Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKPM

  • BKPM perbanyak investasi produk lanjutan tembaga tinggi nilai tambah

    BKPM perbanyak investasi produk lanjutan tembaga tinggi nilai tambah

    Belum sampai turunan-turunan lain, copper foil, copper slab, dan lain-lain. Sampai produk yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu kan nilai tambahnya lebih tinggi lagi.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan tengah mengupayakan untuk memperbanyak investasi hilirisasi di sektor tembaga yang menghasilkan produk lanjutan, karena memiliki nilai tambah yang tinggi.

    Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara (Minerba) BKPM Rizwan Aryadi Ramdhan ditemui usai acara Indonesia Miner 2025, di Jakarta, Selasa, menjelaskan saat ini pengembangan hilirisasi tembaga di tanah air masih sebatas tier satu, seperti halnya yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia yang baru sampai memproduksi katoda tembaga (copper cathode).

    “Belum sampai turunan-turunan lain, copper foil, copper slab, dan lain-lain. Sampai produk yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu kan nilai tambahnya lebih tinggi lagi,” kata dia pula.

    “Itu yang kita mau kejar, yang kayak di Freeport itu masih sebatas yang tier satu kita istilahkan. Jadi kita mau yang tier berikutnya turunannya yang memang masih belum banyak pelaku usahanya,” katanya lagi.

    Menurut dia, selama ini hasil hilirisasi tier satu biasanya diekspor, padahal produk tembaga yang dibuat bisa menghasilkan diverifikasi barang aplikatif yang memiliki nilai jual tinggi.

    Namun hingga saat ini produk tersebut banyak dimanfaatkan oleh negara lain yang pada akhirnya membuat Indonesia menjadi tujuan impor tier lanjutan produk tembaga.

    “Misalnya ke China atau mungkin negara lain untuk diproses nilai tambahnya di sana. Setelah sudah mau dipakai di industri hilir atau yang aplikatif produk, itu baru diimpor lagi ke Indonesia. itu kan nilai tambah yang besarnya di luar negeri. Kita jadi hanya pasar lagi,” kata dia.

    Dia menambahkan, untuk menarik minat investasi di tanah air, pihaknya sudah menyiapkan ragam program, seperti pembebasan pajak (tax holiday), keringanan pajak (tax allowance), serta aktif melakukan promosi di luar negeri.

    Pada kuartal I tahun 2025, BKPM mencatat realisasi investasi dalam periode itu mencapai Rp465,2 triliun atau 24,4 persen dari total investasi secara keseluruhan pada tahun ini.

    Angka tersebut meningkat 15,9 persen dari tahun lalu (year on year), serta naik 2,7 persen dari kuartal sebelumnya. Dari penanaman modal ini terbagi menjadi penanaman modal asing (PMA) sebesar 49,5 persen atau Rp230,4 triliun, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat 49,3 persen atau Rp229,3 triliun.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenko IPK: Danantara dan investor global hadiri gelaran ICI 2025

    Kemenko IPK: Danantara dan investor global hadiri gelaran ICI 2025

    Semoga kalau ada pasar terjadi transaksi,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengungkapkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara serta sejumlah investor global akan hadir dalam gelaran International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.

    “Mengenai Danantara, tentunya kita harapkan investasi ini bagian yang sangat penting dan Pak Rosan Roeslani baik sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM maupun juga sebagai CEO Danantara punya peran strategis. Jadi kami mengharapkan beliau juga akan hadir untuk berbicara,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, Danantara juga diundang untuk berbicara dalam panel. Dalam gelaran ICI 2025, selain Danantara juga turut hadir beberapa investor international seperti Macquarie dari Australia dan GIC dari Singapura.

    Di samping itu, gelaran ICI 2025 selama dua hari di Jakarta juga akan dihadiri bank pembangunan multilateral seperti World Bank.

    “Semoga kalau ada pasar terjadi transaksi,” katanya.

    Indonesia akan menyelenggarakan forum internasional di bidang infrastruktur dan pembangunan bertajuk International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center pada 11-12 Juni 2025.

