Kementrian Lembaga: BKPM

  • Menteri Investasi Minta Para Investor Libatkan Pengusaha Daerah dalam Berinvestasi

    Menteri Investasi Minta Para Investor Libatkan Pengusaha Daerah dalam Berinvestasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, meminta para investor untuk menggandeng pengusaha daerah dalam melakukan kegiatan investasi di suatu wilayah.

    Hal tersebut agar dampak ekonominya dapat dirasakan oleh seluruh pihak, utamanya dapat membuat pengusaha daerah turut berkembang.

    Rosan mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai kisaran angka 8%. Salah satu upayanya yakni menarik realisasi investasi sebanyak-banyaknya, minimal Rp 13.000 triliun dalam kurun waktu 2025-2029.

    “Kami dalam 5 tahun ke depan targetnya lebih dari Rp 13.000 triliun pada 5 tahun ke depan,” ungkap Rosan dalam acara Rakernas HIPKA yang bertajuk Mensukseskan Program Prabowo-Gibran Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8% di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Rosan mengungkapkan, dirinya optimistis target realisasi dalam kurun 5 tahun ke depan dapat tercapai. Mengingat, realisasi investasi pada tahun-tahun sebelumnya selalu mencapai target pertumbuhan yang dicanangkan.

    Terakhir, pada 2024 lalu, realisasi investasi sukses menembus angka Rp 1.650 triliun. Angka tersebut setara 103% dari target yang ditetapkan.

    Rosan melanjutkan, sejauh ini realisasi investasi cukup baik apabila dilihat dari persentase penyebarannya, tak hanya besar di satu wilayah atau pulau saja. Investasi juga sukses membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan masyarakat.

    Oleh karenanya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendorong para investor untuk bersinergi dengan pengusaha-pengusaha di setiap daerah, agar perputaran nilai ekonomi dapat semakin dirasakan seluruh pihak.

    “Kami di Kementerian Investasi meminta para investor yang masuk berinvestasi di Indonesia untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan para pengusaha di daerah yang mereka akan berinvestasi,” tegasnya dalam menanggapi investasi pengusaha daerah.

  • Tok! Pemerintah Naikkan Tarif Bea Keluar Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

    Tok! Pemerintah Naikkan Tarif Bea Keluar Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa PT Freeport Indonesia akan kembali mendapatkan izin untuk ekspor konsentrat tembaga. Kendati demikian, terdapat kenaikkan tarif ekspor.

    Bahlil mengakui bahwa notabenenya izin ekspor konsentrat tembaga berakhir pada Desember 2024. Kendati demikian, terjadi insiden kebakaran smelter baru Freeport di Gresik, Jawa Timur. 

    Alhasil, produksi Freeport terancam tidak jalan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan kembali memberi izin ekspor konsentrat tembaga ke Freeport, tetapi dengan tarif bea keluar yang lebih tinggi.

    “Jadi, dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” ujar Bahlil usai acara Indonesia Economic Summit di Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dia menjelaskan keputusan pemberian kembali izin tersebut diambil usai sejumlah menteri melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (18/2/2025).

    Mantan Kepala BKPM itu mengklaim pemerintah coba mengambil jalan tengah. Dia mengaku tidak ingin puluhan ribu karyawan Freeport dirumahkan dan pendapatan negara berkurang apabila produksinya tidak berjalan.

    “Secara bertahap kita masih memberikan ruang untuk [Freeport] melakukan ekspor konsentrat,” ungkapnya.

    Bahlil menjelaskan pabrik smelter Freeport akan kembali bisa beroperasi pada Juni 2025. Kendati demikian, dia belum bisa memastikan izin ekspor konsentrat itu berlaku sampai Juni saja karena pabrik smelter hanya bisa beroperasi maksimal 60%.

    Sebelumnya, target penerimaan dari pungutan bea keluar turun drastis pada tahun ini usai adanya larangan ekspor konsentrat tembaga mulai 1 Januari 2025.

    Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai M. Aflah Farobi menyebut selama ini bea keluar dari ekspor konsentrat tembaga sangat besar. Tercatat, penerimaan dari bea keluar mencapai Rp20,8 triliun sepanjang 2024.

    Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari pungutan ekspor konsentrat tembaga sekitar Rp11 triliun. Sementara pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sekitar Rp9,6 triliun.

