 9 SR.
Akibat dari perbuatan mereka, Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH) kini disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Korupsi yang terjadi dalam proyek ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh infrastruktur yang dibangun.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: BNPB
-

BMKG Sebut Gempa Megathrust RI Hanya Tunggu Waktu, Ini Zona Merahnya
Jakarta, CNBC Indonesia – Gempa megathrust di Indonesia menjadi berita yang banyak dibicarakan sepanjang tahun 2024. Isu ini pertama kali muncul setelah gempa dahsyat berkekuatan 7,1 Skala Richter (SR) terjadi di Pulai Kyushu, Jepang pada 8 Agustus lalu.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono kemudian memberikan peringatan bahwa gempa dari dua zona megathrust, yakni Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut, tinggal tunggu waktu.
Alasannya, dua zona itu sudah lama tak mengalami gempa atau ada seismic gap, yakni lebih dari dua abad. Biasanya, gempa besar punya siklusnya sendiri dalam rentang hingga ratusan tahun.
Namun BMKG sendiri belum dapat memastikan kapan bencana alam itu akan terjadi. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut pihaknya terus membicarakan isu ini agar masyarakat bersiap menghadapi efek dari megathrust di Indonesia.
“Sebetulnya isu megathrust itu bukan isu yang baru. Itu isu yg sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk ‘ayo, tidak hanya ngomong aja, segera mitigasi’ (tindakan mengurangi dampak bencana),” ujar Dwikorita.
“Jadi tujuannya ke sana; mitigasi dan edukasi, persiapan, kesiapsiagaan,” imbuh dia.
Dwikorita melanjutkan pihaknya sudah melakukan berbagai langkah antisipasi megathrust. Pertama, menempatkan sensor-sensor sistem peringatan dini tsunami InaTEWS menghadap ke zona-zona megathrust.
“InaTEWS itu sengaja dipasang untuk menghadap ke arah megathrust. Aslinya tuh di BMKG hadir untuk menghadapi, memitigasi megathrust,” jelasnya.
Kedua, edukasi masyarakat lokal dan internasional. Salah satu bentuk nyatanya adalah mendampingi pemerintah daerah (pemda) buat menyiapkan berbagai infrastruktur mitigasi, seperti jalur evakuasi, sistem peringatan dini, hingga shelter tsunami.
Selain itu, bergabung dengan Indian Ocean Tsunami Information Center, yang juga berkantor di kompleks BMKG. Komunitas ini bertujuan buat mengedukasi 25 negara di Samudra Hindia dalam menghadapi gempa dan tsunami.
“Kami edukasi publik bagaimana menyiapkan masyarakat dan pemda sebelum terjadi gempa dengan kekuatan tinggi yang menyebabkan tsunami,” kata dia.
Ketiga, mengecek secara berkala sistem peringatan dini yang sudah dihibahkan ke pemda.
“Sirine [peringatan tsunami] harusnya tanggung jawab pemerintah daerah, hibah dari BNPB, hibah dari BMKG, tapi pemeliharaan dari pemerintah daerah, kan otonomi daerah. Ternyata sirine selalu kita tes tanggal 26 [tiap bulan], kebanyakan bunyi tapi yang macet ada,” bongkarnya.
Keempat, menyebarluaskan peringatan dini bencana. Menurut Dwi, jika masyarakat harus siap, berarti harus ada penyebarluasan informasi. “Kami dibantu Kominfo,” pungkasnya.
(dem/dem)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5056088/original/005971500_1734506026-20241218-Gempa_Vanuatu-AFP_4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemerintah Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Vanuatu, Beratnya Mencapai 50,5 Ton – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Gempa bumi dahsyat berkekuatan Magnitudo 7,3 skala Richter mengguncang lepas pantai pulau utama Vanuatu, Efate, merusak infrastruktur dan menyebabkan korban jiwa di ibu kota, Port Vila.
Terkait kejadian tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Vanuatu, di mana bantuan tersebut total beratnya mencapai 50,5 ton.
“Pelepasan bantuan kemanusiaan dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno pada Jumat (27/12) sore di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).
Barang bantuan yang disiapkan oleh BNPB berupa tenda pengungsi 10 set, tenda keluarga 50 set, jerigen lipat 1.000 pcs, tangki fleksibel 50 unit, genset 10 set, lampu penerangan portabel 10 unit, lampu penerangan tenaga surya 25 unit, amcus 2 unit, kebutuhan wanita 500 pack, peralatan kebersihan 500 pack.
Peralatan memasak 500 set, matras dan selimut masing-masing 1.000 pcs, paket sembako 1.000 pack, kasur lipat 1.000 pack, makanan siap saji 2.500 pouch, paket makanan tambahan balita 300 pack, paket tambahan ibu hamil 250 pack, mie instan 800 kotak, perahu beserta mesinnya 2 unit.
“Kali ini ada 21 barang kebutuhan dasar pengungsi, sudah dikomunikasikan dengan Pemerintah Vanuatu, kemudian ada permintaan khusus perahu karet dan mesinnya. Total nilai bantuan logistik peralatan ini sejumlah lebih dari 11 miliiar rupiah,” jelas Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Selain dukungan logistik peralatan, Pemerintah Indonesia melalui Kemenkes turut mengirimkan sejumlah obat-obatan dengan total berat 6,8 ton atau senilai 1,25 miliar rupiah. Paket obat-obatan tersebut terdiri dari hygiene kit, larvasida/pengendali jentik nyamuk, obat-obatan pelayanan dasar, obat malaria, alat penjernih air, dan emergency kit.
-