    ICI 2025 menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah maupun swasta untuk membahas isu-isu terkait pembangunan dan infrastruktur sekaligus menjadi pendorong peluang bisnis dan investasi.

    ICI 2025 menargetkan partisipasi 3.000 peserta dari pemangku kepentingan bidang infrastruktur yang mencakup pemerintah, swasta, lembaga keuangan, lembaga internasional, dan pihak lain seperti organisasi filantropi dan lembaga riset.

    Acara akan berlangsung selama dua hari, terdiri atas tiga sesi yakni sesi pleno yang terpusat untuk semua peserta, sesi tematik yang bersifat paralel dan lebih fokus, serta pameran.

    Terdapat lima topik utama yang akan dibahas dalam forum ICI 2025 yakni pembangunan dan infrastruktur di wilayah perkotaan, infrastruktur bidang perhubungan atau konektivitas antar wilayah, pembangunan kawasan permukiman dan aksesnya kepada fasilitas publik, solusi atas isu-isu lingkungan, dan investasi untuk pembangunan di Indonesia.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Temuan besar PHE dinilai mampu jaga ketersediaan gas industri

    Temuan besar PHE dinilai mampu jaga ketersediaan gas industri

    Jakarta (ANTARA) – Temuan besar sumur minyak bumi dan gas (migas) di Sulawesi Tengah, yang berpotensi menghasilkan 548 miliar kaki kubik gas oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dinilai mampu menjaga ketersediaan gas di tengah permintaan khususnya industri yang juga terus meningkat.

    “Jelas, penemuan sangat besar itu antara lain menjadi bukti komitmen PHE sebagai Subholding Upstream PT Pertamina (Persero) untuk terus mendorong dan memenuhi ketersediaan gas industri,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS) Marwan Batubara melalui telepon di Jakarta, Selasa.

    Industri dalam negeri memang terus tumbuh, lanjutnya, di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 yang 4,87 persen.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), untuk industri pengolahan (manufaktur) misalnya, tumbuh 4,55 persen (year-on-year).

    Beberapa subsektor industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan signifikan, antara lain industri logam dasar yang mencapai 14,47 persen.

    Marwan menambahkan pertumbuhan industri memang meningkatkan kebutuhan sektor tersebut terhadap gas bumi.

    Kondisi ini tak lepas bahwa gas termasuk energi ramah lingkungan, apalagi, ditambah upaya pemerintah untuk terus mendorong lingkungan yang lebih bersih.

    “Harganya juga masih dikendalikan pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan biaya yang efisien bagi industri,” katanya.

    Kebutuhan industri terhadap gas yang terus naik, tambahnya, antara lain diperlihatkan banyaknya perjanjian jual beli gas (PJBG), termasuk oleh PHE yang merupakan kontributor terbesar penyediaan gas.

    Namun demikian Marwan mengingatkan tingginya komitmen PHE juga perlu didukung pemerintah, tidak hanya melalui insentif menarik, tetapi juga upaya konkret dalam menyederhanakan perizinan yang saat ini terlalu banyak dan berbelit-belit. Termasuk di dalamnya adalah perizinan usaha hulu migas.

    “Nah itu, pemerintah harus menjamin. Siapa pun itu, baik asing maupun Pertamina kan pasti tidak akan mau berbisnis di usaha hulu migas kalau perizinan masih berbelit. Ini harus segera ditertibkan,” katanya.

    Karena itulah, dia mengharapkan Presiden Prabowo Subianto melakukan intervensi untuk penyederhanaan perizinan usaha hulu migas, baik melalui instruksi presiden maupun instrumen hukum lain.

    Dengan demikian, PHE maupun KKKS lainnya semakin bergairah melakukan usaha hulu migas terutama untuk menyediakan gas industri yang sangat terjangkau.

    “Kementerian Investasi/BKPM harus mengoptimalkan perannya agar hal ini tidak menjadi hambatan. Kalau perlu ada instruksi presiden (inpres) dari Presiden Prabowo untuk mendorong gas untuk industri ini agar semua perizinan dipercepat,” ujar Marwan.

