Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKPM

  • Menkop ungkap Kop Des jadi OSS mencakup klinik, apotek, hingga gudang

    Menkop ungkap Kop Des jadi OSS mencakup klinik, apotek, hingga gudang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkap Koperasi Desa Merah Putih bakal menjadi layanan terpadu satu pintu (OSS) yang tidak hanya sebatas koperasi, tetapi juga ada gudang, cold storage, unit simpan pinjam, apotek, dan klinik.

    Menurutnya, desain pembangunan Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih nantinya menyesuaikan dengan keunggulan desa dan kebutuhan desa.

    “Di Koperasi Desa Merah Putih nanti ada enam outlet: 1. Outlet gudang; 2. Cold storage; 3. Kantor koperasi; 4. Apotek desa; 5. Klinik desa; 6. Unit simpan pinjam desa. Nanti skemanya apa masih dihitung. Setiap desa kondisinya beda-beda, karena dari pemetaan sekarang ini ada desa pertanian, desa perikanan, dan desa/kelurahan yang sudah agak kota,” kata Menteri Koperasi saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Budi menambahkan “desa agak kota” itu merujuk pada daerah yang suasananya cenderung seperti perkotaan, tetapi statusnya masih desa. Dia kemudian menyebut 85 persen desa di Indonesia merupakan desa pertanian, dan 15 persen lainnya desa agro-maritim.

    Dalam kesempatan yang sama, Budi memperkirakan pembangunan satu kawasan Kop Des Merah Putih kemungkinan menelan biaya hingga Rp5 miliar.

    “Rp5 miliar itu ada komponennya. Ada bangun gudangnya. Ada bangun cold storage-nya. Ada bangun gerainya, terus ada truk, paling enggak ada 2 truk. Truk dan bengkel. Jadi, setiap desa punya 2 truk. Truk desa itu buat angkut barang hasil desa, termasuk juga membawa barang-barang ke desa. Satu koperasi Rp5 miliar,” kata Budi Arie.

    Dia menyebut pemerintah masih terus menggodok rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, termasuk mengenai skema pembiayaan, prinsip-prinsip, dan detail-detail lainnya. Beberapa kementerian yang terlibat dalam program Koperasi Desa itu mencakup Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Desa.

    “Skema-skema pembiayaan nanti didetailkan. Tetapi, prinsip-prinsip ini dulu, prinsip-prinsip pembentukan Koperasi Desa Merah Putih itu. Nanti, yang detail-detail, biayanya, skema pembiayaannya, nanti berikutnya kami akan rumuskan, diskusikan, rapatkan selanjutnya,” kata Budi Arie.

    Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat pagi, memanggil beberapa menterinya, yaitu Menkop Budi Arie dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas tindak lanjut rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Di lokasi yang sama, Jumat siang, Presiden juga memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Ketua Badan Pelaksana (CEO) BPI Danantara Rosan P. Roeslani, dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas Danantara.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penjualan iPhone 16 di RI Masih Tunggu Restu Komdigi

    Penjualan iPhone 16 di RI Masih Tunggu Restu Komdigi

    Bisnis.com, JAKARTA – Produk iPhone 16 series bisa segera dijual di Indonesia usai mengantongi sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 40%. Namun, untuk memenuhi syarat izin edar, Apple juga harus mendapatkan restu dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

    Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) No 16/2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Perindustrian No 11/2019 tentang TKDN untuk Smartphone 4G/LTE. 

    Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Wayan Toni mengatakan pihaknya akan segera memproses sertifikasi alat dan perangkat iPhone apabila Apple telah mengajukan permohonan izin tersebut. 

    “Komdigi tugasnya akan mengeluarkan sertifikasi alat dan perangkat iPhone setelah mereka mengajukan ke Komdigi. Saya akan cek apakah [Apple] sudah kirim atau belum [pengajuan],” kata Wayan kepada Bisnis, Jumat (7/3/2025).

    Kendati demikian, dalam situs resmi Postel Komdigi, sertifikat untuk iPhone 16 series belum terbit. Namun, sertifikasi TKDN 40% telah resmi didapatkan. Hal ini tercantum dalam laman resmi TKDN Kemenperin. 

    Jika merujuk pada laman tersebut, produk iPhone 16 series memiliki kode seperti A3296, A3409, A3293, A3290, dan A3287.

