Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BNN

  • Novi Helmy Jadi Dirut Bulog, Prabowo Subianto Minta Urus Swasembada Pangan – Page 3

    Novi Helmy Jadi Dirut Bulog, Prabowo Subianto Minta Urus Swasembada Pangan – Page 3

    Dalam rapat tersebut, disepakati pemerintah menargetkan penyerapan gabah dan beras setara beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Dengan perkiraan surplus sekitar 4 juta ton pada bulan Mei 2025.

    Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk menyerap minimal 3 juta ton dari surplus tersebut untuk menjaga kestabilan harga pangan di pasar. 

    “Kita sepakat menyerap gabah, beras, setara beras, 3 juta ton sampai dengan April. Mudah-mudahan Mei sudah selesai. Kemudian yang ketiga, sesuai BPS, kita surplus dibanding tahun lalu,” ujarnya.

    Mentan menyampaikan, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), surplus pangan pada Januari hingga Maret diperkirakan mencapai 2,9 juta ton, dan diharapkan dapat mencapai lebih dari 4 juta ton pada bulan April. 

    “Sesuai BPS, kita surplus dibanding tahun lalu. Untuk Januari, Februari, Maret itu 2,9 atau kurang lebih 3 juta ton. Kalau dengan April, itu kita estimasi 4 juta ton lebih. Oleh karena itu, kita harus menyerap minimal 3 juta ton dari surplus tadi,” ujarnya.

    Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam menyerap hasil pertanian guna memastikan petani mendapatkan harga yang layak, dan konsumen tetap dapat memperoleh pangan dengan harga yang stabil.

     

    Bincang Liputan6 kali ini menghadirkan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kabareskrim Polri dan Kepala BNN. Kali ini, Buwas menjelaskan tentang kondisi beras di tanah air serta upayanya memerangi mafi…

  • Hancurkan Generasi Muda, BNN: Pelaku Terlibat Jaringan Narkoba harus Dimiskinkan

    Hancurkan Generasi Muda, BNN: Pelaku Terlibat Jaringan Narkoba harus Dimiskinkan

    JABAR EKSPRES – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom mengatakan pelaku yang terlibat dalam jaringan narkoba harus dimiskinkan dengan mengejar aset mereka.

    Pasalnya, penyebaran narkotika merupakan kejahatan yang memiliki kekuatan ekonomi tinggi.

    “Jadi kita harus melumpuhkan bukan hanya kekuatan organisasinya maupun struktur operasionalnya, tapi yang lebih dalam lagi memiskinkan mereka sehingga mereka tidak mampu mengembangkan bisnis-bisnis haram tersebut,” kata Marthinus.

    Ia juga berharap pengungkapan kasus narkotika yang dilakukan pihaknya merupakan wujud komitmen BNN untuk memutus mata rantai jaringan narkoba dan menekankan kekuatan jaringan tersebut agar hancur.

    BACA JUGA: Polres Bogor Temukan Narkoba Jenis Baru MDMB Inaca di Pabrik Narkoba Rumahan Kabupaten Bogor

    Tidak hanya pada pengungkapan kasusnya, ia juga meminta masyarakat secara luas maupun insan pers untuk ikut mengawasai proses peradilan kasus narkotika, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai putusan.

    Menurut Marthinus kejahatan narkotika memiliki kekuatan ekonomi, sehingga para pelakunya mampu membayar siapa saja.

    “Banyak pengedar yang kami tangkap lalu dihukum tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Saya minta ini semua kita awasi bersama-sama,”tuturnya.

    BACA JUGA: Jaringan Narkoba di Kawasan Elit Sentul Ditangkap, Ternyata Ini Motif Pelaku

    Kepala BNN mengajak para penegak hukum untuk memperkuat komitmen agar menghukum para pelaku pengedar narkotika dengan seberat-beratnya.

    Selain itu, ia juga meminta sampai saat ini narkoba belum menjadi musuh bersama karena masih banyak orang yang menggunakan atau memanfaatkan narkoba untuk berbagai kepentingan pribadi.

