Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKPM

  • Kadin Sambut Baik Komitmen Investasi Singapura untuk Energi Hijau di Indonesia – Halaman all

    Kadin Sambut Baik Komitmen Investasi Singapura untuk Energi Hijau di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana menyambut baik komitmen investasi Singapura untuk pengembangan energi hijau di Indonesia.

    Rencananya, Singapura berminat secara khusus untuk mengembangkan sustainable investment zone/park serta energi terbarukan di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan Kendal Industrial Park. Turut dibahas dalam pertemuan tersebut peluang kerja sama Indonesia dan Singapura dalam Pembangunan pelabuhan Kendal Port dan Tanjung Priok Port.

    Komitmen itu disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Gan Kim Yong dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P Roeslani, dalam rangkaian acara World Economic Forum (Forum Ekonomi Dunia) di Davos, Swiss, Senin (20/1/2025).

    Ma’ruf mengharapkan komitmen Singapura dalam berinvestasi nanti juga untuk membangun green industry, terutama Data Center di Indonesia, khususnya di Batam.

    “Dengan pasokan energi bersih itu, Singapura mendapat keuntungan berupa kredit karbon serta sertifikasi energi hijau untuk mendukung ekonomi hijau mereka. Kami harapkan Singapura pun memahami kebutuhan Indonesia untuk mengembangkan energi hijau di Indonesia,” ungkap Ma’ruf, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/1/2025).

    Ma‘ruf mengatakan, Kadin Indonesia bersama pengelola KI akan menawarkan sejumlah insentif menarik. Singapura akan diberikan kemudahan berupa bebas sewa lahan selama 5 tahun di KI PSN Wiraraja, Gesip Galang dan beberapa KI lainnya. 

    “Inilah relaksasi yang diberikan oleh Pengelola Kawasan Industri (KI) di bawah naungan Kadin Indonesia, selain Tax Holiday dari Pemerintah Indonesia,” ujar Ma’ruf.

    Ma’ruf menegaskan pentingnya kerja sama yang lebih adil dan saling menguntungkan antara kedua negara, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

    Ma’ruf menilai, ajakan ini merupakan langkah proaktif Indonesia dalam mendorong kerja sama yang lebih berimbang dan menciptakan ekosistem investasi yang kondusif.

    “Kami berharap Singapura tidak hanya memanfaatkan energi bersih dari Indonesia, tetapi juga aktif berinvestasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan bersama di kawasan, dan kami sangat mendukung langkah yang dilakukan Pak Menteri (Rosan P Roeslani) di Davos kemarin,” tutur Ma’ruf.

  • Ini lima sektor yang jadi tren investasi pada 2025

    Ini lima sektor yang jadi tren investasi pada 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ini lima sektor yang jadi tren investasi pada 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 21 Januari 2025 – 21:10 WIB

    Elshinta.com – Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro memproyeksikan bahwa terdapat lima sektor yang menjadi tren investasi di Indonesia tahun ini, yakni industri logam, transportasi, pergudangan, dan komunikasi; pertambangan; bahan kimia dan farmasi; serta kertas dan percetakan.

    Ia mengatakan di Jakarta, Selasa, bahwa sektor-sektor yang menjadi fokus tren investasi pada tahun ini tidak banyak berubah dari tahun lalu karena program pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintahan baru relatif masih sama dengan pemerintahan lama.

    Salah satunya, sektor industri logam dasar, komoditas logam, non-mesin, dan perlengkapannya (basic metal industry, metal goods, non-machinery, and its equipment) yang masih menjadi sektor nomor satu yang menarik bagi investor karena keberlanjutan program hilirisasi pemerintah.

    Sementara sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi menjadi menarik bagi investor karena memiliki prospek yang menjanjikan di Indonesia.

    “Jadi kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini, salah satu yang memang tumbuhnya cukup tinggi itu di transportasi, pergudangan, dan komunikasi,” ujar Andry.

    Sedangkan sektor bahan kimia dan farmasi berpotensi menjadi tren dalam investasi karena permintaannya yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik masuknya investasi.

    Terkait proyeksi tren investasi pada penyelenggaraan Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 yang dijadwalkan berlangsung 10-14 Februari mendatang, ia mengatakan bahwa sektor energi dan perumahan berpotensi mendapatkan perhatian lebih dari investor yang hadir.

    “Nah energi dan housing (perumahan) ini terkait juga dengan program pemerintah ya, saat ini dengan program tiga juta rumah dan keberlanjutan transisi energi,” kata.

    Mandiri Investment Forum 2025 bertemakan “Nourishing Future Growth” dan memiliki sejumlah rangkaian kegiatan, meliputi Site Visit pada 10 Februari, Macro Day Conference pada 11 Februari, serta Corporate Day pada 12-14 Februari.

    Bank Mandiri melalui kantor cabang luar negerinya berkolaborasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mencapai target partisipasi 700 investor dari 36 negara.

