Kementrian Lembaga: BKPM

  • Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di mimbar pidato perdananya sebagai Presiden RI di MPR, Prabowo Subianto tampil galak terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut terus merugi tapi memanjakan para dewan direksi.
    Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), sore kemarin.
    Prabowo mengupas habis masalah BUMN yang terus-menerus merugi.
    Tapi di sisi lain, Prabowo heran dewan direksi dan komisaris BUMN mendapatkan tantiem, atau duit penghargaan yang nilainya bisa menyentuh Rp 40 miliar per tahun.
    Dikutip dari Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2009, tantiem memiliki pengertian penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris persero apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian.
    “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
    Atas dasar ini juga, Prabowo menghapus klausul tantiem ini.
    “Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi yang perusahaannya merugi.
    Selain itu, kata Prabowo, kalaupun suatu perusahaan BUMN mengalami keuntungan, untungnya harus nyata.
    “Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
     
    Atas penghapusan tantiem ini dari BUMN yang merugi, Prabowo menantang para direksi dan komisaris yang tidak menerima sistem baru tersebut.
    Karena menurut Prabowo, hal yang tidak masuk akal adalah perusahan merugi tetapi foya-foya membayar kinerja direksi yang tak mampu membuat perusahaan untung.
    Sebab itu, Prabowo menantang bagi direksi dan komisaris yang keberatan tak ada tantiem untuk mundur dari jabatan.
    “Tapi, ini serius, tidak masuk akal. Jadi, direksi dan komisaris, kalau keberatan tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” ujar Prabowo.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut mengaminkan kebijakan Prabowo atas penghilangan tantiem bagi BUMN yang merugi.
    Dia mengatakan, kebijakan itu bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp 18 triliun.
    Dasco yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut, tidak hanya tantiem yang dihilangkan, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris perusahaan BUMN.
    “Ya, “Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi,” ujar Dasco.
    “Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” sambung dia.
    Selain itu, Dasco juga mengungkapkan strategi Prabowo menempatkan 30 wakil menteri menjadi komisaris BUMN.
    Dia mengatakan, para wamen tersebut tak hanya untuk gaya-gayaan dan mendapat penghasilan lebih dari jabatan komisaris.
    Tetapi juga untuk menjadi “CCTV” Prabowo mengawasi kinerja BUMN yang selama ini terus merugi.
    Para wamen ini juga disebutkan tidak mendapatkan tantiem sebagai komisaris.
    “Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah,” imbuh dia.
    Berikut ini daftar 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero).
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia.
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BKPM yakin Danantara bantu capai target investasi Rp2.175 triliun

    BKPM yakin Danantara bantu capai target investasi Rp2.175 triliun

    Danantara ini menimbulkan keyakinan dari para investor, terutama investor luar negeri saat mereka berinvestasi di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani meyakini Danantara dapat membantu merealisasikan target investasi sebesar Rp2.175,26 triliun pada 2026.

    “Danantara ini menimbulkan keyakinan atau confidence (kepercayaan diri) dari para investor, terutama investor luar negeri saat mereka berinvestasi di Indonesia,” ucap Rosan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

    Rosan menyampaikan Danantara yang merupakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, membantu para investor luar negeri untuk melihat mana saja proyek-proyek di Indonesia dengan tingkat keuntungan yang baik.

    Kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, berperan penting dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Rosan menyampaikan dibutuhkan penanaman modal asing dan dalam negeri senilai Rp13.032,8 triliun dalam rentang 2025–2029.

    Melalui paparannya, Rosan menyampaikan target investasi pada 2025–2029 itu lebih tinggi sekitar 43 persen apabila dibandingkan dengan capaian investasi dalam 10 tahun terakhir, yakni 2014–2024 sebesar Rp9.912 triliun.

    “Kontribusi dari investasi ini juga diharapkan terus meningkat, karena memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan, daya beli, dan juga ekspor nasional,” ucap Rosan.

