Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKPM

  • Pengusaha Eropa Bongkar Hambatan Utama Investasi di RI

    Pengusaha Eropa Bongkar Hambatan Utama Investasi di RI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua European Business Chambers of Commerce (EuroCham) Indonesia Francois de Maricourt mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi investor Eropa saat ingin menanamkan modal di Indonesia.

    Ia menyoroti birokrasi dan belum adanya perjanjian perdagangan sebagai hambatan utama.

    “Salah satu tantangan umum yang disebutkan oleh anggota kami dan calon investor adalah birokrasi. Sayangnya, di Indonesia masih ada banyak regulasi dari berbagai entitas,” ujar Francois di Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Senin (9/12).

    Menurutnya, penyederhanaan proses investasi menjadi langkah penting untuk menarik lebih banyak investor dari Eropa.

    “Salah satu usulan kami adalah bagaimana Indonesia dapat menyederhanakan beberapa proses investasi karena ini akan sangat membantu menarik lebih banyak bisnis dan investasi,” katanya.

    Francois juga menyoroti pentingnya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) yang belum kunjung ditandatangani setelah lebih dari delapan tahun dalam tahap negosiasi.

    “Saat ini, beberapa perusahaan di Indonesia sulit bersaing karena belum ada tarif khusus untuk perusahaan Indonesia karena CEPA belum ditandatangani. Kami sangat berharap akan ada kemajuan dalam penandatanganan perjanjian perdagangan Indonesia-UE ini karena ini sangat mendukung aliran perdagangan dan investasi,” tambahnya.

    Dalam kesempatan sama, Francois menyampaikan harapannya agar IEU CEPA dapat segera difinalisasi pada tahun mendatang.

    “Kami berharap bahwa di bawah pemerintahan sebelumnya kami dapat menyelesaikan perjanjian ini dan menandatanganinya. Namun sayangnya, itu belum tercapai. Menteri mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memajukan hal ini. Jadi, saya berharap, mudah-mudahan tahun depan perjanjian ini bisa ditandatangani dan disepakati,” pungkasnya.

    (lau/sfr)

  • Antisipasi Kebijakan Trump, Perundingan Indonesia & IEU-CEPA Harus Dirampungkan

    Antisipasi Kebijakan Trump, Perundingan Indonesia & IEU-CEPA Harus Dirampungkan

    Jakarta: Indonesia harus segera menyelesaikan perundingan dengan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan perundingan ini bisa mengantisipasi kebijakan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump terkait ancaman pemberlakuan tarif impor tinggi.
     
    Kerja sama dengan IEU-CEPA, lanjut Anindya, juga akan meningkatkan akses ke kawasan Uni Eropa (UE) yang memiliki pasar senilai USD17 triliun atau Rp 269.416 triliun (kurs Rp 15.848/dolar AS). Setara dengan 12 kali produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 
     
    “Proses perjanjian dagang tersebut sudah berlangsung selama hampir sembilan tahun. Indonesia ini bagus kalau bisa membuat IEU-CEPA karena akan membuka akses kepada kawasan yang (memiliki pasar) USD17 triliun,” kata Anindya melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 10 Desember 2024.
    Pernyataan Anindya itu dikemukakan saat menjadi pembicara dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2024 yang diselenggarakan European Business Chamber of Commerce (EuroCham). Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
     
    Anindya mengatakan perjanjian IEU-CEPA juga memberi manfaat bagi UE, mengingat Indonesia penopang 40% pasar di Asia Tenggara atau ASEAN. Anindya berharap isu-isu yang ada dapat disiasati agar perdagangan dengan UE dapat berjalan baik.
     
    “Jadi, ini hal strategis buat dua-duanya (Indonesia dan UE). Ini menjadi angin segar,” ujar dia.
     
    Ekspor-Impor Bisa Naik 6 Kali
    Anindya mengatakan, dengan berlakunya IEU-CEPA, transaksi ekspor dan impor Indonesia-Eropa dapat meningkat dua hingga enam kali lipat. Selain itu, perjanjian tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air untuk masuk rantai pasok dunia.
     
    “Teman-teman dari Kadin, yang juga banyak dari UMKM, bisa jadi bagian dari rantai pasok dunia. Ini tentu bukan saja bagus buat pemain besar seperti perusahaan palm oil (minyak kelapa sawit), yang kadang suka ada isu sustainability (keberlanjutan), tapi teman-teman ini bisa masuk ke berbagai macam industri,” kata dia.
     
    Tidak hanya mendongkrak transaksi, kerja sama investasi ini menurut Anindya juga bisa membuka edukasi dari mitra teknologi. Hal ini akan membawa pengusaha nasional naik kelas.
     
    “Jadi, teman-teman Kadin bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya,” kata dia.
     
