Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKPM

  • Industri Kimia Masih Prospektif Meski Digempur Perang Dagang & Banjir Impor

    Industri Kimia Masih Prospektif Meski Digempur Perang Dagang & Banjir Impor

    Bisnis.com, JAKARTA – Investasi asing di sektor kimia mengalami perlambatan pada awal tahun ini. Biang keroknya disinyalir polemik pasar domestik yang dibanjiri produk impor serta konflik panas perang dagang.

    Tak heran, jika merujuk pada realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) sektor industri kimia dan farmasi, nilainya turun 15,11% menjadi US$913,72 juta (year on year/yoy). Sementara itu, pada kuartal I/2024, realisasi investasi sektor tersebut tercatat mencapai US$1,08 miliar.

    Kendati demikian, secara kuartal realisasi PMA di sektor kimia dan farmasi naik 1,46% dibanding periode sebelumnya (quarter to quarter/qtq). Pada kuartal IV/2024, PMA di sektor itu senilai US$900,6 juta.

    Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (Akida) tak memungkiri kondisi industri tertekan imbas kebijakan relaksasi impor yang memicu produk impor mudah masuk ke pasar dalam negeri. Dinamika global seperti pengenaan tarif impor oleh Amerika Serikat juga memperparah kondisi usaha. 

    Ketua Umum Akida Halim Chandra mengatakan, meski dihadapkan tantangan tersebut, pihaknya masih melihat peluang pertumbuhan, utamanya lewat penguatan program hilirisasi dan peningkatan daya saing produk lokal. 

    “Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar sebagai bahan baku industri kimia dan ini adalah potensi yang perlu dioptimalkan,” kata Halim kepada Bisnis, dikutip Rabu (7/6/2025). 

    Potensi industri kimia sebagai basis bahan baku untuk berbagai industri pengguna dinilai masih prospektif. Akida, yang menaungi industri kimia anorganik untuk bahan penolong bagi industri primer, seperti pupuk, sabun, makanan dan lainnya, berperan krusial. 

    Tak terkecuali pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) sebagai pasar yang tak kalah menarik. Halim meyakini investasi kimia akan terus menggeliat mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yg besar, sumber alam yang melimpah, dan letak geografis yang strategis.

    “Ini membuat Indonesia menjadi alternatif negara untuk berinvestasi saat ini. Khususnya, sumber baterai EV, untuk kendaraan masa depan yang bebas CO2,” tuturnya. 

    Di sisi lain, dia juga menyorot pengenaan tarif oleh AS terhadap produk China dan negara lain yang menciptakan disrupsi rantai pasok global. Namun, bagi Indonesia, hal ini juga membuka peluang bagi industri kimia untuk mengisi kekosongan di pasar ekspor tertentu.  

    “Tantangan tetap besar jika kita tidak memperkuat struktur industri nasional, terutama dari sisi teknologi, efisiensi energi, dan kapasitas produksi. Jadi, tarif ini bisa menjadi peluang, asalkan kita cepat merespons dan melakukan pembenahan struktural,” jelasnya.

    Namun, Halim menegaskan berbagai peluang tersebut perlu didukung kebijakan yang konsisten dan proindustri agar investasi ini dapat direalisasikan optimal. Menurut halim, Indonesia perlu menentukan industri strategis yang perlu dikembangkan secara konsisten.  

    Hal ini untuk memberikan arah yang jelas bagi investor. Sebab, para investor dan fund manager, pasti mempunyai perhitungan sendiri dalam berinvestasi. Pengalaman membuktikan bahwa pasar domestik, selalu sebagai anchor business dibandingkan dengan pasar ekspor. 

    Beberapa langkah untk mendorong kembali potensi investasi kimia dalam negeri yaitu perlindungan pasar dalam negeri melalui pengawasan ketat atas relaksasi impor dan penegakan SNI.

    Selain itu, insentif investasi untuk pembangunan pabrik bahan baku kimia dasar dan menengah yang terarah, penguatan infrastruktur industri, termasuk pasokan energi dan logistik, serta peningkatan SDM melalui pelatihan vokasi dan riset industri.

    Tak kalah penting, kolaborasi riset dan teknologi antara industri dan lembaga pendidikan untuk mendorong inovasi produk kimia bernilai tambah tinggi.

