Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKPM

  • Rosan: Investasi Danantara dilakukan transparan dan berintegritas

    Rosan: Investasi Danantara dilakukan transparan dan berintegritas

    Jakarta (ANTARA) – Chief Executive Officer (CEO) atau Kepala Eksekutif Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menegaskan bahwa investasi Danantara akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan dilakukan secara transparan serta berintegritas.

    Rosan dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan investasi yang harus dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab.

    Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip good governance akan menjadi dasar dalam setiap langkah investasi yang diambil oleh BPI Danantara, dengan mengutamakan transparansi dan integritas.

    “Dalam menjalankan investasi ini arahan dari Bapak Presiden kita harus menjalankan ini dengan tata kelola perusahaan yang baik, good governance, transparan, secara hati-hati dan yang paling penting adalah dijalankan dengan integritas yang baik,” kata Rosan.

    Ia mengungkapkan bahwa dia dan timnya bekerja keras, termasuk dengan dukungan dari Menteri BUMN Erick Thohir, untuk memastikan bahwa BPI Danantara bisa berjalan dengan lancar sehingga berhasil diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menuturkan bahwa BPI Danantara yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, memiliki 99 persen saham yang dimiliki oleh badan itu, sementara 1 persen saham lainnya dimiliki oleh Kementerian BUMN sebagai saham seri A.

    Menurut Rosan, meskipun hanya 1 persen, saham seri A itu memiliki kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan BPI Danantara dan berperan penting dalam mencapai tujuan investasi yang lebih strategis.

    Sebagai badan investasi yang diamanahkan oleh pemerintah, BPI Danantara bertugas untuk melakukan investasi di sektor-sektor yang memiliki dampak positif dan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.

    Investasi yang dilakukan oleh BPI Danantara diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan untuk generasi mendatang.

    “Tidak hanya saat ini, tapi juga saat ke depan karena kembali seperti disampaikan, itu akan berdampak sangat besar kepada anak cucu kita,” ucap Rosan.

    Dia menambahkan bahwa tujuan investasi Danantara adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen pada tahun 2029.

    Dia juga mencatat bahwa pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai 5,2 hingga 5,3 persen, sesuai dengan prediksi Bank Dunia dan OECD mengenai kondisi ekonomi Indonesia ke depan.

    “Tentunya karena kita ingin mempunyai pertumbuhan perekonomian mungkin di banyak negara 5 persen sudah sangat-sangat luar biasa. Pertumbuhan kita 5 persen kurang lebih di tahun ini diharapkan 5,2-5,3 persen, yang dimana itu sesuai juga dengan prediksi dari Bank Dunia, dari OECD mengenai pertumbuhan kita,” kata Rosan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Segera Hadir! Intip Jadwal Peluncuran iPhone 16 di Indonesia

    Segera Hadir! Intip Jadwal Peluncuran iPhone 16 di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – iPhone 16 dikabarkan akan segera dijual secara resmi dalam waktu dekat ini.

    Pemerintah dan Apple disebutkan telah menyetujui untuk mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia.

    Melansir dari Bloomberg, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, pememrintah dan Apple yang sedang melakukan lobi negosiasi disebut akan segera menandatangani nota kesepahaman pada pekan ini.

    Informan Bloomberg yang tidak mau disebutkan namanya juga mengatakan bahwa sebuah jumpa pers juga akan diadakan. Dalam waktu dekat, Kemenperin kemungkinan akan mengeluarkan izin penjualan iPhone 16.

    Kesepakatan tersebut menjadi sinyal untuk mengakhiri negosiasi terkait perpanjangan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang menjadi syarat Apple untuk berjualan di Indonesia.

    Diketahi, larangan penjualan Apple dimulai sejak Oktober lalu lantaran tak kunjung melunasi persyaratan TKDN.

    Selain investasi $1 miliar, Apple juga berkomitmen untuk melatih penduduk setempat dalam penelitian dan pengembangan produk perusahaan sehingga mereka kemudian dapat mengembangkan perangkat lunak serupa dan mendesain barang mereka sendiri.

    Langkah itu ditetapkan untuk menenangkan pemerintah, yang telah mendorong Apple untuk mendirikan fasilitas R&D di negara itu. Investasi inovasi akan dilakukan melalui program-program selain akademi Apple yang ada.

    Namun, sumber yang sama mengatakan bahwa Apple tidak memiliki rencana segera untuk mulai membuat iPhone di Indonesia. Kabar kesepakatan ini juga masih ada kemungkinan gagal sebagaimana terjadi pada negosiasi sebelumnya.