    Indonesia Harus Antisipasi Kebijakan Trump
    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS) akan menjadi salah satu ancaman serius bagi perdagangan global ke depan turut menjadi perhatian Anindya. Tarif impor tinggi yang akan ditetapkan Presiden Terpilih AS Donald Trump terhadap beberapa negara seteru dagang, misalnya China, akan mengubah lanskap perdagangan dunia.
     
    Anindya mengatakan Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan proteksionisme yang kemungkinan bakal diterapkan Trump, di antaranya dalam bentuk tarif impor yang tinggi.
     
    “Karena memang itu kayaknya tidak bisa dicegah,” kata Anindya.
     
    Dia mengapresiasi keputusan pemerintah yang ingin memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra, terutama Kanada, Uni Emirat Arab (UEA), Jepang, dan Australia. Selama 2,5 pekan terakhir, pemerintah terus mengoptimalkan kerja sama Global South.
     
    “Kemitraan dengan negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah juga penting. Tapi dengan Eropa ini strategis, meski tidak gampang,” ujar dia.
     
    Anindya sebelumnya mengungkapkan, sikap protektif Donald Trump bisa mendatangkan kerugian sekaligus keuntungan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.
     
    Salah satu kerugian yang bisa dialami Indonesia, menurut Anindya, adalah sulitnya produk ekspor RI masuk ke AS. Demi melindungi pasar dan industri dalam negerinya, pemerintah AS bisa memberlakukan tarif Bea Masuk (BM) yang tinggi atau menerapkan hambatan nontarif (non-tariff barrier). Misalnya dengan alasan standardisasi produk, lingkungan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain.
     
    Adapun keuntungan yang bisa dinikmati Indonesia, kata Anindya, adalah terealisasinya berbagai perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) secara bilateral yang prosesnya sempat tersendat.
     
    Anindya mencontohkan, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada atau Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA) ditandatangani lebih cepat. Pemerintah Indonesia dan Kanada menandatangani ICA–CEPA pada Senin, 2 Desember 2024 lalu.
     
    “Ada manfaatnya juga nih ketika Amerika bilang proteksionisme. ICA-CEPA itu dua tahun jadi. Terbukalah kerja sama bilateral yang selama ini tersendat,” ujar Anindya.
     

    Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi mengungkapkan, jika pemerintah AS memberlakukan tarif impor tinggi, negara-negara eksportir seperti China bakal mengalihkan pasar ekspornya ke negara-negara lain, termasuk Eropa dan Indonesia.
     
    “Kita mungkin akan merasakan dampak dari tekanan AS terhadap China, karena China kemungkinan akan mencoba menjual lebih banyak produknya ke Eropa dan Indonesia,” tutur Denis.
     
    Untuk itu, Denis berharap Indonesia dapat segera mengimplementasikan IEU-CEPA. Melalui perjanjian ini, Indonesia bisa masuk dalam rantai pasok global yang lebih luas melalui Kanada.
     
    “Berarti produk masuk, mendapatkan nilai lebih, dan keluar. Jadi, bukan hanya menjual produk akhir,” ujarnya. 
     
    Denis mengatakan kepastian hukum juga harus menjadi perhatian guna mendukung konten lokal yang ingin diperdagangkan. “Kepastian hukum itu akan mendatangkan lebih banyak investasi ke Indonesia,” tegas dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Anindya Bakrie: Uni Eropa Miliki Akses Pasar Senilai 17 Triliun Dolar AS – Halaman all

    Anindya Bakrie: Uni Eropa Miliki Akses Pasar Senilai 17 Triliun Dolar AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie berharap, perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat segera diselesaikan. 

    Dengan demikian, IEU-CEPA akan meningkatkan akses ke kawasan yang memiliki pasar senilai 17 triliun dolar AS atau Rp 269.416 triliun (kurs Rp 15.848/dolar AS), atau setara 12 kali produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 

    Apalagi, perdagangan global kini menghadapi ancaman tarif impor tinggi yang akan diberlakukan Presiden Terpilih Amerika Serikat Donald Trump.

     

    Itulah sebabnya, Indonesia harus cepat menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan pasar lain yang besar, seperti Uni Eropa (UE).

    “Proses perjanjian dagang tersebut sudah berlangsung selama hampir sembilan tahun. Indonesia ini bagus kalau bisa membuat IEU-CEPA, karena akan membuka akses kepada kawasan yang (memiliki pasar) 17 triliun dolar AS,” kata Anindya, saat menjadi pembicara dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2024 yang diselenggarakan European Business Chamber of Commerce (EuroCham), di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Anindya mengatakan, perjanjian IEU-CEPA juga memberi manfaat bagi UE, mengingat Indonesia penopang 40 persen pasar di Asia Tenggara atau ASEAN. Anindya berharap, isu-isu yang ada dapat disiasati agar perdagangan dengan UE dapat berjalan baik.

    “Jadi, ini hal strategis buat dua-duanya (Indonesia dan UE). Ini menjadi angin segar,” ujar dia.

