Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKPM

  • Sudah Gelontorkan Insentif Rp 1.300 T, Pemerintah Tagih Ini ke Investor

    Sudah Gelontorkan Insentif Rp 1.300 T, Pemerintah Tagih Ini ke Investor

    Jakarta –

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengingatkan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan besar kepada dunia usaha melalui berbagai fasilitas insentif fiskal, mulai dari tax holiday hingga pembebasan bea masuk untuk barang modal.

    Insentif tersebut diberikan untuk membantu pelaku usaha memperkuat daya saingnya di tingkat global. Menurut Todotua, total insentif yang diberikan sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025 mencapai sekitar Rp 1.300 triliun.

    “Total fasilitas insentif yang telah dikonsolidasikan dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025 mencapai sekitar Rp 1.300 triliun. Ini menunjukkan komitmen besar negara untuk menarik investasi berkualitas. Kita memberikan insentif bukan tanpa alasan. Itu semua adalah potensi penerimaan negara yang kita kembalikan demi tujuan strategis,” ungkap Todotua dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).

    Lebih lanjut, Todotua menekankan bahwa strategi hilirisasi tidak bisa bertumpu pada insentif semata. Tanpa riset dan inovasi lokal, Indonesia akan terus bergantung pada teknologi impor.

    “Kita sudah punya lebih dari 50 smelter nikel di Morowali. Tapi berapa banyak karya riset anak bangsa yang benar-benar dipakai di sana? Ini yang harus kita benahi. Dunia usaha harus menjadi bagian dari ekosistem riset kita,” jelas Todotua.

    Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menargetkan mulai tahun 2026, perusahaan, khususnya yang menerima insentif investasi, ikut mengambil peran lebih besar dalam mendukung riset dan pengembangan talenta Indonesia. Dukungan itu mencakup penyediaan beasiswa hingga pendanaan riset terapan di sektor-sektor prioritas.

    “Mulai tahun depan, perusahaan yang sudah menikmati fasilitas insentif harus ikut memperkuat dunia akademik. Kita dorong adanya program beasiswa dan riset bersama. Kenyataannya, riset kita masih lemah. Akibatnya teknologi hilirisasi, teknologi smelter, sampai kecerdasan buatan, masih sangat bergantung pada luar negeri,” ujarnya.

    Todotua menjelaskan bahwa upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Himpunan Kawasan Industri. Menurutnya, tahun ini dimanfaatkan sebagai masa penyusunan desain program sebelum implementasi penuh berjalan di 2026.

    “MoU-nya sudah kita tanda tangani, dan tahun ini kita siapkan mekanismenya. Tapi jangan berhenti di seremoni. Tahun depan, programnya harus berjalan. Harus ada manfaatnya untuk perguruan tinggi dan untuk industri,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Pengusaha Vs Kemenkeu: Dua Sisi Wacana Penerapan Single Profile Wajib Pajak

    Pengusaha Vs Kemenkeu: Dua Sisi Wacana Penerapan Single Profile Wajib Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penerapan integrasi data antara wajib pajak pajak, bea cukai, dan wajib bayar PNBP dalam format single profile menuai pro dan kontra.

    Pemerintah memastikan bahwa integrasi data akan meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan. Sementara itu, kalangan pengusaha berharap penerapan single profile tidak menjadi beban baru ke pelaku usaha.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menjelaskan, single profile bertujuan untuk mengintegrasikan data para pengguna layanan Kemenkeu.

    Sekadar catatan, saat ini data wajib pajak (WP), pengguna jasa kepabeanan dan cukai maupun wajib bayar PNBP dikoordinasikan oleh masing-masing direktorat jenderal berbeda di Kemenkeu.

    Single profile merupakan salah satu inisiatif untuk mengkalibrasi profil pelaku usaha berdasarkan profil pengguna layanan digital, yang saat ini telah ada di masing-masing layanan elektronik di bawah berbagai unit Kemenkeu.

    “Rencana implementasi single profile untuk berbagai layanan akan dilakukan secara bertahap serta dilakukan perluasan penerapan di beberapa sistem dan layanan Kemenkeu lainnya,” terang Deni kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025). 

    Dia menyebut pihaknya berharap program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti peningkatan layanan dan mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 

    “Termasuk menunjang intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara ke depan,” lanjut Deni. 

    Namun demikian, Deni mengungkap rencana pembuatan single profile secara spesifik belum mengarah ke integrasi data dengan unit kementerian/lembaga lain, meskipun PMK No.70/2025 menyebut integrasi basis data penerimaan negara melalui single profile dilakukan untuk antarunit Kemenkeu maupun antarkementerian. 

    Deni hanya menambahkan bahwa, sebelum adanya rencana pembangunan single profile, integrasi data salah satu unit Kemenkeu seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah diintegrasikan dengan kementerian atau lembaga lainnya. Dia mencontohkan misalnya, dengan data nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

    Integrasi basis data Bea Cukai dan BKPM itu terkait dengan layanan elektronik di bidang ekspor-impor maupun logistik, yang kini dikoordinasikan oleh Lembaga National Single Window (LNSW), salah satu unit di bawah Kemenkeu juga. Data eksportir maupun importir serta pelaku logistik lainnya sudah berdasarkan single stakeholder information. 

    Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan bahwa data bea cukai sudah diintegrasikan dengan kementerian dan lembaga lain khususnya terkait dengan ekspor dan impor. Koordinasi dilakukan di bawah unit Kemenkeu lainnya, yakni Lembaga National Single Window (LNSW).

    “Melalui SINSW, sistem Bea Cukai terhubung secara langsung dengan berbagai K/L teknis yang menerbitkan izin ekspor maupun impor. Artinya, setiap kali pelaku usaha mengajukan dokumen kepabeanan, sistem secara otomatis akan memeriksa apakah perizinan dari instansi terkait telah terpenuhi, dan apakah dokumen yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan,” terang Nirwala kepada Bisnis melalui keterangan tertulis.

    Sudah Berlangsung Lama

    Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak juga sudah mengintegrasikan datanya dengan berbagai instansi seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Salah satu contohnya adalah pemadanan identitas nomor induk kependudukan (NIK), yang dikoordinasikan oleh Ditjen Pendudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rosmauli juga menyebut data WP sudah diintegrasikan dengan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum terkait dengan data badan usaha. 

    Sementara itu, lanjut Rosmauli, antarunit Kemenkeu yakni Ditjen Pajak serta Ditjen Bea Cukai sudah saling bertukar data terkait dengan ekspor impor maupun profil wajib pajak pelaku usahanya. 

    Dia mengeklaim integrasi basis data sejatinya sudah berjalan dan sedang dalam tahap penyempurnaan, serta perluasan cakupan. Akan tetapi, otoritas pajak disebut bakal menyiapkan data-data sesuai dengan profil yang ingin dibangun oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. 

    “Untuk keperluan pembuatan single profile, data yang diperlukan dari DJP tentunya sesuai dengan profile apa yang akan dibangun. DJP berkomitmen untuk mendukung pembangunan single profile wajib pajak,” terangnya kepada Bisnis.

    Adapun mengutip Renstra Kemenkeu 2025-2029, nantinya pembuatan single profile akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkeu, serta unit baru di kementerian itu yakni Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan (BATII). 

    Jangan Bebani Pengusaha

    Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, dunia usaha melihat langkah pemerintah membangun single profile ini sebagai kebijakan strategis dan sejalan dengan kebutuhan tata kelola penerimaan negara yang lebih berbasis data, transparan, dan efisien.

    Dia pun melihat rencana Menkeu Purbaya itu menjadi praktik terbaik (best practice) menuju pengelolaan fiskal yang lebih akurat, berkeadilan dan kredibel. 

    “Namun demikian, yang perlu kita pastikan bersama nantinya adalah bagaimana proses implementasi kebijakan ini berjalan secara terukur dan inklusif, agar tidak menimbulkan friction cost baru bagi pelaku usaha, baik dari sisi administratif, teknis, maupun kepastian hukum,” terang Shinta kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025). 

    Untuk itu, lanjutnya, dunia usaha memerlukan peta jalan kebijakan single profile yang jelas, periode transisi yang memadai, proses sosialisasi dan konsultasi yang efektif, serta jaminan perlindungan data yang kuat. 

    CEO Sintesa Group itu menilai, profil tunggal data penerimaan negara yang ideal tidak hanya merupakan instrumen pengawasan. Dia berharap agar single profile yang ingin dibangun Kemenkeu itu terintegrasi, ramah pengguna, serta mengurangi biaya kepatuhan. 

    Selain itu, profil data tunggal untuk wajib pajak/wajib bayar/pengguna jasa kepabeanan dan cukai itu diharapkan mempercepat proses perizinan dalam bentuk kepabenan maupun restitusi pajak. 

    “Dengan kata lain, if designed well, this reform can be a catalyst for ease of doing business, not a barrier [apabila dirancang dengan baik, reformasi ini akan bisa menjadi katalis untuk kemudahan berusaha, bukan hambatan],” terang Shinta. 

    Menurut perempuan yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu, kebijakan single profile ini perlu dilihat sebagai dua sisi koin. Saat pemerintah ingin memperkuat basis penerimaan negara, pelaku usaha juga memerlukan kepastian dan kejelasan regulasi supaya bisa beroperasi secara efisien. 

    Shinta juga menyinggung bahwa upaya mendulang penerimaan negara harusnya lebih berorientasi pada perluasan basis ekonomi. Integrasi data fiskal semestinya menjadi instrumen kebijakan untuk memperluas basis penerimaan, bukan sekadar memperdalam pengawasan terhadap sektor yang sudah patuh. 

    “Dengan data yang lebih terkalibrasi dan terhubung lintas direktorat, Pemerintah dapat memetakan potensi penerimaan secara lebih objektif, mendorong kepatuhan sukarela, dan memperluas basis pajak tanpa menambah beban pelaporan bagi pelaku usaha,” ujarnya.

  • Premanisme Bisa Bikin Tekor Pengusaha, Ini Penjelasan Wamen Investasi

    Premanisme Bisa Bikin Tekor Pengusaha, Ini Penjelasan Wamen Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan aksi premanisme seperti pemalakan dan pemerasan menjadi salah satu kontributor utama dalam biaya operasional dalam menjalankan proyek investasi.