    Sebelumnya, PHE juga menyampaikan komitmen untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

    Dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan eksplorasi yang dilakukan PHE mencapai 37 persen per tahun.

    Dalam kurun waktu tersebut PHE mendapatkan 8 wilayah kerja eksplorasi baru.

    PHE juga menemukan cadangan eksplorasi terbesar sepanjang lima belas tahun terakhir.

    Pada 2024, PHE mendapatkan dua temuan besar, yakni dari struktur Tedong (TDG)-001 dengan sumber daya 2C recoverable sebesar 548 miliar kaki kubik gas (bcfg) dan dari struktur Padang Pancuran (PPC)-1 dengan sumber daya 2C recoverable sebesar 140.6 juta barel minyak ekuivalen (mmboe).

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pratikno dan AHY Tekankan Semangat Berkorban untuk Sesama Dalam Iduladha 2025

    Pratikno dan AHY Tekankan Semangat Berkorban untuk Sesama Dalam Iduladha 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kompak memaknai Hari Raya Iduladha 2025 sebagai teladan untuk berkorban pada negara.

    Mulanya, Pratikno bersyukur bahwa salat Id hari ini, Jumat (6/6/2025) di Masjid Istiqlal berlangsung dengan suasana yang sejuk, tenang, dan menyentuh karena kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS yang memberikan tauladan perlunya pengorbanan.

    Menurutnya, Iduladha bukan sekadar hanya ritual mengkurbankan hewan. Lebih dari itu, momen ini dijadikan sebagai pengingat untuk melakukan pengorbanan untuk bangsa dan negara.

    “Pengorbanan untuk berbakti, bekerja lebih baik, terutama apalagi pemerintah, kepada masyarakat bangsa negara. Itu saya kira nilainya hampir sama. Berkorban, mengorbankan adanya apa yang kita ada, untuk yang kita sayangi, untuk kepentingan masyarakat bangsa negara,” jelasnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Sependapat, AHY juga menilai semangat kurban harus menjadi pedoman dalam hidup, termasuk untuk pengabdian terhadap negara. Dia berpendapat demikian lantaran menurutnya pengorbanan bukan hanya antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga dengan sesama umat manusia.

    “Bukan hanya sesama umat Islam tapi juga sesama anak bangsa. Saya rasa spirit kurban ini tentu harus menjadi pedoman dalam hidup kita termasuk dalam pengabdian kita untuk negara,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Masjid Istiqlal menggelar salat Id tadi pagi yang juga diikuti oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Menko PMK Pratikno, Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mendagri Tito Karnavian, Menkum Supratman Andi Agtas.

    Selanjutnya ada Menbud Fadli Zon, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani, Ketua MPR Ahmad Muzani, hingga Ketua DPD Sultan B Najamudin. Selain itu juga ada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAL Muhammad Ali.

  • Puan Ajak Pemimpin Tetap Dahulukan Kepentingan Rakyat di Momen Iduladha 2025

    Puan Ajak Pemimpin Tetap Dahulukan Kepentingan Rakyat di Momen Iduladha 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menumbuhkan semangat berbagai kepada sesama dan memperkuat solidaritas, dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 2025.

    Puan beranggapan esensi berkurban bukan hanya terletak pada penyembelihan hewan. Dia berpesan Iduladha terletak pada nilai keikhlasan, solidaritas, dan keberpihakan kepada sesama.

    “Iduladha mengajarkan kita untuk peduli, khususnya bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Bagi yang memiliki kelapangan rezeki, inilah saat yang tepat untuk berbagi dan memperkuat persaudaraan,” ucapnya dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip pada Jumat (6/6/2025).

    Lebih jauh, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini mendorong agar momentum kurban dapat menjadi sarana untuk memberdayakan peternak lokal.

    “Semoga kurban yang kita tunaikan tahun ini tidak hanya menjadi amal ibadah, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi rakyat kecil,” tutur Puan.

    Tak hanya itu, mantan Menko PMK ini berpandangan nilai-nilai Iduladha ini menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa terletak pada solidaritasnya. 