    Oleh karena itu, Rosan berusaha untuk memperbaiki iklim investasi dengan melakukan perubahan aturan. Perubahan aturan tersebut diwujudkan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    PP 28, kata Rosan, disusun untuk menjawab tiga tantangan utama, yaitu kepastian izin berusaha, simplifikasi proses, dan restrukturisasi regulasi.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan membaik pada semester II-2025 hingga 2026, terutama didorong dengan peningkatan investasi dan belanja pemerintah.

    Selain investasi dan belanja pemerintah, ia menyatakan stimulus ekonomi yang telah diberikan sepanjang semester I-2025 sebesar Rp61 triliun turut mendukung ketahanan ekonomi nasional.

    Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, ia menyampaikan pemerintah juga akan terus melanjutkan deregulasi sejumlah aturan yang diperlukan, seperti mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Peraturan tersebut direvisi dan digantikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Pemerintah juga akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar untuk meningkatkan kepercayaan investor.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Investasi Energi Terbarukan Indonesia Lambat, Ini Penyebabnya – Page 3

    Investasi Energi Terbarukan Indonesia Lambat, Ini Penyebabnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengamini capaian investasi sektor energi baru terbarukan (EBT) masih rendah. Penyebabnya, industri penyerap EBT belum berkembang di Indonesia.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan menjelaskan investor juga cenderung menunggu.

    “Persoalannya sebenarnya pertama begini, ekspansi dari sisi merekanya (investor) juga, itu juga dengan situasi yang berkembang sekarang, dengan situasi market yang juga tidak sedang menunggu dengan baik, ini menyebabkan demand terhadap listrik juga menurun,” kata Nurul Ichwan di Kantor BKPM, Jakarta, dikutip Kamis (14/8/2025).

    Dia bilang, perlu dipertimbangkan juga soal investasi yang digelontorkan bisa diserap oleh publik. Maka, perlunya upaya untuk menumbuhkan industri penyerap EBT tadi di Tanah Air. Salah satunya merujuk pada industri mobil listrik.

    Peningkatan permintaan ini akan menjadi satu hal yang menarik bagi investor. Dia menegaskan, investor tak akan mau menanamkan modalnya tanpa ada kepastian pasarnya.

    “Ketika demand dari elektriknya juga mulai meningkat, maka pada saat itulah, baru kita melihat yang namanya marketnya ada. Teman-teman, kawan-kawan itu kalau mau investasi, itu yang selalu ditanya duluan, market. Tidak ada investasi yang memulai, saya bangun duluan, nanti marketnya bisa saya ciptakan. Jarang yang kayak begitu,” tuturnya.

     

  • Pemerintah siapkan deregulasi berbasis AI efisienkan layanan publik

    Pemerintah siapkan deregulasi berbasis AI efisienkan layanan publik

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Bayu Saputra

    Pemerintah siapkan deregulasi berbasis AI efisienkan layanan publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 06:39 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah dalam proses merampungkan deregulasi berbasis Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI) atau penyederhanaan aturan berbasis AI.

    Konsep ini merupakan bagian dari pengembangan Government Technology (GovTech) yang bertujuan mengefisienkan layanan publik. Penerapan teknologi AI diharapkan dapat meminimalkan praktik penyelewengan.

    “Deregulasi nanti mau kita paparkan kepada Presiden Prabowo Subianto, itu juga sekarang berbasis AI, sedang kita kerjakan ini. Kalau itu terjadi, maka penyelewengan-penyelewengan itu pasti akan makin turun,” ujar Luhut di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan, deregulasi berbasis AI itu nantinya akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

    Prosesnya melibatkan koordinasi antara DEN dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    “Kita ada koordinasi dengan Menteri Investasi karena ada PP 28. Nah PP 28 ini kita programkan supaya bisa masuk di AI,” jelasnya.

    Lebih lanjut, terkait pengembangan GovTech, Luhut mengatakan pemerintah akan meresmikan proyek percontohan GovTech berbasis AI di Banyuwangi pada September 2025.