    Todotua menjelaskan bahwa kondusivitas merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian utama para investor sebelum mau menanamkan modalnya di suatu negara atau wilayah. Oleh sebab itu, sambungnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi terus berupaya menjaga kondusivitas dalam berusaha.

    Dia tidak menampik bahwa di lapangan masih kerap terjadi aksi premanisme. Contohnya, aksi meminta ‘jatah’ oleh organisasi masyarakat (ormas) di proyek PT Chandra Asri Alkali (CAA) di Cilegon, Jawa Barat yang sempat viral beberapa waktu lalu.

    Todotua pun mengungkapkan pihak berwenang langsung coba menindak tegas para pelaku. Menurutnya, aksi serupa langsung turun drastis usai kejadian tersebut.

    “Sampai ada yang ditindak pidana pada saat itu, dan semenjak itu signifikan drop. Semua bergerak juga, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, gubernur Jawa Barat ini salah satu yang paling signifikan bergerak pada saat itu, tekan semuanya,” katanya dalam Forum Investasi Nasional 2025 yang disiarkan secara daring, Kamis (13/11/2025).

    Dia pun menekankan pentingnya menjaga kondusivitas agar tidak ada lagi calon investor yang ragu menanamkan modal. Apalagi, sambungnya, aksi premanisme bisa buat biaya bertambah signifikan.

    “Urusan-urusan begini itu berkontribusi terhadap 15% sampai dengan 40% daripada cost [biaya operasional],” ungkap Todotua.

    Mantan CEO Bomba Group ini pun mengingatkan bahwa investasi merupakan komponen terbesar kedua pembentukan produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal III/2025 sendiri, Badan Pusat Statistik mencatat investasi berkontribusi hingga 29,09% untuk PDB (hanya kalah dari konsumsi rumah tangga sebesar 53,14%).

    Dengan demikian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi coba terus menciptakan iklim usaha yang menarik investor sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai pada 2029. Dia meminta semua pihak bekerja sama dalam mencapai menciptakan iklim investasi yang bersahabat itu.

    “Orang mau investasi di sini susah, ditekan, diperas, dipalak, ya kan? Habis itu, enggak pasti izinnya keluar. Siapa yang mau masuk?” kata Todotua.

    Lebih lanjut, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, dia menjelaskan pemerintah telah menargetkan investasi sebesar tak kurang dari Rp13.000 triliun selama 2024—2029. Angka itu naik signifikan dibandingkan realisasi investasi sebesar Rp9.200 triliun selama 2014—2024.

    Adapun secara tahunan, perincian target investasi yaitu Rp1.650 triliun pada 2024, Rp1.900 triliun pada 2025, Rp2.175 triliun pada 2026, Rp2.567 triliun pada 2027, Rp2.969 triliun pada 2028, dan Rp3.014 triliun pada 2029.

  • Isu Perizinan Bikin Rp1.500 Triliun Investasi Belum Terealisasi

    Isu Perizinan Bikin Rp1.500 Triliun Investasi Belum Terealisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa terdapat sekitar Rp1.500 triliun potensi investasi yang belum terealisasi sepanjang 2022—2024.

    Todotua menjelaskan padahal banyak calon investor sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) seperti yang tercatat di Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kendati demikian, realisasi investasi belum ada.

    “Karena apa? Masih pengurusan izin lah, itulah, inilah. Unrealized investment, potensi investasi yang bisa terjadi tetapi tidak bisa terjadi karena beberapa hal,” ujar Todotua dalam Forum Investasi Nasional 2025 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (13/11/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi coba terus mempermudah perizinan usaha. Dia mencontohkan pemerintah belum lama ini menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Menurut Todotua, ada dua substansi baru yang diatur dalam PP 28/2025. Pertama, penerapan service level agreement (SLA) yang membuat setiap tahapan dalam proses perizinan usaha—mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin—akan diberikan batas waktu layanan yang jelas.

    Kedua, kebijakan fiktif positif yaitu izin usaha akan terbit otomatis apabila instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu SLA yang telah ditetapkan.

    “Jadi dunia usaha itu, pelaku usaha itu, datang di negara kita, ngurus izin, itu selalu dibilang, ‘Berapa lama ngurus izin?’ Ini kan susah. Nah ini kita bikin namanya fiktif positif,” jelas Todotua.

    Mantan CEO Bomba Group ini pun mengingatkan bahwa investasi merupakan komponen terbesar kedua pembentukan produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal III/2025 sendiri, Badan Pusat Statistik mencatat investasi berkontribusi hingga 29,09% untuk PDB (hanya kalah dari konsumsi rumah tangga sebesar 53,14%).

    Dengan demikian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi coba terus menciptakan iklim usaha yang menarik investor sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai pada 2029. Dia meminta semua pihak bekerja sama dalam menciptakan iklim investasi yang bersahabat itu.

    “Orang mau investasi di sini susah, ditekan, diperas, dipalak, ya kan? Habis itu, enggak pasti izinnya keluar. Siapa yang mau masuk?” kata Todotua.

    Lebih lanjut, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, dia menjelaskan pemerintah telah menargetkan investasi sebesar tak kurang dari Rp13.000 triliun selama 2024—2029. Angka itu naik signifikan dibandingkan realisasi investasi sebesar Rp9.200 triliun selama 2014—2024.

