Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKPM

  • BPI Danantara Akan Jadi Penopang Perekonomian Nasional

    BPI Danantara Akan Jadi Penopang Perekonomian Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyambut baik terbentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Dikatakan Rosan, BPI Danantara akan menjadi kekuatan besar dalam menopang kinerja perekonomian nasional. Untuk saat ini, Danantara dalam proses pematangan seusai payung hukum yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disahkan DPR pada pekan lalu.

    “BPI Danantara sedang berjalan, tetapi saya meyakini BPI Danantara ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat besar untuk Indonesia dalam rangka mengembangkan perekonomian ke depannya,” ungkap Rosan saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Rosan melanjutkan, BPI Danantara akan menarik investasi besar, baik dari domestik hingga asing.

    Diketahui, saat ini pemerintah tengah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi, bahkan ditargetkan dalam beberapa tahun ke depan mampu menembus angka 8%. Oleh karenanya dibutuhkan sejumlah upaya, salah satunya mendatangkan investasi dalam jumlah besar.

    “Dan tentunya ini akan bersama-sama dengan pihak luar yang ingin berinvestasi bersama-sama dengan Danantara,” beber Rosan.

    Terkait kepastian BPI Danantara akan diluncurkan, Rosan mengaku belum mendapat informasi detail, tetapi kabarnya akan dilakukan dalam beberapa bulan lagi.

    “Memang rencananya seperti itu ya, insyaallah bisa diluncurkan dalam waktu segera,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro juga mengungkapkan, BPI Danantara akan bertugas seperti Lembaga Pengelola Investasi (INA) yang berperan sebagai mitra investor asing dalam menggaet investor asing dalam pendanaan proyek pembangunan.

    “BPI Danantara bukan hanya sekadar BUMN, tetapi dibuat seperti superholding. Namun yang lebih penting, Danantara itu diharapkan bisa melakukan leverage, sehingga bisa melakukan investasi yang lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia,” ucapnya.

  • Tensi Perang Dagang Memanas, Ini Strategi BKPM Pikat Investor Asing

    Tensi Perang Dagang Memanas, Ini Strategi BKPM Pikat Investor Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah siap melakukan penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi minat investor asing yang berminat melakukan relokasi di tengah eskalasi tensi perang dagang AS-China.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan penyesuaian regulasi yang ada untuk menggaet minat para investor asing tersebut. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan demi meningkatkan daya tarik Indonesia di mata para pemilik modal.

    Dia menuturkan, selain dapat menarik minat investor, regulasi yang bersahabat juga dapat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal itu pun akan turut memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kalau memang harus melakukan penyesuaian dari segi kebijakan, ya kita lakukan selama itu memang meningkatkan competitiveness kita. Yang terpenting juga adalah kita bisa menciptakan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas,” kata Rosan dalam agenda World Bank New Insight On The Business Environment In Indonesia: Exploring The World Bank’s Business Ready Report di Jakarta pada Senin (10/2/2025). investor

    Dia menambahkan, persaingan untuk menarik minat para investor di tengah bayangan perang dagang AS-China sangat ketat, terutama diantara negara-negara tetangga Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

    Seiring dengan hal tersebut, Rosan mengatakan pihaknya akan proaktif melakukan komunikasi dengan para calon investor yang berminat untuk merelokasi pabriknya.

    “Kita tidak bisa hanya duduk diam saja tanpa kita proaktif, karena kembali lagi negara-negara tetangga kita saja juga aktif,” kata Rosan di Jakarta pada Senin (10/2/2025).

    Dia mengatakan, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menarik dana asing. Hal ini mengingat keunggulan Indonesia dari sisi kekayaan sumber daya alam seperti komoditas mineral hingga upaya hilirisasi industri seperti dari energi terbarukan. 