    Sehingga, Kepala BNN ini mengajak semua masyarakat agar melihat bahwa narkoba merupakan ancaman kemanusiaan dan harus dijadikan sebagau musuh bersama.

    BACA JUGA: Kurir Paket Narkoba 21 Kg Sabu dan 8 Kilogram Pil Ekstasi Terancam Hukuman Mati!

    “Jangan kita membiarkan mereka menghancurkan generasi mud akita, menghancurkan kemanusiaan kita, menghancurkan peradaban kita, bahkan menghancurkan eksistensi dari satu negara ini. Kesadaran harus kita bangun terus,” ujar Marthinus menegaskan.

  • Kepala BNN: Pelaku Jaringan Narkoba Harus Dimiskinkan – Page 3

    Kepala BNN: Pelaku Jaringan Narkoba Harus Dimiskinkan – Page 3

    Tak berhenti sampai pada pengungkapan kasus narkotika, dirinya meminta kepada masyarakat secara luas maupun insan pers untuk ikut mengawasi proses peradilan kasus narkotika, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai putusan.

    Alasannya, sambung dia, kejahatan narkotika memiliki kekuatan ekonomi, sehingga para pelakunya mampu membayar siapa saja.

    “Banyak para pengedar yang kami tangkap lalu dihukum tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Saya minta ini semua kita awasi bersama-sama,” tuturnya.

    Kepala BNN pun mengajak para penegak hukum untuk memperkuat komitmen agar menghukum para pelaku pengedar narkotika dengan seberat-beratnya.

     

  • BNN Beri Pelatihan Cara Deteksi Paket Narkoba ke Pengemudi Ekspedisi – Halaman all

    BNN Beri Pelatihan Cara Deteksi Paket Narkoba ke Pengemudi Ekspedisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Modus peredaran narkoba terus berkembang seiring perkembangan zaman. 

    Kekinian, pelaku kerap menggunakan jasa pengiriman logistik atau ekspedisi untuk menyalurkan dan mengedarkan barang haram tersebut.

    Guna mencegah modus kejahatan tersebut, aparat penegak hukum melakukan berbagai upaya, di antaranya dengan seminar hingga memberikan pelatihan deteksi narkoba kepada sopir jasa pengiriman dan logistik. 

    Seperti dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) DKI Jakarta bersama BNN Kota Jakarta Selatan kepada para pengemudi mitra jasa pengiriman dan logistik Lalamove, belum lama ini. 

    “Modus pengiriman narkoba saat ini didominasi oleh ekspedisi, sehingga dengan adanya acara ini diharapkan timbul kesadaran dan pengetahuan mitra driver untuk mendeteksi pengiriman narkoba dan dapat melaporkan ke BNN untuk ditindaklanjuti,” ujar Analis Intelijen Seksi Pemberantasan BNN Kota Jakarta Selatan, Adolf Efroza, dikutip Jumat (7/2/2025).

    “Kami mengapresiasi sekali adanya kerjasama ini karena semua pihak harus terlibat dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba,” tambahnya.

    Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mempertegas pentingnya upaya pencegahan, termasuk di sektor logistik.

    Berdasarkan survei BNN bersama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023 mencapai 1,73 persen atau sekitar 3,33 juta jiwa, dengan nilai transaksi perdagangan tersebut sebesar Rp 524 triliun per tahun.

    Keleluasan sindikat narkoba dalam menjalankan bisnisnya saat ini juga menggunakan modus baru, seperti transaksi menggunakan e-commerce, pembayaran dengan dompet digital serta pengiriman melalui jasa ekspedisi, sehingga tidak diperlukannya transaksi face-to-face antara bandar atau pengedar dengan konsumen.

    Katim Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jakarta Selatan Sukamto Widodo mengatakan, pihaknya menyadari bahwa penyalahgunaan dan ketergantungan masyarakat pada bisnis narkoba semakin kompleks.

    Kerjasama BNN Provinsi DKI Jakarta memberikan pelatihan kepada mitra pengemudi jasa pengiriman logistik ini diharapkan dapat membantu untuk mencegah pengiriman paket narkotika.

