Kementrian Lembaga: BKKBN

Badan Gizi Sebut Perpres soal Makan Bergizi Gratis Rampung Pekan Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa penyusunan peraturan presiden (Perpres) terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) akan rampung pada pekan ini.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa rancangan beleid ini akan mengatur tugas, fungsi, peran masing-masing instansi kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah dalam mengeksekusi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Jadi di situ akan terlihat bahwa BGN tugasnya penyelenggara, melakukan intervensi, kemudian pengawasan itu tugasnya Kementerian Kesehatan,” kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

Dia melanjutkan, Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) juga akan terlibat dalam penyaluran MBG kepada ibu hamil dan menyusui.

Sementara itu, pemerintah daerah disebutnya akan menyiapkan perihal infrastruktur dan pembina peternak, petani, hingga nelayan yang memasok bahan baku MBG di wilayah masing-masing.

Dadan juga menjelaskan peran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam meningkatkan produksi hasil bumi, seiring tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait hasil laut.

“Jadi seluruhnya sudah ada di dalam Perpres tersebut. Dengan adanya Perpres itu, masing-masing pihak tidak akan lagi gamang karena sudah ada perannya masing-masing dan seluruhnya akan dikoordinasikan oleh tim koordinasi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, serapan anggaran MBG semakin membaik dalam beberapa waktu terakhir.

Luhut lantas menyinggung pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka opsi relokasi anggaran apabila serapan MBG tak optimal.

“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik sehingga Menteri Keuangan enggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut menyebut, juga telah mengingatkan BGN mengenai potensi kenaikan biaya dana alias cost of fund apabila anggaran MBG tak kunjung terserap.

Purnawirawan TNI ini menilai bahwa apabila anggaran tersebut terserap dengan baik, maka ekonomi di akar rumput akan turut bergerak, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

03/10/2025 20:50
Alasan Kepala BGN Tetap Lanjutkan MBG meski Ditolak Banyak Pihak Nasional 1 Oktober 2025

Alasan Kepala BGN Tetap Lanjutkan MBG meski Ditolak Banyak Pihak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan alasan pemerintah tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski muncul penolakan dari banyak wali murid buntut kasus keracunan makanan.
Dadan mengatakan banyak anak Indonesia yang membutuhkan intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka.
“Ya begini, karena ini banyak ke anak yang sebetulnya membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dengan menu seimbang,” ujar Dadan saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Menurut Dadan, hak anak-anak yang membutuhkan asupan gizi itu harus dipenuhi.
Dadan berjanji akan memperbaiki tata kelola MBG yang diwarnai keracunan massal di berbagai daerah.
“Kita akan perbaiki tata kelolanya sebaik mungkin, sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah itu aman untuk dikonsumsi,” titir Dadan.
Adapun Dadan hadir ke DPR RI untuk mengikuti Rapat Kerja (Raker) yang digelar Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kepala BKKBN.
Dalam rapat itu, banyak anggota DPR RI meminta penjelasan kepada Dadan terkait berbagai kasus keracunan.
Mereka juga mempertanyakan kemungkinan beban dapur MBG untuk menyiapkan 3.000 porsi setiap hari diturunkan.
Sebelumnya, banyak wali murid yang menyatakan menolak anak mereka mengikuti atau memakan MBG.
Wali murid di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah Kota Serang, Banten, misalnya, menyatakan keberatan dengan MBG.
Mereka juga keberatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG ada di sekolah.
“Kami sudah membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya masuk yang cukup besar, sampai belasan juta. Kalau sudah mampu membiayai itu, kenapa harus ada MBG masuk ke dalam sekolah,” katanya usai audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Senin (29/9/2025).
Selain itu, sejumlah emak-emak juga menggelar unjuk rasa menolak MBG di Istana Negara.
Mereka protes dengan memukul alat dapur.
Unjuk rasa serupa sebelumnya diikuti puluhan ibu-ibu di Yogyakarta.
Mereka juga memukul alat dapur sebagai bentuk protes terhadap program MBG pemerintah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/10/2025 22:22
BGN Respons Desakan Masif agar MBG Disetop

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) angkat suara perihal desakan masif dari berbagai lapisan masyarakat agar proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.

Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan bahwa program prioritas pemerintah ini akan terus berlanjut seiring dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Indonesia.

“Karena ini banyak anak-anak yang sebetulnya membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dengan menu seimbang. Jadi saya kira hak ini harus kita berikan,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa BGN akan memperbaiki tata kelola program MBG ini dengan sebaik mungkin, sehingga makanan yang diberikan aman untuk dikonsumsi.

Dia lantas menanggapi usulan terkait dasar hukum MBG untuk diatur dalam undang-undang (UU). Menurutnya, usulan tersebut muncul dari penerapan program serupa di berbagai negara yang tidak terbatas oleh periode pemerintahan.

Dadan menyebut bahwa MBG juga merupakan proyek jangka panjang, sehingga memandang bahwa dasar hukum berbentuk UU dapat menjadikan dasar penerapannya menjadi lebih kuat.

“Jadi kalau nanti masyarakat melihat bahwa program ini perlu dilanjutkan dan tidak terbatas pada periode pemerintahan, saya kira kalau mau kuat ya harus lewat undang-undang,” ucapnya.

Sebelumnya, BGN menyampaikan lebih dari 6.457 orang di berbagai wilayah terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025.

Hal tersebut disampaikan BGN dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan (Menkes), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hari ini.

Sementara itu, jumlah SPPG pada periode yang sama telah mencapai 10.012 unit, yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan di penjuru Tanah Air.

01/10/2025 19:33
Menkes Budi Gunadi Minta UKS Dilibatkan Cegah Kasus Keracunan MBG

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin bakal melibatkan usaha kesehatan sekolah (UKS) untuk membantu pencegahan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nantinya peserta UKS akan diberikan pelatihan untuk mengetahui kelayakan dan keamanan MBG.

“Dulu UKS itu hanya pendidikan dan pembinaan, nah sekarang kita selipin tuh pelayanan kesehatan, bantulah. Itu kan guru-guru datang nanti bisa lihat juga makannya benar tidak berlendir atau bau gitu kan, dia bisa lihat,” katanya saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025).

Dalam materi yang dipaparkan, Menkes berencana membentuk tim keamanan pangan MBG di satuan pendidikan sehingga dapat memberikan pertolongan pertama kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit.

Kemudian pemantauan status gizi peserta didik setiap 6 bulan oleh Pembina UKS/M di satuan pendidikan. Lalu melakukan kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat jika kembali terjadi kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan.

Budi mengatakan pembelajaran terkait keamanan gizi akan masuk dalam kurikulum merdeka belajar dan bersifat mata pelajaran wajib.

“Nah saya sudah ngomong sama Menteri Dikdasmen, kalau bisa yang mengenai keamanan pangan dan gizi dimasukan bukan hanya merdeka belajar, itu kan boleh pilih. Ini masukannya sebagai wajib, supaya nanti anak-anak juga tahu, tidak usah diajarin guru-guru, kalau ini sudah tidak sehat nih, mendingan saya gak bakal dan melaporkannya,” tuturnya.

Budi berharap melalui upaya ini, fungsi kontrol terhadap pengawasan pelaksanaan MBG menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dia menyebut bahwa materi pembelajaran sudah tersedia sehingga membutuhkan waktu untuk direalisasikan.

Sebagai informasi, turut hadir dalam rapat Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala BPOM Taruna Ikrar, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji.

01/10/2025 15:06
NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu.

“Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.

“Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief.

Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.

Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.

Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku.

Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.

“Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief.

Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.

Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu.

“Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.

“Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief.

Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.

Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.

Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku.

Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.

“Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief.

Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(FZN)

01/10/2025 01:39
Wali Kota Yogyakarta Minta Pengamen di Malioboro Punya Kualitas di Atas Rata-rata Yogyakarta 30 September 2025

Wali Kota Yogyakarta Minta Pengamen di Malioboro Punya Kualitas di Atas Rata-rata
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan pentingnya menjadikan Malioboro sebagai pusat seni jalanan yang berkualitas, bukan hanya sebagai lokasi wisata belanja.
Dalam upaya ini, Hasto mengungkapkan harapannya agar kompetisi dan perhatian pemerintah dapat memberikan wadah bagi musisi jalanan di Jogja, khususnya yang tampil di Malioboro, untuk berkembang dan meningkatkan kualitas diri.
“Kami ingin Malioboro tidak hanya dikenal karena suasana belanjanya, tetapi juga karena kualitas seni jalanannya yang unik dan berbeda,” kata Hasto pada Senin (29/9/2025).
Hasto menekankan bahwa pengamen di Malioboro harus memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengamen di kawasan lain.
Sebagai ikon utama Kota Yogyakarta, Malioboro diharapkan dapat menyajikan pengalaman yang lebih berkelas, termasuk dalam hal seni jalanan yang ditampilkan kepada masyarakat dan wisatawan.
“Kalau sudah mengamen di Malioboro, kualitasnya harus di atas rata-rata. Pengamen Malioboro harus berbeda dari pengamen di tempat lain,” tegasnya.
Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu menjelaskan bahwa pengamen di Malioboro perlu memiliki kemampuan bermusik yang unggul serta penampilan yang menarik.
“Mereka harus terseleksi dan terkurasi, sehingga bisa memberi hiburan sekaligus kesan positif bagi siapa saja yang berkunjung ke Malioboro,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, keberadaan musisi jalanan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi dan daya tarik wisata.
“Mereka bisa menjadi sumber inspirasi dan hiburan. Kalau diarahkan dengan baik, musisi jalanan justru bisa mengangkat citra sebuah kota, dan untuk Malioboro, kita ingin kualitasnya benar-benar istimewa,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/09/2025 06:10
Perkuat Upaya Pencegahan Stunting, Pemkot Kediri Gelar Rakor TPPS dan Sosialisasi GENTING

Kediri (beritajatim.com) – Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program-program penurunan stunting yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Selasa (23/9/2025) di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri.

Rakor ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).

Sekretaris Daerah Kota Kediri sekaligus Ketua TPPS, Bagus Alit, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kota Kediri berhasil meraih peringkat ke-7 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dalam penilaian kinerja percepatan penurunan stunting 2025, dengan skor 129. “Pencapaian ini tentu patut kita syukuri, namun juga menjadi pengingat bahwa masih banyak ruang yang harus kita optimalkan,” tegasnya.

Ia menyoroti beberapa rekomendasi penting dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain: optimalisasi strategi berbasis data yang valid dan terintegrasi, memastikan konsistensi program PPPS masuk dalam dokumen perencanaan daerah, menguatkan komitmen tata laksana gizi dan perluasan sasaran, mendorong inovasi-inovasi baru.

Khususnya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, penguatan sistem informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. “Kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Pemerintah saja tidak cukup, tetapi harus menggandeng seluruh elemen mulai dari dunia usaha, akademisi, komunitas, media, hingga peran keluarga sebagai ujung tombak. Saya berharap rakor ini bisa menjadi wadah untuk berdiskusi dan merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan kinerja TPPS Kota Kediri,” terang Bagus.

Kegiatan turut mendatangkan narasumber dari DP3AK Provinsi Jawa Timur yang mereviu paparan hasil penilaian kinerja pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Hasil evaluasi juga menunjukkan sejumlah aspek yang perlu diperkuat, seperti: prevalensi stunting Kota Kediri pada Tahun 2024, cakupan ASI eksklusif bayi usia kurang dari 6 bulan, kehamilan yang tidak diinginkan, Integrasi data valid, inovasi program gizi, konsistensi dalam RPJMD/RKPD dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

“Untuk itu, Kota Kediri sangat mengharapkan pendampingan dan masukan yang berkelanjutan dari DP3AK Provinsi Jawa Timur agar upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kota Kediri semakin terarah, efektif, dan terukur,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga digelar sosialisasi program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), yang menghadirkan narasumber dari Perwakilan Kemenduk Bangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Program GENTING sendiri merupakan inisiatif Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebagai salah satu quick win dalam percepatan penurunan stunting.

“GENTING mengedepankan gotong royong masyarakat, di mana pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih berperan sebagai orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting. Saya memandang, GENTING akan menjadi wadah yang strategis untuk menguatkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, akademisi, media, serta keluarga,” jelas Bagus.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin mengatakan melalui program GENTING, pihaknya berupaya menggugah kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi menjadi orang tua asuh dengan berdonasi baik berupa dana maupun kegiatan.

“Untuk pengumpulan donasi, sementara ini yang sudah ada MoU dengan Kemendukbangga adalah rumah zakat. Jadi untuk pengelolaan dana ada dari pihak luar atau disalurkan ke rekening rumah zakat kemudian diintervensi,” jelasnya.

Penanganan stunting tidak hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat. Dengan sinergi dan kerja keras bersama semua pihak Cholis yakin dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kota Kediri, mewujudkan generasi Kota Kediri yang sehat, produktif dan siap menyongsong Indonesia emas 2045. [nm/suf]

23/09/2025 19:14
PLN Indonesia Power dan BKKBN perkuat sinergi pengasuhan anak

Kami percaya bahwa investasi terbaik untuk masa depan bangsa adalah investasi pada anak-anak hari ini

Jakarta (ANTARA) – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jateng memperkuat sinergi dalam pengasuhan anak melalui program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya).

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan melalui program Tamasya, PLN Indonesia Power ingin memastikan anak-anak Indonesia tumbuh ceria, sehat, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

“Melalui kolaborasi ini, PLN Indonesia Power dan BKKBN berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga dan memperluas akses layanan pengasuhan anak di masyarakat,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

PLN IP dan BKKBN Provinsi Jawa Tengah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) program Tamasya di Semarang, Jateng, Sabtu (20/9/2025).

Penandatanganan ini menjadi momentum dalam memperluas cakupan program ke wilayah Jawa Tengah, setelah sebelumnya dilaksanakan di Jawa Barat.

Data Sakernas 2024 menunjukkan 53 persen perempuan Indonesia usia produktif kini bekerja, dengan angka partisipasi di Jawa Tengah juga menunjukkan tren peningkatan.

Kondisi ini menuntut hadirnya sistem pengasuhan anak yang aman dan berkualitas, agar para ibu dapat tetap produktif tanpa mengorbankan tumbuh kembang anak.

Penandatanganan ini juga menjadi tonggak penting dalam memperkuat layanan pengasuhan anak usia dini yang holistik dan terstandar, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Bernadus mengatakan kerja sama ini mencakup pelatihan pengasuh TPA (taman penitipan anak), pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala, kelas pengasuhan bagi orang tua, serta fasilitasi rujukan bagi anak yang membutuhkan intervensi khusus.

Program Tamasya juga mendorong penerapan standar layanan di TPA milik perusahaan maupun binaan masyarakat, dengan dukungan teknis dan koordinasi lintas sektor.

Menurut Bernadus, PLN IP juga memperluas implementasinya di beberapa unit wilayahnya, UBP Semarang, UBP Adipala dan UBP Mrica.

Program ini telah menjangkau lima TPA binaan dengan total 209 anak yang diasuh, 49 orang pengasuh serta 100 orang tua dalam kelas pengasuhan.

Langkah ini menegaskan bahwa Tamasya bukan sekadar inisiatif lokal, melainkan telah menjadi gerakan nasional yang melibatkan dunia usaha secara aktif dalam pembangunan keluarga Indonesia.

“Kami percaya bahwa investasi terbaik untuk masa depan bangsa adalah investasi pada anak-anak hari ini,” ujar Bernadus.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nopian Andusti menambahkan bahwa program ini menjadi solusi pengasuhan.

“Salah satu tantangan yang dihadapi calon ibu maupun ibu bekerja adalah kekhawatiran karier mereka terganggu ketika harus mendampingi tumbuh kembang anak. Program Tamasya hadir sebagai solusi untuk memperkuat layanan pengasuhan sekaligus meningkatkan partisipasi lintas sektor,” tambahnya.

Melalui sinergi ini, PLN IP dan BKKBN berharap dapat memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, memperluas layanan pengasuhan anak, serta memastikan pemantauan tumbuh kembang berjalan rutin dan optimal.

“Program Tamasya menjadi bukti bahwa inovasi sosial dapat berjalan berdampingan dengan strategi bisnis, demi masa depan Indonesia yang lebih cerah,” sebut Bernadus.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

23/09/2025 16:43
BKKBN Respons Kasus Viral Balita Muntah Cacing, Ada Larva di Paru-paru

Jakarta –

Belum lama ini kembali viral balita yang terkena infeksi cacing, menyusul laporan kasus sebelumnya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kali ini menimpa anak 1 tahun 8 bulan di Kabupaten Seluma, Bengkulu.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, ‘turun tangan’ memberikan bantuan nutrisi sejak awal September melalui program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting).

Dalam kunjungan lapangan Rabu (17/9/2024), anak tersebut dilaporkan berisiko stunting, dengan kondisi rumah tidak layak huni. Walhasil, rumah akan dibangun ulang dengan memperbaiki struktur rumah agar lebih sehat dan nyaman.

Pemerintah juga disebut akan menyediakan jamban sesuai standar kesehatan untuk memastikan kebersihan lingkungan.

“Kasus cacingan seperti ini harus segera diintervensi, karena berdampak langsung pada status gizi anak. Dengan nutrisi yang tepat, rumah yang sehat, serta fasilitas sanitasi memadai, diharapkan anak-anak Seluma dapat tumbuh optimal dan terhindar dari risiko stunting,” beber Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, SH, MH, dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

Program Genting sudah berjalan dan menyasar keluarga berisiko stunting di berbagai wilayah. Intervensi mencakup pemberian bantuan nutrisi, edukasi gizi, pendampingan keluarga, serta peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam upaya percepatan penurunan stunting di Bengkulu, khususnya di Kabupaten Seluma.

(naf/kna)

18/09/2025 15:00
Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Perombakan atau
reshuffle
Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
1. Djamari Chaniago: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian

14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
endorse
PKS)
1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/09/2025 09:00