Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BNPB

  • Update Bencana Sumatra-Aceh (10/12): Korban Jiwa Menjadi 969, Jumlah Pengungsi Meningkat

    Update Bencana Sumatra-Aceh (10/12): Korban Jiwa Menjadi 969, Jumlah Pengungsi Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan perkembangan korban bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. 

    Kapusdatinkom BNPB, Abdul Muhari menyampaikan data per Rabu (10/12/2025) pukul 17.00 WIB, jumlah korban bertambah sebanyak 5 jenazah. Dari yang sebelumnya 964 menjadi 969 korban jiwa.

    “Untuk korban meninggal dunia bertambah 5 jasad yang ditemukan dari jumlah 964 jiwa korban meninggal pada hari Selasa,9 Desember 2025. Pada hari ini Jadi 969 jiwa dengan ditemukannya 2 korban di Langkat Sumatra Utara dan 3 korban di Padang Pariaman, Sumatra Barat,” katanya saat konferensi pers dari akun YouTube @BNPB.

    Abdul mengatakan untuk korban hilang berkurang 12 orang 

    yang kemudian di rekapitulasi dan mutakhirkan dari 3 posko di tiga provinsi, di mana dari 264 jiwa yang masuk daftar pencarian orang, menjadi 252 jiwa.

    Abdul menjelaskan jumlah pengungsi per hari ini 894.501 orang dari sebelumnya 894.101 jiwa. Abdul menyebut jumlah pengungsi Provinsi Aceh terbanyak karena dari 894.501 jiwa, 831.000 jiwa berada di provinsi tersebut. Oleh karena itu, Aceh menjadi fokus utama penyaluran logistik.

    “Jadi untuk distribusi logistik memang kita atensi dan optimalkan di Provinsi Aceh tanpa mengurangi tentu saja intensitas dan frekuensi yang sama di dua provinsi lainnya,” jelas Abdul.

    Abdul menuturkan total bantuan sejak 28 November 2025, sebanyak 448,6 ton dan terdistribusi sebanyak 334 ton. Per hari ini, katanya, logistik telah terdistribusi 9,85 ton menggunakan 5 truk dan via udara 4,93 ton.

    Adapun perbaikan Jembatan Kepin di Kabupaten Bireuen mencapai 53%, Jembatan Kepin Mane mencapai 25%, dan Jembatan Kutablang serta Jembatan Cerata di Aceh Tengah sedang berprogres.

    Abdul mengatakan Provinsi Aceh telah disokong 3.414 unit BTS untuk kebutuhan komunikasi dengan target pekan ini terpasang sebanyak 75%.

    Di Sumatra Utara, penyaluran logistik via udara hanya menjangkau wilayah Tapanuli Tengah karena kondisi cuaca. Pemerintah juga telah mengirimkan 3.000 kiloliter bisolar, 1.400 kiloliter Pertamax, dan 3.000 kiloliter Pertalite ke Sibolga.

    Sumatra Barat, telah disalurkan 20 sorti logistik melalui jalur darat baik makanan maupun non makanan. Penyaluran menggunakan 20 truk dengan total 29,7 ton. Untuk progres perbaikan Jembatan Sikabau mencapai 55%, Jembatan Bawah Kubang 50%, Jembatan Suoayang 25% dan Jembatan Padang Matuang memasuki tahap awal perbaikan.

    Akses komunikasi di Sumatra Barat telah terhubung ke 7 Kabupaten, 22 Kecamatan, 31 Nagari, dan 31 Jorong.

  • Pertamina Pasok LPG ke Daerah Bencana Pakai Metode Sling Load

    Pertamina Pasok LPG ke Daerah Bencana Pakai Metode Sling Load

    Aceh, Beritasatu.com – Pertamina menyalurkan LPG ke wilayah Bener Meriah yang akses daratnya terputus akibat bencana dengan metode sling load menggunakan helikopter.

    Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, memaparkan sebanyak 72 tabung Bright Gas 12 kg dikirim dengan cara digantung menggunakan kabel pengaman, palet, dan safety net demi mempercepat distribusi.