    Apabila ditelusuri ke situs resmi Apple Indonesia, A3296 merupakan iPhone 16 Pro Max, A3409 merupakan iPhone 16e, A3293 iPhone 16 Pro, A3290 iPhone 16 Plus, dan A3287 iPhone 16. 

    Seluruh model iPhone series 16 tersebut telah memiliki TKDN 40% atau lebih tinggi dari ketentuan yang diberikan pemerintah 35% yang tertuang dalam Permenperin No.29/2017 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet.

    Sebagaimana diketahui sebelumnya, Apple Inc., raksasa teknologi asal Amerika Serikat segera membawa produk ponsel flagship terbarunya, iPhone 16 series untuk diperdagangkan di Indonesia. Hal ini dilakukan setelah adanya kesepakatan antara Apple dan pemerintah Indonesia.  

    Pihak Apple mengaku gembira karena dapat memperluas penanaman modal di Indonesia yang menjadi salah satu langkah untuk mendapatkan izin penjualan produk iPhone.  

    “Kami senang dapat memperluas investasi kami di Indonesia dan tidak sabar untuk membawa seluruh produk inovatif Apple, termasuk rangkaian iPhone 16, serta iPhone 16e yang terbaru, kepada konsumen kami di sini,” kata manajemen Apple kepada Bisnis.

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membenarkan bahwa Indonesia dan raksasa teknologi Apple telah mencapai kesepakatan untuk dapat kembali memperdagangkan produk Apple, termasuk iPhone 16 di Indonesia. 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya menyambut positif kesepakatan yang telah terjalin dan membuka peluang lebar bagi rantai pasok Apple yang akan menanamkan modal di Indonesia.  

    “Ada [tambahan global value chain] nanti saya lagi bicara, tunggu kalau sudah matang, saya sangat positif intinya positif dari beberapa perusahaan lainnya juga sudah ada pembicaraan dengan kita untuk investasi, berikutnya mungkin akan ada pengumuman dari saya first quarter ini,” ujar Rosan.

  • Erick Thohir dan Rosan Roeslani ke Istana, Bahas Struktur Danantara?

    Erick Thohir dan Rosan Roeslani ke Istana, Bahas Struktur Danantara?

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terlihat mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025). Dikabarkan, keduanya akan berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai struktur kepengurusan Danantara.

    Saat tiba di Istana Kepresidenan, Rosan enggan memberikan banyak komentar kepada awak media. Ia hanya menyebut bahwa pertemuannya dengan Prabowo merupakan agenda rutin.

    “Pertemuan seperti biasa,” ujar Rosan, yang juga menjabat sebagai chief executive officer (CEO) Danantara, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).

    Sementara itu, Erick juga tidak banyak berkomentar mengenai agenda pertemuan tersebut. Saat dihampiri awak media, ia hanya tersenyum dan meminta Rosan yang memberikan pernyataan.

    “Nanti saja, kan ada Pak Rosan,” ucapnya singkat.

    Sebelumnya, struktur lengkap Danantara akan diumumkan pekan depan. Presiden Prabowo Subianto berharap struktural Danantara nantinya diisi oleh para profesional dan tak ada orang titipan.

    Hal ini disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani selepas menghadap Presiden Prabowo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    “Bapak presiden menyampaikan kepada kami. Pilihlah orang-orang yang terbaik. Di dalam tim Danantara ini, tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik. Tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama,” ujar Rosan.

    Rosan mengatakan, Presiden Prabowo ingin Danantara maksimal dalam menjalankan perannya, terutama optimalisasi dari aset-aset BUMN dan pengelolaan investasi di berbagai sektor strategis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting agar Danantara ditempati orang-orang yang tepat.

    “Danantara ini adalah badan investasi nasional yang memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kita dan yang paling penting adalah juga meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan,” ucapnya terkait struktur Danantara.

  • Perkuat Hilirisasi Migas, PGN Fokus Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi – Halaman all

    Perkuat Hilirisasi Migas, PGN Fokus Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen terus melanjutkan pengembangan infrastruktur gas bumi untuk memperkuat hilirisasi migas dan ketahanan energi nasional. 

    Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    Dalam Rakernas Aspebindo, (27/2/2025), Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyampaikan pentingnya peran gas bumi dalam hilirasi migas untuk mengurangi ketergantungan impor energi dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi. Maka PGN menjawab hal ini dengan program strategis pengembangan gas bumi.

