Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKPM

  • Wamen Investasi Sebut Toyota Kepincut Bangun Pabrik Etanol

    Wamen Investasi Sebut Toyota Kepincut Bangun Pabrik Etanol

    Jakarta –

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu mengatakan ada sejumlah investor asing yang tertarik membangun pabrik etanol. Salah satunya Toyota.

    Todotua mengatakan Toyota sudah memiliki rencana memproduksi kendaraan dengan menggunakan bioetanol. Bahkan raksasa otomotif asal Jepang tersebut sudah memiliki sejumlah produk kendaraan yang bisa menggunakan E100, alias bahan bakar yang 100% berasal dari etanol.

    “Ya, bangun pabrik etanol. Toyota salah satu yang interest, di luar itu ada beberapa lagi,” ujar Todotua saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Todotua menerangkan langkah ini sebagai upaya agar Toyota mengamankan pasokan bahan baku (feedstock) untuk kebutuhan bioetanol bisa terjamin dari hulu hingga hilir. Kendati begitu, Todotua belum memberikan penjelasan detail terkait investasinya.

    “Artinya Toyota pun hasil pembicaraan kita dengan Toyota dan meyakinkan Toyota mereka untuk mengamankan feedstock upstreamnya mereka. Feedstock untuk suplai bahan bakunya maka mereka juga serius untuk masuk pada plan etanol. Mudah-mudahan ini prosesnya bisa smooth, bisa segera realisasi,” imbuh Todotua.

    Langkah ini sejalan dengan program pemerintah yang mulai menerapkan kebijakan campuran bioetanol 10% (E10) dalam bahan bakar. Todotua menyebut kebutuhan etanol nasional bisa mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun.

    Untuk mendukung ketersediaan bahan baku, pemerintah juga menggandeng sejumlah daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, seperti Provinsi Lampung. Sebab, Lampung dinilai memiliki suplai tebu, singkong, jagung, dan sorgum yang melimpah di mana menjadi komoditas utama penghasil bioetanol.

    “Dan area disana development-nya total existing ada sekitar 900 ribuan hampir 1 juta dan ada penambahan sekitar 200 ribu,” jelasnya.

    (rea/rrd)

  • BKPM: Toyota Minat Bangun Pabrik Etanol di RI, Dukung Mandatory E10

    BKPM: Toyota Minat Bangun Pabrik Etanol di RI, Dukung Mandatory E10

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut, Toyota Indonesia berminat untuk mengembangkan pabrik bioetanol di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan etanol dalam program bahan bakar campuran bensin dengan etanol 10% atau E10 yang akan diwajibkan pada 2027. 

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, kebutuhan etanol nasional untuk implementasi E10 mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun. 

    “Bioetanol sekarang yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM kita sudah masuk kepada E10. Kalau total konsolidasi penggunaan itu kurang lebih 40 jutaan, berarti 4 juta harus etanolnya,” kata Todotua dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Selasa (28/10/2025). 

    Adapun, sumber bahan baku bioetanol tersedia melimpah di dalam negeri seperti tebu, singkong, sorgum, dan jagung. Namun, pemerintah perlu memastikan pembangunan fasilitas produksi berjalan serius agar tidak bergantung pada impor. 

    “E10 sudah ditetapkan berarti ada total konsolidasi kebutuhan sekitar hampir 4 juta etanol setiap tahun. Maka kita harus menciptakan produknya, otherwise sambil menunggu ini kita harus impor,” tuturnya.

    Salah satu daerah yang disiapkan untuk pengembangan industri bioetanol adalah Provinsi Lampung. Wilayah ini dinilai memiliki ketahanan pasokan bahan baku dengan area pengembangan mencapai hampir 1 juta hektare. 

    Pemerintah juga menggandeng Kementerian Koperasi untuk melibatkan petani dan pelaku UMKM dalam rantai pasok produksi etanol.

    Tak hanya itu, dalam hal ini, pihak swasta yaitu Toyota menjadi salah satu perusahaan yang menunjukkan minat untuk membangun pabrik etanol di Indonesia. 

    “Toyota punya line up dalam otomotif yang menggunakan hydrogen dengan bioetanol. Bahkan, produk Toyota itu sebenarnya sudah ada yang mampu 100% pakai E100,” jelasnya.

    Selain Toyota, beberapa investor lain juga tengah menjajaki peluang serupa. Pemerintah juga menjalin komunikasi dengan Brasil, negara yang dinilai berhasil mengelola industri etanol dari hulu ke hilir. 

