Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKPM

  • Wamen ESDM Beberkan Penyederhanaan Proses Perizinan Hulu Migas

    Wamen ESDM Beberkan Penyederhanaan Proses Perizinan Hulu Migas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya meningkatkan investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Berbagai upaya dilakukan, termasuk salah satunya dengan menyederhanakan proses perizinan.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa salah satu fokus penyederhanaan proses perizinan dilakukan pada tahap penyediaan lahan.

    “Untuk proses perizinan, ya kita juga melakukan penyederhanaan. Ya biasanya yang menjadi permasalahan adalah yang terkait dengan penyediaan lahan,” kata Yuliot dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, Rabu (8/10/2025).

    Menurut dia, pemerintah kini melakukan simplifikasi proses terkait penyediaan lahan. Sebagai contoh, jika suatu wilayah telah ditetapkan sebagai wilayah kerja migas oleh pemerintah, maka proses perizinan untuk konfirmasi ketersediaan lahan akan diterbitkan secara otomatis melalui sistem Online Single Submission (OSS).

    “Itu justru proses perizinannya untuk konfirmasi ketersediaan lahan, ya ini atau PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) sesuai dengan tata ruangnya atau izin lokasinya, ini diterbitkan otomatis melalui sistem OSS,” katanya.

    Selain itu, jika wilayah kerja tersebut berada di kawasan hutan atau area penggunaan lain yang dikuasai masyarakat, maka akan diberikan kompensasi atau ganti rugi yang lebih layak dan menguntungkan masyarakat.

    “Sehingga reluktansi masyarakat dalam penyediaan bagi kegiatan-kegiatan hulu migas itu juga bisa terselesaikan,” ujarnya.

    Yuliot menjelaskan, selama ini proses perizinan di sektor migas masih bersifat manual, di mana berbagai dokumen dikumpulkan dalam bentuk berkas fisik dan disampaikan kepada pemerintah untuk dievaluasi.

    Namun kini, seluruh proses tersebut telah diintegrasikan melalui sistem OSS yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM.

    Sehingga pada saat konfirmasi ketersediaan lahannya diberikan, itu bisa dilakukan akuisisi lahan. Dari akuisisi lahan itu bisa dilanjutkan pembangunan infrastruktur.

    “Pembangunan infrastruktur itu juga ini perizinannya itu juga terintegrasi mana yang menjadi kewenangan pemerintah itu nanti akan dilakukan proses validasinya oleh Kementerian PUPR,” tambahnya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun hingga 2029, tapi 45% Tenaga Kerja Hanya Tamat SD

    RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun hingga 2029, tapi 45% Tenaga Kerja Hanya Tamat SD

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut pentingnya kesiapan tenaga kerja Indonesia sejalan dengan upaya mendorong masuknya investasi lebih banyak. Masalahnya, dia menyebut 45% tenaga kerja dalam negeri masih tamatan sekolah dasar (SD). 

    Hal itu disampaikan Rosan ketika menghadiri Investor Daily Summit di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (8/10/2025). Dia memaparkan bahwa kebutuhan investasi atau penanaman modal tetap bruto (PMTB) naik seiring dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. 

    Rosan memaparkan bahwa pada periode 2014-2024 atau sekitar 10 tahun yang lalu, investasi masuk ke dalam negeri secara total sekitar Rp9.100 triliun. Pertumbuhan ekonomi rata-rata di 5%. 

    Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, sebagaimana keinginan Presiden Prabowo Subianto, Rosan menyebut Indonesia membutuhkan investasi masuk dalam periode 2025-2029 hingga Rp13.000 triliun.

    “Itu investasi yang diharapkan masuk dalam rangka kita bisa mencapai pertumbuhan 8% di tahun 2029,” ujarnya dikutip dari YouTube Investor Daily, Rabu (8/10/2025). 

    Sejalan dengan target mengejar penanaman modal lebih tinggi, pria yang juga CEO Danantara itu menyebut perlunya dibarengi dengan kesiapan tenaga kerja. Masalahnya, dia menyebut struktur tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh tamatan SD, sekitar 45% dari total 152 juta orang. 