    Rosan menambahkan, dirinya juga selalu menyampaikan keunggulan Indonesia juga dari sisi jumlah sumber daya manusia kepada para calon investor. Selain itu, dia menyampaikan stabilnya kondisi Indonesia yang dapat meningkatkan keyakinan para investor asing. 

    “Menjaga stabilitas menjadi paling penting karena investasi itu adalah long term commitment. Ini jadi salah satu poin positif kita dalam mengundang investasi ke depannya,” jelasnya. 

  • Bocoran dari Rosan, Investasi Jumbo dari AS Bakal Masuk RI di Kuartal I

    Bocoran dari Rosan, Investasi Jumbo dari AS Bakal Masuk RI di Kuartal I

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut ada investasi miliaran dolar akan masuk ke Indonesia. Investasi itu rencana masuk pada di kuartal I 2025.

    Mantan Ketua Umum Kadin ini menyatakan, kebanyakan investasi itu berasal dari Amerika Serikat (AS). Meskipun saat dikonfirmasi lebih lanjut soal rincian investasinya, Rosan belum mau menjelaskan.

    “Tapi ini kebanyakan dari beberapa perusahaan, termasuk perusahaan dari US,” ujar Rosan di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).

    Rosan juga percaya pemerintah akan mencapai kesepakatan dengan para investor. Saat ini pemerintah terus melakukan pembicaraan terkait hal tersebut.

    “Ya itu kita terus melakukan pembicaraan memang, target yang saya sampaikan dalam first quarter ini dan saya meyakini kita bisa close kesepakatan ini dan nilainya sih lumayan besar bilions juga,” bebernya.

    Sebelumnya, Berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas), tahun 2025 Indonesia membutuhkan investasi Rp 1.900 triliun. Hal itu akan membantu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%.

    “Ini saya ingin kasih tau ke Bapak Presiden juga target 5 tahun ke depan Di tahun 2025 ini angkanya dari Bappenas ya Rp 1.905 triliun dengan harapan pertumbuhan kita adalah 5,3%,” imbuh Rosan beberapa waktu lalu.

    Kemudian 2026 diharapkan angka investasi tembus Rp 2.175 triliun yang akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%. Sementara tahun 2027 diharapkan investasi yang masuk Rp 2.567 triliun atau mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 7,5%.

    “Dan pertumbuhan perekonomian kita di 2028 menjadi 7,7% Dengan diharapkan investasi yang masuk Rp 2.969 triliun. Dan di tahun 2029 menjadi 8% sesuai target pemerintah dengan investasi yang diharapkan masuk Rp 3.414 triliun,” tutup Rosan.

    (ily/rrd)

  • Pemerintah Ingin Tingkatkan Peran Diaspora dalam Pembangunan Nasional

    Pemerintah Ingin Tingkatkan Peran Diaspora dalam Pembangunan Nasional

    loading…

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menemui diaspora Indonesia yang berada di Inggris, Sabtu (8/2/2025). Foto/Istimewa

    JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pemerintah ingin meningkatkan peran diaspora dalam pembangunan nasional. Caranya, kata dia, bisa melalui transfer ilmu dan teknologi, pelembagaan budaya produktif, hingga berinvestasi di Indonesia.

    Hal tersebut dikatakannya saat menemui diaspora Indonesia yang berada di Inggris, Sabtu (8/2/2025). Supratman menuturkan, pemerintah akan memudahkan diaspora agar bisa masuk ke Indonesia.

    Ia mengungkapkan Indonesia tengah mempelajari mekanisme Overseas Citizenship of India (OCI) yang diterapkan oleh pemerintah India. Fasilitas OCI yang diberikan pemerintah India berupa visa seumur hidup, kemudahan bekerja, kepemilikan properti, serta beasiswa.

    “Kementerian Hukum telah melakukan studi banding, di antaranya mekanisme OCI yang memberikan banyak fasilitas bagi diaspora India untuk masuk ke negaranya. Ini dapat kita adopsi, tentu saja dengan menyesuaikan aturan di Indonesia. Jadi nantinya bapak dan ibu (diaspora) lebih mudah masuk Indonesia,” ujar Supratman dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/2/2025).

