Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKPM

  • Investasi di Vietnam Bisa Jalan dalam 2 Tahun, di RI Baru Dapat Izin

    Investasi di Vietnam Bisa Jalan dalam 2 Tahun, di RI Baru Dapat Izin

    Jakarta –

    Layanan perizinan masih menjadi batu sandungan bagi iklim investasi Indonesia. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bahkan mencatat ada investasi Rp 1.500 triliun yang batal terealisasi karena masalah perizinan.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu sempat membandingkan tahapan investasi di Indonesia dengan Vietnam. Menurutnya, investasi di Vietnam dari nol hingga selesai masa konstruksi hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun.

    “Berbicara Vietnam, cycle investasi, mulai dari pelaku usaha itu membuat perusahaan, sampai dia kepada mengeksekusi realisasinya di konstriksi, dia memulai ini, sampai dia selesai konstruksinya, itu cyclenya di sana kurang lebih 1,5-2 tahun,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komite IV DPR RI, disiarkan YouTube DPD, Selasa (4/11/2025).

    Kondisi di Vietnam berbeda jauh dengan di Indonesia. Dengan durasi 2 tahun, pengusaha atau investor baru bisa memperoleh izin resmi dari pemerintah. Secara keseluruhan, kata Todotua, siklus investasi di Tanah Air dapat memakan waktu hingga 5 tahun.

    “Cycle investasi di kita ini masih 2 kali lipat, 4-5 tahun. Kenapa? Karena memang proses perizinan kita ini kurang lebih 1,5-2 tahun, kemudian konstruksi pembangunannya juga segitu, kurang lebih. Jadi ini total 4-5 tahun,” tutur Todotua.

    Selain itu, saat ini, ICOR Vietnam berada di kisaran 4, sementara Indonesia masih sekitar 6. Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak modal untuk menghasilkan pertumbuhan yang sama, sehingga efisiensi investasi menjadi tantangan utama menuju target pertumbuhan 8%.

    Indeks ICOR menggambarkan seberapa efisien sebuah negara mengubah investasi menjadi output ekonomi atau pertumbuhan. Semakin rendah angka ICOR, berarti investasi yang masuk bisa menghasilkan pertumbuhan lebih besar dengan biaya lebih efisien.

    “Angka ICOR, atau indeks kontribusi cost factor terhadap kompetitif atau produksi terhadap investasi, mereka di level 4-an. Kita masih di level 6-an. Artinya memang ini signifikan Indonesia tantangan terbesarnya ini, kalau kita mau menuju kepada angka pertumbuhan 8%,” tutupnya.

    (ily/eds)

  • di Luar Negeri Rp 3,3 Juta

    di Luar Negeri Rp 3,3 Juta

    Jakarta –

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkap syarat minimal investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang ingin membuka usaha di Indonesia. Menurut Todotua, modal minimal untuk PMA di Indonesia adalah Rp 10 miliar.

    Hal ini berbeda dengan di negara lain, yang mana minimal modal untuk investor asing hanya US$ 200 dolar atau sekitar Rp 3,3 juta (kurs Rp 16.700). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menarik investasi ke Tanah Air.

    “Kalau di luar negeri, usaha kecil itu cukup dengan US$ 200 mereka bisa buka. Tetapi di negara kita, persyaratan kita untuk PMA, itu harus Rp 10 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, disiarkan YouTube DPD, Selasa (4/11/2025).

    Di sisi lain, jika modal minimal PMA diturunkan maka hal ini akan berdampak bagi pelaku UMKM. “Kenapa bisa begini? Karena kalau kita turunkan nanti impact-nya kepada teman-teman UMKM, ini yang terjadi,” tambah dia.

    Pada kesempatan itu, Todotua menyoroti maraknya investasi asing yang menyalahi aturan yang berlaku. Misalnya, pengusaha asing yang membuka bisnis rental hingga villa di Bali yang kemudian langsung ditindaklanjuti.

    Dalam hal ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjadi pihak yang melakukan penyegelan. Todotua juga mengungkap bahwa pihaknya menyampaikan protes ke Gubernur Bali, I Wayan Koster yang menuding Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tak bertindak apa-apa terkait investasi yang menyalahi aturan.