BMKG Kembangkan Sistem dan Standar Peringatan Dini Tsunami
JAKARTA – Indonesia merupakan negara kedua dari 193 negara yang berisiko terkena bencana seperti tsunami. Bahkan, tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 merupakan tsunami terbesar ketiga di dunia.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa hal ini terjadi karena Indonesia berada di antara lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia.
Jika melihat kembali peristiwa gempa bumi 9,1 skala richter dan tsunami yang terjadi di Aceh hingga menewaskan ratusan ribu korban jiwa, BMKG perlu memperkuat sistem peringatan dini. Menurut Dwikorita, sistem ini sudah dibangun setelah tsunami terjadi.
“Pasca tsunami Aceh 2004 pemerintah Indonesia membangun sistem peringatan dini tsunami dan diresmikan pada tahun 2008,” kata Dwikorita melalui siaran resmi BMKG yang diterima VOI Jumat 27 Desember.
“Namun, beberapa kejadian tsunami seperti tsunami Palu 2018 mengungkap perlunya mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat,” lanjutnya.
BMKG telah bermitra dengan banyak pihak untuk mengembangkan teknologi pencegahan terbaik. Lembaga ini juga mengusulkan standar Guidelines for the implementation of a community-based early warning system for tsunamis, ISO 22328-3.
Standar ini dikembangkan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Standarisasi Nasional (BSN), dan Universitas Gajah Mada (UGM). ISO 22328-3 pun telah ditetapkan sebagai standar internasional dan melengkapi program Tsunami Ready UNESCO-IOC.
Hingga saat ini, standar ISO 22328-3 telah diintegrasikan ke berbagai infrastruktur strategis seperti bandara, pelabuhan, dan lainnya. Dengan begitu, BMKG dapat meningkatkan manajemen keselamatan dan mengurangi risiko tsunami di masa depan.
“Sekretariat ISO telah menerbitkan standar ini, kesesuaiannya dengan praktik lokal telah terbukti memberdayakan masyarakat untuk mengurangi risiko dan kerentanan, serta memperkuat kesiapan mereka terhadap tsunami,” ujar Dwikorita.
-