    “Kalau ini sukses, ya sudah terus kembangkan sehingga data-data kita itu betul-betul dengan berbasis AI, jadi bisa kita upgrade di-update setiap waktu, karena dia basisnya adalah AI,” ujarnya.

    Luhut meyakini proyek tersebut akan berhasil. Sebab, dirinya juga menyoroti sejumlah portofolio digital karya anak bangsa, mulai dari aplikasi PeduliLindungi, e-Katalog yang menghemat 40 persen belanja, hingga Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA).

    Dengan integrasi berbagai sistem digital tersebut, Luhut optimistis Indonesia akan menjadi lebih kompetitif.

    Sumber : Antara

  • Kapitalisasi Investasi dan Masa Depan Ekonomi Bersama RI

    Kapitalisasi Investasi dan Masa Depan Ekonomi Bersama RI

    Jakarta

    Hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Singapura dapat dikarakterisasi sebagai kemitraan finansial dan ekonomi yang telah teruji soliditasnya serta mutualismenya. Sejak terjalinnya hubungan diplomatik secara resmi pada tahun 1966, kemitraan ini telah berevolusi menjadi salah satu pilar utama stabilitas dan pertumbuhan di Asia Tenggara, ditopang oleh arus modal, volume perdagangan yang masif, dan interdependensi industri yang mendalam.

    Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Singapura, Prof. S. Jayakumar pada tahun 2002, “Indonesia adalah salah satu tetangga terdekat Singapura dan mitra dagang utama. Terdapat kepentingan yang mendalam dan abadi terhadap stabilitas Indonesia sebagai negara kesatuan, pertumbuhan, dan kemakmurannya.”Oleh karena itu, partisipasi kedua negara sebagai negara pendiri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 1967 dapat dipandang sebagai konvergensi visi strategis untuk menjadikan kawasan ini sebagai zona pertumbuhan ekonomi.

    Keberhasilan kemitraan ini secara empiris direfleksikan dalam agregat data finansial yang kredibel. Singapura secara konsisten telah menempati posisi sebagai investor asing langsung (FDI) terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM, hingga September 2024, kapitalisasi investasi dari Singapura di Indonesia dilaporkan mencapai U$14,35 miliar, menyusul pencapaianUS15,36 miliar pada tahun fiskal 2023.

    Arus modal ini tidak terbatas pada representasi numerik, melainkan telah menjadi katalis bagi sektor-sektor krusial seperti manufaktur, properti, pariwisata, dan industri digital, yang secara signifikan menciptakan lapangan kerja serta memfasilitasi transfer pengetahuan. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) merupakan contoh konkret di mana investasi Singapura berkontribusi pada pembangunan ekosistem ekonomi yang dinamis dan terintegrasi.

    Di samping investasi, perdagangan bilateral juga menunjukkan volume yang substansial. Pada tahun 2024, total perdagangan barang antara kedua negara tercatat sebesar SG$ 74,16 miliar (sekitar US$ 55 miliar). Data ini menegaskan posisi Singapura sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, dengan nilai ekspor Singapura ke Indonesia mencapai US$ 39,83 miliar.

    Sektor pariwisata turut berfungsi sebagai salah satu penopang kolaborasi ekonomi, didukung oleh kunjungan wisatawan dari kedua negara yang mendorong pertumbuhan sektor jasa dan penerimaan devisa. Jaringan industri dan keuangan yang kuat telah terbentuk, saling menopang dan menjadi tulang punggung perekonomian kawasan.

    Adapun kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan terus dilaksanakan sebagai pilar penting stabilitas regional. Sementara itu, kolaborasi dalam pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkatkan melalui program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan. Kemitraan riset dan program gelar bersama terjalin di antara universitas-universitas dari kedua negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing di era digital.