    Persentase itu masih lebih tinggi dari porsi tenaga kerja eksisting yang merupakan lulusan Strata 1 (S1) atau Diploma, yang hanya 14%. 

    Untuk itu, Rosan mendorong pentingnya pendidikan vokasi. Dia menilai butuh waktu yang lebih lama untuk membuat masyarakat RI lebih banyak mengenyam pendidikan tinggi.  

    “Dengan background seperti ini, kita juga takes time kalau kita mencoba memasukkan semua human capital kita, semua sumber daya manusia kita ke universitas/diploma. Oleh sebab itu, program vocational training menjadi hal yang sangat penting, yang menjadi skala prioritas,” terangnya. 

  • Profil Tedi Bharata, Lulusan Columbia University Kini Jadi Wakil Kepala BP BUMN

    Profil Tedi Bharata, Lulusan Columbia University Kini Jadi Wakil Kepala BP BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BP BUMN untuk mendampingi Dony Oskaria selaku Kepala BP BUMN. 

    Sebelum penunjukan, Tedi dikenal sebagai pejabat muda berpengalaman di lingkungan Kementerian BUMN. Dia sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN sejak 5 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/TPA Tahun 2021.

    Dalam perjalanan kariernya, Tedi pernah menjadi Staf Khusus V Menteri BUMN pada 2021, Vice President Office of The Board MIND ID pada 2019–2020, serta Investment Planning Manager di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2016–2019.

    Pria kelahiran 31 Mei 1983 ini merupakan lulusan Universitas Pelita Harapan jurusan Komputer dan Sistem Manajemen Informasi (2005) dan meraih gelar Master of Public Administration dari Columbia University, Amerika Serikat, pada 2016.

    Sementara itu, mengutip data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik KPK untuk laporan tahun 2024, Tedi tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp17,30 miliar hingga Maret 2025. 

    Jumlah itu terdiri atas aset tanah dan bangunan Rp10 miliar, kendaraan Rp1 miliar, surat berharga Rp 2,22 miliar, kas setara kas Rp 2,47 miliar, harta bergerak lainnya RP 355 juta dan harta lainnya 1,30 miliar. Tedi diketahui memiliki utang Rp 50 juta.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, sebagai Kepala BP BUMN.

    BP BUMN lahir setelah pemerintah dan DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat paripurna, Kamis (2/10/2025).

    Beleid itu menjadi payung hukum perubahan nomenklatur dari Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN. 

    Sementara itu, berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU, pemerintah dan DPR menyepakati status Kementerian BUMN dihapus dalam RUU BUMN terbaru. Sejalan dengan itu, frasa Menteri BUMN turut diganti menjadi Kepala Lembaga. 

    “Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN selaku wakil pemerintah pusat sebagai regulator bertugas menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN,” tertulis di Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) nomor 51.

    Selanjutnya, dalam DIM nomor 53 Pasal 3C RUU BUMN disebutkan bahwa Kepala Lembaga memiliki sejumlah wewenang antara lain menetapkan arah kebijakan umum, tata kelola, peta jalan, hingga mengatur penugasan perusahaan pelat merah. 

  • Investasi Tak Cepat Serap Tenaga Kerja, PHK Tembus 40.000, 1 Juta Sarjana Nganggur

    Investasi Tak Cepat Serap Tenaga Kerja, PHK Tembus 40.000, 1 Juta Sarjana Nganggur

    Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas investasi yang selalu diklaim naik setiap tahun ternyata tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp942,9 triliun pada semester I/2025. Dari realisasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.259.868 orang.

    Dengan demikian, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp748 juta. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau pada semester I/2024, realisasi investasi ‘hanya’ mencapai Rp829,9 triliun (lebih rendah Rp113 triliun atau 13,6% dibandingkan realisasi tahun ini). Kendati demikian, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.225.042 orang.

    Dengan demikian, setiap 1 orang tenaga kerja yang terserap ‘hanya’ memerlukan investasi sekitar Rp677 juta (lebih rendah Rp71 juta dibandingkan tahun ini).

    Data itu mengonfirmasi terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

    PHK Per Agustus Tembus 4.333

    Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bertambah 830 orang sehingga totalnya menjadi 44.333 orang sepanjang Januari-Agustus 2025.