    Usai adanya larangan ekspor konsentrat tembaga, Bea Cukai akan kehilangan sumber penerimaan terbesar. Oleh sebab itu, Aflah menjelaskan target penerimaan dari bea keluar menurun cukup drastis pada 2025.

    “2025, pemerintah ditargetkan untuk bea keluar itu hanya Rp4,5 triliun. Nah, ini tentunya ya sumbernya hanya dari sawit,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

    Oleh sebab itu, jika pemerintah kembali mengizinkan ekspor konsentrat tembaga maka potensi penerimaan dari bea keluar akan lebih tinggi daripada yang sudah ditargetkan.

  • Bahlil Ajukan Proposal ke Prabowo agar Danantara Investasi di Proyek Hilirisasi RI – Halaman all

    Bahlil Ajukan Proposal ke Prabowo agar Danantara Investasi di Proyek Hilirisasi RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajukan proposal ke Presiden Prabowo Subianto agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) bisa berinvestasi di proyek hilirisasi dalam negeri.

    Danantara merupakan badan pengelola investasi terbaru yang akan diresmikan Prabowo pada 24 Februari 2025.

    Danantara akan mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14 ribu triliun (kurs Rp 16.278 per dolar AS).

    Untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 325 triliun.

    Danantara akan berperan strategis dalam melakukan proses investasi untuk membantu pembangunan sektor strategis yang diprioritaskan pemerintah, misalnya untuk ketahanan energi dan pangan.

    “Insyaallah mudah-mudahan saja proposal kami, bapak presiden menyetujui, bahwa sebagian Danantara dananya dipakai untuk membiayai investasi hilirisasi di Republik Indonesia,” kata Bahlil dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Bahlil, Danantara perlu membiayai proyek hilirisasi dalam negeri agar tidak dikuasai oleh pihak asing.

    Pihak asing sebenarnya boleh-boleh saja berinvestasi di proyek hilirisasi dalam negeri, tetapi kata Bahlil, mereka tidak boleh menjadi yang mayoritas.

    “Boleh asing, tapi mereka jangan mayoritas. Berbagi. Mereka punya teknologi, mereka punya pasar, kita udah mulai berpikir kita punya bahan baku dan kita punya duit,” ujar Bahlil.

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu kemudian bercerita ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

    Ia mengatakan, kala itu ketika dirinya bertugas menarik Foreign Direct Investment (FDI), Indonesia dipandang seperti sangat membutuhkannya.

    Dengan adanya Danantara yang mengelola dana jumbo, mereka bisa dilibatkan dalam hal pembiayaan, sehingga keterlibatan asing bisa diminimalisir.

    “Seolah-olah dianggap kita negara yang butuh mereka. Memang kita butuh, tapi kalau kita mempunyai kapital yang cukup, kita mempunyai bargaining posisi yang kuat, nah di sini lah kita bisa sama-sama untuk mengelola sumber daya alam kita,” ucap Bahlil.

  • HP China Ramai Serbu RI, Amerika Tak Bisa Jualan

    HP China Ramai Serbu RI, Amerika Tak Bisa Jualan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Awal tahun 2025, pasar smartphone Indonesia ramai dengan kehadiran dua brand yang comeback ke Tanah Air. Masing-masing adalah Honor dan Motorola.

    Honor akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat setelah hengkang pada 2019 lalu. Ponsel merek China ini akan merilis setidaknya 5 produk dalam peluncurannya pada 26 Februari mendatang.

    Produk yang dirilis Honor terdiri dari 3 smartphone, 1 tablet, dan 1 laptop. Salah satu yang menarik adalah keberadaan HP layar lipat, Honor Magic V3.

    Honor Magic V3 menawarkan desain lipatan layaknya buku yang tipis dan ringan. Mengenai harga dan spesifikasi belum banyak yang diungkap oleh Honor Indonesia. Tapi ponsel ini sudah rilis di China Juli tahun lalu.

    Sedangkan Motorola lebih dulu melakukan comeback. Mereka kembali ke Tanah air pada Selasa (18/2/2025), setelah hengkang pada 2017 lalu.

    Kembalinya brand yang kini berada di bawah Lenovo Group Holdings asal China ini ditandai dengan peluncuran Moto g45 5G di Indonesia.

    Moto g45 5G menyasar segmen kelas menengah dengan Rp 2.599.000 juta untuk RAM dan memori 8GB/256GB.

