Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKKBN

  • Jadi Presenter Lagi, Isyana Bagoes Oka Girang Nostalgia Jadi Jurnalis

    Jadi Presenter Lagi, Isyana Bagoes Oka Girang Nostalgia Jadi Jurnalis

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, girang kembali menjadi presenter. Mantan pembawa berita yang saat ini berusia 44 tahun itu mendapat undangan spesial dari B-Universe untuk menjadi anchor.

    Momen tersebut berlangsung dalam rangka peluncuran studio baru B-Universe pada Senin (16/6/2025) di PIK 2. Isyana tampil dalam prorgam Berita Satu Utama (BSU) yang tayang mulai pukul 18.00 WIB.

    “Ya. Seru luar biasa sekaligus kesempatan untuk reuni juga dengan beberapa mantan-mantan presenter yang seangkatan dengan saya dan saat ini saya juga mengemban jabatan di pemerintahan dan tentu saja ini merupakan pengalaman yang bisa membuat saya kembali mengenang masa-masa menjadi jurnalis dan sekaligus juga menjadi presenter dan mudah-mudahan akan bermanfaat,” ungkapnya.

    Isyana juga terpukau dengan tampilan baru dari B-Universe. Dia pun berharap dunia jurnalistik selalu kritis dan senantiasa abadi menyuarakan kebenaran.

    B-Universe diharapkan Isyana dapat terus menginspirasi dengan gebrakan-gebrakan menarik lainnya. Adanya studio baru juga menjadi langkah serius B-Universe menyuguhkan berita yang aktual dan kredibel.

    “Ya, bagus ya. Studio baru dari B-Universe ini mudah-mudahan nantinya bisa sukses dan terus bisa memberikan berita-berita yang aktual dan kredibel dan tentunya tetap menginspirasi pemirsa,” lanjutnya.

    B-Universe mengundang para pejabat untuk menjadi presenter di studio baru. Adapun pejabat-pejabat yang diundang dari jajaran menteri, wakil menteri, dan sejumlah instansi lainnya.

    Di sisi lain, momen peluncuran studio baru B-Universe itu juga menjadi kesempatan pengenalan pejabat kepada masyarakat. Sentuhan tersebut juga membuka pandangan tentang pemangku jabatan pemerintahan untuk masyarakat.

     

  • Menteri Prabowo Siapkan SKB Turunan PP Tunas, Lindungi Anak di Ruang Digital

    Menteri Prabowo Siapkan SKB Turunan PP Tunas, Lindungi Anak di Ruang Digital

    Bisnis.com, MAKASSAR — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak dalam Ekosistem Digital (PP Tunas) akan diturunkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian.

    Meutya menyampaikan proses pembentukan SKB tersebut masih berlangsung dan melibatkan sejumlah kementerian yang terkait langsung dengan perlindungan anak.

    “Saya ingin tambahkan sedikit bahwa ini PP-nya akan diturunkan dalam bentuk SKB beberapa menteri. Tapi belum final [siapa sajanya], takutnya nambah,” kata Meutya dalam Kunjungan Kerja Menkomdigi di Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Komdigi Makassar pada Senin (16/6/2025). 

    Namun demikian, beberapa kementerian yang kemungkinan akan menerbitkan SKB antara lain Komdigi, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

    Dia menjelaskan, SKB ini akan menjadi dasar bagi masing-masing kementerian untuk mengeluarkan peraturan menteri (permen) sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas masing-masing. Tujuannya agar fokus penanganan perlindungan anak di ruang digital bisa dibagi secara lebih terstruktur antarinstansi.

    “Supaya kami bisa lebih fokus,” imbuhnya. 

    Lebih lanjut, Meutya menyoroti pentingnya peran KemenPPPA dalam menghadirkan ruang aman dan produktif bagi anak-anak, sebagai bagian dari ekosistem digital yang ramah anak.

    Meutya juga menegaskan bahwa pendekatan pemerintah tidak bersifat represif terhadap ekspresi digital masyarakat dewasa, namun menitikberatkan pada pembatasan akses bagi anak-anak terhadap konten negatif di dunia maya.