    Adapun secara tahunan, perincian target investasi yaitu Rp1.650 triliun pada 2024, Rp1.900 triliun pada 2025, Rp2.175 triliun pada 2026, Rp2.567 triliun pada 2027, Rp2.969 triliun pada 2028, dan Rp3.014 triliun pada 2029.

  • Pemerintah Berpotensi Kehilangan Pajak Rp1.300 Triliun Akibat Tax Holiday Cs

    Pemerintah Berpotensi Kehilangan Pajak Rp1.300 Triliun Akibat Tax Holiday Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan pajak akibat pemberian berbagai fasilitas insentif pajak untuk mendorong investasi dan hilirisasi industri.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menambah daya saing global, terutama dalam menarik modal asing langsung.

    Oleh sebab itu, pemerintah memberikan banyak fasilitas insentif pajak seperti tax holiday, tax allowance, hingga super deduction. 

    “Harusnya negara dapat [penerimaan pajak], [jadi] tidak dapat. Tahun 2025 berjalannya waktu sampai kepada Q3 [kuartal III], ada konsolidasi kurang lebih fasilitas itu sudah Rp1.300 triliun,” ungkap Todotua dalam Forum Investasi Nasional 2025 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (13/11/2025).

    Kendati demikian, dia menjelaskan tidak terealisasi potensi penerimaan pajak yang besar itu bisa terkompensasi dengan masuknya investasi. Menurutnya, banyak negara melakukan strategi serupa.

    Dia juga mengatakan bahwa investasi langsung punya imbas yang signifikan yaitu pertumbuhan ekonomi, penyerapan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

    “Hitungannya secara makro lagi, tidak didapatkan ini [potensi pajak sekitar Rp1.300 triliun], tapi ini [investasi langsung] akan mengalir kepada langsung ke para pelaku usaha dan lain-lain,” ujarnya.

    Adapun dalam paparan Todotua, setidaknya ada tujuh insentif investasi untuk bisnis yang diberikan pemerintah. Pertama, tax holiday yaitu pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100% untuk investasi senilai Rp500 miliar atau lebih selama periode 5-20 tahun di industri pionir atau yang memenuhi kriteria industri pionir

    Kedua, tax allowance yaitu pengurangan PPh Badan sebesar 30% dari nilai investasi selama 5 tahun, salah satunya untuk sektor panas bumi, pembangkit listrik energi terbarukan, dan industri bioenergi. Selain itu, pembebasan PPh 22 atas barang impor untuk kegiatan panas bumi

    Ketiga, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang impor untuk kegiatan panas bumi. Keempat, pembebasan Bea Masuk untuk mesin, barang, dan material untuk industri serta sektor jasa.

    Kelima, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 100% untuk tahap eksplorasi panas bumi. Keenam, pengenaan Pajak Barang Mewah didasarkan pada potensi emisi yang dihasilkan oleh kendaraan (0%-95%) untuk mendorong penjualan dan investasi pada Kendaraan Lastik Berbasis Baterai.

    Ketujuh, super tax deduction yaitu pengurangan penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan hingga 300% dari biaya kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), serta hingga 200% untuk kegiatan pelatihan dan vokasi.

  • Peran Sektor Properti Mendorong Ekonomi

    Peran Sektor Properti Mendorong Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah bersama pelaku industri dan lembaga keuangan memprediksi pengembangan investasi dan sektor properti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Mewakili Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Ricky Kusmayadi, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% pada 2029, dengan investasi sebagai engine of growth menuju visi Indonesia Emas 2045.

    Hal itu disampaikan dalam Forum Inabanks Investment & Property Outlook: Peluang dan Tantangan Bisnis Tahun 2026, Rabu (12/11/2025). Forum ini menghadirkan pandangan strategis dari pemerintah, perbankan, dan sektor swasta mengenai arah perekonomian Indonesia menjelang tahun 2026.

    Ricky menyampaikan hingga kuartal III/2025, realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, atau 75,3 persen dari target tahunan. Komposisi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp789,7 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp644,6 triliun.

    Tiga sektor dengan kontribusi terbesar adalah industri logam dasar (Rp196,4 triliun), transportasi dan telekomunikasi (Rp163,3 triliun), serta perumahan dan kawasan industri (Rp105,2 triliun).

    Menurut Ricky, sektor properti dan konstruksi memiliki multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian nasional. “Properti dan bahan bangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan rantai pasok nasional,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (13/11/2025).

    Untuk memperkuat iklim investasi, pemerintah terus memperluas reformasi regulasi dan digitalisasi perizinan, termasuk melalui Omnibus Law (UU No.6/2023) serta PP No.28/2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko.

    Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) kini dilengkapi dengan prinsip fiktif positif dan Service Level Agreement (SLA) untuk memastikan kepastian waktu bagi pelaku usaha.

    “Kepastian hukum dan proses perizinan yang efisien adalah fondasi bagi pertumbuhan investasi yang sehat dan berkelanjutan,” kata Ricky mewakili Wamen Todotua Pasaribu.

    Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif fiskal dan dukungan investasi strategis, terutama di sektor hilirisasi sumber daya alam. Nilai investasi hilirisasi sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp431,4 triliun, naik 58,1% dibanding tahun sebelumnya dan berkontribusi hingga 30% terhadap total investasi nasional.