    Ekspor-Impor Naik Jadi 6 Kali

    Anindya mengatakan, dengan berlakunya IEU-CEPA, transaksi ekspor dan impor Indonesia-Eropa dapat meningkat dua hingga enam kali lipat. Selain itu, perjanjian tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air untuk masuk rantai pasok dunia.

    “Teman-teman dari Kadin, yang juga banyak dari UMKM, bisa jadi bagian dari rantai pasok dunia. Ini tentu bukan saja bagus buat pemain besar seperti perusahaan palm oil (minyak kelapa sawit), yang kadang suka ada isu sustainability (keberlanjutan), tapi teman-teman ini bisa masuk ke berbagai macam industri,” ucapnya.

    Tidak hanya mendongkrak transaksi, kerja sama investasi ini menurut Anindya juga bisa membuka edukasi dari mitra teknologi. Hal ini akan membawa pengusaha nasional naik kelas.

    “Jadi, teman-teman Kadin bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Indonesia Harus Antisipasi Kebijakan Trump

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS) akan menjadi salah satu ancaman serius bagi perdagangan global ke depan turut menjadi perhatian Anindya. 

    Tarif impor tinggi yang akan ditetapkan Presiden Terpilih AS Donald Trump terhadap beberapa negara seteru dagang, misalnya China, akan mengubah lanskap perdagangan dunia.

    Anindya mengatakan, Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan proteksionisme yang kemungkinan bakal diterapkan Trump, di antaranya dalam bentuk tarif impor yang tinggi.

    “Karena memang itu kayaknya tidak bisa dicegah,” kata Anindya.

    Anindya mengapresiasi keputusan Pemerintah yang ingin memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra, terutama Kanada, Uni Emirat Arab (UEA), Jepang, dan Australia. Selama 2,5 pekan terakhir, pemerintah terus mengoptimalkan kerja sama Global South.

    “Kemitraan dengan negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah juga penting. Tapi dengan Eropa ini strategis, meski tidak gampang,” ujarnya. 

    Anindya sebelumnya mengungkapkan, sikap protektif Donald Trump bisa mendatangkan kerugian sekaligus keuntungan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

    Salah satu kerugian yang bisa dialami Indonesia, menurut Anindya, adalah sulitnya produk ekspor RI masuk ke AS. Demi melindungi pasar dan industri dalam negerinya, pemerintah AS bisa memberlakukan tarif Bea Masuk (BM) yang tinggi atau menerapkan hambatan nontarif (non-tariff barrier), misalnya dengan alasan standardisasi produk, lingkungan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain.

    Adapun keuntungan yang bisa dinikmati Indonesia, kata Anindya, adalah terealisasinya berbagai perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) secara bilateral yang prosesnya sempat tersendat.

    Anindya mencontohkan, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada atau Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA) ditandatangani lebih cepat. Pemerintah Indonesia dan Kanada menandatangani ICA–CEPA pada Senin (2/12/2024) lalu.

    “Ada manfaatnya juga nih ketika Amerika bilang proteksionisme. ICA-CEPA itu dua tahun jadi. Terbukalah kerja sama bilateral yang selama ini tersendat,” ujar Anindya.

    Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi mengungkapkan, jika pemerintah AS memberlakukan tarif impor tinggi, negara-negara eksportir seperti China bakal mengalihkan pasar ekspornya ke negara-negara lain, termasuk Eropa dan Indonesia.

    “Kita mungkin akan merasakan dampak dari tekanan AS terhadap China, karena China kemungkinan akan mencoba menjual lebih banyak produknya ke Eropa dan Indonesia,” tutur Denis.

    Untuk itu, Denis berharap Indonesia dapat segera mengimplementasikan IEU-CEPA. Melalui perjanjian ini, Indonesia bisa masuk dalam rantai pasok global yang lebih luas melalui Kanada.

    “Berarti produk masuk, mendapatkan nilai lebih, dan keluar. Jadi, bukan hanya menjual produk akhir,” ujarnya. 

    Denis mengatakan, kepastian hukum juga harus menjadi perhatian guna mendukung konten lokal yang ingin diperdagangkan. “Kepastian hukum itu akan mendatangkan lebih banyak investasi ke Indonesia,” tegas dia.

  • Gaet Investor dari Eropa, Rosan Siapkan Jurus Ini

    Gaet Investor dari Eropa, Rosan Siapkan Jurus Ini

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam pasar global dan merupakan partner yang tepat untuk bekerja sama dengan perusahaan internasional, termasuk dari Eropa.

    Hal ini disampaikan saat pidato kunci pada Indonesia-Europe Investment Summit (IEIS) 2024, dengan tema Bridging Horizons: European Investment and Indonesia’s Path to a Sustainable Future di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pagi ini.