    Dalam hal investasi, kata Supratman, Kementerian Hukum (Kemenkum) akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM untuk mengkaji peluang diaspora agar dapat berinvestasi dalam sektor-sektor tertentu di Indonesia. “Kami sudah mendengarkan usulan-usulan sebelumnya dari diaspora yang ingin berinvestasi dengan mudah layaknya penanam modal dalam negeri. Kebijakan tersebut akan kami kaji bersama Kementerian Investasi,” tuturnya.

    Kemudahan lainnya akan diberikan pemerintah dalam hal persyaratan bekerja di Indonesia. Supratman menyebut Kemenkum akan mengusulkan perubahan persyaratan dan kriteria Tenaga Kerja Asing (TKA) sehingga diaspora mendapatkan persyaratan khusus.

    Di samping itu, ke depannya semua kementerian/lembaga yang memiliki irisan dalam pelayanan diaspora akan memiliki sistem informasi yang terintegrasi. Dengan demikian, pelayanan kepada diaspora menjadi lebih mudah dan cepat.

    “Kemenkum akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan diaspora agar datanya terintegrasi. Misalnya pelayanan visa, kependudukan, serta kewarganegaraan,” jelasnya.

    Selain pelayanan bagi diaspora, kader Gerindra ini juga menekankan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan pelayanan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di luar negeri, termasuk Inggris.

    Ia menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri memberikan bantuan hukum yang meliputi pertukaran dan pemanfaatan data kewarganegaraan, layanan kewarganegaraan, dan pendampingan dalam penanganan kasus hukum.

    “Kemenkum dan Kementerian Luar Negeri mengintegrasikan data kewarganegaraan WNI, mengurus dokumen kewarganegaraan, juga perlindungan dalam kasus hukum,” pungkasnya.

    (rca)

  • Komut PLN: Investor Asing Enggan Tanamkan Modal di RI karena Inkonsistensi Kebijakan Ekonomi – Halaman all

    Komut PLN: Investor Asing Enggan Tanamkan Modal di RI karena Inkonsistensi Kebijakan Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisaris Utama (Komut) PT PLN (Persero) Burhanuddin Abdullah berpendapat, realisasi investasi asing atau foreign direct investment (FDI) yang masuk ke Indonesia sejak merdeka rata-rata hanya 100 juta dolar Amerika Serikat (AS).

    Menurutnya, capaian itu kalah jauh dibandingkan dengan negara Vietnam sudah mencapai 400 juta dolar AS. Selisihnya bahkan empat kali lipat dibandingkan FDI di Indonesia.

    “Bayangkan selama RI merdeka, rata-rata investasi asing FDI yang masuk 100 juta dolar AS, Vietnam yang baru membangun industrinya tahun 90 avarage FDI yang masuk ke Vietnam 400 juta dolar AS,” kata Burhanuddin dalam Dialog Kebangsaan IKA UNPAD, di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Burhanudin mengatakan, kurangnya minat negara asing untuk berinvestasi di Indonesia lantaran inkonsistensi kebijakan ekonomi dalam setiap perubahan pemerintahan.

    “Kita situasinya seperti itu, kita terkenal sebagai negara yang dalam policy ekonominya berubah dari waktu ke waktu. Perubahan itu gampang mending kalau konsisten perubahan itu menunjukan kebijakan kita dimasa lalu konsisten dalam inkonsistensi. Itu yang membuat pihak lain tidak suka masuk ke Indonesia,” papar dia.

    Sehingga menurut dia, pemerintah perlu membuat cerita baru dengan menegakkan ekonomi Pancasila untuk mengatasi ketimpangan. Selain itu, juga untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

    “Kita ingin mendorong pembangunan berkelanjutan dan ekonomi pancasila sebagai landasan pemikiran dalam merancang program menjawab tantangan dan peluang Indonesia indonesia emas 2045,” jelasnya.