    “Kami terus membangun pipa transmisi dan distribsui gas bumi untuk konektivitas antar wilayah dan meningkatkan akses gas bumi bagi pengguna baru. Dengan adanya potensi demand yang cukup besar di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur, salah satunya dari smelter, maka infrastruktur beyond pipeline turut dikembangkan,” jelas Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam acara yang sama.

    Salah satu bentuk infrastruktur beyond pipeline yaitu terminal Penerima LNG dan LNG Hub untuk membawa LNG dari Lapangan baru di wilayah timur Indonesia. Infrastruktur ini juga berperan meningkatkan storage LNG, sehingga bisa meningkatkan ketahanan suplai gas.

    “Kami memetakan canvassing market dan ada kawasan industri yang sangat memungkinkan untuk disupply dengan LNG di wilayah Indonesia bagian tengah-timur. PGN siap berkolaborasi dengan industri dalam penyediaan energi yang efektif dan efisien,” ujar Rosa.

    Tak hanya menambah nilai ekonomi di industri, PGN mendukung penuh untuk pengurangan impor LPG melalui pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas). Tahun 2025, PGN akan membangun jargas sebanyak 200.000 Sambungan Rumah (SR). Secara makro, pemanfaatan gas bumi melalui jargas berpotensi mengurangi impor LPG hingga 100.000 metrik ton dan menghemat subsidi energi hingga Rp 672 miliar per 1 juta sambungan.

    “Kami juga menggiatkan pemanfaatan limbah kelapa sawit atau POME untuk diubah menjadi Biomethane. Lokasi proyek Biomethane berada di Sumatera, di mana biomethane yang setara dengan gas bumi akan diinjeksikan pada jaringan pipa eksisting. Proyek ini menjadi peluang untuk pertumbuhan energi hijau ke depan,” tutup Rosa.

  • PGN Fokus Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi

    PGN Fokus Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen terus melanjutkan pengembangan infrastruktur gas bumi untuk memperkuat hilirisasi migas dan ketahanan energi nasional. Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

    Dalam Rakernas Aspebindo, (27/2/2025), Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyampaikan pentingnya peran gas bumi dalam hilirasi migas untuk mengurangi ketergantungan impor energi dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi. Maka PGN menjawab hal ini dengan program strategis pengembangan gas bumi.

    Di acara yang sama, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari menjelaskan bahwa PGN membangun pipa transmisi dan distribusi gas bumi untuk konektivitas antar wilayah dan meningkatkan akses gas bumi bagi pengguna baru.

    “Dengan adanya potensi demand yang cukup besar di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur, salah satunya dari smelter, maka infrastruktur beyond pipeline turut dikembangkan,” jelas Rosa.

    Salah satu bentuk infrastruktur beyond pipeline yaitu terminal Penerima LNG dan LNG Hub untuk membawa LNG dari Lapangan baru di wilayah timur Indonesia. Infrastruktur ini juga berperan meningkatkan storage LNG, sehingga bisa meningkatkan ketahanan suplai gas.

    “Kami memetakan canvassing market dan ada kawasan industri yang sangat memungkinkan untuk disuplai dengan LNG di wilayah Indonesia bagian tengah-timur. PGN siap berkolaborasi dengan industri dalam penyediaan energi yang efektif dan efisien,” ujar Rosa.

    Tak hanya menambah nilai ekonomi di industri, PGN mendukung penuh untuk pengurangan impor LPG melalui pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas). Tahun 2025, PGN akan membangun jargas sebanyak 200.000 Sambungan Rumah (SR).

    Secara makro, pemanfaatan gas bumi melalui jargas berpotensi mengurangi impor LPG hingga 100.000 metrik ton dan menghemat subsidi energi hingga Rp 672 miliar per 1 juta sambungan.

    “Kami juga menggiatkan pemanfaatan limbah kelapa sawit atau POME untuk diubah menjadi Biomethane. Lokasi proyek Biomethane berada di Sumatra, di mana biomethane yang setara dengan gas bumi akan diinjeksikan pada jaringan pipa eksisting. Proyek ini menjadi peluang untuk pertumbuhan energi hijau ke depan,” tutup Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari.