    Sebab itu, sebagai lembaga perwakilan rakyat Puan berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan mengawasi setiap program pemerintah agar benar-benar dirasakan rakyat.

    “Mari kita jadikan Iduladha sebagai momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan, bahwa dalam setiap langkah dan keputusan, rakyat harus selalu menjadi yang utama,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Puan salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Mengenakan busana muslim berwarna putih dan kerudung senada, dia tiba di masjid sekitar pukul 06:20 WIB. 

    Sebelum salat dimulai, dia sempat menunggu di ruang holding bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

    Adapun, berdasarkan pantauan Bisnis sejumlah tokoh lainnya yang terlihat salat Id di Masjid Istiqlal ada Menko PMK Pratikno, Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mendagri Tito Karnavian, Menkum Supratman Andi Agtas.

    Selanjutnya ada Menbud Fadli Zon, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani, Ketua MPR Ahmad Muzani, hingga Ketua DPD Sultan B Najamudin.

  • Akbar Faizal: Kapan Bukti Dugaan Korupsi Bahlil Diserahkan ke KPK?

    Akbar Faizal: Kapan Bukti Dugaan Korupsi Bahlil Diserahkan ke KPK?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bahlil akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

    Peluang diperiksanya Bahlil setelah penyidik KPK memeriksa bos tambang bernama Setyo Mardanus sebagai saksi. Setyo Mardanus diduga orang kepercayaan Bahlil dalam pertambangan.

    “Apakah nanti akan ada saksi-saksi lain seperti yang disampaikan, kalau memang penyidik merasa yang bersangkutan perlu dipanggil. Untuk menjelaskan dokumen maupun mengklarifikasi keterangan saksi-saksi yang lain, peluang itu tetap selalu ada,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika

    Terkait hal ini, Mantan anggota DPR RI yang mengawali karier sebagai jurnalis, Akbar Faizal menyorot tajam hal ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Akbar Faizal memberi peringatan terkait bukti impor BBM dari Spore itu by design.

    Apalagi menurutnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia sudah memberikan pernyataan.

    “Sekali lagi, pejabat terkait nyatakan dgn gagah perkasa kalau punya bukti impor BBM dari Spore itu by design,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    “Kali ini, Menteri @KementerianESDM yg juga Ketum @PartaiGolkar, @bahlillahadalia yg menyatakannya. Bagus,” tuturnya.

    Ia pun mempertanyakan terkait bukti-bukti ini dan kapan diserahkan ke KPK, Kejaksaan bahkan Polri.

    “Lalu kapan bukti-bukti itu dibawa ke @KPK_RI, @KejaksaanRI dan Polri utk disikat? @prabowo @DPR_RI @bpkri @KementerianESDM,” terangnya.

  • Kebutuhan Baja RI Diproyeksi Capai 100 Juta Ton di 2045, Ini Tantangannya

    Kebutuhan Baja RI Diproyeksi Capai 100 Juta Ton di 2045, Ini Tantangannya

    Jakarta –

    Kebutuhan baja nasional pada 2045 diperkirakan mencapai 100 juta ton. Tantangan seperti kebutuhan tenaga kerja terampil, tekanan global, dan pentingnya insentif fiskal menjadi fokus strategis agar transformasi industri berjalan sukses.

    Hal ini dibahas dalam diskusi Indonesia Steel Summit & Exhibition Indonesia (ISSEI) 2025, tentang tantangan dan strategi penguatan industri baja nasional di era hilirisasi dan ekspansi investasi. Diskusi yang dimoderatori Ketua Umum Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) Akbar Djohan menghadirkan pembicara utama dari lintas kementerian dan pelaku industri strategis.

    Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dedi Latip, membahas dorongan investasi bernilai tambah melalui hilirisasi sektor industri, termasuk baja. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyono memaparkan arah kebijakan dan strategi penguatan industri baja nasional. Hadir juga perwakilan dari PT PAL Indonesia dan PT Pindad yang berbagi pengalaman dalam mengembangkan penggunaan baja dalam tataran praktis.