    Kemenaker melaporkan jumlah pekerja yang kena PHK pada Agustus 2025 tercatat menurun dibandingkan Juli 2025 sebanyak 1.118 orang. Namun demikian, apabila ditotal, Kemnaker mencatat jumlah PHK sepanjang tahun ini mencapai 44.333 orang.

    Mengutip Satu Data Kemnaker, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi penyumbang angka PHK terbanyak pada bulan kedelapan tahun ini, yakni 261 pekerja.

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 29,07% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian penjelasan dalam data tersebut, dikutip pada Rabu (10/9/2025).

    Lebih lanjut, Sumatra Selatan juga mencatatkan 113 tenaga kerja ter-PHK, diikuti Kalimantan Timur sebanyak 100 orang, serta Jawa Timur sebanyak 51 pekerja.

    Sejumlah provinsi lain yang menyumbang jumlah PHK terbanyak di antaranya DKI Jakarta sebesar 48 orang, Sulawesi Selatan 38 orang, Banten 36 orang, Sumatra Barat 33 orang, dan Jawa Tengah 32 orang.

    Terdapat pula Sulawesi Tenggara yang mencatat 25 pekerja terkena PHK, Sulawesi Tengah 15 orang, Riau 11 orang, dan sejumlah provinsi yang mencatat pekerja ter-PHK pada rentang 1 hingga 9 orang.

    Sementara itu, Kemnaker tidak melaporkan adanya PHK di empat provinsi, yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Agustus tahun ini.

    7 Juta Pengangguran, 1 Juta Sarjana 

    Adapun, pada Juli 2025 lalu, Kemnaker mencatat sebanyak 7,28 juta orang pengangguran pada 2025. Terungkap pula lulusan universitas yang masih menganggur mencapai 1 juta orang.

    Berdasarkan tampilan layar yang dibagikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, terlihat sebanyak 1,01 juta lulusan universitas menganggur pada 2025.

    Adapun, jumlah lulusan universitas yang menganggur itu setara 6,2% dari total pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang di Indonesia.

    Selain dari universitas, data Kemnaker juga mengungkap sebanyak 177.399 lulusan diploma merupakan pengangguran.

    Sementara itu, lulusan dengan angka pengangguran terbanyak berasal dari tingkat SD dan SMP yang mencapai 2,42 juta orang atau setara 3% dari total pengangguran di Indonesia. Kemudian, sebanyak 2,03 juta lulusan SMA dan 1,63 juta lulusan SMK juga berstatus pengangguran.

    Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja mencapai 145,77 juta orang, sedangkan 7,28 juta orang adalah pengangguran.

    Dominasi Pekerja SMA-SMK

    Yassierli menyebut kualitas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK. “Unfortunately kualitas tenaga kerja kita ini juga problem. 85% itu adalah lulusan SMA, SMK maksimum. Nah ini menjadi tantangan kita. Ya kalau pengangguran standar lah ya,” kata Yassierli di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Di sisi lain, Yassierli juga mengungkap status angkatan kerja di Indonesia masih didominasi sektor informal yang mencapai 60%. Bahkan, dia menyebut angka tenaga kerja di sektor ini bisa terus menggulung.

    Merujuk data Kemnaker, sebanyak 56,57% angkatan kerja bekerja di sektor informal (termasuk setengah pengangguran), 38,67% pekerja sektor formal, dan 4,76% merupakan pengangguran.

    “Sektor informal itu sekarang 60% dan ini bisa bertambah gitu ya. Ini juga tergantung definisi sektor informalnya. Dan sepertinya memang tren akan semakin besar,” ujarnya.

    Menurutnya, pekerja dari sektor informal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, termasuk dalam hal perlindungan sosial. Dia juga menyoroti angka produktivitas Indonesia yang rendah. Padahal, ungkap dia, beberapa studi mengatakan total produktivitas berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi.

    “Kalau produktivitas kita bicara long term. Nggak bisa kita ingin meningkatkan produktivitas 10% langsung kemudian dalam 2 tahun—3 tahun. Itu panjang,” jelasnya.

