Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKPM

  • Pengusaha Tekstil Berharap Insentif Fiskal Sasar Pabrik ‘Nganggur’

    Pengusaha Tekstil Berharap Insentif Fiskal Sasar Pabrik ‘Nganggur’

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mengharapkan insentif fiskal yang khusus menyasar pada industri-industri yang sedang sekarat. Pasalnya, sejumlah pabrikan diduga menghentikan produksi karena sejumlah tantangan di pasar domestik. 

    Apalagi, pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menaikkan belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan menjadi Rp141,7 triliun atau naik dari proyeksi realisasi tahun ini Rp137,2 triliun. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, insentif fiskal yang diguyur pemerintah selama ini hanya efektif mendorong angka realisasi investasi baru. Sementara itu, kinerja industri existing tertekan hingga banyak kapasitas idle atau berhenti produksi. 

    “Ini juga sudah cukup bagus [menarik investasi baru], tinggal selanjutnya pemerintah memberikan insentif untuk mengaktivasi kapasitas-kapasitas produksi yang berhenti,” kata Redma kepada Bisnis, Kamis (21/8/2025). 

    Di sisi lain, Redma juga melihat investasi existing yang saat ini terhenti produksinya tidak dijadikan pertimbangan. Padahal, kapasitas produksi yang menganggur saat ini secara nilai investasi diperkirakan lebih besar dibandingkan investasi baru. 

    Adapun, merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi sektor industri tekstil yang masuk pada semester I/2025 mencapai Rp10,2 triliun dengan 5.406 proyek. Pada triwulan II/2025, angka investasinya mencapai Rp4,82 triliun. 

    “Jadi insentif yang diberikan harus langsung menjadi pengurang atau menurunkan biaya produksi di industri dan menurunkan modal kerja,” tuturnya. 

    Menurut dia, sejumlah insentif fiskal yang mesti diprioritaskan untuk mengaktivasi kapasitas produksi tekstil saat ini yaitu potongan PPN, diskon tarif listrik, harga gas bumi tertentu (HGBT) dengan pasokan 100% andal, dan subsidi bunga untuk modal kerja. 

    “Tapi insentif ini semuanya harus dikaitkan untuk pembelian bahan baku lokal agar manfaatnya lebih merata dan memperkuat integrasi hulu hilir sekaligus melakukan substitusi impor,” terangnya. 

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengungkapkan bahwa tren pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlanjut di 2025, meski skalanya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. 

    “Tambahan investasi yang masuk sebesar Rp10,2 triliun patut kita syukuri meski belum bisa menggantikan investasi yang setop, baik dari sisi produksi maupun sisi penyerapan tenaga kerja,” kata Farhan. 

  • Prabowo Kerja dari Hambalang Terus Pekan Ini, Istana Buka Suara Nasional 21 Agustus 2025

    Prabowo Kerja dari Hambalang Terus Pekan Ini, Istana Buka Suara Nasional 21 Agustus 2025

