Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKPM

  • FINI Ungkap Jurus Tarik Investor Hilirisasi Nikel ke RI

    FINI Ungkap Jurus Tarik Investor Hilirisasi Nikel ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menilai percepatan hilirisasi nikel membutuhkan langkah strategis untuk menarik lebih banyak investasi, khususnya dari sektor swasta.

    Ketua Umum FINI Arif Perdanakusumah mengatakan, pembangunan industri bernilai tambah dianggap menjadi kunci agar Indonesia mampu memperluas kapasitas produksi dan menghasilkan produk jadi yang lebih kompetitif.

    “Pertama adalah kaitannya dengan jaminan investasi, insentif fiskal karena negara-negara di Asean maupun Asia Timur berlomba-lomba menarik investor sehingga kita perlu ada strategi bagaimana bisa menarik investor ke dalam negeri,” kata Arif dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF), Kamis (20/11/2025). 

    Arif menambahkan, untuk menarik investor, maka diperlukan pengembangan infrastruktur yang memadai, penyederhanaan kerangka regulasi serta kepastian kebijakan pemerintah. 

    Dia juga menekankan bahwa keberlanjutan dan aspek lingkungan juga perlu diperhatikan agar industri hilir dapat tumbuh secara bertanggung jawab. Selain itu, Arif menilai kualitas sumber daya manusia menjadi komponen paling penting. 

    “Yang paling penting adalah pengembangan tenaga kerja dan kerangka teknologi, kita harus menginvestasikan secara serius bagaimana pengembangan tenaga kerja ini bisa menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, andal yang bisa terlibat di dalam industri digital,” ujarnya.

    Sejumlah kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan industrialisasi nikel ke arah yang lebih hilir. Pasalnya, saat ini Indonesia baru mampu mengolah bijih nikel hingga ke produk intermediate. 

    “Harapannya kami dapat memfokuskan pada produk-produk prioritas dan juga untuk mengisi rantai pasok yang masih kosong,” tuturnya. 

    Senada, Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rizwan Aryadi Ramdhan menambahkan pihaknya sepakat bahwa diperlukan terobosan baru dan insentif tambahan untuk meningkatkan daya tarik investasi ke Indonesia. 

    “Selama ini yang sudah kita berikan ada beberapa seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk atau master list untuk bahan baku dan mesin, dan ada tax deduction,” jelasnya, dalam kesempatan yang sama. 

    Namun, berakhirnya aturan terkait tax holiday pada 2025 serta penerapan Global Minimum Tax (GMT) mendorong pemerintah mencari skema alternatif yang tetap kompetitif. 

    Di sisi lain, dukungan terhadap kegiatan riset dan pengembangan juga diperkuat melalui skema super tax deduction sebesar 200–300% dari nilai investasi untuk mendorong perusahaan meningkatkan aktivitas research and development (R&D) di dalam negeri.

    Saat ini, kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM disebut sedang membahas bentuk insentif baru bagi sektor-sektor pionir. 

    “Memang kalau selama ini kita bisa dibilang insentif itu bukan utama dalam penentuan keputusan investor dalam melakukan investasi di Indonesia tapi itu menjadi nilai tambah,” pungkasnya. 

  • Industri Waswas Permintaan Baterai EV Berbasis Nikel Cuma 20% di 2030

    Industri Waswas Permintaan Baterai EV Berbasis Nikel Cuma 20% di 2030

    Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mengungkap kekhawatiran terkait permintaan nikel yang rendah untuk baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di tengah kondisi oversupply produksi smelter. 

    Ketua Umum FINI Arif Perdanakusumah mengatakan, permintaan nikel untuk baterai sempat meningkat 10% pada 2020-2022. Namun, pertumbuhan permintaannya turun 1% per tahun sejak 2 tahun terakhir ini. 

    “Jadi perkiraan kami bahkan di tahun 2030 itu kebutuhan nikel untuk baterai tidak lebih dari 20% saja. Itu mungkin nantinya akan menjadi tantangan dan bahan diskusi dengan pemerintah terkait produk MHP kita ke depannya,” kata Arif dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF), Kamis (20/11/2025). 

    Produk nikel MHP atau mixed hydroxide precipitate merupakan bahan baku krusial dalam rantai pasok produksi baterai EV. MHP umumnya diproduksi dari hasil pengolahan nikel kadar rendah melalui teknologi high pressure acid leaching (HPAL). 