    “Betul kalau kami bisa take down semuanya, namun demikian karena memang kami sudah memilih memberikan keluangan berekspresi, maka yang dewasanya tetap boleh mengakses di dunia digital untuk memberikan macam-macam, berekspresi, mengawal pemerintahan, mengawasi, dan lain-lain. Jadi yang kita batasi adalah anak untuk masuknya dulu,” ujarnya.

    Pemerintah juga akan menerapkan dua skema dalam menindak konten negatif yang tersebar di platform digital. Skema pertama adalah penurunan konten secara langsung oleh pemerintah, dan yang kedua adalah perintah kepada platform digital untuk melakukan takedown konten sesuai aturan.

    “Kalau masuk di konten-konten yang negatif pasti pemerintahan akan take down, namun dua jalur, pemerintahan take down langsung, ada yang pemerintah memerintahkan sesuai namanya, pemerintah memerintahkan platform untuk take down,” tegas Meutya.

  • Jadi khatib Iduladha, Sekjen Golkar ingatkan jemaah kisah Nabi Ibrahim

    Jadi khatib Iduladha, Sekjen Golkar ingatkan jemaah kisah Nabi Ibrahim

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat menjadi khatib Iduladha 1446 Hijriah mengingatkan para jemaah, termasuk para politisi yang hadir, mengenai kisah Nabi Ibrahim.

    “Ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah puncak dari pengorbanan di jalan kebaikan. Ini menjadi pesan bagi kita semua agar selalu siap memberikan yang terbaik dari yang kita miliki demi kebaikan yang lebih besar,” ujar Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa semangat pengorbanan yang dimiliki Nabi Ibrahim dapat menjadi pengingat bagi politisi maupun masyarakat untuk membangun warisan kebaikan yang tidak ada habisnya, atau jauh melampaui masa jabatan.

    Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak untuk selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan yang dapat menjadi warisan bagi generasi mendatang.

    “Saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua di sini, jangan sampai kita terjebak hanya dalam gemerlap kekuasaan yang kita genggam hari ini. Jangan hanya senang mendengar tepuk tangan dan pujian ketika menjabat,” katanya.

    “Akan tetapi, kita harus mampu menciptakan warisan yang menghadirkan nama baik setelah tak lagi menjabat. Jangan sampai setelah selesai menjabat, nama kita justru menjadi bahan caci maki,” kata dia melanjutkan.

    Diketahui, sejumlah politisi yang hadir dalam salat Iduladha tersebut adalah Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir, hingga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadi Khatib Salat Idul Adha, Sekjen Golkar Ingatkan Pejabat untuk Teladani Nabi Ibrahim – Page 3

    Jadi Khatib Salat Idul Adha, Sekjen Golkar Ingatkan Pejabat untuk Teladani Nabi Ibrahim – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji bertindak sebagai khatib dalam pelaksanaan salat Idul Adha di di Masjid Ainul Hikmah, kompleks DPP Partai Golkar, Jumat (6/6/2025).

    Salat Idul Adha dihadiri Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji.

    Dalam khutbahnya, Sarmuji mengingatkan para jemaah, khususnya para pejabat publik, untuk merenungkan dan mengamalkan makna mendalam dari beberapa doa Nabi Ibrahim.

    Menurut Sarmuji, doa Nabi Ibrahim yang memohon agar dirinya selalu meninggalkan nama baik bagi generasi berikutnya adalah teladan penting yang harus menjadi inspirasi bagi para pemimpin.

    “Kita diperintahkan Allah untuk mengikuti millah Ibrahim—yaitu jalan, keyakinan, akhlak, dan kebiasaan Nabi Ibrahim. Dalam doanya, Nabi Ibrahim berkata, ‘Ya Tuhan kami, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian,’” kata Sekjen Partai Golkar menekankan nilai luhur yang terkandung dalam doa tersebut.

    Sarmuji juga mengajak jemaah untuk selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan yang bisa menjadi warisan bagi generasi setelahnya.

    “Saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua di sini: jangan sampai kita terjebak hanya dalam gemerlap kekuasaan yang kita genggam hari ini. Jangan hanya senang mendengar tepuk tangan dan pujian ketika menjabat, tetapi kita harus mampu menciptakan warisan yang menghadirkan nama baik setelah kita tak lagi menjabat. Jangan sampai setelah selesai menjabat, nama kita justru menjadi bahan caci maki,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Sarmuji menyinggung kisah pengorbanan Nabi Ibrahim yang menjadi simbol ujian terberat bagi manusia. Ia mengingatkan bahwa Idul Adha bukan tentang ritual kurban semata, melainkan juga tentang keikhlasan dan totalitas dalam berkorban demi kebaikan bersama.

