Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKPM

  • Wamen Investasi Akui Produksi Energi Hijau di RI Masih Mahal

    Wamen Investasi Akui Produksi Energi Hijau di RI Masih Mahal

    JAKARTA – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu mengakui produksi energi hijau atau energi baru dan terbarukan (EBT) di Tanah Air masih cukup mahal.

    Todotua bilang mahalnya biaya produksi energi hijau di dalam negeri disebabkan rantai pasok dalam sektor tersebut yang belum efisien, sehingga menciptakan biaya produksi yang mahal.

    “Pada saat kita mau shifting masuk kepada green energy, whatever the story, produksi green energy sekarang kita ini levelnya masih mahal. Kenapa? Karena supply chain-nya masih mahal,” ujar Todotua dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa, 28 Oktober.

    Untuk menekan biaya produksi itu, sambung Todotua, pemerintah menggencarkan hilirisasi industri. la menilai, dengan hilirisasi, pasokan bahan baku dapat dipenuhi dalam negeri, termasuk dalam pembangkit listrik tenaga surya.

    “Bagaimana kita bisa menghadirkan industri atau downstreaming daripada solar panel di negara kita yang kompetitif. Sehingga ini nanti secara supply chain memberikan kontribusi terhadap harga energi green kita yang murah,” kata Todotua.

    Todotua bilang dalam program hilirisasi industri, pemerintah juga meminta para investor untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan. Namun, biayanya menjadi sorotan.

    “Apakah teknologi yang masuk ini sudah ramah lingkungan?Jawaban saya sederhana, it’s all about cost. It’s all about strategic price yang akan dihasilkan,” ujar dia.

    Kata dia, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan memenuhi kebutuhan itu.

    “Sebenarnya Danantara ini kan memang paling utamanya kita mau masuk ini untuk strategic hilirisasi. Bagaimana kita bisa mempercepat,” kata Todotua.

  • Proyek Hilirisasi Disebut Bisa Bikin Harga Listrik EBT Lebih Murah

    Proyek Hilirisasi Disebut Bisa Bikin Harga Listrik EBT Lebih Murah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu membeberkan proyek hilirisasi akan berimplikasi pada murahnya harga listrik energi baru terbarukan (EBT). Hal itu terjadi jika pabrik pembuatan pembangkit EBT juga dibangun di dalam negeri.

    Todotua mengungkapkan, proyek hilirisasi bisa mendukung terbangunnya pabrik rantai pasok pembangkit EBT. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) contohnya, pabrik panel surya bisa terbangun dalam negeri sebagai implikasi dari proyek hilirisasi.

    “Maka kalau umpama kita bisa membuat pabrik solar cell-nya di sini dan kita men-support pabriknya itu menciptakan solar cell, solar panel yang kompetitif maka akan berimpact terhadap harga ekonominya,” kata Todotua di sela acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Adapun, harga jual listrik hasil pembangkit EBT dinilai menjadi tantangan utama dalam program transisi energi dalam negeri. Sejatinya, sumber EBT dalam negeri sangat beragam, namun yang potensinya dinilai besar adalah energi surya.

    “Ada beberapa green energy yang cukup murah itu seperti tenaga air, pembangkit listrik tenaga air. Tetapi kan source-nya limit. Hal yang lain seperti potensi kita, kita punya potensi 3700 gigawatt selain dari air, itu juga ada dari tenaga surya itu yang terbesar,” imbuhnya.

    Adapun, untuk mengembangkan PLTS dalam negeri, saat ini pemerintah tengah mendorong program PLTS desa dengan kapasitas total mencapai 100 GW. Hal itu pun dinilai akan membuat harga listrik yang dihasilkan menjadi lebih ekonomis.

    “Maka kita harus mensupport ini, kesuksesan dalam shifting kepada energi hijau atau pemanfaatan green energy adalah bagaimana strategi kita bisa mengelola harga jual energinya yang dihasilkan,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Setahun Prabowo-Gibran, Menaker Klaim 2 Juta Lapangan Kerja Terbuka

    Setahun Prabowo-Gibran, Menaker Klaim 2 Juta Lapangan Kerja Terbuka

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa sekitar 2 juta lapangan kerja terbuka pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan jumlah serapan tenaga kerja formal, merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    “Dari Kementerian Investasi, bulan September ada kenaikan investasi year-on-year sekitar 14%, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1 juta hingga 2 juta orang. Jadi datanya dari situ,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Dia melanjutkan, jumlah itu belum memperhitungkan serapan kerja dari berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP).