    “Beberapa bulan yang ada penyegelan yang ada di Bali terhadap kelompok investasi daripada Rusia terhadap villa, usaha rental, dan lain-lain itu kementerian kami. Jadi minggu kemarin kami agak sedikit protes dengan gubernur Bali berbicara terhadap Kementerian Investasi tidak berbuat apa-apa,” imbuhnya.

    “Tapi saya bilang sama gubernurnya, Pak Gubernur, saya udah cabut itu kita sudah cabut duluan itu barang itu, sudah dari 5-6 bulan yang lalu. Karena di sana hanya dengan memiliki NIB, mereka membangun villa, hotel, dan lain-lain. Tetapi sekarang kita pun tentunya aware dengan ini” tutupnya.

    (ily/eds)

  • Aduh! Investasi Rp 1.500 Triliun Batal Cair Gegara Persoalan Ini

    Aduh! Investasi Rp 1.500 Triliun Batal Cair Gegara Persoalan Ini

    Jakarta –

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkap adanya sejumlah investasi yang batal terealisasi pada tahun 2024. Dalam laporannya kepada Komite IV DPD RI, Todotua menyebut investasi yang batal terealisasi mencapai Rp 1.500 triliun.

    “Angka yang pernah kita temukan, sampai dengan tahun 2024 itu ada sekitar Rp. 1.500 triliun unrealised investasi,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, dilansir dari YouTube DPD RI, Selasa (4/11/2025).

    Menurut Todotua, faktor utama pemicu gagalnya realisasi investasi adalah karena perizinan. Misalnya, lahan yang diajukan untuk lokasi investasi berlokasi di Lahan Sawah yang Dilindungi atau LSD, kawasan hutan, dan lain-lain.

    Todotua menyebut secara undang-undang, Indonesia sebenarnya sangat siap untuk menampung investasi. Tapi persoalan utamanya adalah bagaimana memberikan pelayanan cepat kepada investor.

    “Belum lagi kalau perizinannya itu, lokasinya, permohonannya di atas lahan LSD, kawasan hutan, dan lain-lain. Jadi memang negara kita berbicara kaitan persyaratan, undang-undang, dan lain-lain ini sudah proper. Tetapi persoalannya dalam rangka kita sekarang, mau berbicara bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang cepat, ini yang menjadi challenge tersendiri,” bebernya.

    Untuk mengatasi lambatnya perizinan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sendiri sudah menyiapkan skema fiktif positif. Dengan sistem ini, jika kementerian teknis tak mengeluarkan izin sesuai kesepakatan, maka izin akan keluar secara otomatis.

    “Jadi kita sebutkan dengan namanya postpaid. Karena memang terkadang yang menjadi hal yang membuat delay daripada pelayanan perizinan di faktor-faktor syaratan teknis tadi yang saya sampaikan, Pak. Izin lokasi, PKKPR, izin AMDAL, dan kemudian juga PBG,” tuturnya.

    “Tetapi sekarang kita mau modifikasi dengan namanya fiktif positif dan yang postpaid. 28 hari misalnya hotel kita keluarkan izinnya, dia boleh konstruksi. Tetapi, apabila AMDAL-nya dan lain-lain belum selesai, itu paralel berjalan. Ini tentunya dalam rangka kita mau men-squeeze atau kita mau mempersingkat cycle investasi,” tutup Todotua.

    (ily/eds)

  • Indonesia gelar International Sustainability Forum untuk percepatan transisi ekonomi berkelanjutan

    Indonesia gelar International Sustainability Forum untuk percepatan transisi ekonomi berkelanjutan

    Jumat, 10 Oktober 2025 12:17 WIB

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (kanan) mencoba berdialog dengan robot dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Forum bertema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World itu menghadirkan sekitar 250 pembicara serta diikuti lebih dari 100 pebisnis dan filantropis untuk mendorong kolaborasi global dalam mempercepat transisi ekonomi berkelanjutan melalui investasi. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (kedua kiri) meninjau stan pameran dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Forum bertema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World itu menghadirkan sekitar 250 pembicara serta diikuti lebih dari 100 pebisnis dan filantropis untuk mendorong kolaborasi global dalam mempercepat transisi ekonomi berkelanjutan melalui investasi. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhub minta pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Sumsel sesuai jadwal