    “Pekerjaan pemerintah adalah mencegah barang impor ilegal, pengawasan kualitas yang masuk harus sesuai dengan SNI yang ada, insentif bagi dunia usaha lokal yang melakukan ekspansi, mempunyai fasilitas logistik dalam negeri milik Indonesia, seperti kapal antarpulau, kontainer yang cukup karena 85% kapal dan kontainer yang beredar di Indonesia adalah milik asing,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, dia juga meminta pemerintah melibatkan asosiasi industri terkait untuk setiap investasi dari luar negeri di Indonesia melalui BKPM dan Kementerian Perindustrian, atas kebutuhan bahan baku dan bahan jadi investor, agar potensi kebutuhan bahan baku dari dalam negeri bisa dioptimalkan.

  • Serikat Pekerja Desak Pemerintah Permudah Izin Investasi untuk Dongkrak Daya Beli

    Serikat Pekerja Desak Pemerintah Permudah Izin Investasi untuk Dongkrak Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) mendesak pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi investor memulai kegiatan usahanya di dalam negeri. Apalagi realisasi investasi awal tahun ini dikatakan naik pesat. 

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi nilai investasi pada kuartal I/2025 mencapai Rp465,2 triliun. Angka tersebut meningkat 15,9% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp401,5 triliun.

    Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan, capaian peningkatan realisasi investasi periode tersebut mesti dioptimalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya beli dan menyejahterakan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus mempermudah aktivitas usaha para investor. 

    “Di dunia industri Indonesia, ada daftar urutan hambatan investasi. Hambatan nomor satu itu masalah regulasi, mulai dari perizinan, perpajakan, pengadaan tanah, macam-macam,” kata Jumhur dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2025). 

    Jumhur menilai momentum peningkatan realisasi investasi ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memangkas perizinan sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh industri yang otomatis mengurangi jumlah pengangguran.

    “Izin-izin itu kan duit semua. Nah, pemerintah itu tahu dan bisa, kalau semua itu didrop maka perusahaan-perusahaan bisa tumbuh dan memberikan kesejahteraan yang layak bagi buruh. Itu tugasnya pemerintah,” jelasnya.

    Dalam hal ini, dia merujuk pada laporan hasil riset Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menyebutkan bahwa cost of doing business atau biaya yang dikeluarkan untuk berbisnis pengusaha di Indonesia paling tinggi dibandingkan empat negara tetangga lainnya yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. 

    Kondisi ini menjadikan Indonesia negara yang tidak kompetitif dari kaca mata pelaku industri. Biaya tinggi yang dikeluarkan pengusaha, di antaranya untuk membayar logistik serta bunga pinjaman bank. 

    Biaya logistik Indonesia mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 13%, serta tertinggal jauh dari Singapura yang hanya 8%. Kemudian, suku bunga kredit di Indonesia berkisar antara 8-14%, lebih tinggi dari empat negara lainnya yang hanya 4-6%.

    “Pemerintah harusnya bantu pengusaha di situ. Biaya logistik turunin dong, bayar bunga bank jangan ketinggian dong. Kasihan loh pengusaha. Dia pinjam duit untuk modal harus bayar bunga 14-15%, kan gila,” terangnya. 

    Padahal, bunga pinjaman usaha di negara tetangga disebut hanya di kisaran 6-7%. Dia pun mempertanyakan bunga bank tinggi untuk UMKM dan lain-lain.

    Bunga tinggi yang diminta perbankan sebagai syarat pemberian kredit menurut mantan Kepala BNP2TKI itu adalah salah satu contoh hal tidak produktif yang merugikan Indonesia.

    “Jadi keuntungan sebagian besar diambil untuk hal-hal yang enggak produktif. Tapi kalau itu dikembalikan ke perusahaan, dikembalikan ke buruh, itu menjadi daya beli dan jadi penghidupan lagi bagi yang lain,” ujarnya.

    Sementara itu, menurut Jumhur, dinamika perburuhan hanya menempati urutan ke-11 dari daftar faktor yang menghambat masuknya modal ke Indonesia. Tuntutan peningkatan kesejahteraan yang digaungkan kelompok buruh di Indonesia tidak terlalu berpengaruh ke minat investor.

    “Untuk upah ini kan ada benchmarking-nya. Apa yang dituntut buruh itu masih masuk akal dibandingkan dengan di Vietnam atau Filipina,” imbuhnya.