    Fluktuasi Hubungan Bilateral

    Kendati manifestasi keberhasilan finansial ini nyata, dinamika hubungan antara Indonesia dan Singapura tidak dapat diklasifikasikan sebagai entitas yang sederhana. Sebagaimana telah dianalisis secara akademis oleh M.M. Mas’oed (2024), terdapat kompleksitas di mana ‘Goliath’ (Indonesia) dapat terlihat tidak berdaya di hadapan ‘Lilliput’ (Singapura) dalam konteks-konteks tertentu.

    Dinamika ini justru menjadikan ikatan bilateral ini begitu dinamis dan krusial. Dalam konteks geopolitik dan ekonomi Asia Tenggara, hubungan Indonesia dan Singapura dapat dianalogikan sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.

    Proyeksi ke depan mengindikasikan adanya tendensi penguatan dan pendalaman hubungan bilateral, didorong oleh konstelasi faktor global dan regional. Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara, kedua negara memiliki potensi substansial untuk berkolaborasi.

    Singapura, sebagai sentra keuangan dan teknologi regional, dapat bertindak sebagai mitra strategis bagi Indonesia dalam mengembangkan ekosistem digital, termasuk di bidang e-commerce, fintech, dan startup. Fokus global pada transisi energi dan keberlanjutan juga membuka peluang kerja sama yang luas dalam pengembangan energi terbarukan dan teknologi hijau.

    Kolaborasi semacam ini esensial untuk memenuhi komitmen iklim global dan menciptakan ekonomi hijau yang kompetitif. Peningkatan konektivitas dan infrastruktur akan terus menjadi prioritas guna memperlancar aliran barang, jasa, dan manusia, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi ekonomi. Sebagai anggota kunci ASEAN, peran organisasi ini menjadi sentral dalam menjaga stabilitas dan mempromosikan integrasi ekonomi kawasan.

    Kerja sama dalam kerangka ASEAN akan menjadi platform penting untuk mengatasi tantangan regional dan global, termasuk isu-isu perdagangan dan investasi. Indonesia juga secara proaktif berupaya untuk menarik lebih banyak investasi dari Singapura, terutama di sektor-sektor strategis dan hilirisasi.

    Menjaga Relasi

    Momentum peringatan 60 tahun Hari Nasional Singapura pada tanggal 9 Agustus 2025 berfungsi sebagai sebuah imperatif fundamental bagi seluruh konstituen, baik pada tataran Government-to-Government (G2G) maupun People-to-People (P2P), untuk terus merawat ikatan ini. Ucapan selamat Hari Nasional dari rakyat Indonesia kepada Singapura, oleh karena itu, lebih dari sekadar formalitas; itu merupakan ekspresi penghormatan, apresiasi, dan komitmen untuk memelihara hubungan yang konstruktif.

    Perayaan 60 tahun kemerdekaan Singapura menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari peran tetangga dan mitra strategisnya. Oleh karenanya, penting bagi kedua belah pihak untuk terus merawat ikatan ini. Pada tataran G2G, dialog yang terbuka dan konstruktif merupakan prasyarat esensial untuk resolusi diferensiasi dan perumusan kebijakan yang saling menguntungkan, terutama dalam aspek ekonomi dan perdagangan.

    Sementara itu, di tingkat P2P, interaksi budaya, pariwisata, pertukaran pendidikan, dan kolaborasi antarkomunitas perlu terus diakselerasi. Frekuensi interaksi antarkomunitas yang meningkat diyakini dapat mengkonsolidasi ikatan persahabatan yang tidak dapat dipisahkan oleh delimitasi teritorial.

    Pada akhirnya, hubungan Indonesia dan Singapura adalah contoh kemitraan strategis yang saling melengkapi. Singapura, sebagai pusat keuangan dan teknologi, akan senantiasa membutuhkan Indonesia sebagai pasar yang besar, sumber daya yang melimpah, dan tenaga kerja yang produktif.

    Sebaliknya, Indonesia akan terus mendapatkan manfaat dari investasi, keahlian, dan konektivitas global yang ditawarkan Singapura. Melalui dialog, komitmen, dan dukungan penuh, hubungan ini diyakini akan terus berkembang untuk kemakmuran kedua negara, dan secara lebih luas, untuk stabilitas serta kemajuan ekonomi Asia Tenggara.