    Menurut Rosan Indonesia memiliki posisi strategis yang sangat menarik bagi para investor global, terutama dari Eropa. Dengan keahlian, teknologi, dan sumber daya yang dimiliki Eropa, serta potensi yang melimpah dan pasar yang dinamis yang ditawarkan Indonesia, kedua belah pihak memiliki peluang besar untuk menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

    “Indonesia mewakili sekitar 41% dari populasi ASEAN dan 36% dari perekonomian ASEAN. Hal ini juga didukung oleh perekonomian yang terus berkembang dan demokrasi yang stabil. Kita juga sepakat akan men-set up EU Desk di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM,” kata Rosan dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

    “Selama ini hanya China Desk, Japan Desk, dan Korea Desk, sekarang kita set up EU Desk untuk sama-sama men-support. Ini adalah salah satu outcome dari pertemuan hari ini,” sambung Rosan.

    Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi yang turut hadir dalam acara, menekankan bahwa Uni Eropa dan Indonesia bekerja bersama-sama untuk memperkuat perdagangan dan mengatasi tantangan global. Kemitraan ini didasari oleh nilai-nilai dan visi bersama yang memberikan kontribusi signifikan tidak hanya bagi kedua belah pihak, tetapi juga kontribusi secara global.

    Menurutnya Uni Eropa bersama lembaga-lembaga dan negara anggotanya, melalui pendekatan Team Europe, siap bekerja sama dengan Indonesia untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

    “Melalui inisiatif-inisiatif utama seperti Global Gateway dan Just Energy Transition Partnership serta tujuan peningkatan Hubungan perdagangan dan investasi, Uni Eropa merasa terhormat dapat mendukung program-program prioritas Indonesia, menciptakan investasi transformatif yang akan membentuk masa depan yang lebih hijau dan inklusif bagi semua,” terang Denis.

    Ketua The European Business Chamber of Commerce (EuroCham) Indonesia Francois de Maricourt juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan Eropa atas komitmen mereka terhadap investasi berkelanjutan di Indonesia. Komitmen ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga turut memperkuat hubungan antara Indonesia dan Eropa dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif.

    “Dengan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, perusahaan-perusahaan Eropa di sini ingin menunjukkan komitmen mereka dalam penerapan praktik berkelanjutan global di Indonesia. Praktik ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional mereka, tetapi juga mendukung tujuan Indonesia yang lebih luas untuk investasi berkelanjutan,” ucap Francois.

    Kegiatan Indonesia-Europe Investment Summit (IEIS) 2024 ini merupakan kerja sama antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan EuroCham. Hadir di Indonesia sejak tahun 2004, EuroCham mewakili perusahaan-perusahaan anggotanya yang mencakup perusahaan kecil, menengah, dan besar yang berasal dari berbagai sektor industri dan negara Eropa.

    EuroCham juga secara aktif mewakili perusahaan anggota dalam dialog kebijakan yang berkelanjutan dengan Pemerintah Indonesia. Selama lima tahun terakhir, negara-negara Eropa secara konsisten menjadi salah satu sumber foreign direct investment (FDI) di Indonesia.

    Secara total, 52 negara menyumbang investasi senilai US$ 18,7 miliar pada periode 2019 hingga kuartal ketiga 2024. Investasi dari Eropa berada di posisi kelima terbesar asal investasi yang masuk ke Indonesia. Belanda, Perancis, dan Jerman merupakan 3 negara Eropa penyumbang tertinggi.

    (acd/acd)

  • Menkomdigi Ketemu Menperin Bahas Nasib iPhone 16 di Indonesia

    Menkomdigi Ketemu Menperin Bahas Nasib iPhone 16 di Indonesia

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan pertemuan dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang pada hari ini, Senin (9/12/2024).

    Pertemuan keduanya berlangsung di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Jakarta. Adapun, topik yang dibahas oleh Meutya dan Agus ini terkait investasi Apple di Indonesia.

    “Beberapa hal di antaranya ya (soal investasi Apple di Indonesia-red),” ujar Meutya kepada detikINET, Senin (9/12/2024).

    Terkait lebih rinci pembahasan antara Menkomdigi dan Menperin ini, Meutya belum berkomentar lebih jauh.

    Seperti diketahui sebelumnya, Apple telah menawarkan investasi sebesar USD 100 juta atau sekitar Rp 1,58 triliun untuk membangun pabrik komponen di Bandung, namun tawaran ini ditolak oleh pemerintah karena dianggap tidak setara dengan potensi pasar dan kebutuhan investasi untuk mencapai keadilan ekonomi.

    Alhasil, persoalan tersebut berdampak pada mundurnya penjualan iPhone 16 series yang seharusnya sudah dipasarkan di Oktober 2024 lalu.

    Kemudian, Pemerintah RI mengajukan syarat baru bagi raksasa asal Cupertino, AS, itu untuk dapat memasarkan iPhone terbarunya itu di Indonesia dengan berinvestasi USD 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun dan disanggupi oleh Apple.