    Adapun, saat ini terdapat tiga smelter HPAL di Indonesia yang telah beroperasi dengan kapasitas terpasang mencapai 445.000 ton per tahun. Arif memproyeksi akan ada tambahan produk MHP sebanyak 30.000 ton dalam waktu dekat. 

    Dalam catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, smelter HPAL tumbuh ekspansif di mana saat ini terdapat 22 fasilitas pemurnian yang tengah dalam tahap konstruksi. Dengan proyek tersebut, pada 2027, akan ada tambahan mencapai 450.000 ton atau dua kali lipat dari kapasitas saat ini. 

    “Jadi penambahannya kurang lebih dua kali lipat sehingga di akhir tahun 2027 ini perkiraan produk MHP yang akan dihasilkan oleh Indonesia itu sekitar 940.000,” tuturnya. 

    Sementara itu, produksi nikel dari smelter rotary kiln electric furnace (RKEF) mencapai 2,5 juta ton dari total 170-an perusahaan smelter di Indonesia. 

    Di sisi lain, industri nikel juga menghadapi tantangan di mana adanya ketergantungan pada sektor stainless steel sebagai penyerap utama nikel. Terlebih, terdapat persaingan dengan teknologi baterai non-nikel atau lithium ferro-phosphate (LFP). 

    “Kemudian pertumbuhan ekonomi juga perang di Timur Tengah, kemudian Rusia-Ukraina dan lain sebagainya mengakibatkan permintaan nikel dunia menurun hingga terjadi oversupply dan tekanan harga,” pungkasnya. 

  • Bangun Kampung Haji di Mekkah, Danantara Bidik Lahan Seluas 2,5 Kali SCBD

    Bangun Kampung Haji di Mekkah, Danantara Bidik Lahan Seluas 2,5 Kali SCBD

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah mengikuti proses lelang pengadaan lahan untuk membangun kampung haji di Mekkah, Arab Saudi. Luasnya diperkirakan jauh lebih besar dibanding area komersial ternama di Jakarta, yakni Sudirman Central Business District (SCBD). 

    Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, tim Danantara sudah berada di Arab Saudi sejak 2,5 bulan untuk merealisasikan pembangunan kampung haji seluas 80 ha. 

    “Kita mencoba membeli tanah 80 hektare plus. Sekarang kita juga akan membeli beberapa lahan sekitar yang sudah selesai dengan izin-izinnya. 80 hektare itu sama dengan 2,5 kali SCBD,” jelasnya dalam acara Antara Business Forum 2025 di Westin Hotel, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Selain untuk menampung jamaah dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia, kampung haji itu nantinya juga bakal dimanfaatkan untuk area komersial. “Di sini kita akan mulai dari makanan-minuman, modest fashion, pariwisata, pharma, media, dan kemungkinan bisnis syariah,” bebernya. 

    Meskipun begitu, Indonesia harus bersaing dengan 90 penawar dari berbagai penjuru dunia agar bisa mendapatkan lahan untuk membangun kampung haji di Tanah Suci. 

    “Kita pun sekarang lagi melakukan B2B deal untuk beberapa aset di luar bidding-bidding itu, yang mungkin nanti bisa juga mengakomodir demand yang ada dari Indonesia,” ujar Pandu.

    Dapat Restu bin Salman

    Rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Makkah mendapat lampu hijau dari Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS). 

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan, lokasi kampung yang khusus menampung jemaah Indonesia itu akan berjarak 400 meter dari Masjidil Haram.

    “Beliau (Pangeran MBS) menyetujui permintaan dari Bapak Presiden untuk menjadikan kampung Indonesia Village yang lokasinya itu tidak terlalu jauh, 400 meter dari Masjidil Haram,” kata Rosan saat memberikan keterangan pers di Brussel, Belgia, beberapa waktu lalu. 

     

  • Terungkap, Ini Penyebab Investasi di Indonesia Tekor 40%

    Terungkap, Ini Penyebab Investasi di Indonesia Tekor 40%

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menyoroti praktik premanisme yang menghambat iklim investasi di Indonesia. Lantaran, organisasi kemasyarakatan (ormas) hingga oknum pemerintahan turut jadi dalang di baliknya. 

    Alhasil, aksi premanisme turut menambah beban biaya dalam sebuah investasi hingga mencapai 40 persen dari dana awal yang dikeluarkan. 

