Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKPM

  • Toyota Bakal Bangun Pabrik Bioetanol di Lampung, Nilai Investasi Rp 2,5 Triliun

    Toyota Bakal Bangun Pabrik Bioetanol di Lampung, Nilai Investasi Rp 2,5 Triliun

    Jakarta –

    Toyota Motor Corporation akan berinvestasi dalam pengembangan ekosistem bioetanol di Indonesia. Rencananya, Toyota Motor Corp. melalui PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) akan membentuk perusahaan patungan (joint venture/JV) bersama dengan PT Pertamina.

    Hal ini disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jepang. Dalam kesempatan tersebut, Todotoa melakukan pertemuan dengan Masahiko Maeda, CEO of Asia Region, Toyota Motor Corporation serta mengunjungi fasilitas riset di Fukushima milik Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels (RABIT).

    Pertemuan ini membahas rencana investasi Toyota dalam pengembangan ekosistem bioetanol di Indonesia. Todotua mengapresiasi atas komitmen Toyota dalam mendukung program Pemerintah di bidang energy security dan transisi energi hijau.

    Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan kebijakan mandatory campuran bioetanol dalam bensin sebesar 10% (E10) yang akan mulai diterapkan pada tahun 2027 untuk menekan impor BBM yang masih tinggi. Ia melihat potensi besar kerja sama dengan Toyota untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi bioetanol di kawasan.

    Dalam kolaborasi risetnya di Jepang melalui Research Association of Biomass Innovation (RABIT), Todotua menerangkan Toyota tengah mengembangkan bioetanol generasi kedua yang bersumber dari biomassa non-pangan, seperti limbah pertanian dan tanaman sorgum. Teknologi ini dinilai sangat relevan dengan potensi agrikultur Indonesia yang melimpah dan kondisi agroklimat yang cocok untuk budidaya secara berkelanjutan.

    “Kemarin saat kunjungan kami juga telah berdiskusi dengan RABIT, bahwa teknologi pabrik bioetanol generasi kedua ini dapat memanfaatkan berbagai macam limbah pertanian (multi feedstock), sehingga teknologinya cocok dengan Indonesia yang tidak hanya memiliki potensi tanaman sorgum, tetapi bisa juga dari tebu, padi, singkong, kelapa sawit, aren dan lain-lain ” ujar Todotua dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

    Berdasarkan Roadmap Hilirisasi Investasi Strategis yang dimiliki Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sejumlah wilayah seperti Lampung telah disiapkan untuk menjadi sentra pengembangan industri bioetanol, dengan dukungan bahan baku dari tebu, singkong, dan sorgum. Investasi di sektor ini diproyeksikan tidak hanya memperkuat rantai pasok energi bersih, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong kesejahteraan petani lokal di daerah.

    “Sebagai pioneer project, tadi sudah didiskusikan akan bekerjasama dengan Pertamina NRE (New Renewable Energy) di Lampung, untuk bahan bakunya juga tidak hanya dari perusahaan tapi juga melibatkan petani dan koperasi tani setempat sehingga juga dapat menggerakan perekonomian di daerah, nantinya untuk suplai energi juga diintegrasikan dengan plant geothermal dan hidrogen milik Pertamina,” jelas Todotua.

    Dalam kesempatan yang sama, Toyota, melalui PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menyatakan minat untuk berinvestasi dalam pengembangan industri bioetanol di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi global Toyota untuk mengamankan pasokan bahan bakar bagi kendaraan flex-fuel berbasis bioethanol, sekaligus mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor.

    “Kolaborasi ini dapat menjadi tonggak penting dalam pengembangan biofuel generasi berikutnya. Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam dan lahan pertanian yang luas, sementara Jepang memiliki keunggulan teknologi. Kombinasi keduanya akan menghasilkan dampak nyata bagi ketahanan energi dan ekonomi hijau,” imbuh Todotua.

    Usai pertemuan ini, Todotoa menerangkan Toyota dan Pertamina akan langsung melakukan kajian study bersama ke Lampung dan menargetkan perusahaan patungan telah terbentuk di awal 2026.

    “Dalam rangka mendukung kebijakan E10, saat ini tengah dikaji rencana pengembangan fasilitas dengan kapasitas produksi sebesar 60.000 kiloliter per tahun dan nilai investasi sekitar Rp2,5 triliun. Investasi ini menjadi langkah awal yang diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang ekspor ke negara lain,” imbuh Todotua.

    Saat ini kebutuhan bahan bakar di dalam negeri mencapai lebih dari 40 juta kiloliter per tahun. Dengan mandatory, E10 maka setidaknya Indonesia membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter bioetanol di 2027. Untuk itu, harus ada persiapan pembangunan pabrik pendukung harus dimulai dari sekarang.

    “Peluang inilah yang ditangkap oleh Toyota yang juga sudah mengembangkan mobil berbahan bakar bioetanol di banyak negara,” tambah Todotua.

    Lihat juga Video ‘Toyota New Alphard HEV: Nyaman dan Irit Banget! Tapi Masih Worth It Gak?’:

    (rea/kil)

  • Toyota & Pertamina Mau Bangun Pabrik Bioetanol Senilai Rp2,5 Triliun di Lampung

    Toyota & Pertamina Mau Bangun Pabrik Bioetanol Senilai Rp2,5 Triliun di Lampung

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan, Toyota bakal bekerja sama dengan PT Pertamina New Renewable Energy (NRE) untuk membangun pabrik bioetanol di Lampung. Proyek itu bakal menelan investasi sekitar Rp2,5 triliun.