    “Ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah puncak dari pengorbanan di jalan kebaikan. Ini menjadi pesan bagi kita semua agar selalu siap memberikan yang terbaik yang kita miliki, demi kebaikan yang lebih besar,” pungkasnya.

     

    Usai melaksanakan sholat Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto bagi-bagi thr untuk warga yang berada di sekitaran Masjid Istiqlal.

  • Kemendukbangga Luncurkan Program Daycare TAMASYA Secara Serentak

    Kemendukbangga Luncurkan Program Daycare TAMASYA Secara Serentak

    Jakarta –

    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN meluncurkan program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) di Tempat Penitipan Anak (TPA) Tunas Harapan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSN), Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Peluncuran ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji meyakini kehadiran TAMASYA dapat menjawab isu pemanfaatan bonus demografi dengan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan isu kerentanan keluarga.

    “Harapan saya (perusahaan) yang pekerjanya banyak perempuan dan punya anak semoga bisa tetap kerja. Kenapa? Ada juga karena gara-gara ini langsung keluar. Setelah menikah, setelah (melahirkan dan punya anak) itu keluar (tidak bekerja). Itu mengurangi angka produktivitas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

    Terkait hal ini, Wihaji sudah mendiskusikan dan mendapat dukungan Menteri Ketenagakerjaan. Program TAMASYA diharapkan dapat menjaga penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan TFR di angka 2,1, tetapi juga mampu mendongkrak Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan menjadi 70%, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga mencapai 80%, serta menekan angka stunting menjadi 5% pada tahun 2045.

    “Pemerintah hadir memberikan solusi salah satunya adalah TAMASYA,” tuturnya.

    Selain penurunan TFR, Wihaji pun menyoroti lonjakan penduduk usia produktif, namun belum dimanfaatkan secara maksimal di pasar kerja. Selain itu persistensi kesenjangan gender juga dinilai menjadi isu penting dalam kependudukan dan pembangunan keluarga.

    “Saya menjalankan Asta Citanya Pak Presiden Pak Prabowo dan Wapres Mas Gibran. Tugas saya mengerjakan dua hal. Satu tentang pengembangan SDM, dan kedua pengentasan kemiskinan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Wihaji menjelaskan pemilihan PT DSN sebagai tempat peluncuran TAMASYA. Adapun alasannya karena perusahaan tersebut telah banyak berkontribusi positif bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, komitmen dalam pemenuhan hak pekerja dalam pengasuhan anak tidak diragukan.

    Sementara itu, TFR provinsi Kalimantan Timur juga mengalami penurunan dari 2,18 (2022) menjadi 2,17 (2024).

    Didukung Enam Kementerian

    Kemendukbangga/BKKBN turut menggandeng sejumlah kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, serta Kementerian Ketenagakerjaan

    Keenam kementerian ini telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak (TPA) di lingkungan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, BUMN/D, swasta, dan masyarakat.

    Pihaknya akan memastikan TPA mendapatkan pendampingan pengasuhan yang baik, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029.

    “Melalui penyediaan pelayanan pengasuhan anak yang terjangkau, aman dan berkualitas, kami yakin program ini akan berdampak positif pada produktivitas pekerja, khususnya pekerja perempuan yang memiliki anak. Dengan adanya TAMASYA para pekerja akan lebih tenang dan fokus dalam bekerja tanpa mengesampingkan peran penting mereka dalam keluarga,” ujar Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli.

    Sebagai informasi, program TAMASYA merupakan penerjemahan dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak. Selain itu, program TAMASYA juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk tempat penitipan anak.

