Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKPM

  • Anggota Komisi VI DPR Berharap BPI Danantara Mampu Tingkatkan Kinerja BUMN – Halaman all

    Anggota Komisi VI DPR Berharap BPI Danantara Mampu Tingkatkan Kinerja BUMN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, percaya bahwa BPI Danantara akan menjadi sarana penting dalam memperbaiki dan meningkatkan eksistensi perusahaan-perusahaan pelat merah yang selama ini menghadapi tantangan.

    Dalam pernyataannya pada Rabu (19/3/2025), Herman mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar BUMN dalam kondisi yang baik, masih ada beberapa yang mengalami kesulitan.

    “Kita semua sudah mengetahui bahwa setengah BUMN kondisinya bagus, namun setengahnya (BUMN) juga dalam keadaan yang kurang baik,” katanya dalam keterangan Rabu (19/3/2025).

    “Danantara jadi solusi meningkatkan kapasitas semua BUMN,” tambah Herman.

    Selama ini, BUMN sering menghadapi kendala dalam hal pendanaan dan investasi, dengan banyak yang bergantung pada penyertaan modal negara.

    Menurut Herman, dengan adanya BPI Danantara yang akan mengelola aset BUMN secara profesional, diharapkan hubungan antar BUMN akan semakin erat.

    “Melalui pengelolaan semua aset BUMN di BPI Danantara akan lebih profesional, kemudian (saling) punya hubungan yang erat. Sebab, bagaimanapun dividen didapat dari setiap hasil usaha BUMN kembali pada Danantara,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.

     

     

    Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, Herman berharap BPI Danantara dapat membantu meningkatkan kinerja BUMN secara keseluruhan, sekaligus memperkuat daya saing mereka di masa depan.

    “Harapannya dengan (semua BUMN) di bawah pengelolaan BPI Danantara, maka makin dapat meningkatkan kemampuan dan performanya jadi lebih bagus,” paparnya.

    Sejak diluncurkan pada 24 Februari 2025, BPI Danantara mulai mengelola seluruh BUMN, termasuk yang belum memberikan keuntungan signifikan.

    Pengalihan kepemilikan saham dari Kementerian BUMN ke BPI Danantara dijadwalkan selesai pada akhir Maret 2025.

    Keputusan ini juga menandai perubahan pengelolaan dividen, yang sebelumnya diserahkan ke Kementerian Keuangan, kini akan dikelola oleh Danantara untuk keperluan ekspansi dan perbaikan kinerja BUMN.

     

    Pengawasan Ketat

    Menanggapi potensi pelanggaran hingga kerugian, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pengelolaan Danantara akan menjadi badan yang paling banyak diawasi, karena melibatkan berbagai pihak, dan pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Karena ini kita adalah laporan langsung ke Bapak Presiden itu sudah tidak ada yang paling lebih tinggi lagi laporannya pertanggungjawabannya ke Bapak Presiden dan Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik,” kata Roslan.

     

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (2/1/2025). (Taufik Ismail) (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

     

    Rosan yang juga Menteri Investasi memastikan seluruh pihak akan mengawasi Danantara secara regular.

    Pihaknya pun menggandeng tim independen dari internasional maupun nasional, untuk membantu menyusun struktur Danantara.

    Dengan pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang lebih profesional, diharapkan BPI Danantara dapat membawa perubahan positif bagi BUMN Indonesia ke depannya.

      

     

     

     

     

     

  • Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tindak Ormas yang Pungli Pengusaha

    Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tindak Ormas yang Pungli Pengusaha

