Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BKKBN

  • Program Pro Lansia, Komitmen Mbak Wali – Gus Qowim untuk Para Lansia Agar Sehat dan Bahagia

    Program Pro Lansia, Komitmen Mbak Wali – Gus Qowim untuk Para Lansia Agar Sehat dan Bahagia

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha, menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas hidup para lansia. Sebagai bentuk nyata perhatian tersebut, pada Kamis (11/9/2025) digelar Senam Bersama Lansia di Taman Sekartaji.

    Puluhan lansia dari berbagai kelurahan antusias mengikuti kegiatan ini, yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Kediri bekerja sama dengan TP PKK Kota Kediri. Upaya peningkatan kualitas hidup lansia ini diwujudkan melalui beragam program kesehatan dan sosial yang berkelanjutan.

    Sebelum memulai senam bersama, Gus Qowim sapaan akrab Wakil Wali Kota Kediri menuturkan bahwa sehatnya lansia mencerminkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya. Di Kota Kediri, angka Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2024 mencapai 75,94 tahun.

    Angka tersebut naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Kota Kediri, termasuk para lansia, semakin baik.

    Oleh karena itu, Wakil Wali Kota Kediri menekankan, Pemerintah Kota Kediri menghadirkan berbagai program pro lansia, seperti program Sekolah Lansia Tangguh hasil kolaborasi DP3AP2KB dengan BKKBN Jawa Timur.

    Lalu Posyandu Lansia yang rutin dilaksanakan setiap bulan di seluruh kelurahan. Serta bantuan sosial dari Dinas Sosial yang diperuntukkan bagi lansia dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN).

    “Semua ikhtiar ini kami lakukan agar para lansia tetap sehat dan bahagia di usia senja. Namun tentu, keberhasilan program ini juga bergantung keaktifan para lansia untuk ikut serta. Maka saya berpesan, tetap semangat mengikuti kegiatan positif, baik yang digelar oleh pemerintah maupun oleh lingkungan sekitar. Dengan demikian, para lansia ini akan semakin aktif, sehat, dan menjadi teladan bagi generasi muda,” terang Gus Qowim, Kamis (11/9/2025).

    Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Kediri menuturkan bahwa TP PKK Kota Kediri bersama Pemerintah Kota Kediri terus berkomitmen mendukung para lansia agar tetap aktif, produktif, dan sejahtera.

    Berbagai program dicanangkan, mulai dari Posyandu Lansia, layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage, kegiatan sosial, hingga senam bersama seperti hari ini. Semua ini bertujuan agar para lansia bisa menikmati usia senja dengan bahagia, sehat, dan penuh makna.

    Lebih lanjut, seperti tema Hari Lanjut Usia Nasional kali ini adalah, “Lansia Bahagia, Indonesia Sejahtera”. Ning Faiq mengingatkan bahwa kesejahteraan bangsa bermula dari keluarga yang harmonis, termasuk bagaimana menghormati dan merawat orang tua serta para lansia. “Lansia bahagia itu lansia yang sehat jasmani rohani, dihargai, dicintai, dan terus diberi ruang untuk berkontribusi,” tambahnya.

    Di akhir sambutannya, Ketua TP PKK Kota Kediri juga mengajak para lansia, untuk selalu menjaga gaya hidup sehat, mempererat kebersamaan, serta menguatkan semangat bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap aktif.

    Sebab benar kata pepatah, ‘usia hanyalah angka’, yang terpenting adalah semangat, kesehatan, dan kebahagiaan hati. “Selamat mengikuti senam bersama. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan,” pungkasnya.

    Hadir pula, Kepala Dinas Sosial Paulus Luhur Budi, segenap pengurus TP PKK Kota Kediri, serta para lansia kota kediri. [nm/suf]

  • Pemkot Kediri Tunjuk 17 SMA Jadi Sekolah Siaga Kependudukan 

    Pemkot Kediri Tunjuk 17 SMA Jadi Sekolah Siaga Kependudukan 

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Jenjang SMA di Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Rakor Pengelolaan SSK dilanjutkan penyerahan SK Walikota Kediri tentang Penunjukan SSK kepada 17 SMA terpilih, Selasa (9/9/2025).

    Arief Cholisudin Yuswanto, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri menjelaskan program tersebut terlaksana setelah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemkot Kediri dengan Cabang Wilayah Dinas Pendidikan Kediri, Rabu (6/8/2025) silam.

    SSK merupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran atau muatan lokal khusus kependudukan.

    Penyerahan SK Walikota Kediri tentang Penunjukan SSK kepada 17 SMA terpilih, Selasa (9/9/2025).

    Adapun tujuan dan manfaat SSK, antara lain: menumbuhkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang peduli kependudukan; menumbuhkan perilaku yang mencerminkan keluarga berkualitas; mampu menyajikan data mikro kependudukan dalam bentuk peta, grafik, atau digital; mengurangi putus sekolah; serta meningkatkan pengetahuan tentang manfaat dan dampak kependudukan.