    “Sudah dicek tingkat keamanannya dengan setiap tahapannya melalui pengecekan dan prosedur keselamatan yang ketat seperti diaturnya batas ketinggian terbang helikopter, panjang kabel atau sling, hingga penyusunan LPG agar bantuan energi ini tiba dengan cepat, namun tetap aman,” ungkap dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/12/2025).

    Menurutnya, setiap pengiriman tabung LPG disusun tegak atau vertical dengan valve menghadap ke atas, dan di atas palet dilengkapi cargo net agar stabil saat handling dan landing. “Pengiriman dengan metode sling load ini telah kami koordinasikan dan dianalisa oleh BNPB dan HSE Pertamina tingkat keamanannya”, ujar Roberth.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri didampingi Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyaksikan langsung proses pengiriman perdana dari Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe.

    Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada TNI, BNPB, Polri, dan instansi terkait serta kepada perwira Pertamina yang terus hadir di lokasi menyalurkan energi sekaligus melanjutkan tugas kemanusiaan yang sudah dijalankan sejak beberapa waktu yang lalu.

    “Kita telah menyerahkan bantuan kepada 164 posko dan membantu ketersediaan energi di 111 dapur umum, selain itu juga mendorong BBM, mendorong avtur, BBM untuk alat berat, agar supaya alat berat dapat berfungsi,” katanya.

    “Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa energi tetap tersalurkan dan sampai ke saudara-saudara kita di Bener Meriah secepat dan seaman mungkin, apa pun tantangannya termasuk menggunakan helikopter dengan metode sling load pengiriman LPG,” paparnya.

    Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam rapat terbatas di Banda Aceh.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan distribusi ini merupakan hasil sinergi dengan BNPB, TNI, dan Polri.

    “Di lapangan, kami tidak bekerja sendiri. Upaya mempercepat distribusi LPG ke Bener Meriah ini bisa terjadi karena gotong royong dan koordinasi yang kuat, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Pengiriman dilakukan menggunakan helikopter Sikorsky S-61A dalam tiga tahap dari Bandara Sultan Iskandar Muda menuju Bandara Malikussaleh hingga Bandara Rembele, Bener Meriah.

  • Bertemu Prabowo, Putin Sampaikan Duka Cita atas Banjir Sumatera

    Bertemu Prabowo, Putin Sampaikan Duka Cita atas Banjir Sumatera

    Bertemu Prabowo, Putin Sampaikan Duka Cita atas Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan ucapan duka cita atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Ucapan duka itu disampaikan
    Putin
    secara langsung saat bertemu Presiden RI
    Prabowo Subianto
    di Moskow, Rusia, Rabu (10/12/2025).
    “Saya mau menyampaikan kata-kata belasungkawa terkait dengan banjir yang menimpa Indonesia dan menimpa bangsa Indonesia,” ujar Putin.
    Mendengar ucapan belasungkawa dari Putin, Prabowo pun berterima kasih.
    “Tapi saya terima kasih beliau ucapkan belasungkawa terhadap korban banjir,” ucap Prabowo.
    Diketahui, berdasarkan update terbaru BNPB, total ada 969 jiwa yang tewas dalam bencana di Sumatera.
    Lalu, untuk korban hilang mencapai angka 252 orang.
    Sementara itu, BNPB mengungkap jumlah pengungsi di Provinsi
    Aceh
    menjadi paling banyak dibandingkan dua provinsi lain yang terdampak
    bencana banjir
    dan longsor. 
    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, Aceh menjadi fokus perhatian karena memiliki jumlah pengungsi terbanyak dibandingkan Sumut dan Sumbar.
    “Aceh ini yang menjadi atensi kita karena jumlah pengungsi yang paling banyak dari jumlah 894.501 orang, itu 831.000-nya ada di Aceh,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring pada Rabu (10/12/2025).
    Untuk itu, menurut Abdul, pihaknya mengoptimalkan frekuensi distribusi logistik bagi para pengungsi di Aceh.
    “Jadi distribusi logistik memang kita atensi dan optimalkan di Provinsi Aceh tanpa mengurangi intensitas dan frekuensi yang sama di dua provinsi lainnya,” tuturnya.
    Adapun secara keseluruhan, Abdul bilang, jumlah pengungsi pada Rabu (10/12/2025) yang mencapai 894.501 orang mengalami penambahan 500 orang dari data sebelumnya pada Selasa (9/12/2025) sebanyak 894.101 orang. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemulihan Internet di Aceh Capai 50%, Terkendala Pasokan Listrik