    Moto g45 5G hadir dengan desain ultra-premium, bagian belakangnya dilengkapi lapisan vegan leather dengan tiga warna Brilliant Blue, Brilliant Green, dan Viva Magenta.

    Bicara soal spesifikasi, ponsel ini didukung dengan chipset Snapdragon 6s Gen3, dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB, serta teknologi jaringan 5G.

    Nasib iPhone di RI Belum Jelas

    Saat merek China serbu pasar Indonesia, nasib Apple di Indonesia masih belum jelas. Raksasa Cupertino, AS, tersebut belum bisa berjualan seri terbaru iPhone 16 karena belum memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian.

    Firma riset pasar IDC menilai larangan penjualan iPhone 16 pasti akan berdampak pada pengapalan (shipment) dan posisi Apple secara keseluruhan di pasar Indonesia.

    Sebab, jajaran seri iPhone baru biasanya mengambil bagian besar dari pengapalan Q4 Apple.

    Perusahaan asal Cupertino, Amerika, itu di pasar Indonesia akan mencoba untuk menutupi kekurangan melalui pengiriman model lawas seperti iPhone 15 dan iPhone 13.

    “Pelarangan ini tetap akan berdampak negatif pada Apple dan mitranya karena mereka akan kehilangan momentum peluncuran iPhone 16,” ujar Vanessa Aurelia Research Analyst IDC Indonesia, kepada CNBC Indonesia beberapa saat lalu.

    Selain itu, karena musim Ramadhan semakin dekat, akan sangat penting bagi Apple untuk segera menyelesaikan persetujuan penjualan iPhone 16, atau Apple berpotensi kehilangan musim terbesar tahun ini untuk Indonesia.

    Apple baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membuat pabrik AirTag di Batam, Indonesia. Hal tersebut mereka sampaikan saat pertemuan perwakilan Apple dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P. Roeslani, pada awal Januari lalu.

    Namun hal tersebut tidak memuluskan produk terbarunya, iPhone 16, untuk masuk ke pasar Tanah Air. Sebab investasi yang digelontorkan Apple tidak berkaitan langsung dengan proses pembuatan handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) dalam ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi TKDN yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN.

    (fab/fab)

  • Apple Lunasi Utang ke Pemerintah Rp 163,6 Miliar – Page 3

    Apple Lunasi Utang ke Pemerintah Rp 163,6 Miliar – Page 3

    Sebelumnya, iPhone 16 series hingga kini belum resmi meluncur di pasar Indonesia. Ini karena Apple belum memenuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Tanah Air.

    Menurut laporan baru Nikkei Asia, Kamis (13/2/2025), Apple sedang melobi mitra rantai pasokan untuk mewujudkan rencana mereka mendirikan jalur perakitan iPhone di Indonesia.

    Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, beberapa waktu lalu terkait dengan rencana Apple membangun pabrik di Indonesia.

    Mengutip kanal Bisnis Liputan6.com, Rosan mengatakan, “kita sekarang baru satu vendor Apple dibandingkan oleh Vietnam yang sudah lebih dari 34 vendor. Saat ini, saya sedang on the discussion another dua atau tiga [vendor] lagi”. 

    Jika memang rencana ini berjalan mulus, Indonesia akan menjadi negara kedua di Asia Tenggara dengan fasilitas manufaktur iPhone setelah Vietnam.

    Rosan menegaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak vendor Apple. Ia optimis, dalam tahap awal ini, jumlah vendor akan terus bertambah seiring dengan intensitas negosiasi oleh pemerintah.

    “Ini baru first stage, kita sudah berdiskusi, dan saya yakin ini akan terus berkembang. Jadi nanti vendor-vendornya akan bertambah,” katanya.

    Sebelumnya, Rosan juga mengungkap tahapan negosiasi dengan raksasa teknologi berbasis di Cupertino tersebut sukses menghasilkan komitmen investasi pabrik AirTag di Batam.

    Negosiasi peningkatan investasi perusahaan tersebut dimulai sejak tahun lalu. Kala bertemu perwakilan Apple, Rosan sempat pamer peluang peningkatan ekonomi Indonesia.

  • Sektor Swasta Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Sektor Swasta Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan sektor swasta akan menjadi faktor kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% pada 2029.

    Menurut Luhut, swasta memiliki peran penting dalam berbagi keahlian dan pengalaman manajemen, yang dapat meningkatkan efisiensi perekonomian Indonesia.