    “Brasil salah satu negara yang cukup sukses mengelola etanol, baik dari strategi penanaman komoditinya maupun dalam plant. Kalau saya enggak salah, di sana ada kekuatan sampai 2 juta setahun,” pungkasnya. 

  • Menkop Sebut Koperasi Baru Berdiri Boleh Kelola Tambang

    Menkop Sebut Koperasi Baru Berdiri Boleh Kelola Tambang

    Jakarta –

    Pemerintah telah membuka peluang bagi koperasi agar dapat mengelola tambang melalui Peraturan Pemerintah (PP) 39 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono akan menerbitkan peraturan menteri koperasi (Permenkop) yang mengatur syarat serta kriteria koperasi.

    Ferry mengatakan aturan tersebut juga memperbolehkan koperasi yang baru dibentuk untuk dapat mengelola tambang. Selain itu, anggota koperasi yang mengelola tambang wajib beranggotakan warga dari sekitar wilayah pertambangan.

    “Iya, ada Peraturan Menteri Koperasi, karena koperasinya tidak harus koperasi lama, tapi koperasi baru juga bisa. Dan yang terpenting adalah anggota koperasi yang mengelola tambang masyarakat sekitar tambang dan mineral itu,” ujar Ferry saat dijumpai di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Dengan begitu, warga setempat dapat mempunyai rasa tanggung jawab sosial yang lebih baik serta menjaga kelestarian lingkungan. Terkait modal mengelola tambang, Ferry menerangkan akan ada harmonisasi dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), serta Kementerian Investasi/Hilirisasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    “Macam-macam (besaran modalnya). Nanti akan ada harmonisasi Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi,” terang Ferry.

    Untuk diketahui, koperasi kini diberi wewenang untuk mengelola tambang minerba dengan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) maksimal seluas 2.500 hektar. Dalam pasal 26F pada beleid tersebut menyatakan luas WIUP mineral logam atau WIUP batubara untuk koperasi dan badan usaha kecil dan menengah diberikan paling luas sebesar 2.500 hektare.

    Kemudian pada pasal 26 C yang menyebutkan, verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria keanggotaan koperasi bagi pemberian prioritas kepada koperasi, dilakukan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi. Usai melalui verifikasi, Menteri menerbitkan persetujuan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara prioritas melalui Sistem OSS.

    Lihat juga Video: Koperasi Bisa Garap Tambang Mineral & Batu Bara

    (rea/rrd)

  • Bahlil: Rp 618 Triliun Proyek Hilirisasi Jadi Amanat Konstitusi – Page 3

    Bahlil: Rp 618 Triliun Proyek Hilirisasi Jadi Amanat Konstitusi – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani melaporkan, program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah telah meraup pemasukan investasi sebesar Rp 150,6 triliun di kuartal III 2025.

    Jumlah itu setara 30,6 persen dari total realisasi investasi di kuartal III 2025 sebesar Rp 491,4 triliun. Adapun investasi untuk hilirisasi tersebut juga melonjak 64,6 persen secara tahunan (YoY) dibandingkan kuartal III 2024.

    “Kalau kita lihat memang kontribusinya ini secara perlahan meningkat. Kalau dulu masih di level 25-26 persen dari total investasi yang masuk, sekarang dari sektor hilirisasi sudah mencapai 30,6 persen,” ujar Rosan di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Adapun penyumbang terbesar berasal dari sektor mineral, dengan total nilai investasi Rp 97,8 triliun. Porsi penanaman modal terbesar masih dialokasikan untuk komoditas nikel, yakni Rp 42 triliun.

    Rosan mengatakan, nikel masih jadi buruan para investor lantaran itu jadi senjata utama Indonesia untuk terlibat dalam rantai pasok industri pembuatan baterai kendaraan listrik, atau ev battery.

    “Memang masih didominasi oleh mineral, dalam hal ini adalah nikel. Karena obviously kita juga memang reserve terbesar di dunia untuk nikel, kurang lebih 42 persen. Bagaimana kita mempergunakan reserve kita ini secara berkelanjutan, terutama adalah ev battery,” bebernya.

     

     

  • Sampai Saat Ini tidak Ada Dokumennya

    Sampai Saat Ini tidak Ada Dokumennya

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan belum menemukan surat keputusan (SK) mengenai pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Padahal, pencabutan IUP itu pernah diumumkan secara resmi oleh pemerintah di Istana.