    Adapun, kesepakatan ini didapat usai Todotua melakukan pertemuan dengan CEO of Asia Region Toyota Motor Corporation Masahiko Maeda pada pekan lalu. Keduanya juga mengunjungi fasilitas riset di Fukushima milik Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels (RABIT).

    Berdasarkan Roadmap Hilirisasi Investasi Strategis yang dimiliki Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sejumlah wilayah seperti Lampung telah disiapkan untuk menjadi sentra pengembangan industri bioetanol, dengan dukungan bahan baku dari tebu, singkong, dan sorgum. 

    “Sebagai pioneer project, tadi sudah didiskusikan akan bekerjasama dengan Pertamina NRE di Lampung,” ujar Todotua melalui keterangan resmi, Senin (10/11/2025).

    Dia menyebut, untuk bahan bakunya juga tidak hanya dari perusahaan, tetapi juga melibatkan petani dan koperasi tani setempat. Dengan begitu, proyek ini juga dapat menggerakkan perekonomian di daerah.

    Selain itu, untuk suplai energi pada pabrik juga diintegrasikan dengan plant geothermal dan hidrogen milik Pertamina.

    Sepulangnya dari Tokyo, kata Todotua, baik Toyota maupun Pertamina, akan langsung melakukan joint study dan site visit ke lokasi di Lampung. Dia menargetkan perusahaan patungan (JV) sudah terbentuk pada awal 2026. 

    “Dalam rangka mendukung kebijakan E10, saat ini tengah dikaji rencana pengembangan fasilitas dengan kapasitas produksi sebesar 60.000 kiloliter per tahun dan nilai investasi sekitar Rp2,5 triliun. Investasi ini menjadi langkah awal yang diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang ekspor ke negara lain,” jelas Todotua.

    Lebih lanjut, Todotua menyampaikan apresiasi atas komitmen Toyota dalam mendukung program pemerintah di bidang energy security dan transisi energi hijau. 

    Dia menjelaskan bahwa sebagai bagian dari strategi menekan impor BBM yang masih tinggi, pemerintah telah menetapkan kebijakan mandatory blending bioetanol dalam bensin sebesar 10% (E10) yang akan mulai diterapkan pada 2027.

    “Kami melihat potensi besar kerja sama dengan Toyota untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi bioetanol di kawasan,” imbuh Todotua.

    Dia menyebut, saat ini kebutuhan bahan bakar di dalam negeri mencapai lebih dari 40 juta kiloliter per tahun, dengan kewajiban E10 maka setidaknya Indonesia membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter bioetanol di 2027.

    Oleh karena itu, agar tidak kehilangan momentum maka persiapan pembangunan pabrik pendukung harus dimulai dari sekarang. 

    “Peluang inilah yang ditangkap oleh Toyota yang juga sudah mengembangkan mobil berbahan bakar bioetanol di banyak negara,” kata Todotua.

    Dia menuturkan, Toyota mengklaim telah berhasil memiliki teknologi mesin kendaraan yang efisien dan ramah lingkungan dengan penggunaan bahan bakar E20. Tak hanya itu, dari riset yang dikembangkan bahan bakar hijau tersebut telah diujicobakan dalam mobil balap Super Formula.

    Dalam kolaborasi risetnya di Jepang melalui RABIT, Toyota tengah mengembangkan bioetanol generasi kedua yang bersumber dari biomassa non-pangan, seperti limbah pertanian dan tanaman sorgum. Teknologi ini dinilai sangat relevan dengan potensi agrikultur Indonesia yang melimpah dan kondisi agroklimat yang cocok untuk budidaya secara berkelanjutan.

    “Kemarin saat kunjungan kami juga telah berdiskusi dengan RABIT, bahwa teknologi pabrik bioethanol generasi kedua ini dapat memanfaatkan berbagai macam limbah pertanian [multi feedstock], sehingga teknologinya cocok dengan Indonesia yang tidak hanya memiliki potensi tanaman sorgum, tetapi bisa juga dari tebu, padi, singkong, kelapa sawit, aren dan lain-lain,” tutur Todotua.

  • Pemerintah Ingatkan Investor Besar Gandeng UMKM Lokal

    Pemerintah Ingatkan Investor Besar Gandeng UMKM Lokal

    Jakarta –

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memfasilitasi 175 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Talkshow dan Workshop Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Nasional, di Bali.

    Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno mengatakan UMKM perlu dilibatkan dalam setiap investasi yang masuk. Dalam hal ini, investor diminta berkolaborasi dengan UMKM di lokasi mereka berinvestasi.

    “Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki program yang dinamakan kemitraan, antara usaha besar dengan UMKM setempat. Jadi kalau ada investasi besar, apakah PMA (Penanaman Modal Asing) atau PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di daerah, diharapkan dapat berkolaborasi atau bermitra dengan UMKM setempat,” ujar Riyatno dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/11/2025).

    “Selain itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga memiliki program fasilitas kemitraan menuju pasar ekspor. Ini adalah upaya pemerintah agar UMKM naik kelas,” sambung Riyatno.