    Terlepas dari status pekerjaan yang bersifat informal, Yassierli mencontohkan bahwa program MBG dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan adanya dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) hingga ekosistem pendukung seperti pemasok bahan makanan.

    “Kalau hitungan teori, ada 30.000 SPPG beroperasi, sementara 1 SPPG ada 50 orang. Berarti [serapan tenaga kerja] 1,5 juta orang. Ditambah ekosistemnya sekitar 2,5 juta,” tuturnya.

    Kendati demikian, Yassierli menyatakan bahwa data tersebut akan divalidasi secara terperinci melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil sigi hingga periode Agustus 2025 akan dirilis pada November mendatang.

    Ketika ditanya perihal angka pemutusan hubungan kerja (PHK), dia enggan membeberkan lebih jauh. Menurutnya, Kemnaker terus melakukan monitor hingga saat ini.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Kemnaker mencatat jumlah pekerja yang terdampak PHK bertambah 830 orang, sehingga totalnya menjadi 44.333 orang sepanjang Januari-Agustus 2025.

    Jumlah pekerja yang terkena PHK pada bulan kedelapan tahun ini tercatat menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebanyak 1.118 orang.

    Berdasarkan Satu Data Kemnaker, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi penyumbang angka PHK terbanyak pada Agustus ini, yakni 261 pekerja.

  • Forum 1 Tahun Prabowo–Gibran bahas target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029

    Forum 1 Tahun Prabowo–Gibran bahas target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029

    Kamis, 16 Oktober 2025 21:28 WIB

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan pada forum 1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Acara tersebut sebagai wadah diskusi strategis untuk menelaah capaian, tantangan, dan langkah konkret menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 sesuai yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan paparan pada forum 1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Acara tersebut sebagai wadah diskusi strategis untuk menelaah capaian, tantangan, dan langkah konkret menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 sesuai yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen Investasi Sebut Produksi Energi Hijau di RI Mahal

    Wamen Investasi Sebut Produksi Energi Hijau di RI Mahal

    Jakarta – Wakil Menteri Investasi/BKPM Todotua Pasaribu menyampaikan produksi energi hijau di Indonesia masih mahal. Hal ini disebabkan karena rantai pasok di sektor energi hijau masih belum efisien.

    “Pada saat kita mau shifting masuk kepada green energy, whatever the story, produksi green energy sekarang kita ini levelnya masih mahal. Kenapa? Karena supply chain-nya masih mahal,” katanya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/12/2025).

    Untuk mengatasi hal tersebut, Todotua menerangkan pemerintah menggeber hilirisasi industri. Ia menilai, dengan hilirisasi, pasokan bahan baku dapat dipenuhi dalam negeri, termasuk dalam pembangkit listrik tenaga surya.

    “Bagaimana kita bisa menghadirkan industri, atau downstreaming daripada solar panel di negara kita yang kompetitif, sehingga ini nanti secara supply chain, memberikan kontribusi terhadap harga energi green kita yang murah,” imbuhnya.

    Selain itu, pemerintah juga mendorong teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan hilirisasi. Namun, biaya menjadi kendala.

    “It’s all about cost. It’s all about strategic price yang akan dihasilkan,” terangnya.

    (rea/rrd)

  • Wamen Investasi Sebut Produksi Energi Hijau di RI Mahal

    Wamen Investasi Sebut Toyota Kepincut Bangun Pabrik Etanol

    Jakarta –

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu mengatakan ada sejumlah investor asing yang tertarik membangun pabrik etanol. Salah satunya Toyota.

    Todotua mengatakan Toyota sudah memiliki rencana memproduksi kendaraan dengan menggunakan bioetanol. Bahkan raksasa otomotif asal Jepang tersebut sudah memiliki sejumlah produk kendaraan yang bisa menggunakan E100, alias bahan bakar yang 100% berasal dari etanol.