    Pemulihan Internet di Aceh Capai 50%, Terkendala Pasokan Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan pemulihan konektivitas di wilayah bencana Sumatra Utara dan Sumatra Barat hampir mencapai 100%. Sementara itu untuk Aceh masih berkisar 50%.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan konektivitas di Sumatra Barat saat ini sudah stabil di angka 98%, sementara di Sumatra Utara berada di kisaran 96%.

    “Dan untuk Aceh, kita sekarang tengah fokus untuk terus meningkatkan, tadi saya disampaikan Telko sudah 50%, beberapa hari lalu kita masih 40%,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Meutya menilai pemulihan konektivitas memang sangat dinantikan masyarakat karena menjadi bagian penting dalam pemulihan pascabencana. Dia menambahkan, atas nama Komdigi, pihaknya turut mendoakan para korban dan keluarga korban, serta berharap pemulihan dapat dilakukan secepat mungkin. 

    Di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, berbagai langkah pemulihan telah dijalankan secara terukur dan responsif, dengan melibatkan banyak pihak, termasuk pelaku industri.

    Dia juga menyampaikan Kepala Negara selalu menekankan pentingnya kerja bersama. Karena itu, masyarakat dan industri diharapkan turut mendukung proses pemulihan yang tengah berlangsung.

    Meutya memastikan Komdigi bersama para operator terus melakukan percepatan pemulihan jaringan setiap hari.  “Banyak pegawai-pegawai operator kita yang di daerah terdampak juga menjadi korban, namun di bagian tetap melakukan percepatan,” lanjutnya.

    Tantangan Pemulihan Konektivitas di Wilayah Bencana

    Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengungkapkan pemulihan konektivitas di Aceh masih fluktuatif.

    “Jadi kita pernah 54% lalu pernah juga 62% gitu ya. Dan target kita sebenernya 75% untuk bisa segera di masa tanggap darurat ini,” kata Nezar usai konferensi pers

    Nezar mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan PLN karena banyak BTS yang harus dinyalakan menggunakan genset akibat ketiadaan suplai listrik. BBM untuk genset juga menjadi faktor pendukung utama. “Nah karena itu kita koordinasi dengan Pertamina. Dan Alhamdulillah suplai kalau untuk BBM ini sudah makin membaik bisa diatasi. Tapi yang listrik, listrik kita masih up and down,” ungkapnya.

    Nezar menjelaskan target pemulihan konektivitas mencapai 75% terlebih dahulu, setidaknya agar wilayah yang masih kritis dapat terlayani dan kebutuhan telekomunikasi untuk mendukung distribusi bantuan logistik dapat terpenuhi.

    Dia menambahkan tim pemulihan jaringan bekerja selama 24 jam, melibatkan Balai Monitoring serta Satgas yang dibentuk bersama operator seluler untuk mempercepat pemulihan di lapangan. Pihaknya juga memantau kondisi bersama BNPB, pemerintah daerah, serta posko TNI dan Polri untuk menentukan area yang paling membutuhkan layanan sinyal.

    Dia berharap pemulihan jaringan listrik dapat segera mencapai 100%. “Tapi kendalanya itu tadi. Karena suplai listrik itu belum normal gitu ya. Dan kita berharap bisa segera normal kembali,” ujarnya.

  • 969 Orang Meninggal, 254 Hilang

    969 Orang Meninggal, 254 Hilang

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    Hingga Rabu siang (10/12/2025) pukul 14.40 WIB, tercatat 969 orang meninggal dunia dan 254 orang masih hilang. Jumlah ini berasal dari Data Dashboard Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera BNPB.

    “Update Data Per 10 Desember 2025: meninggal 969 jiwa, hilang 254 jiwa, terluka 5 Rb jiwa,” tulis BNPB, dikutip Liputan6.com, Rabu (10/12/2025).