    Di kesempatan ini, Riyatno juga menjelaskan tujuan dari kegiatan ini untuk memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM melalui peningkatan keterampilan sumber daya manusia, kualitas produk sesuai standar pasar, serta mendorong hilirisasi untuk menghasilkan produk bernilai tambah.

    UMKM juga didorong memperluas akses ke pasar global, investasi, teknologi, dan kemitraan strategis, sekaligus berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah dan nasional.

    Sementara itu, Wakil Ketua Harian III Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Ayu Heni Rosan menyoroti pentingnya peran perempuan dalam pertumbuhan UMKM Kriya. Mereka bukan hanya pengrajin, tapi juga pelaku usaha tangguh, penggerak ekonomi keluarga, dan penjaga warisan budaya lokal.

    “Karena itu, kegiatan peningkatan kompetensi pelaku usaha seperti hari ini, juga menjadi ruang pemberdayaan perempuan dalam rangka memperkuat kapasitas manajerial, kualitas ekonomi, serta memperluas jaringan pasar. Ketika perempuan memberdaya, maka UMKM dan perempuan bangsa ikut menguat,” jelas Ayu yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

    (ily/hns)

  • Ekonomi Jabar Tumbuh 5,2 Persen, Dedi Mulyadi Bongkar 5 Jurus Rahasianya Bandung 8 November 2025

    Ekonomi Jabar Tumbuh 5,2 Persen, Dedi Mulyadi Bongkar 5 Jurus Rahasianya Bandung 8 November 2025

    Ekonomi Jabar Tumbuh 5,2 Persen, Dedi Mulyadi Bongkar 5 Jurus Rahasianya
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada kuartal III tahun 2025 mencapai 5,20 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional 5,04 persen.
    Data tersebut disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS)
    Jawa Barat
    , yang juga mencatat provinsi ini berada di posisi kelima tertinggi di Indonesia dengan kontribusi 12,73 persen terhadap
    pertumbuhan ekonomi
    nasional.
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menjelaskan, selama sembilan bulan menjabat, ia telah menerapkan sejumlah kebijakan utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
    Salah satu langkah pertama yang diambil adalah memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan 666 kilometer jalan baru, yang dibiayai dari pajak kendaraan bermotor.
    “Mobilitas masyarakat bisa mendorong tumbuhnya perekonomian,” ungkap Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (8/11/2025).
    Selain itu, Dedi menekankan pentingnya menjaga kualitas pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan irigasi.
    Ia menegaskan, pembangunan yang tidak berkualitas hanya akan menguras anggaran.
    “Kalau jalannya cepat rusak, maka akibatnya adalah pembangunan balik lagi ke jalan, balik lagi ke jalan. Sehingga, kita tidak punya kesempatan untuk melakukan investasi sumber daya manusia yang lebih besar ke depan,” tutur dia.
    Dedi juga menerangkan, arah kebijakan belanja infrastruktur besar-besaran diimbangi dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
    Sejak awal menjabat, mantan Bupati Purwakarta ini rutin mempublikasikan kondisi kas daerah setiap hari melalui akun media sosial pribadinya.
    Menurut Dedi, berbagai langkah yang diambil bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penataan sosial dan ekonomi.
    Ia memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih nyaman di Jawa Barat.
    Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berupaya memberantas premanisme melalui pembentukan satuan tugas dan menghilangkan percaloan tenaga kerja di industri dengan aplikasi Nyari Gawe.
    Selain itu, Pemprov Jabar juga menangani berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan yang ingin berinvestasi di wilayahnya.
    Hasilnya, berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi di Jawa Barat pada triwulan III tahun 2025 mencapai Rp77,1 triliun, atau sekitar 15,7 persen dari total investasi nasional.
    “Investasi tidak hanya soal angka, tapi bagaimana memberikan dampak nyata bagi pembangunan manusia di Jawa Barat,” tegas Dedi.
    Ia menambahkan, bersama seluruh jajarannya, akan tetap fokus melaksanakan kegiatan pembangunan demi kepentingan masyarakat Jabar.
    “Kita anggap berbagai sindiran, nyinyiran, atau kritik yang dialamatkan pada saya sebagai obat agar saya tidak jemawa, terus mawas diri, dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hilirisasi Kelapa di Maluku Utara Bikin Harga Naik 500 Persen

    Hilirisasi Kelapa di Maluku Utara Bikin Harga Naik 500 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menyebutkan Keberhasilan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan yang ditemuinya saat kunjungan ke Maluku Utara.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, harga kelapa produksi Maluku Utara kini naik 500% karena diolah secara hilirisasi.

    Hal tersebut ia ungkapkan seusai pembahasan investasi hilirisasi bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rosan Roeslani di kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jumat (7/11/2025).

    Kunjungan Amran ke Maluku Utara membuatnya kagum dengan keberhasilan warga lokal yang berhasil meningkatkan potensi produksi kelapa melalui hilirisasi.

    “Kami baru kunjungan di Maluku Utara, harga kelapa sebelum kita hilirisasi harganya Rp 600 per biji. Sekarang itu harganya Rp 3.500 per biji, itu naik kurang lebih 500%,” kata Amran dalam sesi jumpa pers.

    Amran menekankan bahwa investasi pada sektor hilirisasi tidak hanya difokuskan pada peningkatan nilai tambah di dalam negeri, tetapi juga pada komoditas yang sudah memiliki daya saing ekspor di pasar global.