    Menteri Investasi Sempat Beri Ancang-ancang

    Adapun kepastian kedatangan iPhone 16 pernah disinggung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P Roeslani yang menyebut izin edar iPhone 16 di Indonesia hampir rampung.

    Hal itu disampaikannya dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Television di Davos pada Selasa (21/1/2025).

    “Saya sangat yakin hal ini akan segera terselesaikan. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 minggu ke depan masalah ini dapat diselesaikan,” ujarnya dikutip dari Bloomberg.

    Meskipun sejak saat itu hingga kini, pemerintah Indonesia belum juga mengumumkan kedatangan iPhone 16.

    Di sisi lain, Rosan berharap penjualan iPhone 16 segera terealisasi di Indonesia.

    Terkait investasi pabrik Airtag yang tak bisa menjadi syarat TKDN, Rosan mengatakan adanya perbedaan perhitungan.

    “Cara mereka menghitungnya berbeda, saya kira. Sekarang mereka sedang mencari solusi untuk hal tersebut, jadi mudah-mudahan mereka bisa menerima perbedaan tersebut sehingga kita bisa menjual iPhone 16 di Indonesia,”

  • Hashim: Danantara Merupakan Gagasan Orang Tua Kami 40 Tahun Lalu – Halaman all

    Hashim: Danantara Merupakan Gagasan Orang Tua Kami 40 Tahun Lalu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengusaha sekaligus adik dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan gagasan orang tua mereka sejak 40 tahun lalu.

    Hashim mengatakan, peresmian Danantara beberapa hari lalu oleh Prabowo menjadi momen yang emosional bagi mereka berdua.

    “Saya bisa bersaksi bahwa berdirinya Danantara ini sebetulnya bagi Pak Prabowo sangat emosional. Kejadian emosional bagi beliau, bagi saya juga,” kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Hotel Westin Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Ia mengatakan, gagasan orang tua mereka tidak terealisasi karena pemerintah saat itu disebut belum berkenan mewujudkannya.

    “Sesungguhnya Danantara ini adalah gagasan dari orang tua kami 40 tahun lalu, tahun 80-an, terus 90-an. Sayangnya waktu itu pemerintah yang berkuasa belum begitu berkenan dengan gagasan orang tua kami,” ujar Hashim.

    Namun, 40 tahun kemudian, ia mengatakan Prabowo dipercaya oleh rakyat menjadi orang nomor satu di Indonesia dan ia menggunakan kesempatan itu untuk mewujudkan cita-cita Soemitro Djojohadikusumo.

    “Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semua. 40 tahun kemudian, anaknya, putranya Profesor Soemitro diberikan mandat oleh Rakyat Indonesia dan diberikan kesempatan untuk mewujudkan cita-cita impian dari orang tua kami,” ucap Hashim.

    “Pak Prabowo emosional, dia emosional. Saya juga emosional. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan yang berkuasa untuk betul-betul berbuat yang menurut orang tua kami, salah satu solusi untuk menanggulangi, mengentaskan kemiskinan, juga ketidakadilan yang dialami oleh sebagian dari rakyat Indonesia,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Presiden telah resmi meneken Undang-undang yang menjadi payung hukum lembaga tersebut.

    “Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo.

    Selain meneken undang-undang, Prabowo Juga telah meneken, Keputusan Presiden (Keppres) mengenai kepala lembaga pengelola investasi tersebut.

    “Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana badan pengelola investasi dan daya anagata nusantara,” pungkasnya.

    Adapun 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 300 triliun dari hasil efisiensi yang telah diamankan ke dalam bentuk tabungan negara akan dikelola oleh Danantara.

    “Untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita,” katanya.

    Proyek yang akan menggunakan dana invetasi Danantara kata Prabowo adalah proyek yang berdampak tinggi dan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa Indonesia.

    “Menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

    Danantara dikepalai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, didampingi Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer.

    Tugas Danantara

    Danantara adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN. Badan tersebut bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

    Danantara akan menjadi badan yang mengelola aset-aset badan usaha milik negara (BUMN) jumbo yang nilainya mencapai 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.670 triliun (kurs Rp 16.300).

    Dalam, pasal 3E Undang-undang tersebut Danantara berwenang mengelola Dividen Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN.

    Selain itu Danantara berwenang untuk menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Kemudian menyetujui Restrukturisasi BUMN termasuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan.