  • Menko Airlangga: Perusahaan Teknologi Besar Investasi Data Center di Batam

    Menko Airlangga: Perusahaan Teknologi Besar Investasi Data Center di Batam

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim sebagian besar perusahaan teknologi besar telah berinvestasi di pusat data atau data center di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). 

    Airlangga menuturkan bahwa pembangunan data center, termasuk untuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), menjadi salah satu proyek investasi yang difokuskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Menko Perekonomian sejak 2019 itu mengeklaim bahwa data center di Batam telah diminati sebagian besar perusahaan teknologi. “Di Batam juga sudah dibangun data center dan hampir semua big tech companies [perusahaan teknologi besar] sudah melakukan investasi di sana,” ujarnya pada acara Permata Bank Wealth Wisdom 2025 : Navigating Indonesian Economy and Global Shifts, dikutip dari YouTube Bank Permata, Selasa (7/10/2025).

    Selain mendorong data center, lanjut Airlangga, pemerintah turut fokus berinvestasi pada infrastruktur seperti pelabuhan, jalan tol, bandara serta konektivitas digital. 

    Tidak hanya itu, pemerintah juga mendorong investasi pada energi terbarukan seperti solar cell atau sel surya. Airlangga menyebut Prabowo menginginkan adanya solar cell di setiap desa atau wilayah urban. 

    Harapannya, satu hektare solar cell diperkirakan bisa menghasilkan energi sebesar 1 megawatt. “Jadi kita mencoba pilot project dulu yang di mana nanti akan di-roll out lebih besar,” paparnya. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa investasi pada industri data center di Batam sudah mencapai ratusan miliar rupiah. 

    “Indonesia tidak hanya mencatat rekor baru dalam investasi digital, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai gerbang infrastruktur digital di Asia Tenggara,” kata Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Imam Soejoedi saat berbicara di acara Schneider Electric Innovation Day Batam 2025 di Hotel JW Marriot Harbour Bay, Batam, Rabu (23/4/2025).

    Berkaca pada 2024, realisasi investasi di Kepri mencapai Rp35,36 triliun dengan kontribusi Batam sebesar Rp25,47 triliun.  “Untuk sektor data center dan telekomunikasi di Batam, investasi periode 2023-2024 tercatat sebesar Rp446,78 miliar, didominasi oleh PMA dari Singapura, Hong Kong, Amerika, Malaysia dan India,” ujar Imam. 

  • Pembangunan Kilang Minyak Minim, BKPM: Belum Ada Investor Baru

    Pembangunan Kilang Minyak Minim, BKPM: Belum Ada Investor Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengungkapkan hingga saat ini, masih belum menerima pengajuan investasi baru untuk proyek kilang minyak baru di Indonesia.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan mengatakan, investasi untuk pembangunan kilang masih nihil, baik dari penanaman modal asing (PMA) ataupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

    Dia menjelaskan, secara umum investor yang akan berinvestasi di sektor hilir migas Indonesia akan menyatakan minatnya melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Selanjutnya, jika pengajuan rencana proyek sudah direstui Kementerian ESDM, maka BKPM akan memproses perizinan berusaha. Namun, hingga kini, masih belum ada perizinan yang sedang diproses oleh kementeriannya.

    “Belum menyampaikan ke kami. Pada prinsipnya nanti kalau mereka [investor] sudah punya desainnya, pasti nanti akan di-submit ke Kementerian ESDM dan nanti izinnya juga ada,” kata Nurul di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Dia mengatakan, pihaknya juga baru dapat memberikan fasilitas insentif ketika rencana pembangunan kilang baru tersebut telah direstui Kementerian ESDM. Selain itu, sang calon investor juga telah menerima nomor induk berusaha (NIB).

    Oleh karena itu, BKPM tidak terlibat secara langsung memboyong calon investor untuk berinvestasi di proyek kilang minyak di Tanah Air.

    Nurul menegaskan bahwa calon investor bakal lebih masif berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Adapun, terkait langkah selanjutnya, BKPM bakal ikut memberikan fasilitas.

    “Nah, kalau mereka kemudian sudah ketemu, bisa moving forward dengan kesetujuan membentuk joint venture, kemudian juga akan melakukan perluasan, impor mesin dan peralatan, dari sisi-sisi itu nanti sejauh itu yang di downstream-nya, kami bisa memberikan fasilitas-fasilitas,” tutur Nurul.