    Prabowo Kerja dari Hambalang Terus Pekan Ini, Istana Buka Suara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sepanjang pekan ini, atau hari-hari setelah perayaan HUT ke-80 RI di Istana, Jakarta, pada 17 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto belum berkegiatan di Istana.
    Alih-alih bekerja di Istana, Prabowo memilih memanggil menteri-menterinya untuk pergi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
    Sebab, pada Senin (18/8/2025) sampai Kamis (21/8/2025) ini, Prabowo menggelar rapat di Hambalang, bukan di Istana.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun angkat bicara perihal Prabowo yang memilih bekerja dari Hambalang.
    Prasetyo mengatakan, sebenarnya Prabowo tidak masalah mau bekerja dari manapun.
    “Enggak ada, ini kan hanya masalah ini saja, tempat saja. Mau di manapun enggak ada masalah. Saya tahu persis bahwa beliau bisa bekerja dari mana saja,” ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Kamis.
    Prasetyo menuturkan, pada Senin pekan ini, para menteri diliburkan.
    Namun, di hari tersebut, beberapa menteri tetap dipanggil ke Hambalang dan Jakarta.
    Selanjutnya, pada Selasa (19/8/2025), Prabowo memanggil Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Prabowo menagih perkembangan terbaru terkait penertiban tambang ilegal saat itu.
    Kemudian, pada Rabu (20/8/2025) kemarin, Prabowo masih memanggil Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ke Hambalang.
    Mereka membahas mengenai sejumlah hal, dimulai dari pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan negara.
    Selanjutnya, dilanjutkan dengan rapat mengenai pertambangan, membahas mengenai izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah, dan jenis tambang lainnya.
    Rabu malam, Prabowo rapat bersama para menteri terbatas yang membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional.
    Hari ini, Kamis (21/8/2025), Prabowo tetap bekerja di Hambalang.
    Prasetyo dan Seskab Teddy Indra Wijaya pun bertolak ke Hambalang dari Istana siang ini.
    “Dari pagi sampai malam hari ya begitulah, beliau enggak pernah mau ada hari yang kosong gitu,” imbuh Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

    Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan hilirisasi komoditas kelapa dalam negeri bisa melompat hingga 10.000% dari Rp26 triliun menjadi Rp2.600 triliun.

    Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Menurut Amran, kelapa memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar jika Indonesia tidak mengekspor kelapa secara mentah. Apalagi, kata dia, harga kelapa mentah yang dijual dalam negeri hanya sekitar Rp1.300 per kilogram.

    Padahal, Amran menyebut kelapa merupakan salah satu komoditas yang bisa membawa Indonesia menjadi negara super power.

    Di sisi lain, Indonesia justru hanya mengekspor kelapa mentah dengan nilai sekitar Rp26 triliun. Nilainya lebih rendah lantaran tidak dilakukan hilirisasi.

    Padahal, lanjut dia, jika pemerintah melakukan hilirisasi maka nilai ekspor komoditas ini akan jauh lebih tinggi, salah satunya disulap menjadi santan kelapa (coconut milk) dan minyak kelapa dara (virgin coconut oil/VCO).

    “Kita ekspor mentah [kelapa]. Kurang lebih Rp26 triliun sekarang, kalau kita olah ini yang kita ekspor adalah coconut milk dengan VCO. Ini 100 kali lipat 10.000%. Artinya apa? Kalau Rp26 triliun yang kita ekspor sekarang, kemudian kita hilirisasi itu menjadi Rp2.600 triliun, baru kelapa,” beber Amran.

    Amran menilai, untuk mendukung hilirisasi kelapa, maka diperlukan pabrik pengolahan kelapa. Amran menyebut harga pabrik pengolahan kelapa terjangkau dan dapat dibeli oleh UMKM.

    “Murah pabriknya. Itu cuma berapa? Rp30 miliar satu biji, murah. Kalau Rp30 miliar, UMKM berkumpul 100–1.000, omzetnya sisihkan 1 bulan. Ini selesai,” ujarnya.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya pernah mengungkap, salah satu perusahaan pengolahan kelapa asal China baru-baru ini membangun pabrik di Indonesia dengan nilai investasi awal yang dikucurkan mencapai US$100 juta atau setara Rp1,64 triliun (asumsi kurs Rp16.480 per dolar AS).

    “Baru saja pengelolaan kelapa yang tadinya kelapa kita ini diekspor ke China tanpa diolah, sekarang akan diolah di sini. Dan mereka adalah perusahaan nomor satu pengelolaan kelapa terbesar di dunia,” ujar Rosan di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Namun, Rosan enggan mengungkap nama perusahaan yang menggelontorkan investasi hilirisasi kelapa di dalam negeri. “Nanti mereka akan investasi di beberapa kota, tapi satu plan itu US$100 juta dan selama ini ternyata baru tahu angkanya diekspor kelapa kita murah benar harganya,” ucapnya.