    Di satu sisi, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, sepanjang 2024 realisasi investasi mencapai Rp 1.714,2 triliun.

    Adapun dari total investasi tersebut, jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp 900,2 triliun atau setara 52,5 persen dan jumlah ini naik 21 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 814 triliun atau 47,5 persen dari target investasi.

    Sementara itu, total realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 818,8 triliun setara 47,8 persen. Sedangkan investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 895,4 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, dalam 10 tahun terakhir Singapura menjadi negara terbesar menanamkan investasinya di Indonesia sebesar 20,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    “Memang Singapura ini dalam 10 tahun terakhir ini konsisten nomor 1 terus tidak tergeserkan. Lada tahun ini negara Singapura adalah 20,1 miliar dolar AS,” kata Rosan dalam Konferensi Pers di BKPM, Jumat (31/1/2025).

    Posisi kedua yakni Hongkong yang berinvestasi ke Indonesia sebesar 8,2 miliar dolar AS. Sedangkan posisi ketiga yakni Tiongkok sebanyak 8,1 miliar dolar AS. Rosan bilang, bahwa kedua negara ini kerap kali bertukar posisi. Namun untuk tahun 2024 ini Hongkong jadi yang nomor dua.

    “Kemudian memang ini kita pecah nih biasanya Tiongkok itu nomor 2 Hongkong nomor 3. Tetapi dari Hongkong 8,2 miliar dolar AS dari China 8,1 miliar dolar AS,” tutur Rosan.

    Sedangkan posisi keempat yakni Malaysia sebesar 4,2 miliar dolar AS. Kata Rosan, investasi Malaysia ini terbantu karena ada pembangunan pabrik Lotte yang berlokasi di Banten.

    “Nomor 4 ini Malaysia karena ada investasi yang masuk dari Lotte yang cukup signifikan dan juga dari Amerika Serikat 3,7 miliar dollar AS. Jadi ini adalah 5 besarnya,” papar Rosan.

    Berdasarkan paparan Rosan, realisasi PMA di lima besar subsektor yakni industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya 13,6 miliar dolar AS atau 22,6 persen dari total realisasi investasi.

    Kemudian sektor pertambangan 5,2 miliar dolar AS atau 8,6 persen, industri kertas dan percetakan 4,8 miliar dolar AS atau 8 persen, transportasi, gudang dan telekomunikasi 4,7 miliar dolar AS atau 7,8 persen serta industri kimia dan farmasi 4,1 miliar dolar AS atau 6,9 persen.

    Adapun wilayah PMA sepanjang tahun 2024 terbesar diduduki oleh Jawa Barat sebesar 10 miliar dolar AS atau 16,6 persen, Sulawesi Tengah sebesar 9 miliar dolar AS atau 15 persen. Lalu Jakarta sebesar 7,6 miliar dolar AS setara 12,6 persen, keempat Maluku Utara sebesar 4,4 miliar dolar AS atau 7,3 persen dan terakhir Banten 3,9 miliar dolar AS setara 6,4 persen.

  • HIPKI: Selisih Harga Patokan Mineral Pasir Kuarsa Turunkan Daya Saing Investasi Sektor Tambang  – Halaman all

    HIPKI: Selisih Harga Patokan Mineral Pasir Kuarsa Turunkan Daya Saing Investasi Sektor Tambang  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perbedaan regulasi dan kebijakan antardaerah terkait penambangan pasir kuarsa menjadi sorotan Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia (HIPKI).

    Ketua Umum HIPKI Ady Indra Pawennari mengatakan, selisih harga patokan mineral (HPM) di berbagai provinsi mengurangi daya saing investasi sektor tambang tersebut.