    “Bahkan saya bilang, ya premanisme di kalangan institusi pemerintahan juga ada. Dan dalam semua lembaga research survey menyatakan, bahwa ini berkontribusi 15-40 persen terhadap cost of investment and then cost of production dalam investasi kita,” bebernya di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Todotua lantas memberi contoh Kadin Cilegon yang terlibat dalam kasus pemerasan proyek senilai Rp 5 triliun terhadap PT Chandra Asri Alkali. Kasus ini turut memberikan citra negatif terhadap iklim investasi nasional. 

    “Semenjak itu (kepercayaan) turun drastis, dan terus kita monitor tiap minggu, ngecek. Saya tiap minggu itu diinfokan terus, karena ini impact-nya cukup besar. Negara harus ada di sini, memberikan kepastian,” ungkap dia. 

    “Kita setuju bahwa investasi itu harus berkontribusi terhadap para pelaku usaha lokal kita. ‎Investasi itu tujuannya untuk membuka atau membangun suatu cycle ekonomi baru. Investasi itu juga adalah salah satu strategik untuk kita bisa membuka lapangan kerja baru,” ia menambahkan.. 

  • Wamen Investasi Incar Proyek Pengganti LPG di Sumsel, Dekat Tambang PTBA

    Wamen Investasi Incar Proyek Pengganti LPG di Sumsel, Dekat Tambang PTBA

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, tengah memetakan lokasi proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai pengganti LPG. Salah satunya di Sumatera Selatan yang jadi tempat operasional PT Bukit Asam (PTBA). 

    “Salah satu yang sejak awal didorong untuk masuk ke DME salah Bukit Asam. Jadi pastinya mungkin lokasinya akan di wilayah sana, Sumatera Selatan,” ujar Todotua saat ditemui di Westin Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Adapun lokasi tambang batu bara utama PT Bukit Asam memang berada di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dengan wilayah operasional meliputi Air Laya, Muara Tiga Besar, dan Banko. 

    Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bakal memakai teknologi dari China, Amerika Serikat (AS) dan Eropa untuk menyiapkan proyek DME. 

    Sementara untuk pemilihan perusahaan mitra yang akan memimpin proyek, Kementerian ESDM menyerahkannya kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

    “Teknologinya itu salah satu dari China, dari Eropa, dari Amerika. Bangsa kita ini kita harus jujur, kita masih butuh teknologi luar,” ujar Bahlil saat berbincang dengan media di kantornya, Jakarta, beberapa waktu lalu.

    “Tapi perusahaannya saya menyerahkan untuk BUMN Danantara yang masuk. Kenapa? Karena itu marketnya captive begitu loh,” dia menambahkan. 

    Bahlil mengatakan, Danantara saat ini melakukan uji kelayakan studi atau feasibility study (FS) yang ditargetkan rampung Desember 2025. Sehingga proses konstruksinya bisa dimulai pada 2026.  

    “Kemarin kita ratas, Presiden memberikan waktu paling lambat Desember awal ini selesai. Kalau sudah selesai, baru kami akan menentukan lokasi-lokasinya. Karena terkait dengan cadangan bahan baku,” tutur dia. 

     

  • Premanisme Bikin Boncos Pengusaha, Levelnya dari Ormas hingga Oknum Pemerintah

    Premanisme Bikin Boncos Pengusaha, Levelnya dari Ormas hingga Oknum Pemerintah

    Jakarta –

    Praktik premanisme masih menjadi persoalan serius bagi para pengusaha di lapangan. Praktik ilegal tersebut berpotensi membuat pengusaha boncos sekitar 15%-20% dari biaya investasi dan produksi.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, isu premanisme ini menjadi salah satu persoalan yang berpengaruh besar terhadap iklim investasi di Indonesia. Sebab, premanisme membuat para pengusaha mesti merogoh kocek lebih dalam untuk menjalankan aktivitasnya.

    “Lembaga research survey menyatakan bahwa ini berkontribusi 15-40% terhadap cost of investment and then cost of production dalam investasi kita,” kata Todotua dalam acara Business Forum di Hotel Westin Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Todotua mengatakan, praktik premanisme ini dilakukan oleh berbagai oknum, mulai dari organisasi masyarakat (ormas) bahkan hingga di level instansi pemerintahan.