    Sebab, dalam pelatihan tersebut, pengemudi ekspedisi diberikan pelatihan tentang cara mengenali ciri-ciri paket berisi narkotika hingga cara melaporkan kiriman mencurigakan tersebut dengan aman.

    Andito Prakoso, Managing Director Lalamove Indonesia mengatakan, pengembangan kompetensi dan keamanan mitra di sektor logistik membutuhkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

    Pihaknya sangat terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai stakeholder guna meningkatkan kompetensi mitra pengemudi dan memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan lingkungan logistik online yang aman.

    “Selain itu, pelatihan ini juga dirancang untuk mempersiapkan para mitra pengemudi dalam menghadapi peak season selama bulan Ramadhan nanti,” ujarnya.

  • BPK tekankan arah hasil pemeriksaan pada belanja yang efektif

    BPK tekankan arah hasil pemeriksaan pada belanja yang efektif

    Selaras dengan harapan Presiden pada acara penyerahan IHPS semester I tahun 2024, hasil pemeriksaan BPK harus mengarah pada belanja yang efektif yaitu belanja yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan produktivitas yang dapat diukur, mam

    Jakarta (ANTARA) – Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan pihaknya harus mengarah pada belanja yang efektif, selaras dengan harapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024.

    “Selaras dengan harapan Presiden pada acara penyerahan IHPS semester I tahun 2024, hasil pemeriksaan BPK harus mengarah pada belanja yang efektif yaitu belanja yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan produktivitas yang dapat diukur, mampu menarik investasi dan devisa, mampu menciptakan keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta mampu meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan,” ujarnya dalam entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Badan Narkotika Nasional (BNN) 2024, dikutip dari keterangan di Jakarta, Kamis.

    Untuk merealisasikan harapan tersebut, Nyoman menekankan bahwa pemeriksaan BPK menggunakan pendekatan risk based audit, sehingga para pemeriksa mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mampu memberikan pandangan komprehensif, serta terarah atas capaian kinerja pemerintah sesuai visi dan misi yang telah dicanangkan.

    Selain itu, setiap pemeriksa di BPK didorong untuk mengadopsi pendekatan solution-based thinking dalam menganalisis dan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ditemukan.

    Dalam kesempatan tersebut, dia mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap LK BNN 2024 bertujuan untuk memberikan opini mengenai kewajaran LK tersebut dengan fokus pada beberapa area penting. Mulai dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hingga efektivitas sistem pengendalian intern.

    Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya, lanjutnya, maka BPK melakukan analisis risiko yang lebih komprehensif. Hasil analisis tersebut menyatakan ada risiko dalam pelaksanaan anggaran pada BNN, di antaranya mencakup potensi masalah pada belanja barang dan modal, serta pelaksanaan mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA),

    “Berdasarkan pemetaan risiko tersebut maka fokus dan sasaran pemeriksaan mencakup penerimaan negara bukan pajak (PNBP), belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta aset dan persediaan,” ungkap dia.

    Anggota I BPK itu juga menerangkan bahwa peran Inspektorat Utama sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP) sangat penting untuk mengawal proses perbaikan yang berkesinambungan.

    ”Pengawasan dari intern menjadi urgent karena akan mampu mengawal keseluruhan proses dari awal hingga ke akhir. Oleh karena itu, pemeriksaan BPK selalu mendorong penguatan peran APIP melalui kerjasama dan koordinasi dalam rangka menjamin tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Nyoman.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Catat! Ada 30 Instansi yang Punya Peluang lolos Lebih Besar di CPNS 2025 Ini

    Catat! Ada 30 Instansi yang Punya Peluang lolos Lebih Besar di CPNS 2025 Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Setiap tahunnya, pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri (CPNS) memang menjadi salah satu waktu yang paling banyak ditunggu oleh masyarakat, yang diketahui membuka peluang untuk bergabung di berbagai instansi pemerintah.

    Tentunya ada berbagai macam taktik yang harus dilakukan agar bisa mengalahkan saingan, yang tidak jarang jumlahnya mencapai ratusan hingga ribuan orang.