    “Dicabut di Istana Negara bulan Juni kayaknya. Akan tetapi, terus terang sampai detik ini, kami belum pernah lihat SK pencabutannya,” ujar Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Dian yang di KPK bertugas berkoordinasi dan mengawasi lima wilayah di bagian timur Indonesia, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, mengaku pihaknya telah menanyakan empat IUP yang dicabut tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

    “Kami tanya ke Minerba (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM), bilangnya di BKPM. Tanya BKPM, belum ada surat dari Minerba. Cek lagi, oh sudah masuk suratnya, sudah diproses,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK menanyakan keseriusan pemerintah yang bertugas untuk menangani pencabutan empat IUP tersebut.

    “Apakah serius atau tidak pemerintah untuk mencabut empat IUP di Raja Ampat yang diumumkan di Istana Negara? Akan tetapi, sampai saat ini tidak ada dokumennya sama sekali,” ujarnya.

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Bahlil Tegaskan Sumber Daya Alam untuk Kepentingan Rakyat

    Walaupun demikian, dia mengatakan tidak ada kegiatan di empat pertambangan tersebut berdasarkan laporan tim KPK di lapangan. Sebelumnya, pemerintah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat pada 10 Juni 2025.

    Empat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Pencabutan IUP dilakukan karena empat perusahaan terbukti melanggar ketentuan lingkungan, serta kawasan geopark atau taman bumi.

    Pada 10 Juni 2025, Menteri Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pernah menggelar konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menjelaskan, ada lima perusahaan yang beroperasi melakukan penambangan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Namun, hanya satu yang memang sudah memenuhi syarat melakukan penambangan dan empat lainnya izinnya dicabut.

    Perusahaan itu adalah PT Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag seluas 13.136 hektare yang memiliki izin KK Operasi Produksi. PT Gag menjadi satu-satunya perusahaan yang sudah memenuhi ketentuan melakukan penambangan nikel.

    Kedua, PT Kawei Sejahtera Mining yang beroperasi di Pulau Kawe seluas 5.922 hektare yang perizinannya IUP Operasi Produksi. Ketiga, PT Mulia Raymond Perkasa yang beroperasi di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun seluas 2.193 hektare dengan izin IUP Operasi Produksi.

    Keempat, PT Anugerah Surya Pratama yang beroperasi di Pulau Manuran seluas 1.173 hektare dengan izin IUP Operasi Produksi. Kelima, PT Nurham di Yesner Waigeo Timur seluas 3.000 hektare dnegan izin IUP Operasi Produksi.

    “Dari semua ini, proses RKAB yang diberikan, hanya PT Gag Nikel, yang lainnya tidak diberikan. Kemudian, kalau PT Gag Nikel itu sejarahnya dari tahun 72 sudah dilakukan eksplorasi, 1972 eksplorasi penandatangan kontrak karya 1998,” kata Bahlil.

    Bahli menjelaskan, PT Gag Nikel melakukan tahap eksplorasi pada 1999-2002 diikuti perpanjangan tahap eksplorasi pada 2006-2008. Berikutnya, perusahaan melakukan tahapan studi kelayakan pada 2008-2013 dan tahapan kegiatan konstruksi pada 2015-2017. “Dan produksinya 2018, ini tahapannya,” kata bahlil.

    Dia pun menyampaikan hasil kunjungan lapangan ke Raja Ampat. Bahlil pun membagikan foto Pulau Piaynemo yang menampilkan foto hoaks dan kondisi terkini di lapangan. Dia mengajak masyarakat di Tanah Air untuk hati-hati dalam menyikapi informasi terkait beredarnya foto hoaks kerusakan lingkungan di Raja Ampat.

    “Kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya dan mana yang tidak benar. Karena kita semua pingin untuk Indonesia baik. Saya langsung turun ke lapangan ke PT Gag menemui jumlah total masyarakat di Pulau Gag total ada 700 orang dan 300 KK,” kata Bahlil.

  • Purbaya Ungkap Alasan Tidak Sapa Luhut: Kan Jaraknya Jauh

    Purbaya Ungkap Alasan Tidak Sapa Luhut: Kan Jaraknya Jauh

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan tidak menyapa Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat sidang kabinet paripurna satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Senin (20/10/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, secara urutan, Purbaya duduk setelah jajaran Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

    Kemudian, setelah Purbaya adalah tempat duduk Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan seterusnya.

    Usai pertemuan tersebut, Purbaya menyampaikan alasan mengapa terlihat tak berbincang dengan Luhut yang merupakan mantan atasannya pada pemerintahan Joko Widodo, sejak di Kantor Staf Presiden (KSP), Kemenko Politik Hukum dan Keamanan hingga di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.  