    Apple disebutkan sudah melakukan pembicaraan awal dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM soal rencana investasi.

    “Mereka (Apple) sudah melakukan pembicaraan awal dengan Kementerian Investasi. Angka yang mereka sampaikan, rencana investasi mereka ke depan itu sekitar USD 1 miliar,” kata Agus seperti dikutip dari detikFinance beberapa waktu lalu.

    “Saya sendiri sudah intensif bicara dengan Bapak Menteri Investasi (Rosan Roeslani), kami bicarakan skema yang paling baik untuk Apple bisa merealisasikan investasi yang secara verbal dikomitmenkan oleh Apple ke Kementerian Investasi sebesar USD 1 miliar tadi,” sambungnya.

    Lebih lanjut Agus mengungkap Apple akhirnya memilih opsi investasi pembangunan pabrik di Indonesia. Ini ditempuh agar memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), demi bisa menjual iPhone 16.

    “Insya Allah mereka akan mengambil skema pertama, yaitu investasi fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia,” ujarnya saat itu.

    (agt/fay)

  • Ekonom Sebut Infrastruktur dan SDM jadi Tantangan Investasi KEK

    Ekonom Sebut Infrastruktur dan SDM jadi Tantangan Investasi KEK

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencatat investasi kumulatif yang sudah masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus alias KEK mencapai Rp242,5 triliun per kuartal III/2024. Ekonom menilai infrastruktur dan sumber daya manusia yang belum memadai menjadi alasan investor masih kurang tertarik menanamkan modalnya di KEK.

    Sebagai informasi, jumlah investasi di KEK Rp242,5 triliun cenderung sedikit apabila dibandingkan dengan realisasi investasi langsung. Menurut catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp1.261,43 triliun sepanjang Januari—September 2024.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai infrastruktur pendukung yang belum memadai masih menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan KEK, terutama KEK di luar Pulau Jawa.

    “Saya melihat beberapa KEK menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses transportasi, pasokan listrik yang belum stabil, serta fasilitas pendukung lainnya yang belum terintegrasi dengan baik,” jelas Yusuf kepada Bisnis, Senin (9/12/2024).

    Kondisi tersebut, sambungnya, diperburuk oleh birokrasi yang rumit dan koordinasi antar instansi yang masih lemah. Akibatnya, calon investor merasakan ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.

    Oleh sebab itu, Yusuf meyakini jika pemerintah serius ingin menjadikan KEK sebagai penggerak utama perekonomian nasional maka perbaikan infrastruktur dasar harus dibenahi seperti peningkatan konektivitas antar wilayah, penyediaan sumber energi yang stabil dan terjangkau, hingga pengembangan fasilitas pendukung industri yang terintegrasi.

    Selain itu, dia mendorong peningkatkan kapasitas Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) baik dalam pendanaan maupun manajemen. Sejalan dengan itu, kualitas sumber daya manusia di sekitar kawasan KEK harus ditingkatkan.

    “Program pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal dapat dirancang sesuai kebutuhan industri di kawasan tersebut,” ujar Yusuf.

    Dengan demikian, diyakini akan tercipta ekosistem industri yang berkelanjutan sekaligus memberikan nilai tambah langsung bagi masyarakat sekitar. 

    Terakhir, Yusuf berpendapat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat. Dia mencontohkan, harmonisasi regulasi dan kebijakan antar tingkatan menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat investasi.

    “Promosi KEK juga perlu ditingkatkan melalui strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan diplomasi ekonomi yang lebih kuat untuk menarik,” tutupnya.

    Sementara itu, pemerintah sadar betul perlunya perbaikan operasional KEK. Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara Setya Bhakti Parikesit pemerintah sudah meresmikan 24 KEK dan akan menambah sembilan lainnya.

    Dalam perencanaan nasional jangka menengah, ujar Setya, pemerintah akan berupaya mengembangkan infrastruktur ke kawasan ekonomi.

    “Kita berupaya untuk mengembangkan konektivitas rel kereta api untuk koridor logistik, percepatan standarisasi infrastruktur dan fasilitas, pengembangan pelabuhan ekspor-impor, serta hub internasional,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengaku pemerintah akan terus berupaya menciptakan ekosistem investasi yang kondusif di KEK. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan sejumlah insentif pajak, pembebasan bea masuk dan cukai, kemudahan proses keimigrasian, perizinan, dan sejenisnya.

    Selain insentif fiskal, Setya mengungkapkan pemerintah terus melakukan pembenahan birokrasi, regulasi, persyaratan perizinan, hingga memperkuat kerangka kelembagaan untum meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan terkait.

    “Tentunya, yang terakhir, kami berupaya untuk menjalin lebih banyak kemitraan dengan berbagai bisnis dan kegiatan yang mendukung upaya menarik investasi dalam dan luar negeri,” tutupnya.

  • Investor Eropa Lebih Naksir Energi Bersih RI Dibanding Nikel Cs

    Investor Eropa Lebih Naksir Energi Bersih RI Dibanding Nikel Cs

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Para pengusaha Eropa kurang tertarik berinvestasi pada nikel atau komoditas tambang lainnya meski Indonesia memiliki sumber daya mineral kritis yang melimpah.

    Mereka justru lebih melirik untuk berinvestasi di sektor energi bersih di Tanah Air.

    Ketua European Business Chamber of Commerce Indonesia Francois de Maricourt menegaskan fokus utama perusahaan Eropa saat ini bukan pada tambang nikel, melainkan pada proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) yang dinilai lebih sejalan dengan keunggulan mereka di bidang teknologi berkelanjutan.

    “Kami melihat banyak investasi, dan beberapa perusahaan Eropa telah berinvestasi dalam tambang nikel dan ekosistemnya. Namun, ini bukan kekuatan utama bisnis Eropa, jadi saya tidak berharap ada banyak investasi langsung dalam mineral kritis. Jauh lebih banyak di bidang seperti energi terbarukan atau FMCG atau teknik di mana perusahaan Eropa cukup kuat,” ujar Francois dalam konferensi pers di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Senin (9/12).

    Ia juga menyebutkan sejumlah proyek energi terbarukan yang sudah berjalan di Indonesia, termasuk rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) besar oleh perusahaan asal Perancis, Total Energy.

    Selain investasi, pemerintah Indonesia dan Uni Eropa juga tengah mempercepat penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi perdagangan kedua pihak.

    Francois berharap perjanjian ini bisa segera diselesaikan karena akan membuka peluang dagang lebih besar.

    “Saat ini, beberapa perusahaan di Indonesia sulit bersaing karena belum ada tarif khusus untuk perusahaan Indonesia karena CEPA belum ditandatangani. Kami sangat berharap akan ada kemajuan dalam penandatanganan perjanjian perdagangan Indonesia-UE ini karena ini sangat mendukung aliran perdagangan dan investasi,” ucapnya.

    Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi menekankan energi terbarukan adalah masa depan ekonomi global. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam sektor ini.

    “Kekayaan Indonesia tidak hanya terbatas pada hal-hal yang dapat disentuh seperti nikel, bauksit, kelapa sawit, dan karet, tetapi juga pada hal-hal yang tidak dapat disentuh, seperti energi terbarukan dari matahari dan panas bumi. Ini adalah masa depan, dan energi terbarukan akan mendatangkan investasi,” ungkap Denis.

    Di tempat yang sama, Menteri Investasi Rosan Roeslani menyambut baik minat investasi di sektor energi terbarukan ini. Menurutnya, pemerintah terus berupaya menarik investasi asing untuk memanfaatkan potensi energi bersih yang selamaini baru digunakan kurang dari 1 persen dari total potensi.

    “Kita juga ingin mendengarkan apa masukan mereka, pemikiran mereka supaya investasi yang potensi ini di clean energy yang mungkin selama ini penggunaannya baru kurang dari 1 persen di Indonesia dari potensi kita yang ada itu bisa kita aktivasi atau kita bisa tingkatkan secara cepat,” kata Rosan.

    “Kita bisa mengakselerasi pertemuan itu karena ini adalah bagian dari target kita untuk mencapai pertumbuhan 8 persen yang sudah direncanakan oleh Bapak Presiden (Prabowo),” pungkasnya.

    (lau/pta)

  • Cerita Rosan Rayu Apple Tambah Investasi di RI US Miliar: Ini Baru Permulaan

    Cerita Rosan Rayu Apple Tambah Investasi di RI US$1 Miliar: Ini Baru Permulaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan dirinya cukup intens berkomunikasi dengan pihak Apple terkait persoalan tertahannya produk iPhone 16 karena belum terpenuhinya TKDN. 

    Meski TKDN merupakan ranah Kementerian Perindustrian, namun Apple perlu melakukan investasi untuk memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar dapat memasarkan produk teranyarnya di Tanah Air. 

    Rosan bercerita, pada awalnya terjadi perbedaan persepsi dengan Apple Inc. yang menganggap pendirian Apple Developer Academy di Indonesia merupakan bagian dari TKDN. Namun, mengingat Indonesia sebagai pangsa pasar produk Apple yang cukup besar, Rosan mendorong Apple untuk berinvestasi lebih di Indonesia. 

    “Saya bilang ke mereka, You [Apple] udah banyak mengambil asas manfaat di sini, you investasi lah di sini. Jangan kasih saya puluhan juta dolar, jangan kasih saya ratusan juta dolar. Alhamdulillah akhirnya mereka sepakat mulai investasi US$1 miliar,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (8/12/2024). 