    Menkeu Purbaya Sentil Pertamina Malas Bangun Kilang Baru

    Asal tahu saja, pembangunan kilang sempat menjadi sorotan usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyentil Pertamina yang dianggap malas membangun kilang minyak baru.

    Sindiran Purbaya itu dilontarkan tatkala menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025). Purbaya menyinggung Pertamina karena lamban mengurus pembangunan kilang baru. Imbasnya, negara harus mengimpor BBM dari Singapura.  

    “Jadi kilang itu bukan kita enggak bisa bikin, atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuma Pertamina malas-malasan saja,” ucap Purbaya. 

    Dia mengaku pernah mengultimatum Pertamina bahwa akan ada investor China yang mau membangun kilang di Indonesia. Namun, Pertamina keberatan lantaran merasa sudah overkapasitas.

    Mendengar hal tersebut, Purbaya mengaku kaget. Sebab, perusahaan pelat merah itu mengklaim bakal membangun tujuh kilang baru dalam 5 tahun.  

    “Mereka [Pertamina] bilang, iya, tapi segera-segera akan jadi. Sampai sekarang enggak jadi, yang ada malah beberapa dibakar kan,” tutur Purbaya.

    Respons Pertamina

    Sementara itu, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono mengatakan, Perseroan saat ini memiliki proyek kilang yang hampir rampung dibangun. Proyek yang dimaksud adalah Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

    “Ada satu kilang di Balikpapan yang sedang dibangun dan sedang dikebut untuk bisa selesai. Ini menunjukkan bahwa Pertamina menjalankan dorongan dari pemerintah,” kata Agung saat ditemui di acara Switzerland – Indonesia Infrastructure Conference 2025 di Jakarta, Jumat (3/10/2025). 

    Agung menuturkan, saat ini progres pembangunan RDMP Balikpapan sudah mencapai sekitar 96%. Dia menyebut, proyek senilai US$7,4 miliar tersebut nantinya dapat mengerek naik produksi minyak Perseroan dari 260.000 barel per hari (bph) menjadi 360.000 bph.

    Agung mengatakan, perseroan menargetkan kilang di Balikpapan dapat mulai berproduksi pada tahun ini. 

    Di sisi lain, Agung juga mengungkap tantangan pembangunan kilang minyak. Menurutnya, saat ini salah satu kendala untuk pembangunan kilang adalah kondisi ekonomi global yang kurang kondusif.

    Agung memaparkan, saat ini pasar minyak global tengah mengalami kelebihan pasokan atau oversupply. Di sisi lain, tingkat permintaan terhadap minyak tengah melemah seiring dengan upaya transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan. 

    Dia menambahkan, bisnis kilang membutuhkan investasi besar dan risiko yang tinggi. Hal ini juga ditambah dengan kompetisi dengan perusahaan lain yang membuat kilang dengan teknologi yang lebih efisien sehingga berdampak pada tingginya kompetisi dan margin yang tipis.

  • IEU-CEPA Diteken, BKPM Sebut Eropa Bidik Sektor Makanan dan EBT

    IEU-CEPA Diteken, BKPM Sebut Eropa Bidik Sektor Makanan dan EBT

    Jakarta –

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengungkapkan sudah ada negara Eropa yang menjajaki kerja sama dengan Indonesia usai penandatanganan penyelesaian substansial perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Bali beberapa waktu lalu.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan penjajakan dilakukan dengan pendekatan multilateral lewat Uni Eropa maupun secara bilateral (G2G) antara Indonesia dengan negara-negara tertentu.

    “Sudah ada yang approach ke kita, bahkan bukan cuma yang dari EU, yang di luar dari EU pun, ketertarikan Eropa untuk mulai mendalami dan menjajaki kerja sama dengan kita, lewat misalnya Swiss gitu ya, mereka juga sudah punya perjanjian dengan kita, dan mereka udah ada indikasi bahwa akan memanfaatkan itu untuk meningkatkan investasi Swiss di Indonesia,” katanya saat ditemui usai acara International & Indonesia CCS Forum 2025 di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Hanya saja, Nurul mengatakan pihaknya belum menerima informasi spesifik dari negara-negara Eropa terkait sektor mana saja yang akan dijajaki dalam kerja sama tersebut. Namun, ia memperkirakan sektor food and beverage (F&B) dan energi terbarukan (renewable energy) menjadi bidang yang paling potensial dan menarik perhatian investor Eropa.