    Apabila dilihat dari urutan tempat duduknya, jarak keduanya terpaut dua kursi yang diisi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Menurut Purbaya, tidak mungkin dia berbincang dengan Luhut karena jarak yang antara tempat duduk mereka. 

    “Kan jauh berapa kursi, masa [saya manggil] ‘Pak Luhut, Pak Luhut’,” ujarnya kepada wartawan di depan mobil dinasnya sebelum meninggalkan lokasi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (21/10/2025). 

    Namun demikian, Purbaya memastikan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja kendati momen tertangkap kamera menunjukkan keduanya tidak berbincang. 

    “Tapi baik hubungan saya sama dia, enggak ada masalah,” ujar pria yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu.

    Kisruh Family Office

    Adapun keduanya menjadi sorotan usai munculnya kabar rencana pendirian pusat keuangan dunia di Bali, alias family office. Rencana itu tengah digodok oleh DEN, yang saat ini dikomandoi oleh Luhut. Menurutnya, sudah ada konglomerat internasional yang melirik rencana family office RI. 

    Namun demikian, setelah beberapa kali ditanya wartawan, Purbaya mengaku belum diajak berdiskusi terkait dengan konsep family office itu. Pada satu kesempatan, dia mengatakan tidak mau menyertakan APBN dalam rencana DEN itu. 

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya enggak akan dialihkan ke sana,” ujarnya kepada wartawan usai pertemuan dengan pemegang SBN pemerintah di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengaku DEN belum meminta dukungan apapun ke Kemenkeu. Dia mengaku ingin berhati-hati berkomentar agar tidak diduga bersilang pendapat dengan Luhut. 

    “Kalau kami mau dukung pun, saya belum tahu mereka [DEN} minta dukungan apa. Nanti kalau enggak [diberitakan] ‘Purbaya melawan Luhut’ gitu kan?,” ujarnya sambil berkelakar saat bertemu dengan media, Jumat (17/10/2025). 

    Adapun Luhut juga membantah rencana pendirian family office akan didukung APBN. Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut menegaskan bahwa family office yang diusulkan olehnya itu bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan dunia. 

    Harapannya, pendirian family office di Tanah Air seperti di Hong Kong maupun Singapura bisa mendorong para orang kaya di dalam maupun luar negeri menaruh uangnya di Indonesia dengan iming-iming surga pajak. 

    “Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. Urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing taruh uangnya di Indonesia, nanti dengan zero tax, kemudian setelah di dalam dia baru kena tax karena dia investasi di banyak project di Indonesia,” terang Luhut pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025). 

  • 90% Proyek Hilirisasi RI Sampai 2040 Berasal dari Tambang

    90% Proyek Hilirisasi RI Sampai 2040 Berasal dari Tambang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan, proyek hilirisasi di Indonesia akan didominasi oleh tambang mineral dan batu bara (minerba). Hal itu khususnya hingga tahun 2040 mendatang.

    Tercatat, menurut data Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang dicatat Bahlil, sebanyak 90% proyek hilirisasi hingga tahun 2040 berasal dari sektor minerba.

    “Nanti hilirisasinya paling banyak nanti Bang Rosan lah. Kita bicara hilirisasi. Di Kementerian Bang Rosan itu sudah membuat peta jalan hilirisasi sampai dengan 2040. Ini 90%-nya dari sektor pertambangan. Mineral batubara,” kata Bahlil dalam acara HIPMI-Danantara Business Forum 2025, di Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Untuk mewujudkan proyek-proyek hilirisasi sektor minerba yang dimaksud itu, pihaknya dengan Kementerian yang dipimpin Rosan Roeslani tersebut akan berkolaborasi.

    Hilirisasi itu juga dinilai sebagai tindak lanjut dari kebijakan penyetopan ekspor bahan mentah minerba. Contoh konkretnya, pada komoditas nikel, Indonesia sudah meraup nilai tambah dari ekspor hilirisasi nikel hingga lebih dari 10 kali lipat sejak tahun 2019.

    “Nikel itu 2017-2018 ekspor kita itu hanya US$ 3,3 miliar. Sekarang kita menutup ekspor nikel, kita bangun ekosistem baterai mobil, kemudian kita bangun hilirisasi. Sekarang hilirisasinya sudah bisa mencapai kurang lebih sekitar US$ 34-40 miliar. Ini untuk nilai ekspor komoditas nikel kita,” paparnya.