    Sementara jumlah peserta daring yang ditargetkan untuk mengikuti acara tersebut sebanyak 20 ribu orang.

    Sumber : Antara

  • 5 Menteri Terkaya Kabinet Merah Putih, Menpar Paling Tajir

    5 Menteri Terkaya Kabinet Merah Putih, Menpar Paling Tajir

    Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggola mengatakan kemarin, (21/1) terdapat 58 pejabat baru dari total 124 Kabinet Merah Putih yang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) ke KPK.

    Bahkan, dia juga menyebut ada beberapa menteri dengan jumlah harta kekayaan terbesar. Salah satu yang disorot adalah menteri dengan jumlah kekayaan sebesar Rp5,4 triliun.

    Berdasarkan data LHKPN, berikut daftar Menteri Terkaya di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Simak selengkapnya di bawah ini.

    1. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana (Rp5,43 triliun)

    Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Widiyanti Putri Wardhana menjadi menteri terkaya di Kabinet Merah Putih saat ini. Melansir situs e-LHKPN KPK, Widiyanti Putri memiliki total harta kekayaan sebesar Rp5.435.833.014.169 atau lebih dari Rp5,43 triliun.

    Rinciannya, Widiyanti mempunyai 7 tanah dan bangunan di Jakarta Selatan. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp152 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Widiyanti memiliki 7 mobil. Mobil milik Widiyanti Putri yang tercatat di LHKPN, yaitu:

    Mercedes Benz S63 tahun 2014 senilai Rp2,9 miliar Toyota Vellfire 3,5 AT tahun 2011 Rp506 juta Bentley Continental GT tahun 2011 Rp2,8 miliar Land Rover Range Rover 5.0 Autobiography A/T tahun 2013 Rp2,3 miliar Bentley Flying Spur W12 tahun 2022 Rp4,5 miliar Lexus LM350H tahun 2024 Rp2,5 miliar Lexus LS500H tahun 2024 Rp3,65 miliar.

    Selanjutnya, Widiyanti mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp43,8 miliar. Lalu, dia juga memiliki surat berharga senilai Rp5 triliun.

    Selain itu, Widiyanti mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp67,1 miliar. Serta, harta lainnya yang dimilikinya senilai Rp77,7 miliar. Adapun Widiyanti tak memiliki utang.

    2. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono (Rp2,6 triliun)

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. (dok. KKP)

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) RI, Sakti Wahyu Trenggono menjadi menteri terkaya kedua di Kabinet Merah Putih. Trenggono menjadi Menteri KP RI sejak 2020 lalu, menggantikan Edy Prabowo.

    Menukil situs e-LHKPN KPK, Trenggono mempunyai total harga kekayaan sebesar Rp2.665.900.513.951 atau Rp2,6 triliun.

    Rinciannya, Trenggono memiliki 48 tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Bekasi, Sragen, Jakarta Selatan, Cianjur, Buleleng, Boyolali, Karanganyar, dan Sleman. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp 91.027.827.055 atau sekitar Rp91 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Trenggono mempunyai kendaraan hasil sendiri, yaitu:

    Mobil Audi RS 5 sedan tahun 2015 senilai Rp800 juta Motor Honda Beat Solo tahun 2018 senilai Rp3,2 juta Mobil Mini Cooper S Countryman F60 minibus tahun 2023 senilai Rp1 miliar.

    Selanjutnya, Trenggono memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp22,9 miliar. Lalu, dia juga mempunyai surat berharga senilai Rp2,2 triliun.

    Selain itu, Trenggono mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp156,1 miliar. Serta, harta lainnya yang dimiliki Menteri KP tersebut senilai Rp166,9 miliar. Adapun Trenggono juga tak memiliki utang.

    Pada periode sebelumnya, Trenggono juga telah melaporkan total harta kekayaannya yakni sebesar Rp3 triliun. Angka tersebut lebih besar dibandingkan laporan harta kekayaan terbarunya. Laporan ini pun dikeluarkan oleh KPK pada 29 Maret 2023 lalu, dengan tanggal lapor 31 Desember 2022.

    3. Menteri BUMN, Erick Thohir (Rp2,3 triliun)

    Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menjadi menteri terkaya ketiga di Kabinet Merah Putih. Erick menjadi Menteri BUMN RI sejak 2019 lalu.

    Mengutip situs e-LHKPN KPK, Erick Thohir memiliki total harta kekayaan sebesar Rp2.313.421.974.354 atau lebih dari Rp2,3 triliun.

    Rinciannya, Erick mempunyai 24 tanah dan bangunan hibah yang tersebar di Depok, Bekasi, Pasuruan, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang. Adapun dia memiliki 10 tanah dan bangunan hasil sendiri di Jakarta Selatan, Bogor, Manggarai Barat, Jakarta Pusat, dan Depok. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp419.672.160.071 atau Rp419,6 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Erick mempunyai 1 kendaraan hibah tanpa akta dan 3 kendaraan hasil sendiri. Kendaraan hibahnya yaitu mobil Mercedes Benz W108280S tahun 1969.