    Ia mencontohkan komoditas kelapa, yang nilai ekspornya telah mencapai Rp 24 triliun, menjadikan Indonesia sebagai eksportir kelapa terbesar di dunia.

    “Jika kita hilirisasi sesuai dengan diagram pohon industri, itu bisa 100 kali lipat. Artinya bisa Rp 2.400 triliun, secara teori,” ungkap Amran.

    Dia melanjutkan, target harga kelapa setelah hilirisasi akan dikejar hingga minimal Rp 5.000 per biji.

    “Kalau bisa naiknya Rp 6.000 per biji, berarti kenaikannya 1.000%,” terang Amran.

    Diketahui, pemerintah menyepakati investasi hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan senilai Rp 371 triliun. Kesepakatan ini dilakukan antara Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Amran mengungkapkan investasi hilirisasi ini mencakup sektor pertanian, perkebunan, pangan, peternakan dan hortikultura. Amran melanjutkan saat ini tengah memasuki tahap studi kelayakan yang akan dituntaskan dalam waktu secepat-cepatnya.

    “Total rencana investasi kurang lebih Rp 371 triliun, kita Investasi sektor pertanian, pangan, peternakan, hortikultura dan perkebunan,” ujar Amran.

    Amran melanjutkan, investasi hilirisasi yang akan dipercepat berpotensi pada sejumlah komoditas. Adapun komoditas yang diprioritaskan yakni kelapa, kakao, mete, kelapa sawit, kelapa dalam, peternakan ayam pedaging dan telur terintegrasi.

    “Untuk peternakan ayam pedaging dan telur terintegrasi itu ada anggaran khusus sebesar Rp 20 triliun. Kita akan buat seluruh Indonesia untuk mensuplai Makan Bergizi Gratis (MBG). Kita menyuplai, jangan sampai telur dan ayamnya ke depan shortage atau kekurangan. Jadi kita siapkan dari sekarang,” terang Amran.

    Pada sisi lain, Menteri Rosan Roeslani menegaskan bahwa hilirisasi sektor pertanian memiliki dampak sosial yang lebih besar dibandingkan sektor mineral karena padat karya dan langsung menyentuh masyarakat di lapangan.

    “Kalau hilirisasi mineral investasinya besar, tetapi tenaga kerja yang terserap sedikit. Justru hilirisasi di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan ini jauh lebih tinggi dampaknya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Ini yang akan kita akselerasi bersama,” ujar Rosan.

    Rosan juga menambahkan, pihaknya bersama Kementerian Pertanian dan Danantara telah mengidentifikasi proyek-proyek prioritas hilirisasi serta menugaskan sejumlah BUMN untuk mengeksekusinya.

    “Kami dari Danantara akan support penuh dan ikut mengevaluasi setiap tahapan. Produk unggulan, seperti kelapa dan kakao memiliki competitive advantage yang tinggi. Karena itu, kita akan jalankan program ini secara cepat, masif, dan tepat sasaran, dengan melibatkan para petani kecil,” pungkasnya.

  • Penghormatan untuk Semua Pemimpin, Presiden Prabowo Kutip Pepatah Mikul Dhuwur Mendhem Jero

    Penghormatan untuk Semua Pemimpin, Presiden Prabowo Kutip Pepatah Mikul Dhuwur Mendhem Jero

    Cilegon (beritajatim.com) — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak masyarakat menghormati semua pemimpin yang telah berjasa membangun bangsa dengan mengutip pepatah Jawa, yakni ‘mikul dhuwur mendhem jero’.

    “Kita punya budaya. Ada istilahnya ‘mikul dhuwur mendhem jero’. Kepada keluarga kita yang baik kita angkat setinggi-tingginya, tapi janganlah kita teruskan budaya hujat-menghujat, ejek-mengejek,” ujar Prabowo dalam peresmian proyek Lotte Chemical Indonesia New Ethylene (LINE) di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025).

    Seperti diketahui, konsep pepatah itu adalah cerminan dari etika sosial dalam budaya Jawa yang berarti menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan harga diri. Pepatah itu juga menjunjung tinggi penguatan jati diri seseorang serta menggambarkan rasa hormat kepada orang lain.

    “Pemimpin itu manusia, apakah pemimpin maha-paripurna? Tidak. Pemimpin pasti ada kekurangan, tapi pada esensinya, marilah kita punya rasa keadilan. Marilah kita menjadi manusia yang jernih. Marilah kita menghormati orang tua, menghormati semua yang berjasa,” lanjut Presiden Prabowo.

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan kekagumannya kepada bangsa Korea Selatan. Menurutnya, Korea Selatan adalah bangsa pekerja keras, setelah diterjang perang berkali-kali.

    “Saya termasuk kagum dengan bangsa Korea, saya kagum dengan budaya mereka, dengan kerja keras mereka. Mereka bangsa yang mampu mendirikan suatu bangsa modern dari puing-puing perang, dari kancah peperangan,” ungkapnya.

    Kemudian, Prabowo berterima kasih kepada para pemimpin Lotre Group karena ikut membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dia meminta para pihak terkait agar terus menjaga kepercayaan dan keamanan bagi investasi yang masuk ke dalam negeri.

    “Mari kita memberi manfaat bersama. Kehormatan kita adalah mitra. Kita harus jaga, kita terima dengan hati dan jangan ada unsur-unsur yang mengganggu,” ucapnya.

    PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) merupakan pabrik petrokimia yang berlokasi di kawasan industri Cilegon, Banten. Pabrik ini dirancang untuk memproduksi 1 juta ton ethylene, 520 ribu ton propylene, hingga 250 ribu ton polypropylene per tahun.

    Proyek Lotte Chemical Indonesia New Ethylene (LINE) merupakan bagian dari kompleks petrokimia terintegrasi yang masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek LINE ini menjadi pabrik naphtha cracker pertama di Indonesia dalam 30 tahun terakhir, dengan nilai investasi mencapai USD3,9 miliar atau sekitar Rp62,4 triliun.

    Pada acara tersebut, Prabowo turut didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia; Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi; dan Menteri Luar Negeri Sugiono. [hen/aje]

  • Sejarah Baru Hilirisasi Industri Petrokimia

    Sejarah Baru Hilirisasi Industri Petrokimia

    Oleh: Laode Sulaeman

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi, KESDM

    Hari ini, 6 November 2025, sejarah baru investasi di Indonesia ditorehkan kembali. Presiden RI, Prabowo Subianto, meresmikan Industri Petrokimia Nafta Crackers terbesar di Asean, yaitu pusat industri petrokimia PT. Lotte Chemical Indonesia yang berlokasi di jalan Raya Merak, km 116, Cilegon, Banten di atas luas areal 110 hektar dengan luas bangunan pabrik 70 hektar. Investasi kakap ini punya banyak cerita sehingga layak dianggap sebagai salah satu sejarah penting negara, khususnya terkait investasi, industri dasar, dan ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

    Industri petrokimia ini dibangun dengan nilai investasi yang besar, yakni 3,9 miliar USD atau setara Rp62 triliun. Pabrik ini membutuhkan bahan baku nafta dan LPG sekitar 3,2 juta ton per tahun yang kemudian akan menghasilkan sebanyak 15 produk petrokimia, antara lain Etilena dan Propilena. Sebanyak 70% produknya dipakai untuk keperluan yang begitu vital bagi bangsa, yakni mensubstitusi impor di dalam negeri dan sisanya 30% untuk ekspor. Agenda kemandirian ekonomi bisa dicicil, salah satunya, dari investasi ini.

    Industri petrokimia sendiri adalah bentuk hilirisasi industri migas yang menghasilkan produk-produk bernilai tinggi dengan produk akhir seperti komponen kendaraan, peralatan medis pipa, kemasan plastik, peralatan isolasi listrik, dan berbagai bahan baku industri lainnya. Hilirisasi merupakan mantra baru bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bahan baku diolah untuk menghasilkan nilai tambah yang akan mengerek penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

    Setiap investasi yang besar dan bersejarah pasti meninggalkan banyak kisah yang tidak terungkap di baliknya. Investasi ini awalnya dipenuhi awan yang kerap menciptakan suasana gelap dan pesimisme. Sempat terhenti lama setelah peletakan batu pertama akibat ragam kendala, akhirnya peluang pembangunan pabrik terbuka kembali. Keberhasilan pembangunan ini tidak lepas dari perjuangan satu sosok yang super gigih: Bahlil Lahadalia. Saat itu posisinya masih sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM di era Presiden RI Joko Widodo.

    Perbesar

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Foto: Kementerian ESDM… Selengkapnya

    Ketika pandemi membuat eknomi dunia dan nasional murung, Bahlil berhasil menginisiasi dan mengoperasikan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Pada saat yang sama ia juga secara paralel memperjuangkan industri petrokimia yang diresmikan hari ini. Sejarah yang pertama ialah pabrik ini berdiri 30 tahun setelah dibangunnya Petrochemical Complex Chanda Asri. Sejak masa itu belum ada lagi hilirisasi migas yang sampai pada tahap industri petrokimia terintegrasi hingga tercetusnya investasi raksasa ini, yakni dengan diresmikannya PT. Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project.

    Sejarah berikutnya, proses merintis dan menghidupkan kembali industri ini tidaklah mudah. Atas arahan Presiden saat itu, Bapak Jokowi, Menteri Bahlil dan tim di BKPM memulai menelisik kembali aneka persoalan yang menjadi sebab mangkraknya investasi, mulai dari pembebasan lahan, penyelesaian berbagai perizinan investasi di kementerian/lembaga dan daerah, fasilitasi impor mesin/peralatan, pemberian insentif investasi yang kompetitif hingga mengawal proses pembangunan. Rapat di kantor yang dipimpin langsung oleh menteri dilakukan lebih dari 10 kali untuk memastikan setiap masalah segera diselesaikan.

    Di luar itu, kunjungan lapangan dikerjakan pula secara spartan agar tidak hanya laporan “manis-manis” saja yang diterima. Lebih dari 5 kali kunjungan pabrik dikerjakan, bahkan hingga jam 12 malam, sekadar untuk memastikan segalanya berjalan sesuai dengan rencana. Langkah-langkah itu pun belum sepenuhnya membikin semuanya berjalan lancar. Seperti disampaikan di muka, proses pembangunan dipenuhi banyak tantangan. Walaupun proyek ini telah dicanangkan sejak tahun 2016, namun sempat terhenti pembangunannya karena beberapan rintangan, salah satunya yang cukup serius adalah masalah akuisisi lahan.