    Selamat Hari Nasional, Singapura! Majulah Singapura! 🇸🇬🇮🇩

    Rioberto Sidauruk
    Pemerhati Hubungan Industri Regional ASEAN

    Lihat juga Video ‘Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan Kemerdekaan Singapura’:

    Halaman 2 dari 3

    (ang/ang)

  • Bocoran BKPM: Ekosistem Apple Mau Tanam Modal ke Indonesia – Page 3

    Bocoran BKPM: Ekosistem Apple Mau Tanam Modal ke Indonesia – Page 3

    Menurut Febri, produk Apple tidak dikategorikan sebagai produk Amerika Serikat, meskipun berasal dari perusahaan AS. Hal ini karena proses produksinya dilakukan di luar negeri. “Harus diingat bahwa Apple adalah perusahaan Amerika yang berproduksi di luar Amerika. Dan dengan demikian, maka produknya bukanlah produk Amerika,” ujarnya.

    Meski ada dinamika hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk soal pengenaan tarif resiprokal, Kemenperin menilai itu belum berdampak terhadap pelaksanaan MoU.Ia pun memastikan, komitmen Apple terhadap kerja sama investasi tetap solid.

    “Tidak ada (pengaruh soal perjanjian tarif AS dan RI) paling kami cuma memantau aja pelaksanaan MOU itu. (Dipastikan MoU nya tetap berjalan) insya Allah,” ujarnya.

  • Bocoran BKPM: Ekosistem Apple Mau Tanam Modal ke Indonesia – Page 3

    BKPM Tawarkan Indonesia Jadi Bagian Rantai Pasok Global di Ajang IISF 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menawarkan Indonesia masuk dalam rantai pasok global. Utamanya dalam ranah keberlanjutan atau sustainability global.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan, peluang itu bisa didapat dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) yang digelar dalam waktu dekat.

    “Nanti yang akan kita tawarkan di sana juga adalah menempatkan Indonesia sebagai resources dan negara yang memiliki comparative advantages,” kata Nurul usai Media Briefing IISF 2025, di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    “Untuk bekerjasama dengan pemilik teknologi, pemilik kapital dan pemilik akses global terhadap market untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari global supply chain for sustainability planet,” sambung dia.

    Nurul melirik para pakar dan calon investor yang hadir dalam ajang IISF 2025 tersebut nantinya. Menurutnya, Indonesia bisa mengeksplor apa yang menjadi tren teknologi ke depan hingga apa yang menjadi norma-norma baru terhadap sustainability dan investasi yang berkelanjutan.

    “Dan juga apa yang menjadi pusat-pusat potensi pembiayaan yang mungkin bisa diberikan oleh institusi-institusi global. Not necessarily berupa pinjaman, tetapi juga berupa grant dan juga kerjasama teknologi,” terangnya.

     

  • Presiden lepas keberangkatan anggota KADIN retreat di Magelang

    Presiden lepas keberangkatan anggota KADIN retreat di Magelang

    Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Jumat 8/8/ (Foto : Cahyo – Biro Pers Sekretariat Presiden) 

    Presiden lepas keberangkatan anggota KADIN retreat di Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 08:15 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan sekaligus melepas keberangkatan anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menuju kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah, pada 8 hingga 10 Agustus 2025. Pertemuan yang berlangsung di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat,(8/8/2025). 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan para peserta dipimpin langsung oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie. “Atas undangan Ketua Umum KADIN, Presiden Prabowo memberikan arahan sekaligus melepas keberangkatan peserta retreat tersebut,” ujar Seskab Teddy.

    Acara dihadiri oleh sekitar 230 anggota KADIN yang terdiri dari pengurus pusat dan ketua pengurus provinsi dari seluruh Indonesia. Tujuan pelaksanaan retreat pengurus KADIN salah satunya membentuk kedisiplinan. 