    Sedangkan kendaraan hasil sendiri milik Erick Thohir, yaitu motor Honda NF125TR senilai Rp6,5 juta, mobil Hyundai Ioniq 5 EV mobil listrik tahun 2022 Rp862,5 juta, dan mobil Hyundai Genesis G80EV mobil listrik tahun 2022 Rp3,99 miliar.

    Selanjutnya, Erick memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp28,5 miliar. Lalu, dia juga mempunyai surat berharga senilai Rp1,7 triliun.

    Selain itu, Erick memiliki kas dan setara kas sebesar Rp192,3 miliar. Serta, harta lainnya yang dimilikinya senilai Rp149 miliar. Adapun Erick memiliki utang sebesar Rp203,7 miliar.

    Pada periode 2023, Erick juga telah melaporkan total harta kekayaannya yakni sebesar Rp2.303.835.823.202 atau lebih dari Rp2,3 triliun. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan laporan harta kekayaan terbarunya.

    4. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Rp1,2 triliun)

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman kini menjadi menteri keempat terkaya di Kabinet Merah Putih. Dia menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang terjerat kasus dugaan korupsi dan gratifikasi.

    Dilansir situs e-LHKPN KPK, Andi Amran memiliki total kekayaan sebesar Rp1.248.582.111.274 atau Rp1,2 triliun.

    Rinciannya, Amran memiliki 53 tanah dan bangunan hasil sendiri di Makassar, Gowa, Bone, Pangkajene, Jakarta Selatan, dan Konawe Utara. Adapun Amran mempunyai 3 tanah dan bangunan hibah tanpa akta yang berada di Makassar. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp276.840.522.750 atau lebih dari Rp276,8 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, dia mempunyai 7 mobil hasil sendiri, yaitu:

    Hummer Jeep tahun 2009 senilai Rp2,5 miliar Toyota Camry sedan tahun 2005 Rp300 juta Toyota Fortuner Jeep tahun 2006 Rp450 juta Toyoya Kijang Innova minibus tahun 2005 Rp170 juta Toyota Alphard 2,5 G tahun 2019 Rp1,8 miliar Mini Cooper S Countryman tahun 2018 Rp1 miliar Mercedes Benz Maybach S-Class tahun 2021 Rp8,1 miliar.

    Adapun Amran memiliki 1 mobil hadiah berupa Honda Brio Satya 1,2 E CVT CKD tahun 2021 senilai Rp160 juta dan 1 mobil hibah tanpa akta, yaitu Toyota Alphard 3,5 Q A/T tahun 2018 senilai Rp1,4 miliar.

    Selanjutnya, Amran mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp2.814.812.500 atau lebih dari Rp2,8 miliar. Lalu, dia juga memiliki surat berharga senilai Rp858.494.000.000 atau lebih dari Rp858,4 miliar.

    Selain itu, dia mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp372,9 miliar. Serta, harta lainnya yang dimiliki Mentan RI tersebut senilai Rp47,5 miliar. Adapun Amran mempunyai utang sebesar Rp326 miliar.

    Sebelumnya, dia juga telah melaporkan total harta kekayaannya yakni sebesar Rp.1.248.582.111.274 atau lebih dari Rp1,2 triliun. Angka tersebut sama dengan laporan harta kekayaan terbarunya.

    5. Menteri Investasi, Rosan Perkasa Roeslani (Rp864 miliar)

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Menteri Investasi RI sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani menjadi menteri kelima terkaya di Kabinet Merah Putih.

    Dilansir situs e-LHKPN KPK, Rosan Roeslani memiliki total harta kekayaan sebesar Rp864.649.182.834 atau Rp864,6 miliar.

    Rinciannya, Rosan mempunyai 21 tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Sumbawa, Manggarai, Lombok Barat, Denpasar, Klungkung, Manggarai Barat, Badung, dan Jakarta Selatan. Adapun dia memiliki 5 tanah dan bangunan hibah tanpa akta di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp511,1 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Rosan mempunyai 2 kendaraan hasil sendiri, yaitu mobil Lexus LM35 A/T tahun 2020 senilai Rp1,5 miliar dan motor Piaggio Vset 4-150 tahun 2001 Rp9,5 juta. Adapun dia memiliki 1 kendaraan hibah tanpa akta yakni mobil VW mobil penumpang tahun 1962 senilai Rp250 juta.

    Selanjutnya, Rosan mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp20,3 miliar. Lalu, dia juga memiliki surat berharga senilai Rp15,7 miliar.

    Selain itu, Rosan mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp61,7 miliar. Serta, harta lainnya yang dimilikinya senilai Rp253,7 miliar. Adapun Rosan tak memiliki utang.

    Demikianlah daftar menteri terkaya di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

  • Harta Kekayaan Anak Buah Bahlil, Wamen ESDM Yuliot Tanjung yang Capai Rp12,6 Miliar

    Harta Kekayaan Anak Buah Bahlil, Wamen ESDM Yuliot Tanjung yang Capai Rp12,6 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Aset dan harta kekayaan para wakil menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran telah tercantum dalam e-lhkpn KPK. Tak terkecuali Wakil Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, yang kini pendamping Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. 