    Perbesar

    Sejarah baru industri petrokimia Indonesia. Foto: Kementerian ESDM… Selengkapnya

    Perkara lebih rumit lagi sebab adanya serangan wabah Covid sehingga kian menambah beban ujian atas proyek ini. Hanya atas keteguhan dan kepemimpinan Bahlil, dan tentu saja dukungan penuh Presiden, pada Januari 2022 bisa dilakukan MoU dengan Lotte Chemical dalam rangka akselerasi proyek, sekaligus kontrak EPC ditandatangani. Tepat pada April 2022 awal konstruksi dapat dilaksanakan. Proyek ini dalam pekerjaannya juga membanggakan karena dijalankan dengan kompleksitas dan standar ketelitian yang tinggi, juga melibatkan pembangunan unit-unit operasi yang berteknologi tinggi.

    Setelah pergantian kekuasaan pada Oktober 2024, Presiden Prabowo juga mengawal terus program ini di bawah koridor visi hilirisasi yang dikumandangkan tiada henti. Hal ini yang menyebabkan pembangunan proyek bisa selesai tepat waktu selama 3 tahun. Proses komisioning sudah dimulai pada Mei 2025 dan beroperasi komersial pada Oktober 2025. Pabrik ini juga menjadi simbol keberlanjutan program meski terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Kekuasaan politik boleh mengalami pergantian, namun program-program strategis berjalan tanpa gangguan. Inilah bentuk investasi politik hakiki yang penting bagi kemajuan ekonomi.

    Perbesar

    Sejarah baru industri petrokimia Indonesia. Foto: Kementerian ESDM… Selengkapnya

    Proyek vital publik ini sejak dibangun hingga beroperasi telah memberikan banyak manfaat bagi kepentingan nasional. Pertama, memperkuat pemenuhan tambahan kebutuhan produk petrokimia dalam negeri yang selama ini sekitar 50% masih harus diimpor. Kedua, menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 40.000 tenaga kerja mulai dari tahap konstruksi hingga tahap operasi. Ketiga, meningkatkan kapasitas SDM dalam negeri melalui transfer teknologi dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM. Keempat, mendorong tumbuhnya industri hilir. Kelima, memberikan peningkatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

    Ringkas cerita, peresmian proyek Petrokimia Lotte Chemical Indonesia ini menjadi tanda atas 3 kata kunci penting dalam pembangunan ekonomi: visi, konsistensi, dan determinasi. Sosok Bahlil Lahadalia, yang sekarang menjabat sebagai Menteri ESDM, menjadi figur yang secara utuh merepresentasikan tiga kata kunci tersebut. Keteguhannya berjuang menghadapi karang rintangan tersebut tentu juga ditopang oleh visi Asta Cita yang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satunya bertekad memajukan bangsa lewat strategi hilirisasi. Jadi, proyek gigantik ini menjadi bagian dari sejarah baru hilirisasi nasional.

  • Prabowo Bertemu Dasco, Rosan, hingga Purbaya di Istana, Bahas Apa?

    Prabowo Bertemu Dasco, Rosan, hingga Purbaya di Istana, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui unggahan di akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (5/11/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Selain itu terlihat sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih mulai dari Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 

    “Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 5 November 2025,” tulis Teddy.

    Teddy menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden bersama para pejabat terkait membahas sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas politik nasional.

    Selain itu, orang nomor satu di Indonesia itu turut mendorong jajaran untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

    “Presiden menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan demi mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tandas Teddy.

  • Dari Sawit hingga Kilang, Indonesia Bangun Energi Bernilai Tambah

    Dari Sawit hingga Kilang, Indonesia Bangun Energi Bernilai Tambah

    Jakarta –

    Di persimpangan antara energi dan industri, Indonesia sedang melangkah ke fase baru yang sangat menentukan: mengubah sumber daya alam menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Program biofuel dan pengembangan petrokimia bukan sekadar proyek teknis, melainkan pilar untuk mewujudkan energi yang mandiri, ekonomi yang tumbuh, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.

    Dengan memanfaatkan biodiesel, bioetanol, serta industri hilir petrokimia, pemerintah dan pelaku industri berupaya mendorong nilai tambah dalam negeri, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat posisi Indonesia di peta global energi. Pengembangan produk olahan migas menjadi petrokimia memperlihatkan bahwa kita tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga mulai mengolah dan menghasilkan produk bernilai tinggi.

    Begitu juga dengan biofuel, dari ladang sawit, tebu atau singkong, energi baru terbarukan ini bertemu dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan. Semua ini menunjuk ke satu arah: bangsa yang mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri. Pengembangan petrokimia menunjukkan peralihan industri migas dari ekspor bahan mentah ke produk olahan dengan nilai tinggi, dan memperkuat kemandirian ekonomi energi.

    Berangkat dari hal tersebut, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM) Todotua Pasaribu mendorong hilirisasi minyak dan gas bumi (migas) untuk menjadi jalur masuk Indonesia ke industri petrokimia.

    “Kami melihat migas ini strategis. Selain berbicara ketahanan energi, kita juga bicara penetrasi kita ke dalam industri petrokimia,” ucap Todotua, dikutip dari Antara, Rabu (5/11/2025).

    Todotua menyampaikan sebagian besar dari bahan petrokimia berasal dari minyak dan gas bumi. Adapun tren industri yang memiliki keterkaitan dengan petrokimia dan menuai perhatian dari Todotua adalah industri pupuk yang bahan baku utamanya dari amonia.