    Danantara juga berwenang membentuk Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN; lalu, menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi, atau Holding Operasional; dan mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional. 

  • Keberadaan Danantara Dinilai Sebagai Kegagalan Kementerian BUMN – Halaman all

    Keberadaan Danantara Dinilai Sebagai Kegagalan Kementerian BUMN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sebuah kegagalan Kementerian BUMN.

    Ia mengatakan, ide di balik Danantara bukanlah hal baru. Sebenarnya, konsep Danantara sudah ada sejak lama.

    Bahkan, pembentukan Kementerian BUMN sendiri pada awalnya bertujuan untuk mewujudkan konsep yang serupa, yakni menciptakan sebuah “superholding”.

    “Sebuah institusi yang bisa mengelola sebagian besar BUMN ini, sehingga mendapatkan kinerja yang baik,” kata Deni dalam acara bertajuk “Efisiensi Anggaran dan Pembentukan Danantara: Peluang Ekonomi atau Tantangan Fiskal” di kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Sayangnya, kata dia, hingga saat ini, Kementerian BUMN belum menunjukkan keberhasilan.

    “Jadi ini seperti redundant. Keberadaan Danantara itu sebenarnya sama seperti kita mengatakan bahwa apa yang terjadi selama ini di Kementerian BUMN itu gagal,” ujar Deni.

    Deni memahami bahwa tujuan pembentukan Danantara adalah untuk membuat BUMN lebih profesional, meningkatkan daya saing, serta menarik investasi asing.

    Namun, ia merasa bahwa pembentukan Danantara seolah-olah tidak membawa perubahan berarti pada struktur organisasi dan tata kelola BUMN itu sendiri.

    Selain itu, Deni juga mengingatkan bahwa adanya konflik kewenangan antara Danantara dan Kementerian BUMN berpotensi memperumit kebijakan industri.

    “Struktur yang ada itu sebenarnya hanya sekadar menambah layer birokrasi aja. Jadi kalau dulu misalnya dari BUMN ada holding-holding BUMN, terus kementerian BUMN,” ucap Deni.

    “Kalau sekarang BUMN, holding-holding BUMN, [lalu] ada yang namanya superholding Danantara, baru Kementerian BUMN. Jadi dia hanya menambah struktur layer dari birokrasi,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Deni khawatir bahwa dengan perkembangan tersebut, pemilihan posisi-posisi penting seperti CEO, COO, atau CIO bisa menimbulkan kecurigaan.

    Pemiliha posisi tersebut berpotensi mengarah pada praktik ‘bureaucrat capitalism’, yakni pemanfaatan BUMN untuk kepentingan birokrasi atau pihak-pihak tertentu yang berkuasa.

    “Kita bisa memprediksi kecurigaan bahwa misalnya patut diduga ini akan mengarah kepada yang namanya bureaucrat capitalism, di mana pemanfaatan BUMN-BUMN ini untuk kepentingan birokrasi atau orang-orang yang berkuasa,” kata Deni.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Presiden telah resmi meneken Undang-undang yang menjadi payung hukum lembaga tersebut.

    “Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo.

    Selain meneken undang-undang, Prabowo Juga telah meneken, Keputusan Presiden (Keppres) mengenai kepala lembaga pengelola investasi tersebut.

    “Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana badan pengelola investasi dan daya anagata nusantara,” pungkasnya.

    Adapun 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 300 triliun dari hasil efisiensi yang telah diamankan ke dalam bentuk tabungan negara akan dikelola oleh Danantara.

    “Untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita,” katanya.

    Proyek yang akan menggunakan dana invetasi Danantara kata Prabowo adalah proyek yang berdampak tinggi dan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa Indonesia.

    “Menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

    Danantara akan dikepalai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, didampingi Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer.

    Tugas Danantara

    Danantara adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN. Badan tersebut bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

    Dalam, pasal 3E Undang-undang tersebut Danantara berwenang mengelola Dividen Holding Investasi, Holding Operasional dan BUMN.

    Selain itu Danantara berwenang untuk menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Kemudian menyetujui Restrukturisasi BUMN termasuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan.

    Danantara juga berwenang membentuk Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN; lalu, menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi, atau Holding Operasional; dan mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional.

    Danantara terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

    Prabowo telah menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara dan Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas.

  • Apple Rogoh Rp 8 Kuadriliun Buka 20.000 Lapangan Kerja Baru di AS – Page 3

    Apple Rogoh Rp 8 Kuadriliun Buka 20.000 Lapangan Kerja Baru di AS – Page 3

    Sebelumnya, iPhone 16 series hingga kini belum resmi meluncur di pasar Indonesia. Ini karena Apple belum memenuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Tanah Air.