    Berdasarkan situs remsi e-lhkpn KPK dikutip Rabu (22/2/2025), total harta kekayaan Yuliot mencapai Rp12,6 miliar atau Rp12.610.626.656 yang telah dilaporkan per 13 November 2024. Harta tersebut mencakup tanah dan bangunan, alat transportasi, hingga kas. 

    Secara rinci, aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki Yuliot yakni sebesar Rp8,27 miliar untuk 9 properti yang dihasilkan sendiri. Aset tersebut berada di berbagai kota seperti Bogor, Padang, Bekasi, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. 

    Di sisi lain, alat transportasi yang dimiliki anak buah Bahlil itu bernilai Rp1,18 miliar yang mencakup Tranlog Tractor roda 4 tahun 2019, mobil Honda HRV tahun 2021, mobil Toyotaa Fortuner tahun 2022, dan mobil Toyota Raize tahun 2022. 

    Sementara untuk harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp595 juta, surat berharga Rp1 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp1,56 miliar. Adapun, Yuliot tidak tercatat memiliki utang. 

    Lebih lanjut, dalam kurun waktu 2 tahun total harta kekayaan Yuliot meningkat 13,81% dari semula Rp11,08 miliar pada Desember 2022, menjadi Rp12,6 miliar pada November 2024. 

    Sebelumnya diketahui, Yuliot juga sempat berdampingan dengan Bahlil Lahadalia di Kementerian Investasi/BKPM pada pemerintahan Joko Widodo periode kedua. 

    Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sebelumnya Yuliot menjabat sebagai deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sejak September 2023 hingga Juni 2024. 

    Semasa di Kedeputian tersebut, pria kelahiran Padang Panjang, 7 Oktober 1963 itu fokus pada pencapaian realisasi investasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan.

    Yuliot juga pernah menjabat sebagai deputi bidang pengembangan iklim penanaman modal sejak Oktober 2020-September 2023. Karir Yuliot semasa di Kementerian Investasi/BKPM berawal pada tahun 1988. 

    Dia kemudian menjabat sebagai kepala kantor perwakilan BKPM di Taiwan, kepala Biro Perencanaan dan Informasi, direktur promosi dalam negeri, direktur pengendalian pelaksanaan wilayah II, dan direktur deregulasi.

  • Polisi AS Bagikan AirTag ke Pengendara Demi Hindari Pencurian Mobil – Page 3

    Polisi AS Bagikan AirTag ke Pengendara Demi Hindari Pencurian Mobil – Page 3

    Sementara itu, bicara tentang AirTag, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, mengungkap telah bertemu Nick Amman, Vice President of Global Policy Apple.

    Dalam pertemuan tertutup tersebut, Rosan mengatakan telah ada kesepakatan investasi dengan Apple untuk membangun pabrik di Batam.

    “Pada intinya mereka berkomitmen penuh untuk pembangunan tahap pertama vendor AirTag senilai USD 1 miliar,” ujar Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, sebagaimana dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com, Rabu (8/1/2025).

    Dia menjelaskan, nantinya 65 persen dari kebutuhan Apple AirTag global akan diprodukksi dari pabrik berdiri di Batam. Disebutkan, ini adalah langkah awal investasi Apple ke Indonesia dengan nilai sekitar USD 1 miliar atau setara Rp 16 triliun.

    “Rencana pembangunan pabrik Apple di Batam jadi satu langkah positif. Harapannya, ke depan bisa memboyong lebih banyak vendor untuk membangun pabrik di Tanah Air,” ucapnya.

  • Menteri Investasi Rosan Sebut Kepres Sentralisasi Perizinan Keluar pada Februari 2025 – Page 3

    Menteri Investasi Rosan Sebut Kepres Sentralisasi Perizinan Keluar pada Februari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan keputusan presiden (kepres) pada awal Februari 2025 untuk memusatkan perizinan terkait investasi di Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dalam sebuah sesi di pavilion Indonesia pada World Economic Forum (WEF) 2025 di Davos, Swiss, Selasa, 21 Januari 2025 seperti dikutip dari Antara.

    “Harapannya, pada awal Februari 2025, presiden akan mengeluarkan keppres soal sentralisasi perizinan. Jadi, semuanya akan terpusat di kementerian kami, termasuk insentif fiskal,” ujar Rosan dalam sebuah sesi di paviliun Indonesia pada World Economic Forum (WEF) 2025, Davos, Swiss, Selasa.

    Berdasarkan pantauan dari kanal resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Rosan menyoroti masalah investasi yang disebabkan oleh perizinan yang berlapis, serta banyaknya peraturan kementerian maupun lembaga yang harus dipenuhi.