    Menurutnya, kucuran investasi itu akan mendatangkan hilirisasi perkebunan, termasuk kelapa di Indonesia. “Tapi nanti di sini diolah sehingga hilirisasi kita ini sekarang masuk juga ke hilirisasi perkebunan, dan tidak hanya misalnya di kelapa sawit, tapi di industri-industri lainnya yang memang kita punya potensi yang sangat tinggi,” tuturnya.

    Dihubungi terpisah, pengamat menilai masuknya investasi asing di industri hilirisasi kelapa bulat bisa mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru di Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai investasi asing ke industri hilirisasi kelapa akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) di dalam negeri.

    Faisal menyebut pemerintah harus sudah mulai mendorong hilirisasi kelapa dengan memperkuat industri hulu terlebih dahulu, yakni meningkatkan bahan baku kelapa di dalam negeri.

    Untuk itu, lanjut Faisal, pemerintah harus meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas kelapa nasional di sentra-sentra produksi dengan melakukan peremajaan lahan-lahan yang tidak produktif.

    Sebab, dia mengatakan bahwa selama ini cukup besar luas lahan kelapa yang tidak produktif. “Nah ini harus didorong kalau ingin melakukan hilirisasi karena kalau tidak kita akan kekurangan bahan baku. Jadi justru malah hilirisasi yang terhambat karena bahan bakunya yang kurang,” kata Faisal kepada Bisnis.

  • RI Perlu Rp7,45 Kuadriliun Investasi untuk Tumbuh 5,4 Persen di 2026

    RI Perlu Rp7,45 Kuadriliun Investasi untuk Tumbuh 5,4 Persen di 2026

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp7,45 kuadriliun agar perekonomian nasional dapat mencapai pertumbuhan 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada tahun depan.

    “Untuk mencapai 5,4 persen pertumbuhan kita di tahun 2026 dibutuhkan Rp7.450 triliun dari total investment (investasi) di dalam GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto/PDB) kita,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 16 Agustus.

    Ia mengatakan bahwa tidak semua investasi tersebut harus bersumber dari APBN 2026. Ia menyatakan anggaran negara diharapkan hanya menjadi katalis untuk mengakselerasi kegiatan investasi.

    “Dari sisi investasi, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menyampaikan dan mengindikasikan tidak semuanya harus tergantung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tapi APBN menjadi katalis dan saling membantu,” kata Sri Mulyani.

    Ia menuturkan sektor target investasi pada tahun depan meliputi sektor mineral dan batu bara, transisi energi, ketahanan energi, hilirisasi pertanian, serta hilirisasi kelautan dan perikanan.

    Kerja sama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan para pelaku usaha swasta juga akan diperkuat sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia menyatakan terdapat tiga kontributor investasi pada 2026, yakni sektor swasta, berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Danantara Indonesia, serta pemerintah melalui penyaluran APBN.

    “Yang mana Rp720 triliun itu adalah (investasi yang diharapkan dari) Danantara. Sedangkan yang lain adalah dari sisi swasta Rp6.200 triliun dan APBN Rp530 triliun,” imbuh Sri Mulyani.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan dibutuhkan penanaman modal asing dan dalam negeri senilai Rp13.032,8 triliun dalam rentang 2025–2029.

    Ia mengatakan target investasi pada 2025–2029 itu lebih tinggi sekitar 43 persen apabila dibandingkan dengan capaian investasi dalam 10 tahun terakhir, yakni 2014–2024 sebesar Rp9.912 triliun.

    “Kontribusi dari investasi ini juga diharapkan terus meningkat, karena memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan, daya beli, dan juga ekspor nasional,” ucap Rosan.

  • Menaker Sebut Program Hilirisasi Prabowo Bakal Dongkrak Lapangan Kerja

    Menaker Sebut Program Hilirisasi Prabowo Bakal Dongkrak Lapangan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli masih menargetkan sejumlah proyek hilirisasi yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mendongkrak penciptaan lapangan kerja di Indonesia pada 2026.