    “Ada satu isu yang cukup signifikan yang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam dunia investasi adalah kegiatan premanisme. Premanisme ormas lah, bahkan saya bilang, ya premanisme di kalangan institusi pemerintahan juga ada,” jelasnya.

    Salah satu kasus yang sempat ramai terjadi ialah dugaan pemerasan yang dilakukan Kadin Cilegon terhadap kontraktor PT Chandra Asri. Kasus ini turut memberikan dampak negatif buat iklim investasi di Tanah Air.

    “Semenjak itu (kepercayaan) turun drastis dan terus kita monitor tiap minggu ngecek. Saya tiap minggu itu diinfoin terus. Kita mau lihat karena ini impact-nya cukup besar. Negara harus ada di sini, memberikan kepastian,” ujarnya.

    Ia menekankan, investasi bertujuan untuk membuka atau membangun cycle ekonomi baru dan harus berkontribusi terhadap para pelaku usaha lokal. Investasi juga merupakan salah satu strategi untuk membuka lapangan kerja.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi, pada tahun 2024 realisasi investasi menghasilkan 2,5 juta tenaga pekerja baru. Sedangkan hingga kuartal III 2025, investasi telah berkontribusi pada penambahan tenaga kerja baru sekitar 1,9 juta.

    Selaras dengan hal itu, pemerintah saat ini tengah berupaya melakukan reformasi iklim kemudahan berusaha, baik itu melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko hingga pemberian fasilitas insentif fiskal, baik untuk investor lokal maupun asing.

    “Ada master list, tax holiday, tax allowance di sana. Sampai kepada kuartal III 2025 ini, kita sudah merilis Rp 1.300 triliun fasilitas insentif consolidate. Tetapi kita juga melihat bahwa efektivitasnya nanti seperti apa,” kata dia.

    (shc/eds)

  • Dukung Mandatori E10, Toyota Bakal Bangun Pabrik Etanol di Lampung

    Dukung Mandatori E10, Toyota Bakal Bangun Pabrik Etanol di Lampung

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, telah bersepakat dengan Toyota untuk ikut terlibat dalam mandatori campuran bioetanol 10 persen (E10) dengan BBM jenis bensin (gasoline).

    Menurut proyeksinya, Toyota bakal membangun pabrik etanol di Lampung. “Mungkin akan start awalnya di Lampung,” kata Todotua saat ditemui di Westin Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Todotua menambahkan, tidak hanya Toyota saja yang terlibat dalam investasi etanol di Indonesia, tapi juga konsolidasi grup otomotif yang ada di Jepang.

    “Tetapi memang leader-nya itu. Mereka sudah riset dan sudah commercial plan dan lain-lain. Saya sudah pergi lihat juga (ke Jepang),” imbuh dia.

    Ia menilai, Toyota terbukti sudah punya kapasitas dalam pemakaian etanol. Lantaran kendaraan keluaran pabrik otomotif Jepang tersebut sudah mampu menggunakan bioetanol hingga E100.

    “Kenapa Toyota, karena etanol ini kan akan dipakai untuk blendingan terhadap gasoline, bensin. Dan populasi kendaraan bermotor khususnya kendaraan cart, itu mungkin 60-70 persen masih Japanese group,” bebernya.

    “So they are the market, they are the consumer, and then mereka juga masuk,” tegas Todotua.

  • Investasi Manufaktur Indonesia Makin Dilirik

    Investasi Manufaktur Indonesia Makin Dilirik

    Liputan6.com, Jakarta – Seminar bertajuk Enhancing Logistic Efficiency for Manufacturing in Indonesia digelar di kantor Drew & Napier, Singapura. Acara ini merupakan upaya promosi kolaboratif Investasi di sektor manufaktur hasil kerja sama antara Subang Smartpolitan, Drew & Napier, Makarim & Taira S., dan UOB Indonesia, serta didukung oleh PT Patimban Global Gateway Terminal (PGT) dan Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Singapura.

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Indonesia memaparkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu tujuan favorit investor global, terutama dari Asia. Singapura, Hong Kong, dan Tiongkok konsisten masuk jajaran lima besar negara dengan Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar di Indonesia. Secara khusus, Singapura mencatat kontribusi rata-rata 31 persen dalam tiga tahun terakhir dengan CAGR mencapai 22,9 persen.