    Dalam kondisi daya beli masyarakat yang lemah saat ini, Jumhur berpendapat kondisi ini diakibatkan kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya yang harus diurai satu per satu.

    “Carry over yang paling parah dan mengerikan dari kebijakan masa lalu adalah daya beli masyarakat yang terpukul habis. Bayangkan di 2014 itu saldo harian rata-rata rakyat di perbankan masih Rp3,8 juta. Sekarang tinggal Rp1,3 juta, artinya daya beli anjlok. Kalau orang enggak punya duit, industri juga pasti terpukul,” jelasnya.

    Untuk bisa mengembalikan daya beli masyarakat, Jumhur mendesak pemerintah untuk bisa mempermudah investasi yang masuk dan menekan biaya berbisnis yang harus dikeluarkan pengusaha. 

    Dengan demikian, pihaknya berharap semakin banyak pembukaan lapangan kerja, artinya uang yang dibelanjakan para buruh bisa kembali menggerakkan roda perekonomian.

    “Pemerintah sebagai pembuat kebijakan saat ini sangat terbuka untuk mendapat masukan orang-orang yang berkecimpung langsung di bidang-bidangnya. Anggaplah selama 6 bulan sampai 1 tahun ke depan ini adalah fenomena kesementaraan. Semoga dengan berdialog dan membuat kebijakan yang tepat bisa menghasilkan hasil yang baik bagi rakyat,” pungkasnya.

  • China Sapu Bersih Proyek Hilirisasi Prabowo

    China Sapu Bersih Proyek Hilirisasi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah investor asal China tengah menjajaki peluang investasi di proyek hilirisasi nikel hingga batu bara di Tanah Air.

    Salah satu proyek hilirisasi yang diminati investor China adalah hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Proyek yang produknya diproyeksikan sebagai subtitusi liquefied petroleum gas (LPG) ini mandek usai ditinggal oleh investor asal Amerika Serikat, Air Products & Chemical Inc (APCI). Kini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong pengembangan proyek ini.

    Untuk diketahui, Air Product semula berkomitmen mengembangkan dua proyek strategis nasional hilirisasi batu bara, salah satunya proyek gasifikasi batu bara menjadi DME di Muara Enim, Sumatra Selatan dengan membentuk joint venture bersama PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dan PT Pertamina (Persero).

    Baru-baru ini, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengungkapkan bahwa Perseroan telah mendekati sejumlah perusahaan China untuk mencari mitra pengganti Air Product dalam proyek DME.

    Calon mitra yang telah dijajaki, yaitu CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, dan ECEC. Dari sejumlah perusahaan itu, hanya ECEC yang berminat sebagai mitra investor.

    “Dari seluruh calon mitra tersebut baru ECEC gitu ya, yang menyatakan minat menjadi mitra investor meskipun belum dari dalam skema investasi penuh atau full investment,” kata Arsal dalam RDP Komisi XII, Senin (5/5/2025).

    Merujuk pada paparan PTBA dalam rapat tersebut, ECEC telah menyampaikan preliminary proposal coal to DME pada November 2024.

    Di samping penjajakan yang masih berlanjut, PTBA masih terus mempersiapkan proyek DME ini secara paralel. Hingga saat ini, PTBA telah berhasil melakukan pembebasan lahan seluas 198 hektare atau sekitar 97% dari total kebutuhan lahan sebesar 203 hektare.

    “Itu merupakan komitmen dari kesiapan kami dalam menjalankan proyek ini. Nah, kami juga terus menjalin tentunya koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Satgas Hilirisasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perindustrian, dan lembaga terkait lainnya untuk memproyek arahan dan dukungan kebijakan yang kami butuhkan,” tutur Arsal.

    Dominasi China di Proyek Hilirisasi Nikel

    Selain DME, investor asal China juga akan menggarap proyek hilirisasi nikel menjadi baterai kendaraan listrik (EV). Terbaru, pemerintah telah menunjuk Zhejiang Huayou Cobalt Co menjadi mitra strategis dalam megaproyek rantai pasok baterai. Huayaou akan menggantikan konsorsium asal Korea Selatan yang dipimpin LG Energy Solution yang semula akan berinvestasi senilai US$8,6 miliar atau Rp145 triliun di Proyek Titan. 