    Saat ini HPM Pasir Kuarsa di Lingga dan Natuna, Kepri, ditetapkan Rp250 ribu per ton, sedangkan di Ketapang, Kalimantan Barat, hanya Rp26.415 per ton, dan di Sambas Rp66.038 per ton. 

    “Perbedaannya jauh bisa mencapai 946 persen,” jelas Ady saat bertemu dengan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia, Todotua Pasaribu di Jakarta belum lama ini.

    Dikatakan Ady, perbedaan ini, kata dia tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mengatur HPM harus merujuk pada harga di mulut tambang.

    “Seharusnya jika semua daerah mengacu pada aturan yang ada, HPM pasir kuarsa akan relatif seragam atau setidaknya tidak berbeda terlalu jauh,” tambah Ady.

    Selain perbedaan HPM, Ady juga menyoroti proses perizinan tambang yang memakan waktu hingga 2-3 tahun yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan investor yang menginginkan suplai bahan baku yang besar dan berkelanjutan.

    “Pemerintah perlu mempercepat proses perizinan dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ke IUP Operasi Produksi, dengan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tuturnya.

    Ady mengatakan, potensi dan kualitas pasir kuarsa yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia sungguh luar biasa bahkan telah diekspor karena menjadi perhatian sejumlah investor dalam dan luar negeri. 

    Terkait masalah masalah HPM sepertii yang dikeluhkan, Todotua akan melakukan pemeriksaan.

    “Kami tentu membutuhkan informasi  yang komprehensif dari berbagai asosiasi yang mewadahi banyak lini usaha.

    Ditambahkannya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menginginkan setiap investasi besar masuk ke Indonesia, pengusaha lokal dapat dilibatkan dan mengambil peran. 

    “Saatnya pengusaha lokal menjadi tuan di negeri sendiri dan menjadi subjek serta objek untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi di daerahnya,” ungkapnya.

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menegaskan mendukung pengusaha lokal agar dapat tumbuh dan berkembang dan memastikan dukungan penuh terhadap pemberdayaan pengusaha lokal.

    “Caranya melalui kebijakan mempermudah proses izin tanpa mengesampingkan resiko yang akan dihadapi termasuk industri pasir kuarsa,” kata Wamen. 

     

  • Panas Tensi Geopolitik Ganggu Investasi Asing ke RI? Ini Kata Rosan

    Panas Tensi Geopolitik Ganggu Investasi Asing ke RI? Ini Kata Rosan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Namun, dalam situasi geopolitik yang tengah memanas, bagaimana pemerintah dapat memenuhi target tersebut?

    Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan tensi geopolitik dan geoekonomi pasti akan berdampak ke banyak aspek, tetapi ia menyebut hal ini juga menimbulkan kesempatan tersendiri.

    “Di tengah tension geopolitik dan geoekonomi ya pastinya mempunyai dampak yang challenge. Tapi di saat bersamaan juga, menurut kami, it creates opportunity juga,” ujar Rosan dalam program Evening Up CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (8/2/2025).

    “Contohnya saya baru dari China. Dari beberapa perusahaan China yang besar mereka juga sudah memikirkan bagaimana relokasi gitu, ke negara-negara ASEAN, contohnya karena mereka tetap ingin masuk ke pasar di Amerika Serikat,” jelasnya.

    Menurut Rosan, hal ini memperlihatkan beberapa pihak sudah melihat apa yang harus dilakukan ke depannya, termasuk bergerak dengan pihak lain.

    “Mereka sudah melihat apa yang mereka harus lakukan. Termasuk misalnya bergerak sama dengan pihak lain, pengurangan porsi dari kepentingan mereka, agar mereka juga bisa menikmati dan tetap masuk ke pasar di AS, dan bisa menikmati juga insentif dalam bentuk program-program dari AS, seperti Inflation Reduction Act (IRA), dan yang lain-lain,” paparnya.

    “Jadi, menurut saya, daru segi konteks investasi ya, memang ada tantangan, tapi di satu sisi juga menciptakan peluang-peluang baru.”