    “Amonia kan dari gas, dan turunan-turunan produk metanol dan lain-lain,” ucap Totodua.

    Oleh karena itu, Todotua menekankan bahwa investasi yang datang ke dalam negeri haruslah untuk proyek-proyek strategis, serta berkontribusi kepada program hilirisasi dengan produk yang berdaya saing kompetitif.

    “Inilah memang yang harus kami atur sama-sama, sehingga nanti dalam penetrasi ke industri hilirisasinya, produk-produk turunannya sudah bisa punya daya saing,” kata Todotua.

    Sebelumnya ia menyampaikan realisasi investasi kuartal II 2025 tembus Rp 475 triliun, lebih tinggi daripada kuartal I sebesar Rp 465 triliun. Todotua berharap agar realisasi investasi pada kuartal III dan kuartal IV bisa mencapai target, sebab terdapat berbagai tantangan ekonomi global yang bisa mempengaruhi investasi.

    Tak hanya petrokimia, pengembangan biofuel atau bahan bakar nabati seperti biodiesel 50% (B50) dan bioetanol 10% (B10) juga dinilai mampu memperkuat kemandirian energi sekaligus menekan emisi karbon. Kebijakan ini rencananya akan dilaksanakan pada 2026.

    “Kalau bensin ini 60 % konsumsi bensin kita itu masih impor. Maka ke depan kita akan mendorong untuk ada E10,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Menurutnya, kebijakan ini akan diatur secara bertahap agar kebutuhan etanol di dalam negeri dapat terpenuhi. Langkah ini juga sejalan dengan visi nasional untuk memperkuat kemandirian energi dan mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

    Bahlil sendiri bakal mempertimbangkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan penerapan program B50 akan berdampak pada peningkatan kebutuhan CPO di dalam negeri.

    “Nah kalau alternatif ketiga yang dipakai, memangkas sebagian ekspor, maka salah satu opsinya, saya ulangi, salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Itu di dalamnya adalah salah satu instrumennya DMO,” kata Bahlil.

    Dari sisi industri, PT Pertamina (Persero) juga tengah memperkuat bisnis petrokimia untuk meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memberikan kontribusi nyata sebagai BUMN bagi negara. Pengembangan bisnis petrokimia dilakukan melalui sejumlah anak usaha dan afiliasi.

    Contohnya, PT Trans‑Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai salah satu anak usahanya telah berhasil menyelesaikan proyek peningkatan kapasitas produksi aromatik dari 600 ribu ton menjadi 780 ribu ton per tahun. Saat ini TPPI juga terus dikembangkan melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang tengah mengkaji pembangunan kompleks Pabrik Olefin.

    Proyek ini diharapkan dapat menambah pasokan bahan baku plastik dalam negeri sampai dengan 1.600 ribu ton per tahun. Jika indikator keekonomian menunjukkan prospek positif, pengembangan ini tentu akan memperkuat pertumbuhan industri hilir petrokimia nasional.

    Lebih jauh, pengembangan lain juga dilakukan melalui PT Polytama Propindo di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, dengan rencana peningkatan kapasitas produksi petrokimia sebesar 300 ribu ton per tahun yang ditargetkan beroperasi pada 2028. Selain itu, Pertamina juga berupaya untuk terus mengidentifikasi dan mengembangkan potensi produk petrokimia baru yang prospektif di Indonesia. Di samping itu, Pertamina juga mendorong pemanfaatan biofuel sebagai realisasi dari program transisi energi.

    Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menyebut pihaknya telah mencatatkan capaian penting seperti produksi Sustainable Aviation Fuel berbasis minyak jelantah dan penerapan biodiesel B40, yang akan meningkat menjadi B50 tahun depan.

    “Dukungan Pertamina dalam ketahanan energi juga semakin terlihat, dengan komitmen Pertamina sebagai pemimpin dalam transisi energi. Sejalan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan, termasuk panas bumi,” ujar Simon.

    Simon mengatakan seluruh upaya subholding Pertamina dalam inisiatif net zero carbon (NZE) merupakan amanah nasional untuk menjaga keberlangsungan energi bagi generasi sekarang maupun masa depan.

    “Kami menargetkan NZE sebagai komitmen strategis jangka panjang yang terintegrasi dan selaras dengan visi Indonesia Emas. Visi yang menempatkan keberlanjutan dan kemandirian energi serta pertumbuhan ekonomi rendah karbon sebagai kemajuan bangsa melalui peran seluruh subholding dan anak perusahaan Pertamina,” jelas Simon.

    Sementara itu, Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menegaskan pihaknya siap memberikan edukasi publik mengenai bioetanol dan perubahan kebijakan bahan bakar.

    “Sebagai perusahaan yang melakukan layanan publik di bidang BBM, kami memahami perlunya edukasi kepada masyarakat dan konsumen apabila terdapat perubahan kebijakan terkait dengan BBM,” ujarnya.

    Menurutnya, Pertamina Patra Niaga juga akan berkolaborasi dengan pabrikan otomotif, akademisi, dan praktisi untuk memastikan kesiapan masyarakat terhadap bahan bakar campuran bioetanol.

    Kolaborasi antara pengembangan biofuel dan petrokimia menjadi bukti nyata transformasi energi Indonesia tidak lagi sebatas wacana. Kedua sektor ini kini menjadi pilar strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional, sekaligus menggerakkan ekonomi bernilai tambah tinggi di dalam negeri.