    “Investasi hilirisasi akan memperkuat struktur ekonomi domestik, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, dan membuka hingga 3 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan,” tambahnya.

    Dari sisi perumahan, Buhari Sirait, Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementrian PKP menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi tiga juta unit rumah hingga tahun 2029. Program ini menjadi bagian integral dari peta jalan penyediaan hunian layak dan berkelanjutan, serta mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

    Menurutnya, Indonesia masih menghadapi backlog perumahan mencapai 9,9 juta rumah tangga, dengan 26,9 juta rumah tangga tinggal di hunian tidak layak — 79% di antaranya di wilayah perkotaan.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap hunian layak yang aman dan terjangkau,” ujarnya.

    Kementerian PKP berperan sebagai operator, regulator, dan fasilitator. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan BPHTB, retribusi PBG, dan percepatan perizinan pembangunan rumah bagi MBR maksimal 10 hari kerja melalui SKB Tiga Menteri.

    Selain itu, pemerintah juga memperkuat pembiayaan melalui FLPP sebesar Rp25,1 triliun untuk 350.000 unit rumah dan KUR Perumahan Rp130 triliun guna mendukung pengembang serta kontraktor kecil.

    “Skema rent-to-own juga akan diperluas bagi pekerja informal agar mereka dapat memiliki rumah melalui pola sewa-beli yang lebih fleksibel,” tambah Buhari.

    Dia optimistis sektor perumahan akan tumbuh positif pada 2026, ditopang oleh penurunan suku bunga BI ke level 4,75%, stimulus fiskal, serta proyek infrastruktur strategis seperti MRT Fase 2, LRT Jabodebek, dan Tol Layang Jabodetabek.

    Dalam kesempatan yang sama, Praka Mulia Agung, SVP Consumer Business 1 Bank Syariah Indonesia (BSI), menegaskan peran perbankan syariah sebagai katalis dalam mendukung sektor properti dan ekonomi umat.

    “Kami mengawal momentum pemulihan sektor properti melalui produk pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah,” ujarnya.

    Data Office of Chief Economist BSI menunjukkan bahwa KPR nasional tumbuh 7,66% (YoY) hingga Juni 2025, sementara BSI Griya mencatat pertumbuhan lebih tinggi yakni 8,51% (YoY). Dengan rasio NPF hanya 2,10%, BSI menjadi tiga besar bank nasional dengan kualitas aset KPR terbaik, di tengah tren kenaikan NPL di bank konvensional.

    BSI kini menempati posisi keenam terbesar untuk portofolio KPR nasional, dengan outstanding Rp59,5 triliun per September 2025.

    “Kinerja ini menunjukkan daya tahan model pembiayaan syariah terhadap fluktuasi pasar dan tekanan daya beli,” jelas Praka.

    BSI juga memperluas kolaborasi dengan pengembang seperti Summarecon, CitraLand, dan Bosowa Bina Insani, guna menghadirkan solusi hunian yang terintegrasi dengan kebutuhan nasabah prioritas, dokter, guru, dan pelaku usaha.

    Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota REI, Adri Istambul Lingga Gayo Sinulingga, menekankan pentingnya paradigma baru “Propertinomic” yang memandang sektor properti sebagai pengungkit utama perekonomian nasional.

    Berdasarkan riset LPEM UI, sektor ini menyumbang sekitar 16% terhadap PDB nasional, senilai Rp2.300–Rp2.800 triliun, serta menciptakan 19 juta lapangan kerja yang tersebar di lebih dari 185 sektor turunan.

    “Properti bukan hanya bisnis atau aset investasi, tetapi juga katalis pertumbuhan dan instrumen pemerataan kesejahteraan,” jelas Adri.

    Dia menilai kombinasi PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027, program 3 juta rumah, serta digitalisasi OSS akan mempercepat ekspansi properti nasional tahun depan.

  • Bertemu Lima CEO Australia, Rosan Buka-Bukaan Peluang Investasi RI-Australia

    Bertemu Lima CEO Australia, Rosan Buka-Bukaan Peluang Investasi RI-Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani memimpin pertemuan tingkat tinggi dengan lima pimpinan perusahaan besar Australia di Sydney dalam kunjungan kenegaraannya bersama Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

    Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pendampingan dalam kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Australia, dengan fokus pada penguatan kerja sama ekonomi dan investasi antara kedua negara.

    Dalam pertemuan tersebut, Rosan memaparkan capaian positif hubungan ekonomi Indonesia–Australia yang terus menunjukkan tren peningkatan.

    Kepala BKPM itu menjabarkan bahwa sepanjang lima tahun terakhir, nilai investasi Australia di Indonesia tercatat mencapai US$2,8 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pertambangan, perhotelan, dan layanan kesehatan.

    Sementara itu, nilai perdagangan bilateral kedua negara pada 2024 mencapai US$15,4 miliar atau naik 23,5 persen dibanding tahun sebelumnya.

    Rosan menegaskan bahwa melalui Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), kedua negara tidak hanya membuka peluang investasi, tetapi juga membangun kolaborasi jangka panjang yang berkelanjutan.