    Salah satunya adalah dengan melihat instansi-instansi yang peminat di tahun sebelumnya.

    Dilansir dari laman Antara, dijelaskan bahwa dari data Badan Kepegawaian Negara (BKN) di CPNS 2024, didapatkan bahwa ada 30 instansi yang sepi peminat.

    Di antara ketiga puluh instansi yang sepi peminat tersebut, dan bisa menjadi peluang di tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

    1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

    2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

    3. Sekretariat Jenderal Komnas HAM

    4. Badan Riset dan Inovasi Nasional

    5. Sekretariat Jenderal MPR

    6. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

    7. Sekretariat Jenderal WANTANNAS

    8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

    9. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

    10. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

    11. Badan Informasi Geospasial

    12. Badan Narkotika Nasional

    13. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

    14. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal

    15. Sekretariat Jenderal Depan Perwakilan Daerah

    16. Kementerian Perdagangan

    17. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

    18. Badan Keamanan Laut RI

    19. Lembaga Administrasi Negara

    20. Badan Siber dan Sandi Negara

    21. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

    22. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian

    23. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

    24. Komisi Pemberantas Korupsi

    25. Badan Kepegawaian Negara

    26. Arsip Nasional Republik Indonesia

    27. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    28. Kementerian Luar Negeri

    29. Perpustakaan Nasional RI

    30. Kementerian Pemuda dan Olahraga

    Itulah beberapa tiga puluh instansi yang disebut sepi peminat di CPNS tahun 2024 yang lalu, dan tentunya bisa menjadi pilihan dan peluang besar di tahun ini.

    Namun perlu untuk dipahami juga bahwa, peserta CPNS juga harus menyesuaikan dengan aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh setiap instansi, agar lolos dalam tahap pemberkasan.

    Hingga tahun 2024 lalu, tidak sedikit dari peserta CPNS yang gagal dalam tahap pertama ini karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.

    Ketidakhati-hatian ini, tentunya hanya akan merugikan diri sendiri dan harus menunggu masa pembukaan CPNS di tahun selanjutnya, jika masih ingin bergabung di seleksi pada lembaga pemerintahan tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Polisi di Sinjai Sulsel Akhiri Hidup saat Ditangkap BNN, Diduga Terlibat Jual Beli Narkoba – Halaman all

    Polisi di Sinjai Sulsel Akhiri Hidup saat Ditangkap BNN, Diduga Terlibat Jual Beli Narkoba – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang polisi anggota Polres Sinjai berinisial Aipda AR diduga bunuh diri saat ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (3/2/2025).

    Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sulsel Kombes Pol. Ardiansyah pun mengungkapkan kronologi tewasnya polisi itu saat ditangkap BNN ini.

    Ardiansyah mengatakan penangkapan Aipda AR dilakukan setelah seorang pembeli narkoba ditangkap BNNP terlebih dahulu.

    “(Awalnya) Ini ada informasi terkait transaksi narkoba, kemudian anggota (BNNP Sulsel) mengamankan satu pembeli,” kata Ardiansyah, Selasa (4/2/2025) dilansir dari Tribun-Timur.com.

    Saat pembeli tersebut diamankan dan diinterogasi, dia mengaku mendapatkan narkoba dari Aipda AR.

    “Setelah didalami, pembeli tersebut mengaku mendapat barang tersebut dari terduga, oknum Aipda AR,” sebut Ardiansyah.

    Tim BNNP Sulsel kemudian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Aipda AR.

    Setibanya di lokasi, tim mendapati Aipda AR berada di rumahnya.

    “Kami kembangkan dan lakukan penggeledahan, yang bersangkutan (Aipda AR) berada di rumahnya,” ujar Ardiansyah.

    Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan sejumlah barang bukti yang jenis dan jumlahnya belum dibeberkan secara rinci.

    “Kami lakukan penggeledahan dan menemukan beberapa barang bukti. Setelah itu, kami amankan Aipda AR,” ucapnya.

    Setelah penggeledahan, Aipda AR dibawa ke Polres Sinjai untuk diinterogasi lebih lanjut.