    “Menjadikan perekonomian lebih efisien merupakan prioritas utama Pemerintah Indonesia,” ujar Luhut dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Luhut menjelaskan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia saat ini mencapai 6,6%. Artinya, setiap 1% pertumbuhan PDB membutuhkan 6,6% pertumbuhan investasi. Angka ini lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lain, seperti Vietnam dan Malaysia, yang memiliki ICOR lebih rendah.

    Agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih efisien, pemerintah berencana membangun ekosistem yang kondusif bagi kantor keluarga (family offices) guna menarik lebih banyak modal ke dalam negeri.

    Selain sektor swasta kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah juga akan meluncurkan Danantara, sebuah sovereign wealth fund dengan asset under management (AUM) senilai Rp 900 triliun, yang bertujuan menarik lebih banyak investasi swasta ke Indonesia.

    “Presiden terus mengimbau kita untuk bekerja sama agar Indonesia meraih golden period 2045,” imbuh Luhut terkait sektor swasta kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Luhut mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Berdasarkan perhitungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), target tersebut membutuhkan pertumbuhan investasi tahunan sebesar 16% pada 2025-2029.

    Pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 1.905 triliun pada 2025, yang akan terus meningkat hingga mencapai Rp 3.414 triliun pada 2029.

    Dalam forum yang sama, Pendiri dan Direktur Harvard’s Growth Lab Ricardo Hausmann menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi bagi Indonesia. “Negara-negara tidak tumbuh 8% dengan membuat lebih banyak hal yang sama. Mereka tumbuh dengan melakukan diversifikasi dan menjadi lebih kompleks,” ujar Ricardo.

    Menurut Ricardo, pertumbuhan ekonomi 8% per tahun hanya dapat dicapai melalui pertumbuhan ekspor yang cepat, urbanisasi yang efisien, dan peningkatan kapasitas untuk memperoleh pengetahuan.

    Ricardo menegaskan proses transformasi ekonomi sangat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, khususnya sektor swasta yang disebut menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia.

  • Presiden Prabowo sebut MBG ikut bantu putar uang hingga tingkat desa

    Presiden Prabowo sebut MBG ikut bantu putar uang hingga tingkat desa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden Prabowo sebut MBG ikut bantu putar uang hingga tingkat desa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 15:37 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 berhasil membantu perputaran uang sampai tingkat desa dan kecamatan.

    Oleh karena itu, Presiden optimistis program makan bergizi gratis itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di daerah-daerah.

    “Program makan bergizi gratis diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah kita, karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah, yang diyakini oleh Presiden mampu mendorong daya saing dan membantu transformasi perekonomian nasional.

    Oleh karena itu, optimalisasi program makan bergizi gratis pun menjadi satu dari delapan kebijakan utama pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada periode Kuartal I/2025.

    Tujuh kebijakan lainnya mencakup kenaikan upah minimum provinsi (UMP), optimalisasi penyaluran bantuan sosial pada Februari—Maret 2025, pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025, stimulus menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon belanja nasional, program pariwisata mudik lebaran, dan stabilisasi harga pangan.

    Kebijakan-kebijakan lainnya mencakup stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, subsidi untuk kendaraan listrik, optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), dan optimalisasi panen padi.

    “Ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” ujar Presiden.

    Jumpa pers di Istana Merdeka digelar oleh Presiden selepas rapat terbatas dirinya bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

    Jajaran pejabat yang mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Kemudian, ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sumber : Antara

  • Luhut nilai kebijakan dagang AS jadi peluang RI tingkatkan PDB

    Luhut nilai kebijakan dagang AS jadi peluang RI tingkatkan PDB

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kebijakan proteksionisme pasar yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan persentase pendapatan produk domestik bruto (PDB).

    Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa menyatakan, pihaknya memproyeksi dari kebijakan tersebut PDB Indonesia bisa meningkat hingga 0,8 persen.

    “Dampaknya terhadap PDB Indonesia, potensinya positif menambah persentase poin hingga 0,8 persen,” ujar dia.

    Meski demikian menurut dia, untuk mewujudkan peningkatan PDB dari proteksionisme pasar AS, Indonesia harus bisa mengambil peluang relokasi pasar global dan meningkatkan realisasi penanaman modal asing (PMA). Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kemudahan berbisnis di Tanah Air.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan potensi peningkatan PDB akan menjadi lebih besar apabila pengusaha di pasar domestik melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara mitra.

