Misi Kemanusiaan Kemhan, Unhan Kirim 75 Kadet Dokter ke Lokasi Bencana Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Satuan Tugas (Satgas) Kemanusiaan Universitas Pertahanan (Unhan) bertolak ke sejumlah titik lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
“Sebanyak 75 kadet Fakultas Kedokteran Militer Unhan Cohort 1 dikerahkan untuk membantu penanganan kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).
Para kadet yang berangkat terdiri dari 44 putra dan 31 putri untuk mengabdi kepada masyarakat.
Di Sumatera Utara, sebanyak 25 dokter muda ditempatkan di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Mereka disebar ke lima posko kesehatan, yaitu Rumkitban Sibolga, GOR Pandan, Kodim 0211/Tapanuli Tengah, SMP 5 Sibolga, dan satu posko tambahan.
“Penugasan ini difokuskan pada pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian obat-obatan, serta skrining berbagai penyakit pascabencana seperti gangguan pernapasan, infeksi kulit, dan diare,” ucapnya.
Sementara itu, 25 dokter muda lainnya diberangkatkan ke Aceh dan ditempatkan di Posko Bantuan Bencana Mobile di Aceh Utara, Aceh Tamiang, serta Bener Meriah.
Mereka memberikan
pelayanan kesehatan gratis
, pelayanan farmasi, dan distribusi obat-obatan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, mereka juga melaksanakan kegiatan
trauma healing
bagi anak-anak, lansia, dan warga terdampak, sekaligus edukasi kesehatan terkait pencegahan penyakit pascabencana.
Sedangkan di Sumatera Barat, 25 kadet bertugas ke Plambayan, Kabupaten Agam, berfokus memperkuat layanan kesehatan di daerah yang masih memerlukan dukungan medis.
Kegiatan para kadet meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, penyediaan obat-obatan, serta dukungan psikososial bagi masyarakat terdampak.
Para dokter muda juga memberikan edukasi mengenai sanitasi, kebersihan lingkungan, dan upaya pencegahan penyakit guna memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat setempat.
Sjafrie menegaskan, langkah ini diambil sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membantu para korban terdampak bencana.
“Saya melihat situasi ini memprihatinkan yang memerlukan bantuan cepat,” ujar Sjafrie.
Dekan FKM Unhan, Mayor Jenderal TNI Didy Surachman mengatakan, para kadet tersebut di lokasi bencana sekaligus memperkuat layanan kesehatan darurat, evakuasi korban, dan mendampingi fasilitas kesehatan setempat.
“Selain itu, memberikan dukungan terhadap penanganan pengungsi melalui koordinasi terpadu dengan TNI, Polri, BNPB, Basarnas, tenaga kesehatan daerah, dan unsur terkait lain,” ungkap Didy.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebutkan bahwa korban meninggal dunia akibat
bencana Sumatera
menjadi 1.059 jiwa pada Rabu (17/12/2025).
Jumlah korban tewas bertambah setelah tim menemukan enam jasad. Rinciannya di Aceh Utara berjumlah dua jiwa, dan Tapanuli Tengah empat jiwa.
“Sehingga rekapitulasi korban meninggal per hari ini berjumlah 1.059 jiwa, ini bertambah enam dari hari kemarin 16 Desember yang berjumlah 1.053 jiwa,” ujarnya dalam konferensi pers di kanal Youtube BNPB.
Adapun dari total korban tewas 1.059 jiwa, terdiri dari 451 jiwa di Aceh, 364 jiwa di Sumatera Utara (Sumut), dan 244 jiwa di Sumatera Barat (Sumbar).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: BNPB
-
/data/photo/2025/12/12/693be4289b629.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Misi Kemanusiaan Kemhan, Unhan Kirim 75 Kadet Dokter ke Lokasi Bencana Sumatera")
Misi Kemanusiaan Kemhan, Unhan Kirim 75 Kadet Dokter ke Lokasi Bencana Sumatera
-
Aceh Minta Bantuan PBB Terkait Penanganan Bencana, Ini Alasannya
Jakarta: Pemerintah Aceh meminta dukungan dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut.
“Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, dikutip dari Antara.
Dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatan yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Menurut Muhammad, permohonan bantuan ini dikarenakan pengalaman saat bencana tsunami 2024 silam.
“Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata dia.