    Prabowo Perintahkan TNI/Polri Tindak Ormas yang Pungli Pengusaha
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI/Polri untuk menindak
    pungutan liar
    (pungli) yang diminta oleh organisasi masyarakat (ormas) kepada pengusaha.
    Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
    Luhut Binsar Pandjaitan
    di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
    “Presiden tadi memerintahkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk menindak hal-hal seperti itu,” kata Luhut, Rabu.
    Luhut mengungkapkan, pemerintah dan aparat penegak hukum bakal mempelajari masalah itu dengan baik.
    Ia ingin praktik berusaha di Indonesia mudah dan tertib.
    “Nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus tertib,” ujar dia.
    Sebagai informasi, praktik pungli oleh ormas mencuat usai viral di media sosial.
    Ormas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya, Tangerang, salah satunya, meminta THR kepada perusahaan di wilayah tersebut.
    Dalam suratnya, ormas itu tidak menyebut jumlah THR yang diminta.
    Namun, mereka menyatakan, besar kecilnya pemberian akan diterima.
    “Kami meminta kepada perusahaan dan pengusaha di lingkungan kami untuk memberikan dana THR. Besar kecilnya pemberian akan kami terima dengan senang hati,” demikian isi surat yang ditandatangani Ketua LPM Bitung Jaya, Jayadi.
    Menanggapi hal ini, pemerintah telah mengambil langkah hukum untuk mengatasi keluhan pengusaha terkait ormas yang meminta tunjangan hari raya (THR).
    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyebut masalah ini harus mendapat perhatian serius.
    “Persoalan ormas yang meminta THR adalah masalah yang sangat khusus,” ujar Todotua di Kantor Kementerian Investasi, Selasa (18/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Geliat Ambisius Danantara dan Minat Investor Menurut Ekonom

    Geliat Ambisius Danantara dan Minat Investor Menurut Ekonom

    Menurut Yusuf, pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp13.523 triliun hingga 2029, dengan nilai tahunan berkisar Rp1.500 hingga Rp4.000 triliun.

    Meskipun target tersebut dinilai ambisius, ia menilai bahwa pencapaian investasi dalam dua hingga tiga tahun terakhir menunjukkan tren positif, yang kemudian menjadikannya target yang realistis.

    “Kalau kita perhatikan dalam realisasi investasi, setidaknya dalam 2-3 tahun terakhir ini pencapaiannya tidak begitu buruk. Artinya dari target yang ditetapkan itu selalu tercapai target realisasi investasi terutama yang dicatat oleh BKPM,” tuturnya.

    Selain mempercepat investasi nasional, Danantara juga diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di daerah-daerah yang sebelumnya kurang diminati.

    “Sebagian investor masih ragu untuk berinvestasi di daerah karena berbagai faktor. Dengan adanya Danantara, minat mereka diharapkan meningkat,” ujarnya.

    Selain itu, Yusuf meyakini bahwa Danantara dapat berperan dalam menarik investasi asing dan swasta.

    “Statusnya sebagai institusi independen dianggap lebih menarik bagi investor asing dibandingkan jika mereka harus berinvestasi langsung ke daerah,” tambahnya.

    Di sisi lain, Muliadi San, Founder Tumbuh Makna (TMB), turut mendukung kehadiran Danantara, khususnya dalam penguatan pasar modal Indonesia. Ia menilai bahwa Danantara berpotensi menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.

    “Dengan mengelola aset besar milik BUMN seperti Bank Mandiri, BRI, dan Pertamina, institusi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan investor lokal melalui pengelolaan yang profesional dan transparan. Hal tersebut dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, sehingga partisipasi investor domestik dapat semakin meluas,” ujar Muliadi.

  • Peneliti Ungkap Peran Bahlil dalam Pembangunan Smelter Emas Freeport

    Peneliti Ungkap Peran Bahlil dalam Pembangunan Smelter Emas Freeport

    Jakarta –

    Peneliti The Reform Initiative (TRI) sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Unggul Heriqbaldi, menyoroti peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam sukses nya pembangunan Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik, Jawa Tengah. PMR ini telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (17/3) kemarin, dan disebut bisa memproduksi emas hingga 70 ton per tahun.

    Menurut Unggul, pembangunan PMR di Gresik merupakan dampak dari hilirisasi yang sudah dijalankan Bahlil sejak masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahkan, saat ini Menteri Bahlil juga dipercaya Presiden Prabowo sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    “Peran beliau sangat strategis tidak hanya dalam memastikan bahwa proses hilirisasi ini menciptakan nilai tambah ekonomi yang tinggi, namun juga dalam memastikan upaya hilirisasi berdampak signifikan dalam konteks penerapan dan inovasi teknologi di sektor-sektor yang dikembangkan,” kata Unggul dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

    Menurutnya, keberhasilan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari strategi Bahlil dalam mengintegrasikan teknologi, peningkatan sumber daya manusia (human capital), serta kepemilikan sumber daya yang dimiliki Indonesia.

    “Kombinasi teknologi, human capital, dan kepemilikan sumber daya dapat menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia,” jelas Unggul.

    Lebih lanjut, ia menilai peresmian PMR di Gresik menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Smelter ini, kata dia, akan berperan dalam pengolahan logam mulia seperti emas, perak, dan platinum, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    Unggul menyebut keberadaan PMR di Gresik membuka peluang besar bagi Indonesia dalam ekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi.