    Sayangnya, dia menilai banyak oknum yang ingin Indonesia tidak menjalankan program hilirisasi. Bahkan, banyak negara yang ‘tidak ikhlas’ jika Indonesia maju dengan program hilirisasi.

    “Dan tidak ada negara di dunia ini yang ingin Indonesia maju dengan mereka ikhlas. Pasti banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ada juga oknum-oknum yang ada di bangsa ini yang tidak ingin juga untuk hilirisasi ini berjalan dengan baik. Karena apa? Sudah nyaman. Dengan ekspor bahan baku,” tandasnya.

    28 Komoditas Dihilirisasi

    Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, berikut komposisi cadangan 28 komoditas di Indonesia terhitung dalam lingkup global:

    1. Nikel (42%) no. 1 di dunia

    2. Timah (16,3%) no. 2 di dunia

    3. Tembaga (3%) no. 11 di dunia

    4. Bauksit (4%) no. 6 di dunia

    5. Besi baja (0,94%) no. 16 di dunia

    6. Emas perak (emas 5%, perak 2%)

    7. Batu bara no. 7 di dunia

    8. Aspal buton (3,91%) no. 3 di dunia

    9. Minyak bumi (0,1%) no. 5 di Asia Pasifik

    10. Gas bumi (0,7%) no. 4 di Asia Pasifik

    11. Sawit (58,7%) no. 1 di dunia

    12. Kelapa (27%) no. 1 di dunia

    13. Karet (27%) no. 2 di dunia

    14. Biofuel (59%) no. 1 di dunia hanya dari sawit

    15. Kayu balok (4%) no. 6 di dunia

    16. Getah pinus (13%) no. 3 di dunia

    17. Udang (16%) no. 3 di dunia

    18. Ikan TCT (21%) no. 1 di dunia

    19. Rajungan (3%) no. 2 di dunia

    20. Rumput laut (28%) no. 2 di dunia

    21. Potensi lahan garam potensi 47.734 hektar

    22. Pasir silika (0,9%) no. 18 di dunia

    23. Mangan (3,2%) no. 7 di dunia

    24. Kobal (7,19%) no. 3 di dunia

    25. Logam tanah jarang cadangan 227.976 ton

    26. Kakao (4%) no. 7 di dunia

    27. Pala (31,2%) no. 1 di dunia

    28. Tilapia (22,1%) no. 1 di dunia.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahannya berjalan, digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah pejabat mulai mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 14.10, diantaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    “Saya dapat undangan rapat paripurna kabinet,” ujar Wamenag Romo Syafi’i.

    Romo Syafi’i mengatakan Sidang Kabinet Paripurna itu akan membahas tentang satu tahun jalannya pemerintahan. “Kaitannya setahun lah, kan hari ini tepat setahun jadi Presiden,” kata dia.

    Adapun Sidang Kabinet Paripurna terakhir dilaksanakan oleh Presiden Prabowo bersama para menteri Kabinet Merah Putih pada 31 Agustus 2025.

    Saat itu, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna setelah mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, usai situasi aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan menewaskan pengemudi ojek online.

    Sementara itu, masa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran jatuh pada hari ini, Senin. Prabowo dilantik di Gedung DPR/MPR, di depan para legislator hingga presiden dan wakil presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2024.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo tegaskan sikap Indonesia atas Palestina di PBB

    Presiden Prabowo tegaskan sikap Indonesia atas Palestina di PBB

    Selasa, 23 September 2025 10:11 WIB

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya dalam Konferensi Internasional Tingkat Tinggi (KITT) untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (22/9/2025). Presiden Prabowo menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Deklarasi New York, yang menyebutkan Solusi Dua Negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi bagi Palestina dan Israel. ANTARA FOTO/Fathur Rochman/rwa.

    Presiden Prabowo Subianto (bawah) didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono (depan, tengah), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (depan, kiri), Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani (kanan), Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Umar Hadi (atas, tengah) dan Menteri HAM Natalius Pigai (atas) mengikuti jalannya Konferensi Internasional Tingkat Tinggi (KITT) untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (22/9/2025). Presiden Prabowo menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Deklarasi New York, yang menyebutkan Solusi Dua Negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi bagi Palestina dan Israel. ANTARA FOTO/Fathur Rochman/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ambisi Perusahaan AS Dukung Program Prabowo, Fokus ke Talenta Digital-Pertanian

    Ambisi Perusahaan AS Dukung Program Prabowo, Fokus ke Talenta Digital-Pertanian

    Bisnis.com, JAKARTA — Laporan bertajuk “Bisnis AS untuk Indonesia (BISA)” yang dirilis US—ASEAN Business Council (USABC) mencatat, 35 perusahaan Amerika Serikat (AS) mendukung agenda ekonomi Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang pengembangan talenta digital, investasi, hingga transformasi sektor pertanian.