    Menurut laporan baru Nikkei Asia, Kamis (13/2/2025), Apple sedang melobi mitra rantai pasokan untuk mewujudkan rencana mereka mendirikan jalur perakitan iPhone di Indonesia.

    Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, beberapa waktu lalu terkait dengan rencana Apple membangun pabrik di Indonesia.

    Mengutip kanal Bisnis Liputan6.com, Rosan mengatakan, “kita sekarang baru satu vendor Apple dibandingkan oleh Vietnam yang sudah lebih dari 34 vendor. Saat ini, saya sedang on the discussion another dua atau tiga [vendor] lagi”.

    Jika memang rencana ini berjalan mulus, Indonesia akan menjadi negara kedua di Asia Tenggara dengan fasilitas manufaktur iPhone setelah Vietnam.

    Rosan menegaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak vendor Apple. Ia optimis, dalam tahap awal ini, jumlah vendor akan terus bertambah seiring dengan intensitas negosiasi oleh pemerintah.

    “Ini baru first stage, kita sudah berdiskusi, dan saya yakin ini akan terus berkembang. Jadi nanti vendor-vendornya akan bertambah,” katanya.

    Sebelumnya, Rosan juga mengungkap tahapan negosiasi dengan raksasa teknologi berbasis di Cupertino tersebut sukses menghasilkan komitmen investasi pabrik AirTag di Batam.

    Negosiasi peningkatan investasi perusahaan tersebut dimulai sejak tahun lalu. Kala bertemu perwakilan Apple, Rosan sempat pamer peluang peningkatan ekonomi Indonesia.

  • 12 Menteri Kabinet Merah Putih Jadi Pemateri Retreat Kepala Daerah, Ini Daftarnya

    12 Menteri Kabinet Merah Putih Jadi Pemateri Retreat Kepala Daerah, Ini Daftarnya

    loading…

    Sebanyak 12 menteri Kabinet Merah Putih menjadi pemateri dalam retreat kepala daerah, di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Foto/SindoNews

    MAGELANG – Sebanyak 12 menteri Kabinet Merah Putih menjadi pemateri dalam retreat kepala daerah, di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, di hari kelima, Selasa (25/2/2025).

    Dari informasi yang diterima, para kepala daerah mendapatkan paparan mendalam terkait berbagai isu strategis dalam pembangunan, mulai dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan, hingga digitalisasi.

    Sesi pertama dimulai dengan pemaparan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno kemudian diikuti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. Selain itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, serta Kepala BKKBN, Wihaji, juga turut memberikan materi dalam retreat kali ini.

    Menurut informasi, pada sesi pertama itu para menteri berfokus pada Asta Cita keempat yang berkaitan dengan pembangunan SDM. Menteri PPPA salah satunya menyoroti isu-isu layanan perlindungan anak, kesetaraan gender, serta penyandang disabilitas. Sementara Menko PMK Pratikno menegaskan pentingnya penguatan SDM sebagai fondasi pembangunan bangsa.

    Selanjutnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Mutia Hafiz, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) yang menyampaikan paparan.

    Menkomdigi Mutia Hafiz memberikan fokus materi pada cetak biru transformasi digital, dengan menekankan pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan daerah.

    Sementara, Mentan Amran Sulaiman, dalam paparannya, membahas kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Dia menekankan pentingnya program ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pangan nasional.

    Berikut 12 menteri yang hadir memberikan materi di retreat Kepala Daerah hari kelima:

    1. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno
    2. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin
    3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi
    4. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN, Wihaji
    5. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar
    6. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman
    7. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti
    8. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz
    9. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan
    10. Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani
    11. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto
    12. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman

    (cip)

  • Profil Rosan Roeslani, Menteri Prabowo Berharta Rp864 Miliar Ditunjuk Jadi Kepala Danantara

    Profil Rosan Roeslani, Menteri Prabowo Berharta Rp864 Miliar Ditunjuk Jadi Kepala Danantara

    loading…

    Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani ditunjuk menjadi Kepala Danantara. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani ditunjuk menjadi Kepala Danantara. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, setelah acara peluncuran Danantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    Tak sendiri, nantinya Rosan akan dibantu oleh Dony Oskaria dan Pandu Sjahrir sebagai badan pelaksana BPI Danantara. Selain itu, muncul juga nama Menteri BUMN Erick Thohir yang dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

    Lebih jauh, siapa sebenarnya sosok Rosan Roeslani ini? Berikut sekelumit profilnya yang bisa disimak.