    Yassierli mengatakan proyek-proyek penghiliran diharapkan bisa berkontribusi besar untuk memperbanyak lapangan kerja di Indonesia, baik tahun ini maupun di tahun depan.

    Menurutnya, proyek penghiliran di tahun depan diharapkan menjadi sumber terbesar penciptaan lapangan kerja.

    “Tahun ini saja akan ada beberapa proyek hilirisasi dan tahun depan inilah yang akan menjadi sumber utama untuk penciptaan lapangan kerja dengan kualitas kerja yang lebih baik,” kata Yassierli kepada wartawan usai menghadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 menuturkan bahwa akan mendorong dan memperluas hilirisasi dalam rancangan anggaran pemerintah tahun depan.

    Prabowo menekankan bahwa sumber daya alam harus dikelola demi kepentingan rakyat. Dia mengingatkan kekayaan alam Indonesia tidak boleh dinikmati oleh segelintir golongan saja.

    Oleh karena itu, hilirisasi harus diperluas. Apalagi, menurutnya hilirisasi dapat membuka lapangan kerja baru.

    “Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja mudah kita ciptakan, nilai tambah kita maksimalkan,” ucap Prabowo.

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal membukukan realisasi investasi sektor penghiliran atau hilirisasi mencapai Rp280,8 triliun pada semester I/2025, tumbuh 54,8% secara tahunan.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani dalam paparannya menunjukkan bahwa total nilai realisasi investasi hilirisasi tersebut mencakup 29,8% dari total investasi semester I/2025 yang senilai Rp942,9 triliun.

    Meski kontribusi hilirisasi semesteran lebih rendah dari periode kuartal II/2025 yang mencakup 30,2% (Rp144,5 triliun dari total Rp477,7 triliun), Rosan meyakini peningkatan masih akan terus terjadi ke depannya. Utamanya hilirisasi untuk sektor nikel dan bauksit.

    “Sektornya kalau dari mineral memang nikel. Karena kami juga dengan nikel ini ingin mendorong peningkatan dari whole ecosystem of EV battery,” ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa (29/7/2025).

  • Disinggung Prabowo di DPR, Rosan Pastikan Kebijakan Tantiem Komisaris-Direksi BUMN Sudah Berlaku

    Disinggung Prabowo di DPR, Rosan Pastikan Kebijakan Tantiem Komisaris-Direksi BUMN Sudah Berlaku

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani memastikan perubahan kebijakan soal pemberian tantiem kepada dewan komisaris maupun dewan direksi BUMN telah berlaku sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. 

    Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rosan mengatakan penghapusan tantiem untuk dewan komisaris perusahaan pelat merah sudah dilakukan. 

    Untuk diketahui, tantiem merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada direksi, komisaris, maupun karyawan sebagai penghargaan atas kinerja. 

    Besarannya ditentukan berdasarkan persentase laba bersih dan diputuskan lewat rapat umum pemegang saham (RUPS) sepanjang mempertimbangkan aspek keadilan, kewajaran, serta kemampuan finansial perusahaan terkait.

    “Memang sudah dihapus. Itu kan sudah berlaku,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri Upacara HUT ke-80 RI, Minggu (17/8/2025). 

    Rosan menyebut Danantara sudah menerbitkan surat soal penghapusan tantiem untuk dewan komisaris BUMN. Aturan terkait juga sudah dimuat dalam siaran pers yang dibagian superholding BUMN tersebut. 

    “Kan udah, baca surat saya aja deh. Lengkap di situ. Di suratnya ada, sudah ada semua,” kata pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu. 

    Berdasarkan keterangan tertulis per 1 Agustus 2025, Danantara menyatakan bahwa pada hari itu secara resmi mengumumkan reformasi kebijakan atas skema kompensasi tantiem, insentif dan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris BUMN serta anak usaha dalam portofolionya.

    Insentif bagi direksi kini harus sepenuhnya berbasis pada kinerja operasional perusahaan yang sebenarnya dan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi riil. 