    Selain itu, misi TAMASYA juga bersandarkan pada Asta Cita keempat, yaitu memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dan misi keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan didukung oleh program pembangunan keluarga berbasis siklus hidup.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dulu Desa Terpencil, Kini Cileng Magetan Jadi Contoh Pengentasan Stunting

    Dulu Desa Terpencil, Kini Cileng Magetan Jadi Contoh Pengentasan Stunting

    Magetan (beritajatim.com) – Desa Cileng di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, berhasil mencuri perhatian publik dengan transformasi luar biasa dari desa terpencil menjadi teladan pembangunan. Terpilihnya Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Desa Cileng sebagai wakil Kabupaten Magetan dalam penilaian tingkat Provinsi Jawa Timur menjadi bukti nyata kemajuan desa ini. Penjabat (Pj) Bupati Magetan, Nizhamul, mengapresiasi pencapaian tersebut.

    “Desa Cileng dahulu masuk menjadi kategori Desa Terpencil dan Miskin menurut Kemendes PDT dan Transmigrasi, kini sudah maju dengan beberapa torehan prestasi, tingginya angka unmet need kala itu yaitu sebanyak 7,81 persen dijawab oleh desa ini, hingga bisa mencapai capaian partisipasi masyarakat mengikuti program KB. Pada capaian kesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) ber-KB meningkat menjadi 72,31 persen serta kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) menurun menjadi 4,31 persen,” ungkap Nizhamul.

    Tidak hanya dalam aspek kependudukan, Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Cileng pun mengalami peningkatan signifikan, dari 0,6810 dengan kategori berkembang menjadi 0,7606 dan masuk kategori maju. Salah satu pencapaian paling membanggakan adalah diraihnya penghargaan sebagai desa bebas stunting dalam ajang Stunting Awards 2023, prestasi yang mengangkat nama Magetan di tingkat nasional.

    Dalam Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, Desa Cileng bersaing sebagai nominator dalam kategori Penguatan Pengelolaan Kampung KB Kabupaten. Dua desa lainnya yang menjadi pesaing di tingkat provinsi adalah Desa Mangundikaran dari Kabupaten Nganjuk dan Desa Sumberrejo Kulon dari Kabupaten Tulungagung.

    Tim penilai provinsi yang hadir langsung ke Desa Cileng pada Jumat (16/5/25) terdiri dari Ketua Yuni Dwi Tjadikijanto, S.E., serta anggota Dr. Lutfi Agus S., SKM, M.Si, Aninda RoseN, S.Sos, M.Si, Nur Hotimash, S.Sos, M.PSDM, dan Desy Mega Aditia, M.Psi. Mereka menilai penerapan program Quick Win dari BKKBN yang mencakup lima inisiatif strategis, yaitu Taman Asuh Anak (Tamasya), Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (GENTING), Gerakan Ayah Teladan (GATE), Lansia Berdaya, dan AI-Super App. [fiq/beq]

  • Program MBG Ibu Hamil, Menyusui dan Balita non-PAUD Baru Sasar 20 Ribu dari Target 3,4 Juta Orang – Halaman all

    Program MBG Ibu Hamil, Menyusui dan Balita non-PAUD Baru Sasar 20 Ribu dari Target 3,4 Juta Orang – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, menyusui dan balita non-PAUD baru menyasar 20 ribu penerima manfaat dari total target 3,4 juta orang.

    Hal itu disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, saat meninjau langsung kegiatan MBG ke Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (07/05/2025).

    “Hari ini kita baru uji coba, dari 3,4 juta penerima manfaat, sementara hari ini jumlahnya masih sekitar 20 ribu penerima dari kategori ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD,” tutur dia.

    Mantan bupati Batang ini mengklaim akan turun langsung untuk memastikan program ini bisa dijalankan dengan serius dan tepat sasaran.

    “Program MBG untuk ibu hamil, menyusui dan balita non-PAUD harus tepat sasaran. Kami siapkan semua step by step koordinasi terus,” tegasnya.

    Didampingi Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, STP, M.Si, ia menegaskan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat, terutama keluarga yang tergolong berisiko stunting.

    Oleh karena itu, pendataan akan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar program ini benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

    “Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi. Karena itu, Pak Presiden Prabowo dan Wapres Gibran fokus pada pemberian MBG. Ini bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul di masa depan,” jelas Wihaji.

    Tidak seperti anak sekolah yang berkumpul di satu lokasi, ibu hamil dan ibu menyusui akan menerima MBG secara langsung dari petugas lapangan seperti para Penyuluh.