    Kerumitan perizinan itu, Rosan menuturkan, menyebabkan para investor sulit untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    “Saat ini, kami bekerja dengan 80 kementerian, lembaga, dan badan yang berbeda-beda di Indonesia untuk memberikan otoritas mereka kepada kami, dalam hal mengeluarkan perizinan dan lisensi,” ujar Rosan.

    Melalui penyederhanaan proses perizinan tersebut, Rosan berharap agar para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    “Jadi, itulah kebijakan yang menurut saya sangat membantu (iklim investasi). Saya harap akan dikeluarkan secepatnya,” kata Rosan Roeslani.

    Rosan Roeslani menyatakan keikutsertaan dalam ajang World Economic Forum (WEF) 2025 merupakan upaya memperkuat citra Indonesia terkait investasi berkelanjutan.

    Ia menyampaikan, pihaknya memfasilitasi paviliun dan menjadi pembicara dalam ajang pertemuan ekonomi tersebut yang diselenggarakan pada 20–24 Januari di Davos, Swiss.

    Rosan mengatakan, dalam ajang tersebut juga dirinya akan melakukan pertemuan dengan beberapa investor global dan pejabat setingkat menteri dari negara lain.

     

  • Mendorong pertumbuhan investasi di era pajak minimum global

    Mendorong pertumbuhan investasi di era pajak minimum global

    Ilustrasi pajak.

    Mendorong pertumbuhan investasi di era pajak minimum global
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 20 Januari 2025 – 15:23 WIB

    Elshinta.com – Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, menghadapi tantangan baru dalam dunia perekonomian global.

    Salah satu tantangan itu adalah penerapan kebijakan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) yang merupakan kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE) oleh G20 dan dikoordinasikan oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dengan tujuan untuk mengatasi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

    Kebijakan ini berpotensi mempengaruhi iklim investasi, terutama bagi negara-negara dengan sistem pajak yang lebih rendah, dan saat ini terdapat lebih 40 negara yang telah menerapkan kebijakan tersebut secara resmi, termasuk Indonesia.

    Pada tahun 2021, negara-negara anggota OECD sepakat untuk menerapkan pajak minimum global sebesar 15% pada laba perusahaan multinasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan perekonomian global dan memastikan bahwa perusahaan membayar pajak yang adil di negara tempat mereka beroperasi.

    Indonesia perlu merespons kebijakan ini dengan strategi yang bijak agar dapat tetap mempertahankan daya tarik investasi sekaligus meningkatkan penerimaan pajak domestik.

    Konteks Ekonomi Indonesia

    Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus berkembang. Indonesia pernah mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,72% pada 2022, walaupun selanjutnya mengalami tantangan pertumbuhan ekonomi yang sebagian dipengaruhi oleh ketidakpastian global, termasuk gejolak geopolitik, inflasi global, dan dampak dari pengetatan kebijakan moneter di negara maju.

    Pemerintah Indonesia terus mengupayakan reformasi struktural yang mendukung pertumbuhan jangka panjang, termasuk peningkatan investasi di sektor-sektor prioritas, untuk terus menjaga stabilitas makroekonomi dan peningkatan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di Indonesia pada 2022  mencapai Rp1.208 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor industri manufaktur, pertambangan, dan infrastruktur. Meskipun Indonesia memiliki daya tarik bagi investor asing, kebijakan pajak yang adil dan stabilitas ekonomi menjadi faktor kunci dalam mempertahankan aliran investasi yang berkelanjutan.

    Penerapan pajak minimum global akan memberikan dampak signifikan pada iklim investasi di Indonesia. Negara-negara yang memiliki tarif pajak perusahaan yang lebih rendah, seperti Indonesia, mungkin perlu menyesuaikan tarif pajak mereka agar sesuai dengan ketentuan global yang baru.

    Beberapa dampak yang perlu diperhatikan di antaranya adalah pengaruh terhadap daya saing pajak.

    Indonesia selama ini dikenal dengan tarif pajak yang relatif rendah, yang menjadi salah satu faktor daya tarik bagi investor asing. Namun, dengan adanya kebijakan pajak minimum global, Indonesia mungkin perlu menaikkan tarif pajaknya untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang lebih adil. Hal ini dapat mempengaruhi daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang menawarkan insentif pajak lebih rendah.

    Kemudian, revisi insentif pajak untuk sektor tertentu. Untuk mengatasi potensi penurunan daya tarik investasi, Indonesia mungkin perlu menyesuaikan kebijakan insentif pajaknya, seperti memberikan insentif khusus untuk sektor-sektor yang diinginkan, seperti teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur. Dengan demikian, meskipun tarif pajak minimum global diterapkan, sektor-sektor strategis tetap dapat menarik investor.

    Dampak lain adalah pengalihan investasi ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah. Beberapa investor mungkin akan mencari negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk menghindari dampak negatif dari pajak minimum global. Hal ini bisa menyebabkan pergeseran aliran investasi ke negara-negara dengan sistem pajak yang lebih ramah bagi investor, yang berpotensi mengurangi pendapatan pajak Indonesia.

