Kementrian Lembaga: BKPM

Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) dinilai berpotensi besar mendongkrak ekspor nasional ke pasar Eropa. Namun, perlu reformasi strategis untuk mengoptimalkan potensi kerja sama tersebut. 

Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo Irhamna mengatakan bahwa peluang IEU-CEPA hanya akan optimal jika diiringi dengan pembenahan kelembagaan dan strategi diplomasi ekonomi Indonesia di luar negeri.

“Agenda ekspor kita tidak mentereng [ke Eropa] karena terhambat aspek kelembagaan, diplomasi ekonomi terpinggirkan agenda diplomasi politik karena duta besar dan wakil dubes dari Kemenlu, bukan Kemendag,” kata Ariyo kepada Bisnis, Senin (14/7/2025). 

Menurut Ariyo, ada tiga faktor utama yang menjadi penentu peningkatan ekspor Indonesia ke Eropa setelah IEU-CEPA diratifikasi. Pertama, preferensi pasar Eropa terhadap produk-produk yang berkelanjutan dan memiliki standar tinggi. 

Kedua, diversifikasi pasokan Eropa sebagai respons terhadap ketegangan geopolitik global seperti dengan China dan Rusia. 

Ketiga, potensi penghapusan tarif impor (0%) dari Uni Eropa yang akan memberi keunggulan kompetitif bagi Indonesia dibanding negara Asean lain yang belum memiliki free trade agreement (FTA) dengan Uni Eropa.

Meski demikian, Ariyo juga mencatat bahwa Uni Eropa memiliki tantangan struktural tersendiri. 

“Struktur tarif dan regulasi teknis di UE jauh lebih kompleks daripada Amerika Serikat, misalnya ketentuan REACH, sertifikasi lingkungan, hingga carbon border adjustment mechanism,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa daya saing Indonesia ke depan harus dibangun berdasarkan keberlanjutan, kualitas, dan nilai tambah, bukan hanya sekadar substitusi pasar dari negara lain.

Lebih lanjut, Ariyo menyoroti kelemahan mendasar dalam sistem diplomasi luar negeri Indonesia yang selama ini belum menempatkan ekspor dan investasi sebagai prioritas utama. 

“Salah satu kelemahan krusial yang selama ini menghambat optimalisasi perjanjian dagang Indonesia adalah struktur kelembagaan diplomasi luar negeri yang terlalu terfokus pada agenda politik dan belum cukup menjadikan ekspor dan investasi sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Untuk itu, Ariyo merekomendasikan tiga reformasi strategis, yakni dengan menempatkan wakil duta besar dari kementerian teknis seperti Kementerian Perdagangan dan/atau Kementerian Investasi/BKPM. 

“Saat ini mayoritas dubes dan wakil dubes berasal dari Kementerian Luar Negeri yang orientasinya masih sangat politis. Padahal, di era persaingan ekonomi global, KBRI harus berperan sebagai markas dagangIndonesia di luar negeri,” katanya. 

Apalagi, negara-negara pesaing seperti Korea Selatan, China, dan Vietnam disebut sudah menempatkan diplomat ekonomi dari kementerian teknis di berbagai perwakilan luar negeri mereka.

Ariyo menyoroti lemahnya kapasitas atase perdagangan yang selama ini menjadi ujung tombak diplomasi ekonomi. 

“Di KBRI London saja, atase perdagangan bekerja sendirian, bahkan masih banyak KBRI yang tidak memiliki atase perdagangan sama sekali,” ungkapnya. 

Idealnya, menurut dia, tim tersebut terdiri atas kombinasi diplomat karier dan profesional dari kementerian teknis, dengan tugas aktif membangun jejaring pasar, menyelesaikan hambatan regulasi, hingga membuka akses pembiayaan ekspor.

Lebih lanjut, dia mendorong sinkronisasi perjanjian CEPA dengan program promosi perdagangan. 

“Perjanjian seperti IEU-CEPA hanya akan berdampak nyata jika diikuti oleh aktivasi pasar. Tanpa aktivasi kelembagaan di lapangan, tarif 0% tidak akan otomatis meningkatkan ekspor,” pungkasnya.