    “Sektornya masih belum mereka disclose secara spesifik apa, tapi kalau saya boleh menduga, biasanya mereka ada di food and beverage. Kemudian mungkin sektor lainnya adalah yang mereka sangat tertarik itu di renewable energy,” katanya.

    IEU-CEPA Diteken

    Sebagai informasi, Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani penyelesaian substansial perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Bali.

    Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maros Sefcovic. Hal ini menjadi momen bersejarah setelah perjalanan panjang perundingan hampir satu dekade sejak 2016.

    “Sudah dua tahun terakhir negosiasi intens di mana Indonesia dan Uni Eropa ingin menyelesaikan negosiasi 10 tahun ini. Prosesnya sangat panjang,” kata Airlangga dalam Joint Announcement Indonesia IEU-CEPA dilihat virtual, Selasa (23/9/2025).

    Airlangga menargetkan IEU-CEPA berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Tahapan yang harus ditempuh setelah ini adalah proses ratifikasi.

    “Kami menegaskan kembali tekad untuk memberlakukan CEPA ini sesegera mungkin. Targetnya adalah 1 Januari 2027,” ucap Airlangga.

    Melalui kerja sama ini, industri besar di Indonesia disebut ikut merayakan karena pasarnya akan semakin berkembang luas dengan mudah ke Eropa.

    “Kita ingin melihat manfaat dari perjanjian ini segera. Tentu saja, mulai sekarang hingga nanti, kita akan bekerja mencapai pencapaian yang tercepat termasuk industri alas kaki, furnitur dan sebagian besar industri padat karya di Indonesia,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Airlangga Ungkap Realisasi Investasi RI Capai Rp 1.400 T di Q3-2025

    Airlangga Ungkap Realisasi Investasi RI Capai Rp 1.400 T di Q3-2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi investasi nasional hingga kuartal III-2025 mencapai Rp 1.400 triliun. Dengan demikian, capaian ini sudah setara 73,68% dari target investasi Rp 1.905,6 triliun pada tahun ini.

    “Kemarin saya berbicara dengan Menteri Investasi dan CEO Danantara ini di kuartal III-2025 targetnya tercapai. Jadi sekitar Rp1.400 triliun, dari target akhir tahun Rp1.900 triliun,” kata Airlangga dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2025: Navigating Indonesia Economy and Global Shifts, Selasa (7/10/2025).

    Airlangga mengatakan capaian ini meningkat jika dibandingkan akhir kuartal II-2025, sebesar Rp 942 triliun. Adapun, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mengumumkan realisasi investasi kuartal III-2025 pada akhir bulan ini.

    Sayangnya, Airlangga tidak mengungkapkan pendorong dari peningkatan investasi ini. Dia hanya menegaskan bahwa investasi menjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Dia pun menekankan bahwa di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh solid. Buktinya, pada kuartal-II, ekonomi RI tumbuh mencapai 5,12%. Angka ini, kata Purbaya, lebih baik dibandingkan dengan negara lain.

    “Indonesia alhamdulillah masih tumbuh solid, kemarin di kuartal ke-2 masih 5,12% dibandingkan banyak negara dan juga termasuk di antara negara G20 Indonesia masih positif, sehingga tentu ini menjadi tanda bahwa di tengah ketidakpastian kita masih bisa jaga,” tegas Airlangga.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Ogah Tanam Modal? Ini Kata BKPM

    Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Ogah Tanam Modal? Ini Kata BKPM

    Jakarta –

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bicara dampak kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU swasta ke iklim investasi. Hal ini bisa berdampak ke investasi seperti di pasar modal.

    “Tapi kalau ditanya pengaruhnya terhadap investasi jangka pendek, misalnya di bursa, mungkin saja ada pengaruhnya, karena biasanya di bursa itu kan responsnya terhadap pasar jangka pendek,” kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan usai acara International & Indonesia CCS Forum 2025 di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Nurul menambahkan, kelangkaan BBM di SPBU swasta tidak akan mempengaruhi investasi jangka panjang.