    Luhut memastikan, meski AS tengah menerapkan proteksionisme pasar, namun hubungan Indonesia dengan negara tersebut tetap baik.

    “Presiden (Prabowo) juga membangun hubungan baik dengan Presiden Trump, dan sekarang sedang menyiapkan surat ke Presiden Trump yang membahas tentang peningkatan kolaborasi,” kata Luhut.

    Luhut mengatakan, disamping adanya potensi peningkatan PDB, Indonesia juga saat ini tengah menghadapi beberapa tantangan, di antaranya yakni dinamika ketahanan pangan global, distrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, serta kompetisi ekonomi dan dinamika geopolitik.

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan siap melakukan penyesuaian kebijakan apabila dibutuhkan dalam memitigasi dampak kebijakan tarif dagang yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan penyesuaian tersebut akan dilakukan pihaknya untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan akan menerapkan tarif sebesar 25 persen pada semua komoditas impor baja dan aluminium.

    Presiden AS ke-47 tersebut juga sudah menerapkan tarif 10 persen terhadap barang yang berasal dari China, sehingga China merespons hal itu dengan memberikan tarif tambahan 15 persen terhadap batu bara dan gas alam cair (LNG) dari Amerika Serikat.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia Butuh Rp 13.032 Triliun Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Page 3

    Indonesia Butuh Rp 13.032 Triliun Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Demi mencapai itu diperlukan investasi dalam jumlah besar untuk mendorong produktivitas ekonomi. 

    Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Dedi Latip mengungkapkan berdasarkan perhitungan Bappenas, Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp13.032 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

    “Dalam mencapai target tersebut perhitungan Bappenas diperlukan investasi PMDN dan PMA 13.032 triliun, ini cukup fantastis. Untuk 5 tahun ke depan dari periode 2025-2029 nilai tersebut naik 143 persen dari capaian realisasi investasi 10 tahun terakhir,” kata Dedi dalam keynote speech pada acara SMBC Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (18/2/2025).

    Peluang dan Insentif

    Dedi menambahkan, untuk menarik investasi besar, pemerintah menawarkan peluang di sektor hilirisasi sumber daya alam, energi baru dan terbarukan, ekonomi digital, hingga industri manufaktur berorientasi ekspor. 

    Selain itu, untuk mendorong investasi, pemerintah juga memberikan insentif seperti super tax deduction hingga 300 persen untuk riset dan pengembangan (R&D) serta 200 persen untuk pelatihan vokasi disiapkan untuk mendorong produktivitas industri.

    Dedi menuturkan, di sisi regulasi, pemerintah terus memperbaiki kemudahan berusaha  dan memperbaiki kebijakan turunan UU Ciptakerja.

    Pemerintah memperkuat kepastian hukum melalui penetapan Service Level Agreement (SLA) dan prinsip fiktif positif melalui revisi PP No 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko

    “Pemerintah juga menyempurnakan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) dan merevisi aturan terkait kepastian hukum bagi investor,” ujar Dedi.

     

  • BKPM Sebut Investasi Besar Diperlukan Capai Target Ekonomi 8 Persen

    BKPM Sebut Investasi Besar Diperlukan Capai Target Ekonomi 8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan butuh realisasi investasi dalam jumlah besar untuk menunjang target pertumbuhan ekonomi di kisaran 8 persen. 

    Deputi Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dedi Latip mengungkapkan, investasi dalam jumlah besar ini akan menjadi stimulus untuk mendongkrak produktivitas ekonomi nasional. 

    “Artinya, untuk menuju 8 persen pertumbuhannya dalam lima tahun ke depan, diperlukan investasi dalam jumlah yang besar untuk mendorong produktivitas ekonomi,” ucap Dedi dalam acara SMBC Indonesia Economic Outlook di Kempinski Hotel, Jakarta, Selasa (18/2/2025). 

    Berdasarkan perkiraan yang dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas), total investasi yang harus dikumpulkan oleh pemerintah sekitar Rp 13.000 triliun. Angka tersebut merupakan kombinasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 

    Jika dibandingkan dengan catatan realisasi investasi di satu dekade pemerintahan era Presiden Joko Widodo yakni 2014-2024, angka tersebut naik sebesar 143 persen.