    Direktur Promosi ASEAN dan Australia BKPM menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 7–8 persen pada 2028.  “Memudahkan investor dan downstream industri adalah cara yang paling efektif untuk mencapainya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/11/2025).

    Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan kawasan industri menjadi kunci mempercepat ekspansi bisnis di Indonesia.

    Setelah sesi pembuka, paparan dilanjutkan oleh Direktur IIPC Singapura, Andria Buchara, yang menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah dalam memperkuat daya saing logistik nasional.  “Pengembangan koridor industri-logistik, peningkatan kapasitas pelabuhan, serta digitalisasi layanan perizinan menjadi prioritas,” ujarnya.

    Langkah tersebut dinilai mampu menurunkan biaya logistik dan mempercepat arus barang bagi pelaku industri.

     

  • IASC Amankan Dana Korban Penipuan Keuangan Rp 386,5 Miliar

    IASC Amankan Dana Korban Penipuan Keuangan Rp 386,5 Miliar

    Sebelumnya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI menghentikan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Golden Eagle International – UNDP (Golden Eagle) karena tidak memiliki landasan legalitas operasional yang jelas dan berpotensi memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat.

    Satgas PASTI telah memanggil perwakilan dari Golden Eagle beserta perwakilan nasabah dalam rangka klarifikasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan.

    “Pemanggilan tersebut dilakukan untuk merespons secara dini informasi dari masyarakat yang mendapatkan penawaran penghapusan utang dari Golden Eagle,” kata Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto, dalam keterangannya, Selasa (14/10/2025).

    Dalam proses permintaan klarifikasi yang dihadiri oleh anggota Satgas PASTI yang terdiri dari Bareskrim Polri, Kementerian Hukum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika/Digital, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

    OJK memperoleh informasi mengenai legalitas dan model bisnis yang dilakukan oleh Golden Eagle, yaitu:

    1.Golden Eagle menawarkan program penghapusan utang bank kepada masyarakat yang diklaim berlandaskan 24 (dua puluh empat) dasar hukum;

    2.Golden Eagle tidak dapat memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang diklaim tersebut;

    3.Golden Eagle tidak memiliki badan hukum di Indonesia; dan

    4.Golden Eagle tidak memiliki perizinan beroperasi yang jelas.

    Dari proses klarifikasi tersebut Satgas PASTI memutuskan untuk menghentikan kegiatan Golden Eagle yang melakukan penawaran penghapusan utang.

     

  • Menaker: Program MBG dan Koperasi Desa Jadi Pendorong Utama Lapangan Kerja Era Prabowo-Gibran

    Menaker: Program MBG dan Koperasi Desa Jadi Pendorong Utama Lapangan Kerja Era Prabowo-Gibran

     

    Liputan6.com, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi fondasi penting dalam upaya pemerintahan Prabowo–Gibran menciptakan lompatan lapangan kerja di desa. Kedua program tersebut dinilai mampu mendorong aktivitas ekonomi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

    Melalui MBG, rantai pasok pangan desa tumbuh lebih produktif dan menyerap lebih banyak pekerja. Sementara Koperasi Desa Merah Putih memperkuat akses permodalan dan menumbuhkan usaha baru yang mempercepat pergerakan ekonomi di tingkat desa.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan serapan tenaga kerja selama satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan hasil kerja bersama antar-kementerian.

    Ia merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang mencatat penyerapan tenaga kerja dari investasi mencapai 1,9 juta orang.

    “Dari Kementerian Investasi di bulan September ada kenaikan investasi YoY 14% dengan penyerapan tenaga kerja hampir 2 juta orang,” ujarnya.

    Investasi tersebut terjadi seiring dengan masuknya dana sebesar Rp1.434 triliun pada periode Januari–September 2025. Yassierli menambahkan, angka tersebut belum termasuk penyerapan tenaga kerja dari program pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Desa Nelayan.

    Ia mencontohkan, satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dapat merekrut hingga 50 pekerja.

    “Kalau hitung teori yang saya dengar, kalau 30 ribu SPPG itu beroperasi, 1 SPPG 50 orang, berarti 1,5 juta orang,” tutur dia.

     

    Video dokumenter Sisi Terang kali ini menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG)melalui kisah nyata dari dapur Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekolah, Posyandu, hingga rantai pasok lokal. Menghadirkan suara ahli gizi, guru, siswa, serta ki…