  • Awas! Perusahaan yang Operasikan Truk Obesitas Bisa Dicabut Izin Usahanya

    Awas! Perusahaan yang Operasikan Truk Obesitas Bisa Dicabut Izin Usahanya

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya mengantongi wewenang untuk mencabut izin perusahaan yang mengoperasikan truk Over Dimension Over Loading (ODOL) atau truk obesitas. Saat ini, wewenang pencabutan izin masih berada di bawah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

    “Saat ini kami tidak punya kewenangan untuk mencabut atau izin usahanya atau menindak karena perizinan sekarang diproses oleh Kementerian BKPM sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi kepada wartawan di Kembang Goela, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025) kemarin.

    “Kami sudah menyampaikan kepada BKPM khususnya, bahwa ke depannya kami ingin supaya, bahwa apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan ODOL yang ke arah pelanggaran, maka kami punya bisa untuk mencabut izin usaha dari perusahaan tersebut, khususnya apabila terjadi kecelakaan-kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa,” imbuhnya.

    Dudy mengatakan, Kemenhub juga telah mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk memantau truk obesitas melalui Dinas Perhubungan di tingkat kabupaten/kota. Ia juga berharap Dinas Perhubungan daerah dapat melakukan tugasnya secara tegas untuk mengatur truk ODOL.

    Ia mengatakan, larangan operasional truk ODOL mulai dimasifkan setelah Lebaran 2025. Kemenhub juga akan melibatkan aparat Kepolisian untuk mengawasi truk obesitas.

    “Kita belum masif karena memang suasananya kan sekarang masih suasana bulan Ramadan. Kita juga tahu bahwa pada saat Ramadan ini mungkin distribusi barang masih cukup tinggi, tapi pesan yang ini kami sampaikan bahwa, pada penyelenggara angkutan daerah khususnya, bahwa kita sudah mulai serius lagi terhadap penanganan masalah ODOL,” tegasnya.

    Penerapan Zero ODOL

    Diberitakan sebelumnya, Dudy bertemu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Rabu (19/2). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Perindustrian membahas implementasi penuh kebijakan Zero ODOL.

    Kedua menteri sepakat untuk segera menerapkan Zero ODOL di lapangan tanpa tahapan tambahan untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

    “Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Dudy dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025).

    Dudy juga menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

    “Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas Agus.

    Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif, sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.

    (ara/ara)

  • Kebijakan Larangan Truk ODOL Melintas di Jalan Raya Efektif Berlaku Usai Lebaran 2025 – Halaman all

    Kebijakan Larangan Truk ODOL Melintas di Jalan Raya Efektif Berlaku Usai Lebaran 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, penerapan larangan truk Over Dimension Over Load (ODOL) melintas akan mulai berlaku setelah Lebaran 2025 atau pada April 2025 mendatang.

    Menurut Dudy, saat ini truk-truk besar masih diperlukan utamanya pada momen Lebaran 2025 untuk distribusi barang.

    “Itu operasi untuk truk ODOL dan yang turut berpartisipasi dari kepolisian. Kami belum masif karena memang suasana bulan Ramadan, kami juga tahu pada saat ramadan distribusi barang cukup tinggi,” kata Dudy dalam Media Briefing di Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).

    Menhub Dudy menegaskan bahwa pada periode ini truk-truk besar masih diperbolehkan untuk melintas. Namun, dia juga bersama Kepolisian dan Pemerintah Daerah terkait melakukan sidak di beberapa wilayah.

    Terlebih lagi, penerapan larangan ODOL ini sejatinya melanjutkan komitmen di tahun 2023 yakni Zero ODOL. Kementerian Perhubungan pun turut menggandeng Kementerian dan Lembaga lain untuk turut mendukung penerapan ini.

    “Tapi pesan yang ingin kami sampaikan bahwa pada penyelenggara angkutan darat khususnya, kita sudah mulai serius lagi terhadap penanganan masalah ODOL Ini pesan yang kami sampaikan kepada para penyelenggara,” jelasnya.

    Di sisi lain, Menhub Dudy bilang bahwa Kemenhub tengah memperjuangkan kewenangan untuk bisa mencabut izin usaha atau menindak truk ODOL. Sebab kata dia, perizinan itu sepenuhnya kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    “Saat ini kami tidak punya kewenangan untuk mencabut izin usahanya atau menindak. Karena perizinan sekarang di proses BKPM sesuai dengan ketentuan di UU Ciptaker,” papar Dudy.