    Apple sebelumnya berencana investasi sejumlah US$100 juta atau sekitar Rp1,59 triliun (Rp15.845 per dolar AS) demi memenuhi TKDN. Angka yang jauh lebih kecil dari realisasi investasi Apple di Vietnam yang mencapai Rp256 triliun. 

    Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS (2021-2023) tersebut menyampaikan bahwa kesepakatan US$1 miliar merupakan investasi awal dan akan lebih banyak lagi program maupun investasi ke depannya. 

    Rosan berharap melaui investasi tersebut, Indonesia dapat menjadi vendor Apple dalam pembuatan produk-produknya. 

    “Kami juga bisa jadi vendor. Contohnya iPhone itu vendornya bisa lebih dari 300. Tapi di kita [Indonesia] cuma ada satu. Saya bilang, paling tidak puluhan lah ada vendor di kita. Ini kan juga menciptakan lapangan-lapangan industri baru,” tuturnya. 

    Terkait kelanjutan investasi tersebut, Rosan disebutkan telah kembali melakukan diskusi dengan produsen smartphone asal Amerika Serikat terkait detail investasi dan komponen yang akan dibuat di Indonesia, pada Jumat (6/12/2024) dini hari. 

    Di Indonesia, penanaman modal Apple Inc. berupa pembangunan program pengembangan talenta IT, yakni Apple Developer Academy. Beberapa fasilitas yang telah dibangun yaitu di Tangerang Selatan, Batam, dan Surabaya. Rencananya Apple juga berkomitmen membangun 1 fasilitas lainnya di Bali. 

    Adapun, pembangunan fasilitas tersebut merupakan salah satu syarat bagi Apple untuk memenuhi TKDN 35%. Kendati demikian, Kementerian Perindustrian menyebut sertifikat TKDN yang saat ini dimiliki Apple harus diperpanjang dengan menambah investasi baru dan mendorong agar TKDN Apple mencapai 40%. 

    Rosan berharap segala investasi yang masuk ke Indonesia dari dalam dan luar negeri dapat meningkatkan kualitas SDM. 

    “Karena saya meyakini pertumbuhan ekonomi kita akan jadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkesinambungan, apabila manusianya ikut tumbuh dan berkembang bersama, baik dari segi produktivitas, pendidikan, skills, maupun lainnya,” tutupnya.

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Program 3 Juta Rumah, Penjenamaan Bank, Hingga Defisit BPJS Kesehatan

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Program 3 Juta Rumah, Penjenamaan Bank, Hingga Defisit BPJS Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto membutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari pengembang.

    Adapun, program 3 juta unit rumah setiap tahunnya ini terdiri dari 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di perdesaan maupun pesisir. 

    Saat ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah membuat peta jalan untuk mencapai program 3 juta rumah per tahun.

    Sejumlah upaya yang akan digunakan dalam mendukung program 3 juta rumah, antara lain dengan kolaborasi antar stakeholder perumahan, program pengadaan rumah gratis dengan skema corporate social responsibility (CSR), dan perumahan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

    Kemudian, dengan memanfaatkan lahan dan bangunan milik BUMN, serta rumah susun yang idle.

    Ulasan tentang program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

    Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Minggu (8/12/2024):

     

    Mimpi Prabowo Bangun Giant Sea Wall Terganjal Keterbatasan Dana

    Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menjaring investor dalam pembangunan dalam proyek jumbo tanggul laut raksasa atau giant sea wall. 

    Berdasarkan hitungan Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan tanggul pantai sepanjang 1 kilometer membutuhkan biaya sekitar Rp1 triliun sehingga untuk pembangunan Tanggul Pantai mulai dari Provinsi Banten sampai Kota Surabaya, Jawa Timur diestimasikan akan membutuhkan biaya mencapai Rp600 triliun. 

    Biaya pembangunan Tanggul Pantai itu juga belum mencakup penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya dimana jika diestimasikan total bisa mencapai Rp800 triliun. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa presiden telah bertemu delegasi bisnis Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

    Dalam pertemuan dibahas berbagai hal, termasuk mengenai rencana skema kerja sama yang berpotensi dijalankan keduanya, baik itu skema pemerintah ke pemerintah (G2G) atau secara bisnis ke bisnis (B2B). Menurutnya, segala kemungkinan masih terbuka untuk terjadi antara kedua belah pihak.

     

    Kolaborasi dan Komitmen Pengembang Kunci Realisasi Program 3 Juta Rumah

    Dalam pembangunan rumah 3 juta unit per tahun, Kementerian PKP berusaha mendapatkan lahan secara gratis dan murah. 

    Selain itu, salah satu dukungan kebijakan dalam program 3 juta rumah yakni telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5 persen kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp7 juta sampai Rp9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait. 

    Dia menilai kolaborasi dan kontribusi pengembang dalam program 3 juta rumah sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan anggaran. Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp5,2 triliun sehingga tidak mencukupi pembangunan 3 juta unit rumah tanpa dukungan dan kerja sama dari pelaku usaha swasta. 