    Selesai diinterogasi beberapa saat, Tim BNNP Sulsel kembali melakukan pengembangan dengan memburu sosok pemasok barang terlarang itu ke Aipda AR.

    “Kami memang belum melakukan pemeriksaan, hanya interogasi sebentar saja, kemudian kami lakukan pengembangan,” katanya.

    Saat memburu pemasok barang terlarang itu, Aipda AR dititipkan di Polres Sinjai dengan penjagaan provost.

    Setelah pengembangan dilakukan, Aipda AR yang dijaga Provost Polres Sinjai dijemput kembali oleh Tim BNNP Sulsel untuk dibawa ke Kota Makassar.

    Aipda AR dibawa dari Polres Sinjai menuju Kota Makassar menggunakan mobil anggota BNNP Sulsel.

    Di dalam perjalanan itulah, kata Ardiansyah, Aipda AR diduga meneguk cairan pembersih yang sudah lama disimpan di dalam mobil petugas BNNP Sulsel.

    “Cairan itu sudah lama di mobil petugas, fungsinya untuk membersihkan kendaraan. Jadi itu anggota yang meninggal kemarin, sebenarnya anggota tersebut meminum cairan pembersih kaca pada saat dibawa dari Polres Sinjai menuju ke Makassar,” kata Ardiansyah dilansir dari Kompas.com.

    Tak lama setelah menelan cairan beracun tersebut, Aipda AR muntah-muntah hebat.

    Pada awalnya petugas mengira Aipda AR hanya mabuk perjalanan, tetapi setelah Aipda AR mengaku telah meneguk cairan pembersih kaca, petugas segera membawanya ke rumah sakit.

    “Pada saat muntah, pikirannya (petugas BNNP) mabok kendaraan, ternyata dia (Aipda AR) ngomong sudah minum ini (cairan), jadi kita ke rumah sakit dulu,” sebutnya.

    Aipda AR lantas dilarikan ke RSUD Sultan Daeng Radja, Kabupaten Bulukumba, Sulsel, tetapi kondisinya semakin memburuk hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

    Jasad Aipda AR pun dibawa di RS Bhayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi guna memastikan penyebab kematiannya.

    “Kita mau penyebab kejadiannya jelas, jangan sampai saya sama anggota dipersalahkan terkait hal ini. Tapi paling tidak, penyebab kematiannya jelas,” ucap Ardiansyah.

    Kini hasil autopsi masih dalam proses pemeriksaan oleh tim Forensik Dokpol Biddokkes Polda Sulsel untuk mengonfirmasi apakah kematian Aipda AR murni akibat cairan pembersih kaca atau ada faktor lain.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul  Kronologi Penangkapan  Aipda AR Oknum Polisi Polres Sinjai

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (Tribun-Timur.com/Muslimin Emba) (Kompas.com/ Reza Rifaldi)

  • 17 Kementerian/Lembaga Tak Kena Pangkas Anggaran Sri Mulyani: DPR, MA, hingga Polri

    17 Kementerian/Lembaga Tak Kena Pangkas Anggaran Sri Mulyani: DPR, MA, hingga Polri

     

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran hingga mencapai Rp256,1 triliun pada tahun 2025. Namun, nyatanya kebijakan ini tak berlaku untuk sebagian instansi pemerintah.

    Instruksi Presiden Prabowo sebelumnya disampaikan melalui surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

    Sebagai pengelola keuangan negara, Sri Mulyani memutuskan untuk memangkas anggaran infrastruktur sebesar 34,3 persen sebagai bagian dari langkah efisiensi tersebut.

    Namun, dia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan memengaruhi belanja untuk pegawai atau bantuan sosial (bansos).

    Untuk merealisasikan arahan Presiden, Sri Mulyani mengidentifikasi 16 pos anggaran yang perlu dipangkas dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

    Berikut adalah rincian pemangkasan anggaran yang dilakukan:

    Anggaran alat tulis kantor (ATK): 90 persen Anggaran kegiatan seremonial: 56,9 persen Rapat, seminar, dan kegiatan serupa: 45 persen Kajian dan analisis: 51,5 persen Diklat dan bimtek: 29 persen Honor untuk output kegiatan dan jasa profesi: 40 persen Anggaran untuk percetakan dan souvenir: 75,9 persen Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3 persen Lisensi aplikasi: 21,6 persen Jasa konsultan: 45,7 persen Bantuan pemerintah: 16,7 persen Pemeliharaan dan perawatan: 10,2 persen Anggaran perjalanan dinas: 53,9 persen Peralatan dan mesin: 28 persen Anggaran infrastruktur: 34,3 persen Belanja lainnya: 59,1 persen

    Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu menciptakan efisiensi anggaran yang signifikan tanpa mengganggu program yang langsung menyentuh masyarakat.

    Namun, ternyata ada kementerian dan lembaga yang tidak terdampak pengurangan anggaran besar-besaran oleh Sri Mulyani. Sekitar 17 kementerian dan Lembaga tercatat dengan anggaran yang sama persis di 2025, antara lain:

    Kemenko Bidang Politik dan Keamanan: Ep268.281.288.000 Kementerian Pertahanan: Rp166.265.927.210.000 Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif: Rp279.606.498.000 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Rp969.201.354.000 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Rp6.690.346.011.000 Kepolisian Republik Indonesia: Rp126.641.918.908.000 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp1.237.441.326.000 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp6.154.590.981.000 Mahkamah Agung (MA): Rp12.684.119.652.000 Kejaksaan Republik Indonesia: Rp24.276.145.850.000 Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp2.455.081.387.000 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp2.473.747.926.000 Bendahara Umum Negara Rp1.932.536.529.766.000 Badan Intelijen Negara (BIN): Rp7.049.688.281.000 Mahkamah Konstitusi (MK): Rp611.477.078.000 Pusat Pelaporan dan Analisis Transmisi Keuangan (PPATK): Rp354.560.077.000 Badan Gizi Nasional: Rp71.000.000.000.000. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Herry Heryawan dan Hanny Hidayat, Kakak Beradik yang Sandang Pangkat Mentereng di Polri

    Profil Herry Heryawan dan Hanny Hidayat, Kakak Beradik yang Sandang Pangkat Mentereng di Polri

    loading…

    Irjen Pol Herry Heryawan dan Brigjen Pol Hanny Hidayat merupakan kakak beradik yang memiliki karier mentereng di Polri. FOTO/IST

    JAKARTA – Herry Heryawan dan Hanny Hidayat merupakan kakak beradik yang kini telah sandang pangkat mentereng di Polri. Herry kini berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi, sementara adiknya Hanny sandang pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi.

    Saat ini Irjen Herry Heryawan tengah bertugas sebagai Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sedangkan sang adik tengah emban tugas sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau (Kepri).

    Kesuksesan kakak beradik di Polri ini mencuri banyak perhatian publik, membuat banyak orang penasaran akan profil mereka.

    Profil Irjen Pol Herry HeryawanIrjen Pol Herry Heryawan lahir pada 23 Februari 1972, di Ambon, Maluku. Ia merupakan alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1996 pertama yang sukses menyandang pangkat Irjen Polisi.

    Setelah lulus dari Akpol, Herry sempat ditugaskan sebagai Pamapta III Poltabes Semarang tahun 1997. Ia juga sempat bertugas sebagai Kanitresum Poltabes Semarang (1998), Kanit II Opsnal Poltabes Kepri Timur (1999), dan Wakasatreskrim Polres Kepri Timur (2000).

    Setelah kurang lebih tujuh tahun bertugas si Polda Kepri, Herry dipindah tugaskan untuk menjadi Kasatreskrim Poltabes Barelang tahun 2007. Setelah itu, ia kembali harus kembali ke Kepulauan Riau untuk jadi Wakapolresta Tanjung Pinang di tahun 2009.

    Herry juga sempat bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebagai Kasubdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum (2011), Kasubdit Jatarnas Ditreskrimum (2013), Wadirreskrimum (2016) dan Kapolresta Depok (2016).

    Kemudian di tahun 2017, ia dimutasi untuk duduki posisi Analis Kebijakan Madya Bidang Penindakan Densus 88 AT. Lalu menjadi Dirresnarkoba Polda Metro Jaya (2019), dan Dirsidik Densus 88 AT Polri (2020).

    Barulah di tahun 2023, Herry dipercaya jadi Staf Khusus Menteri Dalam Negeri RI. Posisi ini jugalah yang membuatnya mengalami kenaikan pangkat dari Brigjen jadi Irjen.

    Profil Brigjen Pol Hanny HidayatBrigjen Pol Hanny Hidayat diketahui baru lulus dari Akpol 1998. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di PTIK dan Sespimti.

  • BNN miliki lima rencana aksi pada Program Prioritas Nasional 2025

    BNN miliki lima rencana aksi pada Program Prioritas Nasional 2025

    “Rencana aksi ini masuk dalam peran BNN sebagai penanggung jawab langsung,”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki lima rencana aksi pada Program Prioritas Nasional 2025 yang terbagi ke dalam dua bidang utama, yaitu pemberantasan dan rehabilitasi narkotika.

    Dalam Kick-Off Meeting Penajaman Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional 2025 di Jakarta, Rabu (22/1), Sekretaris Utama BNN Tantan Sulistyana mengatakan peran BNN dalam Program Prioritas Nasional 2025 meliputi sebagai penanggung jawab langsung maupun tim pendukung (support team) untuk kementerian dan lembaga lainnya yang memiliki tanggung jawab utama.

    “Rencana aksi ini masuk dalam peran BNN sebagai penanggung jawab langsung,” ujar Tantan seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Dalam bidang pemberantasan, ia menyebutkan rencana aksi mencakup pengungkapan jaringan narkotika internasional dan nasional, penanganan tindak pidana narkotika, serta penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui proses penyidikan.

    Kemudian, rencana aksi di bidang rehabilitasi meliputi penyediaan layanan rehabilitasi dan integrasi data pelayanan rehabilitasi.

    Sementara sebagai tim pendukung, dia menyampaikan bahwa BNN juga memberikan perhatian khusus kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).

    Salah satu fokus perhatian tersebut, sambung dia, yakni menyusun rencana aksi untuk memutus mata rantai peredaran narkotika yang masih dikendalikan oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari dalam lembaga pemasyarakatan.

    Tantan pun menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan lintas kementerian untuk mencapai tujuan bersama. Dirinya mengusulkan agar matriks rencana aksi kementerian lain dilengkapi dengan kolaborasi dari kementerian atau lembaga pendukung untuk memastikan keberhasilan setiap program.

    “Kami menyarankan agar di dalam matriks yang dibuat oleh kementerian lain, rencana aksi tidak hanya mencakup tanggung jawab utama penanggung jawab, tetapi juga ada kontribusi dari pihak pendukung,” tuturnya.

    Menurut dia, hal tersebut penting agar beban penanggung jawab menjadi lebih efektif, terutama terkait bidang rehabilitasi, seperti penyediaan layanan rehabilitasi dan integrasi data, dengan tujuan utamanya peningkatan aksesibilitas dan satu data pelayanan.

    Ia berharap sinergi antara kementerian/lembaga dapat memperkuat efektivitas implementasi program, termasuk dalam memutus mata rantai peredaran narkotika, meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi, serta dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Prioritas Nasional 2025.

    Kick-Off Meeting Penajaman Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional 2025 diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Rapat dipimpin oleh Letjen TNI (Purn) Hilman Hadi, selaku Pelaksana tugas (Plt.) Deputi I Kepala Staf Kepresidenan.

    Agenda utama rapat merupakan pembahasan rencana aksi bidang politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia, termasuk isu strategis seperti imigrasi dan pemasyarakatan.

    Diskusi tersebut bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi program prioritas nasional melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (SISMONEV).

    Partisipasi BNN dalam rapat itu merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk mendukung pengendalian dan pengawasan program prioritas nasional, khususnya terkait penanganan dan pencegahan narkotika yang menjadi salah satu isu strategis di bidang keamanan dan hukum.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025