    “PMR di Gresik akan memungkinkan Indonesia untuk mengekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi, bukan hanya sebagai bahan mentah. Jika dibandingkan dengan ekspor emas mentah, pemurnian dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah hingga 30-40% tergantung pada kadar kemurnian dan produk akhir yang dihasilkan,” ujar Unggul.

    Selain manfaat ekspor, keberadaan PMR juga memberikan dampak signifikan terhadap industri dalam negeri. Unggul menjelaskan bahwa industri perhiasan, elektronik, serta katalis dan otomotif akan mendapat manfaat dari pasokan bahan baku berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh smelter ini.

    “Dengan pasokan emas dan perak yang lebih terjamin serta berkualitas tinggi, industri perhiasan dalam negeri dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global. Kota-kota seperti Surabaya dan Jakarta yang memiliki klaster industri perhiasan bisa memperoleh manfaat besar,” katanya.

    Jawa Timur, khususnya Gresik, telah memiliki ekosistem industri yang matang dengan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) dan pelabuhan ekspor yang strategis. Dengan hadirnya PMR, wilayah ini diharapkan semakin berkembang sebagai pusat industri hilirisasi mineral dan metalurgi.

    “Integrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik serta penguatan pelabuhan dan logistik akan semakin meningkatkan efisiensi distribusi produk hasil pemurnian, baik untuk ekspor maupun kebutuhan domestik,” tutur Unggul.

    Lebih lanjut, Unggul menjelaskan, dengan berbagai manfaat yang ditawarkan oleh PMR Gresik, diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah serta memperkuat daya saing industri hilir berbasis mineral di tingkat global.

    Sebelumnya, Menteri Bahlil Lahadalia mengungkap nilai investasi smelter atau pabrik pemurnian emas PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik mencapai Rp 10 triliun. Bahlil menyebut smelter tembaga dengan design single line terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 – 700.000 ton per tahun.

    Seperti diketahui, PT Freeport berdiri di Indonesia sejak 1967 dan telah memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia selama 58 tahun. Namun, selama kurun waktu tersebut konsentrat tembaga yang dihasilkan belum bisa diolah di dalam negeri sehingga harus diekspor. Dengan hadirnya smelter PTFI di Gresik ini maka konsentrat tembaga bisa diolah menjadi katoda tembaga dan lumpur anodanya yang mengandung emas dan perak bisa diproduksi di dalam negeri.

    Jika menilik jauh ke belakang, peletakan batu pertama atau groundbreaking smelter ini dilakukan pada 12 Oktober 2021 oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) atau dua tahun setelah kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM hingga akhirnya smelter ini benar-benar terealisasi.

    Keberadaan smelter ini juga membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar. Setelah smelter beroperasi penuh, jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 2.000 orang yang terdiri dari 1.200 karyawan kontraktor dan 800 karyawan PTFI. Pembangunan smelter ini juga dapat melahirkan
    perusahaan dan industri turunan. Sebab produk limbahnya berupa tembaga mampu dijadikan bahan dasar pembuatan telepon seluler serta alat elektronik dan otomotif, sehingga akan semakin banyak lagi lapangan pekerjaan tercipta.

    (akd/ega)

  • Peneliti Ungkap Peran Strategis Bahlil dalam Keberhasilan Hilirisasi

    Peneliti Ungkap Peran Strategis Bahlil dalam Keberhasilan Hilirisasi

    Jakarta, CNBC Indonesia– Peneliti The Reform Initiative (TRI) sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Unggul Heriqbaldi, menyoroti kesuksesan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pembangunan Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik, Jawa Tengah. PMR diresmikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, pada Senin (17/3) lalu, dan disebut bisa memproduksi emas hingga 70 ton per tahun.

    Menurut Unggul, pembangunan PMR di Gresik merupakan dampak dari hilirisasi yang dijalankan Bahlil sejak menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahkan, saat ini Bahlil juga dipercaya menjadi Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    “Perannya sangat strategis tidak hanya dalam memastikan bahwa proses hilirisasi ini menciptakan nilai tambah ekonomi, namun juga dalam memastikan upaya hilirisasi berdampak signifikan dalam konteks penerapan dan inovasi teknologi di sektor-sektor yang dikembangkan,” kata Unggul dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/3/2025).