    Selain korban jiwa, BNPB juga mencatat kerusakan infrastruktur. Tercatat 1,2 Rb fasilitas umum rusak, 434 rumah ibadah, 219 fasilitas kesehatan, 290 gedung/kantor, 581 fasilitas pendidikan, dan 498 jembatan terdampak. Sementara itu, sebanyak 157,9 Rb rumah mengalami kerusakan.

    Sebelumnya, pada Rabu (10/12/2025), BNPB mencatat jumlah korban meninggal akibat bencana di Sumatera mencapai 964 jiwa. “Korban meninggal dunia bertambah tiga,” tulis BNPB dalam laporan resminya, Selasa (9/12/2025).

    BNPB menjelaskan sebaran data korban meninggal tersebut. Di Aceh, sebanyak 391 orang tewas, naik dua dari data Senin masih 389 orang.

    Sementara di Sumatera Barat, jumlah korban tewas bertambah satu dari sehari sebelumnya. Sehingga data hari ini sebanyak 235 orang.

    Di Sumatera Utara, korban meninggal 338 orang. Tidak mengalami penambahan dari data sehari sebelumnya.

  • Update Bencana di Sumatra-Aceh (10/12): Korban Jiwa Bertambah jadi 964 Orang

    Update Bencana di Sumatra-Aceh (10/12): Korban Jiwa Bertambah jadi 964 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Kapusdatinkom BNPB, Abdul Muhari menjelaskan data per Selasa (9/12/2025) pukul 17.00 WIB, korban jiwa bertambah 3 orang atau menjadi 964 orang.

    “Dari total 961 korban meninggal dunia di hari Senin, 8 Desember 2025, pada hari ini [Selasa,9 Desember 2025] bertambah 3,” katanya dikutip pada Rabu (10/12/2025).

    Penambahan korban jiwa terjadi di Aceh sebanyak 2 orang atau menjadi 391 orang dan Sumatra Barat 1 orang menjadi 235 orang. Abdul mengatakan bagi korban hilang yang sebelumnya 1.057.480 jiwa berkurang menjadi 894.101.

    Penurunan jumlah pengungsi terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Abdul menjelaskan pada 7 Desember jumlah pengungsi sebanyak 316.634 jiwa. Kemudian pada 8 Desember menjadi 299.506 jiwa dan berkurang menjadi 166.920 jiwa pada 9 Desember.

    Terkait pengiriman logistik telah terdistribusi dengan total 31,62 ton di Provinsi Aceh. 3 sorti (14,08 ton) melalui jalur darat, 17 sorti (17,54 ton) jalur udara.

    “Jadi di sini kita bisa bandingkan bahwa tonase dari distribusi menggunakan jalur darat sangat signifikan karena tiga truk saja itu tonasenya sudah hampir sama dengan 17 sort menggunakan jalur udara,” jelasnya.

    Abdul menyampaikan bahwa akan memaksimalkan pengiriman jalur darat karena memuat tonase yang cukup banyak. Sedangkan jalur udara difokuskan menjangkau wilayah yang terisolir.

    Adapun dari data tersebut, pemerintah telah mengirimkan BBM Solar sebanyak 20 drum atau 4 ton menggunakan pesawat CN TNI-AU dan 10 ton bahan makanan menggunakan Hercules TNI-AU untuk didistribusikan ke Bener Meriah dan Aceh Tengah.

    Sejumlah penanganan jalur transportasi dan jembatan di Provinsi Aceh juga tengah dikebut, diantaranya Jalan Nasional Kab. Aceh Utara ke Kab. Bener Meriah sudah dapat diakses roda empat hingga KM 4 Bener Meriah. 

    Lalu, Jalan Nasional Kab. Pidie Jaya ke Kab. Bireuen ditargetkan rampung pada 12 Desember 2025.

    Di Sumatra Barat, revitalisasi Jembatan Sikabau yang menghubungkan Jalan Sikabau dengan Lembah Melintang telah berprogres 18%; Jembatan Bawa Kubang 20%; Jembatan Supayang 3%; dan Jembatan Padang Mantuang 0%.