    Profil Rosan RoeslaniRosan Perkasa Roeslani adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran. Terbaru, dia diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Danantara.

    Sebelum menjadi pejabat pemerintahan, Rosan lebih dulu dikenal sebagai sosok pengusaha sukses. Selain itu, dia juga pernah menjadi duta besar RI untuk Amerika Serikat (AS) periode 2021-2023.

    Melihat riwayatnya, Rosan lahir di Jakarta pada 31 Desember 1968. Dia pernah menempuh studi di Oklahoma State University, Amerika Serikat, dan meraih gelar BA di bidang Administrasi Bisnis pada 1993.

    Setelahnya, Rosan juga mendapatkan gelar MBA dari Antwerpen European University, Belgia, pada 1996.

    Awal mula karier bisnisnya bisa ditelusuri saat mendirikan PT Republik Indonesia Funding (Finance Indonesia) pada 1997. Kemudian, dia juga pernah menjadi penasihat Keuangan Asosiasi Koperasi Batik Indonesia periode 1997-2002.

    Bersama keterlibatannya di sektor bisnis, Rosan terbilang cukup aktif di organisasi pengusaha. Sebagai contoh, dia sempat menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2021.

  • Wamen Investasi Todotua: Danantara Dapat Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional – Halaman all

    Wamen Investasi Todotua: Danantara Dapat Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani keputusan presiden (Keppres) tentang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). 
    Danantara menjadi badan pengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi kepada masyarakat.

    Penandatangan Keppres dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025). BPI Danantara ini dibentuk setelah revisi UU BUMN disepakati oleh DPR. 

    Presiden Prabowo juga meneken Keppres terkait pembentukan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara. Prabowo meneken Keppres tersebut didampingi sejumlah menteri.

    “Keputusan Presiden nomor 30 tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia,” ujar Prabowo.

    Sejumlah tokoh turut mendampingi Presiden dalam peluncuran yang berlangsung pada senin pagi ini. 

    Di antaranya, Presiden ketujuh Jokowi, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Boediono, dan mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. 

    Agenda peluncuran turut dihadiri sejumlah Ketua Umum partai Koalisi Indonesia Maju, pimpinan MPR, pimpinan DPR, pengusaha, perwakilan BUMN, ormas agama, hingga perwakilan kampus.

    Saat menandatangani Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara, nampak sejumlah pejabat mendampingi dan berdiri di belakang Prabowo yakni, Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Pandu Patria Sjahrir, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Dony Oskaria. 

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mendukung penuh peluncuran Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Menurutnya, kehadiran Danantara merupakan langkah strategis dalam memperkuat investasi dan hilirisasi di Indonesia.

    “Danantara akan menjadi institusi konsolidator investasi, mendukung hilirisasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Todotua dalam keterangannya, Senin  (24/2/2025).

    Todotua juga menekankan bahwa dengan adanya landasan hukum yang kuat setelah pengesahan UU BUMN, Danantara memiliki sebuah fondasi yang kokoh untuk segera beroperasi dan menjalankan misinya.

    Ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional melalui pembentukan dan operasionalisasi Danantara.

    “Pemerintah sangat bersemangat dalam membangun Danantara sebagai motor penggerak investasi dan hilirisasi nasional. Kita semua harus bersinergi untuk memastikan keberhasilan Danantara berjalan dengan baik,” pungkas Todotua.

  • Serikat Buruh Respons Negatif Danantara: Sungguh miris, Tak Memberikan Harapan Bagi Kaum Buruh – Halaman all

    Serikat Buruh Respons Negatif Danantara: Sungguh miris, Tak Memberikan Harapan Bagi Kaum Buruh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merespons negatif soal komposisi kepemimpinan badan pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Presiden KSPI Said Iqbal mengaku miris melihat komposisi di mana Presiden Prabowo Subianto menunjuk Rosan Roeslani sebagai CEO Rosan merupakan Menteri Investasi dan Kepala BKPM.

    Kemudian, Dony Oskaria yang merupakan Wakil Menteri BUMN ditunjuk sebagai COO, serta Pandu Patria Sjahrir sebagai CIO Danantara.