    “Indonesia memiliki kesiapan untuk bertransformasi menjadi pusat investasi hijau dan bernilai tambah di kawasan regional,” katanya dalam rilis resminya, Kamis (13/11/2025).

    Pertemuan dihadiri oleh lima eksekutif utama perusahaan Australia, yakni Glenn Keys (Aspen Medical), Stephen Wilmot (Pure Battery Technologies/PBT), David Paton (AAM Investment Group), Matthew Boyall (Cue Energy Resources), dan Chris Shepherd (Nickel Industries Ltd).

    Dalam diskusi tersebut, para CEO menyampaikan sejumlah rencana investasi strategis di Indonesia, antara lain:

    Aspen Medical menjajaki proyek redevelopment RSUD Samarinda senilai US$1 miliar. Lalu, PBT akan berinvestasi sebesar US$350 juta di Batang Industrial Park untuk pengembangan material katoda.

    Selanjutnya, AAM Investment Group mengembangkan peternakan sapi di Lampung dan aktif dalam program pelatihan tenaga kerja IA-CEPA dan Cue Energy Resources menambah investasi di sektor minyak dan gas. Terakhir, Nickel Industries Ltd memperluas fasilitas pengolahan nikel di Indonesia.

    Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga memaparkan kebijakan terbaru pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang memungkinkan perizinan berusaha terbit otomatis apabila proses verifikasi melampaui Service Level Agreement (SLA). Mekanisme ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum bagi investor.

    “Sampai saat ini, sistem Online Single Submission (OSS) telah menerbitkan 134 izin usaha melalui mekanisme fiktif positif, yang mempercepat realisasi investasi secara signifikan,” ujar Rosan dalam forum tersebut.

    Lebih lanjut, Rosan menyoroti tiga sektor prioritas yang menjadi fokus kerja sama investasi antara Indonesia dan Australia:

    Hilirisasi sumber daya alam, termasuk pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik dan panel surya. Lalu, energi baru dan terbarukan, dengan potensi hingga 3.700 GW dari tenaga surya, angin, air, bioenergi, dan panas bumi.

    Kemudian, sektor kesehatan, dengan proyeksi belanja nasional mencapai US$138 miliar pada 2040, ditopang oleh pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Bali dan Batam.

    Rosan menegaskan bahwa Indonesia kini bergerak menuju standar global investasi yang lebih tinggi, dengan kepastian hukum, transparansi, dan kemudahan berusaha sebagai fondasinya.

    “Kami ingin seluruh ekosistem investasi tumbuh lebih baik, mulai dari praktik pertambangan, energi bersih, hingga sektor kesehatan. Kolaborasi ini harus menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan,” tandas Rosan.

     

     

  • Sebut Ada Salah Paham, Amran Bicara Proyek Peternakan Rp20 T Danantara

    Sebut Ada Salah Paham, Amran Bicara Proyek Peternakan Rp20 T Danantara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menyiapkan investasi besar senilai Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam pedaging dan petelur secara nasional.

    Menteri Pertanian (Mentan)/ Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menegaskan, investasi ini bukan hanya untuk membangun peternakan baru, tetapi membentuk sistem terintegrasi yang menstabilkan harga, menjamin pasokan, dan mensejahterakan peternak rakyat.

    “Solusi permanennya adalah kita akan bangun ekosistem untuk telur dan ayam. Kita membangun secara terintegrasi ekosistemnya untuk memenuhi MBG,” kata Amran saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Menurut Amran, investasi senilai Rp20 triliun itu akan membangun rantai produksi di hulu, dengan pembagian peran yang jelas antara BUMN dan peternak kecil.

    “Sekarang, ini perlu saya jelasin. Ekosistem ini, nanti BUMN bergerak di hulu. Jadi mulai grand parent stock, parent stock, final stock. Kemudian semua yang di hilir itu adalah peternak kecil,” jelasnya.

    Dengan skema tersebut, Amran menilai harga pakan dan DOC (day old chick) bisa lebih stabil, sekaligus melindungi peternak kecil dari fluktuasi harga ekstrem yang selama ini merugikan mereka.

    “Ini menjamin pakan untuk peternak kecil stabil, menjamin juga DOC stabil. Jadi ini adalah, karena selama ini naik turun, naik turun, kasihan peternak kecil. Jadi ini nanti yang mengontrol harga, menguntungkan peternak kecil kemudian juga tidak membebani konsumen,” terang dia.

    Amran menjelaskan, peran BUMN dalam ekosistem baru ini akan menjadi stabilisator harga, seperti halnya peran Bulog di sektor beras.

    “Mekanismenya, jadi BUMN ini kan di hulu, integrasi mulai dari pabrik pakan, DOC, vaksin, dan seterusnya. Ini negara. Kemudian peternak-peternak kecil ini membeli dengan harga yang wajar dan juga menjadi off-taker,” ujarnya.

    “Jadi Insyaallah ke depan harga stabil, peternak tidak pernah rugi. Itu yang kita jaga,” sambung dia.

    Amran juga menegaskan, proyek ini bukan membangun usaha baru dari nol, melainkan memperkuat rantai usaha yang sudah ada agar lebih efisien dan berdaya saing.