    Mendorong pertumbuhan investasi

    Menghadapi tantangan dari penerapan pajak minimum global, Indonesia perlu melakukan serangkaian upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan investasi di tengah perubahan kebijakan ini. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain, pertama, peningkatan kepastian dan keadilan perpajakan.

    Penting bagi Indonesia untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil. Kepastian dalam aturan perpajakan akan memberikan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Oleh karena itu, penyederhanaan sistem perpajakan dan penegakan hukum yang konsisten menjadi sangat penting.

    Kedua, peningkatan infrastruktur dan konektivitas. Sektor infrastruktur di Indonesia masih memiliki banyak tantangan. Investasi dalam infrastruktur fisik, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, serta infrastruktur digital, seperti internet dan sistem pembayaran elektronik, akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

    Ketiga, fokus pada sektor prioritas dan inovasi. Indonesia perlu mendorong investasi di sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur berbasis inovasi. Pemerintah Indonesia bisa menyediakan insentif khusus untuk sektor-sektor ini, baik dalam bentuk keringanan pajak, pelatihan tenaga kerja, maupun dukungan untuk riset dan pengembangan.

    Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya kemajuan teknologi dan globalisasi, tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi menjadi salah satu daya tarik bagi investor. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan pasar global.

    Kelima, kerja sama internasional dan penguatan diplomasi ekonomi. Kerja sama internasional menjadi penting untuk mengurangi potensi dampak negatif dari kebijakan pajak minimum global. Indonesia harus aktif dalam forum internasional untuk memastikan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan dapat memberikan ruang bagi negara berkembang untuk tetap mempertahankan daya tarik investasinya.

    Respons terhadap Pajak Minimum Global

    Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kita bisa melihat bagaimana Indonesia telah merespons kebijakan pajak internasional sebelumnya. Pada 2020, Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) untuk menarik kembali dana-dana yang ada di luar negeri.

    Kebijakan ini berhasil menarik lebih dari Rp4.000 triliun, menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang tepat dapat meningkatkan partisipasi perusahaan dan individu dalam sistem perpajakan.

    Selain itu, Indonesia juga telah berusaha memperbaiki sistem perpajakannya salah satunya melalui implementasi Coretax, yaitu sebuah sistem perpajakan berbasis teknologi yang bertujuan untuk memperbaiki pengumpulan, pelaporan, dan pengawasan pajak secara lebih efisien. Coretax merupakan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan menyeluruh, yang diharapkan dapat membawa transformasi signifikan dalam administrasi pajak di Indonesia.

    Namun, meskipun Indonesia memiliki potensi besar, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pengumpulan pajak dan daya tarik investasi. Dalam menghadapi pajak minimum global, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan pajaknya tidak memberatkan dunia usaha, namun tetap dapat meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan.

    Para pakar ekonomi memberikan beragam pandangan terkait kebijakan pajak minimum global dan dampaknya terhadap Indonesia. Dr Ari Kuncoro, ekonom dan rektor Universitas Indonesia, berpendapat bahwa penerapan GMT berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas fiskal global dan mendorong arus investasi yang lebih berkualitas.

    Menurut dia, negara-negara berkembang yang sebelumnya menjadi tempat penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional kini akan mendapatkan lebih banyak pendapatan pajak dari sektor perusahaan tersebut.

    Sementara itu, Prof Peter Egger, Profesor Ekonomi Internasional ETH Zurich, memberikan pandangan yang lebih optimistis terhadap penerapan GMT.

    Prof Egger percaya bahwa meskipun penerapan GMT akan membuat kebijakan pajak lebih seragam dan mengurangi potensi arbitrase pajak, ini akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan menarik bagi investor jangka panjang, terutama di negara-negara berkembang.

    Penerapan pajak minimum global memberikan tantangan baru bagi Indonesia dalam mempertahankan daya tarik investasi. Namun, dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat tetap mendorong pertumbuhan investasi.

    Upaya peningkatan transparansi perpajakan, peningkatan infrastruktur, dan fokus pada sektor-sektor strategis menjadi kunci untuk menghadapi era perpajakan global yang baru. Pada akhirnya, Indonesia perlu terus berinovasi dalam kebijakan ekonomi agar dapat tetap menjadi tujuan investasi utama di Asia Tenggara.

    Sumber : Antara

  • Maxus serahkan unit pertama MIFA 7 dan MIFA 9 pada pelanggan

    Maxus serahkan unit pertama MIFA 7 dan MIFA 9 pada pelanggan

    Acara bertema “See the  Best of Both Worlds” di PIK Avenue, Jakarta digelar Maxus Indonesia., Sabtu (19/1/2025). Foto: Istimewa

    Maxus serahkan unit pertama MIFA 7 dan MIFA 9 pada pelanggan
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 19 Januari 2025 – 13:21 WIB

    Elshinta.com – Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Maxus di Indonesia, menggelar acara serah terima unit pertama Maxus MIFA 7 dan Maxus MIFA 9 kepada pelanggan. Acara yang mengusung tema “See the  Best of Both Worlds” berlangsung di PIK Avenue, Jakarta, dan dihadiri pelanggan-pelanggan Maxus dan sejumlah wartawan dari berbagai media.