    “Ya, bangun pabrik etanol. Toyota salah satu yang interest, di luar itu ada beberapa lagi,” ujar Todotua saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Todotua menerangkan langkah ini sebagai upaya agar Toyota mengamankan pasokan bahan baku (feedstock) untuk kebutuhan bioetanol bisa terjamin dari hulu hingga hilir. Kendati begitu, Todotua belum memberikan penjelasan detail terkait investasinya.

    “Artinya Toyota pun hasil pembicaraan kita dengan Toyota dan meyakinkan Toyota mereka untuk mengamankan feedstock upstreamnya mereka. Feedstock untuk suplai bahan bakunya maka mereka juga serius untuk masuk pada plan etanol. Mudah-mudahan ini prosesnya bisa smooth, bisa segera realisasi,” imbuh Todotua.

    Langkah ini sejalan dengan program pemerintah yang mulai menerapkan kebijakan campuran bioetanol 10% (E10) dalam bahan bakar. Todotua menyebut kebutuhan etanol nasional bisa mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun.

    Untuk mendukung ketersediaan bahan baku, pemerintah juga menggandeng sejumlah daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, seperti Provinsi Lampung. Sebab, Lampung dinilai memiliki suplai tebu, singkong, jagung, dan sorgum yang melimpah di mana menjadi komoditas utama penghasil bioetanol.

    “Dan area disana development-nya total existing ada sekitar 900 ribuan hampir 1 juta dan ada penambahan sekitar 200 ribu,” jelasnya.

    (rea/rrd)

  • BKPM: Toyota Minat Bangun Pabrik Etanol di RI, Dukung Mandatory E10

    BKPM: Toyota Minat Bangun Pabrik Etanol di RI, Dukung Mandatory E10

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut, Toyota Indonesia berminat untuk mengembangkan pabrik bioetanol di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan etanol dalam program bahan bakar campuran bensin dengan etanol 10% atau E10 yang akan diwajibkan pada 2027. 

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, kebutuhan etanol nasional untuk implementasi E10 mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun. 

    “Bioetanol sekarang yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM kita sudah masuk kepada E10. Kalau total konsolidasi penggunaan itu kurang lebih 40 jutaan, berarti 4 juta harus etanolnya,” kata Todotua dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Selasa (28/10/2025). 

    Adapun, sumber bahan baku bioetanol tersedia melimpah di dalam negeri seperti tebu, singkong, sorgum, dan jagung. Namun, pemerintah perlu memastikan pembangunan fasilitas produksi berjalan serius agar tidak bergantung pada impor. 

    “E10 sudah ditetapkan berarti ada total konsolidasi kebutuhan sekitar hampir 4 juta etanol setiap tahun. Maka kita harus menciptakan produknya, otherwise sambil menunggu ini kita harus impor,” tuturnya.

    Salah satu daerah yang disiapkan untuk pengembangan industri bioetanol adalah Provinsi Lampung. Wilayah ini dinilai memiliki ketahanan pasokan bahan baku dengan area pengembangan mencapai hampir 1 juta hektare. 

    Pemerintah juga menggandeng Kementerian Koperasi untuk melibatkan petani dan pelaku UMKM dalam rantai pasok produksi etanol.

    Tak hanya itu, dalam hal ini, pihak swasta yaitu Toyota menjadi salah satu perusahaan yang menunjukkan minat untuk membangun pabrik etanol di Indonesia. 

    “Toyota punya line up dalam otomotif yang menggunakan hydrogen dengan bioetanol. Bahkan, produk Toyota itu sebenarnya sudah ada yang mampu 100% pakai E100,” jelasnya.

    Selain Toyota, beberapa investor lain juga tengah menjajaki peluang serupa. Pemerintah juga menjalin komunikasi dengan Brasil, negara yang dinilai berhasil mengelola industri etanol dari hulu ke hilir. 

    “Brasil salah satu negara yang cukup sukses mengelola etanol, baik dari strategi penanaman komoditinya maupun dalam plant. Kalau saya enggak salah, di sana ada kekuatan sampai 2 juta setahun,” pungkasnya. 

  • Menkop Sebut Koperasi Baru Berdiri Boleh Kelola Tambang

    Menkop Sebut Koperasi Baru Berdiri Boleh Kelola Tambang

    Jakarta –

    Pemerintah telah membuka peluang bagi koperasi agar dapat mengelola tambang melalui Peraturan Pemerintah (PP) 39 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono akan menerbitkan peraturan menteri koperasi (Permenkop) yang mengatur syarat serta kriteria koperasi.

    Ferry mengatakan aturan tersebut juga memperbolehkan koperasi yang baru dibentuk untuk dapat mengelola tambang. Selain itu, anggota koperasi yang mengelola tambang wajib beranggotakan warga dari sekitar wilayah pertambangan.

    “Iya, ada Peraturan Menteri Koperasi, karena koperasinya tidak harus koperasi lama, tapi koperasi baru juga bisa. Dan yang terpenting adalah anggota koperasi yang mengelola tambang masyarakat sekitar tambang dan mineral itu,” ujar Ferry saat dijumpai di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Dengan begitu, warga setempat dapat mempunyai rasa tanggung jawab sosial yang lebih baik serta menjaga kelestarian lingkungan. Terkait modal mengelola tambang, Ferry menerangkan akan ada harmonisasi dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), serta Kementerian Investasi/Hilirisasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    “Macam-macam (besaran modalnya). Nanti akan ada harmonisasi Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi,” terang Ferry.

    Untuk diketahui, koperasi kini diberi wewenang untuk mengelola tambang minerba dengan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) maksimal seluas 2.500 hektar. Dalam pasal 26F pada beleid tersebut menyatakan luas WIUP mineral logam atau WIUP batubara untuk koperasi dan badan usaha kecil dan menengah diberikan paling luas sebesar 2.500 hektare.

    Kemudian pada pasal 26 C yang menyebutkan, verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria keanggotaan koperasi bagi pemberian prioritas kepada koperasi, dilakukan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi. Usai melalui verifikasi, Menteri menerbitkan persetujuan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara prioritas melalui Sistem OSS.

    Lihat juga Video: Koperasi Bisa Garap Tambang Mineral & Batu Bara

    (rea/rrd)

  • Bahlil: Rp 618 Triliun Proyek Hilirisasi Jadi Amanat Konstitusi – Page 3

    Bahlil: Rp 618 Triliun Proyek Hilirisasi Jadi Amanat Konstitusi – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani melaporkan, program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah telah meraup pemasukan investasi sebesar Rp 150,6 triliun di kuartal III 2025.

    Jumlah itu setara 30,6 persen dari total realisasi investasi di kuartal III 2025 sebesar Rp 491,4 triliun. Adapun investasi untuk hilirisasi tersebut juga melonjak 64,6 persen secara tahunan (YoY) dibandingkan kuartal III 2024.

    “Kalau kita lihat memang kontribusinya ini secara perlahan meningkat. Kalau dulu masih di level 25-26 persen dari total investasi yang masuk, sekarang dari sektor hilirisasi sudah mencapai 30,6 persen,” ujar Rosan di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Adapun penyumbang terbesar berasal dari sektor mineral, dengan total nilai investasi Rp 97,8 triliun. Porsi penanaman modal terbesar masih dialokasikan untuk komoditas nikel, yakni Rp 42 triliun.

    Rosan mengatakan, nikel masih jadi buruan para investor lantaran itu jadi senjata utama Indonesia untuk terlibat dalam rantai pasok industri pembuatan baterai kendaraan listrik, atau ev battery.

    “Memang masih didominasi oleh mineral, dalam hal ini adalah nikel. Karena obviously kita juga memang reserve terbesar di dunia untuk nikel, kurang lebih 42 persen. Bagaimana kita mempergunakan reserve kita ini secara berkelanjutan, terutama adalah ev battery,” bebernya.

     

     

  • Sampai Saat Ini tidak Ada Dokumennya

    Sampai Saat Ini tidak Ada Dokumennya

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan belum menemukan surat keputusan (SK) mengenai pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Padahal, pencabutan IUP itu pernah diumumkan secara resmi oleh pemerintah di Istana.

    “Dicabut di Istana Negara bulan Juni kayaknya. Akan tetapi, terus terang sampai detik ini, kami belum pernah lihat SK pencabutannya,” ujar Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Dian yang di KPK bertugas berkoordinasi dan mengawasi lima wilayah di bagian timur Indonesia, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, mengaku pihaknya telah menanyakan empat IUP yang dicabut tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

    “Kami tanya ke Minerba (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM), bilangnya di BKPM. Tanya BKPM, belum ada surat dari Minerba. Cek lagi, oh sudah masuk suratnya, sudah diproses,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK menanyakan keseriusan pemerintah yang bertugas untuk menangani pencabutan empat IUP tersebut.

    “Apakah serius atau tidak pemerintah untuk mencabut empat IUP di Raja Ampat yang diumumkan di Istana Negara? Akan tetapi, sampai saat ini tidak ada dokumennya sama sekali,” ujarnya.

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Bahlil Tegaskan Sumber Daya Alam untuk Kepentingan Rakyat

    Walaupun demikian, dia mengatakan tidak ada kegiatan di empat pertambangan tersebut berdasarkan laporan tim KPK di lapangan. Sebelumnya, pemerintah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat pada 10 Juni 2025.

    Empat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Pencabutan IUP dilakukan karena empat perusahaan terbukti melanggar ketentuan lingkungan, serta kawasan geopark atau taman bumi.

    Pada 10 Juni 2025, Menteri Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pernah menggelar konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menjelaskan, ada lima perusahaan yang beroperasi melakukan penambangan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Namun, hanya satu yang memang sudah memenuhi syarat melakukan penambangan dan empat lainnya izinnya dicabut.

    Perusahaan itu adalah PT Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag seluas 13.136 hektare yang memiliki izin KK Operasi Produksi. PT Gag menjadi satu-satunya perusahaan yang sudah memenuhi ketentuan melakukan penambangan nikel.

    Kedua, PT Kawei Sejahtera Mining yang beroperasi di Pulau Kawe seluas 5.922 hektare yang perizinannya IUP Operasi Produksi. Ketiga, PT Mulia Raymond Perkasa yang beroperasi di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun seluas 2.193 hektare dengan izin IUP Operasi Produksi.

    Keempat, PT Anugerah Surya Pratama yang beroperasi di Pulau Manuran seluas 1.173 hektare dengan izin IUP Operasi Produksi. Kelima, PT Nurham di Yesner Waigeo Timur seluas 3.000 hektare dnegan izin IUP Operasi Produksi.

    “Dari semua ini, proses RKAB yang diberikan, hanya PT Gag Nikel, yang lainnya tidak diberikan. Kemudian, kalau PT Gag Nikel itu sejarahnya dari tahun 72 sudah dilakukan eksplorasi, 1972 eksplorasi penandatangan kontrak karya 1998,” kata Bahlil.

    Bahli menjelaskan, PT Gag Nikel melakukan tahap eksplorasi pada 1999-2002 diikuti perpanjangan tahap eksplorasi pada 2006-2008. Berikutnya, perusahaan melakukan tahapan studi kelayakan pada 2008-2013 dan tahapan kegiatan konstruksi pada 2015-2017. “Dan produksinya 2018, ini tahapannya,” kata bahlil.

    Dia pun menyampaikan hasil kunjungan lapangan ke Raja Ampat. Bahlil pun membagikan foto Pulau Piaynemo yang menampilkan foto hoaks dan kondisi terkini di lapangan. Dia mengajak masyarakat di Tanah Air untuk hati-hati dalam menyikapi informasi terkait beredarnya foto hoaks kerusakan lingkungan di Raja Ampat.

    “Kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya dan mana yang tidak benar. Karena kita semua pingin untuk Indonesia baik. Saya langsung turun ke lapangan ke PT Gag menemui jumlah total masyarakat di Pulau Gag total ada 700 orang dan 300 KK,” kata Bahlil.