    Terpilihnya Huayou semakin menancapkan dominasi China dalam proyek hilirisasi nikel di Tanah Air. Hal ini mengingat mayoritas smelter nikel dalam negeri saat ini dimiliki oleh raksasa-raksasa logam China, seperti Tsingshan Group dan Jiangsu Delong Nickel Industry Co.

    Tak hanya itu, raksasa baterai China, Contemporary Amperex Technology Co Ltd. (CATL), juga telah berkomitmen menanamkan investasi dalam megaproyek rantai pasok baterai bernama Proyek Dragon. Melalui anak usahanya CBL International Development Pte Ltd, CATL membentuk joint venture dengan konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk membangun pabrik sel baterai dengan kapasitas produksi sebesar 15 gigawatt hour (GWh) per tahun. Nilai investasinya mencapai US$1,18 miliar atau sekitar Rp19,13 triliun.

    Terkait Huayou, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani mengungkap pemerintah mempercayakan Huayou untuk menggantikan LG karena pemerintah melihat minat Huayou yang tinggi. Pemerintah juga menilai kemampuan Huayou yang telah mumpuni lantaran sudah lama berinvestasi di Indonesia dalam bidang yang sama. 

    Rosan mengungkapkan bahwa saat ini investasi yang telah ditanamkan Huayou di RI sebesar US$8,8 miliar atau setara Rp147 triliun.

    “Huayou saja investasi di Indonesia per hari ini itu sudah mencapai US$8,8 miliar, sudah menanamkan investasi loh, sudah selesai. Mereka menyampaikan potensi untuk investasi dari Grup Huayou ini ke depannya menurut perhitungan mereka bisa akan mencapai US$20 miliar tambahan,” kata Rosan kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

    Rosan menyebut, pihak Huayou meminta waktu untuk mematangkan rencana proyek baru tersebut. Rencana investasi proyek ini dijadwalkan akan dibeberkan secara terperinci pada pekan ketiga Mei 2025.

    Dalam hal ini, tak hanya sebagai pengganti LG Energy Solution di proyek rantai pasok baterai Indonesia, Huayou juga berencana untuk mengembangkan kawasan industri di Pomala, Sulawesi Tenggara.

    “Mereka sudah pelajari dan ingin mereka investasikan di Indonesia, termasuk adalah pengembangan klaster industrial park seperti yang di Morowali dan di Weda Bay. Yang di Weda Bay mereka adalah pemegang saham minoritas, nah mereka sekarang ingin mengembangkan juga sendiri,” jelasnya.

    Oleh karena itu, tak heran jika Huayou berencana untuk meningkatkan investasi jumbo di Indonesia. Menurut Rosan, untuk membangun industrial park seperti Morowali atau Weda Bay membutuhkan ongkos yang besar.

    “Tidak hanya dari Huayou, saya pun sudah bertemu lagi dari perusahaan lain yang ingin membangun yang sama dan nanti mereka akan bisa masuk investasi dari negara-negara lain juga,” pungkasnya.

    Meski menggandeng Huayou, pemerintah juga menegaskan tetap terbuka terhadap investasi dari negara lain untuk proyek hilirisasi dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa akan ada investor baru yang akan menjadi mitra Huayou dalam proyek baterai. 

    Menurutnya, calon investor itu merupakan salah satu dari tujuh perusahaan besar di dunia. 

    “Nanti kita umumkan ya. Ini salah satu perusahaan yang masuk tujuh besar di dunia. Enggak mungkin dong kami memasukkan partner yang belum comply dan belum teruji. Semuanya sudah teruji,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (28/4/2025) sore.

    Namun, Bahlil belum bisa memerinci mitra baru tersebut berasal dari negara mana. Namun, dia menekankan bahwa pemerintah tak terpaku pada negara asal.

    “Kita sekarang tidak menghitung mau China, mau Arab, mau Eropa, mau Korea, yang mau ke Indonesia aku enggak membedakan,” katanya. (Afiffah Rahmah Nurdifa)

  • Presiden sambut kedatangan Bill Gates di Istana Merdeka

    Presiden sambut kedatangan Bill Gates di Istana Merdeka

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) menerima kedatangan pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden sambut kedatangan Bill Gates di Istana Merdeka
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan pendiri Microsoft dan tokoh filantropi dunia Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pagi pukul 08.15 WIB. Di pelataran Istana Merdeka, Presiden dan Bill Gates berjabat tangan, kemudian Presiden mengajak Bill Gates memasuki ruang kredensial di Istana Merdeka.