    Investasi yang masuk ke dalam ASEAN secara keseluruhan disebutkan kurang lebih US$ 280 miliar dolar. Dari total tersebut, Rosan menyebut investasi masuk ke Indonesia saat ini kurang lebih hanya mungkin US$35-40 miliar.

    “Nah kalau kita lihat, itu kan berarti kurang lebih hanya 16-17%. Sedangkan kalau kita lihat potensi ekonomi kita kontribusi ke ASEAN hanya 40%. Maksudnya kalau kita lihat secara hubungannya secara langsung, maksudnya paling tidak kita juga harusnya investasi yang masuk ke Indonesia itu lebih,” jelasnya.

    “Karena hampir 50% masuknya ke Singapura, negara-negara ASEAN lainnya juga mempunyai kontribusi yang ada. Jadi Indonesia masih sangat-sangat mempunyai potensi untuk investasi yang masuk ke Indonesia itu menjadi lebih besar.”

    Tantangan Menarik Investasi Asing ke RI

    Meski investasi asing memiliki potensi besar di RI, tetapi Rosan menyebut hal ini terus tertunda akibat masalah klasik, yakni terkait perizinan dan kepastian hukum. Hal ini, katanya, selalu menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diperbaiki.

    “Apa kita sudah memperbaiki ini? Sudah, kita terus memperbaiki itu, tapi mungkin kita perlu percepat akselerasi dari perbaikan-perbaikan yang kita sudah lakukan ini. Dan perlu kita sosialisasikan juga, karena negara lain juga terus memperbaiki, me-reform diri mereka dari segi regulasi, perizinan, policy, dan itu juga kita harus lakukan juga,” jelasnya.

    Rosan melihat beberapa negara, seperti India dan Vietnam, telah mengubah undang-undangnya dalam rangka mereka menarik investasi yang masuk ke negara mereka masing-masing.

    “Kita juga harus proaktif. Kita nggak bisanya di sini saja, ngasih tahu bahwa kita punya ini nih ABCDEF. Tapi kita juga harus memahami demannya kebutuhan pasar, tren di pasar itu seperti apa,” ujarnya. “Tidak hanya dari sisi kita saja, dari sisi supply-nya saja, tapi di mana juga kita harus mengerti dan memahami seperti itu.”

    (dce)

  • Wamen Investasi Dapat Keluhan Lahan-Izin Tambang Pasir Kuarsa, Siapkan Hal Ini

    Wamen Investasi Dapat Keluhan Lahan-Izin Tambang Pasir Kuarsa, Siapkan Hal Ini

    Jakarta –

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong agar para pengusaha lokal terus tumbuh dan berkembang, hingga mampu menjadi pemain utama di negeri sendiri. Hal ini termasuk untuk industri pengelola komoditas pasir kuarsa.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, pihaknya menerima kunjungan Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia (HIPKI). Hal ini didasari potensi pasir kuarsa di Indonesia mulai menjadi perhatian sejumlah investor dalam dan luar negeri.

    “Kami tentu membutuhkan informasi yang komprehensif dari berbagai asosiasi yang mewadahi banyak lini usaha. Dalam hal ini, asosiasi usaha pertambangan pasir kuarsa menyampaikan terkait masalah lahan dan perizinan di daerah penghasil pasir kuarsa di Indonesia,” kata Todotua dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/2/2025).

    Todotua mengatakan, pemerintah ingin memastikan dukungan penuh terhadap pemberdayaan pengusaha lokal, serta dengan pembuatan kebijakan yang dapat mempermudah proses izin tanpa mengesampingkan risiko yang akan dihadapi.

    Selain itu, pihaknya juga ingin agar setiap investasi besar masuk ke Indonesia, pengusaha lokal dapat dilibatkan dan mengambil peran. Oleh karena itu, penguatan industri lokal, khususnya yang bergerak untuk hilirisasi menjadi sangat penting.