    Dedi menegaskan hilirisasi logam dan mineral sebagai prioritas strategis nasional dengan peta jalan investasi yang difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi baja. Dalam catatan BKPM, realisasi investasi di sektor logam dasar meningkat dari Rp 61,6 triliun pada 2019 menjadi Rp 200,3 triliun pada 2023.

    “Industri baja termasuk sektor unggulan, bahkan berperan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya dalam keterangan tertulis IISIA, dikutip Sabtu (31/5/2025).

    Sementara itu, Eko S.A. Cahyono menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian terus memperkuat sektor baja melalui kebijakan industri hijau dan berkelanjutan. Ia menyoroti empat isu utama yang tengah dihadapi sektor ini, antara lain dekarbonisasi, efisiensi energi, ekonomi sirkular, dan kelebihan kapasitas imbas impor.

    Diskusi juga diwarnai pengalaman nyata dari PT PAL dan PT Pindad, yang menegaskan pentingnya keberpihakan kebijakan pemerintah pada produk baja dalam negeri untuk mendukung pembangunan kapal perang dan kendaraan tempur yang efisien dan berkelanjutan.

    Akbar Djohan, yang juga Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero), menutup sesi dengan menegaskan kesiapan asosiasi untuk mendukung percepatan hilirisasi baja nasional. Ia menyatakan bahwa industri baja nasional harus memperkuat posisi di kawasan regional melalui kolaborasi dan sinergi yang berkelanjutan.

    Ia juga menjelaskan bahwa, ISSEI 2025 adalah acara yang penting, tidak hanya sebagai perhelatan nasional industri baja Indonesia, tapi juga mengundang peserta dari luar negeri, serta asosiasi negara-negara ASEAN, South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI). Tujuannya adalah membangun kekuatan kolektif yang solid, sehingga rantai pasok regional dapat menjadi pilar baru dalam membentuk kolaborasi dan sinergi yang lebih besar, kuat, dan berkelanjutan.

    (ara/ara)

  • Aturan Baru, WNA Wajib ke Kantor Imigrasi Untuk Perpanjangan Izin Tinggal

    Aturan Baru, WNA Wajib ke Kantor Imigrasi Untuk Perpanjangan Izin Tinggal

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan peraturan baru dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia. Kini WNA wajib mendatangi kantor Imigrasi untuk melakukan perpanjangan izin tinggal.

    Aturan tersebut berdasarkan Surat Edaran Nomor IMI-417.GR.01.01 Tahun 2025 dan efektif berlaku mulai 29 Mei 2025. WNA yang berada di Indonesia wajib melakukan pengambilan foto dan wawancara di kantor imigrasi saat mengajukan perpanjangan izin tinggal.

    Langkah pertama, WNA harus melakukan pendaftaran permohonan izin tinggal dan pengunggahan dokumen persyaratan secara online melalui website evisa.imigrasi.go.id. Prosedur tersebut juga berlaku bagi WNA pemegang visa on arrival (VoA).

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman menjelaskan kebijakan ini ditetapkan dengan tujuan damage control. Yakni meminimalisasi potensi penyalahgunaan izin tinggal, menjaga ketertiban administrasi keimigrasian serta mengawasi peran penjamin WNA.

    “Penyesuaian tata cara perpanjangan izin tinggal ini kami canangkan dengan mencermati hasil evaluasi menyeluruh oleh Ditjen Imigrasi. Kami mendapati bahwa angka penyalahgunaan izin tinggal dan juga penjamin yang tidak memenuhi tanggung jawabnya masih tinggi. Pada operasi penanaman modal asing (OPS PMA) contohnya, yang dilakukan bersama BKPM selama triwulan pertama 2025, Ditjen Imigrasi berhasil menjaring total 546 WNA dengan dugaan penyalahgunaan izin tinggal serta total 215 perusahaan yang diduga fiktif dan perusahaan bermasalah yang telah dicabut izin usahanya oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” kata Yuldi dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).