    Keduanya berbincang-bincang, kemudian diselingi dengan sesi foto bersama. Presiden kemudian mengajak Bill Gates masuk ke dalam ruang kerja presiden.

    Beberapa menteri Kabinet Merah Putih tampak mengikuti Presiden Prabowo dan Bill Gates di belakang. Menteri-menteri yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Bill Gates pagi ini, di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Rabu, menjelaskan Presiden Prabowo dan Bill Gates diagendakan membahas sejumlah isu, termasuk di antaranya pembangunan yang berkelanjutan.

    “Presiden Prabowo dan Bill Gates dijadwalkan mengadakan pertemuan di Istana Merdeka untuk membahas sejumlah inisiatif pembangunan berkelanjutan, khususnya pada isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik,” kata Yusuf Permana.

    Bill Gates, yang saat ini banyak berkecimpung dengan dunia filantropi, melanjutkan perjalanannya ke Jakarta, setelah menyambangi Singapura. Di Singapura, bersama yayasan filantropinya, Bill Gates meninjau langsung beberapa inisiatif pembangunan yang berkelanjutan.

    William Henry Gates III yang kemudian dikenal dengan Bill Gates merupakan salah satu pendiri Microsoft, perusahaan software ternama asal Amerika Serikat yang menciptakan revolusi dalam mikro-komputer pada 1970-an sampai dengan 1980-an. Bill Gates kemudian dikenal luas sebagai miliarder termuda pertama pada 1987, yaitu saat dia berusia 31 tahun.

    Daftar orang terkaya Forbes pada Mei 2025 menempatkan Bill Gates pada urutan ke-13 dengan nilai kekayaan mencapai 113 miliar dolar AS. Bill Gates keluar dari kepengurusan Microsoft sejak 2014, dan sejak saat itu dia lebih banyak berkecimpung di dunia filantropi, dan usaha-usaha yang menyangkut inovasi, serta yang mendukung keberlanjutan (sustainability).

    Presiden Prabowo mengungkap kedatangan Bill Gates pertama kali saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Presiden Jakarta, Senin (5/5).

    “Pada tanggal 7 Mei, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke sini, minta ketemu saya sudah cukup lama. Beliau minta ketemu, kalau tidak salah suratnya dari November. Beliau minta ketemu, antara lain, mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita,” kata Presiden Prabowo kepada jajaran menteri Kabinet Merah Putih saat sidang kabinet.

    Prabowo melanjutkan dirinya tidak mengetahui bentuk penghargaan yang ingin diberikan Bill Gates. Namun, makan bergizi gratis (MBG) terus berjalan, meskipun pemerintah tidak diberi bantuan maupun penghargaan.

    “Bahkan, beliau mau bantu kita, saya tidak tahu bentuknya apa hanya saya katakan bahwa ‘kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini karena kita yakin bahwa ini benar dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita,” sambung Presiden Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Minta Masyarakat Lapor Jika Ada Aksi Premanisme Berkedok Ormas – Page 3

    Pemerintah Minta Masyarakat Lapor Jika Ada Aksi Premanisme Berkedok Ormas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat atau ormas yang melakukan tindak kriminal seperti pungutan liar atau pemerasan.

    “Masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi lain yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu,” kata Budi seperti dikutip dari keterangan diterima, Selasa (7/5/2025).

    Budi menegaskan, pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial.

    “Negara akan hadir secara nyata untuk melindungi warganya dan menjaga marwah hukum,” tegas Eks Kepala BIN ini.

    Budi memastikan, pemerintah ingin menjamin rasa aman kepada warganya termasuk kepada para pelaku usaha agar merasa terlindungi. Sehingga Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Dengan kebijakan tegas ini, pemerintah berharap akan tercipta ruang publik yang bersih dari tindakan premanisme, terbebas dari dominasi kelompok kekerasan serta memberikan rasa keadilan dan keamanan yang merata bagi seluruh warga negara,” dia menandasi.

    Sebagai informasi, Kemenko Polkam menggelar rapat koordinasi lintas kementerian pada Selasa, 6 Mei 2025 dalam pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). 