    “Tapi kami sudah menyampaikan kepada BKPM khususnya bahwa kedepannya kami ingin supaya bahwa apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan ODOL ke arah pelanggaran, maka kami punya bisa untuk mencabut izin usaha dari perusahaan tersebut. Khususnya apabila kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyepakati implementasi penuh kebijakan Zero Over Dimension Overload (ODOL).

    Kedua menteri menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL di lapangan tanpa tahapan tambahan.
    Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

    “Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Menhub Dudy dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

    Menhub Dudy menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

    “Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat,” ucap dia.

    “Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi,” sambungnya.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

    “Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas Menperin Agus Gumiwang.

    Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memastikan akan menindak truk over dimension over loading atau ODOL.

    Agus menyampaikan, pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait sudah sering melakukan sosialisasi mengenai truk ODOL. Namun, masih ditemui bahwa truk ODOL menjadi penyebab kecelakaan.

    “Saya akan rapat koordinasi bagaimana solusi untuk melakukan tindakan yang tepat. Jadi overload kita tindak, over dimensi kita tindak,” ujar Agus usai acara di Kantor Jasa Raharja, Jakarta, Senin (17/2/2025) lalu.

    Menurut Agus, Korlantas akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, serta Kementerian Perdagangan, untuk menerapkan tindakan yang tepat.

    “Karena ini kaitannya dengan logistik, tetapi memang hasil analisa dan evaluasi ketika terjadi kecelakaan, khususnya kendaraan berat, itu diduga memang banyak yang over dimensi dan overload, ini menjadi perhatian kita semua,” tutur Agus.

  • Presiden ingatkan Danantara pilih tim terbaik, jangan ada titipan

    Presiden ingatkan Danantara pilih tim terbaik, jangan ada titipan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk memilih orang-orang terbaik saat membentuk tim pelaksana dan Presiden mengingatkan Danantara jangan menerima orang-orang titipan.

    Jajaran pimpinan BPI Danantara, yaitu Kepala Badan Pelaksana (CEO) Rosan Perkasa Roeslani, Kepala Pelaksana Bidang Operasional (COO) Dony Oskaria, dan Kepala Pelaksana Bidang Investasi (CIO) Pandu Sjahrir menghadap Presiden Prabowo di Istana, Rabu sore, dan melaporkan kegiatan mereka selama seminggu lebih sejak Danantara resmi terbentuk pada 24 Februari.

    “Kami laporkan pembentukan tim yang akan bersama-sama di Danantara juga di level operasi. Bapak Presiden menyampaikan kepada kami pilihlah orang-orang terbaik dalam tim Danantara ini. Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik,” kata CEO BPI Danantara Rosan P. Roeslani saat jumpa pers selepas bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam.

    Rosan melanjutkan Presiden juga menyarankan Danantara perlu mencari orang-orang yang tidak hanya terbaik di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

    Oleh karena itu, Rosan menyebutkan Danantara menggandeng perekrut profesional (headhunter) dan sejumlah ahli serta penasihat untuk menyusun nama-nama kandidat yang nantinya akan tergabung dalam tim Danantara itu.

    Rosan menyebut sejauh ini ada beberapa nama yang telah disetorkan kepada Presiden. Tidak hanya nama-nama kandidat, jajaran pimpinan Danantara juga menyerahkan daftar riwayat hidup (CV), rekam jejak profesional mereka.

    “Harapannya dalam waktu dekat, mungkin minggu depan saya rasa kami akan umumkan nama-nama tersebut sehingga dari publik, dari masyarakat bisa melihat, dan bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan manajemen Danantara ini adalah nama-nama yang reputable, yang terbukti track record-nya, yang bersih, dan memang expertise di bidangnya,” kata CEO BPI Danantara, yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Presiden meresmikan BPI Danantara pada 24 Februari 2025 dalam acara yang dihadiri oleh mayoritas pejabat negara, kalangan pelaku usaha, duta-duta besar negara sahabat, dan tamu-tamu asing. Presiden Prabowo, saat acara peluncuran, menegaskan Danantara bukan hanya badan pengelola investasi, tetapi juga instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Indonesia demi kesejahteraan rakyat.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Arahan Prabowo ke Tim Satgas Hilirisasi, Singgung Soal Danantara

    Arahan Prabowo ke Tim Satgas Hilirisasi, Singgung Soal Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Satgas Hilirisasi dan sejumlah kementerian terkait mengenai perkembangan investasi di sektor hilirisasi.

    Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/3/2025), Satgas melaporkan sejumlah proyek strategis yang akan dikembangkan guna mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pemerintah tengah meninjau berbagai proyek hilirisasi, mulai dari mineral, batu bara, hingga produk pertanian dan kelautan. 

    Selain mempertimbangkan aspek ekonomi, proyek-proyek ini juga dikaji dari segi dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta pengurangan impor.

    “Kami melihat proyek-proyek ini dampaknya gimana terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, dampaknya ke segi ekspor seperti apa, penurunan impornya seperti apa, dan juga kesiapan tentunya dari pendanaannya,” ujar Rosan kepada wartawan usai pertemuan.

    Rosan menyebut bahwa pemerintah menargetkan agar proyek-proyek hilirisasi yang dipilih tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada industrialisasi yang sehat dan berkelanjutan. 

    Oleh karena itu, dia melanjutkan, Presiden Ke-8 RI itu mendorong berbagai tahapan evaluasi akan dilakukan guna memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan hasil yang optimal.

    “Dalam panel ini nanti, semua kementerian akan duduk lagi untuk lebih mendetailkan program-program itu, proyek-proyek itu sehingga bisa menjadi feasible karena ini investasinya juga harus memberikan return yang baik, yang acceptable karena ini akan banyak diberikan pendanaan, misalnya oleh Danantara,” jelas Rosan.

    Sebagai langkah mitigasi risiko, setiap proyek juga akan melalui proses evaluasi yang ketat, termasuk komitmen investasi dan due diligence. 

    Tim dari Komite Investasi serta Komite Audit Danantara akan menelaah setiap aspek sebelum proyek disetujui untuk dijalankan.

    Selain aspek ekonomi, orang nomor satu di Indonesia itu juga menekankan pentingnya dampak proyek-proyek hilirisasi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan.

    Rosan menegaskan bahwa hal ini menjadi fokus utama dalam diskusi yang berlangsung.

    “Yang paling penting yang tadi kita bicarakan itu adalah berapa banyak penciptaan lapangan pekerjaannya, itu sebenarnya yang kita bicarakan, kita mereview saja, tapi kembali lagi nanti ini akan diserahkan sesudah lebih detail dan akan dianalisa oleh tim dari komite investasi, komite audit, dari Danantara,” pungkas Rosan.

  • Pengamat Bingung Prabowo Bentuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas Danantara

    Pengamat Bingung Prabowo Bentuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan mengaku bingung dengan rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas Danantara.

    Opsi pembentuk itu tercantum dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 10/2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Deni mengakui bahwa secara teoritis tidak ada yang salah dengan wacana pembentukan Komite Pemantau dan Akuntabilitas Danantara. Apalagi, sambungnya, apabila tujuannya untuk membantu memperbaiki tata kelola Danantara atau BUMN di bawahnya. 

    Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa sudah ada Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat Danantara yang tugasnya juga untuk memantau dan mengawasi akuntabilitas Danantara.

    “Buat apa dibentuk badan/institusi lagi yang hanya mempergemuk birokrasi dan menjadikannya lambat dan saling tumpang tindih kewenangan?” ujar Deni kepada Bisnis, Senin (3/3/2024).

    Dia pun khawatir keputusan pembentukan Komite Pemantau dan Akuntabilitas Danantara itu hanya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan.

    Menurutnya, sejak awal pembentukan struktur dan pemilihan petinggi Danantara tidak jelas maksud dan tujuannya. Di satu sisi, ditujukan untuk memperbaiki pengelolaan BUMN; namun di sisi lain, Deni melihat banyaknya akomodasi dan tarik-menarik kepentingan.

    “Akibatnya yang terjadi seperti itu, terjadi berbagai penyesuaian, termasuk beberapa aturan yang direvisi agar tidak melanggar, seperti hal dibolehkannya rangkap jabatan,” jelasnya.

    Memang dalam Pasal 33 No. 10/2025, kepala Badan Pelaksana diperbolehkan rangkap jabatan. Saat ini, Kepala Badan Pelaksana Danantara Rosan Roeslani memang merangkap sebagai menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.