  • Paradoks Diplomasi: Keraguan Manfaatkan Solidaritas Global Saat Bencana

    Paradoks Diplomasi: Keraguan Manfaatkan Solidaritas Global Saat Bencana

    Paradoks Diplomasi: Keraguan Manfaatkan Solidaritas Global Saat Bencana
    Dosen Hubungan International Universitas Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta
    BENCANA
    banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang telah merenggut lebih dari 900 jiwa, menggugah perhatian dunia untuk memberikan bantuan.
    Malaysia dan China menjadi dua negara pertama yang menyalurkan bantuan ke Aceh. Seperti dinyatakan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, bantuan tersebut diterima tanpa hambatan dan tidak ada alasan untuk mempersulit pihak yang ingin menolong. (
    Kompas
    , 8/12/2025)
    Pernyataan Gubernur Aceh ini menarik karena muncul di tengah kabar adanya resistensi dari sebagian pihak terkait masuknya bantuan asing.
    Kesan adanya keraguan ini menunjukkan bahwa persoalan kemanusiaan di Indonesia masih sering dipandang melalui kacamata kecurigaan geopolitik.
    Pertanyaannya adalah apakah menolak bantuan merupakan pilihan diplomatik yang tepat ketika rakyat sedang membutuhkan?
    Jawabannya tidak sesederhana hitam-putih. Namun, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa keterbukaan justru dapat menjadi kekuatan, bukan kelemahan, seperti yang terjadi pada penanganan tsunami 2004.
    Ketika tsunami 2004 menghancurkan Aceh dan sebagian Sumatera Utara, pemerintah kala itu membuat keputusan berani dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi
    bantuan internasional
    .
    Lebih dari 50 negara, ratusan lembaga asing, dan ribuan relawan masuk ke Aceh dalam waktu singkat.
    Bantuan kemanusiaan tersebut bukan sekadar teknis, melainkan juga wujud diplomasi yang mencerminkan kedewasaan suatu negara dalam membangun kepercayaan internasional (
    international trust-building
    ).
    Bantuan internasional waktu itu tidak hanya mempercepat penyelamatan dan pemulihan, tetapi juga membuka ruang dialog politik yang pada akhirnya turut berkontribusi terhadap proses perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki tahun 2005.
    Inilah contoh klasik dari apa yang dalam kajian hubungan internasional disebut
    disaster diplomacy,
    yaitu bagaimana bencana dapat membuka jalan bagi stabilitas, kerja sama, dan diplomasi konstruktif.
    Tsunami 2004 menjadi tonggak bagi pembentukan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan BNPB, yang kini menjadi instrumen diplomasi teknis Indonesia dalam forum global.
    Indonesia bahkan menjadi pemimpin ASEAN dalam ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) dan siap mengirim, menerima, serta mengoordinasikan bantuan lintas negara.
    Dengan kata lain, menerima bantuan bukan ancaman bagi kedaulatan, melainkan bagian dari arsitektur diplomasi modern yang justru memperkuat posisi Indonesia di dunia.
    Bahwa ada kekhawatiran tentang intervensi, pengaruh politik, atau agenda terselubung merupakan sesuatu yang wajar. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya lensa membaca situasi.
    Diplomasi yang dewasa bukan diplomasi yang curiga pada setiap uluran tangan, melainkan diplomasi yang tahu kapan harus menjaga jarak dan kapan harus membuka pintu.
    Negara-negara yang matang secara diplomatik seperti Jepang, Turkiye, ataupun Australia rutin menerima bantuan internasional ketika menghadapi bencana besar tanpa merasa reputasi atau kedaulatannya menurun.
    Mereka memahami prinsip dasar yang berlaku di PBB dan ASEAN karena bantuan kemanusiaan bersifat netral, tidak mengikat, dan tidak mengurangi kontrol negara penerima.
    Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan di kawasan seharusnya memiliki kepercayaan diri yang sama.
    Diplomasi yang kuat tidak tercermin dari kemampuan menolak, tetapi dari kemampuan mengatur, mengawasi, dan mengarahkan bantuan internasional agar tetap sesuai kebutuhan nasional.
    Dalam berbagai forum global, Indonesia selalu menempatkan diri sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Prinsip ini sejalan dengan sila ke-2 Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
    Konsistensi prinsip ini diuji bukan hanya ketika Indonesia mengirim bantuan ke luar negeri, tetapi juga ketika Indonesia menerima bantuan dari negara lain.
    Sikap defensif berlebihan justru menciptakan paradoks diplomasi. Indonesia ingin diakui sebagai bagian dari komunitas internasional, tetapi ragu memanfaatkan solidaritas global saat bencana.
    Bantuan Malaysia dan China dalam situasi ini adalah ekspresi solidaritas yang apabila dikelola dengan transparan dan terkoordinasi dapat memperkuat hubungan bilateral, memperdalam kerja sama, sekaligus menguatkan citra Indonesia sebagai negara yang matang dan percaya diri.
    Apalagi bila dibandingkan sebelum tsunami 2004, Indonesia hari ini memiliki kapasitas penanggulangan bencana yang jauh lebih baik.
    Dengan kehadiran BNPB, Badan SAR Nasional, dan sistem komando terpadu, Indonesia sepenuhnya mampu menentukan batas, ruang gerak, dan bentuk bantuan yang dibutuhkan.
    Dalam kerangka diplomasi, ini disebut
    controlled openness,
    yaitu keterbukaan yang tetap dalam kendali negara.
    Maka, yang diperlukan bukanlah penolakan, melainkan mekanisme diplomatik yang rapi, meliputi prosedur gerbang tunggal (
    single gate policy
    ) bagi bantuan asing, pengawasan ketat lintas kementerian, transparansi publik, dan pemetaan kebutuhan yang jelas sehingga bantuan benar-benar efektif.
    Dengan mekanisme ini, bantuan internasional tetap berada di bawah kedaulatan Indonesia, sekaligus menjaga kredibilitas diplomasi kita di mata dunia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemudahan Urus SIM, STNK, BPKB Cs untuk Korban Banjir Sumatera dan Aceh