    “Retreat tersebut diselenggarakan untuk membentuk disiplin, nasionalisme, ketekunan, pengetahuan serta wawasan kebangsaan kepada para peserta yang merupakan pimpinan dan pemegang usaha industri swasta yang bergerak di berbagai bidang,” tambah Seskab.

    Ditambahkan pula bahwa kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum penguatan komitmen antara pemerintah dan pelaku usaha untuk bersinergi dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya di tengah tantangan global.

    Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

    Penulis : Sri Lestari

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo beri arahan dan lepas keberangkatan retret anggota KADIN

    Prabowo beri arahan dan lepas keberangkatan retret anggota KADIN

    Presiden Prabowo Subianto saat melangsungkan pertemuan dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di kediamannya, kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/8/2025). (ANTARA/HO-Sekretariat Presiden)

    Prabowo beri arahan dan lepas keberangkatan retret anggota KADIN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 22:59 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan sekaligus melepas keberangkatan anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menuju kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah, pada 8 hingga 10 Agustus 2025.

    Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat (8/8) malam, menginformasikan bahwa pertemuan yang berlangsung di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini dihadiri sekitar 230 anggota KADIN yang terdiri atas pengurus pusat dan ketua pengurus provinsi dari seluruh Indonesia.

    “Atas undangan Ketua Umum KADIN, Presiden Prabowo memberikan arahan sekaligus melepas keberangkatan peserta retret tersebut,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Ia mengatakan bahwa para peserta dalam kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

    Dalam keterangannya, Seskab Teddy juga menjelaskan tujuan pelaksanaan retret pengurus KADIN.

    “Retret tersebut diselenggarakan untuk membentuk disiplin, nasionalisme, ketekunan, pengetahuan serta wawasan kebangsaan kepada para peserta yang merupakan pimpinan dan pemegang usaha industri swasta yang bergerak di berbagai bidang,” katanya.

    Kegiatan ini juga diharapkan Teddy menjadi momentum penguatan komitmen antara pemerintah dan pelaku usaha untuk bersinergi dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya di tengah tantangan global.

    Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sumber : Antara

  • Percepat Hilirisasi Industri, Indonesia Intensifkan Kemitraan dengan Jepang

    Percepat Hilirisasi Industri, Indonesia Intensifkan Kemitraan dengan Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Persahabatan Indonesia–Jepang (PPIJ) menginisiasi dialog dan pertemuan pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta untuk membahas peluang investasi dan memperkuat kemitraan.

    Momen tersebut, Indonesia–Japan Executive Dialogue 2025, dihadiri oleh pimpinan eksekutif tingkat atas lebih dari 55 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia. Turut hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dan CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Anggota Dewan Ekonomi Nasional Muhammad Chatib Basri, serta Duta Besar Jepang H.E. Masaki Yasushi.

    Kehadiran mereka menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia–Jepang.

    Presiden PPIJ Rachmat Gobel menilai hubungan Indonesia–Jepang bukan hanya sejarah, melainkan fondasi untuk membangun masa depan bersama.

    “Forum ini menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi peluang baru, memperkuat komitmen jangka panjang, dan memastikan kemitraan kita relevan di era transformasi industri, energi berkelanjutan, dan digitalisasi,” ujar Rachmat Gobel dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

    Menurut dia, PPIJ berkomitmen menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan bisnis dan kebijakan, sehingga kemitraan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dan CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menambahkan, inisiatif seperti Indonesia–Japan Executive Dialogue 2025 sejalan dengan agenda strategis pemerintah untuk mempercepat hilirisasi industri, memperkuat rantai pasok, dan menarik investasi berkualitas tinggi.

    “Kolaborasi yang terbangun di forum ini akan menjadi modal penting bagi Indonesia dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045,” ujar Rosan.

    Selain investasi, forum ini juga mendorong kolaborasi lintas sektor melalui skema kerja sama pemerintah–swasta (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, dan ketahanan pangan. Model ini diharapkan menjadi katalis percepatan realisasi proyek strategis nasional sekaligus menjaga efisiensi fiskal.