    Menhub minta pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Sumsel sesuai jadwal

    Itu harus segera terealisir dengan timeline yang jelas, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Sumsel bisa terpenuhi

    Palembang (ANTARA) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan agar dapat segera memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    Dudy saat penandatangan nota kesepahaman dan serah terima lahan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Banyuasin dan nota kesepahaman penyelenggaraan pelabuhan pengumpan regional di Palembang, Jumat, mengatakan pembangunan pelabuhan tersebut sangat strategis.

    Sebab wilayah Sumsel memiliki banyak sumber daya alam, seperti batu bara, gas, karet, sawit dan komoditas lain. Namun, seluruh sumber daya tersebut tak dikirim melalui Sumsel.

    Oleh sebab itu, kegiatan penandatangan ini diharapkan bukan hanya sekedar seremonial. Dirinya juga berupaya semua pihak terkait untuk ikut membantu pembangunan pelabuhan.

    “Itu harus segera terealisir dengan timeline yang jelas, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Sumsel bisa terpenuhi. Semoga dengan adanya pelabuhan, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, jika saat ini Sumsel 5,42 persen, mudah-mudahan bagaimana cita-cita Pak Presiden bisa terwujud 8 persen,” katanya.

    Menurut dia, langkah maju pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat ini akan terus dimonitor agar sesuai dengan jadwal. Apalagi, pelabuhan ini kembali masuk PSN sesuai dengan Permenko 16/2025.

    “Ini adalah momentum dan momentum tidak boleh lepas. Saya harap, pihak terkait pembangunan pelabuhan ini dapat bekerja dengan baik sesuai waktu yang ditentukan,” kata Dudy.

    Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan saat ini Sumsel hanya memiliki Pelabuhan Boom Baru dengan kondisi terdampak sedimentasi. Membuat kapal besar tak bisa sandar di pelabuhan tersebut.

    “Maka, hadirnya pelabuhan ini, akan membuka peluang investasi di Sumsel. Sumsel menjadi suplier terbesar kopi ke-3 dunia, kita punya 280 ribu hektare lahan kopi tersebar di 7 kabupaten/kota. Tapi, tidak ditemukan satu merek kopi asal Sumsel karena dibranding provinsi tetangga karena punya pelabuhan dan gudang,” ujarnya.

    Selain itu, Deru mengatakan banyak kendaraan besar yang melintas ke dalam kota, karena posisi ini Pelabuhan Boom Baru terletak di tengah kota. Setiap pekan, selalu ada korban jiwa karena kecelakaan.

    “Semoga ini menjadi langka awal, Pemprov akan menyerahkan lahan 59,5 hektare untuk pelabuhan untuk selanjutnya dilakukan pembangunan yang dilakukan beberapa konsorsium yang ditunjuk nantinya,” kata dia.

    Wamen Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menambahkan PSN Pelabuhan Tanjung Carat juga akan dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK).

    “Pelabuhan di Sumatera cuma ada di Dumai dan di Lampung. Pembangunan pelabuhan ini jadi PR besar, jadi kunci urusan logistik. Sumsel terus terang sangat tidak efisien, karena integrated logistic-nya tidak memadai,” katanya.

    Ia mengatakan apabila Pelabuhan Tanjung Carat telah dibuka, pihaknya akan mengusahakan jalur tol dibuka dari JTTS backbone Sumatera ditembuskan sampai ke Tanjung Carat.

    Pembangunan tol di Sumsel juga akan sampai ke Muara Enim, sehingga logistik produksi batu bara juga bisa dilakukan.

    “PTBA kurang lebih hanya bisa keluar 42-45 juta ton batu bara, bukan masalah produksi tapi saluran keluaran yang jadi tantangan. Jadi pelabuhan ini nantinya benar-benar menyelesaikan banyak hal,” kata Todotua.

    Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Hadiri Gala Dinner KTT APEC 2025 Bersama Pemimpin Ekonomi Dunia

    Prabowo Hadiri Gala Dinner KTT APEC 2025 Bersama Pemimpin Ekonomi Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri gala dinner Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2025 yang digelar oleh Presiden Republik Korea, Lee Jae Myung sebagai Ketua APEC 2025.

    Jamuan  makan malam ini berlangsung di Hotel Lahan Select, Gyeongju, Republik Korea, pada Jumat (31/10/2025) malam waktu setempat

    Setibanya di lokasi tempat jamuan makan malam, Prabowo disambut langsung oleh Presiden Lee beserta Madam Kim yang mengenakan pakaian tradisional hanbok.

    Momen hangat tersebut kemudian diabadikan dalam sesi foto bersama sebelum Presiden Prabowo menuju ruang tunggu untuk bertemu dan berbincang dengan para pemimpin APEC lainnya.

    Usai sesi penyambutan, Presiden Ke-8 RI itu bersama dengan seluruh pemimpin anggota APEC menuju Convention Hall sebagai tempat berlangsungnya jamuan makan malam.

    Acara pun dimulai dengan pemutaran video yang menampilkan semangat kolaborasi ekonomi kawasan Asia Pasifik dan kemudian disusul dengan sambutan dari Presiden Lee selaku tuan rumah KTT APEC 2025.

    Selama jamuan berlangsung, para pemimpin dan delegasi disuguhkan dengan pertunjukan budaya khas Republik Korea yang menggambarkan kekayaan tradisi, serta semangat modernitas Korea.

    Suasana malam penuh kehangatan dan persahabatan ini menjadi simbol eratnya hubungan antarekonomi anggota APEC dalam semangat kerja sama dan kebersamaan.

    Turut mendampingi Presiden dalam acara jamuan makam ini yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Anggota DPR Minta Pemerintah Pastikan Legalisasi Sumur Rakyat Bawa Manfaat

    Anggota DPR Minta Pemerintah Pastikan Legalisasi Sumur Rakyat Bawa Manfaat

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah akan melegalisasi sekitar 45 ribu sumur minyak rakyat. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi masyarakat di daerah penghasil minyak bumi.

    Anggota Komisi XII DPR, Cek Endra meminta pemerintah bisa memastikan legalisasi sumur rakyat itu benar-benar membawa dampak positif ke masyarakat.

    “Yang terpenting, manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan hanya berhenti di atas kertas,” kata Cek Endra, dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

    Asal tahu saja, pelibatan sumur rakyat menjadi mandat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025. Cek Endra menilai, aturan ini memberikan harapan bagi masyarakat penghasil minyak.

    “Kalau ribuan sumur rakyat ini dilegalkan dan dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM, dampaknya bukan cuma pada peningkatan produksi nasional, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan ekonomi rakyat,” tutur dia.

    Menurut dia, kebijakan ini dapat menciptakan efek berantai bagi ekonomi lokal dari jasa pengeboran, transportasi, hingga tumbuhnya UMKM di sekitar wilayah operasi. “Kita sudah lihat contohnya di Musi Banyuasin, Aceh, dan Bojonegoro. Ketika pemerintah hadir dengan regulasi yang jelas, praktik ilegal menurun dan produktivitas meningkat,” tambahnya.

    Masalah Panjang Sumur Minyak Rakyat

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai sumur minyak rakyat telah menjadi masalah sejak lama. Bahkan, masalah sumur rakyat itu tak pernah selesai sejak masa pasca kemerdekaan.

    Dia pun mengisahkan pernah membawa masalah sumur rakyat ini ke tingkat rapat terbatas (ratas) semasa mejabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    “Ini sumur-sumur masyarakat ini dari dulu enggak pernah selesai-selesai. Saya sejak jadi Menteri Investasi di bawa ke ratas 3 kali. Sejak zaman pasca kemerdekaan juga sumur masyarakat ini sudah ada tapi enggak clear-clear,” tuturn Bahlil dalam Penghargaan Subroto 2025, di Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.

  • Nyaris 60% Pekerja RI Kerja di Sektor Informal, Pemerintah Bisa Apa?