    Dalam laporan tersebut, USABC mencatat bahwa sejak 2003–2025, perusahaan-perusahaan AS secara kolektif telah menciptakan lebih dari satu juta lapangan kerja di berbagai sektor di Indonesia, mulai dari energi dan pertanian hingga manufaktur dan teknologi digital.

    Selain itu, lebih dari lima juta individu di Indonesia telah menerima pelatihan keterampilan digital, seperti komputasi awan (cloud computing), keamanan siber, dan kecerdasan buatan (AI).

    Di bidang pendidikan, lebih dari 60.000 siswa dan pendidik telah dijangkau melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM). Kemudian, lebih dari 300.000 penerima manfaat telah dibantu melalui beragam program kesehatan, sosial, dan lingkungan.

    Presiden & CEO Interim USABC, Duta Besar Brian McFeeters, menuturkan bahwa perusahaan-perusahaan AS tidak hanya berinvestasi secara finansial, melainkan juga berperan dalam membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang.

    “Laporan ini menggambarkan bagaimana bisnis AS berkontribusi pada setiap area prioritas ekonomi ambisius Presiden Prabowo melalui investasi langsung, pengembangan tenaga kerja, dan transfer teknologi,” kata Brian dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

    Strategic Communications Lead USABC Prelia Moenandar menyampaikan bahwa laporan BISA merupakan refleksi nyata dari kemitraan yang berorientasi pada dampak jangka panjang.

    “Laporan ini menunjukkan bagaimana kontribusi dunia usaha AS menciptakan dampak nyata bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia. Kami berharap semangat ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menuju visi Indonesia Emas 2045,” ujar Prelia.

    Sementara itu, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menyatakan bahwa kemitraan ekonomi antara Indonesia dan AS harus terus diperkuat untuk mendukung agenda pembangunan nasional.

    “Amerika Serikat selalu berada di 10 besar investor asing di Indonesia. Namun yang lebih penting dari sekadar nilai investasi adalah bagaimana investasi tersebut membawa transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM Indonesia,” ujar Nurul.

    Menurut Nurul, jika Indonesia ingin menuju Indonesia Emas 2045, maka hal-hal mendasar seperti penguasaan teknologi dan kualitas tenaga kerja harus menjadi prioritas.

    Jika ditinjau dari sektor energi, VP Communications & External Affairs bp Indonesia Desy “Becky” Unidjaja memaparkan bagaimana proyek Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat, menjadi contoh pengembangan SDM lokal dan transfer teknologi industri.

    “bp tidak mungkin bertahan tanpa turut membangun daerah tempat kami beroperasi. Sejak awal, kami berkomitmen bahwa 85% pekerja kami di Tangguh LNG harus berasal dari Papua,” imbuhnya.

    Dia menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (human capital) menjadi bagian penting dari keberlanjutan operasi perusahaan.

    Dari sektor teknologi, Government Affairs & Public Policy Manager Google Indonesia Agung Pamungkas mengatakan bahwa perusahaan merancang program Bangkit Bersama AI untuk mendukung transformasi digital Indonesia melalui peningkatan keterampilan generasi muda.

    “Program Bangkit Bersama AI menyiapkan talenta digital Indonesia yang siap menghadapi masa depan. Kami memastikan seluruh ekosistem, mahasiswa, pendidik, pengembang, dan industri dapat tumbuh bersama,” ungkapnya.

    Sementara itu, Corporate Social Responsibility Leader IBM Indonesia Rina Suryani menyebut bahwa peningkatan literasi digital menjadi pondasi penting dalam memperkuat daya saing nasional.

    “Kami menargetkan untuk upskill dua juta orang di bidang AI dan membantu lembaga pendidikan mengintegrasikan keterampilan digital dalam kurikulum nasional,” terangnya.

    Adapun dari sektor pertanian, APAC Agricultural Policy Program Manager Corteva Agriscience Suandi Tanuwijanto menegaskan bahwa teknologi dan inovasi berkelanjutan adalah kunci peningkatan produktivitas sekaligus ketahanan pangan nasional.

    “Kami percaya dampak sektor swasta tidak hanya datang dari teknologi, tetapi juga dari trickle-down effect yang memperkuat ekonomi masyarakat,” pungkasnya.