Muhammad menyampaikan, saat ini tercatat sebanyak 77 lembaga dengan melibatkan 1.960 relawan telah berpartisipasi dalam upaya pemulihan bencana di Aceh. Seluruhnya tercatat di Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh, yang terdiri atas lembaga atau organisasi nonpemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional.
Ia menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat masih berpotensi bertambah seiring berjalannya respons kebencanaan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat upaya kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, ormas dan OKP, serta masyarakat Aceh secara mandiri.
Sejumlah lembaga yang telah terdaftar di Desk Relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, dan lainnya.
“Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” tutup Muhammad MTA.
Jakarta: Pemerintah Aceh meminta dukungan dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut.
“Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, dikutip dari Antara.
Dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatan yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Menurut Muhammad, permohonan bantuan ini dikarenakan pengalaman saat bencana tsunami 2024 silam.“Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata dia.
Muhammad menyampaikan, saat ini tercatat sebanyak 77 lembaga dengan melibatkan 1.960 relawan telah berpartisipasi dalam upaya pemulihan bencana di Aceh. Seluruhnya tercatat di Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh, yang terdiri atas lembaga atau organisasi nonpemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional.
Ia menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat masih berpotensi bertambah seiring berjalannya respons kebencanaan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat upaya kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, ormas dan OKP, serta masyarakat Aceh secara mandiri.
Sejumlah lembaga yang telah terdaftar di Desk Relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, dan lainnya.
“Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” tutup Muhammad MTA.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
(PRI)
-
Aceh Minta Bantuan PBB Terkait Penanganan Bencana, Ini Alasannya
Jakarta: Pemerintah Aceh meminta dukungan dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut.
“Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, dikutip dari Antara.
Dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatan yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Menurut Muhammad, permohonan bantuan ini dikarenakan pengalaman saat bencana tsunami 2024 silam.
“Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata dia.
Muhammad menyampaikan, saat ini tercatat sebanyak 77 lembaga dengan melibatkan 1.960 relawan telah berpartisipasi dalam upaya pemulihan bencana di Aceh. Seluruhnya tercatat di Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh, yang terdiri atas lembaga atau organisasi nonpemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional.
Ia menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat masih berpotensi bertambah seiring berjalannya respons kebencanaan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat upaya kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, ormas dan OKP, serta masyarakat Aceh secara mandiri.
Sejumlah lembaga yang telah terdaftar di Desk Relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, dan lainnya.
“Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” tutup Muhammad MTA.
Jakarta: Pemerintah Aceh meminta dukungan dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut.
“Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, dikutip dari Antara.
Dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatan yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Menurut Muhammad, permohonan bantuan ini dikarenakan pengalaman saat bencana tsunami 2024 silam.“Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata dia.
Muhammad menyampaikan, saat ini tercatat sebanyak 77 lembaga dengan melibatkan 1.960 relawan telah berpartisipasi dalam upaya pemulihan bencana di Aceh. Seluruhnya tercatat di Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh, yang terdiri atas lembaga atau organisasi nonpemerintah (NGO) lokal, nasional, hingga internasional.
Ia menambahkan, jumlah lembaga dan relawan yang terlibat masih berpotensi bertambah seiring berjalannya respons kebencanaan. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat upaya kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, ormas dan OKP, serta masyarakat Aceh secara mandiri.
Sejumlah lembaga yang telah terdaftar di Desk Relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, dan lainnya.
“Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” tutup Muhammad MTA.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
(PRI)
-
Pemerintah Kirim 16.000 Tabung LPG 3 kg Tambahan ke Banda Aceh
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah menambah pasokan LPG 3 kg sebanyak 16.000 tabung ke Aceh. Hal ini memastikan keandalan pasokan energi bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah tersebut.
Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi menyampaikan bahwa pemerintah bergerak cepat untuk menjamin ketersediaan energi tetap aman di tengah masa tanggap darurat.
“Pertamina akan menambahkan pasokan 16.000 tabung LPG subsidi 3 kg yang akan dikirimkan ke Banda Aceh untuk memitigasi kendala kurangnya pasokan LPG khususnya di Provinsi Aceh,” ujar Rudy melalui keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).
Dia menegaskan, mobilisasi tambahan stok ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah untuk terus melakukan pemantauan intensif dan berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk memastikan percepatan distribusi.
Dengan begitu, kelangkaan akibat terputusnya akses logistik pasca bencana dapat segera teratasi dan beban masyarakat dapat berkurang.