    Nyaris 60% Pekerja RI Kerja di Sektor Informal, Pemerintah Bisa Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sekitar 60% pekerja di Tanah Air bekerja di sektor informal pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa jumlah tersebut diperoleh dari total 146 juta pekerja yang tercatat saat ini. Sementara itu, sekitar 40% sisanya bekerja di sektor formal.

    “Mereka ini tersebar di berbagai sektor industri, dengan kondisi tempat kerja yang beragam dan tingkat kesejahteraan yang beragam,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencoba mencari solusi terbaik agar tingkat kesejahteraan para pekerja dapat meningkat.

    Upaya utama yang disampaikan Yassierli adalah kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang pada tahun ini ditetapkan satu angka, yakni 6,5% secara nasional.

    Terkait kenaikan UMP 2026, Yassierli belum bersedia membocorkan formula perhitungan yang digunakan, tetapi menyampaikan komitmen untuk mengikis disparitas upah antardaerah.

    Upaya lainnya adalah pemberian bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online, pemberian diskon 50% jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM), hingga bantuan subsidi upah (BSU).

    Mengenai serapan tenaga kerja, dia menyampaikan bahwa 2 juta pekerja formal terserap dari kenaikan investasi sebesar 14% secara tahunan (year-on-year) hingga September 2025, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Yassierli melanjutkan, jumlah itu belum memperhitungkan serapan kerja dari berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP).

    Jumlah pekerja informal diperkirakan mencapai 2,5 juta orang pada setahun terakhir, misalnya dari program MBG dengan adanya dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) hingga ekosistem pendukung seperti pemasok bahan makanan.

    “Kalau hitungan teori, ada 30.000 SPPG beroperasi, sementara 1 SPPG ada 50 orang. Berarti [serapan tenaga kerja] 1,5 juta orang. Ditambah ekosistemnya sekitar 2,5 juta,” tuturnya.

    Kendati demikian, Yassierli menuturkan bahwa data tersebut akan divalidasi secara terperinci melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil sigi hingga periode Agustus 2025 akan dirilis pada November mendatang.

    PHK dan Serapan Tenaga Kerja

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti lonjakan pekerja di sektor informal turut dipengaruhi tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

    Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan bahwa di tengah gejolak perekonomian saat ini, sejumlah sektor usaha mengalami tekanan kinerja, khususnya industri padat karya. Hal ini berbarengan dengan kurangnya penciptaan lapangan kerja pada sektor tersebut.

    “Jadi tentunya memengaruhi lapangan pekerjaan. Kita juga lihat sekarang, kalau dilihat secara menyeluruh, [tenaga kerja] ini banyak beralih ke sektor informal,” ujar Shinta kepada Bisnis, dikutip Senin (13/10/2025).

    Menurutnya, tren PHK dan pergeseran tenaga kerja ke sektor informal merupakan pertanda tekanan struktural perekonomian nasional, yang patut menjadi perhatian bersama. Tak hanya dari sisi perusahaan, Shinta menilai pemerintah dapat berperan dengan menggulirkan berbagai insentif ketenagakerjaan.

    Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut, program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih hanya menyerap tenaga kerja informal.

    Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal memaparkan visi pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi perlu diimbangi dengan kebijakan pro-buruh, salah satunya dengan memberikan kepastian status kerja.

    Dia tak menampik bahwa berbagai program prioritas pemerintah tersebut melibatkan banyak pekerja, tetapi menilai bahwa pemerintah seharusnya tak menghitung pekerja serabutan sebagai indikator capaian.

    “Penyerapan tenaga kerja yang sekarang terjadi kan di sektor informal. Misalnya MBG, betul MBG menyerap tenaga kerja, tetapi informal. Gajinya di bawah upah minimum, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan pensiun,” kata Said saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).

    Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi pekerja informal di Indonesia menjadi sekitar 86,58 juta orang atau 59,4% dari total penduduk bekerja per Februari 2025.

    BPS mengategorikan kegiatan informal mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

    Berdasarkan hasil survei Satuan Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, terdapat tiga provinsi dengan persentase tertinggi pekerja informal, yakni Papua Pegunungan sebesar 94,71%, Papua Tengah sebanyak 88,51%, serta Nusa Tenggara Timur sebanyak 74,42%.