    Sementara itu, tantiem bagi komisaris tidak lagi diperkenankan, sejalan dengan prinsip praktik terbaik global yang menyatakan bahwa posisi komisaris tidak menerima kompensasi berbasis kinerja perusahaan.

  • Pesan Bahlil di HUT ke-80 RI: Sumber Daya Alam Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar

    Pesan Bahlil di HUT ke-80 RI: Sumber Daya Alam Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka pada hari ini, Minggu (17/8/2025).

    Bahlil pun berpesan bahwa masyarakat perlu menjaga keutuhan NKRI, serta memaknai kemerdekaan tidak hanya sebagai bentuk melepaskan diri dari penjajahan, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut.

    Tak ketinggalan, Bahlil juga mengingatkan bahwa sumber daya alam Indonesia perlu dikelola secara merata, tidak hanya dikelola oleh segelintir pengusaha besar.

    “Tujuan daripada kemerdekaan itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ESDM, sumber daya alam kita harus dikelola sebaik-baiknya, untuk seluruh rakyat Indonesia, jangan hanya pengusaha besar, tetapi pengusaha kecil juga,” ujar Bahlil kepada wartawan, Minggu (17/8/2025).

    Adapun, hal itu sesuai amanat yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

    Di lain sisi, ada beberapa nama-nama besar konglomerat di Tanah Air yang memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Tanah Air.

    Beberapa di antaranya yakni Grup Salim dan Bakrie mengelola bisnis emas melalui PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), Low Tuck Kwong pendiri Bayan Resources sebagai salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, hingga Prajogo Pangestu melalui Barito Grup yang mengelola bisnis Petrokimia.

    Selain itu, Bahlil juga menekankan pentingnya pemerataan listrik ke berbagai wilayah di Indonesia, tak hanya terpusat di kota-kota besar.

    “Listrik jangan hanya di kota, tapi di desa-desa juga. Sumber daya alam kita harus kita kelola sebaik-baiknya, untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara,” pungkasnya.

    Adapun, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga turut hadir dalam Upacara Kenegaraan HUT ke-80 RI, di antaranya yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

  • Alasan Bahlil Lahadalia Pakai Baju Adat Solo saat Upacara HUT ke-80 RI

    Alasan Bahlil Lahadalia Pakai Baju Adat Solo saat Upacara HUT ke-80 RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tiba di Istana Merdeka dalam rangka menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada hari ini, Minggu (17/8/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Bahlil tiba di Istana mengenakan pakaian adat Solo, Jawa Tengah bernuansa hitam dengan blangkon berkelir cokelat. Ini merupakan momentum unik, lantaran pada beberapa upacara kenegaraan sebelumnya, Bahlil selalu mengenakan pakaian adat dari Indonesia Timur.

    “Kemarin-kemarin kan kita sudah pakai baju adat Papua, Sulawesi, Maluku. Nah, sekarang saya pakai adat Jawa, kita kan satu nusa satu bangsa,” ujar Bahlil kepada wartawan, Minggu (17/8).

    Menurutnya, seluruh baju adat Nusantara perlu dilestarikan, dan dia berharap agar masyarakat Indonesia tidak membeda-bedakan antara satu suku dengan yang lainnya.

    “Saya pikir kan seluruh baju adat itu harus dilestarikan, jangan kita membeda-bedakan antara satu suku. Sesama anak bangsa harus semuanya sama, termasuk pakaian adatnya,” jelasnya.

    Ketika ditanya apakah Bahlil mengenakan pakaian adat Solo karena berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Bahlil pun menampik dan menyebut bahwa sang istri juga berasal dari Jawa Tengah. “Istri saya kan juga orang sana [Jawa Tengah],” singkatnya.

    Sebagai informasi, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya juga turut hadir dalam Upacara Kenegaraan HUT ke-80 RI, di antaranya yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani.

    Tak hanya itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hadir dalam upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025), setelah beberapa kali absen dalam perayaan kemerdekaan RI di tahun-tahun sebelumnya.