“Kami menyadari bahwa bencana hidrometeorologi ini memberikan tantangan tersendiri pada jalur distribusi logistik. Namun, pemerintah berkomitmen memastikan energi tetap tersedia bagi masyarakat,” jelasnya.
Rudy menjelaskan, pengiriman tambahan stok LPG tersebut akan dibagi menjadi dua kloter. Pengiriman pertama diperkirakan akan tiba hari ini sebanyak 6.000 tabung, sedangkan 10.000 tabung sisanya akan tiba di Banda Aceh pada esok Rabu (17/12/2025).
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sidang kabinet paripurna melaporkan terkait dengan pengiriman LPG di Aceh, masih menghadapi tantangan sulitnya akses untuk mendistribusikan LPG.
“Kemudian kalau Aceh, Bapak Presiden, jujur saya katakan di tiga kabupaten [di Aceh] memang membutuhkan effort yang sangat luar biasa karena akses darat belum bisa. Jadi kami masih drop LPG Pertamina pakai heli, pakai pesawat Hercules, ada jalan-jalan tikus juga kami pakai, kemudian rakit juga kita lakukan. Apapun yang bisa kita dorong untuk bisa melakukan percepatan,” kata Bahlil di Istana Presiden, Senin (15/12/2025).
Untuk diketahui, akses darat untuk pasokan LPG ke wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, dan Bireun dari Lhokseumawe saat ini masih terputus.
Oleh karena itu, Pertamina melakukan pasokan emergency melalui jalur laut dengan menggunakan kapal Roro dari Lhokseumawe ke Banda Aceh.
Adapun, pasokan LPG dari laut ini telah dapat menyuplai kebutuhan LPG ke Banda Aceh dan sekitarnya untuk keperluan dapur umum dan masyarakat.
Selain itu, penyaluran LPG Bright Gas untuk wilayah terisolasi (Bener Meriah & Aceh Tengah) dilakukan menggunakan jalur udara (sling load) dengan helikopter milik BNPB.
-
/data/photo/2025/12/14/693ece59a8366.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Menilik Urgensi Satgas Rehabilitasi Banjir Sumatera")
Menilik Urgensi Satgas Rehabilitasi Banjir Sumatera
Menilik Urgensi Satgas Rehabilitasi Banjir Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto akan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi di Sumatera.
Anggota DPR RI Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menyambut baik rencana Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi
Banjir Sumatera
.
“Pembentukan satgas dapat menjadi instrumen strategis untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terkoordinasi, cepat, dan terukur, mengingat luasnya wilayah terdampak serta kompleksitas persoalan pascabanjir,” kata Dini kepada
Kompas.com
, Selasa (16/12/2025).
Komisi VIII mendorong agar
Satgas Rehabilitasi Banjir Sumatera
memiliki peta jalan yang jelas, mulai dari rehabilitasi sosial, pemulihan permukiman, hingga pemulihan ekonomi dan psikososial masyarakat terdampak.
“Selain itu, Satgas juga harus mengintegrasikan data BNPB, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait agar tidak terjadi duplikasi bantuan maupun ketimpangan distribusi,” ujar dia.
Prabowo mengatakan, langkah ini diambil sebagai upaya mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor.
“Saya monitor terus, ya. Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas, rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Presiden menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk penyediaan hunian.
Prabowo mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan dari Menteri Perumahan, pembangunan sekitar 2.000 unit rumah ditargetkan mulai berjalan dalam waktu dekat.
Rumah-rumah tersebut direncanakan dapat langsung menjadi hunian tetap bagi warga terdampak, sehingga masyarakat tidak perlu melalui proses relokasi berulang.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah juga menilai bahwa rencana membentuk satgas rehabilitasi dan rekonstruksi bencana sebagai langkah yang sangat mendesak.
Menurutnya, keberadaan Satgas dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor secara lebih terkoordinasi dan efektif.
“Menurut saya ini sangat urgen. Dengan adanya Satgas, diharapkan proses rekonstruksi dan rehabilitasi daerah-daerah terdampak bencana bisa dilakukan secara cepat,” ujar Trubus.
Ia menilai Satgas akan berperan penting dalam mempercepat proses pemulihan atau recovery pascabencana, khususnya di wilayah yang terdampak banjir.
“Satgas sebaiknya terdiri dari unsur pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan teknokrat, pakar, akademisi, hingga tokoh masyarakat,” ungkapnya.