    Kemudahan Urus SIM, STNK, BPKB Cs untuk Korban Banjir Sumatera dan Aceh

    Jakarta –

    Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberikan kemudahan pengurusan dokumen lalu lintas, di antaranya Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bagi korban banjir di wilayah Sumatera dan Aceh.

    “Polri memberikan perhatian khusus untuk kebutuhan masyarakat terkait dokumen SBST (SIM, BPKB, STNK, TNKB),” kata Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa dikutip dari Antara.

    Agus memastikan layanan dokumen lalu lintas di wilayah terdampak akan disesuaikan dengan kondisi lapangan agar masyarakat dapat mengurus dokumen tanpa hambatan administratif.

    Beberapa pendekatan layanan khusus yang diterapkan Korlantas, yaitu penempatan unit layanan bergerak di posko pengungsian dan wilayah sulit dijangkau.

    Lalu, penyesuaian jadwal dan prioritas layanan demi percepatan pemulihan administrasi warga. Kemudian, pemanfaatan database digital untuk mengurangi persyaratan dokumen fisik.

    Terakhir, kolaborasi dengan jajaran kewilayahan untuk memastikan pelayanan aman dan terkoordinasi.

    Untuk mempercepat pemulihan administrasi warga, Agus selaku Kakorlantas telah memerintahkan jajaran registrasi dan identifikasi (regident) di tingkat Polda dan Polres untuk menyusun prosedur pelayanan darurat yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat.

    Lalu, memberikan prioritas layanan bagi korban bencana tanpa mengabaikan ketertiban administrasi. Kemudian, berkoordinasi dengan pemda, BNPB, dan pemangku kepentingan lain untuk mempercepat pendataan.

    Terakhir, menjaga kehadiran polisi lalu lintas (polantas) di lapangan agar distribusi bantuan dan mobilitas warga tetap lancar.

    “Polri berkomitmen mendampingi masyarakat di seluruh tahapan pemulihan. Layanan SBST akan terus disiapkan agar kebutuhan administratif warga dapat dipenuhi dengan cepat dan aman,” katanya.

    Dia juga mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk segera menghubungi Satpas, Samsat atau Kantor Regident terdekat apabila membutuhkan pengurusan ulang dokumen.