    Beberapa proyek strategis KPBU yang saat ini telah melibatkan perusahaan swasta dan mitra Jepang menjadi contoh nyata dari sinergi yang terbangun antara kedua negara.

    Salah satunya adalah proyek Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG) di Bekasi, sebuah fasilitas pengujian kendaraan pertama di Indonesia dan bertaraf internasional yang dikembangkan melalui skema KPBU oleh Kementerian Perhubungan bersama konsorsium sejumlah perusahaan nasional, termasuk Gobel Group, dengan partisipasi aktif mitra dari Jepang.

    Dalam pelaksanaan skema pembiayaannya, proyek IIAPG berhasil mendapatkan pendanaan dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), melalui skema pinjaman investasi.

    Komitmen pendanaan dari dua lembaga keuangan asal Jepang ini menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap prospek industri otomotif Indonesia serta model KPBU yang transparan, bankable dan mencerminkan kuatnya kemitraan ekonomi bilateral Indonesia–Jepang di bidang infrastruktur industri dan transformasi teknologi otomotif.

    Proyek ini mendukung transformasi industri otomotif Indonesia menuju standar keselamatan dan keberlanjutan global.

    Contoh lainnya adalah Pelabuhan Patimban, proyek KPBU strategis di Subang, Jawa Barat, hasil kolaborasi antara pemerintah Indonesia, sektor swasta nasional, dan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

    Pelabuhan ini dirancang sebagai gerbang logistik utama yang memperkuat rantai pasok ekspor-impor serta mendukung pertumbuhan kawasan industri di sekitarnya.

    Selain itu, terdapat Anggrek Gorontalo International Terminal (AGIT), proyek KPBU yang dikelola Gobel Group di Gorontalo Utara sebagai pelabuhan internasional untuk menunjang ekspor komoditas unggulan daerah, termasuk perikanan dan hasil pertanian.

    Walaupun saat ini belum melibatkan mitra Jepang, AGIT memiliki potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut melalui penerapan teknologi, peningkatan manajemen rantai pasok, dan peluang investasi dari Jepang di masa mendatang.

    Dengan memadukan jejaring strategis, visi jangka panjang, dan komitmen bersama, Indonesia–Japan Executive Dialogue 2025 menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan Indonesia–Jepang—mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, membangun masa depan berkelanjutan, dan mempererat hubungan persahabatan antarbangsa yang telah terjalin selama hampir tujuh dekade.

    Sebagai catatan, Jepang telah menjadi salah satu mitra strategis investasi utama Indonesia selama hampir tujuh dekade, dengan catatan konsisten berada di jajaran atas negara investor asing.

    Tercatat sepanjang periode 2010–2024 nilai kumulatif realisasi investasi Jepang menempati peringkat kedua sebagai negara mitra investasi Indonesia dengan angka persentase rata rata tumbuh (growth) di atas 20% (2010-2024).

    Dalam laporan resmi JBIC (Japan Bank for International Cooperation) Edisi Juli 2025, Survei Tahunan JBIC Tahun Fiskal 2024 mengenai Operasi Bisnis Luar Negeri Perusahaan Jepang menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-4 sebagai negara paling menjanjikan untuk pengembangan bisnis dalam jangka menengah (tiga tahun ke depan).

    Faktor pendukungnya meliputi: pasar domestik terbesar di ASEAN dengan hampir 280 juta jiwa, kedekatan geografis dengan Jepang, pertumbuhan ekonomi stabil yang ditopang infrastruktur dan digitalisasi, biaya produksi kompetitif, peluang transisi energi, serta bonus demografi hingga 2045

    Meski demikian, berdasarkan data resmi Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi Jepang di Indonesia pada 2024 tercatat sebesar US$3,46 miliar, turun sekitar 24,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Penurunan ini menjadi momentum strategis untuk mengintensifkan kembali kemitraan melalui kolaborasi yang lebih terarah dan jangka panjang.