    “Sungguh miris, jauh panggang dari api, dan tidak memberikan harapan apa pun bagi kaum buruh,” ujar Said Iqbal di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Kemirisan kelompok buruh, kata Said, disebabkan Rosan disebut sebagai penggagas sekaligus Ketua Satgas Omnibus Law Undang Undang (UU) Cipta Kerja.

    “Menteri Investasi, yang juga CEO Danantara, adalah salah satu penggagas utama sekaligus Ketua Satgas Omnibus Law UU Cipta Kerja, kebijakan yang sangat ditentang oleh kaum buruh karena merusak masa depan mereka,” ujar Said.

    Said menyoroti di mana BPIP Danantara akan mengelola aset hampir Rp15.000 triliun. Menurut Said, terdapat dana milik puluhan juta buruh yang disimpan di Bank Mandiri, BRI, dan BNI, yang kini dikelola oleh Danantara.

    “Namun, dana ini berada di tangan para pemimpin yang sebelumnya justru mengancam masa depan buruh dengan kebijakan Omnibus Law,” kata Said.

    “Begitu pula dengan kedua pejabat yang menjabat sebagai COO dan CIO Danantara—rekam jejak mereka tidak menunjukkan keterlibatan dalam kesejahteraan rakyat,” terang Said.

    Di sisi lain, ucap Said, terdapat ribuan buruh di sektor industri elektronik telah terkena PHK di awal tahun 2025. 

    Di sisi lain, pabrikan otomotif yang memproduksi truk dan dump truck, yang memiliki pabrik serta karyawan dalam jumlah besar di Indonesia terancam melakukan PHK ribuan karyawannya pada tahun 2025.

    Dia menambahkan, hal ini terjadi akibat membanjirnya impor mobil truk dan dump truck dari China, yang masuk langsung tanpa adanya pabrik dan tenaga kerja di dalam negeri.

    “Bagaimana mungkin Danantara akan berjalan sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto, yang ingin menyejahterakan rakyat Indonesia, jika dikelola oleh pemimpin yang gagal menyelamatkan sektor riil?,” sambungnya.

  • Legislator Firnando Berharap Danantara Beri Dampak Positif ke Rakyat

    Legislator Firnando Berharap Danantara Beri Dampak Positif ke Rakyat

    loading…

    Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto berharap kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memberikan dampak positif kepada rakyat Indonesia dan dapat membuka lapangan kerja yang besar ke depan. Danantara telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin (24/2/2025).

    Kehadiran Danantara dinilai menjadi era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis oleh negara. Danantara bertujuan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur, dan produksi pangan.

    Lembaga tersebut bakal mengelola aset lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp14,615 triliun. Karenanya, pemerintah harus memastikan pengelolaan aset negara berjalan transparan dan akuntabel. “Harapan saya, Danantara ini harus memberikan dampak positif kepada rakyat Indonesia dan dapat membuka lapangan kerja yang besar ke depan,” ujar Firnando kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Selain itu, menurut dia, masyarakat luas juga perlu memahami lembaga Danantara lantaran menyangkut pengelolaan kekayaan negara yang akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. “Ya, penggunaan dana dari deviden BUMN ini kan yang akan menjadi krusial akan digunakan ke mana,” ujar anggota DPR Dapil Jawa Tengah 1 itu.

    Firnando optimistis peluncuran Danantara dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Paling penting pengelolaan dana investasi melalui lembaga tersebut dilakukan dengan baik. “Tentunya pengelolaan Danantara yang baik, dan juga investasi harus naik signifikan,” kata Firnando.

    Dia mengatakan, pembentukan Danantara juga merupakan proses transformasi investasi dalam mega proyek yang akan mendorong perekonomian Indonesia untuk bergerak lebih cepat. Dia optimistis pembentukan Danantara akan membantu untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi RI 8 persen.

    “Danantara ini merupakan proses transformasi investasi dalam megaproyek yang akan mendorong perekonomian Indonesia lebih cepat sehingga ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen,” imbuhnya.

    Dia juga meyakini, Danantara juga akan menjadi penopang stabilitas ekonomi RI. Selaras itu, kata Firnando, menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan strategis.

    Dia pun menilai penunjukan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menjadi nakhoda BPI Danantara tepat. Sebab, menurut dia, kerjanya bertalian dengan tugasnya di Kabinet Merah Putih.

    Rosan ditunjuk Presiden Prabowo menjadi kepala Danantara. “Menurut saya tepat. Selain pribadi beliau yang mumpuni, beliau juga menteri investasi. Jadi sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi),” pungkasnya.

    (rca)