    Yuldi juga mengingatkan kepada WNA yang sedang memproses perpanjangan izin tinggal atau perubahan data agar memberikan keterangan yang benar pada saat melakukan wawancara dengan petugas.

    Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto berharap dengan diberlakukannya aturan tersebut, dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Indonesia. Serta memastikan seluruh proses keimigrasian berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    Berdasarkan data statistik periodik tindakan administratif keimigrasian pada periode Januari sampai April 2024 sebanyak 1.610 WNA, sedangkan periode Januari sampai dengan April 2025 sebanyak 2.201 WNA.

    (dek/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Investor China Nikmati Tax Holiday, Pemerintah: Strategi Tarik Investasi Asing

    Investor China Nikmati Tax Holiday, Pemerintah: Strategi Tarik Investasi Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan daur ulang asal China, GEM Co.Ltd. melalui anak perusahannya PT QMB New Energy Material, menjadi salah satu investor di Morowali yang menikmati fasilitas tax holiday dari pemerintah.

    Departemen Keuangan QMB menyampaikan melalui penanaman modal di Morowali tersebut, perusahaan mendapatkan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) Badan.

    ⁠”Ada pembebasan pajak penghasilan selama 10 tahun dan tambahan pengurangan [PPh] sebesar 50% selama 2 tahun,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (30/5/2025).

    Melansir dari halaman resmi QMB, perusahaan di Sulawesi Tengah ini merupakan perusahaan patungan antara GEM Co.,Ltd., Tsingshan Holding Group, Brunp (anggota Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.), Ecopro BM dari Korea Selatan, dan Hanwa Co. Ltd. dari Jepang.

    Bukan hanya membangun pabrik, GEM bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) turut bekerja sama membangun China-Indonesia Joint Laboratory untuk R&D nikel senilai US$30 juta.

    Meski demikian, GEM menyampaikan bahwa pihaknya tidak memanfaatkan fasilitas super deduction tax karena telah menerima tax holiday.

    Bahkan, perusahaan asal China tersebut menambah investasinya dengan membangun International Green Industrial Park/IGIP di Morowali, yang diestimasi senilai US$8 miliar atau Rp129,74 triliun (kurs Rp16.217 per dolar AS).

    Pendiri GEM Xu Kaihua menyampaikan bahwa saat sejumlah pemain nikel membangun industri baterai untuk kendaraan listrik atau electronic vehicle (EV), perusahaannya fokus membangun IGIP yang mengarah pada daur ulang baterai yang nol emisi.

    “Pembangunan IGIP tahap awal US$2 miliar. Total estimasi US$8 miliar,” ujarnya kepada wartawan usai kunjungannya di ITB, Sabtu (24/5/2025).

    Pemerintah Terus Tawarkan Insentif

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa pemerintah memang terus menawarkan sejumlah insentif dan fasilitas seperti tax holiday maupun tax allowance untuk menarik investasi asing.

    Todotua menuturkan di depan para investor asal China, bahwa indonesia akan memberikan insentif dan fasilitas investasi yang kompetitif bagi investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

    “Ini merupakan strategi kami untuk meningkatkan daya saing di negara kami, seperti tax holiday, serta untuk mendorong investasi dalam pelatihan dan R&D,” ujarnya dalam giat Tri Hita Kirana: Inaugural Global Business Summit on Belt and Road Infrastructure di kantor BKPM, Minggu (25/5/2025).

    Libur pajak atau tax holiday berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau Corporate Income Tax (CIT), yakni pengurangan sebesar 100% dari jumlah PPh badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp500 miliar (setara US$33,5 juta) atau lebih untuk jangka waktu 5—20 tahun.

    Investor juga memungkinkan untuk mendapatkan tambahan pengurangan PPh Badan sebesar 50%.

    Bagi investor yang melakukan investasi kurang dari ketentuan tersebut, pemerintah juga memberikan mini tax holiday berupa pengurangan PPh Badan sebesar 50% untuk investasi senilai Rp100 miliar (US$6,7 juta) atau paling banyak Rp500 miliar untuk periode 5 tahun. Pengurangan PPB tambahan sebesar 25% selama 2 tahun.