    “Saatnya pengusaha lokal menjadi tuan di negeri sendiri dan menjadi subjek serta objek untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi di daerahnya,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Umum HIPKI Ady Indra Pawennari menilai, selisih Harga Patokan Mineral (HPM) di berbagai provinsi mengurangi daya saing investasi sektor tambang tersebut. Pihaknya juga menyoroti perbedaan regulasi dan kebijakan antar daerah terkait penambangan pasir kuarsa.

    “Saat ini HPM Pasir Kuarsa di Lingga dan Natuna, Kepri, ditetapkan Rp 250 ribu per ton. Sedangkan di Ketapang, Kalimantan Barat, hanya Rp 26.415 per ton, dan di Sambas Rp 66.038 per ton. Perbedaannya bisa mencapai 946%,” ujar Ady.

    Menurut Ady, perbedaan ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur HPM harus merujuk pada harga di mulut tambang.

    “Seharusnya jika semua daerah mengacu pada aturan yang ada, HPM pasir kuarsa akan relatif seragam atau setidaknya tidak berbeda terlalu jauh,” imbuhnya.

    Selain perbedaan HPM, Ady juga menyoroti proses perizinan tambang yang memakan waktu hingga 2-3 tahun. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan investor yang menginginkan suplai bahan baku yang besar dan berkelanjutan.

    “Pemerintah perlu mempercepat proses perizinan dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ke IUP Operasi Produksi, dengan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata dia.

    (shc/ara)

  • 6 Kontroversi Bahlil Lahadalia, dari Hapus Pengecer Gas 3 Kg hingga Lulus Doktor Kilat

    6 Kontroversi Bahlil Lahadalia, dari Hapus Pengecer Gas 3 Kg hingga Lulus Doktor Kilat

    loading…

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ini banyak disorot terkait kontroversi kebijakannya, salah satunya menghapus pengecer gas 3 kg. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat ini banyak disorot terkait kontroversi kebijakannya, salah satunya menghapus pengecer gas 3 kg.

    Kontroversi ini membuat Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar menjadi salah satu menteri Kabinet Merah Putih yang memiliki penilaian buruk.

    Jika melihat latar belakangnya sebenarnya Bahlil dikenal sebagai sosok cukup kontroversial. Berikut ini beberapa kontroversi Bahlil.

    6 Kontroversi Bahlil Lahadalia

    1. Menghapus Pengecer Gas 3 Kg

    Kontroversi Bahlil yang belum lama ini yakni menghapus pengecer gas 3 kg. Para pengecer dinilai telah menaikkan harga tabung melon seenaknya hingga masyarakat miskin tidak bisa menikmati harga yang seharusnya sudah disubsidi.

    Meskipun hal tersebut dinilai baik karena membuat pemerintah mudah dalam mengawasi harga gas di pasar, namun pengecer yang pada umumnya pedagang kecil harus kehilangan pendapatannya.

    Kebijakan ini juga membuat masyarakat harus mengantre panjang di pangkalan untuk mendapatkan gas 3 kg.

    2. Mengklaim Investasi Masuk IKN

    Pada akhir tahun 2023, Bahlil mengatakan ada beberapa negara yang akan menanamkan modal di IKN di antaranya Uni Emirat Arab (UEA), China, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa.

    “Saya nggak boleh ngomong angka pasti ya. Tapi kurang lebih Rp200-Rp300 triliun sudah ada yang masuk, sudah komitmen, dan sebagian sudah berjalan,” ujar Bahlil, Jumat, 2 Desember 2023.

    3. Menuding Ada Pihak Asing di Konflik Rempang

    Dalam konflik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Bahlil mengungkapkan ada pihak asing yang terlibat.

    “Saya tahu barang ini, siapa yang ikut main. Saya tahu kok siapa yang (terlibat) di luar negeri,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta, Senin, 25 September 2023.