    “Kemarin ada salah paham kan pikirannya ini kita membangun yang kecil-kecil. Enggak, yang sudah ada ini kita kembangkan. Kemudian kalau MBG berkembang, tentu butuh supply yang tinggi. Nah mungkin muncul peternak-peternak baru,” jelasnya.

    Rencana pembangunan ekosistem peternakan ini akan dimulai awal tahun depan. “Mungkin Januari, sekarang FS (feasibility study)-nya kita kejar,” kata Amran.

    Ketika ditanya mengenai payung hukumnya, Amran menyebut kemungkinan penggunaan Perpres (Peraturan Presiden) atau SKB (Surat Keputusan Bersama) antar kementerian.

    “Mungkin ya, mungkin pakai SKB juga,” ujarnya.

    Sebelumnya disebutkan, pendanaan proyek tersebut akan berasal dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, dengan prioritas pembangunan di wilayah yang masih kekurangan pasokan ayam dan telur.

    Pembangunan peternakan ayam terintegrasi ini menjadi bagian dari program hilirisasi pangan nasional yang kini tengah dipercepat. Amran menyebut, total rencana investasi di sektor pertanian dan seluruh turunannya mencapai Rp371 triliun.

    “Ini atas arahan Bapak Presiden, kita melakukan hilirisasi bersama Pak Menteri Investasi (Rosan Roeslani), juga Kepala Danantara, Kepala BKPM, dan menteri terkaya, karena beliau yang punya uang. Prinsipnya kita sudah sepakati, dan kita percepat,” ujar Amran saat konferensi pers di Auditorium Kementan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Melalui pengembangan peternakan ayam berskala nasional ini, pemerintah menargetkan pasokan daging ayam dan telur tetap aman di tengah meningkatnya kebutuhan akibat program MBG. 

    Berdasarkan perhitungan Bapanas, tambahan kebutuhan untuk mendukung program tersebut mencapai 700 ribu ton telur dan 1,1 juta ton ayam pedaging per tahun.

    Selain menjaga stabilitas pasokan pangan, proyek besar ini juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan penyerap tenaga kerja baru.

    Amran memperkirakan, pengembangan peternakan ayam, perkebunan, dan sektor turunannya berpotensi menciptakan hingga 3 juta lapangan kerja dalam empat tahun ke depan.

    Foto: Menteri Pertanian/Kepala Bapanas, Amran Sulaiman saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari RIzky)
    Menteri Pertanian/Kepala Bapanas, Amran Sulaiman saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari RIzky)

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Langkah Strategis Pemerintah Bangkitkan Industri Petrokimia Nasional

    Langkah Strategis Pemerintah Bangkitkan Industri Petrokimia Nasional

    Jakarta –

    Indonesia tengah memasuki babak baru dalam perjalanan menuju kemandirian energi dan industri bernilai tambah tinggi. Di bawah arahan pemerintah, sektor minyak dan gas bumi (migas) kini tidak hanya dipandang sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai fondasi strategis bagi kebangkitan industri petrokimia nasional. Langkah ini menjadi bagian penting dari visi besar hilirisasi, mengubah sumber daya alam menjadi kekuatan ekonomi berdaya saing global.

    Semangat ini mencerminkan optimisme pemerintah dalam memanfaatkan potensi besar yang dimiliki Indonesia. Di tengah transisi energi global, Indonesia tidak ingin sekadar menjadi konsumen teknologi, tetapi juga menjadi produsen bahan baku industri yang bernilai tinggi. Pemerintah, bersama BUMN energi seperti Pertamina, terus mendorong investasi dan inovasi di sektor hilirisasi migas untuk menciptakan ekosistem industri petrokimia yang kuat dan berkelanjutan.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menegaskan pentingnya pergeseran paradigma ini. Menurutnya, hilirisasi migas bukan hanya soal ketahanan energi, melainkan juga tentang menciptakan nilai tambah yang mampu mengubah wajah ekonomi nasional.

    “Kami melihat migas ini strategis. Selain berbicara ketahanan energi, kita juga bicara penetrasi kita ke dalam industri petrokimia,” ujarnya, dikutip dari Antara, Selasa (11/11/2025).

    Todotua menilai bahwa investasi di sektor hilirisasi migas harus diarahkan pada proyek-proyek yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Data terbaru menunjukkan, realisasi investasi nasional pada kuartal II 2025 mencapai Rp475 triliun, meningkat dari Rp465 triliun pada kuartal sebelumnya – pertanda meningkatnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan hilirisasi pemerintah.

    Namun, pemerintah tidak berhenti pada wacana. Komitmen tersebut kini diwujudkan melalui proyek besar Lotte Chemical Indonesia (LCI) New Ethylene Project di Cilegon, Banten. Dengan nilai investasi mencapai lebih dari USD 3,9 miliar, proyek ini menjadi simbol nyata bahwa hilirisasi migas Indonesia sedang menapaki jalan menuju industri petrokimia global.

    Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), fasilitas tersebut mampu mengolah 3.200 kiloton naphtha per tahun, didukung LPG hingga 50%, untuk menghasilkan berbagai produk turunan penting seperti etilena, propilena, HDPE, LLDPE, dan PP – bahan baku utama bagi industri plastik, kimia, dan manufaktur modern.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proyek LCI menjadi momentum penting dalam sejarah hilirisasi energi nasional.