    Dirinya berharap kepada semua pihak, termasuk jajaran pemerintah daerah, untuk mengawal program ini, di tengah upaya nasional menekan angka stunting dan membangun generasi masa depan yang lebih sehat.

    “Semangatnya satu, memastikan amanat Bapak Presiden Prabowo bahwa MBG tak hanya untuk anak sekolah, tetapi mulai sekarang juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena mereka juga butuh asupan gizi yang baik sejak dini,” ujar menteri Wihaji.

    MBG IBU HAMIL. Menteri Wihaji menyerahkan langsung paket makanan bergizi kepada tiga Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo. Ketiganya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita non-PAUD. Kegiatan berlangsung pada Rabu (7/5/2025).

  • Dedi Mulyadi Bantah Akan Buat Kebijakan Vasektomi Jadi Syarat Terima Bansos – Page 3

    Dedi Mulyadi Bantah Akan Buat Kebijakan Vasektomi Jadi Syarat Terima Bansos – Page 3

    Dedi mengungkapkan rencana kebijakan KB itu dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, yang dihadiri oleh Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), guna meminta dukungan.

    Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan, KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP) akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 miliar tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ucap Gubernur Jawa Barat.

    Dedi menyebut rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

    “Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga,” ucapnya.

    Dedi menekankan bahwa ke depan data penerima bansos harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama KB laki-laki.

    “Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius,” katanya.

     

  • Umumkan Mundur, Lalu Balik Lagi, Umar Hasibuan Sindir Hasan Nasbi: Tak Punya Malu

    Umumkan Mundur, Lalu Balik Lagi, Umar Hasibuan Sindir Hasan Nasbi: Tak Punya Malu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, turut menyoroti polemik kembalinya Hasan Nasbi ke jabatan sebagai Political Communication Officer (PCO), setelah sebelumnya sempat mengumumkan pengunduran dirinya.

    Umar menyentil mentalitas pejabat yang dinilainya minim integritas dan rasa tanggung jawab terhadap pernyataan sendiri.

    “Hanya 0,1 persen pejabat di Indonesia yang punya rasa malu dan harga diri,” ujar Umar di X @UmarHasibuan_ (7/5/2025).

    Umar menilai bahwa Hasan Nasbi tidak konsisten dan gagal menunjukkan sikap tegas dalam menentukan posisinya di lingkaran pemerintahan.

    “Sudah umumkan mundur, sekarang kembali lagi menjabat. Apa sebutan yang pantas buat orang ini ges?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi sempat mengumumkan mundur dari posisi strategisnya sebagai bagian dari tim komunikasi politik.

    Namun, kehadirannya yang masih tampak di lingkungan kabinet menimbulkan polemik serta kritik dari sejumlah pihak.

    Pada rapat paripurna baru-baru ini, Hasan Nasbi terlihat hadir. Ia duduk berdampingan dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan/Kepala BKKBN, Wihaji.

    Padahal, Hasan Nasbi telah resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Pusat Komunikasi dan Opini (PCO) pada 21 April 2025 lalu.

    Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video unggahan kanal Total Politik pada Selasa (29/4/2025), Hasan menyebut bahwa surat pengunduran dirinya telah dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto melalui dua pejabat tinggi negara.

  • MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

    MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Dedi Mulyadi: Bisa Disiasati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa sterilisasi pada pria atau vasektomi tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam.

    Haram vasektomi karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen.

    “Vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012,” ujar Ketua MUI Jawa Barat KH Rahmat Syafei pada Kamis (1/5/2025) lalu.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat terkait haramnya penggunaan vasektomi.

    Dia mengatakan, jika vasektomi diharamkan maka bisa disiasati dengan penggunaan alat kontrasepsi sehingga tidak mengubah aturan syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).

    Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi usai meluncurkan program bebenah kampong bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Bandung, pada Jumat (3/5/2025).

    “Kemiskinan itu satu ya rumah, dua jaminan kesehatan, tiga jaminan pendidikan dan keempat jangan terlalu banyak anak. KBnya harus berhasil, kemudian alternatifnya banyak, apabila yang satu tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya,” ujar Dedi Mulyadi.

    Sebagai tambahan informasi, Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB sebagai syarat penerimaan Bansos, dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin, 28 April 2025 lalu.

    Acara tersebut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup.