Respons Menhan soal Status TNI Aktif Seskab Teddy
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Pertahanan (Menhan)
Sjafrie Sjamsoeddin
menyatakan ada 15 kementerian/lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Hal ini disampaikan Menhan saat ditanya wartawan mengenai status Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya yang masih aktif sebagai perwira TNI.
Sjafrie menyebutkan bahwa anggota TNI yang ingin menjabat di luar 15 kementerian/lembaga tersebut harus pensiun.
“Masuk enggak dalam kategori itu? Kalau termasuk di luar 15 kategori itu ya terkena (pensiun dini),” kata Sjafrie saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Berdasarkan Undang-Undang TNI, ada 15 kementerian/lembaga yang dapat dihuni oleh perwira
TNI aktif
tanpa perlu mengundurkan diri.
Kementerian/lembaga itu adalah kementerian/lembaga yang membidangi Korbid Polkam, Pertahanan Negara, Setmil Pres, Intelijen Negara, Sandi Negara, dan Lemhannas.
Kemudian, Dewan Pertahanan Nasional (DPN), SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejagung, dan Mahkamah Agung.
Menhan pun enggan menjawab secara lugas mengenai status Teddy sebagai Seskab yang masih merupakan TNI aktif.
Ia menegaskan bahwa hanya prajurit TNI yang berada di luar 15 kementerian/lembaga tersebut yang harus pensiun.
“Saya tidak melihat spesifik, tapi saya akan menyampaikan bahwa jabatan tertentu kementerian/lembaga itu harus pensiun dulu,” kata Sjafrie.
Sebagai informasi, Seskab Teddy belakangan menjadi sorotan publik lantaran pangkatnya naik dari Mayor menjadi Letkol.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa anggota TNI aktif yang menjabat di kementerian/lembaga pemerintahan harus pensiun dini atau mengundurkan diri.
Namun, pada Oktober 2024 lalu, pihak TNI Angkatan Darat menyebut Teddy tak perlu mengundurkan diri dari TNI meski ditunjuk jadi Seskab.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana beralasan, jabatan Seskab yang disandang oleh Teddy termasuk dalam kategori penugasan di luar struktur TNI AD.
“Ini statusnya adalah penugasan di luar struktur sehingga tidak perlu menyelesaikan dinas aktifnya atau pensiunan itu tidak perlu,” ujar Wahyu saat dihubungi
Kompas.com
, Senin (21/10/2024).
Menurut Wahyu, jabatan Seskab pada masa pemerintahan saat ini tidak lagi setara menteri, tetapi berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Dengan demikian, posisi Seskab bisa dijabat oleh perwira aktif, seperti halnya anggota TNI-Polri yang bertugas di Sekretaris Militer Presiden (Setmilpres).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: BNN
-
/data/photo/2025/02/01/679dffb04215e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Respons Menhan soal Status TNI Aktif Seskab Teddy")
Respons Menhan soal Status TNI Aktif Seskab Teddy
-
Isi Jabatan Sipil, Menhan Sebut Seskab Teddy Harus Pensiun dari TNI
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin buka suara ihwal status TNI Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya lantaran menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab).
Namun, dia tak menjelaskan secara gamblang soal status Letkol Teddy. Dia hanya menyebut bila jabatannya tidak masuk dalam 15 K/L yang memperbolehkan TNI tetap aktif, maka harus pensiun.
“Masuk tidak dalam kategori itu? Kalau di luar kategori itu ya terkena, pensiun dulu baru melanjutkan pekerjaan,” katanya seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).
Sebelumnya dalam rapat bersama Komisi I DPR, Sjafrie menampilkan materi berupa revisi Pasal 47 dalam Undang-Undang TNI, yang menunjukkan ada 15 K/L yang memperbolehkan TNI tetap aktif. Jika di luar itu, maka harus pensiun.
Adapun, jumlah jabatan sipil ini bertambah dari sebelumnya yang hanya 10 K/L. Lima tambahan itu di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Bakamla, dan Kejaksaan Agung.