    Bukan hanya itu, terdapat pula tax allowance berupa pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan PPh sebesar 30% dari nilai aset tetap awal (5% per tahun selama 6 tahun) untuk bidang usaha tertentu dan/atau di wilayah tertentu.

    Selain itu, pengurangan depresiasi dan amortisasi yang dipercepat atas aset berwujud atau aset tidak berwujud. Lalu, PPh atas dividen sebesar 10% atau tarif pajak yang lebih rendah sesuai perjanjian pajak yang berlaku serta perpanjangan periode pengalihan kerugian selama 5—10 tahun.

    Dalam rangka kemudahan investasi juga, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk untuk impor mesin, barang, dan bahan baku untuk industri dan sektor jasa selama 2 tahun atau lebih bagi perusahaan yang menggunakan mesin buatan lokal (minimal 30%).

    Sementara bagi investor yang memberikan edukasi, pemerintah memberikan super deduction tax berupa pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan PPh hingga 200% dari biaya kegiatan pendidikan.

    Kebijakan tersebut juga termasuk pengurangan penghasilan bersih yang dikenakan pajak penghasilan sebesar 60% dari total investasi (usaha baru atau perluasan) dalam aset tetap untuk industri padat karya serta pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan pajak penghasilan hingga 300% dari biaya kegiatan R&D.

    Terakhir, Todotua mempromosikan keberadaan 25 kawasan ekonomi khusus dengan insentif tambahan dan fasilitas bagi investor berupa kawasan perdagangan bebas dengan pembebasan bea dan pajak untuk impor, pengolahan, dan ekspor barang.

    “Negara ini merupakan gerbang menuju pasar tunggal regional dengan 680 juta penduduk. Indonesia juga terhubung dengan pasar global utama, termasuk China, India, dan Eropa melalui European Free Trade Association,” ungkapnya.

    Adapun, menurut Laporan Perpajakan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan 2023, pemerintah telah memberikan tax allowance untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu terkait hilirisasi senilai Rp21 miliar.

    Sementara pemanfaatan tax holiday untuk industri pionir terkait hilirisasi senilai Rp3,84 triliun.

  • Jangan Membalikkan Punggung, Nadiem Diminta Tanggung Jawab di Korupsi Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun

    Jangan Membalikkan Punggung, Nadiem Diminta Tanggung Jawab di Korupsi Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun

    GELORA.CO – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf, menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019–2022. Ia menekankan pentingnya pertanggungjawaban moral dan hukum dari pihak-pihak terkait, terutama dalam pengadaan laptop dengan sistem operasi Chrome/Chromebook senilai Rp9,98 triliun yang terjadi di era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

    Menurut Hudi, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah bekerja secara profesional dengan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan setelah menemukan adanya dugaan permufakatan jahat dalam proses pengadaan tersebut. Namun, ia mendorong agar Kejagung menggali lebih dalam untuk menemukan kemungkinan adanya unsur korupsi lainnya, seperti suap atau kerugian negara.

    “Menurut saya Kejagung sudah profesional dengan menemukan dugaan kemufakatan jahat dalam pengadaan laptop tersebut. Namun kejaksaan dapat menggali lebih dalam lagi untuk menemukan alat bukti yang cukup agar pelaku dapat dijerat tindak pidana korupsi,” kata Hudi saat dihubungi Inilah.com, Selasa (27/5/2025).

    Hudi juga berharap para pejabat Kemendikbudristek, termasuk Nadiem Makarim, bersikap kesatria dan tidak melempar tanggung jawab kepada bawahan.

    Ia mencontohkan almarhum Theo F. Toemion, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang dinilainya menunjukkan sikap kesatria ketika ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dana program Tahun Investasi Indonesia 2003–2004. Saat itu, Theo mengambil alih seluruh tanggung jawab atas tindakan anak buahnya.

    “Saya baru menemukan pejabat tinggi negara yang tidak melempar tanggung jawab atau kesalahan ke anak buah. Semua kesalahan anak buah menjadi tanggung jawab beliau,” tutur Hudi.