Trubus Rahadiansyah menambahkan, keterlibatan berbagai unsur dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis keilmuan dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Lebih lanjut, Trubus menyarankan agar peran Satgas tidak dibatasi hanya pada penanganan rehabilitasi banjir saat ini, melainkan juga mencakup kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana ke depan.
“Satgas dapat fokus menangani persoalan-persoalan yang muncul setelah bencana, baik banjir maupun longsor, secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan,” kata dia.
Ia juga menyoroti perbedaan pendekatan antara Satgas dan BNPB. Menurutnya, meskipun BNPB telah memiliki mandat penanganan bencana, kehadiran Satgas dengan melibatkan unsur non-pemerintah dapat mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan di lapangan.
“Kalau Satgas, unsur non-pemerintahnya ada, sehingga kerja-kerja pemulihan bisa lebih cepat dan efektif,” pungkas Trubus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5433930/original/022148400_1764907395-4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "UNDP Tanggapi Surat Permintaan Bantuan dari Pemda Aceh untuk Pemulihan Bencana")
UNDP Tanggapi Surat Permintaan Bantuan dari Pemda Aceh untuk Pemulihan Bencana
Pemerintah Aceh mengaku meminta bantuan penanganan bencana banjir dan longsor, kepada dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA di Banda Aceh. Dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).
Adapun dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatannya tersebut yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
“Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujarnya.
Selain itu, MTA juga menyampaikan bahwa saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh, dan telah tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.
Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional. Besar kemungkinan, keterlibatan lembaga dan relawan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini.
Kehadiran lembaga dan relawan ini, diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, Pem. Kab/kota, ormas/OKP secara mandiri dan masyarakat Aceh.
Dia menyebutkan, beberapa lembaga yang sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan lainnya.
Atas nama masyarakat Aceh dan korban, lanjut MTA, Gubernur Aceh mengucapkan terima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi memulihkan Aceh.
“Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” demikian Muhammad MTA.
-
Sebut Tongkat Nabi Musa, Ini 6 Arahan Prabowo Tangani Banjir Sumatera
Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto benar-benar menaruh perhatian serius terhadap penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Itu ditunjukkan dengan mengunjungi langsung lokasi terdampak. Tercatat Prabowo tiga kali mengunjungi Aceh, dua kali ke Sumatera Utara, dan sekali ke Sumatera Barat.
Bahkan, selepas lawatan ke Pakistan, dan Rusia, Prabowo yang tidak terlihat lelah langsung kembali mengunjungi Aceh melihat proses pemulihan bencana. Berselang beberapa hari, Prabowo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025) sore membahas penanganan bencana di Sumatera dan Aceh.
“Kita tentunya selalu sadar dan ingat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara terutama, dan Sumatera Barat baru saja mengalami banjir dan tanah longsor dan sebelumnya ada beberapa daerah, kita berdoa saudara-saudara kita segera pulih,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). – (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Dari rapat kabinet paripurna tersebut terdapat 6 poin arahan Prabowo mengenai penanganan bencana di Sumatera dan Aceh:
1. Larang Pejabat Foto-Foto di Lokasi Bencana
Presiden Prabowo Subianto menegur keras kebiasaan sejumlah pejabat yang datang ke lokasi bencana hanya untuk berfoto dan menunjukkan eksistensi. Ia menegaskan, wilayah terdampak bencana bukanlah tempat wisata, melainkan area darurat yang membutuhkan penanganan serius dan langkah konkret.
“Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir,” ujarnya saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Menurut Prabowo, setiap kunjungan pejabat ke daerah terdampak bencana harus dilandasi niat tulus untuk membantu masyarakat. Kehadiran tersebut, kata dia, wajib dibarengi tugas, tanggung jawab, dan solusi nyata sesuai kewenangan masing-masing, bukan sekadar simbol kehadiran.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam rapat, Minggu (7/12/2025), untuk percepatan penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mulai tentang tentang anggaran hingga layanan publik, guna membantu korban bencana tersebut. – (Antara/Antara)
2. APBN Sanggup Biayai Penanganan Bencana di Sumatera
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai penanganan bencana di Sumatera berkat kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga sehingga mengurangi pemborosan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Prabowo mengatakan efisiensi tersebut dilakukan sejak awal pemerintahan dan dinilai berhasil menghemat hingga ratusan triliun rupiah.
Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). – (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
“APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini, kita siapkan karena uangnya ada, karena di awal pemerintahan kita, kita menghemat ratusan triliun, yang saya diserang, dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
3. Apresiasi Bantuan Semua Pihak
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintah hingga relawan yang terlibat langsung dalam penanganan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Prabowo menilai kehadiran para pejabat kementerian hingga jajaran pelaksana meliputi TNI-Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, tim SAR gabungan, dan BUMN seperti Pertamina dan PLN menunjukkan komitmen kuat negara dalam membantu masyarakat terdampak.
“Semua saya lihat, hampir semua kementerian/lembaga hadir di situ. Terima kasih,” ucap Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
-
/data/photo/2025/12/16/6940d52cd2775.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Tiga Pekan Pascabanjir di Tapanuli Tengah, Kayu dan Lumpur Masih Menumpuk di Sibuluan Nauli
Medan
16 Desember 2025")
Tiga Pekan Pascabanjir di Tapanuli Tengah, Kayu dan Lumpur Masih Menumpuk di Sibuluan Nauli Medan 16 Desember 2025
Tiga Pekan Pascabanjir di Tapanuli Tengah, Kayu dan Lumpur Masih Menumpuk di Sibuluan Nauli
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Tumpukan kayu dan lumpur yang dibawa oleh banjir masih terlihat di tepi jalan Lingkungan I, Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selasa (16/12/2025).
Kondisi ini belum teratasi sejak musibah banjir dan longsor melanda Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga pada Selasa (25/11/2025) lalu.
Seorang warga setempat, Bina mengungkapkan, jalan masih dipenuhi
lumpur
dan tumpukan
kayu
yang belum diangkut.
Warga juga mengalami kesulitan dalam membersihkan rumah mereka setelah terendam banjir selama hampir lima hari.
“Sampai sekarang mobil Dinas Kebersihan belum ada masuk untuk mengangkut sampah-sampah dan puing-puing sisa banjir,” kata Bina kepada Kompas.com melalui telepon seluler.
Bina mengaku tidak mengetahui sampai kapan tumpukan kayu dan lumpur yang menutupi jalan tersebut akan dapat dipulihkan.
Sementara itu, warga masih fokus mengurus rumah masing-masing, mengingat banyak barang yang hancur dan hunian mereka mengalami kerusakan parah.
Beberapa warga memilih untuk menyewa pekerja guna membersihkan lumpur dari dalam rumah mereka.
“Selain itu, ada yang gotong royong, tapi ya sesama keluarga saja,” imbuhnya.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Senin (15/12/2025) malam, jumlah korban jiwa akibat banjir dan longsor di Sumatera mencapai 1.030 jiwa, dengan 206 orang masih dinyatakan hilang.
Data ini merupakan hasil rekapitulasi dari tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers pada Senin (15/12/2025), menjelaskan bahwa terdapat penambahan 14 korban jiwa yang ditemukan.
“Untuk korban meninggal dunia bertambah 14 jiwa, dari 1.016 jiwa pada hari Minggu kemarin, 14 Desember, saat ini menjadi 1.030 jiwa,” ujarnya.
Rincian jumlah korban jiwa akibat banjir di Sumatera berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut: Aceh 431 jiwa, Sumatera Utara 355 jiwa, dan Sumatera Barat 244 jiwa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Percepat Pemulihan Banjir Sumatera, TNI Kerahkan 82 Alutsista
Jakarta Beritasatu.com – Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan sebanyak 82 alat utama sistem senjata (alutsista) guna mendukung percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Pengerahan alutsista ini menjadi tulang punggung operasi kemanusiaan, khususnya untuk distribusi logistik dan menjangkau daerah-daerah terisolasi.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, alutsista yang digelar terdiri dari berbagai matra untuk mendukung operasi darat, laut, dan udara. “Alutsista yang digelar saat ini sebanyak 82 unit,” ujar Agus di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Perinciannya, TNI mengoperasikan 26 unit pesawat, 36 unit helikopter, serta 20 unit kapal perang (KRI). Untuk dukungan udara, TNI mengerahkan pesawat A400, Hercules, CN-295, dan Casa 212, termasuk pesawat bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sementara itu, armada helikopter, seperti Caracal, Super Puma, Bell 412, MI-17, Panther, hingga Dauphin Basarnas dimanfaatkan untuk evakuasi korban, pengiriman logistik, serta misi airdrop ke wilayah yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat.