    Upaya pemerintah dan industri melalui pengembangan biofuel serta petrokimia menunjukkan bahwa Indonesia semakin matang dalam merancang masa depan energinya sendiri. Bukan lagi sekadar memanfaatkan sumber daya alam secara mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

    Dengan sinergi yang makin erat antara kebijakan nasional, BUMN seperti Pertamina, dan industri swasta, transformasi energi menuju kemandirian dan ekonomi hijau bukan sekadar impian, melainkan arah nyata yang sedang dijalankan.

    Tonton juga video “Wamen LH: Pemda Sediakan Lahan-3% APBD Buat Proyek Sampah Jadi Energi”

    (hnu/ega)

  • Mendorong Transformasi Hijau, HKI Jajaki Model Eco-Industrial Park Tiongkok

    Mendorong Transformasi Hijau, HKI Jajaki Model Eco-Industrial Park Tiongkok

    Surabaya (beritajatim.com) – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengikuti program China–Indonesia Industrial Park Green Development di Beijing dan Tianjin pada 26–30 Oktober 2025.

    Program ini mempertemukan pengambil kebijakan, pengelola kawasan industri, dan lembaga riset dari kedua negara untuk memperkuat kolaborasi menuju industrialisasi hijau dan rendah karbon.

    Kegiatan ini difasilitasi oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Global Environmental Institute (GEI), dengan dukungan Energy Foundation China serta Chinese Academy of Sciences (CAS).

    Program tersebut dirancang untuk memperdalam pemahaman tentang kebijakan dan praktik terbaik pengembangan eco-industrial park (EIP) yang telah sukses diterapkan di Tiongkok.

    Dalam kesempatan istimewa itu, delegasi Indonesia diikuti oleh perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta HKI. HKI diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga, Didik Prasetiyono.

    Didik mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang dimulai di Research Center for Eco-Environmental Sciences (RCEES), Chinese Academy of Sciences, Beijing. Para peneliti dan pelaku industri berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan energi, air, dan limbah dengan pendekatan berbasis riset dan teknologi.

    “Berbagai inovasi ditampilkan, mulai dari penerapan microgrid untuk energi hijau, sistem manajemen karbon berbasis Internet of Things (IoT), hingga konsep zero-waste industrial park. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Tiongkok berhasil memadukan kebijakan, riset ilmiah, dan teknologi lingkungan secara terpadu untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan,” kata Didik.

    Didik menambahkan, pada sesi kunjungan ke China Center for Information Industry Development (CCID), yang merupakan bagian dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok (Ministry of Industry and Information Technology / MIIT), delegasi Indonesia mempelajari peran riset dan data industri dalam perumusan kebijakan nasional.

    CCID, lembaga strategis di bawah MIIT, berperan penting sebagai penggerak riset, analisis data, dan kerja sama internasional yang mendukung kebijakan industri berbasis inovasi.

    “Sinergi antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan industrialisasi berbasis pengetahuan di Tiongkok. Pola seperti ini menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk memperkuat transformasi industri yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi,” ungkap kandidat doktor Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Universitas Airlangga (Unair) ini.

    Sementara itu, puncak kegiatan berlangsung di Tianjin Economic-Technological Development Area (TEDA), salah satu kawasan industri paling sukses di Tiongkok.

    TEDA mengelola lebih dari 40 ribu hektare lahan industri dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2024 mencapai sekitar RMB 258,1 miliar atau setara Rp567 triliun.

    Delegasi Indonesia diterima jajaran pimpinan TEDA dan meninjau fasilitas pengolahan air limbah berkapasitas 100.000 meter kubik per hari yang dioperasikan oleh Veolia, perusahaan lingkungan asal Prancis.

    Fasilitas tersebut dioperasikan hanya oleh tiga orang berkat sistem otomasi penuh berbasis sensor dan pemantauan waktu nyata (real-time monitoring) yang mampu menjaga efisiensi energi secara presisi.

    Didik menegaskan pentingnya sinergi riset, kebijakan, dan industri dalam mempercepat transformasi hijau. “Setiap investasi teknologi lingkungan adalah keputusan lintas generasi yang harus dirancang efisien dan adaptif untuk jangka panjang,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pengalaman Tiongkok membuktikan bahwa transformasi hijau berhasil bila negara memiliki arah kebijakan yang jelas. Pemerintah Tiongkok menjadi penggerak utama dengan strategi transisi energi yang tegas, riset yang kuat, dan kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta.

    Kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta iklim investasi yang kondusif menciptakan kepercayaan dan mempercepat transformasi industri. HKI meyakini, Indonesia dapat mereplikasi arah serupa agar transformasi hijau menjadi gerakan ekonomi nasional yang nyata.

    Kunjungan ini menjadi tonggak penting bagi penguatan ekosistem industri hijau di Indonesia. HKI menilai, kemitraan dengan lembaga-lembaga Tiongkok seperti CAS, CCID-MIIT, dan TEDA dapat menjadi katalis percepatan implementasi Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan (KIBL) yang tengah digagas Kementerian Perindustrian.

    Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah menuju Net Zero Emission 2060 dan peta jalan Making Indonesia 4.0. Kawasan industri akan menjadi simpul utama industrialisasi hijau yang berdaya saing global sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (tok/ian)