    “Hari ini membuktikan bahwa hilirisasi Indonesia tidak hanya kita bangun hilirisasi mineral dan batubara, tapi juga sudah mulai beranjak ke hilirisasi minyak dan gas bumi,” tegasnya.

    Manfaat proyek ini sangat signifikan. Selain menekan impor produk petrokimia hingga USD 1,4 miliar per tahun, LCI juga membuka peluang ekspor sekitar USD 600 juta serta memperluas lapangan kerja di sektor energi dan manufaktur. Dengan begitu, hilirisasi bukan hanya memperkuat struktur industri, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) ESDM, Laode Sulaeman, menekankan pentingnya strategi jangka panjang dalam pemanfaatan gas untuk industri nasional.

    “Pemanfaatan gas akan dimaksimalkan melalui strategi hilirisasi industri, peralihan bahan bakar dari turunan minyak ke gas, pengembangan jaringan pipa gas transmisi yang saling terhubung, serta pembangunan virtual pipeline cluster,” paparnya.

    Dengan arah kebijakan yang semakin jelas dan dukungan kuat dari pemerintah serta Pertamina, hilirisasi migas kini melangkah mantap menuju kebangkitan industri petrokimia nasional. Dari kilang di Cilegon hingga rencana proyek baru di berbagai wilayah, Indonesia perlahan mentransformasikan sumber daya alamnya menjadi kekuatan industri yang bernilai tinggi dan berdaya saing global.

    Lebih dari sekadar upaya ekonomi, langkah ini mencerminkan keyakinan baru bangsa – bahwa Indonesia mampu berdiri di garis depan industri petrokimia dunia melalui inovasi, investasi, dan kolaborasi berkelanjutan.

    Dengan semangat optimisme dan kerja nyata, pemerintah dan Pertamina terus menapaki jalan panjang menuju kemandirian energi dan kejayaan industri petrokimia Indonesia.

    Tonton juga video “Kilang Pertamina Internasional Beberkan Inovasi Demi Kedaulatan Energi”

    (ega/ega)

  • Toyota Tsusho Bakal Investasi Rp 1,6 T buat Hilirisasi Timah dan Tembaga RI

    Toyota Tsusho Bakal Investasi Rp 1,6 T buat Hilirisasi Timah dan Tembaga RI

    Jakarta –

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu menyampaikan anak usaha Toyota Group, Toyota Tsusho Corporation akan investasi di sektor hilirisasi mineral timah dan tembaga di Indonesia. Perusahaan perdagangan dan investasi global asal Jepang ini akan berinvestasi senilai US$ 100 juta atau setara Rp 1,6 triliun (kurs Rp 16.667).

    Hal ini disampaikan Todotua usai melakukan pertemuan dengan jajaran Toyota Tsusho Corporation (TTC) di Tokyo, Jepang. Todotua menyampaikan perusahaan tersebut akan mengembangkan industri solder paste dan industri copper rod sebagai bahan baku kabel.

    Investasi ini sebagai langkah Toyota Tsusho untuk mengamankan rantai pasok solder paste, akibat lonjakan permintaan dari industri otomotif global. Proyek ini masih pada tahap awal pembahasan dan harapannya dapat dikembangkan bersama PT Timah sebagai mitra lokal.

    “Indonesia berkontribusi sekitar 18% terhadap pasokan timah dunia, menjadikannya salah satu pemain utama dalam rantai pasok global. Dengan posisi strategis ini, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat industri komponen produk elektronik dan otomotif. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen mendukung penuh setiap upaya hilirisasi yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Todotua dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

    Selain timah, Toyota Tsusho juga berminat berinvestasi di bidang hilirisasi tembaga. Tujuan investasi ini adalah dalam rangka mengamankan bahan baku kabel berupa copper rods yang juga meningkat permintaannya seiring perkembangan otomotif di global.

    “Kami menyambut baik minat Toyota Tsusho untuk juga memperluas investasi di bidang hilirisasi tembaga, apalagi investasi ini juga akan mendorong proses nilai tambah yang lebih di dalam negeri setelah sebelumnya beberapa perusahaan di dalam negeri telah memproduksi katoda tembaga yang merupakan bahan baku dari copper rods dan copper wire. Pemerintah siap memberikan dukungan menyeluruh mulai dari fasilitasi perizinan, kemudahan berusaha, hingga tahap operasional,” tambahnya.

    Secara global, lebih dari 50% konsumsi timah digunakan untuk pembuatan solder, terutama solder paste yang menjadi komponen penting di industri komponen elektronik, otomotif, hingga energi surya. Permintaan global solder paste diperkirakan tumbuh dari 5.170 ton pada 2024 menjadi 6.300 ton pada 2029.

    Dari sisi investasi, Jepang menempati posisi keempat sebagai sumber investasi asing langsung (FDI) terbesar di Indonesia, dengan total nilai investasi mencapai US$ 18,89 miliar dalam lima tahun terakhir serta pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 12,4%. Angka ini mencerminkan semakin kuatnya hubungan ekonomi dan komitmen kedua negara dalam mendorong kerja sama investasi yang berorientasi pada hilirisasi, teknologi hijau, dan pertumbuhan berkelanjutan.

    (kil/kil)