Berikut 15 K/L yang memperbolehkan TNI tetap aktif:
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
2. Kementerian Pertahanan
3. Sekretariat Militer Presiden
4. Badan Intelijen Negara (BIN)
5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
7. Dewan Pertahanan Nasional (DPN)
8. Badan SAR Nasional
9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
13. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
14. Kejaksaan Agung
15. Mahkamah Agung
-
BNN-Koopsudnas bangun kolaborasi perkuat strategi perangi narkotika
Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) membangun kolaborasi yang lebih erat guna memperkuat strategi nasional dalam memerangi peredaran gelap narkotika melalui audiensi di Jakarta, pada 10 Maret 2025.
Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom menyebutkan audiensi antara BNN dan Koopsudnas serta TNI dilakukan guna membahas kerja sama strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia.
“Saya menyambut baik inisiatif kerja sama ini,” ungkap Marthinus dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Ke depan, sambung dia, akan disusun berbagai langkah konkret dalam bentuk perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman yang mencakup pertukaran data intelijen, operasi gabungan, serta program penyuluhan bagi personel TNI AU dan masyarakat sekitar pangkalan udara terkait sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba.
Dalam audiensi tersebut, Koopsudnas menyoroti pentingnya sinergi antara sektor pertahanan dan penegakan hukum dalam menghadapi ancaman narkotika yang dapat merusak generasi bangsa serta berpotensi mengancam keamanan nasional terutama di wilayah perbatasan dan udara.
Asisten Intelijen (Asintel) Kepala Staf Koopsudnas (Kaskoopsudnas) Marsekal Pertama TNI Riva Yanto menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung upaya BNN melalui berbagai langkah strategis, yaitu pelatihan, termasuk patroli udara, pengawasan wilayah perbatasan, serta peningkatan edukasi bagi prajurit dan masyarakat luas tentang bahaya narkoba.
Dalam kesempatan itu Kepala BNN didampingi oleh Deputi Pemberantasan I Wayan Sugiri, Deputi Hukum dan Kerja Sama Agus Irianto, Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Intelijen Satria Oktoreza, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Sulistyo Pudjo Hartono.
Sementara pihak Koopsudnas yang diwakili Asintel Kaskoopsudnas hadir bersama Perwira Pembantu Utama (Paban) III Pengamanan (Pam) Koopsudnas Kolonel Sus Widhy Prasetyo dan Paban I/Perencanaan Seksi Intelijen (Ren Sintel) Koopsudnas Kolonel Sus Yanuar.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025 -
Kapolres Ngada Kasus Apa? Awalnya Polisi Australia Gercep Laporkan Video Pelecehan Anak
PIKIRAN RAKYAT – Kapolres Ngada sedang menjadi pembicaraan publik terkait isu kasus pelecehan dan asusila. Jabatan Kepala Kepolisian Resor di Nusa Tenggara Barat (NTB) itu dijabat oleh AKBP Fajar Widyadharma Lukman.
Tak hanya asusila, AKBP Fajar Widyadharma juga tersangkut kasus narkoba. Penangkapan sang polisi dikonfirmasi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sekaligus Ketua Komisi Polisi Nasional Budi Gunawan ada Senin, 3 Maret 2025 saat berada di Kantor BNN Cawang, Jakarta Timur.
“Terkait dengan yang kasus Ngada, jadi silakan kami dari Kompolnas juga kita turunkan untuk langsung mengawasi proses penanganan di sana. Justru oknum terlibat sanksi hukum lebih berat karena di samping pengenaan hukum pidana narkoba, terkena hukuman kode etik dan disiplin sesuai aturan di satuan masing-masing entah itu oknum Polri dan TNI,” kata Budi Gunawan.
Kapolres Ngada kasus apa?
Kasus narkoba dan kasus asusila adalah kasus yang diisukan menjerat Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma. Kasus pelecehan atau pencabulan diduga dilakukan terhadap anak usia 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun.
Tak tanggung-tanggung, AKBP Fajar bahkan merekam tindak asusila lalu mengirim videonya ke situs-situs video terlarang termasuk Australia. Aparat polisi Negeri Kanguru lalu menemukan videonya pada pertengahan 2024 ternyata diunggah di Kota Kupang, NTT, lalu memberitahu kasus tersebut kepada kepolisian di NTT.
AKBP Fajar Widyadharma lalu ditangkap Tim Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri di Kabupaten Ngada, NTT. Sang kapolres dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan menurut Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho.
“Hasil pemeriksaannya masih dalam proses. Nanti akan kami update melalui Propam seperti apa hasilnya. Itu komitmen dari Bapak Kapolri karena transparansi dan akuntabilitas Polri ini menjadi tanggung jawab kepada publik, Maka, Kapolri sangat berkomitmen untuk hal itu,” ujarnya.
Kasus polisi ini dikecam sejumlah pihak termasuk Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina. Ia mendesak aparat mengusut tuntas kasus tersebut serta memberikan hukuma maksimal kepada pelaku yang terlibat.
“Harus dihukum maksimal, apalagi dia sebagai Kapolres. Seharusnya, ia memberikan contoh, bukan merenggut masa depan anak-anak. Ini bener-bener perbuatan biadab. Bila merujuk juncto, hukuman serendahnya bisa dikenai hukuman 20 tahun. Tapi karena bejatnya dia, saya pikir hukuman seumur hidup atau mati lebih pantas,” kata Legislator PDIP tersebut, dilansir dari laman ANTARA, Selasa, 11 Maret 2025.
Profil Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma, ditangkap usai polisi Australia gercep lapor video pelecehan anak. Dok. Humas Polres Ngada dan Pikiran Rakyat/Fian Afandi
Profil AKBP Fajar Widyadharma
Berikut profil singkatnya:
Harta kekayaan Kapolres Ngada turun drastis 2022-2023
Harta tahun 2022
TANAH DAN BANGUNAN: Rp0 MOBIL, HONDA CRV Tahun 2008, LAINNYA: Rp90.000.000 HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp0 SURAT BERHARGA: Rp0 KAS DAN SETARA KAS: Rp13.000.000 HARTA LAINNYA: Rp0 Total harta kekayaan: Rp103.000.000
Harta tahun 2023
TANAH DAN BANGUNAN: Rp0 ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN: Rp0 HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp0 SURAT BERHARGA: Rp0 KAS DAN SETARA KAS: Rp14.000.000 HARTA LAINNYA: Rp0 Total harta kekayaan: Rp14.000.000
Harta kekayaan Kapolres Ngada AKBP Fajar 2024
Pikiran-rakyat.com menelusuri laman resmi e-LHKPN KPK pada hari ini, Selasa, 11 Maret 2025 pukul 13.15 WIB. Akan tetapi, belum ditemukan data harta kekayaan terbaru dari AKBP Fajar Widyadharma tersebut.
Demikian kasus yang menjerat Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma. Kasusnya ternyata berawal dari temuan polisi Australia terkait video pelecehan anak yang diunggah dari Kota Kupang, NTT pada pertengahan 2024.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Brigjen. Pol. Wisnu Handoko, S.I.K., M.M. – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Brigadir Jenderal Polisi Wisnu Handoko, S.IK., M.M. seorang perwira tinggi Polri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi.
Brigjen. Pol. Wisnu Handoko telah menjabat sebagai Kepala BNN Provinsi Jambi sejak 25 Juli 2022.
Sebelumnya, ia pernah mengemban tugas sebagai Wakapolresta Padang hingga Kepala BNN Provinsi Maluku.
Berikut profil Brigjen. Pol. Wisnu Handoko.
Kehidupan Pribadi
Dikutip dari Wikipedia, Brigjen. Pol. Wisnu Handoko lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 4 April 1967.
Saat ini, ia telah berusia 57 tahun.
Pendidikan
Brigjen. Pol. Wisnu Handoko merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.
Ia berpengalaman di bidang intelijen.
Usai lulus dari Akpol, Wisnu Handoko melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Sekolah Staf Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Sespim), serta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti).
Karier
Perjalanan karier Brigjen. Pol. Wisnu Handoko dimulai saat ia menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota (Wakapolresta) Padang Polda Sumatra Barat tahun 2010.
Kemudian, ia ditugaskan sebagai Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Sumatra Barat.
Lalu dipercaya menjadi Kabagrendikjarlat Bidakademik STIK Lemdikpol pada 2014.
Wisnu Handoko juga pernah menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Sosbud Baintelkam Polri dan Analis Utama Tingkat I Baintelkam Polri dari 2019 hingga 2021.
Pada tahun 2021, ia dipercaya sebagai Wakil Direktur Keamanan Khusus (Wadirkamsus) Baintelkam Polri.
Tak berselang lama, Wisnu Handoko mendapat mandat untuk menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dari 2021 hingga 2022.
Terhitung sejak 25 Juli 2022. jenderal polisi bintang satu itu mengemban amanat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
Berikut riwayat perjalanan karier Brigjen. Pol. Wisnu Handoko:
Wakapolresta Padang (2010)
Dirintelkam Polda Sumbar
Kabagrendikjarlat Bidakademik STIK Lemdikpol (2014)
Analis Kebijakan Madya Bidang Sosbud Baintelkam Polri
Analis Utama Tingkat I Baintelkam Polri (2019 hingga 2021)
Wadirkamsus Baintelkam Polri (2021)
Kepala BNNP Maluku Utara (2021 hingga 2022)
Kepala BNNP Jambi (2022 hingga Sekarang).(Tribunnews.com/David Adi)
-
Pemerintah Berhasil Sita 1,2 Ton Narkoba, Waka DPR Apresiasi: Bukti Implementasi Asta Cita
PIKIRAN RAKYAT – Pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan penyitaan 1,2 ton narkoba sepanjang Februari 2025, yang bertepatan dengan 100 hari kerja pemerintahan baru.Penyitaan tersebut diumumkan dalam konferensi pers yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada 3 Maret 2025. Operasi ini melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta berbagai instansi terkait, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan bukti nyata dari implementasi Asta Cita, delapan misi besar yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran menuju Indonesia Emas 2045.
“Penyitaan 1,2 ton narkoba ini membuktikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran serius dalam menjalankan Asta Cita, khususnya dalam hal penegakan hukum yang tegas dan kolaboratif untuk memberantas narkoba di Indonesia,” ujar Adies Kadir dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/3/2025).
Berdasarkan data BNN, penyitaan tersebut terdiri dari 201.290,22 gram sabu, 894.330 gram ganja, serta 303.188 butir ekstasi atau setara dengan 115.211,65 gram. Modus operandi yang terungkap dalam operasi ini termasuk pemanfaatan jasa ekspedisi dan penyelundupan narkotika dalam tangki mobil.
Adies Kadir menegaskan bahwa ancaman narkoba terhadap generasi muda harus ditanggapi dengan serius. Mengacu pada survei prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023, angka pengguna narkoba di Indonesia mencapai 1,73 persen dari populasi, atau sekitar 3,3 juta jiwa. Mayoritas pengguna baru berasal dari kelompok usia 15-24 tahun.
“Jika peredaran narkoba tidak diberantas secara tegas, misi Indonesia Emas 2045 bisa terancam. Generasi muda yang seharusnya menjadi pemimpin masa depan justru bisa kehilangan produktivitas akibat narkoba,” kata Pimpinan DPR Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ini.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam upaya pemberantasan narkoba. Menurutnya, kerja sama erat antara BNN, Kepolisian, Kejaksaan, serta kementerian terkait harus terus diperkuat agar peredaran narkotika di Indonesia semakin mudah dideteksi dan ditindak.
“Ke depan, kita berharap setiap anggota desk pemberantasan narkoba semakin proaktif dan responsif dalam mendeteksi aktivitas ilegal ini. Dengan komitmen kuat dan kerja sama yang solid, kita bisa menghancurkan rantai bisnis perdagangan narkotika dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat,” tutup Politisi Fraksi Partai Golkar ini. ***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
5 Fakta Menarik AKBP Vivick Tjangkung, Mantan Artis yang Memilih Jadi Polwan
loading…
AKBP Vivick Tjangkung sempat berkarier sebagai artis hingga rilis album rekaman kini jadi Polwan dan menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang. Foto/Ist
JAKARTA – AKBP Vivick Tjangkung yang sebelumnya sempat berkarier di bidang seni kini telah menentukan jalannya sebagai abdi negara penegak hukum. Dirinya kini merupakan polisi wanita (Polwan) yang menjabat posisi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang.
Kisah AKBP Vivick Tjangkung yang merupakan mantan artis dan musisihingga rilis album rekaman ini memang menarik banyak perhatian.
Sebab sangat jarang seorang artis yang memilih untuk banting setir jadi polisi.
5 Fakta Menarik AKBP Vivick Tjangkung
1. Berasal dari Nusa Tenggara Timur
Wanita bernama lengkap Josephien Vivick Tjangkung lahir di Ende, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Maret 1971. Ia merupakan putri dari pasangan Aloysius Tjangkung dan Dintje Lelaona Tjangkung yang merupakan dua orang guru di salah satu sekolah di Dili, Timor Leste.
2. Berkarier di Dunia Entertainment
Sebelum berprofesi sebagai polisi wanita, Vivick terlebih dahulu berkarier di bidang seni dengan menjadi artis. Beberapa sinetron yang pernah dibintanginya ialah Oo Jekri, Suami, Istri & Dia, dan Shakila.
Selain membintangi sejumlah sinetron, perempuan asal NTT ini juga sempat menggeluti dunia tarik suara dan merilis album solo.
3. Keluarga Tidak Menyangka jika Vivick akan Jadi Polwan
Seiring berjalannya waktu, Vivick justru lebih memilih untuk beralih profesi menjadi polwan. Keputusannya ini bahkan sempat tidak disangka oleh orang tuanya.
Hal ini karena keluarganya sangat memahami bahwa Vivick sangat menyukai bidang seni seperti menyanyi dan menari sedari kecil.
4. Mengungkap Kasus Narkoba Para Artis
Selama berkarier sebagai Polwan, Vivick yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) telah mengungkap sejumlah kasus narkoba yang melibatkan para aktor dan artis Indonesia.
Salah satu nama tenar yang pernah ditangkap yakni Zarima Mirafsur, Ratu Ekstasi di Indonesia. Vivick juga pernah mengungkap kasus Tora Sudiro, Jefri Nichol, Dwi Sasono, Roy Kiyoshi, dan Ello.
5. Menduduki Posisi Strategis di Polri
Berbagai prestasi ini lantas membuatnya dipercaya menjabat Kapolres Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2023. Posisi ini membuatnya menjadi Kapolres perempuan pertama di jajaran Polda NTT.
Setahun berselang, AKBP Josephien Vivick Tjangkung lantas dimutasi untuk jabat Kepala BNN Kota Tangerang. Mutasi itu berdasarkan surat perintah Kapolri nomor: SPRIN/713/III/KEP/2024.
(shf)
-
Pasien Rehabilitasi Tewas Dianiaya di Semarang , 12 Orang Jadi Tersangka Termasuk Ketua Yayasan – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang pasien rehabilitasi narkoba bernama Yusuf Rafli Aliasnyah (25), warga Jenarsari, Gemuh, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Yusuf dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan oleh petugas rehabilitasi dari Yayasan Rehabilitasi At Tauhid yang berlokasi di Kelurahan Sedangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, AKBP Andika Dharma Sena, mengonfirmasi penetapan tersangka tersebut saat dihubungi oleh Tribun, Selasa (4/3/2025).
“Dari kasus ini, ada 12 tersangka termasuk ketua yayasan,” ungkapnya.
Informasi yang dihimpun menunjukkan kasus ini bermula ketika keluarga korban meminta bantuan yayasan untuk rehabilitasi.
Sebelumnya, Yusuf pernah menjalani rehabilitasi di pusat rehabilitasi BNN di Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, namun tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan dan diduga mengalami depresi.
Keluarga kemudian meminta Yayasan At Tauhid untuk menjemput Yusuf dari rumahnya pada Minggu (2/3/2025).
Empat petugas yayasan datang menjemput menggunakan mobil Mazda putih dengan pelat nomor B1 640 SRW.
Berhubung korban sempat melawan, petugas yayasan sempat memborgol tangan korban.
Di perjalanan, Yusuf juga memberontak, yang menyebabkan petugas melakukan tindakan kekerasan.
Sesampainya di yayasan, Yusuf dimasukkan ke kamar nomor 3, di mana ia kembali mengalami kekerasan.
Korban mengalami luka lebam di dada dan kepala, serta luka goresan di tangan.
Akibat kekerasan tersebut, Yusuf pingsan dan petugas yayasan membawanya ke RSUD KRMT Wongsonegoro.
Sayangnya, nyawa Yusuf tidak tertolong.
Kepolisian menerima informasi tentang kematian Yusuf pada Senin (3/3/3025) pukul 02.00 WIB.
“Lokasi kekerasan tidak berada di pondok pesantren, melainkan di yayasan rehabilitasi,” tegas AKBP Andika.
Polisi saat ini masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini dan berupaya mengonfirmasi informasi lebih lanjut dari pihak yayasan terkait peristiwa tragis ini.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
-
Terjerat Kasus Narkoba dan Asusila, Ini Fakta-fakta Mengejutkan dari Penangkapan Kapolres Ngada
Jakarta, Beritasatu.com – Propam Polri menangkap Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Penangkapan berlangsung di sebuah hotel di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (20/2/2025).
Kasus ini langsung menjadi sorotan publik, mengingat posisi AKBP Fajar sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran narkoba.
Dihimpun tim Beritasatu.com, berikut sejumlah fakta terkait penangkapan AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.
Ditangkap oleh Mabes Polri
Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, telah diamankan oleh Divisi Propam Mabes Polri atas dugaan keterlibatan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur serta penyalahgunaan narkoba. Saat ini, AKBP Fajar tengah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri.
Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Kombes Pol Henry Novika Chandra, mengonfirmasi bahwa proses penangkapan dilakukan dengan pendampingan dari Paminal Polda NTT. Pernyataan ini disampaikan kepada awak media di Kupang pada Senin, 4 Maret 2025.
Penangkapan pada 20 Februari 2025
AKBP Fajar ditangkap pada 20 Februari 2025 di sebuah hotel di Kupang. Saat ini, Polda NTT masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam Mabes Polri. Kombes Pol Henry menegaskan bahwa jika terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana, tindakan tegas akan diberlakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku di kepolisian Republik Indonesia.
Dugaan Kasus Narkoba dan Kekerasan Seksual
Setelah penangkapan AKBP Fajar, muncul berbagai isu mengenai keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika dan tindakan asusila. Informasi dari sumber internal kepolisian menyebutkan bahwa ia diduga terlibat dalam kasus narkotika serta pornografi, bahkan mencakup dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur.
Hingga saat ini, Mabes Polri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pasal-pasal yang disangkakan kepada AKBP Fajar. Proses penyelidikan masih berlangsung, dan publik menunggu hasil akhirnya.
Kompolnas Ikut Mengawasi
Ketua Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, turut menanggapi kasus ini. Ia memastikan bahwa penanganan kasus narkoba dan kekerasan seksual yang melibatkan AKBP Fajar akan diawasi secara langsung oleh Kompolnas.
“Kompolnas akan turun langsung untuk memastikan proses penanganan kasus ini berjalan dengan transparan dan sesuai prosedur,” ujar Budi Gunawan dalam konferensi pers di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada 3 Maret 2025.
Masyarakat Menyoroti Keras
Penangkapan AKBP Fajar di Kupang menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, terutama warga Bajawa, NTT. Kekecewaan dan kemarahan mencuat karena seorang perwira polisi, yang seharusnya bertugas memberantas narkoba, justru diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Kasus ini menjadi peringatan bagi institusi kepolisian untuk memperketat disiplin dan pengawasan terhadap anggotanya. Masyarakat berharap tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum, serta menginginkan kepolisian yang bersih dan profesional.
Kekayaan Kapolres Ngada Capai Rp 103 Juta
Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara elektronik (e-LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP Fajar memiliki rekam jejak karier yang cukup panjang di kepolisian. Ia pernah menjabat sebagai kepala unit 1 subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jawa Barat pada 2019.
Dalam laporan e-LHKPN, saat menjabat sebagai kanit 1 subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, ia tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 127 juta, yang terdiri dari satu unit mobil Honda CRV tahun 2008 senilai Rp 100 juta dan kas atau setara kas senilai Rp 27 juta.
Namun, saat diangkat sebagai kapolres Sumba Timur pada 2022, kekayaannya berkurang menjadi Rp 103 juta, dengan kepemilikan mobil CRV senilai Rp 90 juta dan kas Rp 13 juta. Setahun kemudian, jumlah harta AKBP Fajar menurun drastis hingga hanya tersisa Rp 14 juta dalam bentuk kas, tanpa kepemilikan kendaraan.
Kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, dan publik menunggu langkah-langkah yang akan diambil oleh institusi kepolisian terkait permasalahan ini.
-
10 Mobil Sitaan Hasil TPPU Peredaran Narkoba
Jakarta –
Sebanyak 10 mobil disita dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) pelaku peredaran narkoba. Aset itu disita sejak pengungkapan Oktober 2024.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Marthinus Hukom mengatakan aset yang disita sekitar Rp 25 miliar.
Marthinus menjelaskan aset yang telah disita itu terdiri dari puluhan properti dan kendaraan, di antaranya 58 sertifikat dan buku tanah dan sepuluh unit mobil.
Sepuluh mobil itu datang dari beragam model, mulai dari mobil Low MPV, double cabin, sedan, MPV premium, hingga sport.
“Kesepuluh unit mobil itu di antaranya merk Mercy, Toyota Voxy, Avanza Veloz, Hi Ace, Toyota Sedan GR 86, Toyota Hilux, Toyota Kijang Innova, Mitsubishi Pajero, dan dua unit Honda CRV,” ujar Hukom dikutip dari Antara.
Tidak hanya itu, kata dia, pihaknya juga sempat menyita sejumlah uang tunai mencapai Rp 4,7 miliar.
Walau nilai barang sitaan sudah cukup besar, Marthinus memastikan pihaknya tidak akan berhenti sampai pada kasus tersebut.
Hingga saat ini, kata dia, pihaknya masih menyelidiki 12 kasus peredaran narkoba yang melibatkan 13 tersangka dengan perkiraan total aset hasil TPPU mencapai Rp 100 miliar.
Marthinus memastikan pihaknya akan menggandeng beragam pihak terkait untuk memaksimalkan penyelidikan TPPU kasus tersebut.
Pengungkapan kasus-kasus narkotika yang dilakukan BNN merupakan bagian dari upaya kolektif yang dilakukan oleh Desk Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Kemenko Bidang Politik dan Keamanan. Pengungkapan kasus narkotika serta TPPU menjadi salah satu wujud komitmen BNN dalam menghancurkan rantai bisnis perdagangan gelap narkotika.
(riar/rgr)