    Maxus MIFA 7 dan MIFA 9 pertama kali diperkenalkan di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 dan langsung menarik perhatian publik. Antusiasme yang tinggi terlihat dari banyaknya masyarakat yang tertarik merasakan pengalaman berkendara dengan MPV listrik premium pertama di Indonesia.

    Maxus berkomitmen hadir dan melayani konsumen Indonesia dengan kendaraan listrik yang menawarkan kenyamanan, keamanan, ramah lingkungan, dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

    Dengan diperolehnya persetujuan keikutsertaan dalam program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) oleh pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk kegiatan produksi dalam negeri, Maxus Indonesia semakin cepat dalam merespons permintaan pasar dan memastikan pelanggan segera dapat merasakan kenyamanan kendaraan yang dipesan tanpa harus menunggu terlalu lama.

    “Hari ini, Maxus Indonesia dengan penuh rasa syukur menyerahkan unit-unit pertama Maxus MIFA 7 dan Maxus MIFA 9 milik para pelanggan yang telah melakukan pemesanan dari bulan Oktober lalu,” ujar Yudhy Tan, Chief Operating Officer (COO) PT Indomobil Energi Baru, dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu  (19/1/2025).

    Acara ini, lanjut Yudhy Tan, merupakan wujud nyata komitmen Maxus untuk segera memenuhi kebutuhan pelanggan, dengan mulai menyerahkan kendaraan hanya dalam waktu kurang dari dua bulan sejak peluncurannya di GJAW 2024.

    Yudhy Tan mengatakan, Maxus MIFA 7 dan MIFA 9 merupakan MPV listrik premium berbasis baterai (BEV) yang dirancang untuk memberikan kenyamanan, kemewahan, dan teknologi canggih bagi keluarga modern.

    Maxus MIFA 7 menawarkan ruang kabin luas dengan interior premium, dua layar infotainment 12,3 inci, serta fitur-fitur seperti Panoramic Sunroof, sistem audio JBL, dan kursi belakang yang dapat disesuaikan. Ditenagai oleh baterai 90 kWh, MIFA 7 mampu menempuh jarak hingga 430 km dan mendukung pengisian cepat DC 130 kW dalam waktu 30 menit.

    Di sisi lain, Maxus MIFA 9 hadir dengan berbagai fitur premium, termasuk Electric Sliding Door, Dual Electric Sunroof, Multizone Climate Control, dan layar infotainment sebesar 12,3 inci. Kendaraan ini telah dilengkapi dengan sistem keamanan canggih, seperti Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, dan Autonomous Emergency Braking, serta teknologi keselamatan tambahan seperti 360° Panoramic Camera dan Rear Cross Traffic Alert.

    Kedua model ini menjanjikan pengalaman berkendara yang mengutamakan kenyamanan, kemewahan, dan efisiensi bagi berbagai kalangan; baik itu keluarga Indonesia maupun para eksekutif dan pebisnis.

    Maxus Indonesia juga menekankan pentingnya dukungan purna jual yang andal. Tidak hanya menawarkan produk berkualitas tinggi, Maxus juga memastikan pelayanan terbaik kepada pelanggan melalui layanan purna jual yang lengkap dan terpercaya, termasuk servis gratis selama lima (5) tahun atau 75.000 kilometer (mana yang tercapai lebih dulu). Hal ini merupakan wujud komitmen Maxus dalam memastikan kenyamanan dan ketenangan kepemilikan kendaraan jangka panjang.

    Maxus Indonesia berharap dapat terus memberikan kontribusi positif dalam pengembangan industri otomotif di Indonesia khususnya pada kendaraan listrik berbasis baterai (BEV), serta memperkenalkan lebih banyak kendaraan ramah lingkungan dan berteknologi tinggi kepada masyarakat Indonesia.

     

    Penulis: M Riskianto/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bangun Pabrik Metanol Rp19 Triliun di Bojonegoro, Bahlil Pastikan Tak Libatkan Asing

    Bangun Pabrik Metanol Rp19 Triliun di Bojonegoro, Bahlil Pastikan Tak Libatkan Asing

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pembangunan industri etanol dan metanol senilai US$1,2 miliar atau setara Rp19,03 triliun (asumsi kurs Rp15.858 per dolar AS) digarap perusahaan dalam negeri.

    Adapun, pabrik tersebut akan dibangun di Bojonegoro, Jawa Timur. Pembangunan pabrik pun tak lepas dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot produksi biodiesel, campuran minyak solar dengan bahan bakar nabati (BBN) sebesar 50% alias B50.

    Metanol merupakan salah satu bahan baku yang digunakan untuk membuat biodiesel. Bahlil mengatakan, pabrik tersebut bisa saja digarap oleh BUMN ataupun swasta dalam negeri.

