Kementrian Lembaga: BKPM

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berupaya menggandeng lebih banyak investor untuk terlibat dalam proyek jumbo tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Orang nomor satu di Indonesia itu menjajaki pembicaraan dengan pengusaha Jepang. 

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa presiden telah bertemu delegasi bisnis Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

Dalam pertemuan dibahas berbagai hal, termasuk mengenai rencana skema kerja sama yang berpotensi dijalankan keduanya, baik itu skema pemerintah ke pemerintah (G2G) atau secara bisnis ke bisnis (B2B).

Rosan menuturkan segala kemungkinan masih terbuka untuk terjadi antara kedua belah pihak.

“Kelihatannya, ini kami masih terbuka ya, tetapi harapannya dari perusahaan-perusahaan Jepang yang besar ini berpartisipasi dari konstruksinya, engineering-nya dan juga tentunya dari pendanannya,” tuturnya.

Dia mengatakan bahwa kecakapan dari perusahaan Jepang membuat Prabowo mengajak delegasi bisnis Jepang untuk ikut andil dalam proyek Giant Sea Wall. Perusahaan Jepang memiliki kapasitas mumpuni dan sudah teruji sangat baik.

“Itu juga diharapkan partisipasi dari perusahaan-perusahaan Jepang ini, karena mereka juga perusahaan konstruksinya juga kita harapkan untuk berpartisipasi,” pungkas Rosan.

Presiden Prabowo SubiantoPerbesar

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga melobi investor lokal maupun asing untuk membangun proyek giant sea wall.

AHY menyebut, komitmen investor pada proyek giant sea wall itu dibidik dalam rangka menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program itu tidaklah sedikit.

“Kita mengharapkan hadirnya investasi yang juga cukup berarti dari dalam maupun luar negeri, karena kalau hanya mengandalkan fiskal atau APBN kita tentu tidak cukup karena banyak sekali prioritas lainnya yang juga harus diwujudkan,” tuturnya.

Sejalan dengan hal itu, AHY mengaku bakal berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga lain untuk memperbesar peluang tersebut.  

Saat dikonfirmasi apakah sudah ada sejumlah negara yang sudah menyampaikan minatnya menggarap giant sea wall itu, AHY mengaku belum dapat memberikan informasi lanjutan. Pasalnya, komitmen yang dikantongi saat ini belum terikat secara resmi. 

“Tentu secara resmi belum ada yang bisa kita jelaskan, tapi pada saatnya karena ini juga bukan hanya urusan Kemenko Infrastruktur atau juga urusan PU tetapi juga dengan lintas stakeholder lainnya dan kami mengundang dunia usaha untuk terlibat dalam proyek-proyek seperti ini ke depan,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memang sempat mengungkap bahwa proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masuk ke dalam daftar program strategis era Presiden Prabowo Subianto. 

Staf Ahli Menteri PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja menuturkan pembangunan IKN dan giant sea wall itu merupakan dua dari 53 agenda yang dilakukan untuk mendukung program unggulan kementerian dan lembaga lainnya. 

“Ini yang dimasukkan dalam menu quick win-nya PU 2024-2025. Ada giant sea wall ya, IKN juga masih dalam menu,” tuturnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/11/2024). 

Dalam paparan yang dibagikan, saat ini program giant sea wall tengah masuk dalam tahap review desain dan persiapan konstruksi. Di mana, proyek ini diinisiasi untuk mengatasi masalah penurunan muka tanah khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun giant sea wall dari Bekasi hingga Tangerang saja membutuhkan anggaran mencapai Rp90 triliun.