    (riar/din)

  • Update Korban Banjir Sumatera: 967 Meninggal dan 262 Hilang

    Update Korban Banjir Sumatera: 967 Meninggal dan 262 Hilang

    Jakarta, Beritasatu.com – Jumlah korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera terus bertambah. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (10/12/2025) pagi menyebutkan sebanyak 967 orang meninggal dunia dan 262 orang masih dinyatakan hilang.

    Selain korban meninggal dan hilang, BNPB mencatat sedikitnya 5.000 warga mengalami luka-luka akibat terjangan banjir, material longsor, serta derasnya arus air yang menghancurkan permukiman dan fasilitas umum.

    Bencana besar yang melanda 52 kabupaten/kota itu juga menyebabkan kerusakan infrastruktur secara masif. Sebanyak 157.900 rumah warga rusak, mulai dari rusak ringan hingga berat.

    Selain itu, banjir bandang dan longsor Sumatera turut merusak 1.200 fasilitas umum, 215 fasilitas kesehatan, 584 bangunan pendidikan, 423 rumah ibadah, 287 gedung perkantoran, serta 498 jembatan yang putus atau tidak lagi berfungsi.

    Aceh menjadi provinsi dengan jumlah korban meninggal dunia tertinggi, yakni 391 orang, sementara 31 lainnya masih hilang. Banyak wilayah di provinsi tersebut yang terisolasi akibat jembatan putus dan akses darat yang belum dapat dilalui.

    Di Sumatera Utara, BNPB melaporkan 338 korban meninggal dan 138 orang hilang. Banjir bandang yang terjadi secara tiba-tiba di sejumlah daerah membuat proses evakuasi warga sulit dilakukan. Sumatera Barat juga mengalami dampak signifikan dengan 238 korban meninggal dan 93 orang hilang.

    Apabila dilihat berdasarkan wilayah kabupaten/kota, Kabupaten Agam di Sumatera Barat mencatat jumlah korban meninggal dunia terbanyak, yakni 181 orang. Disusul kemudian Aceh Utara dengan 138 korban meninggal, dan Tapanuli Tengah 110 korban meninggal.

    Jumlah korban banjir bandang dan longsor Sumatera diperkirakan masih dapat bertambah seiring proses pencarian yang terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, TNI/Polri, relawan, dan masyarakat.

  • Ekonom Ungkap Lima Ancaman Besar Ekonomi RI di 2026

    Ekonom Ungkap Lima Ancaman Besar Ekonomi RI di 2026

    JAKARTA – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperingatkan bahwa tahun 2026 berpotensi menjadi periode penuh tekanan bagi perekonomian Indonesia. 

    Dia menilai target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,3 persen sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sulit diwujudkan karena kondisi lapangan menunjukkan tantangan yang jauh lebih berat.

    “Terlepas dari target RPJMN bahwa ekonomi akan tumbuh 6,3 persen tahun 2026, realitas lapangan sangat berbeda. Fenomena ini menggambarkan bahwa target untuk tumbuh 8 persen pada tahun 2029 semakin sulit untuk diwujudkan,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Selasa, 9 Desember.

    Wijayanto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 hanya berada di kisaran 4,9 –5,1 persen, dengan angka tengah sekitar 5 persen.

    Angka tersebut bahkan berpotensi lebih rendah apabila pemerintah gagal mengantisipasi lima jebakan ekonomi yang muncul akibat situasi maupun konsekuensi kebijakan.

    Dia menyebut, beberapa faktor akan memperberat kondisi tahun 2026, seperti kabinet baru yang masih beradaptasi, tekanan fiskal dan makro yang belum mereda, persaingan ekspor yang makin ketat, serta pelemahan sektor riil akibat persoalan struktural.

    “Ekonomi berpotensi tumbuh di bawah nilai tengah apabila Pemerintah tidak berhasil mengantisipasi beberapa lima jebakan ekonomi 2026, yang muncul akibat situasi atau konsekuensi dari kebijakan Pemerintah,” tuturnya.

    Berikut lima jebakan ekonomi pada tahun 2026 :

    1. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

    Wijayanto menyampaikan program KDMP dinilai rawan gagal karena dibentuk secara top-down, konsep yang belum matang, dan minim pelibatan masyarakat.