    “Pada prinsipnya SSK memberi pengetahuan kepada siswa agar mereka peduli dengan kependudukan, pembangunan keluarga, maupun karakter dari siswa. Semoga dengan komitmen kita bersama kaitannya dengan penguatan pengelolaan SSK kita dapat menangkap peluang dari bonus demografi yang tidak pernah terulang dalam mewujudkan Indonesia EMAS,” ucapnya. Arief juga mengatakan pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSK di Kota Kediri pada akhir tahun ini.

    Sebagai informasi, pada Rakor tersebut mengundang narasumber perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan dari SMAN 19 Surabaya selaku peraih predikat Paripurna SSK dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan BKKBN pada April 2025. [nm/but]

  • Bayi Raya di Sukabumi Bukan Meninggal karena Cacing, tapi Diduga TBC

    Bayi Raya di Sukabumi Bukan Meninggal karena Cacing, tapi Diduga TBC

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menyebut Raya, balita 4 tahun di Sukabumi tidak meninggal karena cacing yang ada di tubuhnya. Melainkan diduga karena meningitis tuberkulosis (TBC)

    “Kemarin kan ada yang meninggal karena cacing, itu sebenarnya kalau dokter-dokter lihat medical recordnya, ahli-ahli datang, meninggalnya bukan karena cacing. Dugaannya meningitis karena TBC,” kata Budi Gunadi dalam acara #DemiIndonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2025).

    Budi menduga infeksi yang diderita Raya mungkin terjadi karena beberapa kemungkinan. Salah satu diagnosanya yakni batuk berbulan-bulan yang dialami Raya.

    “Ini saya bukan alihnya, saya akui, tapi sebagai apa, enggak ada orang yang meninggal karena cacing itu enggak ada. Tapi cacing itu berdampak apa itu ada. Biasanya berdampak ke infeksi, berdampak karena TBC, berdampak lain-lain,” jelas Budi.

    “Anak ini meninggalnya, dugaan utamanya adalah TBC. Karena dia batuk tiga bulan tanpa henti. Ya, itu pasti sekeluarga sudah pasti tertular kalau seperti itu,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Budi Gunadi menyatakan penanganan TBC menjadi salah satu tugas prioritas di kementeriannya. Dia menjelaskan bahwa TBC merupakan penyakit menular pembunuh paling besar di Indonesia.

    “Setiap tahun yang kena 1 juta, yang meninggal 125 ribu. Jadi saya bilang ke teman-teman, jangan banyak omon-omon, kerja aja cepat,” ungkapnya.

    Dia mengatakan cara terbaik mengatasi penyakit menular seperti TBC adalah cepat mengetahuinya. Tujuannya agar penularannya dapat diantisipasi.

    Salah satu mendeteksi TBC, lanjut Budi, dapat melalui program cek kesehatan gratis (CKG) yang dicanangkan pemerintah. “Jadi kalau cek kesehatan gratis jangan lupa screen TBC,” pungkasnya.

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam acara #DemiIndonesia ‘Wujudkan Asta Cita’ malam ini. Adapun mereka yang hadir yakni Menkop Budi Arie, Menaker Yassierli, Menag Nasaruddin Umar.

    Ada juga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji.

    Mereka mengupas tuntas programnya dalam mewujudkan Asta Cita Prabowo. Acara dialog interaktif diikuti oleh stakeholder, peserta didik, asosiasi, hingga komunitas.

    Acara ini didukung oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., MIND ID, PT Pertamina (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    Halaman 2 dari 2

    (ond/maa)

  • Kasus Ananda Raya Jadi Alarm Nasional, Menko PMK: Keselamatan Anak Nomor Satu

    Kasus Ananda Raya Jadi Alarm Nasional, Menko PMK: Keselamatan Anak Nomor Satu

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan tragedi meninggalnya balita di Sukabumi sebagai alarm nasional yang harus memicu gerakan bersama.

    “Kita wajib introspeksi diri dan bergerak. Kasus ini adalah alarm nasional. Keselamatan anak nomor satu. Kehilangan satu nyawa anak adalah kehilangan yang tak ternilai. Kasus ini tidak boleh terulang lagi bagi anak-anak Indonesia lain, di manapun,” ujar Menko PMK Pratikno saat memimpin Rapat Tingkat Menteri membahas Penanganan Penyakit dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Balita, Jumat, 22 Agustus 2025.

    Respon Cepat Setelah menggelar rapat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada Kamis malam (21/8), Menko PMK langsung mengadakan rapat lanjutan pada Jumat pagi (22/8) dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, BPJS Kesehatan, serta Badan Gizi Nasional.

    “Pemerintah tanggap dan segera bergerak. Lebih penting lagi, kita membangun sistem pencegahan agar hal ini tidak pernah terjadi lagi. Kita cegah, jangan sampai terlambat,” tegas Pratikno.
     

    Bangun Sistem Pencegahan Dini Menko PMK menekankan pentingnya data yang tepat sebagai dasar intervensi dini, demi melindungi anak-anak sejak awal. “Pendataan yang benar akan memastikan kita bisa bergerak cepat dan tepat. Kita cegah, jangan menyesal kemudian,” tegasnya. 

    Aksi Tegas dan Komprehensif Menko PMK menuturkan bahwa persoalan kesehatan anak harus dicegah dan ditangani secara lintas sektor. Bukan hanya dari aspek pelayanan medis, melainkan juga sanitasi, gizi, literasi keluarga, perumahan layak, dan perlindungan sosial.