    4. Dituding Rebut Kursi Kepemimpinan Golkar

    Bahlil terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi dalam Munas XI Golkar, Rabu, 21 Agustus 2024. Terpilihnya Bahlil sebagai Ketum Golkar dicurigai tidak lepas dari dukungan Istana.

    Pada momen ini, Airlangga Hartarto melemparkan sindiran. “Kursinya Pak Kapolri saja diambil sama Pak Bahlil,” ucapnya. Sontak, ucapan Airlangga disambut tawa oleh para menteri.

    5. Diduga Melakukan Jual Beli Izin Tambang

    Bahlil diduga tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha tambang ketika dia menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Di sisi lain, puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk wilayah konsesi yang berdekatan dengan konsesi PT Meta Mineral Pradana, dia cabut. Belakangan terungkap bahwa pemegang saham utama perusahaan tersebut adalah PT Papua Bersama Unggul, perusahaan milik Bahlil.

    6. Lulus Doktor Kilat

    Kasus ini berawal ketika Bahlil menjalani sidang doktor terbuka pada 16 Oktober 2024 lalu. Poster sidang terbuka itu beredar di media sosial dan langsung menjadi perbincangan panas.

    Warganet menyoroti durasi kuliah S3 Bahlil yang hanya menghabiskan waktu 1 tahun 8 bulan. Durasi 20 bulan untuk meraih gelar doktor dinilai tidak wajar. Pasalnya, gelar doktor normalnya bisa didapat setelah menjalani 3 tahun perkuliahan.

    Hal tersebut lantas membuat UI menangguhkan kelulusan Bahlil dari program Doktoral. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi 4 Organ Universitas Indonesia di Kampus UI Salemba pada Selasa, 11 November 2024.

    (jon)

  • Indonesia Punya Nikel-Baterai Buat Mobil Listrik, tapi Mobilnya Belum Ada!

    Indonesia Punya Nikel-Baterai Buat Mobil Listrik, tapi Mobilnya Belum Ada!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (06/02/2025). Salah satu yang dibahas ialah soal mobil listrik nasional.

    Rosan menjelaskan Indonesia memiliki potensi besar untuk mengambil peran lebih aktif dalam industri kendaraan listrik, mengingat sumber daya nikel yang melimpah serta ekosistem baterai yang sudah berkembang. Namun, ia juga menyoroti bahwa hingga saat ini produksi mobil listrik nasional masih terbatas.

    “Kita kan potensi dari nikelnya segala macem, baterainya sampe baterai itu sudah ada, recycle baterainya sudah ada. Nah, tapi mobilnya kan kita belum ada nih, mobil listriknya, sedangkan kita kan sudah committed untuk net zero emission di 2060, malah keinginannya Bapak Presiden bisa lebih cepat,” ujar Rosan dikutip dari Setkab, Jumat (7/2/2025).

    Lebih lanjut, Rosan turut menyinggung bahwa saat ini Indonesia masih bergantung pada investasi dari perusahaan luar seperti Hyundai, BYD, dan Wuling yang sudah membangun manufaktur kendaraan listrik di dalam negeri. Namun, ia menekankan perlunya peran lebih besar bagi Indonesia dalam industri ini.

    “Produksi mobil kita kan sekitar 1,2 juta per tahun, dan berkembang, dan diharapkan di tahun 2030 tadi disampaikan sampai 2,5 juta. Ya, intinya masa kita hanya tidak bisa berperan lebih besar dari itu?” ungkap Rosan.

    Rosan menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada investasi dari luar, tetapi juga mengkaji kemungkinan pengembangan kendaraan listrik nasional. Maung disebut-sebut menjadi salah satu pertimbangan.

    “Kita kan sudah ada Maung, ini mungkin ada pengembangan berikutnya, nanti kita akan bicara, akan kerjakan lebih lanjut lagi lah,” ucap Rosan.

    (riar/dry)