    Selain itu, KDMP dinilai berpotensi bersaing dengan usaha masyarakat dan memiliki dampak ekonomi yang terbatas.

    Menurutnya dengan alokasi Rp3 miliar per KDMP melalui kredit Bank Himbara yang dijamin Dana Desa, akan menimbulkan risiko kredit macet yan sangat tinggi.

    “Pengalaman BUMDES, hanya sekitar 5 persen yang berhasil, padahal melibatkan masyarakat dan dibangun dengan persiapan yang lebih matang. Success rate KDMP berpotensi lebih rendah,” tuturnya.

    2. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD)

    Wijayanto menyampaikan proporsi TKD yang terus menurun memicu kesan resentralisasi dan dua pertiga provinsi sangat bergantung pada TKD, sementara sebagian besar kabupaten/kota menggunakan 80–85 persen APBD untuk belanja rutin.

    Pemangkasan TKD memangkas hingga 17,7 persen di APBN 2026 membuat banyak pemerintah daerah terancam menghadapi tekanan fiskal, bahkan untuk sekadar membiayai kebutuhan dasar.

    Ruang bagi daerah untuk meningkatkan PAD juga terbatas, sementara isu kenaikan PBB semakin sensitif setelah keluarnya fatwa haram dari MUI.

    “Pemangkasan TKD diperkirakan membuat sejumlah proyek daerah hilang dan memicu pemangkasan pegawai honorer. Imbasnya, peran daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi semakin berkurang,” tuturnya.

    3. Potensi Bencana Alam

    Menurut Wijayanto, Indonesia menghadapi peningkatan risiko bencana akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan di dalam negeri.

    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi berbagai bencana, termasuk siklon, pada awal 2026.

    Sementara itu, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turun signifikan dari Rp1,43 triliun di APBN 2025 menjadi hanya Rp491 miliar dalam APBN 2026. 

    Pemotongan TKD juga membuat pemerintah daerah makin terbatas dalam pencegahan maupun penanganan bencana.

    “Selain membutuhkan anggaran rehabilitasi, bencana juga menghambat aktivitas ekonomi dan memberi tekanan bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB),” jelasnya.

    4. Dramatisasi Pemberantasan Korupsi

    Wijayanto menyoroti perbedaan besar antara metode penghitungan nilai korupsi di negara maju dan Indonesia.

    Menurut dia, negara maju menghitung kerugian riil, sementara Indonesia memasukkan potensi kerugian yang belum tentu terjadi.

    Dia menilai sejumlah kasus menunjukkan kejanggalan, seperti kasus PT Timah dengan nilai dugaan korupsi Rp300 triliun sementara PDRB Bangka Belitung hanya Rp75 triliun.

    Hal serupa juga terlihat pada kasus oplosan Pertalite yang disebut merugikan negara Rp968 triliun, padahal total subsidi BBM dan LPG 2018–2023 hanya Rp806 triliun dan total penjualan Pertalite Rp1.122 triliun.

    Kasus PT ASDP Indonesia Ferry pun dinilai bermasalah karena perbedaan metode valuasi.

    Menurutnya, pembesaran nilai korupsi memunculkan efek domino negatif. “Efeknya merusak reputasi bangsa, memperburuk index korupsi, menimbulkan public apathy, pengusaha takut berbisnis dan investor takut berinvestasi. Sehingga pertumbuhan PDB tertekan ke bawah,” ungkapnya.

    5. BUMN Sakit dan Penugasan Tidak Realistis

    Wijayanto menyatakan bahwa meskipun Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund menunjukkan komitmen kuat, lembaga ini mewarisi banyak BUMN tidak sehat yang membutuhkan restrukturisasi besar.

    Adapun saat ini, 95 persen dividen BUMN hanya berasal dari delapan perusahaan, terutama empat bank besar. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari sekitar 1.000 BUMN berada dalam kondisi tidak optimal.

    Ia menyampaikan penugasan yang dianggap tidak realistis seperti pembangunan peternakan ayam, kampung haji, hingga proyek waste to energy semakin membebani kinerja BUMN.

    Wijayanto menilai Danantara perlu diberi ruang lebih luas untuk berinovasi agar dapat berkembang layaknya Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia dalam 10 tahun mendatang.