    “Investornya ada di dalam negeri, Nggak ada asing,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025).

    Namun, Bahlil tak memerinci perusahaan mana yang akan menggarap pabrik tersebut. Selain itu, dia juga tak mengungkapkan kapan pabrik tersebut segera dibangun.

    Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan gas sebanyak 90 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk industri metanol yang bakal dibangun di Bojonegoro itu.

    “Investasinya US$1,2 miliar. Kita harus bangun hilirisasi metanol di Bojonegoro. Kemudian gasnya sudah kami siapkan 90 MMscfd,” kata Bahlil dalam acara Rakornas Hilirisasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Menurut Bhalil, saat ini pemerintah mendorong pengembangan campuran B50. Oleh karena itu, pembangunan industri metanol di Bojonegoro pun menjadi keniscayaan.

    “Sekarang 2025 kita masuk kepada B40. 2026 B50. Nah, tidak akan mungkin ini kita bisa melakukan ini kalau tanpa ada metanol, kita butuh metanol sekitar 2 juta sampai 2,3 juta ton,” ucap Bahlil.

    Eks menteri investasi itu menjelaskan pengembangan B50 selaras dengan visi Prabowo, yakni swasembada energi. Bahlil mengatakan, untuk mencapai target tersebut pengembangan biodiesel bakal digenjot bersamaan dengan lifting minyak.

    Oleh karena itu, dia juga mengajak Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk bekerja sama menyukseskan pembangunan industri metanol dan etanol di Bojonegoro.

    “Saya ingin sebagai mantan alumni Kementerian Investasi, barang ini kita harus bergandengan untuk menyelesaikan dalam rangka kedaulatan energi nasional,” ucap Bahlil. 

  • iPhone 16 Masih Dilarang, IDC Ungkap Nasib Apple di RI

    iPhone 16 Masih Dilarang, IDC Ungkap Nasib Apple di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Apple masih dilarang berjualan seri iPhone 16 di Indonesia karena belum memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian. Sementara merek lain sudah atau akan merilis seri ponsel baru ke pasar ponsel dalam negeri.

    Firma riset pasar IDC menilai larangan penjualan iPhone 16 pasti akan berdampak pada pengapalan (shipment) dan posisi Apple secara keseluruhan di pasar Indonesia.

    Sebab, jajaran seri iPhone baru biasanya mengambil bagian besar dari pengapalan Q4 Apple.

    Sementara, Apple dan mitranya di pasar di pasar Indonesia akan mencoba untuk menutupi kekurangan tersebut melalui pengiriman model lawas seperti iPhone 15 dan iPhone 13.

    “Pelarangan ini tetap akan berdampak negatif pada Apple dan mitranya karena mereka akan kehilangan momentum peluncuran iPhone 16,” ujar Vanessa Aurelia Research Analyst IDC Indonesia, kepada CNBC Indonesia, Jumat (17/1/2025).

    Selain itu, karena musim Ramadhan semakin dekat, akan sangat penting bagi Apple untuk segera menyelesaikan persetujuan penjualan iPhone 16, atau Apple berpotensi kehilangan musim terbesar tahun ini untuk Indonesia.

    Apple Tak Paham Regulasi Indonesia

    Apple baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membuat pabrik AirTag di Batam, Indonesia. Hal tersebut mereka sampaikan saat pertemuan perwakilan Apple dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P. Roeslani, Selasa (7/1/2025).

    Namun hal tersebut tidak memuluskan produk terbarunya, iPhone 16, untuk masuk ke pasar Tanah Air. Sebab investasi yang digelontorkan Apple tidak berkaitan langsung dengan proses pembuatan handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) dalam ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi TKDN yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN.

    Melihat hal ini, Senior Consultant dan Analis Pasar Smartphone dari Reasense, Aryo Meidianto, menilai posisi Apple akan sulit untuk hadir di Indonesia. Aryo menilai bahwa Apple tidak paham dengan regulasi yang ada.

    Oleh karena itu di LinkedIn, situs jaringan profesional, Apple mencari orang yang paham peraturan dan fasih menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemungkinan, kata Aryo, ini menjadi salah satu upaya buat memahami peraturan TKDN.

    Menurutnya, aturan TKDN yang berlaku di Indonesia jelas adalah kandungan lokal yang ada di perangkat handphone yang dipasarkan di Indonesia.

    “Nah pabrik Airtag? Airtag ini kan nggak masuk komponen handphone. Entah dia akal-akalan atau memang tidak paham dengan peraturan,” kata Aryo kepada CNBC Indonesia.

    Ia mengatakan, Apple sudah tertinggal apalagi perangkat smartphone flagship dari merek lain sudah banyak meluncur, seperti Vivo X200 series, Samsung dan komitmen Honor, merek asal China, yang akan kembali ke Indonesia untuk menyajikan ponsel lipat sebagai flagship yang disebut akan jauh lebih menarik.

    (fab/fab)