    Dalam perayaan upacara HUT ke-80 RI, SBY tampak duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). SBY tampak mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan dasi berwarna merah dan peci hitam.

  • RI Butuh Investasi Rp7.450 Triliun untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

    RI Butuh Investasi Rp7.450 Triliun untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah mengamanatkan agar investasi pada 2026 dapat mencapai Rp7.450 triliun untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 5,4%.

    Sri Mulyani memaparkan, Presiden Prabowo dalam pidatonya di depan anggota parlemen meminta agar pembangunan tidak hanya dibiayai oleh APBN semata. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan, maka investasi juga harus berasal dari swasta maupun superholding BUMN Indonesia, Danantara.

    Dari target investasi Rp7.450 triliun untuk mencapai pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 5,4%, maka di antaranya harus ada kontribusi investasi dari Danantara yakni sekitar Rp720 triliun.

    “Di mana [investasi] Rp720 triliun adalah Danantara, sedangkan lainnya dari swasta Rp6.200 triliun dan APBN di Rp530 triliun,” jelasnya pada konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Sementara itu, realisasi investasi yang dihimpun oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mencapai Rp942,9 triliun pada semester I/2025.

    “Semester pertama cukup signifikan total investasi yang masuk Rp942,9 triliun atau peningkatan 13,6% dari tahun sebelumnya dan ini sejalan dengan target investasi akhir 2025 ini dicanangkan Rp1.905,6 triliun,” ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, yang juga menjabat CEO Danantara.

    Adapun, saat dimintai konfirmasi lebih lanjut mengenai apa saja proyek investasi yang akan digarap Danantara, Rosan mengaku akan mengumumkannya dalam waktu dekat. Meski demikian, dia tidak bisa mengungkapnya saat ini karena sudah menandatangani persetujuan untuk merahasiakan hal tersebut atau non-disclosure agreement (NDA).

    “Nanti kita akan umumkan untuk investasi ada beberapa investasi yang kita laksanakan. Saya tidak bisa umumkan itu karena saya juga terikat dalam perjanjian NDA, sabar aja tunggu aja,” terangnya di kantor Ditjen Pajak.

  • Kemendagri Siapkan Rakornas Produk Hukum Daerah 2025, Fokus Perkuat Kemudahan Investasi & Asta Cita – Page 3

    Kemendagri Siapkan Rakornas Produk Hukum Daerah 2025, Fokus Perkuat Kemudahan Investasi & Asta Cita – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) siap menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah 2025 pada 26–28 Agustus di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Rakornas kali ini mengangkat tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita” dengan tagline “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap”.

    Kegiatan rakornas ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, dan mempercepat pencapaian program strategis nasional.

    Dirjen Otda Akmal Malik menyebut, latar belakang pelaksanaan Rakornas adalah kebutuhan mendesak dalam memperbaiki iklim investasi di daerah. Fokusnya pada peningkatan kemudahan perizinan serta jaminan kepastian hukum. asalnya, data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi pada triwulan pertama 2025 melambat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

    Produk hukum daerah dinilai berperan penting sebagai instrumen legal yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, produk hukum daerah juga mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

    “Tidak hanya perihal landasan hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, adanya produk hukum daerah juga dapat mendatangkan investor karena dianggap sebagai wujud kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada stakeholders khususnya investor,” ujarnya di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Sebagai informasi, Rakornas akan dihadiri para gubernur, bupati/wali kota, pimpinan DPRD, kepala biro hukum pemerintah provinsi, pelaku usaha, asosiasi profesi, organisasi kemasyarakatan, hingga pihak terkait lainnya. Agenda kegiatan meliputi apel bersama, penandatanganan kesepakatan sinkronisasi dan harmonisasi pembentukan produk hukum daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Hukum, diskusi panel dengan narasumber nasional, pemberian penghargaan Indeks Kepatuhan Daerah, serta pembukaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Expo Tahun 2025.

     

    (*)