Dukungan jalur laut juga diperkuat dengan pengoperasian 20 unit KRI yang terus berlayar untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke tiga provinsi terdampak bencana tersebut.
Agus menegaskan, pengerahan alutsista difokuskan untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau wilayah-wilayah paling sulit diakses. “Sampai hari ini, dukungan logistik masih terus dilaksanakan, terutama ke wilayah yang tidak bisa dijangkau melalui jalan darat,” tegasnya.
Pengerahan puluhan alutsista ini menjadi bentuk komitmen TNI dalam mempercepat penanganan darurat bencana, menjaga keselamatan warga, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara cepat dan tepat.
-
Titah Prabowo Percepat Penanganan Banjir Aceh-Sumatra
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo telah mengunjungi Aceh sebanyak 3 kali, khususnya di daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Presiden Prabowo Subianto mendengarkan langsung keluh kesah dari korban terkait bencana di Sumatra seperti permintaan pembangunan hunian tetap, akses yang terputus, hingga listrik yang belum menyala seluruhnya.
Prabowo berjanji bahwa pemerintah akan menyiapkan rencana terkait kebutuhan tersebut. Dia juga sudah rencanakan alokasi perumahan dan sebagainya.
Presiden juga mengaku haru saat melihat masyarakat di wilayah terdampak bencana di Sumatra masih menunjukkan ketegaran dan kesabaran. Selain itu, menanggapi pertanyaan terkait dukungan moral yang dia berikan kepada warga, Prabowo menyebut sambutan masyarakat sangat baik.
Presiden juga menyampaikan bahwa pemulihan listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatra masih menghadapi sejumlah kendala akibat kondisi alam dan kerusakan fisik di lapangan.
Dia menjelaskan bahwa sejumlah infrastruktur kelistrikan mengalami kerusakan berat. “Menara-menara [listrik] itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala. Sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus tetapi inshaallah kita harapkan segera dipulihkan,” katanya.
Prabowo memperkirakan proses pemulihan akan memakan waktu sekitar satu pekan. Dia juga meminta kepada masyarakat agar terus bersabar.
“Ya mungkin satu minggu, mudah-mudahan ya tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap. Saya sudah katakan berkali-kali saya tidak punya tongkat nabi musa tetapi semua bekerja keras. Saya kira itu dari saya,” ucapnya.
Adapun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra telah mencapai 1.006 jiwa. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya. Penambahan korban berasal dari tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Bangun 2.600 Unit Hunian Korban Bencana
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) sedang menyiapkan pembangunan sebanyak 2.600 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Menteri yang akrab disapa Ara mengatakan bahwa 2.600 unit huntap itu bakal dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun sayangnya, dia belum merinci secara pasti darimana pastinya sumber anggaran yang akan digunakan tersebut.
“Saya laporkan sama bapak [kemarin] ada 2.000 unit yang sudah siap dibangun hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf, tetapi tadi malam bertambah 500 unit, dan tadi pagi bertambah 100 unit, jadi terkumpul untuk 2.600 unit,” kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Pemerintah Siapkan APBN untuk Bencana Sumatra
Presiden Prabowo Subianto menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah disiapkan untuk mendukung penanganan bencana dan berbagai program prioritas pemerintah. Adapun anggaran tersebut merupakan hasil dari kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan sejak awal pemerintahannya.
“Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada,” ucapnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Dia mengklaim bahwa berhasil menghemat ratusan triliun rupiah melalui kebijakan efisiensi, sekaligus menekan potensi kebocoran dan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, efisiensi justru menjadi amanat konstitusi.
“Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” tuturnya.
Prabowo menegaskan prinsip efisiensi berkeadilan telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi yang berkeadilan.
Presiden menegaskan, dengan kondisi keuangan negara yang lebih sehat, pemerintah siap bekerja lebih keras dan memastikan seluruh program berjalan efektif demi kepentingan rakyat.
Dengan efisiensi tersebut, Presiden menyebut pemerintah kini memiliki ruang fiskal yang cukup kuat, termasuk pada penghujung tahun anggaran, untuk membiayai berbagai kebutuhan mendesak, salah satunya penanganan bencana di sejumlah daerah.
“Ada yang menggerakkan menentang efisiensi. Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi, saudara-saudara, kita sudah siap. Terima kasih. Kita sudah siapkan,” pungkas Prabowo.