    Ia menegaskan, “Seyogyanya sifat ksatria beliau (Theo) diikuti pejabat tinggi lainnya. Jangan salahkan low management. Berdasarkan contoh Pak Theo, saya menghimbau kepada pejabat tinggi negara: jangan membalikkan punggung dengan membuang kesalahan pada anak buah apabila instansinya diduga melakukan korupsi.”

    Lebih lanjut, Hudi mendesak Kejagung untuk mengembangkan penyidikan terhadap pihak luar kementerian, termasuk vendor yang terlibat dalam pengadaan laptop Chromebook tersebut.

    “Kejagung penting untuk melakukan pengembangan kasus, selain di internal kementerian juga keluar kementerian. Semuanya harus disisir sampai tuntas jika ada yang terlibat dan termasuk yang menikmati uang hasil korupsi,” tegasnya.

    Sebelumnya, penyidik Jampidsus Kejagung telah menaikkan kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek pada periode 2019–2022 ke tahap penyidikan sejak 20 Mei 2025. Proyek tersebut berlangsung saat Nadiem Makarim menjabat sebagai Mendikbudristek.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa dugaan korupsi bermula dari usulan internal Kemendikbudristek kepada tim teknis untuk menyusun kajian pengadaan perangkat, yang diarahkan secara khusus kepada spesifikasi Chromebook. Padahal, kajian awal merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows karena dinilai lebih fleksibel.

    “Tim Teknis Perencanaan Pembuatan Kajian Pengadaan Peralatan TIK dalam Kajian Pertama (Buku Putih) merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan Operating System (OS) Windows. Namun Kemendikbudristek saat itu mengganti Kajian Pertama tersebut dengan kajian baru dengan menggunakan spesifikasi Operating System Chrome/Chromebook,” ujar Harli, Senin (26/5/2025).

    Ia menambahkan bahwa terdapat permufakatan jahat antara pihak kementerian dan tim teknis yang diarahkan untuk memenangkan Chromebook dalam proses pengadaan.

    “Ditemukan adanya tindakan persekongkolan atau permufakatan jahat dengan cara mengarahkan kepada Tim Teknis yang baru agar dalam membuat Kajian Teknis Pengadaan Peralatan TIK diunggulkan untuk menggunakan laptop dengan Operating System Chromebook,” jelasnya.

    Padahal, kata Harli, pada 2018–2019, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) telah melakukan uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook. Hasilnya menunjukkan perangkat hanya optimal jika didukung oleh jaringan internet yang stabil, sementara infrastruktur internet di Indonesia saat itu belum merata.

    “(Pengadaan) bukan atas dasar kebutuhan ketersediaan peralatan TIK yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) serta kegiatan belajar mengajar,” tegas Harli.

    Total anggaran pengadaan TIK untuk tahun 2020–2022 mencapai Rp9,98 triliun, terdiri dari Rp3,58 triliun dari anggaran Kemendikbudristek dan Rp6,39 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

    “Sehingga jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp9.982.485.541.000,” ungkap Harli.

    Sebagai bagian dari penyidikan, tim Jampidsus Kejagung menggeledah dua unit hunian yang diduga milik staf khusus Mendikbudristek era Nadiem, masing-masing berinisial FH dan JT. Penggeledahan dilakukan pada Rabu, 21 Mei 2025, di Apartemen Kuningan Place dan Apartemen Ciputra World 2, Jakarta Selatan.

    Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita 24 item barang bukti, terdiri dari 9 barang bukti elektronik seperti laptop dan ponsel, serta 15 dokumen seperti buku agenda.

    Berdasarkan data publik, lima staf khusus Mendikbudristek di era Nadiem Makarim antara lain:

    Pramoda Dei Sudarmo, MBA., MPA (Bidang Kompetensi dan Manajemen)Muhamad Heikal, S.Ip., MPC (Bidang Komunikasi dan Media)Fiona Handayani, MBA (Bidang Isu-Isu Strategis)Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D (Bidang Pembelajaran)Jurist Tan, BA., MPA/ID (Bidang Pemerintahan)