Bantu Korban Gempa Vanuatu, Indonesia Kirim 50,5 Ton Logistik dan Obat-obatan 727 Ribu Dolar AS – Halaman all
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kepada korban gempa Vanuatu yang terjadi pada 17 Desember 2024 lalu. Pengiriman bantuan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno.
Pratikno didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta dua anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Husni dan Selly Andriany Gantina.
Pratikno dalam sambutannya mengatakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memberi perhatian penuh kepada warga yang terdampak bencana, termasuk warga dari negara sahabat seperti Vanuatu.
“Pada 17 Desember yang lalu, negara tetangga kita, Vanuatu, juga tertimpa bencana tempa bumi totalnya adalah 80 ribu jiwa dengan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa yang cukup banyak. Oleh karena itu, Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk menyiapkan bantuan kepada Vanuatu. Hari ini kita sudah menyiapkan bantuan untuk segera diberangkatkan,” kata Pratikno di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/12/2024).
Pratikno mengatakan, pemerintah Indonesia mengirim sejumlah personel tenaga kesehatan ke lokasi.
“Ada berbagai dokter spesialis, spesialis bedah, ortopedi, penyakit dalam, dan lain-lain, serta obat-obatan dengan jumlah dokter spesialis dan dokter umum sebanyak 15 orang,” kata Pratikno.
Selain itu, dikirim juga tim-tim yang lain yang membantu penanganan pelayanan pengungsi di Vanuatu.
“Bantuan logistik yang dikirim terutama adalah bantuan logistik kebutuhan dasar seberat 50,5 ton berupa barang-barang dan obat-obatan senilai 727 ribu dollar AS,” kata dia.
Prabowo, dikatakan Pratikno, berharap bantuan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia bisa meringankan beban para korban bencana gempa bumi di Vanuatu.
“Bapak Presiden mohon maaf tidak bisa hadir di sini, tapi Pak Presiden minta kepada tim yang akan pergi ke Vanuatu untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik baik dengan pemerintah Vanuatu maupun masyarakat Vanuatu,” katanya.
“Sekali lagi, Vanuatu adalah negara sahabat kita. Dan apa yang jadi penderitaan terjadi di sana adalah menjadi keperhatinan kita. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia atas arahan bapak Presiden memberikan bantuan untuk gempa bumi di Vanuatu,” tandas Pratikno.
-

Prabowo Lepas Bantuan Kemanusiaan ke Vanuatu Senilai Rp13,8 Miliar Hari Ini
loading…
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan melepas bantuan kemanusiaan pascagempa dahsyat yang mengguncang Vanuatu senilai USD845.000 atau Rp13,8 miliar. Foto/SINDOnews
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan melepas bantuan kemanusiaan pascagempa dahsyat yang mengguncang Vanuatu senilai USD845.000 atau Rp13,8 miliar pada hari ini, Jumat, 27 Desember 2024.
Sebelumnya, pemerintah telah menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) membahas pemberian bantuan kemanusiaan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui BNPB sebanyak 19 jenis barang yang berupa peralatan, obat-obatan, dan permakanan dengan total sebanyak 50,2 ton.
“Bantuan yang akan diberikan pemerintah melalui BNPB berupa 19 jenis barang kebutuhan dasar seperti peralatan, obat-obatan, dan permakanan,” ungkap Suharyanto, Jumat (27/12/2024).
Suharyanto juga menjelaskan bahwa bantuan yang dibawa dari Indonesia ke Vanuatu akan dibawa dengan tiga armada pesawat. “Nanti bantuan kita bawa dengan menggunakan tiga armada pesawat dengan pembagian sebanyak satu pesawat penumpang untuk delegasi dan dua pesawat kargo untuk barang,” imbuhnya.
Adapun jadwal pengiriman, Suharyanto menambahkan, bantuan akan diberangkatkan dari Jakarta pada hari ini. “Insyaallah tanggal 27 Desember nanti bantuan bisa dilepas oleh Bapak Presiden, dan diharapkan dapat membantu para korban terdampak di Vanuatu,” kata Suharyanto.
Tidak hanya mengirimkan bantuan logistik dan peralatan, Pemerintah Indonesia juga akan mengirim Emergency Medical Team (EMT) yang rencananya berjumlah 10 orang tenaga kesehatan yang dibawahi oleh Kementerian Kesehatan.
Pemerintah memastikan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Negara Vanuatu ini dipastikan tidak akan mengganggu penanganan bencana di dalam negeri.
(cip)
/data/photo/2024/12/30/67728059f30f5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5070585/original/091663300_1735491603-783635ba-ed69-4c62-a5ba-2d9a543d3851.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

/data/photo/2024/12/07/6754616b43777.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)