    Rapat tersebut melibatkan lintas kementerian dan instansi yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Kementarian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BIN, serta BSSN.

  • Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu untuk Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan – Page 3

    Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu untuk Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan – Page 3

    Eks Kepala BIN ini menyatakan, pemerintah sadar tanpa stabilitas keamanan dan kepastian hukum, kepercayaan investor akan terus tergerus. Sebab, stabilitas keamanan adalah fondasi utama dari pembangunan dan kemajuan ekonomi.

    “Setiap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan rasa aman masyarakat harus segera ditangani secara terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” dia memungkasi.

    Sebagai informasi, Kemenko Polkam menggelar rapat koordinasi lintas kementerian pada Selasa, 6 Mei 2025 dalam pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

    Rapat tersebut melibatkan lintas kementerian dan instansi yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BIN, serta BSSN.

  • Kadin Minta Iklim Investasi RI Lebih Ramah Investor, Tarik Relokasi Pabrik

    Kadin Minta Iklim Investasi RI Lebih Ramah Investor, Tarik Relokasi Pabrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai peluang untuk menarik investor merelokasi bisnis sektor manufaktur ke Indonesia masih terbuka lebar di tengah ketidakpastian imbas perang tarif global. 

    Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin mengatakan prospek penanaman modal asing (PMA) tetap terbuka luas, utamanya bagi sektor strategis seperti manufaktur di bidang elektronik, otomotif, hingga tekstil. 

    “Namun, untuk benar-benar menjadi tujuan utama relokasi industri, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand,” ujar Saleh kepada Bisnis, Selasa (6/5/2025).

    Saleh menuturkan terdapat beberapa langkah kunci agar Indonesia dapat menangkap peluang relokasi pabrik dari sejumlah negara yang terkena tarif tinggi resiprokal dari AS. 

    Pertama, Indonesia disebut harus segera melakukan penyederhanaan birokrasi perizinan dan kepastian hukum investasi. Kedua, penguatan infrastruktur dari sisi logistik, kawasan industri, pelabuhan. 

    Ketiga, menjamin ketersediaan tenaga kerja terampil dan fleksibilitas ketenagakerjaan,m. Terakhir, konsistensi dan sinergi kebijakan pusat-daerah, serta jaminan gangguan keamanan disekitar lokasi pabrik. 

    “Jika reformasi struktural yang dijanjikan dalam UU Cipta Kerja dan transformasi kelembagaan bisa direalisasikan secara konsisten, PMA berpotensi tumbuh lebih besar,” kata Saleh.  

    Adapun, merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi porsi PMA pada kuartal I/2025 mencapai Rp 230,4 triliun. Sementara PMDN mencapai angka Rp 234,8 triliun. Biasanya, porsi realisasi dari PMA lebih besar dibandingkan PMDN.

    Namun, kondisi tersebut tidak berarti realisasi investasi PMA menyusut. Sebab, pertumbuhan kinerja PMDN mengalami peningkatan yang cukup pesat.

    Capaian nilai investasi PMDN di kuartal I-2025 mengalami peningkatan 19,1% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dan pertumbuhan PMA pada periode kali ini hanya berada di angka 12,7%.

    “Pertumbuhan investasi dapat dikatakan cukup inklusif karena disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan, yaitu diperkirakan mencapai 594.104 orang atau meningkat sebesar 8,5% dari tahun sebelumnya,” tuturnya. 

    Kendati demikian, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mengungkap biang kerok mandeknya rencana relokasi pabrik dan investasi sektor tekstil dan produk tekstil(TPT) dari China ke Indonesia.

    APSyFI menyebut kendala relokasi pabrik dan investasi sektor TPT dari China ke Indonesia utamanya diadang masalah perizinan birokrasi. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan potensi peningkatan investasi TPT ke dalam negeri sangat besar dari China imbas perang tarif antara negara tersebut dengan AS. 

    “Namun investasi ini terkendala perizinan akibat dipermainkan oknum birokrasi, jadi masalah utamanya adalah birokrasi yang kotor,” kata Redma kepada Bisnis, dikutip Senin (24/3/2025). 

    Dia menerangkan bahwa Indonesia kini dipandang sebagai negara potensial untuk ditanami modal perusahaan asal China yang kabur demi terhindar dari tarif bea masuk tinggi ke AS.