    Sementara itu, Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Banten menjadi tiga provinsi teratas dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja formal, masing-masing sebesar 67,54% serta 62,05% dan 53,37%.

    “Mayoritas penduduk di Indonesia bekerja di kegiatan informal. Pekerja informal lebih banyak pada laki-laki, sementara di perdesaan dan perkotaan berimbang banyaknya,” demikian catatan BPS dalam booklet Sakernas Februari 2025.

  • Toyota Tertarik Investasi Pabrik Bioetanol di Indonesia

    Toyota Tertarik Investasi Pabrik Bioetanol di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah tengah menyiapkan program mandatori pencampuran bahan bakar minyak (BBM) dengan etanol sebesar 10% atau dikenal sebagai E10. Program ini tidak hanya diharapkan mampu menekan ketergantungan impor BBM, tetapi juga menarik minat investasi dari berbagai pihak, termasuk perusahaan asing.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, untuk menjalankan program E10, Indonesia membutuhkan pasokan etanol yang besar, mencapai 1 hingga 4 juta kilo liter per tahun.

    “Sudah ditetapkan E10, berarti ada total konsolidasi kebutuhan sekitar hampir 4 juta etanol setiap tahun,” ungkap Todotua saat ditemui di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Etanol atau bioetanol merupakan bahan kimia yang diproduksi dari bahan alami seperti singkong, tebu, dan ubi. Untuk mendukung program ini, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Pertanian sedang merancang pengembangan lahan khusus guna meningkatkan produksi bahan baku etanol di dalam negeri.

    Todotua menambahkan, sejumlah investor asing telah menyatakan ketertarikan untuk membangun pabrik bioetanol di Indonesia. Salah satunya datang dari perusahaan otomotif asal Jepang, Toyota.

    Menurutnya, Toyota tertarik karena beberapa produk mobil mereka telah menggunakan teknologi bahan bakar berbasis etanol. Selain Jepang, Brasil juga disebut siap berkolaborasi dengan Indonesia dalam pengembangan ekosistem etanol nasional.

    “Brasil adalah salah satu negara yang cukup sukses mengelola mengenai etanolnya. Baik dari strategi penanamannya, maupun dalam plant,” pungkas Todotua.

  • Wih, Kendaraan Ini Ternyata Mampu Isi BBM Campur Etanol 100%

    Wih, Kendaraan Ini Ternyata Mampu Isi BBM Campur Etanol 100%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu buka-bukaan mengenai Pabrikan Kendaraan asal Jepang, yakni Toyota yang tertarik membangun pabrik bioetanol di Indonesia.

    Hal tersebut sejalan dengan langkah perusahaan yang sudah lebih dulu menggunakan hidrogen dan bioetanol dalam dunia otomotif. Bahkan beberapa produk Toyota sudah mampu beroperasi menggunakan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebanyak 100% (E10).

    “Bahkan produk Toyota itu sebenarnya sudah ada yang mampu sampai kalau saya gak salah mereka 100% pakai E100, 100% pakai etanol,” usai acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).

    Di sisi lain, ia juga membeberkan bahwa ketertarikan Toyota dalam membangun pabrik etanol di Indonesia menyusul dengan kebutuhan perusahaan untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau feedstock bioetanol.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM juga menyampaikan kemungkinan masuknya investor asal Brasil terkait rencana pembangunan pabrik etanol di Indonesia. Hal ini menyusul mandatori penggunaan etanol sebagai campuran BBM jenis bensin sebanyak 10% (E10).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahan baku etanol diperoleh dari tanaman seperti singkong, jagung, dan tebu. Adapun program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru.

    “Nah ini banyak menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat pertanian. Tetapi memang harus ada prosesnya itu, mekanisasi teknologi. Jadi ini kita akan kolaborasi plasma intilah. Jadi supaya juga ekonomi daerah bisa tumbuh. Nah begitu ditanam, selesai, baru kita bangun pabrik etanolnya,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Ia lantas mengungkapkan adanya peluang investasi dari Brasil di sektor bioetanol Indonesia. Terlebih, Indonesia dan Brasil baru saja menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) baru di bidang ESDM.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]