    Pratikno menegaskan pemerintah akan memperkuat layanan dasar anak, mulai dari memperbaiki SOP layanan kesehatan dan pemberian obat, menguatkan peran Posyandu dan Puskesmas, meningkatkan sanitasi dan kelayakan perumahan, hingga memastikan anak dari keluarga miskin terlindungi lewat identitas resmi dan BPJS Kesehatan PBI.

    “Kasus Ananda Raya adalah alarm nasional. Jawaban Pemerintah jelas: perbaikan SOP layanan, pendataan dan jaminan kesehatan, hingga penguatan Posyandu dan Puskesmas. Alarm ini harus kita jawab dengan aksi nyata agar tidak ada lagi anak Indonesia yang menjadi korban,” tegas Pratikno. 

    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan tragedi meninggalnya balita di Sukabumi sebagai alarm nasional yang harus memicu gerakan bersama.
     
    “Kita wajib introspeksi diri dan bergerak. Kasus ini adalah alarm nasional. Keselamatan anak nomor satu. Kehilangan satu nyawa anak adalah kehilangan yang tak ternilai. Kasus ini tidak boleh terulang lagi bagi anak-anak Indonesia lain, di manapun,” ujar Menko PMK Pratikno saat memimpin Rapat Tingkat Menteri membahas Penanganan Penyakit dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Balita, Jumat, 22 Agustus 2025.
     
    Respon Cepat Setelah menggelar rapat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada Kamis malam (21/8), Menko PMK langsung mengadakan rapat lanjutan pada Jumat pagi (22/8) dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, BPJS Kesehatan, serta Badan Gizi Nasional.

    “Pemerintah tanggap dan segera bergerak. Lebih penting lagi, kita membangun sistem pencegahan agar hal ini tidak pernah terjadi lagi. Kita cegah, jangan sampai terlambat,” tegas Pratikno.
     

     
    Bangun Sistem Pencegahan Dini Menko PMK menekankan pentingnya data yang tepat sebagai dasar intervensi dini, demi melindungi anak-anak sejak awal. “Pendataan yang benar akan memastikan kita bisa bergerak cepat dan tepat. Kita cegah, jangan menyesal kemudian,” tegasnya. 
     
    Aksi Tegas dan Komprehensif Menko PMK menuturkan bahwa persoalan kesehatan anak harus dicegah dan ditangani secara lintas sektor. Bukan hanya dari aspek pelayanan medis, melainkan juga sanitasi, gizi, literasi keluarga, perumahan layak, dan perlindungan sosial.
     
    Pratikno menegaskan pemerintah akan memperkuat layanan dasar anak, mulai dari memperbaiki SOP layanan kesehatan dan pemberian obat, menguatkan peran Posyandu dan Puskesmas, meningkatkan sanitasi dan kelayakan perumahan, hingga memastikan anak dari keluarga miskin terlindungi lewat identitas resmi dan BPJS Kesehatan PBI.
     
    “Kasus Ananda Raya adalah alarm nasional. Jawaban Pemerintah jelas: perbaikan SOP layanan, pendataan dan jaminan kesehatan, hingga penguatan Posyandu dan Puskesmas. Alarm ini harus kita jawab dengan aksi nyata agar tidak ada lagi anak Indonesia yang menjadi korban,” tegas Pratikno. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Menko PMK Pratikno, Kasus Kematian Siti Rayya Jadi Alarm Nasional Kesehatan

    Menko PMK Pratikno, Kasus Kematian Siti Rayya Jadi Alarm Nasional Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kasus kematian anak bernama Siti Rayya di Sukabumi menjadi peringatan keras atau “alarm nasional” bagi pemerintah. 

    Dia menyebut peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pencegahan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan anak di seluruh Indonesia.

    “Kasus kematian ananda Siti Rayya ini adalah bagi kami menjadi alarm nasional. Alarm nasional yang mengingatkan kita semua untuk bersama-sama mencegah kejadian ini tidak terulang lagi, serta terus meningkatkan kualitas kesehatan anak Indonesia di mana pun berada,” ujar Pratikno saat menghadiri Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat, di Jiexpo Kemayoran, Jumat (22/8/2025).

    Pratikno menjelaskan, sejak Kamis sore (21/8/2025), Kemenko PMK telah menggelar rapat internal, dan pagi harinya dilanjutkan dengan rapat tingkat menteri yang menghadirkan Menteri Kesehatan beserta jajarannya, Kepala BKKBN Wihaji, Dirut BPJS Kesehatan, serta perwakilan Kementerian PUPR. Tim gabungan juga langsung diturunkan ke lapangan untuk meninjau kondisi keluarga korban.

    Hasil temuan awal, kata Pratikno, menunjukkan sejumlah persoalan mendasar di lingkungan tempat tinggal korban, mulai dari sanitasi yang buruk, ketiadaan jamban keluarga, hingga anggota keluarga lain yang menderita penyakit kronis.

    Dia menegaskan pemerintah akan melakukan intervensi untuk memperbaiki kualitas hunian, penyediaan MCK, hingga pemenuhan gizi keluarga. Selain itu, pemerintah juga mengevaluasi prosedur operasional standar (SOP) layanan kesehatan.

    Pratikno menyebut ada kelemahan dalam mekanisme pemberian obat serta rujukan pasien ke rumah sakit.

    “Obat cacing yang seharusnya diberikan langsung kepada anak malah dibawa pulang. Puskesmas pun selama ini hanya memberi surat rujukan, tanpa memastikan pasien benar-benar sampai ke rumah sakit. SOP ini akan diperbaiki,” jelasnya.

    Soal keanggotaan BPJS, Pratikno mengungkap keluarga korban ternyata tidak terdaftar sebagai peserta. Dia menegaskan, mulai sekarang petugas lapangan harus memastikan seluruh warga masuk dalam kepesertaan BPJS, baik melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Kementerian Sosial maupun dengan dukungan dana desa dan APBD. 

    “Dana desa sesuai Permendes bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan, termasuk membayar iuran BPJS, memperbaiki sanitasi, hingga mendukung pencegahan stunting,” katanya.

    Menurut Pratikno, langkah-langkah ini tidak hanya berlaku di Sukabumi, melainkan bersifat nasional. 

    Dia menegaskan pentingnya penguatan peran posyandu, puskesmas, kader keluarga berencana, dan pendamping desa agar dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan anak.

    “Sekali lagi, ini bukan hanya kasus di Sukabumi, tapi peringatan untuk seluruh Indonesia. SOP kita perbaiki, program yang ada diaktifkan lebih kuat, agar tidak ada lagi anak Indonesia yang meninggal karena masalah kesehatan dasar,” pungkas Pratikno.

  • Warga Kalteng puas kinerja 100 hari Gubernur Agustiar & Wagub Edy

    Warga Kalteng puas kinerja 100 hari Gubernur Agustiar & Wagub Edy

    Sumber: Radio Elshinta/Arie Dwi Prasetyo

    Survei: Warga Kalteng puas kinerja 100 hari Gubernur Agustiar & Wagub Edy
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 11:40 WIB

    Elshinta.com – Masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi kinerja 100 hari kepemimpinan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo.

    Litbang Kompas melakukan survei terhadap 1.000 responden, pada tanggal 21-31 Juli 2025, di seluruh kabupaten/kota menunjukkan mayoritas warga menilai positif berbagai aspek tata kelola, pelayanan publik, dan program prioritas. Kepuasan publik terhadap kinerja 100 Hari Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo mencapai 72,4 % 

    Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, 69 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan provinsi Kalimantan Tengah. Rinciannya, tingkat kepuasan publik di bidang kesejahteraan sosial 72,3 persen, bidang politik dan keamanan 71,8 persen, bidang ekonomi 65,9 persen, dan bidang penegakan hukum 65,8 persen. 
    Tingkat optimisme terhadap kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran tinggi, dengan sekitar 7 dari 10 responden yakin kepemimpinannya akan membawa kemajuan. Sejalan dengan itu, hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan 85,9 koresponden menyebut citra Gubernur Agustiar Sabran sangat baik.

    Mayoritas responden, yakni lebih dari 75 persen setuju dengan visi-misi Gubernur Agustiar Sabran “Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat”.

    Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Gubernur Agustiar tidak hanya bertumpu pada program kerja yang dijalankan, tetapi juga pada persepsi positif atas sosok pribadinya.

    8 Program Prioritas Berjalan Baik dan Tepat Sasaran

    Sejak hari pertama kepimpinannya, Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo menjalankan 8 program prioritas, yaitu, menyelaraskan program pemerintah daerah dengan asta cita Presiden Prabowo, efisiensi anggaran, penataan struktur organisasi, menyusun dan merencanakan implementasi kartu Huma Betang Sejahtera.

    Kemudian, penanganan ruas jalan Palangka Raya – Kuala Kurun peningkatan akses listrik dan internet, pengangkatan PPPK, dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan banjir lewat deteksi dini. 

    Delapan program yang diluncurkan sejak awal pemerintahan tidak hanya terealisasi, tetapi juga melampaui target hingga lebih dari 100 persen.

    Di bidang pendidikan, sebanyak 3.060 mahasiswa dari 32 perguruan tinggi menerima subsidi UKT melalui program Huma Betang 1 Rumah 1 Sarjana. Digitalisasi pendidikan juga dilakukan dengan pendistribusian ribuan papan tulis interaktif, ratusan panel surya, dan koneksi internet berbasis Starlink untuk sekolah di daerah terpencil.

    Di sektor kesehatan, 18.214 orang atau 121 persen dari Target 15 ribu orang warga telah mendapat layanan pemeriksaan gratis. Data Kartu Huma Betang Sejahtera juga terintegrasi dengan sistem JKN, menjangkau lebih dari 560.000 jiwa. 

    Layanan medis gratis disediakan di hampir 200 Puskesmas dan 55 pos siaga, termasuk operasi katarak, bibir sumbing, mamografi, USG kehamilan, dan tambahan gizi bagi ibu hamil KEK.

    Angka stunting berhasil diturunkan sebesar 1,4 persen menjadi 22,1 persen pada 2024. Target 2025 ditetapkan sebesar 20,6 persen melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan program GENTING bersama BKKBN.

    Peningkatan infrastruktur juga tercapai dengan selesainya perbaikan jalan Palangka Raya–Kuala Kurun sepanjang 152 km. Ruas ini kini 100 persen fungsional, memangkas waktu tempuh dari empat jam menjadi dua setengah jam.

    Gubernur Agustiar Sabran memberi apresiasi kepada seluruh pihak, baik jajaran Pemerintah Provinsi,  Kabupaten/Kota, DPRD, Forkopimda, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat Kalteng, yang telah bersama-sama bekerja keras.

    “Delapan Program Prioritas 100 Hari Kerja saya selaku Gubernur bersama Bapak Wakil Gubernur Edy Pratowo sudah dapat diselesaikan atau dicapai dengan baik,” ungkap Gubernur Agustiar Sabran.

    “Ini semua baru langkah awal, dari perjalanan panjang kepemimpinan kami 5 tahun ke depan, sebagai fondasi kuat, untuk mewujudkan Visi dan Misi Kalteng Berkah Kalteng Maju untuk Indonesia Emas,” tegas Gubernur Agustiar Sabran.

    Sementara itu Litbang Kompas juga sebelumnya telah melakukan survei terhadap kepuasan kinerja pemprov DKI Jakarta dimana dari hasil survei yang dilkukan pada bulan Juni lalu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno, hanya 64,5 persen.

    Dari data tersebut menggambarkan bahwa Tingkat kepercayaan terhadap Pemprov Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo sangat tinggi dibanding provinsi-provinsi besar lainnya. (Arie Dwi Prasetyo)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Sama Mulianya dengan Zakat dan Wakaf

    Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Sama Mulianya dengan Zakat dan Wakaf

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan persamaan antara pajak dengan kewajiban membayar zakat dan wakaf bagi yang mampu dalam syariat Islam. Menurutnya, keduanya memiliki manfaat yang sama, yaitu kembali kepada orang yang membutuhkan.

    Sri Mulyani mengatakan setiap rezeki dan harta yang dimiliki ada hak orang lain di dalamnya. Cara menyalurkan hak tersebut bisa melalui zakat, wakaf, maupun pajak.

    “Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak, dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8/2025).

    Ia memaparkan, uang pajak disalurkan melalui berbagai program untuk masyarakat menengah bawah. Mulai dari bantuan sosial (bansos), hingga penyediaan layanan kesehatan gratis.

    “Kami sampaikan, 10 juta keluarga tidak mampu diberikan Program Keluarga Harapan bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses permodalan. Dengan kita tahu kemampuan membayarnya terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biayanya, itu bisa distrukturkan secara syariah,” jelasnya.

    Mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan mendapat fasilitas mulai dari pemeriksaan gratis hingga pembangunan akses layanan kesehatan seperti puskesmas, BKKBN, posyandu, hingga rumah sakit di daerah.

    Dari sisi pendidikan, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah membuka Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Tidak hanya sekolah, ada fasilitas asrama dan makan gratis bagi siswa selama menempuh pendidikan.

    “Dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah, diasramakan, dan mendapat pendidikan berkualitas serta bimbingan keagamaan. Itu semuanya hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain,” tegasnya.

    Di bidang pertanian dan energi, pemerintah memberikan subsidi pupuk bagi petani yang membutuhkan, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

    “Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan secara substansi, yaitu ekonomi syariah,” pungkas Sri Mulyani.

    (aid/rrd)

  • Kemnaker & Sampoerna Luncurkan Program Peduli PHK, Buka Peluang Baru bagi Pekerja Terdampak – Page 3

    Kemnaker & Sampoerna Luncurkan Program Peduli PHK, Buka Peluang Baru bagi Pekerja Terdampak – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan menggelar program Peduli PHK di Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (8/8/2025). Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam memberikan solusi bagi pekerja atau buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk memberikan harapan baru bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. “Ini adalah bentuk intervensi strategis agar pekerja/buruh terdampak tidak jatuh dalam ketidakpastian ekonomi. Kita berupaya memberikan harapan dan peluang baru,” ujar Menaker.

    Sebagai wujud komitmen, Menaker menyerahkan secara simbolis Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada perwakilan peserta pelatihan. JKP sendiri dirancang untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi melalui bantuan uang tunai, informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja guna mempercepat proses penempatan kerja kembali.

    Perbesar

    Menaker Yassierli dalam peluncuran program Peduli PHK yang digelar di Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) Pasuruan, Jawa Timur…. Selengkapnya

    Kegiatan Peduli PHK di Pasuruan ini dirancang secara menyeluruh dengan tiga agenda utama yang saling terintegrasi.

    Agenda pertama adalah pelatihan kewirausahaan yang diikuti oleh 200 pekerja/buruh terdampak PHK. Selama dua hari, para peserta dibekali keterampilan teknis melalui program upskilling dan reskilling, serta diberikan motivasi dan pengetahuan praktis untuk menciptakan usaha mandiri.

    Pelatihan tersebut juga menghadirkan pelaku UMKM sukses sebagai narasumber, sehingga peserta dapat berinteraksi langsung dan belajar dari pengalaman nyata di dunia usaha. Sebagai tindak lanjut, sebanyak 25 peserta terbaik akan mendapatkan pendampingan bisnis selama satu bulan setelah pelatihan.

    Selain pelatihan kewirausahaan, program ini juga mencakup aspek kesejahteraan pekerja melalui pelayanan Keluarga Berencana (KB) di tempat kerja. Agenda kedua ini merupakan kolaborasi antara Kemnaker, BKKBN, dan PT HM Sampoerna Tbk., yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kesehatan reproduksi para pekerja/buruh. Langkah ini dinilai strategis karena berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas jangka panjang.

    Perbesar

    Menaker Yassierli dalam peluncuran program Peduli PHK yang digelar di Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) Pasuruan, Jawa Timur…. Selengkapnya

    Sebagai pelengkap dari dua agenda sebelumnya, agenda ketiga berfokus pada aspek hubungan industrial melalui peluncuran buku “Penerapan Hubungan Industrial Pancasila Berdasarkan Falsafah Tiga Tangan”. Buku tersebut disusun sebagai panduan praktis bagi perusahaan dalam membangun hubungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan dengan menekankan nilai-nilai gotong royong, kemitraan, dan keadilan sosial sesuai falsafah Pancasila.

    Menaker menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan tenaga kerja di tengah dinamika ketenagakerjaan. Ia juga memberikan apresiasi kepada PT HM Sampoerna Tbk., BPJS Ketenagakerjaan, dan BKKBN atas dukungan penuh terhadap kegiatan ini.

    “Saya berharap semangat kolaborasi ini menjadi contoh yang bisa direplikasi oleh perusahaan dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” ujarnya.

  • Pentingnya Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Menyusui

    Pentingnya Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Menyusui

    Jakarta –

    Kelahiran seorang bayi bisa memunculkan beragam emosi yang kuat, mulai dari kebahagiaan dan antusiasme, hingga rasa takut dan cemas. Namun, di balik momen penuh haru ini, tak jarang muncul kondisi yang tak terduga: depresi.

    Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 10 persen Ibu hamil dan 13 persen Ibu yang baru melahirkan mengalami gangguan mental, terutama depresi. Di negara berkembang, angka ini bahkan lebih tinggi, yakni 15,6 persen selama kehamilan dan 19,8 persen setelah melahirkan.

    Sebagian besar Ibu baru akan mengalami kondisi yang dikenal sebagai baby blues setelah melahirkan. Gejalanya mencakup perubahan suasana hati, mudah menangis, rasa cemas, hingga gangguan tidur. Baby blues biasanya muncul dalam 2 hingga 3 hari pertama setelah persalinan dan dapat berlangsung hingga dua minggu.

    Namun, pada beberapa Ibu, gejala tersebut berkembang menjadi kondisi yang lebih serius dan berlangsung lebih lama, yaitu depresi pascapersalinan atau disebut postpartum depression, karena bisa muncul sejak masa kehamilan dan berlanjut setelah melahirkan. Dalam kasus yang sangat jarang, Ibu dapat mengalami gangguan suasana hati yang ekstrem yang dikenal sebagai postpartum psychosis atau psikosis pascapersalinan.

    Perlu dipahami bahwa depresi pascapersalinan bukanlah tanda kelemahan atau kekurangan pribadi. Ini adalah salah satu bentuk komplikasi medis yang dapat terjadi setelah melahirkan. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, gejala dapat dikelola, dan hubungan emosional antara Ibu dan bayi tetap dapat terjalin dengan kuat.

    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) melaporkan 57 persen Ibu di Indonesia mengalami gejala baby blues. Persentase ini disebut menjadikan angka Ibu yang mengalami baby blues di Indonesia tertinggi se-Asia.

    “Lima puluh tujuh persen Ibu di Indonesia mengalami gejala baby blues, angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara peringkat tertinggi di Asia dengan risiko baby blues,” kata Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Kemendukbangga/BKKBN Nopian Andusti dalam sebuah sesi diskusi daring.

    Sementara itu menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sekitar 9,1 persen Ibu mengalami keluhan saat masa nifas, 1,1 persen di antaranya mengalami baby blues.

    Guru Besar Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Endang Retno Surjaningrum, S.Psi, M.Appa, Psych, PhD, mengatakan pada 2019 tercatat prevalensi depresi postpartum pada rentang 20,5 hingga 25,4 persen, menjadikan satu dari lima perempuan mengalami kondisi kesehatan mental yang buruk.

    Ada berbagai faktor yang membuat seorang Ibu mengalami depresi dan gangguan mental, misalnya, perubahan hormon, stres fisik dan emosional, komplikasi kehamilan, hingga kurangnya dukungan sosial.

    “Ibu dengan masalah kesehatan mental berisiko mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Menyebabkan kunjungan ke perawatan antenatal dan postnatal terganggu, cakupan gizi yang tidak memadai, peningkatan risiko preeklamsia, melahirkan prematur, dan kesulitan menyusui,” papar Prof Endang, dikutip dari laman Universitas Airlangga (Unair).

    Ibu yang mengalami depresi setelah melahirkan dapat mengalami penderitaan yang mendalam, hingga kesulitan untuk menjalani aktivitas dasar seperti makan, mandi, atau merawat diri sendiri. Kondisi ini meningkatkan risiko gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental.

    Menurut WHO, bayi baru lahir sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya dan kualitas pengasuhan yang diterima. Karena itu, bayi sangat mungkin terdampak jika diasuh oleh Ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental.

    Depresi atau gangguan mental yang berat dan berkepanjangan dapat menghambat ikatan emosional antara Ibu dan bayi, termasuk mengganggu proses menyusui dan pemberian Air Susu Ibu (ASI).

    Hubungan Kesehatan Mental Ibu dengan Kelancaran ASI

    Pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada dasarnya dimulai dalam satu jam pertama setelah kelahiran dan dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan. Artinya, bayi hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih.

    Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kementerian Kesehatan RI, dr Lovely Daisy, MKM, menjelaskan, ASI eksklusif sejak usia 0 hingga 6 bulan merupakan sumber gizi utama yang mengandung zat gizi terlengkap dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi.

    “ASI mengandung zat antibodi yang penting untuk kekebalan tubuh bayi dalam mencegah ataupun melawan penyakit infeksi,” ucapnya saat dihubungi detikcom, Senin (21/7/2025).

    “Di dalam ASI terdapat kandungan Asam Lemak (DHA dan ARA) yang penting untuk perkembangan otak sehingga pemberian ASI Eksklusif sangat disarankan pada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan. Menghemat pengeluaran keluarga dan negara jika dibandingkan dengan minuman selain ASI,” lanjutnya.

    Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, cakupan ASI eksklusif di Indonesia mencapai 68,6 persen. Provinsi dengan cakupan tertinggi antara lain Nusa Tenggara Barat (87,9 persen), Jambi (81,3 persen), dan Nusa Tenggara Timur (79,7 persen). Sementara itu, provinsi dengan cakupan terendah adalah Gorontalo (47,4 persen), Papua Barat Daya (47,7 persen), dan Sulawesi Utara (52 persen).

    Pentingnya Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Menyusui Foto: infografis detikHealth

    Sementara itu, menurut data terbaru dari Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 74,73 persen anak usia 0-5 bulan mendapatkan ASI eksklusif.

    Meski angkanya cukup tinggi, masih ada bayi yang mungkin tak mendapatkan ASI eksklusif. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah gangguan kesehatan mental yang dialami Ibu pasca melahirkan.

    Gangguan seperti baby blues maupun depresi pascapersalinan dapat menghambat proses menyusui. Ibu yang mengalami kondisi ini sering kali merasa cemas, sedih, atau kelelahan secara emosional, sehingga kesulitan memberikan ASI secara optimal.

    Menurut studi yang dipublikasikan di jurnal Clinical Nutrition yang berjudul ‘Maternal stress in the Postpartum Period is Associated with Altered Human Milk Fatty Acid Composition’, stres yang dialami Ibu pada bulan pertama setelah melahirkan berhubungan dengan penurunan kadar total asam lemak (fatty acid) dalam ASI. Temuan ini mengindikasikan perubahan dalam komposisi ASI bisa menjadi salah satu jalur penularan dampak stres dari Ibu ke bayi.

    “Asam lemak dalam ASI sangat krusial untuk perkembangan anak, termasuk neurologis,” tulis para ilmuwan dalam jurnal tersebut.

    Meski begitu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menentukan apakah perubahan ini berdampak terhadap perkembangan anak di masa depan.

    Studi lainnya yang dipublikasikan di International Breastfeeding Journal dengan judul ‘Association Between Postpartum Anxiety and Depression and Exclusive and Continued Breastfeeding Practices: a Cross-Sectional Study in Nevada, USA,’ juga mengatakan gejala kecemasan dan depresi pasca-persalinan Ibu sebagai faktor yang terkait dengan praktik menyusui yang lebih rendah di antara anak-anak di bawah usia dua tahun (0-23 bulan).

    “Adanya depresi serta adanya komorbiditas gejala kecemasan dan depresi pascapersalinan dikaitkan dengan Exclusive Breastfeeding (EBF) yang lebih rendah. Selain itu, gejala kecemasan pascapersalinan dikaitkan dengan (Continuous Breastfeeding) yang lebih rendah,” demikian laporan jurnal tersebut.

    Senada, Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr dr Naomi Esthernita, SpA, SubspNeo(K) menjelaskan kesehatan mental Ibu sangat memengaruhi kelancaran menyusui, baik dari segi kuantitas maupun kualitas ASI yang dihasilkan.

    “Literatur banyak sekali yang membahas terutama mental. Itu ada anxiety, stress, dan depresi postpartum. Ibu-Ibu yang mengalami stress postpartum itu akan berbeda dalam hal ASI-nya berbeda kualitas dari efek fatty acid-nya. Jadi asam lemaknya beda. Dan setelah diteliti banyak hal, beberapa case juga kan skor stresnya tingginya si Ibu nih,” ucapnya kepada detikcom, Senin (21/7).

    Tak hanya itu, stres emosional juga menyebabkan peningkatan kadar hormon kortisol, yang pada gilirannya dapat menurunkan kadar prolaktin, hormon utama untuk produksi ASI. Bahkan, stres yang berkelanjutan juga bisa mengubah komposisi mikrobiota dalam ASI, yang penting untuk membentuk kekebalan tubuh bayi.

    “Berarti memang masalah kesehatan mental ini baik baby blues atau postpartum depression ini sangat mempengaruhi kualitas dan produksi ASI itu sendiri. Jadi komposisi ASI juga menurut literatur akan berbeda. Terus juga dengan stress volume asinnya juga bisa berkurang karena stres, cortisol nya naik, hormon prolaktinnya jadi turun,” lanjutnya.

    Karena itu, menurut dr Naomi, isu kesehatan mental seperti baby blues dan depresi pascapersalinan perlu mendapat perhatian serius karena sangat berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui. Tanpa dukungan yang tepat, gangguan mental pada Ibu dapat menghambat keterikatan Ibu dan bayi, serta menurunkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif.

    Terlebih, anak yang tak mendapatkan ASI dikaitkan dengan risiko kesehatan, termasuk stunting. Menurut studi yang dipublikasikan di Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia dengan judul ‘Tinjauan Sistematis: Faktor Pelindung dari Risiko Stunting pada Masa Menyusui’, ASI mengandung berbagai nutrisi penting, mulai dari makronutrien seperti protein, karbohidrat, lemak, dan karnitin, hingga mikronutrien seperti vitamin, mineral, serta zat bioaktif yang dIbutuhkan oleh bayi dan anak di bawah lima tahun.

    “Pemberian ASI eksklusif dapat menurunkan risiko stunting, karena bayi dan anak di bawah lima tahun sangat membutuhkan nutrisi yang terkandung dalam ASI,” demikian bunyi studi tersebut.

    Sebaliknya, rendahnya cakupan pemberian ASI dapat berdampak buruk terhadap kualitas hidup anak di masa depan dan bahkan memengaruhi kondisi ekonomi suatu negara.
    “Upaya penurunan stunting di mana satu di antaranya adalah pemberian ASI eksklusif,” ucap dr Daisy.

    dr Daisy juga mengatakan penting pula menekankan proses menyusui secara langsung atau Direct Breastfeeding (DBF), karena dapat membangun ikatan emosional (bonding) antara Ibu dan bayi. Jika ASI diberikan tidak secara langsung, maka perlu menggunakan perantara seperti botol dan dot yang berisiko terkontaminasi jika tidak dicuci dan disterilkan dengan benar.

    Selain manfaat dari sisi psikologis, menyusui secara langsung juga memberikan stimulasi pada otak Ibu melalui isapan bayi. Proses ini merangsang pelepasan hormon prolaktin yang berfungsi memproduksi ASI, serta hormon oksitosin yang membantu mengalirkan ASI. Dengan demikian, produksi ASI cenderung lebih optimal ketika bayi menyusu langsung dari payudara.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: Jangan Panik Moms Jika ASI Tak Langsung Keluar Setelah Melahirkan”
    [Gambas:Video 20detik]
    (suc/up)

  • 6 program prioritas nasional mampu dongkrak perekonomian

    6 program prioritas nasional mampu dongkrak perekonomian

    Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji (kiri) bersama Wamendukbangga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka saat ditemui usai pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat manajerial di Kantor Kemendukbangga/BKKBN Jakarta, Rabu (6/8/2025). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

    Mendukbangga: 6 program prioritas nasional mampu dongkrak perekonomian
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan enam program prioritas nasional mampu mendongkrak perekonomian bangsa apabila diiringi dengan upaya mengoptimalkan bonus demografi.

    “Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, tidak hanya secara nasional, di dunia juga, maka ada program-program prioritas, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, gizi, perumahan, dan koperasi,” katanya di Kantor Kemendukbangga/BKKBN Jakarta, Rabu.

    Ia mengemukakan, Kemendukbangga/BKKBN saat ini terlibat di program gizi, utamanya untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B).

     

    “Tentu kita di Kemendukbangga/BKKBN ada irisan yang memang mendukung program-program tersebut, oleh karena itu saya perintahkan teman-teman untuk memrioritaskan kerja-kerja yang memang kewenangan kita,” ujarnya.

    Wihaji menegaskan, untuk mengoptimalkan bonus demografi, maka masyarakat perlu optimistis dan yakin dengan fondasi-fondasi yang kini tengah dibangun oleh Presiden dan Wakil Presiden RI. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia memang tidak lantas membuahkan hasil yang instan, tetapi perlu dipupuk dan akan dituai dalam waktu 5-10 tahun yang akan datang.

    “Saya alirannya optimistis dan yakin, hanya saya bilang kan sabar, Insya Allah nanti akan lebih baik lagi. Beliau -Presiden- sedang fokus membangun fondasi-fondasi, dan saya meyakini beliau punya pertimbangan yang matang. Kita akan melaksanakan program-program yang sudah diperintahkan beliau, utamanya tadi yang saya bilang enam prioritas,” paparnya.

    Ia juga menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan tentu perlu ditempuh dengan cara-cara yang kompleks.

    “Karena kompleks, maka saya bilang banyak, dimulai dari hulu sampai hilir, misalnya stunting ini pekerjaan rumah kita masih 19,8 persen, sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kita adalah 18 persen,” tuturnya.

    Selain itu, menurutnya, Kemendukbangga/BKKBN juga perlu memastikan setelah anak berusia di atas dua tahun, pola asuhnya tetap bisa terpenuhi untuk mencapai bonus demografi.

    Sumber : Antara