  • 5 Siasat Jan Hwa Diana Terungkap, Eri Cahyadi: Berdalih Perbaiki Listrik, Ternyata di Dalam Masih Beroperasi Surabaya

    5 Siasat Jan Hwa Diana Terungkap, Eri Cahyadi: Berdalih Perbaiki Listrik, Ternyata di Dalam Masih Beroperasi Surabaya

    Siasat Jan Hwa Diana Terungkap, Eri Cahyadi: Berdalih Perbaiki Listrik, Ternyata di Dalam Masih Beroperasi
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Terungkap siasat licik
    Jan Hwa Diana
    , pemilik UD Sentosa Seal, membuka segel gudangnya dan beroperasi diam-diam.
    Diana sempat meminta izin Pemkot Surabaya untuk membuka gudang dengan dalih mau memperbaiki instalasi listrik.
    Namun, tak disangka, Diana malah menyuruh karyawannya untuk beroperasi secara diam-diam.
    Wali Kota Surabaya
    Eri Cahyadi
    pun tak tinggal diam dan langsung menindak tegas.
    Cak Eri mengungkapkan, pemilik gudang awalnya mengajukan izin untuk memperbaiki instalasi listrik.
    Namun, bukannya hanya melakukan perbaikan, pengelola diduga malah melanjutkan operasional perusahaan.
    “Sentoso Seal tiba-tiba kami dengar beroperasi lagi. Kami langsung berkoordinasi dengan Kapolres Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat, serta Kasatpol PP Surabaya, Pak Fikser, yang turut hadir bersama kepolisian,” ujar Eri, akhir pekan lalu.
    Mengetahui pelanggaran ini, Pemkot Surabaya bersama pihak kepolisian bertindak cepat dengan kembali menyegel gudang tersebut dan menyerahkan berita acara kepada pemilik perusahaan, Jan Hwa Diana.
    “Gudang sudah ditutup dan dirantai. Kami juga telah membuat berita acara dengan pemiliknya, Diana dan suaminya. Tidak boleh ada operasional lagi karena mereka belum memiliki TDG,” tegas Wali Kota Eri.
    Eri menjelaskan bahwa awalnya, pengelola mengajukan izin untuk membuka segel guna memperbaiki instalasi listrik.
    Mereka bahkan melampirkan surat dari PLN yang menyatakan bahwa perawatan instalasi listrik memiliki risiko tertentu.
    Namun, izin sementara yang diberikan ternyata disalahgunakan untuk melanjutkan operasional bisnis.
    “Awalnya, mereka menyampaikan permohonan untuk
    maintenance
    listrik, dan surat dari PLN mendukung hal itu sehingga izin diberikan. Namun, kenyataannya, di dalam ditemukan aktivitas produksi,” kata Eri.
    Melihat pelanggaran yang terjadi pada Jumat (2/5/2025) malam, Pemkot kembali menutup gudang dan membuat berita acara yang langsung diberikan kepada Diana dan suaminya.
    Selain penyegelan ulang, Pemkot Surabaya tidak menutup kemungkinan akan membawa kasus ini ke ranah pidana apabila ditemukan indikasi perusakan segel.
    “Ini masih sebatas peringatan. Jika perbuatan ini terulang lagi, maka kami akan membawa masalah ini ke ranah pidana,” ujar Eri.
    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perawatan instalasi listrik tetap diperbolehkan, tetapi harus dengan izin resmi dari Pemkot dan kepolisian. Ia juga mengajak masyarakat Surabaya untuk turut mengawasi.
    “Alhamdulillah, ada warga yang turut melaporkan kejadian ini. Kepedulian masyarakat Surabaya terhadap ketertiban sangat luar biasa,” ujar dia.
    Kepala Satpol PP Surabaya M Fikser menjelaskan, izin pemeliharaan listrik memang sempat diberikan setelah
    CV Sentoso Seal
    menunjukkan surat dari PLN.
    “Izin resmi untuk
    maintenance
    ada karena kami menilai ada risiko dan situasi darurat. Namun, yang terjadi di lapangan berbeda, ditemukan aktivitas produksi. Niat baik kami tidak diikuti dengan komitmen dari mereka,” ujar Fikser.
    Sebagai informasi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya memimpin langsung penyegelan gudang UD Sentoso Seal yang berlokasi di Pergudangan Margomulyo Suri Mulia Permai, Blok H-14, pada Selasa (22/4/2025).
    Penyegelan dilakukan setelah perusahaan tidak dapat menunjukkan dokumen izin yang diperlukan.
    Gudang tersebut hanya memiliki Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) tahun 2012 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2013.
    Namun, petugas tidak menemukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Kementerian Investasi/BKPM serta TDG dari Kementerian Perdagangan.
    UD Sentoso Seal sebelumnya juga menuai sorotan karena kasus lain, yakni dugaan
    penahanan ijazah
    mantan karyawan.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Siasat Licik Jan Hwa Diana Buka Segel Gudang dan Beroperasi Diam-diam, Pemkot Surabaya Tindak Tegas
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Terima Kunjungan Utusan Khusus PM Jepang Fumio Kishida di Kertanegara – Page 3