    Menurutnya, keberhasilan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari strategi Bahlil dalam mengintegrasikan teknologi, peningkatan sumber daya manusia (human capital), serta kepemilikan sumber daya Indonesia.

    “Kombinasi teknologi, human capital, dan kepemilikan sumber daya dapat menjadi game changer bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia,” jelas Unggul.

    Lebih lanjut, dia menilai peresmian PMR di Gresik menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Smelter ini, kata dia, akan berperan dalam pengolahan logam mulia, seperti emas, perak, dan platinum, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    Dia menyebut keberadaan PMR di Gresik membuka peluang besar bagi Indonesia dalam ekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi.

    “PMR di Gresik akan memungkinkan Indonesia untuk mengekspor logam mulia dalam bentuk produk olahan berkualitas tinggi, bukan hanya sebagai bahan mentah. Jika dibandingkan dengan ekspor emas mentah, pemurnian dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah hingga 30-40%, tergantung pada kadar kemurnian dan produk akhir yang dihasilkan,” ujar Unggul.

    Selain manfaat ekspor, keberadaan PMR juga memberikan dampak signifikan terhadap industri dalam negeri. Dia menjelaskan bahwa industri perhiasan, elektronik, serta katalis dan otomotif mendapat manfaat dari pasokan bahan baku yang dihasilkan oleh smelter ini.

    “Dengan pasokan emas dan perak yang lebih terjamin serta berkualitas, industri perhiasan dalam negeri dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global. Kota-kota seperti Surabaya dan Jakarta yang memiliki klaster industri perhiasan bisa memperoleh manfaat besar,” katanya.

    Jawa Timur, khususnya Gresik, memiliki ekosistem industri yang matang dengan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) dan pelabuhan ekspor yang strategis. Dengan hadirnya PMR, wilayah ini diharapkan semakin berkembang sebagai pusat industri hilirisasi mineral dan metalurgi.

    “Integrasi dengan KEK Gresik serta penguatan pelabuhan dan logistik akan semakin meningkatkan efisiensi distribusi produk hasil pemurnian, baik untuk ekspor maupun kebutuhan domestik,” tutur Unggul.

    Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan PMR Gresik, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah serta memperkuat daya saing industri hilir berbasis mineral di tingkat global.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap nilai investasi smelter atau pabrik pemurnian emas PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik mencapai Rp 10 triliun. Bahlil menyebut smelter tembaga dengan desain single line terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000-700.000 ton per tahun.

    Seperti diketahui, PT Freeport berdiri di Indonesia sejak 1967 dan telah memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia selama 58 tahun. Namun, selama kurun waktu tersebut konsentrat tembaga yang dihasilkan belum bisa diolah di dalam negeri sehingga harus diekspor.

    Dengan hadirnya smelter PTFI di Gresik ini, konsentrat tembaga bisa diolah menjadi katoda tembaga dan lumpur anodanya yang mengandung emas dan perak bisa diproduksi di dalam negeri.

    Jika menilik ke belakang, peletakan batu pertama atau groundbreaking smelter ini dilakukan pada 12 Oktober 2021 oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau dua tahun setelah kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM hingga akhirnya smelter ini benar-benar terealisasi.

    Keberadaan smelter ini turut membuka lapangan pekerjaan. Setelah smelter beroperasi penuh, jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 2.000 orang, terdiri dari 1.200 karyawan kontraktor dan 800 karyawan PTFI.

    “Pembangunan smelter ini juga dapat melahirkan perusahaan dan industri turunan. Sebab produk limbahnya berupa tembaga mampu dijadikan bahan dasar pembuatan telepon seluler serta alat elektronik dan otomotif, sehingga akan semakin banyak lagi lapangan pekerjaan tercipta,” pungkas dia.

    (rah/rah)

  • Startup Bos ChatGPT Mau Rakit Perangkat Langsung di RI

    Startup Bos ChatGPT Mau Rakit Perangkat Langsung di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tools for Humanity (TFH) makin serius mengembangkan teknologinya di Indonesia. Perusahaan yang didirikan bos OpenAI Sam Altman itu mengumumkan keinginan untuk bisa merakit langsung perangkat Orbs di Tanah Air.

    “Kami ingin menjajaki peluang untuk merakit Orbs di Indonesia. Tidak hanya untuk pasar Indonesia, tetapi juga untuk Asia Tenggara,” kata Chief Legal and Privacy Officer TFH, Damien Kieran dalam Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Tools for Humanity (TFH), Selasa (18/3/2025).

    Sebagai informasi, Orbs merupakan perangkat berbentuk seperti bola untuk mengambil gambar mata pengguna. Perangkat akan mendeteksi manusia tersebut nyata atau bukan.

    Teknologi itu akan membuat mata sebagai verifikasi seseorang. Tanpa perlu memberikan identitas pribadi lagi, seperti nama hingga nomor ponsel.

    Dalam kesempatan itu, TFH menandatangani kerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kieran menjelaskan kerja sama ini akan dilakukan dengan mengidentigikasi mitra, dan pihak kementerian akan membantu untuk melakukannya.

    Berikutnya baru akan mengidentifikasi jumlah investasi yang tepat. Selain merakit, TFH juga memiliki rencana untuk bisa memproduksinya secara langsung di Indonesia.

    “Banyak komponen dari perusahaan seperti Nvidia. Jadi misalnya komponen itu perlu dirakit, bukan diproduksi. Jadi seiring waktu kami akan mengembangkannya,” jelasnya.

    Kebutuhan lebih banyak Orb juga didorong keinginan TFH memperluas angkauan teknologinya ke lebih banyak kota. Sebelumnya, TFH telah meluncurkan Orb untuk beroperasi di 12 lokasi di Jakarta.

    “Kemudian meluncurkan di kota-kota lain di Indonesia. Tapi untuk melakukan itu, kami harus memproduksi atau membawa lebih banyak Orb,” kata Kieran.

    Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan kerja sama itu mewakili komitmen untuk menciptakan visi digital yang aman, inklusif dan inovatif. Selain juga agar bisa meningkatkan ekosistem digital di Indonesia.

    Kerja sama dengan TFH dapat memperkuat kapabilitas Indonesia dalam langskap digital. Termasuk juga mempercapat transformasi digital di dalam negeri, tegasnya.

    “Kami sangat percaya bahwa investasi dan kemitraan ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap transformasi digital dan daya saing Indonesia dalam teknologi yang sangat canggih,” ujar dia.

    Dia mengharapkan juga ada transfer teknologi setelah perusahaan seperti TFH masuk ke Indonesia. Selain untuk perakitan, produknya juga penting digunakan dalam banyak industri.

    “Jadi mungkin bisa juga sebagai salah satu solusi advance berbicara terhadap transformasi digital,” tutur Todotua.

    (fab/fab)

  • Wamen Investasi Respons IHSG Ambruk 6%: Naik Turun Itu Biasa

    Wamen Investasi Respons IHSG Ambruk 6%: Naik Turun Itu Biasa

    Jakarta –

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu merespons ambruknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini. IHSG pada penutupan perdagangan sesi I hari ini turun 6,12% ke 6.076 atau melemah 395.866 poin dan sempat disuspensi.

    Menurut Todotua, pasar akan bekerja berdasarkan kepercayaan investor terhadap pemerintah sehingga hal itulah yang akan digunakan untuk memperbaiki sentimen negatif. Namun ia menilai naik-turunnya kondisi pasar merupakan hal yang biasa terjadi.

    “Kan pasar itu base on trust, how they look pemerintahannya bekerjanya seperti apa. Berbicara pasar fluktuatif naik turun itu biasa,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Ia juga menegaskan terpuruknya IHSG tidak akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Selain faktor dalam negeri, kondisi pasar sangat berkaitan dengan perkembangan global yang bervariatif.

    Todotua menegaskan yang dilakukan pemerintah adalah fokus mengeksekusi percepatan investasi yang masuk. Apalagi dengan adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) ia percaya percepatan investasi dapat terlaksana sesuai target.

    “(Dampak IHSG ambruk ke iklim investasi) nggak ada masalah, yang namanya market kan kondisionalnya banyak. Market bicara pasar saham itu kan kondisionalnya bisa global, secara internal maupun global, faktornya banyak,” jelasnya.

    “Tapi yang perlu kita lihat adalah pemerintahan ini akan secara konsisten merencanakan mengeksekusi dan melakukan beberapa percepatan-percepatan. Kita dalam realisasi daripada investasi, investasi dalam hilirisasi, kemudian dengan adanya Danantara kita mau melakukan berbagai percepatan terhadap investasi itu sendiri,” sambung dia.

    Menurutnya Indonesia punya sumber daya yang mendukung dan potensi market yang sangat besar. Selain itu posisi Indonesia di kancah global juga cukup strategis, tinggal bagaimana konsistensi pemerintah melaksanakan program-program yang sudah direncanakan.

    “Karena kita sadar betul bahwa resources kita punya, kita punya dalam potensial market yang besar dan secara positioning kita juga secara global sangat strategic, jadi yang paling penting adalah konsistensi dalam pelaksanaan program yang sudah dicanangkan dan direncanakan pemerintah,” tutupnya.

    Lihat juga Video: IHSG Sempat Anjlok, DPR Sidak Kantor Bursa Efek Indonesia

    (kil/kil)

  • Fokus Garap Hilirisasi, Pemerintah Targetkan Tercipta Lapangan Kerja – Page 3

    Fokus Garap Hilirisasi, Pemerintah Targetkan Tercipta Lapangan Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas mengenai percepatan hilirisasi nasional dengan beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu, 16 Maret 2025.

    Rapat ini untuk memastikan bahwa proyek-proyek hilirisasi dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan kementeriannya bersama dengan instansi terkait telah melakukan inventarisasi terhadap berbagai proyek hilirisasi di berbagai sektor, termasuk mineral, batubara, aquaculture, pertanian, dan perkebunan. Demikian mengutip dari Kanal News Liputan6.com, Senin (17/3/2025).

    Pihaknya melakukan analisis menyeluruh untuk menetapkan prioritas proyek yang diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita prioritaskan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” ujar Rosan setelah rapat, sebagaimana dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Minggu,16 Maret 2025.

    Dia juga menambahkan, proyek hilirisasi dievaluasi berdasarkan kontribusinya dalam mengurangi impor, meningkatkan ekspor, serta memperkuat daya saing industri nasional. Menurut Rosan, Prabowo menekankan agar hilirsasi tidak hanya berhenti pada tahap awal, melainkan juga menjadi langkah awal menuju proses industrialisasi yang lebih luas.

    “Arahan Bapak Presiden adalah yang paling banyak menciptakan multiple-nya. Sehingga ini bisa menjadi industrialisasi, karena hilirisasi ini adalah bagian dari ujungnya industrialisasi ini,” jelasnya. Dengan demikian, proyek-proyek hilirisasi tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi makro, tetapi juga berupaya melibatkan petani tambak, petani perkebunan, serta masyarakat sekitar, sehingga kesejahteraan mereka pun dapat meningkat.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu, 16 Maret 2025, yang membahas percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis. Fokus utama rapat ada…

  • Politik kemarin, RUU TNI dilanjut hingga Prabowo pimpin ratas

    Politik kemarin, RUU TNI dilanjut hingga Prabowo pimpin ratas

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, Panja RUU TNI akan melanjutkan pembahasan pada Senin, hingga Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Panja RUU TNI lanjutkan pembahasan revisi UU TNI pada Senin

    Panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) akan melanjutkan pembahasan kembali terkait sejumlah perubahan dalam revisi UU TNI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (17/3).

    “Senin akan dibahas kembali di parlemen,” kata anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikan usai Panja RUU TNI Komisi I DPR bersama Pemerintah melakukan konsinyering di salah satu hotel di kawasan Senayan, Jakarta, pada Jumat-Sabtu (14-15 Maret).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Panglima rotasi 86 pati TNI mulai dari kapuspen hingga pangdam

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto merotasi dan memutasi sebanyak 86 perwira tinggi (pati) TNI dari tiga matra, diantaranya mulai dari jabatan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI hingga Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam).

    Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto mengungkapkan rotasi dan mutasi jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 tanggal 14 Maret 2025, mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI.

    “Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 86 perwira tinggi, dari 53 Pati TNI AD, 12 Pati TNI AL, dan 21 Pati TNI AU,” kata Hariyanto di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Bamsoet: Pembentukan Badan Penerimaan Negara perlu Omnibus Law

    Anggota DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menilai bahwa upaya penataan kelembagaan pendapatan negara yang terpusat dengan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara perlu pendekatan Omnibus Law.

    Menurut dia, untuk mewujudkan Badan Penerimaan Negara sebagai lembaga terpusat yang mengelola seluruh penerimaan negara tidaklah mudah, karena memerlukan revisi setidaknya 11 undang-undang. Terutama di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, PNBP, serta tata kelola keuangan negara.

    “Pendekatan Omnibus Law dapat digunakan untuk merevisi berbagai UU sekaligus dalam satu regulasi agar lebih cepat dan terintegrasi. Ini bisa berbentuk RUU Konsolidasi Penerimaan Negara yang mengintegrasikan seluruh aturan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan PNBP ke dalam satu sistem terpadu di bawah Badan Penerimaan Negara,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

    4. Pinka Hapsari singgung peran Kartini dalam sidang CSW di Markas PBB

    Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari menyinggung soal peran perjuangan Raden Ajeng (RA) Kartini dalam sidang sidang Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women/CSW) ke-69 di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat (AS).

    “Tema tersebut juga mengingatkan saya pada tokoh feminis terkemuka di Indonesia bernama Raden Ajeng Kartini. Pada tahun 1905, Kartini mengatakan bahwa kita tidak dapat kembali ke masa ketika perempuan diperlakukan tidak adil. Kata-katanya sangat relevan dengan dunia kita saat ini,” kata Pinka Haprani, sapaan karib legislator PDI Perjuangan itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikannya saat mengikuti sidang CSW ke-69 untuk sesi parlemen di Markas Besar PBB, New York, AS, pada Rabu (12/3).

    Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

    5. Prabowo pimpin ratas hilirisasi, telaah proyek ciptakan lapangan kerja

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, guna membahas percepatan hilirisasi dan menelaah proyek yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan agar proyek hilirisasi yang paling banyak menciptakan efek berganda (multiplier effect) menjadi prioritas.

    “Kami analisa semua, dan kami perintahkan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” kata Rosan dalam keterangan resmi melalui akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Hari Minggu di Hambalang Rapat Proyek Hilirisasi, Ini Hasilnya

    Prabowo Hari Minggu di Hambalang Rapat Proyek Hilirisasi, Ini Hasilnya

    Bogor –

    Pemerintah terus mendorong proyek hilirisasi berjalan demi menggenjot pertumbuhan ekonomi. Upaya ini dibahas langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat bersama sejumlah menteri di Hambalang Bogor, Minggu (16/3/2025).

    Fokus rapat ini adalah memastikan proyek-proyek hilirisasi memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pertumbuhan ekonomi.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani yang ikut dalam rapat tersebut menyampaikan telah menginventarisasi sejumlah proyek hilirisasi di sektor mineral, batubara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan.

    Analisis menyeluruh dilakukan untuk menentukan prioritas proyek- yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita prioritaskan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” ujar Rosan usai rapat, dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (16/3).

    Rosan menjelaskan proyek hilirisasi berkontribusi dalam menurunkan impor, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya saing industri nasional.

    Menurut Rosan Presiden Prabowo meminta hilirisasi tidak berhenti pada tahap awal, melainkan menjadi pintu masuk bagi proses industrialisasi yang lebih luas.

    “Arahan Bapak Presiden adalah yang paling banyak menciptakan multiple-nya. Sehingga ini bisa menjadi industrialisasi, karena hilirisasi ini adalah bagian dari ujungnya industrialisasi ini,” jelasnya.

    Tidak hanya berorientasi ekonomi makro, proyek-proyek hilirisasi juga diarahkan untuk melibatkan para petani tambak, petani perkebunan, hingga masyarakat sekitar, agar kesejahteraan mereka turut meningkat.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keseriusan Presiden dalam mendorong hilirisasi tercermin dari pelaksanaan rapat di hari Minggu.

    Bahlil juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya.

    “Ini adalah bentuk dari perhatian keseriusan Bapak Presiden dalam mengawal, mengecek program-program yang sudah diperintahkan kepada menteri-menterinya,” ungkap Bahlil.

    Bahlil menjelaskan rapat bersama Prabowo juga menindaklanjuti keputusan implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas. Arahan Prabowo, proyek hilirisasi tersebut mengutamakan serapan tenaga kerja, mengombinasikan teknologi dengan padat karya, serta memprioritaskan industri substitusi impor.

    “Bapak Presiden mengarahkan kepada kita agar implementasinya harus betul-betul profesional dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi,” terang Bahlil.

    Prabowo juga menekankan pentingnya penyebaran investasi hilirisasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak terpusat di satu pulau saja. Hal tersebut penting agar terjadi penyebaran ekonomi di seluruh Indonesia.

    “Ini adalah bagian daripada instrumen untuk pertumbuhan ekonomi,” tutur Bahlil.

    (hns/hns)