     

    Bank Ramai-ramai Lakukan Penjenamaan Baru

    Sejumlah bank melakukan penjenamaan baru sejalan dengan strategi bisnis di industri perbankan yang mencakup perubahan merek, nama, hingga logo perusahaan.

    Terbaru, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) yang sebelumnya dikenal sebagai Bank BTPN, resmi mengadopsi nama baru, SMBC Indonesia, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2024. 

    Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar menjelaskan perubahan nama ini dilakukan demi mengintegrasikan keunggulan lokal Bank BTPN dengan reputasi global Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), sebagai kelompok keuangan terbesar di Jepang.

    “Kami memiliki visi jangka panjang untuk terus menyediakan layanan yang solutif, layanan finansial yang solutif bagi konsumen di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, dikutip pada Kamis (5/12/2024). 

    Ke depan, dengan penjenamaan baru atau rebranding ini, menurutnya, SMBC Indonesia terus berupaya melayani seluruh segmen pasar dengan pendekatan perbankan universal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mengembangkan bisnis secara seimbang di semua segmen, mulai dari ritel hingga korporasi.

     

    Memangkas Biaya dan Latensi Multi-Cloud

    Pasar komputasi awal (cloud computing) di kawasan Asia Pasifik dan Jepang (APJ) terus bertumbuh seiring dengan transformasi digital, berkembangnya titik interaksi mayantara, serta tren kecerdasan buatan (artificial intelligent).

    Pertumbuhan pasar komputasi awan ini seiring dengan meluasnya transformasi digital, yakni penggunaan teknologi untuk mentransformasikan proses analog menjadi digital semakin intens di semua organisasi, baik yang privat, maupun publik.

    Transformasi digital merupakan proses berkelanjutan, dan organisasi terus beradaptasi dengan lanskap digital yang terus berubah. Indonesia, seperti diakui World Digital Competitiveness Ranking (WDCR), mengalami percepatan transformasi digital sejak 5 tahun terakhir.

    Hal ini ditunjukkan oleh peringkat daya saing digital Indonesia yang meningkat. Bila pada 2022 di level 51, pada 2023 meningkat signifikan ke posisi 45. Bahkan, daya saing digital Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.

     

    Utak-atik Defisit BPJS Kesehatan

    Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya sehingga defisit terjadi. Kenaikan tarif pun menjadi salah satu opsi solusi yang tak terpisahkan tetapi belum menjadi ketetapan untuk mengantisipasi defisit BPJS Kesehatan.

    Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN sampai Oktober 2024 telah mencapai 109,62%, yang berarti beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat. 

    BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp146,28 triliun. Dengan kondisi ini, dia menyebut bahwa kenaikan tarif 10% pun tak mampu menutup defisit.

  • Eks Presenter TV TIna Taliza Kini Jadi Stafsus Wapres Gibran

    Eks Presenter TV TIna Taliza Kini Jadi Stafsus Wapres Gibran

    ERA.id – Tina Nataliza kini menjadi Staf Khusus Wakil Presiden yang membidangi UMKM, digitalisasi, penanganan stunting, serta ekonomi dan keuangan syariah. Dia diangkat oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka.

    “Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk memulai pengabdian sebagai Staf Khusus Wakil Presiden,” demikian petikan keterangan foto dalam akun Instagram @tina_taliza, yang dilansir di Jakarta, Jumat malam kemarin.

    Pengangkatan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 83/M Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 29 November 2024. Dalam pernyataannya, Tina mengungkapkan rasa terhormatnya atas penunjukan tersebut dan komitmennya untuk mengabdi di lingkungan pemerintahan.

    Dalam keterangan itu juga disebutkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Tina menerima arahan langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan empat mata.

    Pada kesempatan tersebut, Gibran memberikan penugasan penting terkait dengan beberapa isu strategis, termasuk pengembangan UMKM, digitalisasi, penanganan stunting, serta ekonomi dan keuangan syariah.

    Dalam pertemuan itu, kata Tina, Wapres menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut sejalan dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan maju.

    Tina yang pernah lama mengecap dunia jurnalistik dan presenter tv, memulai kariernya di sektor pemerintahan pada bulan Maret 2020 di Kementerian Investasi/BKPM, yang kini dikenal sebagai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan menjabat hingga 19 Agustus 2024.

    Kini, Tina siap memulai babak baru sebagai Staf Khusus Wakil Presiden dengan semangat untuk memberikan kontribusi yang lebih luas.

    “Bismillah, kini babak baru dimulai untuk mendedikasikan diri lebih luas dalam pemerintahan. Dengan kerendahan hati, izinkan saya memohon dukungan berupa masukan, kritik, nasihat, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk Indonesia yang kita cintai dan banggakan,” ujarnya.