    “Tetapi kalau kemudian ini sudah melalui fase yang clear, ada check and balance-nya, baik dari pihak pemerintah, BUMN maupun juga dari pihak swasta, biasanya dari situ nanti mulai kelihatan. Artinya, apakah ini dalam investasi jangka panjang, khususnya di investasi langsung berpengaruh atau tidak. Saya yakin investor menanti hasilnya dari ini,” katanya.

    BBM di SPBU Swasta Kosong

    Sebagai informasi, sejak akhir Agustus 2025, kekosongan pasokan BBM jenis bensin terjadi sejumlah di SPBU swasta, di antaranya SPBU Shell dan BP-AKR. Kekosongan ini sudah terjadi dua kali dalam satu tahun ini.

    Berdasarkan catatan detikcom, kekosongan pasokan BBM di SPBU Shell dan BP-AKR terjadi pada awal 2025, sekitar akhir Januari dan awal Februari. Penyebab kekosongan stok itu diklaim akibat kendala pengadaan BBM ke sejumlah SPBU.

    Untuk mengatasi kekosongan tersebut, Kementerian ESDM mendorong SPBU swasta untuk membeli base fuel atau BBM murni dari Pertamina. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian dari SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina. Prosesnya saat ini masih dalam negosiasi.

    (ara/ara)

  • IEU-CEPA Diteken, BKPM Sebut Eropa Bidik Sektor Makanan dan EBT

    BKPM Sebut Belum Ada Investor Asing yang Minat Garap Proyek DME Pengganti LPG

    Jakarta –

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyebutkan hingga saat ini belum ada perusahaan asing yang berinvestasi di proyek Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG). Sebelumnya, perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat (AS), Air Products and Chemicals mundur dari proyek DME.

    “Kita masih belum mendengarkan ketertarikan (perusahaan asing) secara real untuk DME ini,” kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan usai acara International & Indonesia CCS Forum 2025 di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Pihaknya baru akan mengeluarkan pernyataan resmi terkait investor yang akan masuk proyek DME jika sudah resmi terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).

    “Nggak tahu kalau datang ke kementerian lain ya, karena kalau bagi kami, biasanya kami mencatatkannya adalah ketika mereka memang sudah masuk dan mendapatkan NIB,” katanya.

    China Minat Garap DME

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan bahwa perusahaan China tertarik menanamkan modal US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 19,7 triliun (kurs Rp 16.440) dalam proyek gasifikasi batu bara menjadi DME di Kalimantan. Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi pengganti impor LPG.

    Meski begitu, Tri belum menjelaskan detail perusahaan China yang akan menggarap proyek DME. Dalam proyek ini, perusahaan China tidak melakukannya sendiri, melainkan akan menggandeng perusahaan swasta dalam negeri. Tri juga belum membocorkan perusahaan swasta dalam negeri mana yang bakal menggarap.

    “Dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Artinya, negara tidak investasikan sesuatu, dan perusahaan itu akan jalan. Nah, dengan IRR yang cukup menarik dan sebagainya, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan memulai untuk industri DME ini dan itu menggunakan batu bara kualitas yang rendah,” katanya dalam acara Energi Mineral Festival 2025 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, pada Kamis (31/7/2025).

    Sebelumnya, pemerintah serius dalam mengembangkan proyek gasifikasi batu bara menjadi DME. Hal ini telah dilakukan pra studi kelayakan atau pra-Feasibility Study (pra-FS) yang dikerjakan Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang telah diberikan kepada Danantara untuk segera ditindaklanjuti pada beberapa waktu lalu.

    Proyek Industri DME tersebut akan berada di enam lokasi, di antaranya yakni Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin. Sebanyak enam proyek tersebut diperkirakan nilai investasinya mencapai Rp 164 triliun. Proyek ini juga diperkirakan akan menciptakan 34.800 lapangan kerja.

    Lihat juga Video Bahlil Menghadap Prabowo, Bahas Hilirisasi Nikel-Bangun Kilang DME

    (ara/ara)