    Prabowo Terima Kunjungan Utusan Khusus PM Jepang Fumio Kishida di Kertanegara – Page 3

    Senada, Kishida juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan kedua negara di tengah situasi global yang tidak menentu. “Kishida juga menyampaikan betapa situasi ini menjadi tidak menentu dan dalam situasi seperti ini kerja sama dua negara menjadi sangat penting,” tutur Airlangga.

    Setelah pertemuan di ruang kerja, agenda dilanjutkan dengan jamuan santap malam bersama. Suasana keakraban mewarnai jamuan tersebut, menegaskan eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

    Turut hadir pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.

  • Prabowo dan Utusan Khusus PM Jepang Bahas Proyek AZEC dan Investasi Geothermal 500 Juta Dolar AS – Halaman all

    Prabowo dan Utusan Khusus PM Jepang Bahas Proyek AZEC dan Investasi Geothermal 500 Juta Dolar AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, di kediamannya, di Kertanegara, Jakarta, Minggu malam (4/5/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan kerja sama strategis Indonesia–Jepang, termasuk proyek besar dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC) dan investasi geothermal senilai 500 juta Dolar AS di Sumatera Barat.

    Pertemuan bilateral tersebut berlangsung hangat dan produktif, diawali dengan penyerahan surat resmi dari Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba kepada Presiden Prabowo. Surat itu dibawa langsung oleh Kishida selaku utusan khusus Jepang untuk mempercepat proyek-proyek prioritas kedua negara.

    “Ya, tentu mantan PM Kishida itu menyampaikan surat dari Perdana Menteri Ishiba yang disampaikan langsung kepada Pak Presiden dan tentu salah satu isinya terkait dengan beliau special envoy Perdana Menteri khusus untuk proyek-proyek AZEC ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden.

    Salah satu proyek strategis yang menjadi sorotan dalam pembicaraan adalah pengembangan energi panas bumi (geothermal) di Muara Laboh, Sumatera Barat. Proyek ini direncanakan menghasilkan kapasitas 80 megawatt dengan nilai investasi mencapai 500 jutaDolar AS, dan akan memasuki tahap financial closing pada Senin (5/5/2025).

    “Dan besok akan ada penandatanganan financial closing terhadap proyek di Muara Laboh, Sumatera Barat, di mana proyek itu adalah 80 MW geothermal dengan investasi sekitar 500 juta Dolar AS,” ungkap Airlangga.

    Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam memperkuat kemitraan ekonomi hijau di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian global, kerja sama ini dinilai sangat strategis.

    “Bapak Presiden mengapresiasi kerja sama Indonesia dengan Jepang dan berharap ini bisa terus ditingkatkan di tengah ketidakpastian akibat perang tarif,” ujar Airlangga.

    Kishida pun menegaskan pentingnya mempererat hubungan bilateral, terutama dalam konteks global yang penuh tantangan.

    “Kishida juga menyampaikan betapa situasi ini menjadi tidak menentu dan dalam situasi seperti ini kerja sama dua negara menjadi sangat penting,” lanjutnya.

    Diskusi berlanjut dalam suasana informal saat jamuan makan malam, yang turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

    Hadir pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri.

    Pertemuan ini menandai langkah awal pemerintahan Presiden Prabowo dalam memperkuat aliansi strategis dengan Jepang di bidang transisi energi dan investasi ramah lingkungan. Kolaborasi dalam proyek AZEC dan geothermal menjadi simbol komitmen kedua negara menuju masa depan rendah emisi.